KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Kota Semarang terkorup se-Jateng

SINDO NEWS.COM – Senin,  6 Januari 2014
Kota Semarang terkorup se-Jateng

Ilustrasi (dok:Istimewa)

Sindonews.com – Kota Semarang menduduki peringkat teratas sebagai kota/kabupaten terkorup selama tahun 2013. Tercatat, sebanyak 16 kasus korupsi terjadi di Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah ini.

Hal tersebut dilontarkan Eko Haryanto, selaku Sekertaris Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KP2KKN) Jawa Tengah dalam laporan akhir tahunnya.

“Dalam satu tahun terakhir, terdapat 16 kasus korupsi yang terjadi di Kota Semarang. Jumlah tersebut menjadikan Kota Semarang menjadi kota terkorup sepanjang 2013 di seluruh Kabupaten/Kota di Jateng,” kata dia, Senin (6/1/2014).

Sejumlah kasus itu, imbuh dia, telah menyebabkan kerugian keuangan Negara hingga miliaran rupiah. Tercatat sekitar Rp21,63 miliar uang Negara hilang dibawa kabur oleh para koruptor itu.

“Ironisnya, pelaku terbanyak dari kasus korupsi itu dari kalangan oknum PNS, diikuti anggota dewan. Sebab, selain mereka dapat bermain di sana, mereka juga terkait dengan pengadaan barang dan jasa di lingkungan itu,” imbuhnya.

Menempati urutan kedua, lanjut dia, diduduki oleh Kabupaten Demak dengan 12 kasus korupsi. Diikuti Kabupaten Semarang dengan 10 kasus, Kota Salatiga dengan sembilan kasus, dan Rembang, juga Wonosobo dengan masing-masing delapan kasus.

“Dari total kasus korupsi se-Jateng tahun 2013 ini, tercatat 222 kasus korupsi terjadi di berbagai kabupaten/kota. Jumlah tersebut mengalami kenaikan sebanyak tujuh kasus dibanding tahun sebelumnya yang hanya 215 kasus saja,” paparnya.

Dari jumlah itu, sebanyak Rp110 miliar lebih kerugian keuangan Negara yang disebabkan oleh kasus korupsi di Jateng itu. Jumlah tersebut diyakini masih akan bertambah di tahun 2014 ini.

“Tahun ini adalah tahun politik, saya memprediksikan akan banyak praktik-praktik korupsi yang akan terjadi di tahun ini. Mari kita kawal bersama,” pungkasnya.

Sementara itu, Kabag Humas Kota Semarang Achyani saat dikonfirmasi mengatakan, selama ini Pemkot Semarang telah berusaha menjadikan Kota Semarang bebas dari kasus korupsi. Meski begitu, pihaknya juga tidak mengelak jika ada beberapa pejabat yang tersandung kasus tersebut.

“Wali kota kita selalu mengajak jajarannya untuk menjadi pionir dalam mewujudkan Kota Semarang bersih dari korupsi. Beliau juga selalu melakukan sosialisasi-sosialisasi dan memberikan peraturan-peraturan untuk mencegah terjadinya hal itu kepada jajarannya,” kata dia.

Namun begitu, masih adanya kasus korupsi di Kota Semarang, imbuh dia, menunjukkan kurangnya kehati-hatian para PNS di lingkungan pemkot dalam bekerja. Kepada mereka yang terlibat kasus korupsi, pihaknya mengaku akan memberikan sanksi tegas.

“Kami sudah memberikan warning kepada para pejabat agar menjauhi semua hal yang berkaitan dengan korupsi. Jika ada yang terlibat, maka sanksi tegas akan kami berikan sesuai aturan hukum yang berlaku,” pungkasnya.

(san)

Sumber : http://daerah.sindonews.com/read/2014/01/06/22/824036/kota-semarang-terkorup-se-jateng

6 Januari 2014 Posted by | AKTIVITAS KP2KKN, BERITA KORUPSI NASIONAL, KP2KKN DALAM BERITA, SEMARANG, SEPUTAR JAWA TENGAH - PROV. JATENG | Tinggalkan komentar

KASUS KORUPSI JATENG (2)

Sekretaris Komite Penyelidik dan Pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KP2KKN) Eko Haryanto memperlihatkan foto sejumlah mantan kepala daerah di Jateng yang telah menjadi terpidana dalam kasus korupsi, di Kantor KP2KKN di Semarang, Senin (6/1). Menurut data KP2KKN sepanjang Tahun 2013 terdapat 222 kasus korupsi di Jateng dengan kerugian keuangan negara sebesar Rp111 miliar, dan dari 222 kasus korupsi tersebut 138 diantaranya telah disidangkan sementara sisanya masih dalam proses penyelidikan dan penyidikan. ANTARA FOTO/R. Rekotomo/ss/ama/14.

6/1/2014 17:10
Sekretaris Komite Penyelidik dan Pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KP2KKN) Eko Haryanto memperlihatkan foto sejumlah mantan kepala daerah di Jateng yang telah menjadi terpidana dalam kasus korupsi, di Kantor KP2KKN di Semarang, Senin (6/1). Menurut data KP2KKN sepanjang Tahun 2013 terdapat 222 kasus korupsi di Jateng dengan kerugian keuangan negara sebesar Rp111 miliar, dan dari 222 kasus korupsi tersebut 38 diantaranya telah disidangkan sementara sisanya masih dalam proses penyelidikan dan penyidikan. ANTARA FOTO/R. Rekotomo/ss/ama/14. 6/1/2014 17:10

Sekretaris Komite Penyelidik dan Pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KP2KKN) Eko Haryanto memperlihatkan foto sejumlah mantan kepala daerah di Jateng yang telah menjadi terpidana dalam kasus korupsi, di Kantor KP2KKN di Semarang, Senin (6/1). Menurut data KP2KKN sepanjang Tahun 2013 terdapat 222 kasus korupsi di Jateng dengan kerugian keuangan negara sebesar Rp111 miliar, dan dari 222 kasus korupsi tersebut 138 diantaranya telah disidangkan sementara sisanya masih dalam proses penyelidikan dan penyidikan. ANTARA FOTO/R. Rekotomo/ss/ama/14.
6/1/2014 17:10

Sumber : http://www.antarafoto.com/peristiwa/v1389003042/kasus-korupsi-jateng

6 Januari 2014 Posted by | AKTIVITAS KP2KKN, BERITA KORUPSI NASIONAL, KP2KKN DALAM BERITA, SEPUTAR JAWA TENGAH - PROV. JATENG | Tinggalkan komentar

KASUS KORUPSI JATENG

Sekretaris Komite Penyelidik dan Pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KP2KKN) Eko Haryanto memperlihatkan foto sejumlah mantan kepala daerah di Jateng yang telah menjadi terpidana dalam kasus korupsi, di Kantor KP2KKN di Semarang, Senin (6/1). Menurut data KP2KKN sepanjang Tahun 2013 terdapat 222 kasus korupsi di Jateng dengan kerugian keuangan negara sebesar Rp111 miliar, dan dari 222 kasus korupsi tersebut 138 diantaranya telah disidangkan sementara sisanya masih dalam proses penyelidikan dan penyidikan. ANTARA FOTO/R. Rekotomo/ss/ama/14.

6/1/2014 17:10

Sekretaris Komite Penyelidik dan Pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KP2KKN) Eko Haryanto memperlihatkan foto sejumlah mantan kepala daerah di Jateng yang telah menjadi terpidana dalam kasus korupsi, di Kantor KP2KKN di Semarang, Senin (6/1). Menurut data KP2KKN sepanjang Tahun 2013 terdapat 222 kasus korupsi di Jateng dengan kerugian keuangan negara sebesar Rp111 miliar, dan dari 222 kasus korupsi tersebut 38 diantaranya telah disidangkan sementara sisanya masih dalam proses penyelidikan dan penyidikan. ANTARA FOTO/R. Rekotomo/ss/ama/14. 6/1/2014 17:10

Sekretaris Komite Penyelidik dan Pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KP2KKN) Eko Haryanto memperlihatkan foto sejumlah mantan kepala daerah di Jateng yang telah menjadi terpidana dalam kasus korupsi, di Kantor KP2KKN di Semarang, Senin (6/1). Menurut data KP2KKN sepanjang Tahun 2013 terdapat 222 kasus korupsi di Jateng dengan kerugian keuangan negara sebesar Rp111 miliar, dan dari 222 kasus korupsi tersebut 138 diantaranya telah disidangkan sementara sisanya masih dalam proses penyelidikan dan penyidikan. ANTARA FOTO/R. Rekotomo/ss/ama/14.
6/1/2014 17:10

Sumber : http://www.antarafoto.com/peristiwa/v1389003042/kasus-korupsi-jateng

6 Januari 2014 Posted by | AKTIVITAS KP2KKN, BERITA KORUPSI NASIONAL, KP2KKN DALAM BERITA, SEPUTAR JAWA TENGAH - PROV. JATENG | Tinggalkan komentar

Tersangka Suap Hakim Setyabudi Masih Terima Gaji

Tersangka Suap Hakim Setyabudi Masih Terima Gaji

TEMPO/Imam Yunni

TEMPO.CO, Bandung – Meski jadi tersangka kasus penyuapan hakim pengadilan negeri (PN), Setyabudi Tedjocahyono, hingga hari ini mantan Sekretaris Daerah Kota Bandung Edi Siswadi masih dapat gaji pokok tiap bulan. Hal itu dikatakan Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Bandung Atet Dedi saat ditemui Tempo di kantor BKD, Kamis, 2 Januari 2014.

Menurut dia, selama belum ada ketetapan hukum (in kracht), status PNS tidak dapat dicabut. Dengan demikian, kata Atet, selama dikurung pun, Edi masih mendapatkan 75 persen gaji pegawai negeri sipil (PNS) eselon II, meski tanpa tunjangan profesi dan jabatan. “Kalau ditahan, tugasnya sementara dihentikan,” ujar Atet.

PNS yang terlibat kasus pidana, menurut Atet, terbagi menjadi dua kasus, yakni pidana umum dan khusus. Sesuai PP 32/1979, dia melanjutkan, jika tersandung pidana umum, wali kota masih bisa mempertimbangkan status kepegawaiannya. Sedangkan, jika kasus pidana khusus seperti korupsi dan sudah ada ketetapan hukumnya, terpaksa PNS tersebut harus diberhentikan.

Edi telah ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka penyuapan hakim PN Setyabudi. Dirinya terjerat karena ikut patungan sejumlah uang yang akan dipakai untuk menyuap Setyabudi. Selain Edi, mantan Wali Kota Bandung Dada Rosada pun menjadi tersangka kasus serupa. Siang tadi, keduanya menjalani sidang di PN Bandung.

PERSIANA GALIH

Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2014/01/02/078541775/Tersangka-Suap-Hakim-Setyabudi-Masih-Terima-Gaji

6 Januari 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Eks Wali Kota Malang Peni Suparto Diperiksa Jaksa

Eks Wali Kota Malang Peni Suparto Diperiksa Jaksa

Peni Suparto. TEMPO/Abdi Purnomo

TEMPO.CO, Malang – Bekas Wali Kota Malang Peni Suparto diperiksa penyidik Kejaksaan Negeri Malang, Jumat, 3 Januari 2014. Politikus gaek PDI Perjuangan itu diperiksa selama tiga jam mulai pukul 08.30 WIB. Sebanyak 25 pertanyaan diajukan penyidik untuk mengorek keterangan seputar pengadaan tanah untuk pembangunan Rumah Sakit Daerah Kota Malang di Bumiayu, Kecamatan Kedungkandang.

“Ia kooperatif, menjawab dengan tangkas,” kata Kepala Kejaksaan Malang, Munasim. Peni dimintai keterangan selaku penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2013. Lahan seluas seluas 4.300 meter persegi itu dibutuhkan untuk pengembangan rumah sakit milik Pemerintah Kota Malang.

Kejaksaan juga menelusuri penentuan lokasi pembangunan RSUD di Bumiayu. Sebab, Pemkot Malang sesungguhnya telah memiliki lahan seluas 16 hektare di Kedungkandang, tak jauh dari lokasi tersebut. Idealnya, kata Munasim, lahan tersebut bisa digunakan untuk mendirikan rumah sakit tanpa harus membeli lahan baru.

Kejaksaan akan meminta keterangan pejabat Badan Pertanahan Nasional Jawa Timur. Tujuannya untuk mengetahui alur pengadaan lahan tersebut. Selain Peni, Kejaksaan telah memanggil Sekretaris Kota Malang Muhammad Shofwan, Kepala Dinas Kesehatan Supranoto, dan pemilik lahan.

Jika pengumpulan bahan dan keterangan selesai, kata dia, jaksa akan mengekspos perkara tersebut. Dari ekspos itu akan diputuskan apakah akan meningkat ke penyidikan atau malah dihentikan. Peni tak bisa dikonfirmasi. Telepon selulernya tak aktif.

Sebelumnya, Malang Corruption Watch (MCW) menemukan indikasi penggelembungan anggaran pengadaan lahan seluas 4.300 meter persegi sebesar Rp 7,3 miliar. Dalam transaksi, harga tanah sebesar Rp 1,7 juta per meter persegi. Sedangkan harga tanah sesuai NJOP sebesar Rp 1 juta per meter persegi. Sementara harga pasaran sebesar Rp 700 ribu per meter persegi. Jadi, pembebasan tanah itu diduga merugikan keuangan daerah sebesar Rp 3 miliar.

“Pengadaan tanah itu tidak wajar. Di lapangan terjadi penggelembungan,” kata koordinator Divisi Advokasi MCW, Zainuddin. Padahal, sebelumnya, Dinas Perumahan mengeluarkan surat keputusan penetapan lokasi RSUD Kota Malang, serta dilakukan tawar-menawar seharga Rp 800 ribu per meter persegi.

EKO WIDIANTO

Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2014/01/03/058542012/Eks-Wali-Kota-Malang-Peni-Suparto-Diperiksa-Jaksa

6 Januari 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Kejati Jawa Timur Tangkap Koruptor Nabire

Kejati Jawa Timur Tangkap Koruptor Nabire

TEMPO/Machfoed Gembong

TEMPO.CO, Surabaya – Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menangkap Mochtar Thayf, terpidana kasus korupsi pengadaan mesin pembangkit listrik tenaga mikro hidro di Bendungan Kalibumi Kabupaten Nabire, Papua, senilai Rp 21 miliar. Penangkapan terhadap Direktur PT Utama Prima Mandiri itu dilakukan Senin pagi, 6 Januari 2014.

Informasi penangkapan itu dibenarkan oleh Sandiman pada Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Endra Pranubakti. Selanjutnya Mochtar diserahkan kepada Kejaksaan Tinggi Papua. “Pagi ini pukul 10.38 WIB kami serahkan terpidana kepada Kejati Papua,” kata Endra.

Kasi II Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Papua, Abdul Hakim, mengatakan kasus ini terjadi pada 2007. Saat itu, Mochtar melalui perusahaannya PT Utama Prima Mandiri bersama Pemerintah Kabupaten Nabire membuat konsorsium pengadaan genset dengan iming-iming menyumbang pendapatan asli daerah sebesar Rp 600 juta tiap bulan atau Rp 6 miliar setahun.

Genset itu rencananya digunakan untuk memasok listrik di Kabupaten Nabire yang pembangkitnya rusak setelah gempa tahun 2006. Proyek pengadaan genset berjumlah empat unit itu bernilai total Rp 31 miliar. Sebanyak Rp 21 milyar diambil dari dana milik Pemerintah Kabupaten Nabire, sedangkan sisanya dari konsorsium.

Namun, baru berjalan tiga bulan, salah satu genset tidak berfungsi. Bahkan, setoran bulanan yang dijanjikan pun tidak pernah masuk dalam PAD. “Setelah dipasang, ternyata cuma berjalan 3 bulan. Dari empat genset itu, satu rusak. Setoran ke Pemda juga tidak ada,” kata Hakim.

Dari hasil pemeriksaan, diketahui bahwa proyek pengadan genset ini tidak dilakukan tender dan tidak dibuatkan dalam peraturan daerah. Dalam kasus ini, selain Mochtar, empat orang lain ditetapkan sebagai tersangka, yaitu mantan ketua DPRD Nabire Daniel Butu yang saat ini mengajukan banding setelah divonis 2 tahun, mantan Sekretaris Daerah Ayub Kayame yang baru menjalani masa sidang dan mantan Asisten II Pemkab Nabire Umar Katjili, serta mantan Bupati Nabire APM Youw yang masih dalam tahap penyidikan.

Mochtar sendiri divonis 8 tahun pada 2012 dan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Papua. Selama proses persidangan berjalan, Mochtar selalu hadir. Namun, penahanannya ditangguhkan karena dia mengaku sakit dan hanya diberlakukan tahanan kota. Pada 16 September 2013, Pengadilan Tinggi menolak banding Mochtar. Sejak hari itu pula, Mochtar dinyatakan sebagai buron. “Kami hubungi yang bersangkutan, nomor hp-nya tidak aktif. Jadi, dari September itu dia buron,” kata Abdul Hakim.

Kejaksaan Tinggi Papua akhirnya mengejar Mochtar ke tempat tinggalnya di perumahan IKIP Gunung Anyar, Surabaya, pada 2 Januari 2014. Tapi waktu itu Mochtar sedang berlibur bersama keluarga ke Jakarta. Hingga akhirnya Mochtar ditangkap hari ini.

AGITA SUKMA LISTYANTI

Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2014/01/06/063542590/Kejati-Jawa-Timur-Tangkap-Koruptor-Nabire

6 Januari 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

KPK Dapat Hadiah Patung Penjara dari Seniman

KPK Dapat Hadiah Patung Penjara dari Seniman

Pimpinan KPK, Abraham Samad (empat kiri), Busyro Muqoddas (tiga kanan) dan Zulkarnaen (kanan) melakukan konferensi pers bersama sejumlah tokoh lintas agama, budayawan dan pendidikan di Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Senin (1/10). TEMPO/Seto Wardhana

TEMPO.CO, Yogyakarta – Ali Umar, seorang seniman asal Yogyakarta, menghadiahi Komisi Pemberantasan Korupsi sebuah patung kayu berbentuk penjara. “Untuk kado ulang tahun KPK,” kata lelaki berusia 46 tahun lulusan ISI Yogyakarta itu, Jumat, 27 Desember 2013.

Patung itu berdimensi 14 sentimeter untuk panjang dan lebar serta 34 sentimeter untuk tingginya. Sekilas bentuknya menyerupai sangkar burung dengan empat kaki. Di masing-masing tiang itu terdapat ukiran membentuk tangga. Pada bagian utama “sangkar”, terdapat dua ruangan berjeruji yang saling membelakangi. Di dalamnya terdampat selembar kain mirip sajadah. Dibuat dari bahan kayu jati, terdapat ukiran huruf “RTK”–yang berarti Rumah Tahanan Koruptor–di bagian atas patung.

Menurut perupa kelahiran Padang Pariaman tahun 1967 itu, seluruh materi patung dibuat dari barang bekas. Sementara kayu jati didapat dari bekas tiang rumah dan batangan besi yang menjadi jeruji di patung berasal dari kawat bekas payung rusak milik anaknya. “Selama ini saya memang membuat karya dari daur ulang limbah,” katanya.

Ia mengatakan, bentuk patung itu merupakan sindiran untuk kondisi sel tahanan koruptor. Menggarong jutaan uang rakyat, mereka justru masih bisa menikmati fasilitas mewah di dalam penjara. Bahkan, beberapa koruptor sempat terpergok keluar penjara untuk bersantai dan berlibur. “Alasan sakit dan berobat, mereka keluar penjara,” katanya.

Seperti yang ia gambarkan melalui patung itu, kata dia, semestinya penjara untuk koruptor dibuat minim fasilitas. Satu sel untuk satu orang dan hanya ada sajadah di dalamnya. Mereka juga harus diisolasi dari dunia luar dan sesama tahanan. Hal itu tergambar dari simbol anak tangga yang terdapat pada tiang patung.

Ali mengirimkan kado patung ke KPK itu melalui PT Pos Indonesia (persero). Mengendarai sepeda motor dari rumahnya di Pendowoharjo, Sewon, Bantul, ia datang seorang diri ke Kantor Pos Besar Kota Yogyakarta di Jalan Senopati. Semula ia sempat khawatir, paket kadonya akan disangka barang berbahaya oleh pegawai pos. Jadi, meski telah menyiapkan dus pembungkus, ia tak segera mengemasnya. Ia justru menemui Kepala Bagian Supervisi Layananan Pelanggan Kantor Pos Yogyakarta M.P. Simatupang untuk memperlihatkan isi kiriman. “Nanti malah dikira bungkusan bom,” katanya.

Ia berharap kiriman itu tiba sebelum hari ulang tahun KPK pada 29 Desember. “Semoga dipajang di mejanya Abraham Samad, sebagai pengingat,” katanya.

Simatupang mengatakan, para pegawai Pos memang lazim memeriksa barang kiriman. Caranya, dengan menanyakan isinya pada pelanggan sebelum benda diserahkan pada petugas loket. Jika pelanggan ragu menjawabnya, petugas biasa meminta bungkusan dibuka. Tentang kiriman kado Ali untuk KPK, ia memastikan, kemasan pembungkusnya kuat dan isinya aman. “Kemungkinan besok (Sabtu) sudah sampai,” katanya.

ANANG ZAKARIA

Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2013/12/27/063540492/KPK-Dapat-Hadiah-Patung-Penjara-dari-Seniman

6 Januari 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

2013, Kejati DIY Selamatkan Rp 2 M Uang Negara

SUARA MERDEKA.com – Minggu, 05 Januari 2014

YOGYAKARTA, suaramerdeka.com – Jajaran Kejaksaan Tinggi (Kejati) DIY mengklaim telah menyelamatkan uang negara sebesar Rp 2,08 miliar. Uang itu merupakan hasil pengembalian dari perbuatan tindak pidana korupsi sepanjang tahun 2013.

“Selama kurun Januari sampai Desember 2013, pengembalian keuangan negara yang berhasil diselamatkan sejumlah Rp 2.080.602.240,” rinci Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati DIY Purwanta, Minggu (5/1).

Pencapaian itu diraih oleh lima satuan kerja yakni Kejati DIY, dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Yogyakarta, Sleman, Bantul serta Wates. Kontribusi paling banyak adalah Kejari Sleman sebanyak Rp 885,8 juta disusul Kejati Rp 810 juta. Sedangkan data kinerja Kejari Wonosari, rekapitulasi penyelamatan uang negara tercatat nihil.

Terkait penanganan korupsi, Purwanta mengungkapkan sepanjang tahun lalu jajarannya menyidik 20 perkara dan melakukan penuntutan atas 38 kasus. Sedangkan yang masuk tahap kasasi ada 33 perkara, dan delapan sudah inkrah atau berkekuatan hukum tetap.

Menurut Purwanta, pihaknya telah melaksanakan berbagai program penguatan jaringan masyarakat anti korupsi. Pada semester pertama tahun 2013, kegiatan yang dilakukan berupa sosialisasi kepada seluruh Kepala SD se-Kabupaten Bantul, dan membuka kantin kejujuran di kantor Kejati DIY.

Semester berikutnya, sosialisasi menyasar Kepala SMA dan SMK se-Kota Jogja. “Kami juga mensosialisasikan anti korupsi lewat pembagian stiker dan buku panduan kepada masyarakat. Melalui berbagai upaya itu diharapkan warga bisa paham selanjutnya ikut berpartisipasi dalam memberantas korupsi,” ucapnya.

( Amelia Hapsari / CN33 / SMNetwork )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2014/01/05/185948/2013-Kejati-DIY-Selamatkan-Rp-2-M-Uang-Negara-

6 Januari 2014 Posted by | JOGJA RAYA | Tinggalkan komentar

Kejati Serahkan Kasus APBD Sragen ke Kejagung

SUARA MERDEKA.com – Senin, 06 Januari 2014

SEMARANG, suaramerdeka.com – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Tengah menyerahkan kelanjutan penyelidikan kasus korupsi APBD Sragen 2003-2010. Kasus itu telah memidanakan mantan Bupati Sragen Untung Wiyono, mantan Sekretaris Daerah Sragen Koeshardjono dan mantan Kepala DPKAD Sragen Srie Wahyuni.

Selanjutnya, Kejati kembali membuka kasus itu dan menyeret mantan Direktur BPR Djoko Tingkir Widodo serta mantan Kepala BPKD Sragen, Adi Dwijantoro ke meja hijau. Widodo dan Adi sudah vonis masing-masing dua tahun penjara oleh Pengadilan Tipikor Semarang.

Dalam laporan kerja Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, Oktober 2013, tertera adanya penyelidikan yang menduga bahwa ada keterlibatan peran Bupati Sragen Agus Faturrachman dalam kasus tersebut.

Pada Oktober 2010, Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejaksaan Agung RI juga mengeluarkan petunjuk kepada Kejaksaan Tinggi untuk pengusut peran Agus. Petunjuk itu dikeluarkan berbarengan dengan petunjuk terkait pengusutan mantan Bupati Karanganyar Rina Iriani dalam korupsi subsidi perumahan. Keluarnya petunjuk itu berdasarkan gelar perkara yang diajukan Kejati ke Kejaksaan Agung.

Kepala Kejati Jawa Tengah, Babul Khoir Harahap menyatakan pihaknya belum menemukan peran Agus dalam korupsi APBD Sragen. Terlebih, Agus sudah mengembalikan pinjaman atas nama daerah ke kas daerah. Dalam beberapa persidangan kasus ini, Agus tercatat turut menerima pinjaman atas nama daerah, dengan jaminan deposito aset daerah. Pinjaman itu hampir mencapai Rp 500 juta. Kejati lalu menyerahkan kelanjutan kasus ini ke Kejaksaan Agung.

“Tidak ada, belum mengarah kesitu (peran Agus -red). Dia (Agus-red) juga sudah mengembalikan yang hampir Rp 500 juta itu sebelum penyelidikan. Kami serahkan ke Kejaksaan Agung,” kata Babul Khoir.

Kasus ini bermula dari penempatan APDB Sragen ke deposito di dua bank daerah, BPR Djoko Tingkir dan BPR Karangmalang. Penempatan dilakukan sejak 2003, saat itu Bupati dijabat oleh Untung Wiyono dan wakilnya adalah Agus Fatturachman.

Lebih dari 30 sertifikat deposito hasil penempatan itu dijaminkan kembali ke dua bank tersebut untuk puluhan miliar kredit. Namun perolehan kreditnya tidak masuk dalam pemasukan daerah. Belakangan diketahui sejumlah pejabat daerah Sragen justru memanfaatkan pinjaman daerah itu untuk keperluan pribadi.

Dalam sidang terungkap, Agus Faturrachman sebagai salah satu pejabat yang menggunakan pinjaman itu hingga hampir Rp 500 juta. Sementara Untung Wiyono diketahui menggunakannya untuk perjalanan dinas hingga sumbangan untuk acara wayangan di berbagai wilayah Sragen. Adi Dwijantoro juga tercatat menggunakannya.

Beberapa pinjaman itu sudah dikembalikan, di BPR Karangmalang sudah lunas. Tapi di BPR Djoko Tingkir, masih tersisa Rp 11,2 miliar. Bank Indonesia menyatakannya sebagai kredit macet. Pemerintah Kabupaten Sragen mengambil langkah pencairan deposito yang dijaminkan di BPR Djoko Tingkir. Pencairan itu dilakukan Juni tahun 2011, saat Agus sudah duduk di kursi Bupati Sragen.

 

( Eka Handriana / CN39 / SMNetwork )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2014/01/06/186016/Kejati-Serahkan-Kasus-APBD-Sragen-ke-Kejagung

6 Januari 2014 Posted by | SRAGEN | Tinggalkan komentar

Dana Kampanye PDIP Rp 1,4 Miliar

SUARA MERDEKA.com – Senin, 06 Januari 2014

MAGELANG, suaramerdeka.com – PDI Perjuangan mengantongi dana kampanye terbanyak untuk memenangi pemilihan umum legislatif di Kabupaten Magelang 9 April 2014. Sedangkan tak memiliki dana kampanye sama sekali PKPI.

“Kami memang tidak memiliki dana kampanye. Semua caleg tengah menghimpun dana secara swadaya,” katanya, Subagyo, Ketua DPC  Partai Kesatuan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Kabupaten Magelang, Senin (6/1).

Drs Ari Wibowo, Komisioner KPU Kabupaten Magelang, mengemukakan, 12 parpol peserta Pemilu 2014 telah menyerahkan laporan dana kampanye, seluruhnya mencapai Rp 3.033.816.978.

Dana tersebut berupa sumbangan dari caleg, baik berupa barang maupun jasa. Sumbangan barang antara lain dalam bentuk baliho, spanduk, banner dan stiker. Untuk sumbangan berupa jasa, antara lain ongkos biaya pemasangan alat-alat peraga kampanye.

Dana kampanye PDI Perjuangan Rp 1.439.000.000, disusul Partai Golkar Rp 564.999.000, kemudian PKB Rp 399.785.000, PPP Rp 346 juta dan Partai Nasdem Rp 69.750.000, PAN Rp 63.855.000 dan PKS Rp 45.845.000. Partai Hanura dan PBB memiliki dana kampanye sama, masing-maisng Rp 39.100.000. Partai Gerindra Rp 25.382.000 dan Partai Demokrat Rp 1 juta.

( Tuhu Prihantoro / CN31 / SMNetwork )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2014/01/06/186104/Dana-Kampanye-PDIP-Rp-14-Miliar

6 Januari 2014 Posted by | MUNGKID - KAB. MAGELANG | Tinggalkan komentar

%d blogger menyukai ini: