KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Terlalu! Situs Budaya Blora Disalahgunakan untuk Cairkan Bansos APBD Jateng

INFO BLORA.COM – Senin, 20 Januari 2014

SITUS SAMIN KLOPODUWUR: Kejari Mochamad Djumali
saat mengambil gambar di situs Samin Klopoduwur,
salah satu situs budaya yang diduga dicatut untuk kedok
pencairan dana bansos dari APBD Provinsi Jawa Tengah.

BLORA. Kejaksaan Negeri (Kejari) Blora menemukan dugaan penyelewengan penyaluran dana bantuan sosial (bansos) berkedok pengelolaan situs budaya diperkiraan mencapai ratusan juta rupiah. Modusnya, para pelaku mengajukan proposal, dan setelah dana cair tidak sampai ke pengelola. “Kami terus mengumpulkan data dan bukti, sebab dana bansos itu berasal dari APBD Provinsi Jawa Tengah,” beber Kajari Blora Mochamad Djumali, Minggu (19/1).

Penasaran dengan situs yang dijadikan objek dana bansos, Kajari bersama sejumlah wartawan turun ke situs tersebut, antara lain makam Sunan Pojok (Kota Blora), situs Janjang (Jiken), situs Samin Klopoduwur (Banjarejo), situs Makam Abdul Qohar (Ngampel) dan situs Jipang Panolan (Cepu).

Menurut Mochamad Djumali, dalam alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Provinsi Jateng tahun anggaran (TA) 2011, terdapat sejumlah bantuan untuk kegiatan sosial untuk semua kabupaten/kota di Jateng dana bansos senilai Rp 26 miliar. Dari jumlah itu, lanjutnya, sebagian masuk ke Blora dan alokasi dananya untuk bantuan ke situs-situs tersebut. “Saya dan tim sudah cek ke lapangan, ternyata tidak tampak ada bekas pelaksanaan bantuan,” katanya menjelaskan.

■ Badan Hukum

Saat survei di lapangan, Kajari juga menemukan fakta bahwa dari lima situs itu, hanya Sunan Pojok yang sudah punya yayasan atau badan hukum resmi. Situs ini sudah berbadan hukum resmi, tapi pengelola yayasan Sunan Pojok mengaku tidak tahu. Payahnya lagi, kata dia, empat situs lainnya tidak ada badan hukumnya. “Jika situs itu punya badan hukum, bisa saja melaporkan karena ini jelas penipuan dengan mencatut nama situs,” kata Kajari Blora.

Menurutnya, dana itu cair diduga atas usulan oknum anggota DPRD Provinsi. “Siapa oknum anggota DPRD itu tidak kami beber dulu, sebab sudah masuk materi penyelidikan,” tandasnya.

Terhadap dana bansos ini, Kejari Blora tidak hanya mengusut terhadap alokasi dana untuk situs-situs tersebut. “Namun juga tengah melakukan pemeriksaan dan kasus bansos lainnya yang jumlahnya lebih dari 100 objek pemeriksaan,” papar mantan Kajari Sintang, Kalimantan Barat ini. ■ K-9—sn (Wawasan 20/01 | Ms-infoblora)

Sumber : http://www.infoblora.com/2014/01/terlalu-situs-budaya-blora.html

28 Januari 2014 Posted by | BLORA | Tinggalkan komentar

Kasus Bansos Fiktif Situs Budaya dan Sejarah Blora Ditarik Kejati Jateng

MURIA NEWS.COM – Minggu, 26 Januari 2014
Kajari Blora Moch Djumali (kiri) bersama tim saat meninjau Situs Janjang

 

BLORA. Penyidikan terhadap kasus dugaan dana bantuan sosial (bansos) fiktif, yang mencatut lima situs budaya dan sejarah di Blora, akhirnya ditarik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Tengah. Pasalnya, dana bansos sebanyak Rp 26 miliar yang dikucurkan di Blora sebagian merupakan dana bansos Provinsi Jateng pada 2011 lalu.”Kami masih terus menyelidiki kasusnya. Karena dugaan fiktif ini sangat kuat,” ujar Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Blora Mochamad Djumali didampingi Kasi Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Dhian Yuli Prasetyo.

Menurutnya, penyidikan yang intens dilakukan pihaknya, selain mendatangi satu per satu situs yang ada di dalam laporan bansos provinsi. Selain itu, kejari juga meminta keterangan sejumlah pihak yang terkait. Salah satunya tokoh atau warga setempat.

“Jika situs budaya dan sejarah itu sudah punya lembaga yang mengelola, maka pengelola lembaga itu yang dimintai keterangan. Kami juga berkoordinasi dan menggali data di Dinas Perhubungan Pariwisata Kebudayaan Komunikasi dan Informatika (DPPKKI) Blora,” ungkapnya.

Dari data lapangan yang digali itu, tambah Dhian, semua hasil penyelidikan dan keterangan yang di dapat tim Kejari, akan dilaporkan ke pihak Kejati Jateng. Sebab, penyelidikan kasus bansos 2011 menjadi satu rangkaian dengan kabupaten/kota lainnya.Diketahui, hampir semua situs sejarah dan budaya yang ada di Kabupaten Blora dicatut dalam bansos 2011. Sebab, setelah ditelusuri, situs-situs itu tidak menerima dananya. Bahkan, di antara situs-situs itu kini tidak ada jejak bangunannya sama sekali.

Di situs Janjang Desa Janjang, Kecamatan Jiken dan situs Jipang Desa Jipang, Kecamatan Cepu. Diketahui ada pembangunan atau renovasi, namun baru dikerjakan pada 2013, dan sampai sekarang masih berlangsung. (rs-infoblora | Aries Murianews.com)

Sumber : http://www.infoblora.com/2014/01/kasus-bansos-fiktif-situs-budaya-dan.html

28 Januari 2014 Posted by | BLORA | Tinggalkan komentar

PPK Ragu Melelang Proyek

SUARA MERDEKA – Senin, 27 Januari 2014

ARGOMULYO – Keragu-raguan para pejabat pembuat komitmen di sejumlah SKPD untuk melelangkan proyek merupakan penyebab banyaknya sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) tahun anggaran (TA) 2013 Pemkot Salatiga menjadi besar.

Keraguan itu karena aturanaturan pelelangan yang masih belum stabil dan simpang siur.

Hal itu disampaikan Wali Kota Yuliyanto kepada wartawan menanggapi banyaknya silpa di Salatiga yang mencapai Rp 120 miliar pada 2013.  Ini terjadi karena sejumlah proyek yang ditetapkan pada APBD 2013 dan APBD Perubahan 2013 tidak terlaksana dan anggarannya terpaksa dikembalikan ke kas daerah.

Menurut dia, kesimpangsiuran aturan pengadaan barang dan jasa itu sudah terjadi sejak tiga tahun lalu. Hal itu terjadi karena para pejabat ragu. Beberapa faktor lain penyebab sejumlah proyek  tidak terlaksana antara lain, fluktuasi harga material dan aspal sehingga perlu perencanaan lagi.

”Kami akui dengan banyaknya dana tak terserap ini merugikan semua pihak baik itu masyarakat maupun Pemkot sendiri. Sebab banyak proyek yang seharusnya untuk kebutuhan masyarakat tetapi belum terlaksana pembangunannya. Tetapi nanti jika aturan sudah pasti, tentu teman-teman SKPD akan menjalankan sesuai aturan,” kata orang nomor satu di Salatiga ini.

Dikatakan, dengan banyaknya silpa ini bukan berarti kenerja Pemkot kurang atau ”sakit”, tetapi lebih karena terbentur aturan yang belum pasti seperti saat ini. Tentunya, para SKPD tidak ingin salah melangkah yang berakibat berurusan dengan hukum.

Menyayangkan

Adanya silpa yang besar ini membuat  kalangan anggota DPRD sangat prihatin dan menyayangkan. Karena dana yang sudah disetujui Dewan dan dialokasikan dalam APBD tahun anggaran berjalan menjadi tidak bermanfaat.

”Adanya silpa yang cukup besar ini menunjukkan kinerja Pemkot pada 2013 ini, buruk dan tidak memuaskan rakyat. Ini sangat kami sayangkan,” kata Teddy Sulistio ketua DPRD Salatiga.

Penulusuran Suara Merdeka, beberapa proyek yang tidak terlaksana sebagian besar berada di Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (Cipkataru), Dinas Bina Marga dan PSDA, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora), dan Dinas Pertanian. Adapun proyek yang tidak terlaksana antara lain pembangunan gedung Setda Kota Salatiga senilai Rp 23 miliar. Selain itu, pembangunan kawasan kuliner di eks Terminal Soka senilai Rp 11 miliar, dan pembangunan Kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) senilai Rp 2,4 miliar. (H3264)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2014/01/27/250607/PPK-Ragu-Melelang-Proyek

28 Januari 2014 Posted by | SALATIGA | Tinggalkan komentar

Proyek Jalan Tak Menyimpang

SUARA MERDEKA – Selasa, 28 Januari 2013

  • Sumber Dana dari PPIP

GROBOGAN – Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Grobogan tidak menemukan penyimpangan dalam pembangunan jalan yang bersumber dari dana proyek Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP).

Setelah dilakukan pengecekan, kualitas jalan yang dibangun dinilai sesuai bestek. Hal itu disampaikan oleh Kepala Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Grobogan M Chanif pada Suara Merdeka, Senin (27/1).

Sekaligus, membantah pernyataan Lembaga Cegah Kejahatan Indonesia (LCKI) Grobogan. ”Kami telah memanggil organisasi masyarakat setempat (OMS) yang mengerjakan proyek dan kepala desa. Kami cek kualitas jalan di desa-desa tersebut. Sampai ada yang dipukul biar tahu kualitas betonnya seperti apa.

Tidak ada yang menyalahi. Kualitasnya sudah sesuai,” kata Chanif. Sebagaimana berita Suara Merdeka (21/1), Ketua LCKI Grobogan Fauzie Fahrudin Dahlan mengatakan, telah melakukan uji sampel di 18 desa penerima PPIP. Hasilnya, proyek pembangunan jalan dari dana PPIP dinilai tidak sesuai, berdasarkan indikasi kualitas jalan.

Campuran

Perbandingan campuran jalan rabat beton yang semestinya 1:2:3 antara semen, pasir dan koral menjadi 1:3:5, 1:4:6 dan 1:6:7. ”Kualitas beton yang dikerjakan oleh organisasi masyarakat setempat (OMS) tidak baik. Karena campuran tidak sesauai aturannya,” kata Fauzie, waktu itu.

Dana PPIPbersumber dari APBN senilai Rp 250 juta per desa. Di Grobogan, ada 69 desa penerima dana PPIP. Sesuai prosedurnya, dana tersebut cair dalam dua tahap.

Tahap pertama, cair 40 persen, setelah OMS melakukan survei dan membuat rencana kerja masyarakat (RKM). Pencairan tahap kedua dilakukan setelah pembangunan infrastruktur sudah mencapai 30 persen. (H81-64)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2014/01/28/250679/Proyek-Jalan-Tak-Menyimpang

28 Januari 2014 Posted by | GROBOGAN | Tinggalkan komentar

Silpa Tinggi, Pembangunan Tak Berjalan

SUARA MERDEKA – Selasa, 28 Januari 2014

ARGOMULYO – Semua komponen masyarakat di Salatiga mestinya duduk bersama, membahas pembangunan kota yang masih bermasalah seperti sekarang.

Tingginya sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa) atau dana yang tidak terserap terus meninggi. Hal itu penting, agar arah pembangunan kota berjalan sebagai mestinya.

Bila pembangunan tidak berjalan, maka masyarakat menjadi pihak yang paling dirugikan. Dengan begitu, pembangunan daerah tidak berjalan. Hal tersebut dikemukakan pelaku jasa konstruksi Petrus Yustinus Parito kepada Suara Merdeka, Senin (27/1).

”Semua komponen harus duduk bareng agar pembangunan Salatiga tidak seperti ini,” ujarnya. Ia miris terhadap berita sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa) atau dana yang tidak terserap, terus meningkat dari tahun ke tahun. Sebagaimana dikemukakan Ketua DPRD Milhous Teddy Sulistio, pada 2011, silpa mencapai Rp 90 miliar.

Tahun 2012 membengkak Rp 120 miliar dan 2013 dari total APBD sekitar Rp 600 miliar, silpa mencapai 193 miliar. Padahal dari jumlah APBD itu, untuk belanja rutin sebesar 55 persen sekitar Rp 330 miliar. Sisa Rp 270 miliar yang semestinya untuk belanja modal termasuk untuk pembangunan, ternyata tersisa Rp 270 miliar. Artinya, lanjut dia, Pemkot Salatiga hanya membelanjakan dana pembangunan sebesar Rp 77 miliar.

Lebih lanjut ia menyebut, kondisi itu ibarat orang yang sakit kronis. Program-program pembangunan tidak jalan, karena ketiadaan koordinasi yang baik. Jika tidak memperbaiki kepemimpinan dan komunikasi, bukan tidak mungkin silpa tahun ini menembus angka Rp 250 miliar.

Memanggil Wali Kota

Kembali menurut Parito, selain musyawarah bersama, DPRD juga bisa menggunakan hak interpelasi kepada Wali Kota. Setelah persetujuan APBD dilakukan bersama-sama antara Pemkot dan DPRD, maka Dewan berkewajiban mengawasi pelaksanaan pembangunan sebagaimana yang telah dianggarkan bersama. Kalau tidak beres dalam proses pelaksanaannya, maka DPRD bisa memanggil secara berkala. Bahkan, Dewan bisa mengajukan mengajukan hak interpelasi.

Dikatakan, tingginya silpa di antaranya karenakan banyaknya masalah hukum yang tidak kunjung selesai menimpa pelaku jasa konstruksi. Semua masalah konstruksi ditarik ke UU Pemberantasan Tipikor bukan UU Jasa Konstruksi. Di lain sisi, lajut dia, penanganan kasus-kasus konstruksi kerap berlarut-larut, sehingga mengganggu psikis para pejabat yang terkait.

Berbeda misalnya bila setiap kasus ditangani cepat sehingga ada kepastian hukum. Celakanya, penyidik juga sering tidak memahami betul masalah konstruksi, karena memang bukan ahlinya. Berkaitan dengan silpa yang tinggi, sebelumnya Wali Kota menuturkan, disebabkan adanya keraguan para pejabat pembuat komitmen di SKPD untuk melelangkan proyek-proyek. Keraguan itu karena aturanaturan lelang yang masih simpang siur.

Menurutnya, kesimpangsiuran aturan pengadaan barang dan jasa, terjadi sejak tiga tahun lalu. Beberapa faktor lain, fluktuasi harga material dan aspal sehingga perlu perencanaan lagi.(J21-64)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2014/01/28/250671/Silpa-Tinggi-Pembangunan-Tak-Berjalan

28 Januari 2014 Posted by | SALATIGA | Tinggalkan komentar

John Manoppo Diserahkan ke Kejari

SUARA MERDEKA – Selasa, 28 Januari 2014

TINGKIR – Penyidik Polres Salatiga menyerahkan mantan Wali Kota Salatiga, John Manuel Manoppo, ke Kejaksaan Negeri Salatiga, Senin (27/1). Penyidik juga menyerahkan alat-alat bukti dalam penyerahan itu.

Pelimpahan John dalam statusnya sebagai tersangka dugaan korupsi dana Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU). Dalam kasus yang sama, mantan Direktur PDAU Adi Sutardjo, Juni 2013 lalu, divonis 13 bulan penjara oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang. Pukul 09.00, John dijemput dari Rutan Salatiga.

Ia kemudian menjalani pemeriksaan kesehatan di Polres Salatiga, sebelum dibawa ke Kejari. Penyerahan dipimpin Kanit III Satuan Reserse Kriminal Polres Salatiga Ajun Inspektur Satu Sunarto. Sementara, Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Salatiga Ridho Setiawan, memimpin tim jaksa. John didampingi kuasa hukumnya, Dwi Heru Wismanto Sidi.

Setelah proses pelimpahan selesai, ia dikembalikan ke rutan. ”Ini penyerahan tahap kedua, tersangka dan barang bukti dari penyidik ke jaksa,” ujar Ridho. Setelah penyerahan tahap kedua, jaksa akan secepatnya akan kembali menghadapkan John ke ruang sidang Pengadilan Tipikor Semarang.

Selain perkara PDAU, John merupakan terpidana korupsi pembangunan Jalan Lingkar Selatan Salatiga. Dalam kasus itu, majelis kasasi Mahkamah Agung menjatuhkan hukuman delapan tahun penjara. Ridho mengungkapkan, penunjukan jaksa penuntut umum, guna menangani perkara John, sudah dilakukan.

Kembalikan Kerugian

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, penyidikan kasus PDAU dengan tersangka John, dinyatakan lengkap, 17 Desember lalu. Kasus ini disidik lebih dari dua tahun sejak Oktober 2011.

John dijerat Pasal 2 dan 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 juncto UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP. Berdasarkan audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, kasus PDAU menyebabkan kerugian negara, Rp 222,554 juta.

Tindak pidana itu diduga dilakukan pada 2006 hingga 2010. Lebih lanjut, Heru Wismanto menuturkan, setelah penyerahan tahap kedua, pihaknya mengembalikan uang kerugian negara sebesar Rp 55 juta.

Uang sebesar itu, merupakan sisa besaran kerugian yang ditanggungkan kepada kliennya. Sementara, kerugian sebesar Rp 167 juta, sebelumnya telah dikembalikan Adi Sutardjo.

”Kami siap mengikuti proses hukum yang sedang berjalan,” ujarnya. Ridho mengungkapkan, penitipan uang pengganti kerugian negara Rp 55 juta dari John, disimpan di rekening khusus Kejari Salatiga di Bank BRI. (J21- 64)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2014/01/28/250673/John-Manoppo-Diserahkan-ke-Kejari-

28 Januari 2014 Posted by | SALATIGA | Tinggalkan komentar

Mantan Kades Banyuurip Ditahan

SUARA MERDEKA – Sabtu, 25 Januari 2014

SRAGEN – Diduga korupsi uang proyek gedung SD Banyuurip II, mantan kades Banyuurip Tukiman, Kamis (23/1) malam ditangkap polisi di daerah Mojosongo, Solo. Pelaku dituduh melakukan peng­gelembungan nilai tukar guling ta­nah kas desa untuk gedung SD Ba­nyu­urip II di Desa Banyuurip, Keca­matan Sambungmacan, Sragen.

‘’Pelaku juga melakukan peng­ge­lembungan harga bahan bangunan untuk proyek gedung SD Banyuurip II,’’ tutur Kapolres AKBP Dhani Her­nando saat jumpa pers, kemarin.

Tersangka terbukti memalsukan data dan dokumen dalam laporan pertanggungjawaban (Lpj) ke Kantor Inspektorat agar terlihat sesuai fakta.
Dikatakan, Pemdes Banyuurip pada 22 Desember 2008 menerima ganti rugi aset desa yang terkena proyek jalan tol Solo – Mantingan sebesar Rp 1.643.954.676.

Dana digunakan untuk mengganti tanah kas desa Rp 1.031.745.000, mengganti tanaman milik desa Rp 25.429.000, dan membangun ge­dung SD Banyuurip II Rp 586.780.670. Tetapi dalam pelaksanaan, peng­gunaan dana ganti rugi untuk jalan tol itu tidak transparan, se­hingga Gunawan Widayoko, warga Depokan, RT 07 RW 02, Banyuurip, melaporkan mantan kades Tu­kiman (51) ke Polres Sragen.

Merugikan Negara

Pelaku dianggap melanggar Permendagri No.4/2007 tentang pedoman pengelolaan kekayaan desa dan SK Gubernur No.143/­21.072 tertanggal 4 November 2009 tentang persetujuan pelepasan tanah kas desa. Dia juga dituding melanggar surat keputusan Badan Permusya­waratan Desa No.140/­05/XII/2008 tanggal 17 Desember 2008. Dari serangkaian perbuatan tersangka tersebut, lanjut Kapolres, berdasar keterangan BPKP terdapat penyimpangan yang menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 389.090.410. ‘’Polisi berhasil meng­amankan uang tunai Rp 49 juta,’’ tutur Kapolres.

Mantan kades Banyuurip Tuki­man saat dimintai konfirmasi membantah tudingan melakukan peng­gelembungan nilai tukar guling kas desa untuk SD Banyuurip II mau­pun menggelembungkan harga bahan bangunan untuk SD Banyu­urip II. (nin-85,47)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2014/01/25/250443/Mantan-Kades-Banyuurip-Ditahan

28 Januari 2014 Posted by | SRAGEN | Tinggalkan komentar

Pungli Masih Muncul di TBK

SUARA MERDEKA – Selasa, 28 Januari 2014

PURWOKERTO – Dugaan pungutan liar di Taman Bale Kemambang (TBK) Purwokerto masih muncul meski Bupati Achmad Husein sudah meminta SKPD terkait untuk menertibkan.

Dari pantauan, penarikan masih berlangsung dilakukan oleh sekelompok pemuda untuk jasa parkir baik roda dua maupun roda empat. Kendaraan roda dua ditarik Rp 1.000 dan roda empat Rp 2.000 tanpa karcis baik atas nama Pemkab atau Kelurahan Bancarkembar Purwokerto Utara.

Adapun untuk tarikan pengunjung masuk lokasi TBK, sudah tidak ada semenjak ditempatkan secara bergantian petugas Satpol PP. Sebelumnya di pintu masuk disediakan kotak sumbangan dengan dijaga sejumlah pemuda.

Nurhasan (47), warga Pabuaran, Kecamatan Purwokerto Utara, mengungkapkan saat berkunjung bersama keluarga dengan mobil Sabtu sore lalu, saat pulang tetap diminta uang parkir. ”Saat mau pulang tetap ditarik parkir Rp 2.000. Kalau motor Rp 1.000. Perintah Bupati ternyata tidak berpengaruh,” kata karyawan swasta tersebut.

Kelihatan Akrab

Dia mengaku heran, di lokasi ada sejumlah petugas Satpol PP yang berjaga. Namun tetap membiarkan. Entah karena takut atau bekerja sama dengan penarik parkir.

”Buktinya mereka melihat tapi membiarkan saja, malah kelihatan akrab saat menghitung uang di pos jaga,” ungkapnya. Herlina, mahasiswa Unsoed yang kebetulan berkunjung ramairamai bersama rekan kuliahnya mengaku setiap motor ditarik Rp 1.000. Mereka rombongan memakai empat motor berboncengan.

”Pas saya ngasih uang Rp 5.000, kelebihannya juga tidak dikembalikan dan tidak diberi karcis,” ujarnya. Pengelolaan taman yang akan dikenai retribusi biasanya masuk ke Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan. Ini sama halnya dengan pengelolaan Taman Rekreasi Andhang Pangrenan. (G22,dn-17,88)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2014/01/28/250694/Pungli-Masih-Muncul-di-TBK

28 Januari 2014 Posted by | BANYUMAS - PURWOKERTO | Tinggalkan komentar

Kejati DIY Tetapkan Tersangka

SUARA MERDEKA – Selasa, 28 Januari 2014

YOGYAKARTA- Perkara dugaan korupsi di Perusahaan Listrik Negara (PLN) Area Yogyakarta yang diselidiki Kejaksaan Tinggi (Kejati) DIY kini naik status ke tahap penyidikan. Pihak kejaksaan telah menetapkan satu orang sebagai tersangka berinisial NSI. ”Kami sudah menerbitkan surat perintah penyidikan sekitar seminggu yang lalu.

Tersangka satu orang dengan inisial NSI,” kata Kepala Kejati DIYSuyadi kepada wartawan, Senin (27/1). Pihaknya melakukan penyelidikan kasus ini selama kurang lebih satu bulan. Dari hasil pemeriksaan ditemukan unsur penyelewengan penggunaan anggaran 2012 Rp 22 miliar.

Dari informasi yang dihimpun, saat itu manajer PLN area Yogyakarta dijabat oleh Nanang Subuh Isnandi. Saat ini yang bersangkutan bertugas di Kantor Distribusi PLN Semarang sebagai pegawai fungsional. Suyadi mengungkapkan, modus tersangka yakni me-mark up harga dan menyalahgunakan peruntukan dana.

Pada 2012, PLN tidak menganggarkan investasi dalam bentuk pembangunan dan pemugaran gedung. Tapi dua kegiatan itu ternyata direalisasikan.

Saat itu, manajer area menyusun rencana pembangunan dan renovasi gedung dengan mengundang rekanan. Anggaran yang disiapkan sebesar Rp 22 miliar. Proyek itu tersebar di sejumlah lokasi di Yogyakarta, dan pengerjaannya dibagi dalam beberapa kontrak. Asisten Pidana Khusus Kejati DIY Pindo Kartikani mengatakan, pemanggilan saksi akan dimulai Selasa (28/1).

Mereka akan dimintai keterangan seputar pelaksanaan beberapa proyek itu. ”Saksinya antara lain dari pihak PLN dan rekanan. Pekan ini mereka akan dimintai keterangan,” ucapnya. Terkait nilai kerugian, pihak kejaksaan sampai saat ini masih mengumpulkan bukti untuk kepentingan penghitungan.

Namun secara umum, dari hasil penyelidikan ditemukan dugaan mark up lantaran harga material yang digunakan terlalu mahal, dan tidak sesuai dengan harga pasaran. (J1-78,88)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2014/01/28/250691/Kejati-DIYTetapkan-Tersangka-

28 Januari 2014 Posted by | JOGJA RAYA | Tinggalkan komentar

Kasus Pidana Pemilu Dilimpahkan ke Polres

SUARA MERDEKA – Sabtu, 25 Januari 2014

PURWOREJO – Panwaslu Kabupaten Purworejo melimpahkan kasus dugaan tindak pidana pemilu ke Polres Purworejo, Jumat (24/1) siang.
Pelimpahan tersebut dilakukan setelah dari proses klarifikasi, telaah hukum, serta barang bukti, Panwaslu Kabupaten Purworejo menyimpulkan unsur tindak pidana pemilu terpenuhi.

Pelimpahan kasus tersebut dilakukan oleh Ketua Panwaslu Kabupaten Purwo­rejo Gunarwan didampingi dua komi­sioner lainnya.
Berkas hasil klarifikasi Panwaslu diterima oleh penyidik Polres dan langsung ditindaklanjuti dengan pemeriksaan saksi-saksi, pelapor, serta pihak terlapor.

Dijelaskan Gunarwan, kasus dugaan tindak pidana pemilu terjadi 14 Januari lalu. Posyandu rutin untuk balita dan lansia di Desa Kalijambe, Kecamatan Bener, Purworejo ditumpangi dengan kegiatan kampanye yang menguntungkan salah satu caleg DPR RI dari Dapil VI Jawa Tengah.
“Kami juga sudah mengundang ang­gota Sentra Gakumdu untuk ekspose dan hasilnya untuk sementara memang memenuhi unsur pidana. Oleh karena itu kami limpahkan ke kepolisian sesuai dengan mekanisme penanganan tindak pidana pemilu yang diatur dalam undang-undang,” katanya.

Lebih lanjut dijelaskan Gunarwan, kasus dugaan tindak pidana pemilu itu dilaporkan oleh LSM Formatur. Dari klarifikasi yang dilakukan oleh Panwaslu terungkap bahwa kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Mus Ketua Tim Penggerak PKK Desa Kalijambe yang sekaligus seorang guru PNS di salah satu sekolah ne­geri. Kegiatan itu juga dibantu oleh kader-kader PKK lainnya.

Pembagian Kacamata

Diungkapkan Gunarwan, dalam ke­giatan yang dimulai pukul 09.00 hingga pukul 11.00 tersebut, selain Posyandu balita dan lansia juga diadakan pembagian kacamata plus baca dan biskuit makanan tambahan ASI. Barang-barang tersebut dibungkus dalam kantong plastik yang ditempeli bahan kampanye berupa stiker lengkap dengan isyarat mencoblos. “Setiap kacamata juga ada pembungkusnya yang juga ditulisi nama caleg, nomor urut, serta partai,” katanya.

Selain berkas klarifikasi pihak pelapor, terlapor, dan saksi-saksi, Panwaslu juga menyerahkan barang bukti berupa paket yang dibagikan kepada 80 warga Desa Kalijambe tersebut. “Kami juga menyerahkan barang bukti berupa video kegiat­an,” katanya.

Menurut Gunarwan, berdasarkan keterangan saksi serta barang bukti yang ada tersebut, Panwaslu Kabupaten Pur­worejo menyimpulkan unsur kampanye terpenuhi, terutama karena ada bahan kampanye berupa stiker sekaligus gambar isyarat mencoblos.  (H43-78,88)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2014/01/25/250417/Kasus-Pidana-Pemilu-Dilimpahkan-ke-Polres

28 Januari 2014 Posted by | PURWOREJO | Tinggalkan komentar

%d blogger menyukai ini: