KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

KPK Tahan Tujuh Anggota DPRD Riau

SUARA MERDEKA.com –  Rabu, 15 Januari 2014

JAKARTA, suaramerdeka.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan tujuh anggota DPRD Riau. Mereka ditahan terkait penyidikan suap terkait pembahasan Perda pembangunan venues PON XVIII di Provinsi Riau. Mereka adalah Adrian Ali (PAN), Abubakar Sidiq, Tengku Muhazza (Demokrat), Syarif Hidayat, M Rum Zein, Zulfan Heri, dan Rukman Asyardi (PDIP).

“Untuk kepentingan penyidikan, KPK melakukan penahanan untuk 20 hari ke depan,” ujar Kepala Biro Humas KPK, Johan Budi Sapto Prabowo, Selasa (15/1).

Kasus ini berawal dengan penangkapan M Faisal Aswan (anggota DPRD dari Golkar) dan Muhammad Dunir (dari PKB). Dua lainnya adalah Eka Dharma Putra (Kepala Seksi Pengembangan Sarana Prasarana Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau) dan Rahmat Syahputra (karyawan PT Pembangunan Perumahan (PP) Persero).

Dalam pengembangannya, KPK kemudian menetapkan Lukman Abbas, mantan Kadispora Riau yang juga staf Ahli Gubernur dan Wakil Ketua DPRD Riau Taufan Andoso Yakin.

Dalam kasus ini KPK juga mengajukan pelarangan ke luar negeri terhadap Gubernur Riau, Rusli Zainal. Rusli dicegah ke luar negeri terkait proses penyidikan tindak pidana korupsi dalam pembangunan venues PON XVIII di Provinsi Riau. Sebelumnya, KPK telah mengajukan permohonan cegah pada 10 April 2012 dengan surat bernomor R-1380/01-23/04/2012. Pencegahan tersebut berlaku hingga 10 Oktober 2012 dan kini diperpanjang lagi.

KPK juga mengaku terus mendalami peran Gubernur Riau Rusli Zaenal dalam kasus PON di Riau. Hal ini menyusul sejumlah kesaksian yang diajukan ke Pengadilan menyebut-nyebut peran Politisi Partai Golkar tersebut.

Dalam berbagai persidangan dengan terdakwa kasus suap PON, nama Rusli memeiliki peran dalam kasus tersebut. Dalam persidangan dengan terdakwa Rahmat, Manajer Adhi Karya Diki Aldianto mengaku telah memberi Rp 500 juta untuk Rusli sebagai duit terima kasih penambahan dana PON.

Uang diserahkan ke Kadispora Riau Lukman Abbas lalu diterima ajudan Rusli Said Faisal. Selain itu di sidang terdakwa Eka Dharma Putra, giliran Lukman yang mengakui disuruh Rusli menyiapkan ‘uang lelah’ Rp 1,8 milliar. Dia juga mengaku menyetor 1,05 juta US Dollar ke sejumlah anggota DPR untuk meloloskan proposal tambahan dana PON dari APBN Perubahan. Rusli pun berulang kali menyanggah terkait kasus ini.

( Mahendra Bungalan / CN31 / JBSM )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2013/01/15/141733/KPK-Tahan-Tujuh-Anggota-DPRD-Riau

16 Januari 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Mantan Kabid Pengelolaan Aset Divonis 2 Tahun

SUARA MERDEKA.com – Rabu, 15 Januari 2014

PURWOREJO, suaramerdeka.com – Mantan Kepala Bidang (Kabid) Pembiayaan dan Pengelolaan Aset pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah (DP2KAD) Kabupaten Purworejo Setiyo Budi Wahyuno divonis dua tahun oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang. Tiyok, sapaan akrabnya, dinyatakan terbukti bersalah telah melakukan korupsi dalam pengadaan 28 mobil dinas pada tahun anggaran 2009.

Dalam amar putusan Majelis Hakim yang diketuai Erin Tuah Damanik, terdakwa juga diwajibkan membayar denda sebesar Rp 50 juta subsider dua bulan kurungan. Majelis hakim juga memvonis rekanan pengadaan mobil, A Aziz Prayitno warga jalan Singomenggolo Nomor 42 B RT 03 RW 07, Kelurahan Banjar, Kebumen dengan hukuman 4 tahun penjara dengan denda Rp 50 juta subsider dua bulan kurungan dan membayar uang pengganti sebesar Rp 673 juta subsider 1 tahun kurungan.

Vonis yang dijatuhkan majelis hakim terhadap kedua terdakwa itu jauh lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Sebelumnya, JPU menuntut Tiyok dengan hukuman 5 tahun denda Rp 200 juta subsider 4 bulan kurungan. Sedangkan Aziz sebelumnya dituntut JPU dengan hukuman 7 tahun penjara denda Rp 200 juta subsider 4 bulan kurungan dan membayar uang pengganti Rp 3,9 miliar.

Majelis hakim menyatakan kedua terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah UU Nomor 20 tahun 2001 tentang pencegahan tindak pidana korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

JPU kasus tersebut Bibit SH yang dimintai konfirmasi membenarkan adanya vonis tersebut. Pihak JPU menyatakan pikir-pikir, namun kemungkinan akan mengajukan banding. Sedangkan kedua terdakwa juga masih menyatakan pikir-pikir.

Seperti diketahui, kasus korupsi itu bermula pada saat tahun 2009 Pemkab Purworejo melakukan pengadaan mobil dinas untuk Camat, Asisten Sekda, dan beberapa kepala satuan kerja (satker). Persoalan muncul buku kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB)-nya belum keluar, padahal Pemkab sudah membayar lunas.

Terdakwa Setiyo posisinya sebagai kuasa pengguna anggaran dan Aziz sebagai rekanan pemenang lelang pengadaan mobil yang terdiri dari dari Toyota Avansa, Toyota Rush, dan Toyota Innova. “Dari 28 mobil, yang bermasalah 27 unit mobil,” ujarnya.

( Nur Kholiq / CN38 / SMNetwork )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2014/01/15/187262/Mantan-Kabid-Pengelolaan-Aset-Divonis-2-Tahun

16 Januari 2014 Posted by | PURWOREJO | Tinggalkan komentar

23 Caleg Mundur dari Pelaksana PNPM

SUARA MERDEKA.com – Kamis, 16 Januari 2014

BLORA, suaramerdeka.com – Buntut adanya surat edaran dari Kementrian Kesejateraan Rakyat soal larangan berpolitik bagi Pelaku Program Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), beberapa pelaku yang menjadi calon anggota legislatif (Caleg) lebih memilih mundur pelaku PNPM dan tetap menjadi caleg dalam Pemilu 2014.

“Di Blora ada 23 pelaku PNPM yang akhrinya memutuskan mengundurkan diri dari PNPM, sehingga mereka masih menjadi Caleg,” ungkap Ketua Panwaslukab Blora Wahono.

Menurutnya, mereka mundur karena atas kemauannya sendiri, mereka umumnya mundur karena sudah membaca aturan dan surat edaran dari Kemenkokesra, dan juga selah PNPM Melakukan Reorganisasi.

Dia menambahkan, Panwaslu juga menerima surat pernyataan penguruna diri dari PNPM diatas meterai Rp 6.000 yang dibuat oleh lebih dari 10 calon anggota DPRD, yakni mereka yang mundur sebelum digelar forum reorganasisai.

Dengan demikian lanjutnya, maka Panwaslu tidak akan mengeluarkan surat peringatan kepada caleg tersebut. Pasalnya saat ini mereka tidak lagi menjadi pelaku di PNPM.

 

( Sugie Rusyono / CN39 / SMNetwork )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2014/01/16/187309/23-Caleg-Mundur-dari-Pelaksana-PNPM

16 Januari 2014 Posted by | BLORA | Tinggalkan komentar

Dirut PLN Dipanggil Penyidik

SUARA MERDEKA.com – Kamis, 16 Januari 2014

JAKARTA, suaramerdeka.com – Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), Nur Pamudji dipanggil penyidik pada Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejaksaan Agung untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus korupsi pengadaan Life Time Ekstention Flame Turbin GT 21 & GT 22 Belawan.

“Saksi Nur Pamudji (diperiksa) selaku Direktur Utama PT PLN,” ujar Untung di Kejaksaan Agung, Kamis (16/1).

Kendati demikian, hingga pukul 10.00 Pamudji belum datang ke gedung pemeriksaan di Gedung Bundar Kejaksaan Agung, Kamis (16/1).

Seperti diketahui, Kejaksaan Agung telah memeriksa enam petinggi perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tersebut sebagai saksi.

Enam petinggi PT PLN yang dipanggil adalah, Direktur Operasi Indonesia Barat PT PLN, Muhammad Harry Jaya Pahlawan,  Direktur Operasi Jawa Bali PT PLN, Ngurah Adnyana, Direktur Pengadaan Strategis PT PLN, Bagiyo Riawan, Direktur Perencanaan & Manajemen Resiko PT PLN, Murtaqi Syamsudin, Direktur Konstruksi PT PLN, Nasri Sebayang dan Direktur Operasi Indonesia Timur PT PLN, Vickner Sinaga.

Mereka diperiksa terkait dengan kedudukan saksi-saksi dalam jabatan direktur yang ikut dan mengetahui terjadinya perubahan pengadaan flame turbine dari penunjukan langsung ke pemilihan langsung, persetujuan penetapan pemenang lelang dan perubahan kebijakan penggunaan spare part dari Original Equipment Manufacture (OEM) menjadi non OEM.

Jaksa penyidik sejak September 2013 telah menetapkan lima orang sebagai tersangka yakni, mantan General Manager KITSBU, Chris Leo Manggala, Manager Sektor Labuan Angin, Surya Dharma Sinaga, Direktur Produksi PT Dirgantara Indonesia (Mantan Direktur Utama PT Nusantara Turbin dan Propolasi, Supra Dekanto, karyawan PT PLN, Rodi Cahyawan dan karyawan PT PLN, Muhammad Ali.

( Nurokhman / CN31 / SMNetwork )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2014/01/16/187360/Dirut-PLN-Dipanggil-Penyidik

16 Januari 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Sehat, Salim Dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi

SUARA MERDEKA.com – Kamis,  16 Januari 2014

image

SALIM DILIMPAHKAN: Bupati Rembang, M Salim, berjalan menuju mobil dengan dijaga anggota Provost Polda Jateng saat pelimpahan dari ruang tahanan Polda Jateng, Kamis (16/1). (suaramerdeka.com/Zakki Amali)

SEMARANG, suaramerdeka.com – Bupati Rembang, Mochamad Salim dilimpahkan ke jaksa penuntut umum Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, Kamis (16/1) pukul 09.50.

Mengenakan kaos berkerah warna orange berlogo Ferrari dan celana bahan warna coklat, tersangka dugaan korupsi APBD Rembang tahun 2006 dan 2007 ini, melempar senyum kepada sejumlah awak media, ketika keluar dari ruang tahanan Direktorat Tahanan dan Penitipan Barang Polda Jawa Tengah.

Tak sepatah katapun diucapkan ketika awak media menyapa dan menanyai kondisinya setelah menjalani perawatan di RS Bhayangkara Semarang pada Selasa (14/1) malam sampai Rabu (15/1). Dengan demikian Salim berada di tahanan Polda hanya semalam.

Kepala Bidang Humas Polda Jateng, Kombes Alloysius Liliek Darmanto mengatakan, pemeriksaan ahli jantung RSUP dr Kariadi dan dokter Dokpol Polda Jateng, menunjukkan kondisinya Salim sehat.

“Pemeriksaan tersebut menjadi landasan pelimpahan tahap dua ke Kejati Jateng. Pelimpahan tersangka harus dalam kondisi sehat. Kita sertakan juga berkas pemeriksaan,” katanya Kombes Liliek, usai pelimpahan.

Pelimpahan tahap dua ini seharusnya pada bulan November 2013, tidak lama setelah berkas dinyatakan lengkap oleh jaksa penuntut umum Kejati Jateng. Namun, terbentur perizinan penahanan kepada Presiden, sehingga pada 13 Januari lalu, Salim baru ditahan.

Sebelumnya desakan masyarakat menguat setelah Salim ditetapkan sebagai tersangka pada Mei 2010. Namun, kepolisian belum merampungkan berkasnya. Tiga tahun kemudian, berkas lengkap. Salim disangka merugikan negara Rp 4,1 miliar dari penyertaan modal ke PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya.

( Zakki Amali / CN31 / SMNetwork )

16 Januari 2014 Posted by | REMBANG | Tinggalkan komentar

Bina Marga “Blacklist” Para Kontraktor Nakal

SUARA MERDEKA.com – Kamis, 16 Januari 2014

image

SEMARANG, suaramerdeka.com – Atas adanya beberapa proyek perbaikan jalan dalam kota yang oleh kontraktornya tidak dilanjutkan karena satu dan lain hal, maka Dinas Bina Marga Kota Semarang telah melakukan pemutusan kontrak kerja dan mem-blacklist kontraktor “nakal” yang bersangkutan.

Menurut Ir Iswar Aminudin MT, Kepala Dinas Bina Marga Kota Semarang, ada beberapa pekerjaan jalan yang karena pihak kontraktor tidak mampu lagi melanjutkan. Persisnya ada tujuh pekerjaan, misalnya Jalan Madukoro tahap I, Kokrosono tahap I, Cinde, dan masih ada beberapa lagi.

“Putus kontrak karena kontraktor tidak punya niat lagi menyelesaikan pekerjaan. Kebetulan kontraktor ini dari luar kota, yakni Wonosobo ada 4 paket pekerjaan dan Jepara 3 paket pekerjaan. Ini akan menjadi catatan kami, untuk evaluasi selanjutnya,” kata Iswar, Kamis (16/1).

Masih kata Iswar Aminudin, pihaknya tidak bisa menjatuhkan punishment lebih dari itu, misalnya pemidanaan.

“Acuan kami hanya pada Perpres no 77, di mana di sana tidak ada satu pasal pun yang mengancam adanya pemidanaan. Paling kami hanya menyatakan putus kontrak, menyatakan blacklist, dan pencairan jaminan uang muka dan jaminan uang pelaksanaan, kami sudah kontak pihak bank untuk pencairannya,” tutup Iswar Aminudin.

( Bambang Isti / CN19 / SMNetwork )

16 Januari 2014 Posted by | SEMARANG | Tinggalkan komentar

Warga Datangi Kejaksaan Negeri

SUARA MERDEKA – Kamis, 16 Januari 2014

  • Tuntut Kades Ditindak Tegas

PURWOREJO – Sekitar 60 warga Desa Kalimati, Kecamatan Pituruh mendatangi Kejaksaan Negeri Purworejo untuk menuntut keadilan, Rabu (15/1).

Dalam demonstrasi yang berlangsung sekitar pukul 09.30 itu mereka menilai bahwa Pemerintah Desa Kalimati di bawah kepemimpinan Kades Mujiyono dinilai tidak transparan, sehingga menyebabkan kerugian desa. Selain itu, perumusan sejumlah program dan kebijakan desa tidak melibatkan warga.

Rombongan warga tersebut tiba di Kejaksaan Negeri Purworejo menggunakan dua mobil mikrobus. Setiba di lokasi, mereka langsung menuju depan Kantor Kejaksaan Negeri sambil membawa atribut aksi berupa poster dan replika keranda mayat sebagai simbol matinya keadilan di desa tersebut.

Poster tersebut di antaranya bertuliskan “Kami Butuh Keadilan’’, ‘’Turunkan Kades Mujiyono’’, ‘’Keadilan Telah Mati”. Tak hanya itu, sejumlah perwakilan warga juga melakukan orasi untuk menyampaikan tuntutan.

Mereka meminta Kejaksaan Negeri Purworejo segera melakukan tindakan tegas terhadap sejumlah pelanggaran yang dilakukan Kades Kalimati, Mujiyono. Koordinator aksi, Sukirno mengatakan, pelaporan itu merupakan kali ketiga yang sudah dilayangkan ke Kejaksaan Negeri Purworejo dan Pemkab Purworejo. Demonstrasi itu dilakukan lantaran surat aduan yang pernah dikirim tidak ada kejelasan penyikapan.

“Kami minta Kejari tegas menyikapi persoalan di desa kami,” pintanya. Sebelumnya, lanjutnya, warga sudah melayangkan surat aduan kepada Kejari dan Bupati Purworejo pada 23 April 2013 yang ditandatangani oleh 63 orang. Karena tidak ada kejelasan penyikapan, warga kemudian mengirimkan surat aduan lagi pada 10 November 2013, isinya menanyakan kejelasan penyikapan aduan sebelumnya.

“Ternyata aduan itu juga tak kunjung ditangani. Karena itu, warga memutuskan untuk mengambil langkah demontrasi sebagai media penyaluran aduan kepada pihak terkait,” tandasnya. Warga lain, Sumarno mengatakan, pada surat aduan itu dijelaskan bahwa pengelolaan aset desa berupa tanah kas desa dinilai menyalahi aturan.

Tanah yang terletak di persil 04 seluas 1.460 m2 diserahkan oleh kades kepada salah satu kelompok peternak untuk program penggemukan tanpa ada batas jangka waktu pemakaiannya dan tanpa kontribusi apapun kepada desa. “Hal ini tidak sesuai dengan Perda yang berlaku,” tegasnya. Dia menjelaskan, persoalan lain yang juga meresahkan warga yakni proses tukar guling tanah kas desa.

Tanah bengkok seluas 3.050 m2 dan 860 m2 direncanakan akan dilakukan tukar guling dengan tanah warga tahun 2013. Namun, fakta dilapangan tanah tersebut sudah dikuasai para pihak sejak 13 Februari 2010.

“Tukar guling tanah itu tanpa melibatkan warga dan persetujuan BPD serta tanpa izin tertulis dari Bupati Purworejo. Ini jelas bentuk pelanggaran yang disengaja,” katanya. Setelah melakukan orasi, perwakilan warga meminta bertemu dengan pihak Kejari untuk menyampaikan aduannya. Mereka ditemui Kasi Pidana Khusus, Rudy Parhusip dan Kasi Intelejensi, Edwin I Beslar. (K42-45,15)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2014/01/16/249400/Warga-Datangi-Kejaksaan-Negeri

16 Januari 2014 Posted by | PURWOREJO | Tinggalkan komentar

Memerangi Kartel Pangan

SUARA MERDEKA – Kamis, 16 Januari 2014

  • Oleh Purbayu Budi Santosa

TAHUN 2013 sudah lewat, dan kini kita memasuki tahun 2014. Semestinya masa lalu menjadi kiblat efleksi untuk menapaki masa depan yang lebih baik. Tahun lalu tercatat terjadi berbagai gejolak kenaikan harga pangan secara tidak wajar. Dari kasus bawang putih, kenaikan harga daging, dan belum lupa dari ingatan kita adalah kenaikan harga kedelai. Semua itu, yang berujung pada kerugian rakyat, disebabkan oleh kemerebakan praktik kartel di negara kita, yang sampai sekarang masih dianggap negara agraris. Kartel sebagai salah satu bentuk pasar oligopoli memang merupakan momok bagi masyarakat. Oligopoli adalah salah satu bentuk pasar yang dikuasai oleh beberapa pelaku pasar. Karena dikuasai oleh hanya beberapa pelaku maka kartel bisa membuat harga (price maker) yang merugikan masyarakat.

Bahkan ada yang menyebut kartel sebagai sindikat, lewat cara membuat kesepakatan di antara anggota dengan tujuan menekan persaingan dan meraih keuntungan maksimal. Caranya dengan menentukan harga, wilayah pemasaran, atau tujuan lain yang mereka sepakati. Ekonom Ayudha D Prayoga dari Universitas Indonesia menyebut kartel sebagai bentuk dari konspirasi, melalui permainan harga, output, pembagian wilayah, pembatasan produksi, dan pembatasan impor. Jadi, menurutnya, konspirasi merupakan ide dasar pembentukan kartel. Konspirasi adalah kegiatannya, adapun kartel lembaganya. Munrokhim Misanam, komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) bahkan menyinyalir kartel lebih berbahaya dari korupsi. Kartel menggerogoti uang rakyat secara masif, tanpa pemiliknya menyadari. Ia juga menyamakan kartel dengan rentenir, sama-sama memburu sebanyak-banyaknya keuntungan lewat cara tak sehat. (Kompetisi, Edisi 39, 2013). Keterbentukan kartel pangan berlandaskan motif mencari sebanyak-banyaknya keuntungan. Persoalannya, keberadaan mereka didukung berbagai pihak, baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif.

Dilihat dari disiplin ilmu ekonomi kelembagaan, motif memburu keuntungan demi kepentingan segelintir pihak dengan merugikan rakyat disebut berburu rente. Korupsi saja sudah sangat merugikan, apalagi kartel yang daya rusaknya lebih besar. Belum lagi, pangan menyangkut kebutuhan primer masyarakat sehingga kita tidak bisa menoleransi kehadiran kartel pangan. Biaya pengeluaran untuk pangan akan menjadi lebih besar yang mengakibatkan pengaruh inflasi pun menjadi lebih tinggi. Bahkan terjadi kerentanan pangan sehingga kemiskinan, pengangguran, ketimpangan distribusi pendapatan, kerusakan lingkungan, dan kriminalitas menjadi masalah berat dan makin sulit dipecahkan. Ketergantungan pangan kita terhadap produk impor karena ulah para kartelis membuat sebutan negara agraris makin jauh dari kenyataan. Bukanlah hal mustahil nantinya penyebutan negara agraris hanyalah dongeng karena Indonesia sudah tercerabut dari akar kegiatan usaha masyarakat yang sejatinya. Semestinya pemerintah lebih mengembangkan agroindustri, bukan produk pertanian utama yang justru didatangkan dari negara lain. Sebelum terlambat, semestinya pemerintah mencari solusi penyelamatan masalah pangan. Penanganan masalah kartel pangan meliputi segi hukum dan organisasi. Dalam segi hukum, karena kartel (termasuk kartel pangan) merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime) maka penanganannya pun butuh cara yang luar biasa pula. Kendala Mengungkap Praktik kartel melanggar UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Namun kita tak mudah mengendusnya. Sukarmi, komisioner KPPU mengungkapkan kendala pengungkapan praktik kartel. Pertama; bukti perjanjian di antara pelaku kartel. Faktanya, sangat jarang antarpelaku kartel membuat perjanjian tertulis. Kedua; KPPU tak memiliki kewenangan menggeledah dan menyadap, sebagaimana Komisi Pemberantasan Korupsi. Padahal, praktik kartel lebih berbahaya dari korupsi. Ketiga, perlu peningkatan kualitas SDM di KPPU untuk bisa menangani dugaan praktik kartel.

Jangan malu belajar dari pemerintah Orba yang relatif berhasil menangani masalah pangan, meskipun punya kekurangan. Dulu, komoditas pangan strategis ditangani Bulog, kepanjangan tangan pemerintah, sampai tingkat terbawah. Bulog bekerja sama dengan koperasi dan lembaga lain menangani beras, kedelai, gula, dan sebagainya. Operasi pasar, strategi penentuan harga minimal/maksimal bisa dilakukan dengan baik sehingga harga pangan relatif stabil. Kondisi itu bisa membuat tenang petani dalam berproduksi dan membuat gembira rakyat karena pasokan pangan berlimbah dan harganya pun relatif stabil. Sekarang mestinya lembaga penyangga pangan kembali diaktifkan dengan merevitalisasi peran Bulog melalui good corporate governance, serta mendasarkan profesionalitas, transparansi, dan akuntabilitas. Strategi ke arah itu harus bisa cepat dicapai mengingat tahun ini kita punya hajat besar, yaitu pileg dan pilpres. (10)

— Purbayu Budi Santosa, Guru Besar Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2014/01/16/249502/Memerangi-Kartel-Pangan

16 Januari 2014 Posted by | ARTIKEL | Tinggalkan komentar

Setelah Penahanan Bupati Rembang

SUARA MERDEKA – Kamis, 16 Januari 2014

TAJUK RENCANA

Penahanan terhadap Bupati Rembang M Salim oleh Polda Jawa Tengah semestinya disikapi sebagai pesan bahwa siapapun kini tidak bisa lolos dari jerat hukum atas tindak korupsi yang dilakukan. Meski Salim masih dalam status tersangka dan kita menghormati asas praduga tak bersalah, kasus itu juga membawa pesan kepada siapapun untuk sangat berhati-hati atas kewenangan dan kekuasaan yang dimilikinya.

Penahanan itu menambah panjang deretan para kepala daerah yang terlibat dan tersangka kasus korupsi. M Salim diduga terlibat dalam penyimpangan penyertaan modal PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (RBSJ) pada 2006-2007. Perhitungan Kerugian Negara (PKN) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang sudah turun dan diterima Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Tengah menyebut negara rugi Rp 4,12 miliar. Ditetapkan sebagai tersangka sejak 16 Juni 2010, penahanan M Salim akhirnya terjadi juga. Selama rentang waktu itu, status tersangka telah berdampak pada penyelenggaraan pemerintahan dan politik kekuasaan. Sebagian warga Rembang bahkan memberikan batas waktu hingga Senin 13 Januari 2014 agar Salim ditahan dan jika melewati tenggat itu, kelompok warga mengancam akan menggelar unjuk rasa.

Upaya hukum dalam mempercepat proses pemeriksaan terhadap tersangka, melalui penahanan itu, kita timbang sebagai langkah maju dalam semangat pemberantasan korupsi dan menegakkan kepastian hukum. Menjalankan roda pemerintahan dengan status sebagai tersangka tentu sangat tidak pas bagi bupati. Kejelasan atas kasus tersebut penting untuk efektivitas pemerintahan dan kepentingan publik yang lebih luas. Sangat memprihatinkan pula bahwa dari hari ke hari terus bertambah saja para kepala daerah yang menjadi tersangka korupsi. Sebagian dari mereka memulai karier politik dari bawah dan merupakan kader-kader terbaik yang dimiliki partai ataupun partai pengusung.

Kenyataan itu seolah membenarkan hipotesis Ketua DPR RI Marzuki Alie yang menyatakan bahwa ”semua kepala daerah terlibat korupsi”. Hipotesis itu sebenarnya sejalan dengan adagium klasik yang menyebutkan power tends to corrupt, kekuasaan cenderung korup. Kaderkader terbaik untuk kepemimpinan sekalipun bisa masuk dalam jerat perilaku korup, apalagi ketika sistem birokrasi dan mekanisme politik kekuasaan memberikan ruang untuk itu. Untuk itu, harapan kita sandarkan pada supremasi hukum dan partai politik yang bersih.

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2014/01/16/249503/Setelah-Penahanan-Bupati-Rembang

16 Januari 2014 Posted by | ARTIKEL | Tinggalkan komentar

Mantan Menteri BUMN Diperiksa Kasus Century

SUARA MERDEKA – Kamis, 16 Januari 2014

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi memanggil mantan menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Sofyan Djalil terkait penyidikan dugaan korupsi pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik. Dia diperiksa sebagai saksi. ”Diperiksa sebagai saksi untuk tersangka BM,” kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK, Priharsa Nugraha, dikonfirmasi Rabu (15/1).

Sebelumnya, Sofyan juga pernah diperiksa dalam penyelidikan kasus tersebut pada 2010. Selain itu, KPK juga memanggil pimpinan BI di Ternate Budiyono dan mantan deputi gubernur BI Hartadi A Sarwono. Dalam kasus ini, Budi Mulya ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK sejak November tahun lalu. Namun, KPK baru menahan Budi Mulya setelah diperiksa untuk pertama kalinya sebagai tersangka pada Jumat (15/11). Dia ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Negara Kelas I Jakarta Timur Cabang KPK yang berlokasi di Gedung KPK.

Memperkaya Diri

Budi Mulya dinilai sebagai pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban hukum. Selaku Deputi Gubernur BI Bidang Pengelolaan Moneter, Budi diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menyalahgunakan wewenang untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyebut kerugian negara akibat bailout Bank Century mencapai Rp 7,4 triliun.

Dalam laporan tersebut disimpulkan, terdapat penyimpangan yang dilakukan pihak-pihak terkait dalam pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik, sehingga harus dikeluarkan penyertaan modal sementara.
Pemberian FPJP dari Bank Indonesia ke Bank Century mengakibatkan kerugian negara Rp 689,39 miliar. Nilai tersebut merupakan penyaluran FPJP oleh BI pada tanggal 14, 17, dan 18 November 2008.

Adapun proses penetapan Bank Century sebagai Bank gagal berdampak sistemik mengakibatkan kerugian negara  Rp 6,7 triliun. Nilai tersebut merupakan keseluruhan penyertaan modal sementara dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) ke Bank Century selama 24 November 2008 hingga 24 Juli 2009. (J13-80)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2014/01/16/249513/Mantan-Menteri-BUMN-Diperiksa-Kasus-Century

16 Januari 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

%d blogger menyukai ini: