KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Korupsi Dana TPAS : Pj Kades Baleharjo Divonis 20 Bulan

SUARA MERDEKA – Sabtu, 18 Januari 2014

YOGYAKARTA – Bedjo Rahardjo (59), terdakwa kasus korupsi anggaran proyek perluasan Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS) Desa Baleharjo, Gunungkidul divonis 20 bulan penjara. Hukuman itu sesuai keputusan majelis hakim Pengadilan Tipikor Yogyakarta, yang diketuai Esther Megaria Sitorus.

Selain pidana penjara, pelaksana jabatan (Pj) Kepala Desa Baleharjo periode Februari-November 2010 itu juga diharuskan membayar denda Rp 50 juta subsidair satu bulan kurungan, serta uang pengganti  Rp 67,4 juta subsidair empat bulan kurungan. “Menyatakan terdakwa bersalah melanggar pasal 3 UU nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemnberantasan tindak pidana korupsi,” kata Esther saat membacakan amar putusan, Kamis (16/1).

Dari fakta yang terungkap di persidangan terungkap modus yang dilakukan Bedjo adalah memanipulasi harga tanah sasaran lokasi proyek perluasan TPAS tahun anggaran 2010.

Negosiasi

Terdakwa yang merupakan anggota pengadaan diketahui melakukan negosiasi terlebih dulu dengan lima pemilik tanah. Masing-masing bernama Puji Lestari, Sunarso, Yohanes, Giyono dan Sumarno. Saat itu disepakati harga berkisar Rp 40.000-Rp 52.000/m2. Namun hasil kesepakatan itu tidak di­sampaikan oleh Bedjo ke forum musyawarah resmi antara panitia dengan pemilik tanah. Sehingga dise­pa­kati harga yang lebih tinggi mulai kisaran Rp 60.000-Rp 75.000/m2. Selisih uang sebesar Rp 71,46 ju­ta diketahui masuk ke kantong pribadi terdakwa.

“Terdakwa sejak awal berniat mencari keuntungan untuk memperkaya diri sendiri. Tindakan itu melanggar Perpres nomor 36 tahun 2005 yang diubah dalam Perpres nomor 65 tahun 2006 tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum, dan pasal 3 UU Tipikor,” urai Esther.

Atas vonis itu, terdakwa maupun jaksa menyatakan pikir-pikir. Sebelumnya, JPU Sigit Kristianto menuntut hukuman 5 tahun penjara, dan denda Rp 200 juta ditambah uang pengganti Rp 67,4 juta subsider enam bulan kurungan.  (J1-78,88)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2014/01/18/249611/Pj-Kades-Baleharjo-Divonis-20-Bulan

18 Januari 2014 Posted by | JOGJA RAYA | Tinggalkan komentar

Dirut PLN Tinggal Tunggu Waktu Jadi Tersangka

SUARA MERDEKA – Sabtu, 18 Januari 2014

JAKARTA – Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (JAM Pidsus) Kejaksaan Agung, Widyo Pramono mengisyaratkan meningkatkan status saksi Direktur Utama (Dirut) PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), Nur Pamudji menjadi tersangka kasus korupsi proyek penggadaan flame turbine GT 2.1 dan 2.2, PLTGU Blok 2 Belawan, Sumatera Utara.

Widyo menegaskan, penetapan tersangka terhadap Pamudji tinggal menunggu waktu. Mengingat, perubahan pengadaan flame turbine dari penunjukan langsung ke pemilihan langsung, persetujuan penetapan pemenang lelang, perubahan kebijakan penggunaan spare part dari original equipment manufacture (OEM) menjadi nonoriginal equipment manufacture (Non OEM) berdasarkan rapat sembilan orang direksi. ”Tunggu saja, nanti tiba gilirannya,” ujar Widyo ketika ditanya soal status Pamudji yang belum ditetapkan sebagai tersangka. Kebijakan PLN soal pengadaan flame turbine GT 2.1 dan 2.2, PLTGU Blok 2 Belawan, Sumatera Utara, tersebut berdasarkan rapat direksi.

Tak Sesuai Spesifikasi

Widyo menegaskan, pihaknya serius untuk menuntaskan kasus tersebut. Sejauh ini pihaknya telah menahan lima orang yang dijadikan tersangka. Lima tersangka yang telah ditahan adalah Direktur Produksi PT Dirgantara Indonesia (DI) yang merupakan mantan direktur utama PT Nusantara Turbin dan Propolasi, Supra Dekanto, dua karyawan PLN Pembangkit Sumatera Utara, masing-masing Rodi Cahyawan dan Muhammad Ali serta terakhir Manager Sektor PLN Labuan Angin, Surya Dharma Sinaga. ”Pokoknya begini, meski dirutnya sedang proses dan tersangka sudah kita tahan, semua berjalan on the track,” ujarnya.

Pamudji terakhir diperiksa sebagi saksi, Kamis (17/1). Ia keluar dari Gedung Bundar dengan menyelinap di belakang rombongan jaksa yang keluar dari Gedung Bundar, pukul 16.00, pada Kamis (17/1). Ia langsung masuk ke mobil Toyota warna hitam yang parkir tepat di depan pintu Gedung Bundar. (K24-90)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2014/01/18/249690/Dirut-PLN-Tinggal-Tunggu-Waktu-Jadi-Tersangka

18 Januari 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Uang BUMN di Bank Century Rp 700 Miliar

SUARA MERDEKA – Sabtu, 18 Januari 2014

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil mantan menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Sofyan Djalil terkait penyidikan dugaan korupsi pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik. Sofyan yang diperiksa sebagai saksi mengaku ada beberapa perusahaan BUMN yang manjadi nasabah Bank Century. ”Ada empat atau lima yang nyimpan deposito. Kalau engga salah kurang dari Rp 1 triliun sekitar Rp 600-Rp 700 miliar,”’ kata Sofyan di Gedung KPK, Jumat (17/1).

Dia mengaku tidak tahu menahu alasan perusahaan BUMN itu menyimpan dana di Bank Century. Sofyan menegaskan, dirinya tidak pernah memerintahkan penempatan dana tersebut. ”Saya engga tahu. Tanya BUMN yang naruh,” kilahnya.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyebut kerugian negara dalam bailout Bank Century mencapai Rp 7,4 triliun. Pemberian FPJP dari Bank Indonesia ke Bank Century mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 689,39 miliar. Nilai tersebut merupakan penyaluran FPJP oleh BI pada tanggal 14, 17, dan 18 November 2008.

Sedangkan dalam proses penetapan Bank Century seagai Bank gagal berdampak sistemik mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 6,7 triliun. Nilai tersebut merupakan keseluruhan penyertaan modal sementara dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) ke Bank Century selama 24 November 2008 sampai 24 Juli 2009.(J13-90)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2014/01/18/249688/Uang-BUMN-di-Bank-Century-Rp-700-Miliar

18 Januari 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Dana Bencana untuk Modal RBSJ

SUARA MERDEKA – Sabtu, 18 Januari 2014

SEMARANG – Dana dari APBD Rembang yang digunakan untuk penyertaan modal ke PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (RBSJ), salah satunya bersumber dari dana bencana dari pos anggaran tak tersangka. Mantan Kepala Bagian Perekonomian Rembang, Waluyo mengatakan, dana itu akan digunakan untuk bencana sosial, bencana alam dan kegiatan pemda yang sifatnya mendesak. Selain dana dari APBD, Pemerintah Kabupaten Rembang juga menggunakan dana dari Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) untuk penyertaan modal.

Total penyertaan modal ke RBSJ Rp 35 miliar. ”Sebanyak Rp 25 miliar dicairkan tahun 2006, lalu Rp 10 miliar dicairkan tahun 2007,” demikian kesaksian Waluyo dalam persidangan terdakwa Siswadi, mantan direktur RBSJ, di Pengadilan Tipikor Semarang, Jumat (17/1). Pencairan dana tahun 2006 itu di luar kelaziman. Dana tak tersangka dicairkan sebelum anggaran disahkan. Sementara, mantan direktur RBSJ yang menjabat setelah Siswadi, Agung Rochmadi mengatakan, laporan audit perusahaan pada manajemen sebelum dirinya menjabat adalah tidak wajar. Tidak Sesuai ”Ada yang tidak sesuai antara data dan fakta di lapangan.

Salah satunya adalah persediaan yang tidak sesuai bukti. Selama menjabat saya hanya bertugas memperbaiki saja,” kata Agusng Rochmadi di hadapan majelis hakim yang diketuai Suyadi, kemarin. Suntikan dana dari APBD itu digunakan untuk beberapa bidang usaha RBSJ, dalam praktiknya diduga menyimpang. Sebanyak Rp 2,3 miliar digunakan untuk membeli tanah dan izin usaha dalam pendirian SPBU Tireman. Kenyataannya, pengelolaan SPBU itu di bawah PTAmir Hajar Kilsi, perusahaan keluarga Bupati Rembang, Mochamad Salim. RBSJ juga bekerja denganperusahaan keluarga salim yang lain, CV Karya Mina Putra dalam jual beli kayu. Tercatat ada 10 perjanjian jual beli kayu senilai Rp 15,5 miliar. Serta pengadaan kayu bagi korban gempa senilai Rp 4 miliar. Selain itu, RBSJ juga menjalin kerjasama dengan PT Sabda Amartha Bumi (SAB) dalam bidang perkebunan tebu. (H89-80)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2014/01/18/249663/Dana-Bencana-untuk-Modal-RBSJ

18 Januari 2014 Posted by | REMBANG | Tinggalkan komentar

Penggeledahan 22 Jam

SUARA MERDEKA – Sabtu, 18 Januari 2014

  • Kasus Suap SKK Migas

image

JAKARTA – Penyidik KPK menemukan dokumen penting dalam penggeledahan besar-besaran di DPR yang dilakukan selama 22 jam. Dokumen itu diharapkan bermanfaat untuk pengembangan kasus dugaan suap yang menjerat mantan ketua Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Migas Rudi Rubiandini dan mantan sekjen Kementerian ESDM Waryono Karno. “Dokumen itu sangat membantu pengembangan kasus ini. Untuk pengembangan pihak lain yang diduga terlibat,” kata Kepala Biro Humas KPK Johan Budi Sapto Prabowo, Jumat (17/1).

Ada tujuh ruangan di DPR yang digeledah penyidik sejak Kamis (16/1) pukul 10.00 hingga Jumat (17/1) pagi itu. Ruangan di DPR yang menjadi sasaran penggeledahan KPK adalah ruang kerja Ketua Komisi VII Sutan Bhatoegana dan ruang kerja anggota Komisi VII Tri Yulianto di Fraksi Demokrat, ruang Wakil Ketua Komisi VII Zainudin Amali di Fraksi Golkar, ruang Sekretariat Fraksi Demokrat, ruang Sekretariat Fraksi Golkar, ruang Sekretariat Komisi VII, dan ruang Pusat Pengkajian dan Pengolahan Data Informasi (P31) DPR.

Tidak hanya melakukan pemeriksaan di ruang Komisi VII DPR, para penyidik juga ke basemen dan lantai atas gedung Nusantara I DPR. Tujuh penyidik KPK keluar dari Komisi VII DPR, Jumat sekitar pukul 00.30. Mereka bergegas naik turun tangga, tanpa menggunakan lift, sampai lantai 8. Langkah mereka tampak cepat. Sebelum ke lantai 8, ketujuh orang berompi KPK itu lebih dulu menuju basemen gedung Nusantara I DPR. Sesampai di basemen parkiran mobil itu, ternyata mereka tak berniat langsung beranjak pulang, melainkan justru naik lagi.

Rumah Pribadi

Mereka naik ke lantai 8 menapaki tangga Nusantara I. Memecah sunyi, para penyidik yang dikawal dua orang personel Brimob bersenjata laras panjang ini tak lelah menaiki tangga hingga ke lantai Ruang Fraksi PDIP. Mereka tak nampak membawa kardus atau barang mencolok.
Petugas Brimob pun nampak terengah mengikuti para penyidik, begitu pula para juru warta. Namun, entah apa yang para penyidik cari, mereka menyusuri koridor lantai 8 yang gelap karena listrik tak dihidupkan.

Selain di DPR, rumah pribadi Ketua Komisi VII Sutan Bhatoegana di Villa Duta Bogor juga digeledah penyidik KPK. Rumah staf ahli Sutan, Iryanto Muchyi, di Duta Graha Bekasi Utara juga tak luput dari penggeledahan. Dalam satu hari, KPK melakukan penggeledahan masif ke beberapa tempat sekaligus.

Semua lokasi yang menjadi sasaran penggeledahan KPK tersebut berkaitan Komisi VII DPR. Bhatoegana mengungkapkan, bahwa dokumen yang ditemukan KPK di tempatnya hanya berkas biasa. “Yang dibawa cuma berkas-berkas hasil keputusan Komisi VII selama 2013. Sebab, cuma itu yang saya punya, lainnya nggak ada yang dibawa,” kata Sutan.

Tak berhenti di situ, tim penyidik KPK, kemarin, kembali melakukan penggeledahan di beberapa tempat terkait kasus yang melibatkan Waryono Karno. “Hari ini (Kemarin-Red) ada penggeledahan terkait dengan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi kaitan dengan penerimaan janji dengan tersangka WK, mantan sekjen ESDM,” ujar Johan.

Beberapa tempat yang digeledah oleh penyidik KPK, termasuk di antaranya Kantor Kementerian ESDM, yakni ruangan bagian keuangan yang ditempati Didi Dwi serta ruangan bagian perencanaan atas nama Ego. Selain itu, penyidik juga melakukan penggeledahan di rumah milik Waryono Karno di Kompleks Pertambangan 1 Nomor 16, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, serta rumah milik Didi Dwi di Graha Bintaro Jaya Blok GR7, Pondok Kacang Barat, Pondok Aren, Tangsel. “Penggeledahan mulai pukul 13.30, dilakukan di Kementerian ESDM ada dua, di rumah ada dua. Belum ada informasi tentang temuan dari penggeledahan tersebut,” katanya.

Selama hampir dua jam tim penyidik KPK menggeledah gedung Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM. Sekitar pukul 16.45 penyidik KPK merampungkan tugasnya dan meninggalkan lokasi penggeledahan. Tiga orang penyidik yang didampingi dua anggota Brimob langsung masuk ke sebuah mobil Kijang Innova hitam B-1948-UFR. Saat penggeledahan itu, Sekretaris Jenderal ESDM Teguh Pamudji ikut mendampingi para penyidik KPK. Untuk diketahui, Komisi VII itu membidangi energi sumber daya mineral dan merupakan mitra kerja resmi SKK Migas dan Kementerian ESDM yang dipimpin Jero Wacik.

Dalam persidangan Rudi Rubiandini di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, 8 Januari, nama Ketua Komisi VII DPR Sutan Bhatoegana disebut dalam surat dakwaan jaksa KPK terhadap Rudi. Sutan disebut menerima uang dari Rudi melalui Tri Yulianto. Namun. Sutan membantah menerima uang yang disebut Rudi sebagai ”tunjangan hari raya tersebut”. ”Tidak benar saya disebut meminta THR,” kata Sutan.

Terpisah, Ketua Fraksi Partai Demokrat, Nurhayati Assegaf menyatakan partainya mendukung KPK dalam menegakkan hukum. Namun, dia mempertanyakan kenapa KPK juga turut menggeledah ruangan Sekretariat Fraksi Demokrat. Dia mengatakan, saat penggeledahan semua ponsel milik stafnya di ruangan itu dikumpulkan penyidik. “Saya tanyakan langsung, tidak ada yang disita. Tapi, semua HP staf dikumpullkan. Apa kaitannya?” tanya Nurhayati.

Dia menilai, KPK memperlakukan Demokrat berbeda. “Kemarin pun yang diperiksa tidak hanya anggota dari Fraksi Partai Demokrat Pak Sutan dan Tri. Ada dari fraksi lain yang diperiksa. Tapi kenapa perlakuannya berbeda? Ini yang kami sayangkan,” tuturnya.

Mengenai Sutan, Fraksi Demokrat menyerahkan proses hukum kepada KPK. Meski demikian, imbuhnya, Demokrat berpegang pada asas praduga tak bersalah. “Kami sama sekali tidak melindungi koruptor,” tegasnya. (J13,viva,dtc-71)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2014/01/18/249697/Penggeledahan-22-Jam-

18 Januari 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Anas Abaikan Larangan Buyung

SUARA MERDEKA – Sabtu, 18 Januari 2014
  • Tetap Beri Keterangan
image

JAKARTA – Pengacara Adnan Buyung Nasution melarang kliennya, Anas Urbaningrum, menjawab pertanyaan dari penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selama pemeriksaan, Jumat (17/1). Namun, mantan ketua umum Partai Demokrat itu mengabaikan larangan tersebut. Dia tetap memberikan keterangan kepada penyidik. “AU (Anas Urbaningrum-Red) sedang memberikan keterangan ke penyidik,” kata Kepala Biro Humas KPK Johan Budi Sapto Prabowo di kantornya, Jl HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, kemarin.

Menurut Johan, Anas mau menjalani pemeriksaan. Mantan ketua umum Partai Demokrat itu juga mau menjawab pertanyaan yang diajukan penyidik. Johan pun memastikan jika Anas selama menjalani pemeriksaan didampingi pengacaranya. Salah satu yang mendampingi adalah Carrel Ticualu. “Tadi AU didampingi oleh lawyer-nya, Carrel sama Wongso,” jelasnya.

Usai menjalani pemeriksaan selama lebih dari sembilan jam, Anas menyatakan sudah tahu proyek-proyek lain yang menjeratnya. “Iya (sudah tahu), rincinya tentu tidak baik kalau saya sampaikan, silakan tanya ke penyidik atau kepada juru bicara,” ujar Anas.

”Babak  pendahuluan”

Dia mengatakan, pemeriksaan hari ini berjalan sangat baik. Dia menganggap pemeriksaan kali ini sangat produktif.  Menurutnya, karena masih pemeriksaan awal, maka pertanyaan serta informasi yang diberikan dia sebut sebagai ”babak  pendahuluan”. Anas mengatakan, awal yang penting diperlukan agar bagian pertengahan dan akhir menjadi penting.  Anas disangkakan terkait kasus Hambalang. Selain itu, proyek vaksin di Bandung dan pengerjaan laboraturium di sebuah kamus di Jawa Timur.

Sebelumnya, Adnan Buyung Nasution menolak mendampingi Anas selama pemeriksaan. Dia juga memerintahkan Anas untuk tidak menjawab pertanyaan penyidik. Pengacara senior itu juga melontarkan tudingan ke KPK bahwa penyidikan Anas itu bernuansa politis dan sekadar pencitraan.

“Saya sengaja datang buat mendampingi Mas Anas. Ya untuk menjaga, meluruskan agar pemeriksaan itu berdasarkan hukum dan penghormatan kepada HAM, hak asasi manusia karena perkara Anas ini kan ada nuansa politiknya. Untuk itulah saya merasa perlu mendampingi Anas,” jelas Buyung.

Terkait sikap Buyung itu, KPK menananggapinya dengan dingin. “Saya menyarankan sebagai penegak hukum seharusnya saran yang diberikan kepada kliennya adalah saran yang positif,” tegas Johan.

Dia menegaskan, KPK dalam penyidikan kasus tidak pernah ada yang mengintervensi dan bukan karena pencitraan. KPK tak mungkin menyidik seseorang tanpa bukti kuat. Di KPK tak ada penghentian kasus. “Tuduhan bahwa KPK bermain politik dan pencitraan ketika menetapkan Anas sebagai tersangka tidak lah didasari oleh argumentasi akurat dan logika yang utuh,” jelasnya.

Menurut dia, KPK adalah lembaga negara, salah satu penegak hukum di mana sesuai UU diberi kewenangan untuk melakukan pemberantasan korupsi. “Lantas kepentingan politik atau popularitas apa yang ingin diraih KPK? Bagi KPK, Anas Urbaningrum tidaklah punya posisi istimewa, biasa saja sama dengan tersangka-tersangka lainnya,” urainya.

Johan mengungkapkan dalam kasus dugaan itu penyidik menemukan dua bukti permulaan yang cukup secara legal formal yang kemudian disimpulkan Anas diduga melakukan tindak pidana korupsi.

Peniup Terompet

Terpisah, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mendadak menyatakan siap mendukung Anas menjadi peniup terompet (justice collaborator) atau pihak berperkara yang siap membeberkan kasusnya. Padahal, Anas belum pernah menyatakan berkeinginan menjadi justice collaborator. Anas bahkan belum sekalipun mengakui kesalahan menerima uang sogokan dalam perkara dugaan suap pengurusan anggaran proyek P3SON Hambalang dan proyek lainnya.

Wakil Ketua LPSK, Lili Pintauli mengungkapkan, alasan mendukung Anas berdasarkan pemberitaan yang menyebut suami Athiyyah Laila itu siap bekerja sama. “LPSK mendukung niat AU untuk menjadi justice collaborator, bekerja sama dengan KPK untuk mengungkap kasus yang lebih besar,” ungkapnya.

Pernyataan Lili itu bertentangan dengan pernyataan Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai, beberapa waktu lalu. Dia menyatakan, ragu Anas bisa ditetapkan sebagai justice collaborator.

Tender Kemenkes

Adapun pihak Universitas Airlangga (Unair) membantah keterlibatannya dalam salah satu dari tiga kasus gratifikasi Anas. “Kasus Anas yang dikaitkan dengan Unair adalah kasus gratifikasi pengadaan alat laboratorium kesehatan,” kata Kepala Pusat Informasi dan Humas (PIH) Unair, Dr MG Bagus Ani Putra SPsi.

Namun, tender dalam pengadaan alat-alat laboratorium kesehatan itu dilakukan oleh Kemenkes, sedangkan Unair hanya menerima dalam bentuk barang untuk Rumah Sakit Penyakit Tropis dan Infeksi (RSPTI). “Hal itu kasus pada 2011 dan Unair tidak terlibat dalam pengadaannya. Sebab, tender untuk pengadaan dilakukan Kemenkes. Jadi, posisi Unair dalam kasus itu hanya saksi,” katanya.

Apalagi, katanya, posisi Unair juga sangat pasif, karena alat-alat yang diterima itu bukan pengajuan Unair, melainkan hibah Kemenkes karena Unair ditunjuk sebagai “National Health Center”. “Kalau pun alat-alat itu disita KPK, kami juga tidak ada masalah. Hanya saja, kalau alat-alat itu dibutuhkan RSPTI, maka kami akan mengajukan permohonan pinjam-pakai,” katanya.

Bahkan, katanya, pihaknya siap diperiksa KPK, tapi pemeriksaan itu sifatnya sebatas saksi.

Bohong

Terpisah, Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus DW Martowardojo membantah adanya pertemuan dan desakan dari Anas dan Direktur Utama PT Dutasari Ciptalaras Machfud Suroso yang meminta dirinya menggolkan proyek Hambalang saat menjabat menteri keuangan. “Saya klarifikasi, bahwa apa yang diucapkan oleh Nazaruddin di pengadilan itu tidak benar, saya tidak pernah bertemu dengan Anas dan Mahfud Suroso untuk menggolkan proyek Hambalang,” kata Agus Martowardojo sebelum acara Forum Group Discussion di Jakarta, kemarin.

Menurut Agus, apa yang disampaikan mantan bendahara umum Partai Demokrat itu bohong besar. Ditegaskan, dalam kariernya, dia tidak bisa diintervensi oleh sesuatu yang tidak benar. Dia mengatakan, sejak menjabat Menteri Keuangan Mei 2010, dia tak pernah mendengar soal Hambalang. Jika mendengar, menurutnya, hanya sekali lewat nota yang disampaikan kepada dirinya. Namun, setelah itu tidak pernah mendengar lagi.

Ketika ditanya apakah bersedia dipanggil pengadilan untuk mengkonfrontasi dengan penyataan Nazaruddin, Agus mengatakan, dirinya siap untuk hadir. Seperti diberitakan, Nazaruddin mengungkapkan adanya pertemuan antara Agus Martowardojo, Anas, dan dirinya, membahas anggaran multiyears proyek Hambalang di sebuah restoran EBY Jepang. Pertemuan itu untuk menanyakan pengajuan anggaran multiyears proyek Hambalang yang tak kunjung disetujui Kementerian Keuangan.

Nazar mengatakan, Agus Marto bersedia membantu mengurus anggaran multiyears proyek Hambalang. Hanya memang, kata Nazar, mengutip Agus, banyak kekurangan administrasi untuk pengajuan proyek Hambalang.(J13, D3,bn, dtc, ant-71)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2014/01/18/249698/Anas-Abaikan-Larangan-Buyung

18 Januari 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

   

%d blogger menyukai ini: