KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Gubernur Langgar UU, DPRD Jateng Digelontor Kijang Innova

JARING NEWS.COM –  Senin, 20 Januari 2014

Kijang Innova jatah anggota DPRD Jateng (Foto - Edy Supratitno)

Kijang Innova jatah anggota DPRD Jateng (Foto – Edy Supratitno)

Mobil didistribusikan awal Desember 2013 lalu sebagai kompensasi pembahasan RAPBD Jateng 2014.

SEMARANG, Jaringnews.com – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, diam-diam menggelontor para anggota DPRD Jateng dengan kendaraan dinas. Hal itu terungkap ketika para anggota DPRD Jateng menghadiri rapat paripurna perubahan Program Legislasi Daerah (Prolegda), Jumat (17/1) lalu.

Sejumlah anggota DPRD Jateng terlihat mengendarai mobil baru jenis Toyota Kijang Innova. Diantaranya adalah Maria Tri Mangestu (PDIP), Agus Abdul Latief (PKS), Bambang Eko P (Demokrat), Abdul Aziz (PPP), dan beberapa nama lainnya.

Menurut sumber Jaringnews,  salah satu anggota DPRD Jateng yang juga anggota Pansus Perda RPJMD, mobil itu sudah didistribusikan awal Desember 2013 lalu, sebagai kompensasi pembahasan RAPBD Jateng 2014.

“Untuk pimpinan, diberikan Alphard dan Toyota Fortuner,” kata anggota tersebut.

Pembelian mobil dinas tersebut dimasukkan dalam APBD Jateng Perubahan 2013. Agar tidak mencolok, kemudian anggaran tersebut disebar ke 47 SKPD di lingkungan Pemerintah Propinsi Jawa Tengah.

“Tapi itu tidak seluruhnya lho. Ada SKPD yang benar-benar mengadakan pembelian mobil operasional. Biasanya yang di SKPD dianggarkan Rp 188,11 juta itu beneran. Sedangkan yang lebih itu bisa jadi titipan,” kata anggota DPRD tersebut.

Dalam dokumen APBD Jateng Perubahan 2013, yang terlihat mencolok ada anggaran pengadaan mobil dinas ada di BLH, Disbudpar, Setda dan DPPAD. Bahkan dalam mata anggaran DPPAD, untuk pengadaan 1 unit kendaraan roda 2 dianggarkan Rp 675,5 juta.

Tahap pertama ini, pihak eksekutif sudah mendistribusikan 26 unit Kijang Innova ke anggota DPRD Jateng. Tahap berikutnya, dianggarkan dalam APBD Jateng 2014.

Direktur Riset dan Kebijakan Publik The Jateng Institute, Sukarman SH menilai bahwa droping mobil dinas tersebut merupakan salah satu bentuk korupsi.

“Dalam aturannya, Dewan tidak diperkenankan mendapat mobil dinas.Tapi berdasarkan PP No 16/2009 sebagai penjabaran UU 27/2009 tentang Susduk DPR dan DPRD, untuk kelengkapan Dewan diperbolehkan atau disediakan sarana mobilitas termasuk kendaraan operasional itu,” kata Sukarman.

Menurutnya definisi kendaraan operasional adalah kendaraan yang biasa digunakan untuk kunjungan. Dalam hal DPRD Jateng sudah ada mobil L 300 dan Pregio.

“Jelas sekali ini pelanggaran terhadap UU. Bahkan KPK juga sudah menegaskan hal itu. Apalagi pengadaannya dititipkan di SKPD, sehingga tiap tahun ada anggaran pengadaan mobil dinas/operasional,” kata Sukarman.

Informasi yang berhasil dihimpun Jaringnews.com, saat distribusi Kijang Innova itu, semua anggota DPRD Jateng diberi pesan agar mobil tersebut tidak dibawa ke kantor.

“Yang pasti saat ini mobil tersebut masih menggunakan plat merah, dengan nomor diatas 3 digit,” kata sumber Jaringnews.com tersebut.

(Eds / Mys)

Sumber : http://jaringnews.com/politik-peristiwa/umum/54866/gubernur-langgar-uu-dprd-jateng-digelontor-kijang-innova

Iklan

22 Januari 2014 Posted by | SEPUTAR JAWA TENGAH - PROV. JATENG | Tinggalkan komentar

SBY: Korupsi Penyakit Dunia, Bukan Hanya Indonesia

KOMPAS.com – Rabu, 22 Januari 2014
KOMPAS/AGUS SUSANTOIlustrasi: Poster berisi kritikan terhadap koruptor yang ditempel oleh komunitas street art menolak korupsi di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Senin (10/12/2012).

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan, korupsi merupakan penyakit yang tak hanya dialami oleh negara berkembang seperti Indonesia. Bahkan, negara maju dan negara besar masih menghadapi persoalan korupsi.

“Korupsi ini penyakit dunia, bukan hanya Indonesia sebagaiemerging economy. Tapi bahkan negara maju dan negara besar masih menghadapi persoalan ini. Oleh karena itu, pencegahan menjadi lebih penting karena kalau uang sudah telanjur keluar, prosesnya panjang dan belum tentu kembali,” kata Presiden di Gedung BPK, Jakarta, Rabu (22/1/2014).

Oleh karena itu, Presiden mengapresiasi sistem e-audit yang dibentuk Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai “CCTV” guna meningkatkan kualitas akuntabilitas keuangan negara. Presiden menilai, sistem ini bermanfaat sebagai pencegahan terhadap penyelewengan dan penyalahgunaan aset dan keuangan negara.

Presiden menambahkan, korupsi dikarenakan tiga hal, yakni niat, kesempatan, serta sistem pengawasan dan aturan yang lemah. “Pengawasan yang efektif sebagaimana yang diperkenalkan dan dijalankan BPK. Ini menyangkut celah sistem. Mari kita perbaiki,” ujarnya.

Menurut SBY, pencegahan terhadap korupsi semakin penting ke depan. Pasalnya, ekonomi terus tumbuh sehingga penerimaan negara, APBN, dan APBD terus meningkat signifikan. Demikian pula dengan transfer dari pusat ke daerah.

SBY memaparkan, pada 2005, APBN Indonesia hanya sekitar Rp 400 triliun. Pada 2014, APBN sudah hampir mencapai Rp 2.000 triliun. Transfer pusat ke daerah juga naik signifikan menjadi Rp 600 triliun.

“Sehingga diperlukan pemeriksaan dan pengawasan yang lebih efektif dan obyektif. Harus beralih ke sistem yang diperkenalkan BPK. Insya Allah terbebas dari kekeliruan dan penyimpangan,” kata Ketua Umum DPP Partai Demokrat itu.

Sumber : http://nasional.kompas.com/read/2014/01/22/1235203/SBY.Korupsi.Penyakit.Dunia.Bukan.Hanya.Indonesia

22 Januari 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Desa Masih Gagap Susun Laporan Keuangan

HARIAN JOGJA.COM – Rabu, 22 Januari 2014

Harianjogja.com, BANTUL-Pemerintah desa ke depan akan lebih banyak menerima gelontoran dana dari pemerintah. Kondisi ini rawan terjadi penyalahgunaan anggaran bila perangkat desa tak memahami mekanisme pelaporan keuangan.

Ketua Komisi A DPRD yang membidangi masalah desa Agus Effendi mengatakan, tak lama lagi desa akan menerima anggaran ratusan juta bahkan miliaran dari pemerintah pusat. Sebab UU Desa yang baru disahkan mengamanahkan soal itu.

Masalahnya kata Gusef sapaan akrabnya, kebijakan itu tak sebanding dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia pamong desa dalam menggunakan dan mempertanggungjawabkan anggaran.

Ia menyontohkan, penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Bantul saja banyak bermasalah dan tak dapat diserap seluruhnya oleh desa lantaran pemerintah desa tak dapat membuat laporan keuangan yang benar dan tepat waktu.

“Kalau perangkat enggak disiapkan bagaimana caranya bikin laporan keuangan bisa jadi temuan,” kata Gusef Selasa (21/1/2014).

Karena itu pula tahun ini DPRD dan Pemkab Bantul menganggarkan dana sebesar Rp60 juta untuk biaya pelatihan penyusunan laporan keuangan yang akan diikuti perangkat desa terutama Kabag Keuangan di 75 desa di Bantul.

Sumber : http://www.harianjogja.com/baca/2014/01/22/desa-masih-gagap-susun-laporan-keuangan-484052

22 Januari 2014 Posted by | JOGJA RAYA | Tinggalkan komentar

Bantuan APBD Ditengarai Menyimpang

SUARA MERDEKA – Kamis, 23 Januari 2014

SEMARANG – Penganggaran pos bantuan keuangan pemerintah Provinsi Jawa Tengah kepada kabupaten/ kota diduga menyimpang. Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KP2 KKN) Jawa Tengah dan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) menengarai alokasi dana bantuan itu diberikan berdasar ”umpan”. Rabu (22/1), KP2KKN dan MAKI melaporkannya ke Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah.

”Laporannya belum masuk ke saya. Prinsipnya, setiap laporan jika datanya mendukung akan ditindaklanjuti,” kata Kepala Seksi Penerangan Hukum, Eko Suwarni Oknum yang duduk di DPRD Jawa Tengah diduga mendapat jatah 10 hingga 12 persen dari total bantuan keuangan yang cair.

Bantuan biasanya dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur daerah. Pemborong diduga kongkalikong dengan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) terkait, kepala daerah, bupati dan wali kota diduga membiarkan.

”Alurnya begini, pemborong kongkalikong dengan SKPD yang menangani pengadaan infrastruktur. Usulan dibuat dan diajukan ke Pemerintah Provinsi Jateng untuk mendapatkan bantuan. Usulan digodog eksekutif, lalu disahkan badan anggaran DPRD provinsi,” kata presidium MAKI Boyamin Saiman.

Titik Rawan

Proses pengesahan anggaran itulah yang menurut Boyamin menjadi titik rawan penyimpangan. ”Daerah yang memberi umpan besar, maka dapat bantuan keuangannya akan besar juga. Yang tidak kasih umpan ya tidak dapat,” ujar Boyamin. Umpan yang dimaksud berupa jatah uang untuk oknum anggota dewan. Bisa diberikan sebelum anggaran cair atau setelah cair. ”

Itu terjadi baik dalam APBD murni maupun perubahan. Selama lima tahun terakhir besaran jatah umpan itu 10 sampai 12 persen. Sampai pengesahan APBD murni 2014, naik sekitar 12,5 persen,” kata Boyamin. Anehnya, lanjut Boyamin, ada sejumlah anggaran untuk kegiatan pengadaan sarana dan prasarana di kabupaten/kota yang cair tanpa usulan.

”Yang ada usulannya dan penting justru tidak disetujui. Seperti usulan untuk Waduk Logung Kabupaten Kudus Rp 15 miliar pada anggaran perubahan tahun 2010. Waduk itu penting, terkait banjir.

Tapi tidak disetujui,” beber Boyamin. Pada anggaran perubahan tahun 2010 itu Kabupaten Kendal, Rembang, Tegal, Brebes, Cilacap, Wonosobo, Purworejo, Boyolali dan Salatiga tidak mengajukan usulan bantuan keuangan ke pemprov. Namun mendapat bantuan. (H89,J17-80)

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/cetak/2014/01/23/250158

22 Januari 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL, KP2KKN DALAM BERITA, SEPUTAR JAWA TENGAH - PROV. JATENG | Tinggalkan komentar

Gubernur-DPRD Jateng Dilaporkan ke Kejati

KEDAULATAN RAKYAT ONLINE – Kamis, 23 Januari 2014

Ganjar Parnowo
 

SEMARANG (KRjogja.com)– Ditetapkannya APBD Jateng 2014 oleh DPRD Jateng berbuntut dilaporkannya Gubernur dan DPRD Jateng ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jateng oleh dua ormas anti korupsi Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) dan Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Koruosi, kolusi, dan Nepotisme (KP2KKN) Jateng.Pengaduan ke Kejati dilakukan oleh Koordinator MAKI Boyamin dan Sekretaris KP2KKN Jateng Eko Haryanto Rabu (22/01/2014).

Pengaduan diterima oleh staf Kejati Jateng Sunarman. Boyamin dan Eko Haryanto minta kepada Kejati agar segera menindaklanjuti penganduannya tersebut agar bisa segera tuntas.

Kepada wartawan usai memasukan pengaduan ke Kejati Boyamin mengatakan, praktik korupsi yang terjadi di lingkungan Pemprov dan DPRD Jateng sudah sangat memprihatinkan. Dengan dali memberikan dana bantuan daerah, tetapi harus ada sejumlah uang yang harus disetor ke sejumlah anggota DPRD Jateng.

Jumlahnya juga cukup fantastis, karena DPRD mematok uang “senggekan” sebesar 12 persen dari nilai anggaran yang diberikan ke daerah-daerah. Uang “senggekan” tersebut ada yang diberikan sebelum anggaran disahkan, ada yang diberikan setelah anggaran disahkan, dan ada yang diberikan setelah anggaran diterima di daerah.

Menurut Boyamin yang didampingi Eko Haryanto, pemberian uang “senggekan” sebesar 12 persen dari nilai anggaran yang diberikan ke daerah tersebut melibatkan sejumlah kontraktor di daerah masing-masing. Biasanya jika suatru daerah menerima bantuan anggaran dari Pemprov Jateng dengan jumlah cukup besar, itu karena para kontraktornya bisa bekerjasama untuk menyediakan uang “senggekan” untuk diberikan kepada oknum anggota DPRD Jateng.

Bahkan untuk daerah yang lancar dalam memberikan uang “senggekan”, mesaki tidak mengajuklan proposal bantuan daerah, tetap saja akan dialokasikan oleh oknum DPRD Jateng dalam jumlah cukup besar. Seperti yang terjadi pada anggaran perubahan Jateng 2010. Meski Kendal tidak mengajukan proposal permohonan dana bantuan daerah, tetapi tetap dialokasikan sebesar Rp 47,808 miliar dengan judul kegiatan baru (Sarana dan Prasarana).

“Untuk daerah yang oleh DPRD Jateng dikenal “loma”, seperti Kendal, Demak, Jepara, Rembang dan beberapa daerah lain, meski tidak mengajukan proposal permohonan anggaran daerah, tetap saja oleh oknum Dewan dialokasikan dengan jumlah ayang cukup besar. Sedangkan daerah yang dikenal pelit, meski mengajukan bantuan anggaran daerah tetap saja dicoret, atau diberi sedikit,” tutur Boyamin.

MAKI dan KP2KKN juga melaporkan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo ke Kejati, karena Gubernur dianggap mengetahui praktik kotor oknum anggota DPRD Jateng tersebut dan melakukan pembiaran. Sikap Gubernur yang membiarkan praktik korupsi di lingkungan DPRD Jateng tersebut dianggap Gubernur turut membantu praktik korupsi di lingkungan DPRD Jateng, sehingga Gubernur juga turut dilaporkan ke Kejati. (Bdi)

Sumber : http://kr.co.id/read/202103/gubernur-dprd-jateng-diaporkan-ke-kejati.kr

22 Januari 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL, KP2KKN DALAM BERITA, SEPUTAR JAWA TENGAH - PROV. JATENG | Tinggalkan komentar

Dilaporkan MAKI ke Kejakti, Gubernur Jateng Sebut Biarkan Saja

SOLOPOS.COM – Kamis, 23 Januari 2014

Solopos.com, SEMARANG — Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo tidak mempermasalahkan dirinya dilaporkan ke Kejakti. Ini terkait dengan tudingan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI).

”Ya biarkan saja. Saya tidak melakukan itu,” kata dia ketika dihubungi Espos saat sedang memantau bencana banjir di Kudus dan Pati, Rabu (22/1/2014) malam.

Hanya saja, Ganjar mempertanyakan dasar laporan MAKI dan KP2KKN tersebut, karena dirinya tidak melakukan grativikasi, apalagi korupsi APBD.

”Kalau saya dianggap melakukan pembiayaran, karena saya tidak tahu adanya uang senggekan. Pada rapat koordinasi dengan bupati/walikota bebara waktu lalu sudah saya sampaikan,” beber dia.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) dan Komite Penyelidikan Pemberantasan Korupsi Kolusi, dan Nepotisme (KP2KKN) Jateng, melaporkan gubernur ke Kejaksaan Tinggi (Kejakti), Rabu (22/1).

Koordinator MAKI, Boyamin menyatakan Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo telah membiarkan terjadinya praktik korupsi APBD pada pos bantuan keuangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng pemerintah kepada kabupaten/kota.

Gubernur dituding membiarkan terjadinya praktik korupsi pada APBD Jateng perubahan 2013 dan APBD murni 2014. ”Gubernur selaku kepala daerah seharusnya mencegah tindak korupsi, bukan malah membiarkan,” katanya didampingi Sekretaris KP2KKN Jateng, Eko Haryanto kepada wartawan seusai menyerahkan laporan ke Kantor Kejakti Jateng, Jl. Pahlawan, Kota Semarang, Rabu (22/1).

Laporan diterima petugas Kejakti, Sunarman. Dalam laporan itu dilengkapi dengan bukti surat rekap bantuan keuangan Pemprov Jateng kepada pemerintah kabupaten/kota.

Sumber : http://www.soloposfm.com/2014/01/dilaporkan-maki-ke-kejakti-gubernur-jateng-sebut-biarkan-saja/

22 Januari 2014 Posted by | KP2KKN DALAM BERITA, SEPUTAR JAWA TENGAH - PROV. JATENG | Tinggalkan komentar

Terkait PAW Sunarwi – SK Ganjar Dibatalkan, Pemprov Ikuti Proses Hukum

SUARA MERDEKA.com – Rabu, 22 Januari 2014

SEMARANG, suaramerdeka.com – Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang mengeluarkan putusan sela yang membatalkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Jateng No:170/121/2013 tentang Peresmian Pengangkatan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Pati.

Atas putusan ini, pemprov menegaskan siap mengikuti proses hukum. Wakil Gubernur Heru Sudjatmoko menegaskan, pemprov harus realistis atas hasil putusan sela PTUN Semarang.

“Saya pikir itu namanya proses hukum, tapi proses hukum ini tidak berdiri sendiri dan berkaitan dengan poltik. Kami melihatnya dari sisi hukum dan politik,” tandas mantan Bupati Purbalingga saat ditemui di kantor Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB) Jateng, Jl Pamularsih, Semarang, Rabu (22/1).

Sebagaimana diketahui, tiga anggota DPRD Kabupaten Pati, Sunarwi, Irianto Budi Utomo, dan Mudasir menggugat ke PTUN atas SK Gubernur Ganjar Pranowo yang memberhentikan mereka dari anggota Dewan.

SK tersebut dinilai tidak sah karena tidak dilandasi usulan dari DPRD dan Bupati Pati. Heru pun tertawa saat ditanya Sunarwi cs yang sudah kembali ngantor di DPRD Pati.

“Hahaha itu problem kami, ini memang ada kesenjangan antara aturan satu dengan yang lain. Misalnya, ketika anggota Dewan dipahami sebagai wakil dari sebuah partai. Namun, setelah dikeluarkan dari partai, ternyata tidak serta merta bisa ditarik dari keanggotaan Dewan,” tandas Ketua DPD PDIP Jateng tersebut.

Seperti diberitakan sebelumnya, Nemerodi Gulo, pengacara Sunarwi cs membenarkan pembatalan SK gubernur. Putusan ini berarti kliennya bisa kembali melaksanakan tugas sebagai anggota legislatif dan sah pula menerima hak-haknya.

Dia juga meminta kliennya tak lagi diusik permasalahan PAW agar dapat lebih konsentrasi menjalan tugas-tugasnya di lembaga tersebut. Apalagi, Sunarwi di DPRD menjabat sebagai ketua, Irianto Budi Utomo Ketua Komisi III, dan Mudasir Ketua Komisi II.

( Royce Wijaya / CN33 / SMNetwork )

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/news/2014/01/22/188121

22 Januari 2014 Posted by | PATI | Tinggalkan komentar

MAKI: Kekalahan Ganjar Baru TKO

SUARA MERDEKA.com – Rabu, 22 Januari 2014

SEMARANG, suaramerdeka.com – Koordinator Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menegaskan, surat keputusan (SK) Gubernur Ganjar Pranowo tentang Peresmian Pengangkatan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Pati semestinya tidak usah dibuat.

Sebab, ini tidak prosedural, tanpa mekanisme dari KPU, DPRD Pati, serta pengantar dari bupati. Ia menyarankan Ganjar agar segera mencabut SK tersebut agar PTUN tidak perlu memutuskan kekalahan gubernur lagi.

“Ini kekalahan kecil, yang ahli pemerintahan mestinya menyadari itu dan segera mencabut SK gubernur. Kekalahan Ganjar baru TKO, belum KO,” katanya, Rabu (22/1).

Gubernur dinilai tidak perlu menunggu hingga keputusan akhir. Jika Sunarwi kalah pun masih memiliki hak untuk banding, sedangkan proses waktunya bisa enam bulan.

Selanjutnya, jika masih kalah punya hak Kasasi, ini juga minimal enam bulan.

“Kalau toh gubernur sampai menang, SK itu juga tidak pernah bisa dijalankan dan tidak ada gunanya. Jadi hanya akan berfungsi sebagai kertas yang digunakan bungkus kacang gorena. Ini karena jabatan Sunarwi sendiri masih kurang delapan bulan,” jelasnya.

Sebelumnya, tiga anggota DPRD Kabupaten Pati, Sunarwi, Irianto Budi Utomo, dan Mudasir menggugat ke PTUN atas SK Gubernur Ganjar Pranowo yang memberhentikan mereka dari anggota Dewan.

SK ini dinilai cacat hukum. Menurut dia, Ganjar sebelumnya pernah menjadi DPR dan menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi II. Karenanya, gubernur seharusnya tahu persis pokok permasalahan sebelum mengeluarkan SK tersebut.

“Bagaimana waktu pak Effendi Choiri dan Lily Wahid yang dipecat dari PKB tapi tidak bisa diberhentikan dari DPR. Waktu itu mereka menggugat perdata, bahkan sampai dua ronde. Hingga akhirnya keduanya keluar partai dan baru bisa mengundurkan diri dari DPR,” tandasnya.

Pihaknya menilai jabatan gubernur harus dihormati sehingga jangan sampai membuat tindakan yang bisa menjadi bumerang.

“Jangan kemudian beranggapan kalah merupakan hal biasa. Ini jabatan gubernur yang harus dihormati,” tandasnya.

Sebelumnya, Wakil Gubernur Heru Sudjatmoko menegaskan, siap mengikuti proses hukum atas putusan sela PTUN Semarang.

( Royce Wijaya / CN37 / SMNetwork )

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/news/2014/01/22/188182

22 Januari 2014 Posted by | PATI | Tinggalkan komentar

Pengangkatan Komut Bank Jateng Disorot

SUARA MERDEKA.com – Rabu, 22 Januari 2014

SEMARANG, suaramerdeka.com – Pengangkatan Sri Puryono menjadi Komisaris Utama (Komut) Bank Jateng menjadi sorotan. Sebab, kedudukannya kini hanya sebagai Pelaksana tugas (Plt) Sekda Jateng.

Koordinator Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menilai Komut Bank Jateng yang seharusnya dipilih ialah sekda definitif dengan jabatan eselon I.

Saat ini, Sri Puryono merupakan pejabat eselon II yang berkedudukan sebagai Asisten II Setda Jateng.

“Dengan jabatannya sebagai Plt Sekda Jateng, pada posisi strategis tidak akan mampu mengkoordinasikan sekda se-Jateng dalam upaya menambahkan modal dan bagi-bagi deviden (pembagian laba kepada pemegang saham-red). Kebijakan pengangkatan Komisaris Utama ini sama halnya mendorong Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri-red) untuk menjadikan pak Sri Puryono menjadi Sekda Jateng,” tandasnya di Semarang, Rabu (22/1).

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Sri Puryono ditetapkan sebagai Komut Bank Jateng dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) di kantor Bank Jateng, Jl Pemuda, Semarang pada 30 Desember 2013.

RUPSLB yang dihadiri sejumlah bupati/ wali kota pemegang saham ini juga menetapkan Supriyanto sebagai Direktur Utama Bank Jateng.

Ditetapkan pula Radjim sebagai Direktur Umum, Agung Siswanto sebagai Direktur Pemasaran, Rohadi Widayanto sebagai Direktur Kepatuhan, dan Bambang Widyanto sebagai Direktur Operasional.

Boyamin menegaskan, Komut Bank Jateng dulu memang dijabat gubernur, ini terjadi di era Gubernur Mardiyanto. Zaman Gubernur Bibit Waluyo sudah tidak lagi menjabat sebagai Komut.

Ini sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 10/ 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur, di mana pejabat negara tidak diperkenankan seabgai komisaris utama BUMN/ BUMD.

Mereka ini ialah presiden, menteri, gubernur, dan bupati/ wali kota. Pada kementerian, pihaknya menjelaskan, kedudukan komisaris utama BUMN dijabat Direktur Jenderal (Dirjen).

Karenanya, komisaris utama pada Bank Jateng adalah sekda, termasuk juga di kabupaten/ kota yang menjabat komisaris.

“Di Provinsi Jateng itu bukan sekda, tapi Plt sekda. Itu berarti tidak berhak sebagai komisaris utama, dia hanya boleh sebagai komisaris biasa,” jelasnya.

Menurut dia, gaji Komut Bank Jateng itu 80 persen dari direktur utama.

“Kalau gaji direktur utama Rp 80 juta, gaji Komut Rp 60 juta. Adapun, gaji komisaris Bank Jateng antara 30 hingga 50 persen dari gaji direktur utama,” ungkapnya.

Saat hendak dikonfirmasi di kantornya, Sri Puryono tidak berada di tempat karena sedang rapat di pemprov sampai sore hari. Namun, mantan Kepala Dinas Kehutanan Jateng ini tidak berkenan untuk mengklarifikasi dan meminta wartawan menanyakannya ke Bank Indonesia (BI-red).

“Silakan tanya ke BI (Bank Indonesia-red) ya mas. Nuwun,” jelasnya.

( Royce Wijaya / CN37 / SMNetwork )

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/news/2014/01/22/188180

22 Januari 2014 Posted by | SEPUTAR JAWA TENGAH - PROV. JATENG | Tinggalkan komentar

PR II Unsoed jadi tersangka korupsi laboratorium Nazarudin

MERDEKA.COM – Rabu, 22 Januari 2014

 

PR II Unsoed jadi tersangka korupsi laboratorium Nazarudin

Unsoed. ©2013 Merdeka.com

Merdeka.com – Kasus dugaan korupsi yang melibatkan mantan Bendum Partai Demokrat Nazaruddin menyasar Pembantu Rektor II Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto, Eko Haryanto. Eko ditetapkan sebagai tersangka kasus pengadaan alat laboratorium riset Unsoed oleh Polda Jawa Tengah.

Selain Eko Haryanto, Polda Jawa Tengah juga sudah menetapkan dua tersangka lainnya yang merupakan pegawai Unsoed. Mereka yang ditetapkan menjadi tersangka berinisial AS dan Bds. Dari informasi yang dihimpun, dua inisial terakhir diketahui bernama Ari Sadewo dan Bondansari.

Namun Eko Haryanto mengaku belum mendapat surat penetapan dari pihak kepolisian. Bahkan, saat dikonfirmasi, Eko mengaku masih bekerja seperti biasa. Ia mengakui sudah beberapa kali pernah diperiksa di Polda Jateng dalam kasus pengadaan alat laboratorium.

“Sampai sekarang, saya sendiri belum menerima panggilan dari Polda Jateng. Saya memang sudah pernah diperiksa lebih dari dua kali di Polda, namun waktu itu statusnya masih sebagai saksi. Sementara ini saya tetap bekerja biasa di Kampus Unsoed,” kata Eko Haryanto, Rabu (22/1).

Sementara itu, anggota tim advokasi Unsoed, Hibnu Nugroho mengatakan saat ini pihaknya sudah siap untuk membantu dalam kasus ini. “Kami memang sudah ditugaskan untuk membantu advokasi dalam kasus-kasus yang terhubung dengan Unsoed. Saat ini kami siap jika akan diproses melalui jalur hukum,” ujarnya.

Menurut keterangan Kepala Bidang Humas Polda Jawa Tengah, Komisaris Besar Alloysius Liliek Darmanto, kerugian negara akibat dugaan kasus tersebut mencapai Rp 10 miliar.

“Saat ini kami masih melakukan penyelidikan dan mendalami kasus ini. Kemungkinan akan memanggil saksi yang mengerti tentang ini dan juga kemungkinan jumlah tersangka akan bisa bertambah, jika melewati tahap pendalaman kasus,” ujarnya.

Kasus ini merupakan rentetan dari proyek pengadaan yang digarap salah satu anak perusahaan Nazarudin di beberapa universitas. Saat Nazarudin ditahan pada Tahun 2010, proyek pengadaan alat laboratorium mulai terkuak satu per satu termasuk di Unsoed.

Sumber : http://www.merdeka.com/peristiwa/pr-ii-unsoed-jadi-tersangka-korupsi-laboratorium-nazarudin.html

22 Januari 2014 Posted by | BANYUMAS - PURWOKERTO | Tinggalkan komentar

%d blogger menyukai ini: