KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Perkara John Manoppo Diputus Hakim Agung Pesaing Jokowi

SUARA MERDEKA.com – Sabtu, 18 Januari 2014

SALATIGA, suaramerdeka.com – Majelis kasasi Mahkamah Agung yang menjatuhkan hukuman 8 tahun penjara kepada John Manuel Manoppo dalam korupsi Jalan Lingkar Selatan (JLS) Salatiga, selama ini, memang tersohor sebagai momok para koruptor.

Perkara kasasi mantan Wali Kota Sakatiga itu ditangani hakim agung Artidjo Alkostar dengan hakim anggota Mohammad Askin, dan M.S. Lumme. Majelis hakim agung inilah yang juga menjatuhkan vonis 12 tahun penjara Angelina Sondakh. Semula mantan Wakil Sekjen Partai Demokrat itu, dihukum 4,5 tahun.

Hukuman berlipat juga sering mereka jatuhkan dalam perkara yang lain. Sama seperti vonis yang dijatuhkan kepada John dari lima tahun penjara menjadi delapan tahun. Dalam pengadilan tingkat pertama, John dihukum 3,5 tahun. ”Iya memang majelis hakimnya diketuai Pak Artidjo. Sangat berat bila ditangani dia,” ujar kuasa hukum John, Dwi Heru Wismanto Sidi.

Bahkan karena ‘kegarangannya’, Artidjo dianggap dapat menyaingi elektabilitas Joko Widodo pada pilpres mendatang. Heru mengatakan, pihaknya telah menerima salinan amar putusan untuk kasus John.

Kasus John masuk ke MA tanggal  17 Oktober 2013, didistribusikan 14 November, dan diputuskan tanggal 11 Desember. Sejak Natal lalu, John yang kini ditahan di Rumah Tahanan Salatiga, telah mengetahui hukumannya yang diperberat.

Meski telah menerima salinan amar putusan, namun untuk salinan putusan lengkap, hingga kini belum diterimanya. Untuk keperluan rencana pengajuan upaya hukum luar biasa peninjauan kembali (PK), menurut Heru, menunggu salinan putusan terlebih dahulu.

Selain itu ia akan mencari bukti atau keadaan baru (novum) yang belum pernah diungkapkan dalam sidang sebelumnya untuk keperluan pengajuan PK.

( Wahyu Wijayanto / CN26 / SMNetwork )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news_smg/2014/01/18/187577/Perkara-John-Manoppo-Diputus-Hakim-Agung-Pesaing-Jokowi

17 Januari 2014 Posted by | SALATIGA | Tinggalkan komentar

Bantuan Keuangan Timpang Diduga Dititipi Dana Aspirasi Dewan

SUARA MERDEKA.com – Sabtu, 18 Januari 2014

SEMARANG, suaramerdeka.com – Timpangnya bantuan keuangan kabupaten kota dalam APBD Jateng 2014 disinyalir ada hubungannya dengan dana aspirasi anggota dewan yang sempat merebak pada awal Oktober 2013 lalu. Anggaran untuk sebagian daerah membesar karena mendapat titipan dana aspirasi dewan.

Dana aspirasi diberikan kepada setiap anggota dewan untuk membiayai berbagai kepentingan konstituen di daerah pemilihannya masing-masing. Berdasarkan data, dana aspirasi untuk anggota dewan masing-masing sebesar Rp 4 miliar.

Para anggota juga masih mendapat pembagian jatah yang diberikan untuk komisi, yakni Komisi A Rp 20 miliar, Komisi B Rp 20 miliar, Komisi C Rp 30 miliar, Komisi D Rp 30 miliar dan Komisi E Rp 20 miliar.

Komisi C mendapat uang lebih besar karena dianggap telah berjasa dalam lobilobi dengan eksekutif untuk pengoptimalan dana. Sementara Komisi D juga mendapat lebih besar karena merupakan komisi yang menjadi pusat kegiatan. Dari hitung-hitungan tersebut, setiap anggota minimal akan mendapat dana Rp 5 miliar lebih.

Bagi Dewan yang menduduki jabatan- jabatan penting, mendapat tambahan dana berdasarkan jabatan yang melekat. Di antaranya, ketua DPRD Rp 25 miliar, wakil ketua masing-masing Rp 20 miliar, ketua Komisi Rp 2 miliar, wakil ketua Komisi Rp 1 miliar, dan sekretaris Komisi Rp 1 miliar.

Kemudian, pimpinan anggota Badan Anggaran mendapat Rp 1 miliar, pimpinan Badan Legislatif Rp 2 miliar, pimpinan Badan Kehormatan Rp 2 miliar, dan anggota Badan Kehormatan Rp 2 miliar. Ini masih ditambah setiap fraksi mendapat alokasi Rp 250 juta dikalikan jumlah anggota. Belum termasuk jatah ketua Fraksi Rp 2 miliar, serta wakil ketua dan sekretaris Rp 1 miliar.

Isu ini dibantah oleh Pelaksana Tugas Ketua DPRD Jateng Rukma Setiabudi membantah. Ia menyatakan tidak pernah ada dana aspirasi, apalagi dititipkan di bantuan keuangan kabupaten kota.

Namun sumber di internal Dewan menyatakan, dana aspirasi itu tetap mengalir melalui bantuan keuangan kabupaten kota. “Praktik seperti ini sudah sejak lama ada, sulit membongkarnya,” kata sumber yang tak mau disebut namanya itu.

( Anton Sudibyo / CN26 / SMNetwork )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news_smg/2014/01/18/187573/Bantuan-Keuangan-Timpang-Diduga-Dititipi-Dana-Aspirasi-Dewan

17 Januari 2014 Posted by | SEPUTAR JAWA TENGAH - PROV. JATENG | Tinggalkan komentar

Ketua UPK Bayat Nonaktif Diduga Selewengkan Dana PNPM

SUARA MERDEKA.com – Sabtu, 18 Januari 2014

KLATEN, suaramerdeka.com – Berdasarkan hasil penyelidikan sementara yang dilakukan Kejaksaan Negeri (Kejari) Klaten, mendapati ada indikasi penyimpangan dana bergulir Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Bayat dilakukan oleh Ketua UPK Bayat nonaktif, Helmi Aryatun.

Kejari masih terus melakukan penyelidikan dengan memanggil sejumlah pihak yang terlibat dalam pengelolaan dana tersebut. Sejak kasus tersebut meledak, Kejari Klaten telah memanggil pihak-pihak yang terkait dengan pengelolaan dana tersebut.

“Kami sudah memanggil pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan dana bergulir Simpan Pinjam Perempuan (SPP). Penyelidikan kasus tersebut ditangani seksi pidana khusus Kejari Klaten dan sudah dimulai sejak awal Januari 2014 lalu,” kata Kasi Intelijen Kejari Klaten, Surono, Jumat (17/1).

Upaya Ketua UPK nonaktif, Helmi Aryatun menyerahkan dua sertifikat tanah kepada TPM Pemkab Klaten untuk mengganti kerugian, ditegaskan tidak akan bisa menghentikan proses hukum. Penggantian kerugian juga tidak bisa menghilangkan tindak pidana yang telah dilakukannya.

Berdasarkan informasi yang diterima Kejari, dua sertifikat tanah yang dijadikan jaminan nilainya hanya sekitar Rp 400-an, masih sangat jauh dari kerugian yang dibuatnya. Meski demikian, Kejari belum bisa memastikan besarnya kerugian yang dialami negara akibat penyelewengan tersebut.

“Untuk menentukan besarnya dana SPP PNPM Mandiri yang diselewengkan oleh Ketua UPK non aktif, kami akan berpegang pada hasil pemeriksaan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Apalagi melihat hasil audit tim pusat dan Pemkab berbeda,” ujar Surono di kantornya

 

( Merawati Sunantri / CN39 / SMNetwork )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news_solo/2014/01/18/187589/Ketua-UPK-Bayat-Nonaktif-Diduga-Selewengkan-Dana-PNPM

17 Januari 2014 Posted by | KLATEN | Tinggalkan komentar

Sofyan Djalil: Ada Dana BUMN Hingga Rp 700 Miliar

SUARA MERDEKA.com – Jum’at, 17 Januari 2014

JAKARTA, suaramerdeka.com – Komisi Pemberantasan Korupsi memanggil mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara Sofyan Djalil terkait penyidikan dugaan korupsi pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik.

Sofyan yang diperiksa sebagai saksi mengaku ada beberapa perusahaan BUMN yang manjadi nasabah Bank Century. ”Ada empat atau lima yang nyimpan deposito. Kalau engga salah kurang dari Rp 1 triliun sekitar Rp 600 – 700 miliar,” kata Sofyan di Gedung KPK, Jumat (17/1).

Dia mengaku tidak tahu menahu alasan perusahaan BUMN itu menyimpan dana di Bank Century. Sofyan menegaskan, dirinya tidak pernah memerintahkan penempatan dana tersebut. ”Saya engga tahu. Tanya BUMN yang naruh,” kilahnya.

Dalam kasus ini, Budi Mulya ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK sejak November tahun lalu. Namun, KPK baru menahan Budi Mulya setelah diperiksa untuk pertama kalinya sebagai tersangka, pada Jumat (15/11). 

Dia ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Negara Kelas I Jakarta Timur Cabang KPK yang berlokasi di basement gedung KPK. Budi Mulya dinilai sebagai pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban hukum. 

Selaku Deputi Gubernur BI Bidang Pengelolaan Moneter, Budi diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menyalahgunakan wewenang untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyebut kerugian negara dalam bailout Bank Century mencapai Rp 7,4 triliun. Dalam laporan tersebut disimpulkan bahwa terdapat penyimpangan yang dilakukan pihak-pihak terkait dalam pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik sehingga harus dikeluarkan penyertaan modal sementara.

Pemberian FPJP dari Bank Indonesia ke Bank Century mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 689,39 miliar. Nilai tersebut merupakan penyaluran FPJP oleh BI pada tanggal 14, 17, dan 18 November 2008. 

Sedangkan dalam proses penetapan Bank Century seagai Bank gagal berdampak sistemik mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 6,7 triliun. Nilai tersebut merupakan keseluruhan penyertaan modal sementara dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) ke Bank Century selama 24 November 2008 sampai 24 Juli 2009.

( Mahendra Bungalan / CN19 / SMNetwork

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2014/01/17/187548/Sofyan-Djalil-Ada-Dana-BUMN-Hingga-Rp-700-miliar

17 Januari 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Sosialiasi Gratifikasi, KPK Harus Jangkau Kota Kabupaten

SUARA MERDEKA.com – Jum’at, 17 Januari 2014

BANDUNG, suaramerdeka.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta menggelar sosialisasi pencegahan tindak pidana korupsi hingga pemerintah kabupaten dan kota serta tidak sebatas di level pemerintah provinsi.

Permintaan tersebut dilontarkan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan ketika menerima tim fungsional Direktorat Gratifikasi KPK di Gedung Sate Bandung, Jumat (17/1).

“Saat ini data yang dimunculkan Pemprov saja. Padahal masalahnya tidak hanya pada Pemprov, melainkan di tingkat lebih bawah dan instansi lain,” ujarnya dalam keterangan yang diterima, Jumat (17/1).

Permintaan juga itu tidak terlepas dari klaim Heryawan. Kinerja pertanggungjawaban anggaran di Pemprov Jawa Barat, imbuhnya, kini jauh lebih maju dibanding level di bawahnya. Pencapaian yang terus membaik ini perlu ditularkan ke pemerintah kabupaten dan kota.

Heryawan mengatakan, langkah pencegahan korupsi perlu diteruskan hingga tingkat pemerintah kabupaten/kota. KPK seharusnya menggelar langkah pencegahan tindak korupsi secara menyeluruh, termasuk instansi lain.

Dia juga sepakat untuk meniadakan gratifikasi di semua tingkat pelayanan. “Kita menyambut baik bila KPK turut membantu sehingga tindak korupsi dapat diberantas di semua lini. Termasuk di dalamnya meniadakan gratifikasi pada semua layanan publik,” tandasnya.

Usai pertemuan, fungsional Direktorat Gratifikasi KPK Asep Rahmat Suanda menjelaskan berbagai upaya KPK untuk mencegah tindak korupsi. Dia juga menyebut bahwa cakupan gratifikasi cenderung masih terbatas.

“Gratifikasi yang diatur undang-undang  baru yang bersifat suap. Gratifikasi lainnya belum tercantum,” paparnya kepada wartawan.

( Setiady Dwi / CN19 / SMNetwork )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2014/01/17/187542/Sosialiasi-Gratifikasi-KPK-Harus-Jangkau-Kota-Kabupaten-

17 Januari 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Albert Bantah Terima Suap

SUARA MERDEKA.com – Jum’at, 17 Januari 2014

JAKARTA, suaramerdeka.com – Jaksa Albertinus Parlianggoman Napitupulu dimutasi dari jabatannya sebagai Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta menjadi jaksa fungsional di Pusat Data dan Statistik Kriminal dan Teknologi (Pusdaskrimti) Kejaksaan Agung RI. Albert membantah pemindahannya terkait dalam kasus korupsi penanganan kasus pajak.

Jaksa Agung Muda Pengawasan, (JAM Was), Mahfud Manan membenarkan Albert sudah tidak menjabat lagi sebagai Kasi Penkum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.

Kendati demikian, Mahfud mengatakan mutasi tersebut bukan bentuk sanksi dari internal kejaksaan. Mengingat, dari hasil pemeriksaan internal belum ditemukan bukti Albert melanggar etika jaksa atau melanggar pidana. Walaupun, dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Albert disebut menerima suap 50 ribu dolar AS dari penyidik PNS Pajak.

Terpisah, Albert mengaku menghormati proses hukum yang telah berjalan. Dimana, telah menjalani proses hukum yakni sebagai saksi dalam kasus korupsi dengan terdakwa dua penyidik PNS Pajak, Mohammad Dian Irwan Nuqisra dan Eko Darmayanto.

Dia menegaskan, dari hasil persidangan atau dalam amar putusan dua terdakwa tersebut tidak ada namanya telah menerima uang tersebut. Kecuali dalam dakwaan atau sangkaan JPU.

“Betul dalam dakwaan disebutkan, itu baru sangkaan.  Tetapi, dalam proses persidangan atau pembuktian tidak terbukti dan hasilnya dalam vonis dua terdakwa itu tidak ada,” ujarnya.

Terkait jabatannya sekarang sebagai jaksa fungsional di Pusdaskrimti, Albert mengatakan, itu merupakan amanah dan suatu kehormataan sebagai jaksa yang harus siap ditugaskan dimana saja oleh pimpinan.

( Nurokhman / CN19 / SMNetwork )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2014/01/17/187531/Albert-Bantah-Terima-Suap

17 Januari 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Puluhan SD Akan Diperiksa Kejari

SUARA MERDEKA.com – Jum’at, 17 Januari 2014

PURBALINGGA, suaramerdeka.com – Kejaksaan Negeri (Kejari) Purbalingga kembali meneruskan pemeriksaan dugaan penyimpangan alat peraga pendidikan tahun 2012 di puluhan sekolah dasar (SD) Negeri penerima se-kabupaten Purbalingga.

Total penerima sebanyak 86 SD dan sebagian sudah diperiksa. Kemudian di awal tahun ini, akan kembali dilanjutkan untuk sekolah lainnya. Hal itu didasari adanya temuan dugaan ketidaksesuaian spesifikasi (spek) sejumlah alat peraga olahraga yang menyebabkan kerugian negara.

“Sembari menangani perkara DAK 2012 yang masih sidang, kami juga tetap memproses kembali sejumlah sekolah penerima alat peraga itu,” kata Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Purbalingga, Wawan Kustiawan SH.

Menurutnya, dari hasil pemeriksaan awal, ada alat peraga olahraga seperti bola sepak bola, bola voli dan beberapa lainnya tidak sesuai spesifikasi. Pihaknya akan melihat sejauh mana letak awal adanya penyimpangan.

“Namun kami tentu akan membutuhkan tim ahli selain BPKP yang mengetahui spek itu. Misalnya jenis standar (SNI) alat peraga itu dan lainnya. Di sisi lain pihak penyedia yang mengadakan barang itu mengaku sudah memberikan barang sesuai spesifikasi,” katanya.

Wawan menduga, tidak menutup kemungkinan, di jajaran Dinas Pendidikan (Dindik) Purbalingga yang terlibat. Menurutnya, dugaan penyimpangan tersebut bisa dijerat dendan UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) karena merugikan negara.

“Berharap semua tahapan akan lancar dan semua penyimpangan akan mudah ditelusuri. Sembari tetap mengoptimalkan personil yang ada yang dibagi saat mengurusi persidangan kasus DAK dan lainnya,” katanya.

Ia juga sempat mengungkapkan, sampai saat ini belum ada sekolah yang mengeluh karena alat peraga yang diduga tidak sesuai spek. Namun begitu, temuan yang ada tetap ditindaklanjuti karena adanya dugaan penyimpangan.

Sementara itu, pada pertengahan Desember 2013, pihak Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Purbalingga mengatakan, jika proses lelang melalui penawaran secara elektronik proyek alat peraga Dindik Purbalingga tahun 2012 sudah sesuai prosedur. ULP melalui kelompok kerja (Pokja) yang ada, sudah memfasilitasi dari SKPD bersangkutan untuk dilelang.

Tim dari Pokja 5 ULP Kabupaten Purbalingga, Muslimin mengatakan, ia sempat dipanggil Kejari Purbalingga untuk memberikan keterangan terkait lelang. Pemeriksaan dilakukan hingga dua kali dan berakhir usai Lebaran lalu.

“Total pagu alat peraga pendidikan yang dilelang mencapai Rp 4 miliar lebih. Banyak sekali rekanan yang ikut penawaran. Usai didapatkan pemenang lelang, maka ULP menyerahkan kembali kepada SKPD terkait melalui pejabat pembuat komitmen atau PPKom itu. Dalam hal ini Kepala Dindik,” kata Muslimin.

( Ryan Rachman / CN19 / SMNetwork )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2014/01/17/187539/Puluhan-SD-Akan-Diperiksa-Kejari

17 Januari 2014 Posted by | PURBALINGGA | Tinggalkan komentar

Dirut PLN Jadi Tersangka Tinggal Tunggu Waktu

SUARA MERDEKA.com – Jum’at, 17 Januari 2014

JAKARTA, suaramerdeka.com – Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (JAM Pidsus) Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Widyo Pramono mengisyaratkan meningkatkan status skasi, Direktur Utama (Dirut) PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), Nur Pamudji menjadi tersangka kasus korupsi proyek penggadaan Flame Turbine GT 2.1 dan 2.2, PLTGU Blok 2 Belawan, Sumatera Utara.

Widyo menegaskan, penetapan tersangka terhadap Pamudji tinggal menunggu gilirannya.

Mengingat, perubahan pengadaan flame turbine dari penunjukan langsung ke pemilihan langsung, persetujuan penetapan pemenang lelang, perubahan kebijakan penggunaan spare part dari Original Equipment Manufacture (OEM) menjadi Non Original Equipment Manufacture (OEM) berdasarkan rapat sembilan orang Direksi.

“Tunggu saja, nanti tiba gilirannya,” ujar Widyo.

Widyo menegaskan, pihaknya serius menuntaskan kasus tersebut. Mengingat, pihaknya telah menahan lima orang yang dijadikan tersangka.

Lima tersangka yang telah ditahan adalah mantan General Manager PLN Pembangkit Sumatera Bagian Utara, Chris Leo Manggala; dan Direktur Produksi PT Dirgantara Indonesia yang merupakan mantan Direktur Utama PT Nusantara Turbin dan Propolasi, Supra Dekanto.

Kemudian dua karyawan PLN Pembangkit Sumatera Utara, Rodi Cahyawan dan Muhammad Ali; serta Manager Sektor PLN Labuan Angin, Surya Dharma Sinaga. “Pokoknya begini, meski dirutnya sedang proses dan tersangka sudah kita tahan, semua berjalan on the track,” ujarnya.

( Nurokhman / CN33 / SMNetwork )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2014/01/17/187517/Dirut-PLN-Jadi-Tersangka-Tinggal-Tunggu-Waktu-

17 Januari 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Kritik Untuk KPK

KOMPAS – Rabu, 11 Desember 2013

Oleh : Donal Fariz

DALAM sambutan peringatan Hari Antikorupsi Sedunia, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad menilai lembaga yang ia pimpin sudah cukup berhasil dalam memerangi korupsi (9/12). Apa ukurannya dan apakah keberhasilan KPK seorang diri saja? Dua pertanyaan ini menarik untuk diselisik.

Saat ini KPK sudah berumur lebih dari sepuluh tahun dan dipimpin tiga periode kepemimpinan yang berbeda. Dalam perjalanannya, komisi ini menemui pasang-surut perjuangan pemberantasan korupsi. Ada masa-masa gemilang dan ada pula masa-masa kelam, khususnya pada momen terjadinya kriminalisasi dua pimpinan mereka: Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah.

Pada saat itu KPK seolah berada pada titik terendah secara kinerja dan psikis. Energi mereka tersedot habis dalam melayani pertarungan dengan pihak kepolisian. Kasus yang fenomenal dengan sebutan ”Cicak versus Buaya” itu menjadi salah satu dokumen sejarah yang tidak dapat dihapus dari perjuangan pemberantasan korupsi di republik ini.
Masih ada ”PR” besar

Di balik persoalan, tentu saja ada pencapaian KPK yang tergolong luar biasa dalam pemberantasan korupsi. Tahun ini KPK dianugerahi Ramon Magsaysay Award. Selain itu, rekam jejak dalam penanganan kasus juga sempurna. Sepuluh tahun keberadaannya, KPK sudah menangani 385 kasus korupsi dengan conviction rate 100 persen alias tidak ada satu pun terdakwa kasus korupsi yang lepas dari jeratan KPK.

Jika dipilah dari latar belakang pelaku, KPK pun menangani kasus korupsi dengan aktor dan jabatan publik yang beragam. KPK telah masuk ke lorong kejahatan yang ”tabu” disentuh penegak hukum lain karena kuatnya intervensi. Sebutlah seperti parlemen, kementerian hingga lingkaran penegak hukum itu sendiri.

Dari gambaran tersebut, apabila dikaitkan antara pernyataan keberhasilan KPK di atas dan hasil akhir (result) yang mereka capai, tentu pernyataan Abraham Samad tersebut tepat. Data dan fakta menunjukkan capaian lembaga tersebut.

Namun, apabila pernyataan tersebut dikaitkan dengan proses penanganan kasus (legal process), tentu banyak perdebatan dan hal-hal yang harus dikritisi terhadap KPK sebelum memberikan kesimpulan mereka sudah berhasil atau tidak.

Jika dikaitkan dengan penanganan kasus, setidaknya ada dua hal utama yang harus disoroti. Pertama, tingkat penuntasan kasus. Ada banyak kasus korupsi yang hingga saat ini belum tuntas ditangani KPK. Sebut saja kasus BLBI yang semakin mendekati masa kedaluwarsa, kasus Bank Century yang sudah menginjak tahun kelima, kasus cek perjalanan yang belum sampai kepada aktor utama, hingga kasus pencucian uang oleh M Nazaruddin yang berjalan lambat.

Beberapa kasus di atas hanya sebagai contoh untuk mengingatkan ”PR” besar yang sudah cukup lama. KPK tentu harus sadar, semakin lama kasus ditangani oleh mereka tentu akan semakin pudar kepercayaan masyarakat. Ini adalah tesis umum yang berlaku terhadap semua lembaga penegak hukum.

Kedua, problem lemahnya fungsi koordinasi dan supervisi dengan penegak hukum lainnya. Dua fungsi tersebut sejatinya adalah pekerjaan utama bagi KPK. Tugas ini diamanatkan dalam Pasal 6 UU KPK. Namun, tugas ini masih terkesan sebagai tugas ”kelas dua”.

Sebagai salah satu contoh dapat dilihat dari pelimpahan sejumlah perkara yang menjerat M Nazaruddin kepada lembaga penegak hukum lainnya. KPK bersama penegak hukum lainnya membentuk MOU sebagai langkah koordinasi. Pelimpahan tersebut didasarkan pada pertimbangan KPK tidak mampu menangani kasus Nazaruddin yang tersebar di sejumlah kementerian dan instansi.

Jika dilihat kenyataan yang terjadi saat ini, penanganannya justru tidak terkontrol di penegak hukum lainnya. Nazaruddin sebagai simpul kejahatan dan otak perusahaan (directing mind) tidak kunjung diperiksa. Kepolisian dan kejaksaan justru seolah bersih-bersih di tepian saja dengan menjerat para staf perusahaan M Nazaruddin. Di titik ini KPK kehilangan kontrol dalam mengoordinasikan tindak pidana lain yang dilimpahkan kepada penegak hukum lainnya. Secara proses tentu hal ini harus dikoreksi.

Harus diingat, karena undang-undang mengamanatkan fungsi trigger mechanism kepada KPK, maka keberhasilannya diukur sejauh mana institusi kepolisian dan kejaksaan berhasil dalam penanganan sekaligus bersih dari praktik korupsi. Keberhasilan KPK tidak berdiri tunggal, tetapi justru dituntut untuk berhasil secara kolektif dengan institusi lainnya.

Tutup lubang
Maka, untuk menilai KPK sudah berhasil atau tidak dalam pemberantasan korupsi, harus dilihat utuh dari proses penanganan kasus hingga hasil akhir. Untuk dapat dianggap berhasil, keduanya harus sinkron. Sementara yang terjadi hari ini masih ada ”gap” antara proses dan hasil akhir. Semoga ini bisa diperbaiki KPK.

Faktor lain yang sangat menentukan kesuksesan pemberantasan korupsi adalah soal perbaikan sistem pasca-penindakan. Hal ini jarang menjadi diskursus, tetapi sesungguhnya amat penting.

Jamak kita lihat dan dengar penindakan-penindakan berupa penangkapan atau aksi hukum lainnya yang dilakukan oleh aparatus.  Namun, sering kali setiap penindakan yang dilakukan tidak diikuti secara cepat dengan perbaikan sistem untuk menutup lubang. Analoginya, jika ada ban yang bocor tidak langsung ditambal.

Kita masih bertanya-tanya apa perbaikan yang sudah dan tengah dilakukan terkait business process migas pasca-tertangkapnya Rudi Rubiandini. Apa pula perbaikan di Korlantas Polri pasca-ditangkapnya Djoko Susilo. Pertanyaan yang sama juga muncul atas kasus lainnya.

Jika dibiarkan, kondisi demikian akan menciptakan reproduksi korupsi, dengan asumsi lahirnya pemain-pemain baru yang menggantikan aktor yang ditangkap oleh penegak hukum tadi. Ibarat peribahasa, ”patah tumbuh hilang berganti”.

Perbaikan sistem ini memang bukan tugas penegak hukum secara keseluruhan. Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintah adalah pihak yang punya otoritas untuk mengatur dan menciptakan hukum.

Namun, KPK sebagai agen utama pemberantasan korupsi tentu harus memulai untuk menutup lubang sekaligus merekomendasikan perubahan kepada pengambil kebijakan agar pemberantasan korupsi dapat berjalan efektif dan masuk kepada level ”berhasil”.

Catatan di atas merupakan kritik terhadap KPK agar tidak cepat puas diri dengan kerja-kerja pemberantasan korupsi yang sudah dilakukan selama ini. PR masih banyak.

Donal Fariz, Anggota Badan Pekerja ICW Divisi Korupsi Politik

17 Januari 2014 Posted by | ARTIKEL | Tinggalkan komentar

Kajian Tentang Pelaporan Awal Dana Kampanye Partai Politik Pemilu 2014: KPU Perlu Tegas Atas Buruk Laporan Dana Kampanye Partai Politik

BERITA ICW – SIARAN PERS

Pelaporan awal Dana Kampanye Partai Politik telah diserahkan oleh beberapa Partai Politik Peserta Pemilu 2014 kepada KPU. Pelaporan ini sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 17 tahun 2013 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye DPR, DPD dan DPRD, terutama Pasal 22 Ayat (4) yang menyatakan pelaporan periodik 3 bulanan Penerimaan Sumbangan partai politik dan calon anggota DPD kepada KPU di setiap tingkatan sesuai dengan kelengkapan data penyumbang yang diatur di dalam Pasal 19 PKPU yang sama.

 

Adanya peloran periodic yang diatur oleh PKPU No. 17 tahun 2013 sebenarnya merupakan kemajuan di ranah pengaturan dana kampanye Pemilu. Pasal pelaporan dana kampanye secara periodik tidak diatur di dalam Pemilu-pemilu sebelumnya. Adanya pelaporan periodik, selain membantu peserta Pemilu menyiapkan laporan penyumbang kampanye jauh-jauh hari sebelum batas waktu yang ditetapkan oleh Undang-undang (Pasal  134 ayat (1) dan (2), UU No. 8 tahun 2012 tentang Pemilu Legislatif) yaitu 14 hari sebelum dimulainya masa kampanye Pemilu. Masa Kampanye pemilu dilaksanakan 21 hari dan berhenti 3 hari sebelum hari pencoblosan (Pasal 84). Laporan periodik dana kampanye juga berfungsi sebagai alat akuntabilitas politik sekaligus kampanye positif Partai Politik dan para kandidat terkait kepatuhan atas persoalan keuangan pemilu terutama dana kampanye kepada pemilih.

 

Meskipun merupkana sesuatu yang baik, akan tetapi para pelaporan periodik pertama, terlihat bahwa hampir semua partai politik membuat laporan yang tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan KPU. Hal ini terkait dengan kelengkapan identitas sumbangan, format laporan yang digunakan dan ketentuan penyerahan rekening khusus dana kampanye. Beberapa ketentuan tentang identitas sesuai dengan pengaturan Pasal 19 PKPU no. 17 tahun 2013 masih belum terpenuhi.

 

Masih buruknya kualitas pelaporan dari Partai Politik masih belum menjamin adanya transparansi dan akuntabilitas dana kampanye Pemilu 2014 di sisi public. Di sisi yang lain, Partai Politik masih enggan untuk terbuka 100 persen kepada publik yang mengindikasikan dana kampanye yang dilaporkan masih jauh dari upaya membangun citra baik di mata publik. Kesan tidak transparan terutama terkait identitas penyumbang dapat terkena sanksi sesuai dengan Undang-undang Pemilu, terutama terkait penyumbang yang tidak jelas seperti diatur di dalam larangan penerimaan dana kampanye (Pasal 139 ayat (1)) UU No. 8 tahun 2012).

 

Selain terkait kewajiban Partai Politik sesuai dengan Undang-undang Pemilu, para kandidat Partai Politik juga nampaknya belum menggunakan momentum pelaporan awal dana kampanye secara periodik ini untuk membangun citra positif di hadapan pemilih dengan melaporkan rincian dana kampanye kandidat. Pelaporan secara “gelondongan” jumlah total dana kampanye lewat daftar sumbangan kandidat kepada partai politik juga masih belum sesuai dengan harapan publik. Di tengah iklim persaingan yang ketat antar kandidat beda partai politik maupun antar kandidat di satu partai politik seharusnya menciptakan pasar integritas untuk menunjukan komitmen kepada pemilih. Salah satu komitmennya adalah komitmen akuntabilitas secara keuangan yaitu dana kampanye pemilu.

 

Ketentuan Pelaporan Dana Kampanye Pemilu Legislatif 2014

Ketentuan terkait pelaporan dana kampanye pemilu 2014 terutama laporan awal sumbangan diatur di dalam Undang-undang Pemilu (UU No. 8 tahun 2012) dan PKPU No. 17 tahun 2013. Di dalam Pasal 129 Undang-undang Pileg dengan jelas diatur mengenai asal sumbangan (sumber), bentuk sumbangan dan pencatatan sumbangan yang harus melalui rekening khusus dana kampanye partai politik. Selain itu, harus dicatata di dalam pembukuan dana kampanye yang terpisah dari pembukuan dana partai politik. Berikut lengkap bunyi Pasal 129.

 

Pasal 129

(1)  Kegiatan Kampanye Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota didanai dan menjadi tanggung jawab Partai Politik Peserta Pemilu masing-masing.

(2)  Dana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:

 

(1). partai politik;

1. calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari partai politik yang bersangkutan; dan

2. sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain.

(3)  Dana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa uang, barang dan/atau jasa.

(4)  Dana Kampanye Pemilu berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditempatkan pada rekening khusus dana kampanye Partai Politik Peserta Pemilu pada bank.

 

(5)  Dana Kampanye Pemilu berupa sumbangan dalam bentuk barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicatat berdasarkan harga pasar yang wajar pada saat sumbangan itu diterima.

 

(6)  Dana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dalam pembukuan penerimaan dan pengeluaran khusus dana Kampanye Pemilu yang terpisah dari pembukuan keuangan partai politik.

 

(7)  Pembukuan dana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah partai politik ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 1 (satu) minggu sebelum penyampaian laporan penerimaan dan pengeluaran dana Kampanye Pemilu kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk KPU.

 

Terkait pelaporan penerimaan dana kampanye partai politik sesuai dengan Pasal 134 diatur untuk dilaporkan sesuai dengan tingkatannya yang terdiri dari:

 

1) laporan awal dana Kampanye Pemilu dan

 

2) rekening khusus dana Kampanye Pemilu

 

laporan ini diserahkan kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum, atau 21 hari masa kampanye yang berarti 24 hari sebelum pemungutan suara.

 

Di dalam ketentuan PKPU No. 17 tahun 2013, pengaturan tentang pelaporan penyumbang dana kampanye ini dibuat lebih rinci dalam bentuk ketentuan pelaporan periodik 3 bulanan yang dihitung sejak ditetapkannya PKPU, atau pelaporan periodik dilakukan paling lambat pada tanggal 27 Desember 2013 dan pada tanggal 2 Maret 2014 untuk tahap kedua. Berikut adalah bunyi Pasal 22 dan 23 PKPU 17 tahun 2013 tentang pelaporan dana kampanye.

 

Pasal 22 

 

 (1)  Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu pada setiap tingkatan wajib melaporkan sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 kepada KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

(2)  Calon Anggota DPD wajib melaporkan sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 kepada KPU melalui KPU Provinsi.

(3)  Laporan penerimaan sumbangan mencakup informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4).

(4)  Laporan penerimaan sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan secara periodik 3 (tiga) bulan sejak ditetapkan Peraturan ini.

 

Pasal 23  

 

(1)  KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan laporan penerimaan sumbangan kepada Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) kepada masyarakat umum.

(2)  KPU Provinsi atas nama KPU mengumumkan laporan penerimaan sumbangan kepada Calon Anggota DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) kepada masyarakat umum.

(3)  Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui papan pengumuman dan/atau website KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota paling lambat 3 (tiga) hari setelah menerima laporan dari Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu dan Calon Anggota DPD.

 

Terkait dengan pencatatan identitas penyumbang, Partai Politik juga harus mengikuti ketentuan dari Pasal 19 PKPU sebagai berikut:

 

Pasal 19  

(1)  Peserta Pemilu wajib mencatat dan melaporkan besaran sumbangan yang diterima dari pihak lain.

(2)  Informasi yang wajib disampaikan untuk sumbangan yang bersumber dari perseorangan, mencakup:

 

nama;

tempat/tanggal lahir dan umur;

alamat penyumbang;

jumlah sumbangan;

asal perolehan dana;

Nomor Pokok Wajib Pajak;

pekerjaan;

alamat pekerjaan; dan

pernyataan penyumbang bahwa :

    1)  penyumbang tidak menunggak pajak;

    2)  penyumbang tidak dalam keadaan pailit berdasarkan putusan pengadilan;

 3)  dana tidak berasal dari tindak pidana;

 4)  sumbangan bersifat tidak mengikat.

 

(3)  Informasi yang wajib disampaikan untuk sumbangan yang bersumber dari kelompok, mencakup:

 

nama kelompok;

alamat kelompok;

jumlah sumbangan;

asal perolehan dana;

Nomor Pokok Wajib Pajak kelompok atau pimpinan kelompok, apabila ada;

nama dan alamat pimpinan kelompok;

keterangan tentang status badan hukum; dan

pernyataan penyumbang bahwa :

 1)  penyumbang tidak menunggak pajak;

2)  penyumbang tidak dalam keadaan pailit berdasarkan putusan pengadilan;

3)  dana tidak berasal dari tindak pidana;

4)  sumbangan bersifat tidak mengikat.

 

(4) Informasi yang wajib disampaikan untuk sumbangan yang bersumber dari perusahaan dan/atau badan usaha non pemerintah, mencakup:

 

a. nama perusahaan;

b. alamat perusahaan;

c.  jumlah sumbangan;

d. asal perolehan dana;

e. Nomor Pokok Wajib Pajak perusahaan;

f.  nama dan alamat direksi;

g. nama pemegang saham mayoritas;

h. keterangan tentang status badan hukum; dan

i.  pernyataan penyumbang bahwa:

.    1)  penyumbang tidak menunggak pajak;

.    2)  penyumbang tidak dalam keadaan pailit berdasarkan putusan pengadilan;

.    3)  dana tidak berasal dari tindak pidana;

.    4)  sumbangan bersifat tidak mengikat.

 

Catatan Atas Pelaporan Awal Dana Kampanye Parpol 27 Desember 2013

 

Catatan Umum

a)    Hingga batas akhir penyerahan laporan awal dana kampanye pada 27 Desember 2013, baru 4 Partai politik yang menyerahkan, yaitu;

Partai Nasdem, menyerahkan paling awal, pada 24 Desember 2013

Partai Kebangkitan Bangsa

Partai Golkar

Partai Amanat Nasional

b)    Semua partai politik tidak menyertakan keterangan terkait rekening khusus dana kampanye masing-masing di dalam laporan.

c)     Semua laporan yang sudah diserahkan ke KPU tidak sesuai dengan format PKPU No. 17 tahun 2013.

d)    Terkait pencatatan sumbangan, semua Partai Politik tidak mengikuti ketentuan tentang identitas penyumbang sesuai dengan Pasal 19 PKPU No. 17 tahun 2013.

e)    Semua kandidat DPR RI yang dilaporkan partai politik tidak ikut menyertakan ketentuan pencatatan keuangan kampanye sesuai dengan Pasal 17 ayat (3) dan ayat (4) PKPU No. 17 tahun 2013.

 

Catatan Khusus Masing-masing Partai Politik

 

Catatan:

a)    Tidak mencantumkan nomor rekening khusus dana kampanye

b)    Tidak mencantumkan NPWP, keterangan perusahaan dan lain-lain sesuai dengan pasal 19 PKPU.

c)     Tidak menyertakan catatan keuangan kandidat

d)    Tidak merinci sumbangan berupa barang yang cukup besar nilainya, melebihi nilai plafon sumbangan dari perusahaan di dalam Undang-undang.

Catatan:

a)    Tidak mencantumkan nomor rekening khusus dana kampanye

b)    Tidak mencantumkan NPWP, keterangan perusahaan dan lain-lain sesuai pasal 19 PKPU.

c)     Kategori kuantifikasi jasa untuk kandidat yang sangat besar. Perlu dipertanyakan apakah semua jasa kandidat telah dihitung sesuai dengan pasar wajar, atau sekedar ingin tidak diikutkan di dalam rekening khusus dana kampanye partai politik.

Catatan:

a)    Tidak mencantumkan nomor rekening khusus dana kampanye

b)    Tidak mencantumkan NPWP, keterangan perusahaan dan lain-lain sesuai pasal 19 PKPU.

c)     Kategori kuantifikasi jasa untuk kandidat yang sangat besar. Perlu dipertanyakan apakah semua jasa kandidat telah dihitung sesuai dengan pasar wajar, atau sekedar ingin tidak diikutkan di dalam rekening khusus dana kampanye partai politik.

Catatan:

a)    Tidak mencantumkan nomor rekening khusus dana kampanye

b)    Tidak mencantumkan NPWP, keterangan perusahaan dan lain-lain sesuai pasal 19 PKPU.

c)     Terdapat 2 nama penyumbang perseorangan yang tidak memiliki alamat jelas.

d)    Kategori kuantifikasi jasa untuk kandidat yang sangat besar. Perlu dipertanyakan apakah semua jasa kandidat telah dihitung sesuai dengan pasar wajar, atau sekedar ingin tidak diikutkan di dalam rekening khusus dana kampanye partai politik.

 

3.  Perbandingan Dana Kampanye Pemilu 2009

Jika mengacu penerimaan dana kampanye pemilu 2009, dana kampanye yang telah dilaporkan oleh partai politik terjadi peningkatan yang signifikan. Berikut gambaran peningkatan penerimaan dana kampanye:

 

 

Kesimpulan

  1. Masih buruknya kualitas pelaporan dari Partai Politik, hal ini ditandai dengan masih ditemukannya sumbangan yang tidak  jelas identitasnya. Oleh karenya dana kampanye partai masih belum menjamin adanya transparansi dan akuntabilitas dana kampanye Pemilu 2014 di sisi publik.
  2. Partai Politik terlihat masih enggan untuk terbuka 100 persen kepada public yang mengindikasikan dana kampanye yang dilaporkan masih jauh dari upaya membangun citra baik di mata publik.
  3. Kesan tidak transparan terutama terkait identitas penyumbang dapat terkena sanksi sesuai dengan Undang-undang Pemilu, terutama terkait penyumbang yang tidak jelas seperti diatur di dalam larangan penerimaan dana kampanye (Pasal 139 ayat (1)) UU No. 8 tahun 2012).
  4. Selain terkait kewajiban Partai Politik sesuai dengan Undang-undang Pemilu, para kandidat Partai Politik juga nampaknya belum menggunakan momentum pelaporan awal dana kampanye secara periodik ini untuk membangun citra positif di hadapan pemilih dengan melaporkan rincian dana kampanye kandidat.
  5. Pencantuman jumlah sumbangan kandidat dengan kategori jasa dipertanyakan karena tidak jelas perhitungan jasanya, dan berindikasi tidak akan disertakan di dalam rekening khusus dana kampanye parpol.
  6. Semua parpol tidak menyertakan rekening khusus di dalam laporannya, perlu diklarifikasi lebih lanjut sesuai dengan amanat Pasal 134 UU Pemilu Legislatif.

Rekomendasi

Terkait dengan pelaporan tahap pertama dapat direkomendasikan sebagai berikut:

  1. Partai Politik untuk dapat memperbaiki laporannya sesuai dengan format yang ada dan diserahkan kembali kepada KPU.
  2. Kandidat Partai Politik untuk menyertakan laporan catatan sumbangan yang pengeluaran ke KPU dan dipublikasi lewat website KPU atau website kandidat atau sarana lain yang dapat dijangkau oleh public.
  3. KPU seharusnya menjadikan Momentum pelaporan periodik 3 bulanan dana kampanye partai sebagai upaya untuk menguji aspek kepatuhan peserta pemilu
  4. KPU untuk secara tegas meminta partai politik memperbaiki laporan awal dana kampanyenya dan disertai kelengkapan laporan sesuai dengan Undang-undang dan Peraturan KPU.
  5. KPU untuk segera meminta 8 Partai-partai yang belum menyerahkan laporan, yaitu:

1.    Partai Keadilan Sejahtera

2.    Partai PDI-Perjuangan

3.    Partai Gerindra

4.    Partai Demokrat

5.    PPP

6.    Partai Hanura

7.    PBB

8.    PKP Indonesia

6.    Bawaslu seharusnya mulai melakukan pengawasan akan potensi dana-dana yang dilarang sebagai sumber dana kampanye peserta pemilu

7.    Publik pemilih untuk memantau kebenaran laporan yang disampaikan oleh Partai Politik sekaligus menilai partai mana yang dipandang baik dari sisi akuntabilitas keuangan kampanye.

 

Koalisi  Pemantauan Dana Kampanye

Transparansi Internasional Indonesia

Indonesia Corruption Watch

17 Januari 2014 Posted by | JEJARING KP2KKN, RILIS MEDIA | Tinggalkan komentar

%d blogger menyukai ini: