KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Integritas Partai di Titik Nol

SUARA MERDEKA – Kamis, 30 Januari 2014

TAJUK RENCANA

Sinyalemen tentang integritas partai politik yang sangat rendah sudah lama muncul. Lembaga Survei Nasional (LSN) pada tahun lalu merilis hasil survei bahwa 53,9 persen masyarakat mengaku tidak percaya terhadap integritas partai politik.

Survei integritas yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun ini mengungkapkan pula bahwa partai politik dinilai tidak memiliki integritas. Pernyataan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto bahkan secara tegas menegaskan, tidak ada parpol yang memiliki integritas dan ideologi politik.

Dapat disimpulkan, dari tahun ke tahun, belum tampak perkembangan yang berarti pada integritas partai politik karena persepsi publik terhadap partai tetap saja buruk. Temuan-temuan itu perlu direspons sebagai peringatan dini bagi kehidupan politik.

Integritas partai politik berkait erat dengan integritas kader partai. Sebagus apapun konsep dan sistem yang diterapkan partai jika tidak didasarkan pada kaderisasi berdasarkan penilaian integritas tidak akan mampu membentuk partai yang berkualitas dan berintegritas.

Padahal, partai yang berintegritas sangat menentukan kualitas kebijakan publik dan kepentingan masyarakat serta negara. Demokrasi yang mensyaratkan dukungan suara rakyat telah menjebak partai politik pada persoalan keterpilihan semata.

Akibatnya, kemampuan dan potensi meraih suara menjadi lebih penting, dan jauh lebih penting, ketimbang kemampuan dan potensi kader. Partai politik ibarat lembaga jasa penyedia formalitas pencalonan, bukan institusi yang membentuk dan memasarkan kader terbaik.

Hal itu pula yang menjadi salah satu penyebab, mengapa keterkenalan dan kemampuan finansial seorang calon dipandang lebih utama. Tidak perlu lagi ada proses meniti karir politik dari kader lapangan karena pengetahuan dan pengalaman politik menjadi tidak terlalu relevan.

Seorang artis lebih bernilai daripada seorang kader yang kenyang pengalaman dan pemahaman trik politik. Pada akhirnya, parlemen makin berubah fungsi sebagai panggung aktualisasi diri, arena pertunjukan politik, dan tempat alternatif untuk memperoleh keuntungan finansial.

Demokrasi sebagai proses dialektis ideologi dan perdebatan kebangsaan sangat jauh tertinggal. Pendidikan politik agar warga melek politik adalah syarat mutlak dan pertama untuk memulihkan integritas partai politik. (/)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2014/01/30/250928/Integritas-Partai-di-Titik-Nol

29 Januari 2014 Posted by | ARTIKEL | Tinggalkan komentar

Basrief Janji Tindak Jaksa Pemeras

SUARA MERDEKA – Kamis, 30 Januari 2014

JAKARTA- Jaksa Agung Basrief Arief menginstruksikan kepada Jaksa Agung Bidang Pengawasan Mahfud Manan untuk menyelidiki kasus pemerasan oleh oknum jaksa.

Ihwal jaksa nakal diungkap oleh tersangka kasus korupsi pekerjaan Life Time Extention (LTE) Gas Turbine (GT) 2.1 dan 2.2 Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU) Blok 2 Belawan Tahun 2012, Direktur Operasional PT Mapna Indonesia, M Bahalwan.

“Saya sudah minta dilakukan pengawasan,” ujar Basrief di Jakarta, Rabu (29/1). Basrief menjelaskan, pihaknya akan mengecek kebenaran pengakuan Bahalwan yang dimintai uang Rp 10 miliar agar tidak ditetapkan sebagai tersangka. Ia meminta pihak Bahalwan memberikan informasi lengkap termasuk identitas oknum jaksa yang memeras.

“Kalau memang nyatanya jelas, ya saya akan mengambil sikap, tindakan.” Namun Basrief menyatakan, pihaknya belum berhasil menelusuri oknum tersebut karena Bahalwan belum menginformasikan pemerasan itu. Sebelumnya, Chandra M Hamzah menduga ada praktik mafia hukum di Kejaksaan Agung dalam penanganan kasus korupsi yang menjerat kliennya.

Mengingat, Bahalwan dimintai uang Rp 10 miliar oleh jaksa agar tidak ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus tersebut. Kendati demikian, Chandra masih merahasiakan identitas oknum jaksa tersebut.

Kendati Bahlawan sudah menyebutkan inisial oknum tersebut adalah BJI dan pihak luar Kejaksaan, JD. Chandra menjelaskan, proyek LTE GT2.1 dan 2.2 PLTGU tersebut merupakan proyek kerja sama Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Iran, PT Mapna Co dan PT Pembangkit Listrik Negara (PLN) yang ditandatangani oleh Chief of Executife Office Operation and Customer Service Divisi Mapna Co, Badol Hossein Fazlollahin dengan Cris Leo Manggala dari PT PLN. “PT Mapna Indonesia tidak mengerjakan proyek. Hanya membantu administrasi,” ujarnya. (K24-80)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2014/01/30/250926/Basrief-Janji-Tindak-Jaksa-Pemeras

29 Januari 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Wawan Masih Simpan Belasan Mobil Mewah

SUARA MERDEKA – Kamis, 30 Januari 2014

JAKARTA – Sebanyak 30 kendaraan milik Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan terdaftar di kepolisian. Baru 17 mobil mewah yang disita oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sehingga masih belasan yang disimpan.

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Rikwanto mengungkapkan, suami Wali Kota Tangerang Selatan, Airin Rachmi Diany yang kini mendekam di Rutan KPK karena suap sengketa Pilbup Lebak itu rutin membayar pajak semua kendaraan miliknya.

“Semua kendaraan yang disita KPK itu jelas data kepemilikan dan tercatat di Polda,” ujar Rikwanto di Mapolda Metro Jaya, Rabu (29/1).

Sementara itu, Kepala Seksi STNK Subdit Registrasi dan Identifikasi Dit Lantas Polda Metro Jaya Kompol Adi Benny menambahkan, selain 17 mobil mewah yang disita KPK masih ada belasan kendaraan lain milik Wawan dan istrinya yang juga terdaftar.

“Ada sekitar 30-an kendaraan milik dia yang kami inventarisasi. Semua kendaraan itu rutin dibayar pajaknya. Mengenai daftar detail jenis kendaraan sudah kami serahkan ke KPK,” ujar Benny.

Dia mengungkapkan, mobil mewah milik adik Gubernur Banten non aktif Ratu Atut Chosiyah tersebut yakni Lamborghini Aventador warna putih B-888- WAN dan Lamborghini Murcielago warna oranye B-888-CWN terdaftar atas nama PT. Bali Pacific Pragama pada Juni 2012.

Namun Benny enggan berkomentar saat ditanya nilai pajak untuk setiap kendaraan mewah itu. “Silakan tanya ke KPK saja karena sudah lengkap semua datanya. Yang pasti kalau sudah ada plat nomor berarti kendaraan itu dinyatakan resmi,” ujarnya.(K24-80)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2014/01/30/250925/Wawan-Masih-Simpan-Belasan-Mobil-Mewah

29 Januari 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Atasan Tiga Tersangka Korupsi Bansos Dibidik

SUARA MERDEKA – Kamis, 30 Januari 2014

SEMARANG – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jateng menyatakan kesiapannya untuk melakukan pengembangan penyidikan yang lebih tinggi untuk kasus dugaan korupsi bantuan sosial (bansos) tahun anggaran 2010 dan 2011.

Saat ini ada tiga pejabat Pemprov Jateng yang ditetapkan sebagai tersangka. Asisten Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, Masyhudi mengungkapkan, ketiga tersangka itu Staf Ahli Gubernur Bidang Hukum dan Politik Joko Mardiyanto untuk kasus bansos anggaran 2011.

Saat itu ia menjabat sebagai Kepala Biro Bina Sosial (Binsos) Setda Jateng. Selanjutnya Joko Suyanto yang saat kejadian merupakan ketua tim verifikasi proposal bansos di Biro Binsos.

Joko Mardiyanto selain kepala Binsos juga sebagai penasihat. Penyidik juga menetapkan tersangka dugaan korupsi bansos kependidikan tahun anggaran 2010, yakni Muhamad Yusuf, mantan kepala Biro Bina Mental (Bintal) dan Keagamaan Setda Jateng. “Modus 2010 dan 2011 sama.

Ada proposal fiktif dan pemotongan dana bantuan yang cair,” lanjut Masyhudi, Rabu (29/1). Kejaksaan juga menyebutkan, dari ketiga tersangka itu selanjutnya pengembangan penyidikan bisa mengarah ke atasan ketiga tersangka itu. Menurutnya, pemotongan bantuan itu terjadi di tingkat penerima di tiap daerah. “Untuk itu penyidikannya diserahkan kejaksaan negeri setempat.

Yang kami sidik pada tingkat penentu kebijakan dan penetapan penerimaannya,” bebernya. Baik Binsos dan Bintal berada di bawah Setda Provinsi Jateng. Saat itu Sekda Jateng diduduki Hadi Prabowo yang kini naik pangkat di staf Kementerian Dalam Negeri.

Masyhudi menyatakan, pihaknya masih terus mengembangkan penyidikan. “Yang jelas, aktor intelektual dan siapa saja yang sangat-sangat berperan dalam korupsi ini akan diproses hukum,’’ tegasnya.

Tanpa Pertanggungjawaban

Kasus ini mencuat melalui laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jateng yang menyatakan ada indikasi penyimpangan dana bansos tahun 2011. Anggarannya Rp 26,89 miliar diduga disalurkan tanpa pertanggungjawaban memadai. Sekurangnya ada 4.241 penerima bansos kemasyarakatan 2011 yang diduga bermasalah.

Joko Mardiyanto dihubungi Suara Merdeka menyatakan, belum mengetahui penetapan statusnya. “Saya juga tidak mengerti apa alasannya kok saya disalahkan,” ujarnya lirih. Berdasarkan audit BPK, pengucuran bansos kemasyarakatan 2011 bermasalah pada tahap verifikasi.

Binsos dinilai tidak mengkaji proposal dari pemohon, melainkan langsung dikirim untuk mendapat persetujuan gubernur. Binsos juga tidak melakukan pengendalian sejak perencanaan sampai pertanggungjawaban.

Seorang mantan pejabat Binsos membeberkan, pengucuran dana bansos dari Binsos dan Bintal berada di bawah Biro Keuangan yang saat itu dijabat Agus Suranto. Tugas Binsos dan Bintal hanyalah mencatat administrasi proposal yang masuk kemudian menyerahkan ke Biro Keuangan.

Apakah proposal itu akan cair dananya atau tidak, Binsos dan Bintal tidak pernah mengetahui. Kenapa Binsos tidak verifikasi proposal? Menurut sumber itu, semua atas perintah Biro Keuangan. “Kami diminta untuk mengirimkan semua proposal, kami tidak tahu disetujui atau ditolak.

Total dana bansos juga tidak tahu,” kata PNS yang tak mau disebut namanya. Ketika hal ini dikonfirmasikan kembali ke Mardiyanto, yang bersangkutan tidak membantah.

Ia menyatakan sedang mempersiapkan bukti-bukti bahwa dirinya tidak bersalah. ’’Semua ada hitam di atas putih, siapa yang tandatangan ada arsipnya semua,’’ katanya. (H89, H68-90)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2014/01/30/250910/Atasan-Tiga-Tersangka-Korupsi-Bansos-Dibidik

29 Januari 2014 Posted by | SEMARANG, SEPUTAR JAWA TENGAH - PROV. JATENG | Tinggalkan komentar

Imam Sudjono Dituntut Lima Tahun

SUARA MERDEKA – Kamis, 30 Januari 2014

  • Korupsi APBD Rembang

SEMARANG – Direktur PT Sabda Amartah Bumi (SAB), Imam Sudjono dituntut lima tahun penjara oleh jaksa penuntut umum. Tuntutan dibacakan dalam sidang di Pengadilan Tipikor semarang, Rabu (19/1).

Jaksa menilai Imam terlibat korupsi penyertaan modal APBD Rembang ke PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (RBSJ) tahun 2006-2007. “Menyatakan terdakwa Imam Sudjono secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer,” demikian Jaksa Febry Restiani membaca tuntutan di hadapan majelis hakim yang diketuai Jhon Halasan Butarbutar.

Dalam dakwaan primer, jaksa menjerat Imam dengan Pasal 2 ayat 1, Undang- Undang 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diperbarui dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001.

Selain pidana badan, Imam Sudjono juga dituntut denda Rp 200 juta setara dengan enam bulan kurungan. Imam Sudjono dinilai berperan merugikan APBD Rembang Rp 4,276 miliar. Jumlah itu diduga dinikmatinya. Karenanya jaksa menuntut pidana tambahan berupa kewajiban mengembalikan uang negara Rp 4,276 miliar.

Disita

Jika dalam waktu sebulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, Imam tak membayarnya, maka harta bendanya akan disita. Jika tak mencukupi, Imam harus menggantinya dengan dua tahun dan enam bulan penjara.

Jaksa mempunyai pertimbangan memberatkan dalam menuntut Imam. Di antaranya, Imam berbelit-belit memberi keterangan saat persidangan. Selain itu dia pernah dihukum dalam kasus korupsi tahun 1995 serta kasus pemalsuan surat.

Tahun 2007, PT RBSJ menggandeng PT SAB yang tidak memiliki modal dan aset. PT RBSJ menggelontorkan dana Rp 800 juta. Namun terjadi adendum dan dana yang digelontor menjadi lebih besar, yakni Rp 14,8 miliar. Kerja sama itu dalam bentuk bagi hasil penanaman tebu.

Seharusnya SAB menyetor Rp 12,2 miliar pada tahun 2008. Pada tahun 2009 Rp 12,28 miliar dan Rp 11,6 miliar di tahun 2010. Namun tahun 2008, SAB hanya menyetor Rp 9,9 miliar, dan Rp 4,5 miliar (2009) dan tahun 2010 SAB tidak memanen tebunya. Penebangan tebu diambil alih oleh RBSJ.

Dalam sidang Imam berdalih karena kelangkaan pupuk dan kegagalan giling di Pabrik Gula Pakis. Namun fakta lain juga terungkap, bahwa Imam membeli tanah atas nama pribadi dan keluarganya menggunakan uang dari RBSJ itu. (H89-80)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2014/01/30/250934/Imam-Sudjono-Dituntut-Lima-Tahun

29 Januari 2014 Posted by | REMBANG | Tinggalkan komentar

Mantan Pejabat Kemenag Ditahan

SUARA MERDEKA – Kamis, 30 Januari 2014

  • Kasus Korupsi Proyek MTs

JAKARTA-Jaksa penyidik pidana khusus Kejaksaan RI menahan tersangka mantan sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementrian Agama, Affandi Muhtar dalam kasus korupsi pengadaan alat laboratorium IPA Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan pengadaan alat laboratorium IPA Madrasah Aliyah (MA) pada Kementerian Agama tahun anggaran 2010.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapus Penkum) Kejaksaan Agung, Setia Untung Arimuladi mengungkapkan, jaksa penyidik telah melimpahkan tahap dua atau penyerahan tersangka dan barang bukti atas nama tersangka Affandi Mochtar ke Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (29/1).

”Setelah dilakukan penelitian tersangka dan barang bukti, jaksa penuntut umum kemudian melakukan penahanan selama 20 hari di Rumah Tahanan Klas I Cipinang Jakarta Timur terhitung mulai 29 Januari 2014 hingga 17 Februari 2014,” ujar Untung di Kejaksaan Agung, kemarin.

Delapan Tersangka

Untung menjelaskan, tersangka selaku Pejabat Penerbit Surat Perintah Membayar (SPM) bersama-sama dengan tersangka Firdaus Basuni, Ace Saefudin, Rizal Roihan telah melakukan atau turut melakukan secara melawan hukum.

Perbuatan mereka memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi , menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara sebesar Rp. 17.913.406.851,82.

Kejagung telah menetapkan delapan tersangka pada kasus tersebut. Mereka adalah Affandi Mochtar (mantan sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kemenag), Syaefudin (Pejabat Pembuat Komitmen/PPK), Firdaus Basuki (mantan PPK), Rizal Royhan (Ketua Unit Layanan Pengadaan), Arifin Ahmad (Direktur Alfindo Nuratama Perkasa), Maurin (staff PT Murat Kindo Bangun Perkasa), I Made Jaya Mantra selaku tim teknis dan Zaenal Arif (Direktur CV Pudac).

Mereka diduga telah menggelembungkan harga barang sehingga menimbulkan kerugiaan negara sebesar Rp 17 miliar. Adapun nilai pengadaan alat laboratorium IPA MTS dan MAini masing-masing sebesar Rp 27,5 miliar dan Rp Rp 44 miliar.

Dalam kasus ini, jaksa penyidik pidana khusus Kejaksaan Agung telah memeriksa selama dua hari (24-25/7/2013), 50 kepala madrasah baik MTs dan MA di Kejaksaan Negeri Demak. Pemeriksaan mereka sebagai saksi terkait kasus tersebut.( K24-80)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2014/01/30/250939/Mantan-Pejabat-Kemenag-Ditahan

29 Januari 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL, DEMAK | Tinggalkan komentar

”Seharusnya Khofifah Menangi Pilgub Jatim”

SUARA MERDEKA – Kamis, 30 Januari 2014

  •  Akil Mainkan 10 Pilkada

JAKARTA – Mantan ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar menyebut ada kejanggalan dalam putusan Pilgub Jawa Timur 2013. Menurut Akil, seharusnya pasangan Khofifah Indar Parawansa-Herman S Sumawiredja yang memenangi Pilgub Jatim, bukan Soekarwo-Saifullah Yusuf (Gus Ipul).

Hal tersebut dikatakan Akil melalui kuasa hukumnya, Otto Hasibuan, Rabu (29/1). Menurut Otto, putusan tersebut diketuk dalam sidang panel yang beranggotakan tiga hakim konstitusi pada 2 Oktober 2013

. ”Diputuskan bahwa yang menang adalah Khofifah. Yang memimpin panel tersebut Pak Akil,” ujar Otto yang juga pengacara Khofifah-Herman saat menggugat hasil Pilgub Jatim ke MK. Menurut Otto, hasil rapat panel itu kemudian dibawa ke sidang pleno yang berisi seluruh hakim MK.

Sidang pleno itulah yang memutuskan hasil akhir suatu sengketa pilkada. ”Namun malah hasilnya lain. Ini ada kejanggalan. Ini cacat,” ujarnya. Dia menambahkan, pernyataan kliennya yang mengaku bahwa seharusnya Khofifah yang menang itulah yang membuatnya mau mendampingi Akil.

Menanggapi hal itu, Khofifah menyerahkan urusan kepada pengacaranya. ”Kalau soal harapan, pasti Anda tahu. Pokoke Gusti ora sare (Pokoknya Tuhan tidak tidur),” ujar Khofifah.

Adapun Soekarwo enggan menanggapi panjang lebar. ”Lah apa nanggapi iku. Wong putusan MK wis final (Untuk apa menanggapi. Putusan MK itu sudah final),” kata Soekarwo usai acara dialog di Hotel Garden Palace Surabaya.

Ketua MK Hamdan Zoelva membantah pernyataan Akil Mochtar yang menyebutkan keputusan sengketa Pilgub Jatim sudah ada tujuh hari sebelum dibacakan.

Ia menjelaskan, rapat permusyawaratan hakim (RPH) digelar pada 2 Oktober 2013, sedangkan putusan dibacakan pada 7 Oktober 2013. ”Sidang baru selesai 2 Oktober 2013, gimanamau menentukan kemenangan,” ujar Hamdan. Tentang tidak dicantumkannya nama Akil dalam risalah putusan, Hamdan menjelaskan, hal itu karena memang Akil tidak termasuk dalam RPH.

RPH digelar pada 3 Okober 2013, sedangkan Akil ditangkap KPK pada 2 Oktober 2013. ”Sidang terakhir 2 Oktober 2013, kemudian malamnya Pak Akil ditangkap.

Kami melakukan RPH pada 3 Oktober untuk pengambilan keputusan. Jadi memang tidak ada Pak Akil di pleno dalam RPH,” jelasnya. Berkas Selesai Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menyelesaikan berkas penyidikan Akil. Berdasarkan berkas tersebut, Akil diduga menerima pemberian dan janji dalam penanganan perkara pilkada di 10 daerah.

Menurut Kepala Biro Humas KPK Johan Budi, Akil diduga menerima suap terkait penanganan perkara sengketa Pilkada Lebak dan Gunung Mas. Terkait jeratan Pasal 12B UU Tipikor, Akil diduga menerima hadiah dalam penanganan perkara sengketa Pilkada Banten, Kabupaten Empat Lawang, Kota Palembang, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Morotai (Maluku Utara), dan Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara.

”Khusus Pilkada Jawa Timur terkait dugaan penerimaan janji. Ini yang nanti akan didakwakan dalam proses penuntutan,” kata Johan.

Jadi Saksi

Ditanya apakah jumlah uang yang diterima Akil mencapai Rp 150 miliar, Johan tidak membenarkan ataupun membantah. Ia hanya mengatakan, KPK telah menyita aset Akil senilai sekitar Rp 150 miliar.

Menurutnya, penerimaan hadiah bisa dalam bentuk uang ataupun barang. Di sisi lain, Akil dijadwalkan menjadi saksi dalam sidang kasus suap sengketa Pilkada Gunung Mas di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (30/1).

Akil akan memberikan kesaksian untuk terdakwa Bupati terpilih Gunung Mas Hambit Bintih, pengusaha Cornelis Nalau, dan anggota DPR dari Fraksi Golkar Chairun Nisa. Jika jadi bersaksi, ini akan menjadi kemunculan perdana Akil di depan publik setelah ditahan di Rutan KPK. (J13,dtc,- viva-59)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2014/01/30/250942/Seharusnya-Khofifah-Menangi-Pilgub-Jatim

29 Januari 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL, BERITA POLITIK DAN BERITA UMUM | Tinggalkan komentar

Mantan GM Perumnas Jateng Ditahan

SUARA MERDEKA – Kamis, 30 Januari 2014

  • KP2KKN Pertanyakan Status Rina

SEMARANG – Mantan general manager (GM) PTPerum Perumnas Regional V Jateng Sunardi, Rabu (29/1), ditahan oleh penyidik Kejaksaan Tinggi. Sunardi yang juga mantan direktur Korporasi dan Pertanahan Perumnas Pusat itu diduga terlibat dalam korupsi subsidi perumahan dari kementerian Negara Perumahan Rakyat (Kemenpera) di Karanganyar pada 2007-2008.

Asisten Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Masyhudi menjelaskan, adanya keterlibatan Sunardi terungkap saat persidangan kasus korupsi subsidi perumahan untuk terdakwa Fransiska Riyana Sari, mantan ketua Koperasi Serba Usaha (KSU) Sejahtera Karanganyar 2006-2007.

Saat sidang pada 9 Maret 2010, mantan Ketua KSU Sejahtera tahun 2007/2008, Handoko Mulyono bersaksi, ada aliran dana kepada Mr X senilai Rp 600 juta disertai adanya bukti pembayaran. Dalam bukti itu ditulis Mr X, pejabat PT Perum Perumnas.

Pembayaran dilakukan saat kepengurusan Fransiska. ”Penyidik sudah menemukan Mr X yang dimaksud itu bernama Sunardi. yang bersangkutan sudah pensiun dan tinggal di Surabaya,” kata Masyhudi.

Pihaknya pun, kemarin telah menjemput paksa Sunardi. Semula penyidik telah melayangkan panggilan untuk pemeriksaan saksi terhadap Sunardi. Tapi dia tak memenuhinya. “Kami lakukan penjemputan dari Surabaya. Itu sesuai prosedur dalam Pasal 112 KUHAP,” kata Masyhudi.

LP Kedungpane

Sunardi tiba di Gedung Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah jalan Pahlawan Semarang sekitar pukul 11.00 dengan kawalan petugas. Setelah diperiksa hingga sekitar pukul 16.00, statusnya yang semula sebagai saksi berubah menjadi tersangka.

Sunardi ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Kedungpane, Semarang. Masyhudi mengatakan pihaknya terus mendalami peran Sunardi dalam korupsi ini, selain menerima uang Rp 600 juta dari KSU Sejahtera.

Sekretaris Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KP2KKN) Jawa Tengah, Eko Haryanto mengkritik Kejaksaan Tinggi. “Kok Rina Iriani yang diperiksa berulang-ulang sebagai tersangka tidak juga ditahan. Ada apa dengan kejaksaan?” kata Eko. (H89- 90)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2014/01/30/250924/Mantan-GM-Perumnas-Jateng-Ditahan

29 Januari 2014 Posted by | KARANGANYAR | Tinggalkan komentar

Mantan Wali Kota Salatiga Diserahkan ke Kejari

SUARA MERDEKA – Senin, 27 Januari 2014

SALATIGA, suaramerdeka.com – Penyidik Polres Salatiga menyerahkan mantan Wali Kota Salatiga John Manuel Manoppo ke Kejaksaan Negeri Salatiga, Senin (27/1). Penyidik juga menyerahkan alat-alat bukti dalam penyerahan yang biasa disebut tahap kedua itu.

Pelimpahan John dalam statusnya sebagai tersangka dugaan korupsi dana Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU). Dalam kasus yang sama, mantan Direktur PDAU Adi Sutardjo, Juni 2013 lalu, divonis 13 bulan penjara oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang.

Pukul 09.00 Wib, John dijemput dari Rutan Salatiga. Ia kemudian menjalani pemeriksaan kesehatan di Polres Salatiga, sebelum dibawa ke Kejari Salatiga. Penyerahan dipimpin Kanit III Satuan Reserse Kriminal Polres Salatiga Ajun Inspektur Satu Sunarto. Sementara Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Salatiga Ridho Setiawan, memimpin tim jaksa.

John didampingi kuasa hukumnya Dwi Heru Wismanto Sidi. Setelah proses pelimpahan selesai, ia dikembalikan ke rutan. “Ini penyerahan tahap kedua, tersangka dan barang bukti dari penyidik ke jaksa,” ujar Ridho.

Setelah penyerahan tahap kedua, jaksa akan secepatnya akan kembali menghadapkan John ke ruang sidang Pengadilan Tipikor Semarang. Selain perkara PDAU, John merupakan terpidana korupsi pembangunan Jalan Lingkar Selatan Salatiga. Dalam kasus itu, majelis kasasi Mahkamah Agung menjatuhkan hukuman delapan tahun penjara.

Ridho mengungkapkan, penunjukan jaksa penuntut umum atau biasa disebut P16A, guna menangani perkara John sudah dilakukan.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, penyidikan kasus PDAU dengan tersangka John, dinyatakan lengkap (P21), 17 Desember lalu. Kasus ini disidik lebih dari dua tahun sejak Oktober 2011. John dijerat Pasal 2 dan 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.

Berdasarkan audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, kasus PDAU menyebabkan kerugian negara, Rp 222,554 juta. Tindak pidana diduga dilakukan tahun 2006 hingga 2010.

Heru Wismanto menuturkan setelah penyerahan tahap kedua, pihaknya mengembalikan uang kerugian negara sebesar Rp 55 juta. Uang sebesar itu, merupakan sisa besaran kerugian yang ditanggungkan kepada kliennya. Sementara kerugian sebesar Rp 167 juta, sebelumnya telah dikembalikan Adi Sutardjo.

“Kami siap mengikuti proses hukum yang sedang berjalan,” ujarnya.

Ridho mengungkapkan, penitipan uang pengganti kerugian negara Rp 55 juta dari John, disimpan di rekening khusus Kejari Salatiga di Bank BRI.

( Wahyu Wijayanto / CN38 / SMNetwork )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2014/01/27/188772/Mantan-Wali-Kota-Salatiga-Diserahkan-ke-Kejari

29 Januari 2014 Posted by | SALATIGA | Tinggalkan komentar

MAKI Minta KPK Bongkar Mafia Hukum di Kejaksaan RI

SUARA MERDEKA – Rabu, 29 Januari 2014

JAKARTA, suaramerdeka.com – Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar dugaan praktek mafia pada Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (JAM Pidsus) Kejaksaan Agung. Menyusul, pengakuan dari tersangka kasus korupsi pekerjaan Life Time Extention (LTE) Gas Turbine (GT) 2.1 dan 2.2 Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU) Blok 2 Belawan Tahun 2012, Direktur Operasional PT Mapna Indonesia, M Bahalwan. Bahalwan mengaku dimintai uang Rp 10 miliar oleh oknum Gedung Bundar Kejaksaan Agung RI agar tidak ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus tersebut.

Koordinator MAKI, Boyamin Saiman mengaku percaya pengakuan dari Bahalwan tersebut. Mengingat, Bahalwan didampingi seorang pengacara yang merupakan mantan Wakil Ketua KPK, Chandra M Hamzah.

Dia berharap KPK untuk menyelidiki dan membongkar dugaan tersebut agar tidak ada praktek korupsi dalam pemberantasan korupsi. “Parktek mafia hukum ini harus ditangani oleh KPK, jangan oleh Kejaksaan sendiri. Sebab, kalau yang menangani kejaksaan, nantinya bisa digunakan untuk menghilangkan jejak atau melokalisir kasus,” ujar Boyamin di Jakarta, Rabu (29/1).

Kendati demikian, Boyamin berharap kepada jaksa penyidik pada JAM Pidsus untuk tetap fokus menuntaskan kasus korupsi pekerjaan LTE GT 2.1 dan 2.2 PLTGU tersebut. “Penuntasan kasus harus tetap berjalan jangan terpengaruh.”

Terpisah, Chandra M Hamzah menduga ada praktek mafia hukum di Kejaksaan Agung khususnya dalam penanganan kasus korupsi yang menjerat kliennya. Mengingat, Bahalwan dimintai uang Rp 10 miliar oleh oknum Kejaksaan RI agar tidak ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus tersebut.

Kendati demikian, Chandra masih merahasiakan identitas oknum jaksa tersebut. Kendati Bahlawan sudah menyebutkan inisial oknum tersebut adalah BJI dan pihak luar Kejaksaan RI, JD.

Chandra mengaku masih mempertimbangkan praktek mafia hukum itu ke KPK. Mengingat, kliennya belum memutuskan untuk melapor dan KPK tidak perlu menunggu ada pelapor dalam menangani kasus mafia hukum.

Chandra menjelaskan, proyek LTE GT 2.1 dan 2.2 PLTGU tersebut merupakan proyek kerjasama Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Iran, PT Mapna Co dan PT Pembangkit Listrik Negara (PLN) yang ditandatangani oleh Chief of Executife
Office Operation and Customer Service Divisi Mapna Co, Badol Hossein Fazlollahin dengan Cris Leo Manggala dari PT PLN. “PT Mapna Indonesia tidak mengerjakan proyek. Hanya membantu administrasi,” ujarnya.

Dia membenarkan, proyek tersebut hingga saat ini pengerjaan dan pembayarannya belum selesai. Namun, ia tidak menjelaskan batas waktu penyelesaian pengerjaan proyek tersebut. “Kalau pengerjaannya belum selesai sesuai dengan perjanjian maka artinya cidera janji.”

( Nurokhman / CN38 / SMNetwork )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2014/01/29/189047/MAKI-Minta-KPK-Bongkar-Mafia-Hukum-di-Kejaksaan-RI

29 Januari 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

%d blogger menyukai ini: