KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

KP2KKN Minta Penegak Hukum Proaktif

MURIA NEWS.COM – Senin, 20 Januari 2014

KOTA SEMARANG – Sekretaris Komite Penyelidikan Pemberantasan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KP2KKN) Jawa Tengah Eko Haryanto mengatakan, di Dinas Bina Marga Kota Semarang ada tujuh proyek yang mangkrak dan rawan penyelewengan. Oleh karena itu, pihaknya meminta kepada aparat penegak hukum, untuk proaktif mengusut ketidakberesan tersebut. Selain itu memberi efek jera terhadap kontraktor nakal, langkah ini juga perlu dilakukan guna membantu pemerintah dalam pemberantasan korupsi.
”Laporan yang dikeluarkan Dinas Bina Marga Kota Semarang, seharusnya bisa menjadi pintu masuk untuk memulai penyelidikan. Saya minta kepolisian dan kejaksaan segera proaktif terhadap proyek-proyek yang mangkrak ini,” kata Eko.
Menurutnya, jaksa maupun polisi bisa saja bergerak tanpa harus menunggu laporan. Apalagi, ketujuh proyek yang diputus kontrak tersebut nilainya mencapai miliaran rupiah dan bersumber dari APBD.
Diketahui, Dinas Bina Marga Kota Semarang telah mem-blacklist empat kontraktor dengan tujuh proyek yang tak bisa diselesaikan pekerjaannya pada 2013 lalu. Selain molor, kualitas pekerjannya juga dinilai buruk.

Kepala Dinas Bina Marga Kota Semarang Iswar Aminudin mengatakan, keempat kontraktor itu, yakni, PT Jaya Sentosa Indah, CV Az Zahra, CV Jala Majapahit, dan CV Bintang Sembilan. Terhadap keempat kontraktor itu, pihaknya belum melakukan upaya hukum, dan hanya bisa mengevaluasi kinerja kontraktor yang berasal dari luar kota tersebut.
”Empat kontraktor yang sudah kami putus tersebut, semua dari luar kota. Kedepan, kami akan lebih berhati-hati lagi dalam memberikan proyek kepada rekanan,” ungkapnya.
TRI WURYONO / ARIES BUDISumber : http://www.murianews.com/index.php/regional/item/864-kp2kkn-minta-penegak-hukum-proaktif

20 Januari 2014 Posted by | KP2KKN DALAM BERITA, SEMARANG | Tinggalkan komentar

PNS Pemprov Jateng Gugat Hasil Lelang Eselon III dan IV

pengumuman formasi CPNS
Ilustrasi pengumuman PNS (Dok/Solopos)

 

Solopos.com, SEMARANG-Beberapa pegawai negeri sipil (PNS) mengugat hasil lelang jabatan terbuka pejabat eselon III dan IV di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng.

Gugatan tesebut antara lain, dilakukan PNS dari Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang dan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dinpora) Jateng, karena dinilai tidak obyektif.

Seorang PNS Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang melalui surat yang ditujukan kepada Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Pemprov Jateng, Gubernur Jatang, KP2KKN Jateng, dan beberapa pihak lain, Selasa (13/1/2014), menggugat dasar penilaian dalam fit and proper test di Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang.

PNS yang juga mengikuti lelang jabatan tersebut, menilai ada kejanggalan dalam penilaian dan pertanyaan yang disampaikan penguji
atau narasumber fit and proper test, antara lain oleh yakni Ir. Sigit Krido dan Ir. Prihastoto yang juga Sekretaris Dinas setempat.

Pertanyaan Sigit Krido sesuai konteks makalah yakni tentang latar belakang, permasalahan, pembahasan masalah, kesimpulan, dan saran.
Namun, pertanyaan Prihastoto di luar konteks makalah, karena menanyakan dua hal saja yakni, tentang pengangkatan calon pegawai negeri sipil (CPNS) dari provinsi atau kementerian dan dari seksi apa.

”Prihastoto hanya memberikan dua pertanyaan saja, dan saya tidak bisa menjawab satu pertanyaan kemudian dinyatakan tidak lolos. Apakah yang lolos itu harus bisa menjawab semua pertanyaan narasumber. Seharusnya ada standar prosedur operasional [SOP] sebagai dasar penilaian,” ungkapnya.

Untuk itu PNS yang tidak bersedia disebut namanya itu memohon supaya Gubernur Jateng melakukan klarifikasi pelaksanaan lelang jabatan di Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang.

”Ini sebagai pembelajaran di lingkungan birokrasi, semoga tidak terjadi dinasti-dinasti di Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang,” harapnya.

Sementara, Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Jateng, Maladiyanto, ketika akan dikonfirmasi masalah tersebut tidak bersedia memberikan jawaban.

Saat diitemui wartawan di kantornya, Senin (13/3), Maladiyanto tidak bersedia menemui, meski berada di ruang kerja.
”Bapak akan segera berangkat ke Solo,” ujar seorang staf Maladiyanto.

Sementara, PNS Dinpora Jateng, Djoni Siswanto juga mengugat hasil lelang jabatan tersebut, karena hasil fit and proper test dinilai tidak obyektif.

Dia mencontohkan empat PNS yang mengikuti lelang jabatan eseleon III masing-masing Kuncoro, Wuryanto, Adeliu, dan Heri yang dekat dengan Kepala Dinas Dispora lolos.

”Sebelum pengumuman, teman-teman Dispora sudah membicarakan kedekatan empat orang itu dengan dinas pasti akan lolos, ternyata benar mereka lolos,” ungkap dia.

Kepala Dinpora Jateng, Budi Santoso, menyatakan teknis penilaian makalah dan fit and proper test sudah diatur Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jateng.

”Semua tahapan dan penilaian dilakukan BKD, saya hanya pelaksana saja. Harapan saya semua PNS Dispora yang ikut lelang jabatan lolos semua,” kata dia.

Sumber : http://www.solopos.com/2014/01/13/pns-pemprov-jateng-gugat-hasil-lelang-eselon-iii-dan-iv-481807

20 Januari 2014 Posted by | KP2KKN DALAM BERITA, SEPUTAR JAWA TENGAH - PROV. JATENG | Tinggalkan komentar

Jika terdakwa, Bupati Rembang dipecat

SINDO NEWS.com – Rabu,  15 Januari 2014

Jika terdakwa, Bupati Rembang dipecat

Bupati Rembang M Salim (dok:Istimewa)

Sindonews.com – Bupati Rembang M Salim, tersangka korupsi dana penyertaan modal Rp4,12 miliar akan diberhentikan jika sudah menjalani proses persidangan.

“Begitu (Salim) jadi terdakwa, baru kita akan berhentikan,” ujar Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, kepada wartawan, ditemui di ruang kerjanya, Rabu (15/1/2014).

Saat ini, roda pemerintahan di Pemerintah Kabupaten Rembang, untuk sementara dipimpin oleh wakil bupati. “Untuk (kasus) itu, tadi bagian pemerintahan dan hukum juga sudah menyampaikan ke saya,” terangnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jateng menetapkan Bupati Rembang M Salim sebagai tersangka kasus korupsi dana penyertaan modal Rp4,12 miliar.

Tersangka ditahan sejak Senin 13 Januari 2014, sekira pukul 14.30 WIB. Namun malam harinya, sekira pukul 21.00 WIB, dia dilarikan ke RS Bhayangkara, karena mengeluhkan sakit jantung.

Saat ini, berkasnya perkara kasus itu dinyatakan lengkap alias P21 oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Tengah. Walau demikian, sampai saat ini penyidik belum melimpahkan tersangka dan barang bukti atau pelimpahan tahap 2.

Jika sudah tahap 2, maka jaksa penuntut akan segera membuat berkas dakwaan untuk masuk ketahap penuntutan dan dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor tingkat 1 Semarang.

Mengomentari hal itu, Koordinator Divisi Monitoring Kinerja Aparat Penegak Hukuk Komite Penyelidikan Pemberantasan Korupsi Kolusi Nepotisme (KP2KKN) Jateng Eko Haryanto mendesak, proses hukum Salim agar cepat dilakukan.

“Untuk kepenuntutan atau disidangkan di Pengadilan Tipikor, diharapkan akhir Januari ini bisa dilaksanakan. Itu nanti statusnya sudah terdakwa,” paparnya.

Sumber : http://nasional.sindonews.com/read/2014/01/15/22/826751/jika-terdakwa-bupati-rembang-dipecat

20 Januari 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL, KP2KKN DALAM BERITA, REMBANG | Tinggalkan komentar

Penyidik Telusuri Aset Terkait TPPU

KORAN SINDO – Selasa, 14 Januari 2014

DIREKTUR Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Djoko Poerbo Hadijojo mengatakan, pihaknya masih berupaya menelusuri aset-aset atau kekayaan lain dari tindak pidana korupsi (Tipikor) yang diduga dilakukan M Salim.

Penyelidikan itu dilakukan terkait dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang dilakukan Salim. “TPPU memang bisa diterapkan, sejauh ini kami masih melakukan penyelidikan. Sudah ada beberapa aset-aset yang disita,” katanya kemarin. Guru BesarHukumPidanaUniversitas Diponegoro (Undip) Semarang, Prof Nyoman Serikat Putrajaya menyatakan, dalam kasus ini penyidik seharusnya bisa menerapkan sangkaan TPPU pada tersangka Salim.

“Nggakapa-apa. Meskipun pada Tipikornya, berkas sudah dinyatakan lengkap oleh pihak kejaksaan. Nantinya jaksa atau penuntut umum dalam pengadilan bisa mendakwa secara kumulatif . Artinya dianggap melakukan dua tindak pidana, dalam hal ini korupsi dan TPPU,” ungkapnya saat dihubungi KORANSINDO kemarin.

Untuk memberikan efek jera hukuman badan maksimal, kata Nyoman, penuntutnantinya diharapkan menjerat terdakwa pasalpasal yang mempunyai tuntutan tinggi. Nyoman merinci, penyidik bisa menjerat Salim dengan Pasal 2, 3, 12 atau 12 B Undang-undang nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambahkan Undang-undang nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor. “Itu tuntutan maksimalnya sampai seumur hidup,” tegasnya.

Kalau misalnya yang diterapkan Pasal 5, Pasal 11 atau Pasal 13 UU tentang Pemberantasan Tipikor itu ringan, tuntutannya maksimal hanya 5 tahun.”Karena itu, memang seharusnya juga diterapkan TPPU. Karena dalam Tipikor, selain hukuman badan, yang tak kalah penting adalah bagaimana mengembalikan kerugian keuangan negara,” lanjutnya.

Koordinator Divisi Monitoring Kinerja Aparat Penegak Hukum Komite Penyelidikan Pemberantasan Korupsi Kolusi Nepotisme (KP2KKN) Jawa Tengah, Eko Haryanto menyambut baik penahanan Salim. “Saat ini, berkasnya masih P21 A, sudah dinyatakan lengkap, tetapi penyidik belum menyerahkan tersangka dan barang buktinya. Dengan penahanan ini, saya harap penyidik segera melimpahkan tersangka dan barang bukti ke Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, atautahap 2sebelum jangka waktu 20 hari sejak penahanan ini. Agar proses penuntutannya cepat selesai,” tambahnya.

Eko juga berharap penyidik menerapkan sangkaan TPPU kepada tersangka Salim. Tujuannya untuk mengembalikan kerugian keuangan negara melalui penyitaan aset-aset dan kekayaan lain yang patut diduga berasal dari tipikor. “UU TPPU itu kan pada prinsipnya follow the money. Tidak perlu tunggu putusan inkracht untuk menerapkannya. Selain UU Tipikor, penyidik perlu menerapkan TPPU, ini sangat efektif untuk memberikan efek jera koruptor. Karena selain hukuman badan, tentunya juga dimiskinkan,” ujarnya.

Sementara itu, sejumlah elemen masyarakat di Rembang yang bergabung dalam Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (Lespem) menyambut gembira penahanan M Salim. “Syukurlah akhirnya Salim bisa ditahan,” kata Koordinator Lespem, Bambang Wahyu Widodo. Warga sudah tidak sabar menunggu proses hukum selanjutnya terhadap bupati mereka. “Tadinya, kalau sampai hari ini tidak ditahan, warga akan menggelar aksi,” kata Bambang. eka setiawan/yos naiobe

Sumber : http://www.koran-sindo.com/node/358516

20 Januari 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL, KP2KKN DALAM BERITA, REMBANG | Tinggalkan komentar

Akhir Januari, Diprediksi Salim Menyandang Status Baru

RADIO R2B – Minggu, 19 Januari 2014

Baliho Bupati dan Wakil Bupati Rembang, berisi tentang tekad menggerakkan pengembangan ekonomi lokal. Kini Bupati Moch. Salim terganjal kasus dugaan korupsi.

Baliho Bupati dan Wakil Bupati Rembang, berisi tentang tekad menggerakkan pengembangan ekonomi lokal. Kini Bupati Moch. Salim terganjal kasus dugaan korupsi.

Rembang – Pemerintah Kabupaten Rembang akan menunggu penunjukan pelaksana tugas Bupati, setelah Bupati Rembang, Moch. Salim ditahan gara gara terseret kasus dugaan korupsi.

Sekretaris Daerah Rembang, Hamzah Fathoni dalam sesi wawancara belum lama ini menyampaikan syarat administrasi penunjukan pelaksana tugas belum lengkap. Pihaknya menyerahkan pada mekanisme aturan Undang Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

 

Hamzah Fathoni membantah adanya gangguan pemerintahan. Semua masih berjalan normal. Ia mencontohkan warga tetap beraktivitas seperti biasa, pelayanan di rumah sakit juga tak ada masalah. Birokrasi di masing masing satuan kerja, mereka tidak terpengaruh. Apalagi anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Rembang tahun 2014 sudah disahkan, sehingga bisa menunjang program program strategis pemerintahan.

 

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo menyatakan baru akan mengajukan pemberhentian Bupati Moch. Salim, ketika berstatus terdakwa. Begitu kasusnya masuk persidangan, proses pemberhentian sementara langsung diusulkan kepada presiden, melalui Kementerian Dalam Negeri. Hal itu sesuai dengan pasal 31 UU Pemerintahan Daerah, menyebutkan bahwa kepala daerah bisa diberhentikan presiden tanpa usulan DPRD, karena didakwa melakukan tindak pidana korupsi.

 

Sekretaris Komite Penyelidikan Dan Pemberantasan Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (KP2KKN) Jawa Tengah, Eko Haryanto mengaku mendengar kabar berkas pemeriksaan Bupati Moch. Salim akan segera dilimpahkan oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah kepada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang. Ia memperkirakan akhir bulan Januari ini, Salim sudah meyandang status terdakwa.

Sumber : http://radior2b.com/2014/01/19/akhir-januari-diprediksi-salim-menyandang-status-baru/

20 Januari 2014 Posted by | KP2KKN DALAM BERITA, REMBANG | Tinggalkan komentar

   

%d blogger menyukai ini: