KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Korupsi & Efektivitas Pemerintahan

Koran SINDO, Senin,  30 Desember 2013
Korupsi & efektivitas pemerintahan

BAMBANG SOESATYO

BANYAK kursi dalam gerbong kepala daerah (KDH) dan wakil kepala daerah (WKDH) sering berganti penumpang di tengah jalan. Jumlah KDH dan WKDH yang bermasalah dengan hukum terus bertambah.

Fakta ini mengindikasikan dua kecenderungan yang meresahkan; tak hanya menggambarkan maraknya korupsi di daerah, tetapi juga merefleksikan turunnya efektivitas pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Wakil Presiden Boediono. Kurang lebih 10 bulan ke depan sejak Desember 2013 ini, tepatnya Oktober 2014, Kabinet Indonesia Bersatu-II bakal demisioner.

Dalam rentang waktu yang relatif pendek itu, tak banyak yang bisa diperbuat SBY-Boediono untuk memperbaiki efektivitas pemerintahan. Soalnya, fokus kedua pemimpin pun terpecah karena terus didera isu mega skandal Bank Century dan kasus korupsi lain yang diduga melibatkan keluarga Presiden. Berita tentang langkah Presiden menunjuk pengacara khusus untuk melindungi keluarganya dari fitnah sudah cukup menggambarkan gejolak batin Presiden saat ini.

Kasus suap impor daging sapi, kasus Hambalang, dan kasus suap mantan kepala SKK Migas jelas membuat Presiden tidak nyaman. Bunda Putri dan Sengman Tjahya “menjual” kedekatan mereka dengan Presiden dan keluarga untuk mendapatkan tambahan kuota impor daging sapi. Sedangkan saksi untuk kasus Hambalang dan kasus suap SKK Migas menyebutnyebut nama anak Presiden.

Citra ibu negara pun sempat terganggu oleh pemberitaan yang bersumber dari kebocoran dokumen hasil penyadapan intelijen Australia yang diperoleh Wikileaks. Lalu, entah bagaimana SBY menyikapi keterangan pers Wapres Boediono soal gelembung dana talangan Bank Century yang tak jelas pertanggungjawabannya itu.

Dengan menunjuk Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebagai penanggung jawab gelembung dana talangan, sama artinya Boediono menarik SBY ke dalam pusaran kasus Bank Century karena LPS bertanggung jawab kepada Presiden. Sayang, publik seperti menunggu godot karena Presiden tak kunjung merespons masalah ini. Curiga publik pun menguat sebab luar biasa aneh jika administrasi pemerintahan SBY Boediono tak berani dan tak mampu menyuarakan pertanggungjawaban mereka atas penggunaan dana LPS itu.

Karena itu, dalam rentang waktu sisa pengabdian mereka yang 10 bulan itu jelas bahwa kedua pemimpin akan terus diganggu masalah ini. Tim Pengawas (Timwas) DPR untuk kasus Bank Century akan terus menuntut pertanggungjawaban itu. DPR berpendirian bahwa kasus ini harus dituntaskan agar tidak menjadi preseden.

Sekarang dan kemudian hari para pemimpin harus menyadari bahwa kekuasaan tak boleh dilaksanakan semenamena. Setiap pemimpin publik boleh merumuskan dan menetapkan kebijakan sesuai wewenang yang melekat kepadanya, tetapi kebijakan itu tetap harus bisa dipertanggungjawabkan kepada rakyat dengan parameter yang jelas dan masuk akal serta minus rekayasa.

Boediono boleh saja menolak memenuhi panggilan Timwas DPR. Tetapi, bisa dipastikan bahwa proses untuk mempersoalkan kasus ini tidak berhenti pada penolakan Boediono. Saat dana talangan Century dicairkan, dia menjabat gubernur Bank Indonesia dan anggota Komite Stabilisasi Sistem Keuangan (KSSK). Dengan dua jabatan itu, dia otomatis tidak bisa cuci tangan begitu saja dari kasus gelembung dana talangan.

Argumentasinya sederhana: LPS melaksanakan mandat KSSK. Sebagai anggota KSSK, Boediono harus ikut bertanggung jawab jika terjadi gelembung dana talangan. Kalau pada level pemerintahan pusat marak dengan berita berbau korupsi dan manipulasi, kecenderungan yang sama juga terjadi di tingkat daerah.

September 2013 pejabat pada Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengungkapkan bahwa jumlah pejabat pada level pimpinan daerah yang bermasalah dengan hukum sudah mencapai 304 pejabat. Ini bukan jumlah yang kecil. Kecenderungannya terus bertambah karena pada Mei 2013 baru berjumlah 291 pejabat yang bermasalah.

Autopilot
Pejabat daerah yang bermasalah dengan hukum meliputi 21 gubernur, 7 wakil gubernur, 156 bupati, 46 wakil bupati, 41 wali kota, dan 20 wakil wali kota. Dengan penahanan gubernur Banten oleh KPK, berarti sudah 22 gubernur yang bermasalah dengan hukum. Sementara dari Nusa Tenggara Timur diberitakan bahwa wali kota Kupang periode 2007-2012 ditahan oleh kejaksaan setempat karena diduga terlibat korupsi dalam proyek pendidikan.

Di Jawa Tengah, Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KP2KKN) setempat mencatat setidaknya empat bupati (aktif), seorang wali kota, dan seorang wakil bupati harus berurusan dengan penegak hukum karena diduga terlibat kasus korupsi. Di provinsi ini lima mantan bupati dan dua mantan wali kota juga bernasib sama. Kalau semua kasus terungkap, korupsi di daerah pun tak kalah maraknya dengan di pusat.

Banyak pejabat daerah lebih berani melakukan tindak pidana korupsi karena pejabat pemerintah pusat di Jakarta memberikan contoh perilaku korup itu. Kecenderungan ini marak karena pejabat daerah “harus” memberi upeti kepada pejabat di pusat agar proyek yang dibutuhkan daerahnya bisa lolos dalam pembahasan anggaran di Jakarta. Itu sebabnya, pejabat daerah—atau utusan mereka—harus terbang ke Jakarta untuk melakukan lobi sambil memberi upeti.

Praktik wajib memberi upeti kepada oknum di pusat ini menjadi semacam pembelajaran bagi pejabat di daerah. Melihat bahwa pejabat di pusat begitu leluasa melakukan korupsi, pejabat di daerah pun mencari caranya sendiri untuk bisa memanipulasi anggaran daerahnya. Dengan ratusan pimpinan daerah harus meninggalkan ruang kerjanya untuk menjalani proses hukum, apakah pemerintahan bisa berjalan efektif?

Omong kosong kalau ada klaim bahwa pemerintahan berjalan normal. Manajemen pemerintahan akan mengalami guncangan hebat jika kepala pemerintahannya berstatus tersangka, apalagi ditahan. Sekalipun ada WKDH, tetap saja butuh waktu tidak sedikit untuk melakukan konsolidasi memulihkan pemerintahan. Kalau terjadi pergantian karena diangkat pejabat KDH yang baru, proses memulihkan pemerintahan tidak selalu berjalan mulus.

Pejabat baru pasti ingin bersih-bersih dulu dengan cara menunjuk orang-orang kepercayaan baru. Prinsip otonomi daerah bahkan sering membuat persoalan menjadi bertambah rumit. Pemerintah pusat cenderung lambat bertindak atau merespons masalah dengan alasan otonomi daerah. Kelambanan ini justru sering mengeskalasi persoalan di daerah. Kalau persoalannya tereskalasi, bagaimana mungkin pemerintahan bisa berjalan normal?

Menyoroti persoalan yang membelenggu pemerintahan di sejumlah daerah tidak berarti pemerintah pusat boleh lepas tangan karena alasan otonomi tadi. Peran pemerintah pusat itu komprehensif sehingga juga harus bertanggung jawab mewujudkan stabilitas dan kualitas pemerintahan daerah.

Akhirnya, karena kecenderungan di pusat dan puluhan daerah hampir sama, tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa efektivitas pemerintahan SBY-Boediono terus menurun. Ini sudah menjadi persepsi publik sehingga memunculkan guyonan tentang Indonesia sebagai negara autopilot alias negeri tanpa pemimpin.

Guyonan ini ingin memberi pesan kepada pemerintah bahwa negara dan rakyat bisa mengatasi persoalannya sendiri tanpa kepemimpinan atau peran pemerintah. Negeri ini telah terkecoh oleh pencitraan.

BAMBANG SOESATYO
Anggota DPR RI/Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia

Sumber : http://metro.sindonews.com/read/2013/12/30/18/821822/korupsi-efektivitas-pemerintahan
(nfl)

5 Januari 2014 Posted by | ARTIKEL | Tinggalkan komentar

Artidjo: Saya Ingin Hukum Mati Koruptor, Tapi…..

KORUPTOR INDONESIA.CO.ID – Kamis, 02 Januari 2014

20131122_Artidjo[JAKARTA-KIC] Hakim Mahkamah Agung, Artidjo Alkostar, berkeinginan untuk memvonis mati seorang koruptor. Masalahnya, belum ada terdakwa koruptor yang kesalahannya dapat diganjar hukuman mati. “Bahkan, tidak ada yang mendekati,” kata dia ketika ditemui Tempo di kantornya akhir Desember lalu.

Masalah lainnya, menurut Artidjo, yakni konstruksi hukum di Indonesia tidak pas. Khususnya konstruksi hukum yang menyangkut pasal korupsi. “Dibuatnya setengah hati,” ujar pria asal Situbondo, Jawa Timur, itu.

Artidjo mengatakan, klausul hukuman mati seorang koruptor dihubungkan dengan faktor lain di luar hukum. Faktor bencana alam misalnya. Koruptor, menurut dia, baru bisa diganjar hukuman mati jika mengkorupsi anggaran penanggulangan bencana alam. “Lha, itu kan jarang. Konstruksi hukumnya salah,” ucap dia.  (Baca: Artidjo Hakim ‘Killer’ Bagi Koruptor)

Dia mencontohkan konstruksi hukum di negara Cina. Di Negara Tirai Bambu tersebut, kata Artidjo, konstruksi dan batasan hukumnya jelas. Misalnya, hukuman mati bagi orang yang korupsi Rp 50 miliar. “Jika jelas begitu, hukuman mati akan tercipta. Di Indonesia?”

Pria yang juga aktif sebagai pengajar di Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, ini menyarankan agar konstruksi hukum terkait korupsi diamandemen. Namun, Artidjo ragu perihal amandemen tersebut. “Apakah berani, jika pembuat amandemen masih takut jika suatu saat kena?”

Artidjo dikenal sebagai pribadi yang hangat dan ramah. Sebagai hakim agung, reputasinya begitu horor. Ia seolah menjadi malaikat Izrail bagi para penjahat. Contohnya, terpidana korupsi Angelina Sondakh yang ditambah hukumannya dari 4 tahun 6 bulan menjadi 12 tahun penjara dan hukuman denda Rp 500 juta, plus pidana tambahan uang pengganti Rp 12,58 miliar dan US $ 2,35 juta.(Tempo.co.id)

Sumber : http://koruptorindonesia.co.id/artidjo-saya-ingin-hukum-mati-koruptor-tapi/

5 Januari 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Anggota Dewan Masih Cueki Rapat Paripurna

KORAN SINDO – Minggu, 05 Januari 2014

SEMARANG– Tingkat kedisiplinan anggota DPRD Jawa Tengah pada 2013 dinilai cukup rendah. Mereka sering kali tidak hadir dalam rapat paripurna tanpa keterangan yang jelas.

Badan Kehormatan (BK) Dewan didesak lebih tegas menindak para wakil rakyat, apalagi memasuki tahun politik ini. Ketidakdisiplinan anggota DRPD Jateng dapat dilihat dari data yang dirilis oleh Komite Penyelidikan Pemberantasan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KP2KKN) Jawa Tengah kemarin. Data ini dihimpun dari presensi anggota Dewan yang direkap oleh Sekretariat DPRD selama penyelenggaraan rapat paripurna dari mulai Januari hingga September 2013.

“Selama sembilan bulan itu DPRD Jateng menggelar rapat paripurna sebanyak 36 kali,” kata pegiat KP2KKN Jateng Hadi Indrawan Ketaren. Dari data tersebut terungkap bahwa anggota Dewan yang tidak hadir rapat rata-rata 13,35% per bulan. Berdasarkan perhitungannya, ketidakhadiran paling banyak pada Maret, Mei, Juni, dan Juli dengan angka ketidakhadiran rata-rata mencapai 19%. Sementara bulan- bulan lainnya sekitar 7% dan 11%. Jika dilihat per komisi, anggota Dewan di Komisi E diketahui lebih banyak yang tidak hadir rapat dibanding komisi lain.

Rinciannya, ketidakhadiran Komisi E mencapai 19%, Komisi C (17,22%), Komisi A (11,33%), Komisi D (9,88%), dan Komisi B (9,33%). Menurut Hadi, perilaku tidak disiplin anggota DPRD semestinya tidak terjadi karena mereka telah mendapatkan penghasilan sangat besar dari jabatannya. Selain gaji, ada 10 tunjangan lain, seperti uang representasi, uang paket, tunjangan keluarga, tunjangan beras, tunjangan jabatan, serta tunjangan alat kelengkapan Dewan. “Sangat memprihatinkan. Gaji dan tunjangan Dewan sangat besar, tapi malas menghadiri sidang paripurna,” tandasnya.

Keberadaan BK semestinya bisa meminimalisasi ketidakdisiplinan anggota Dewan. Lembaga ini berhak memberikan sanksi tegas kepada para wakil rakyat yang melanggar tata tertib dan kode etik DPRD. Sayang, keberadaan BK seakan tidak berguna. BK tidak berani menindak tegas anggota Dewan yang notabene adalah teman-teman separtai sendiri. “Kami mengusulkan 11 anggota BK seharusnya jangan diisi perwakilan fraksi semua,” ucap Hadi.

Hadi mengusulkan anggota BK dari internal Dewan cukup empat orang, sementara sisanya dari kalangan independen, baik akademisi, aktivis, tokoh masyarakat, atau tokoh agama. “Jika formasinya demikian, penegakan kode etik dan sanksi bagi anggota DPRD dapat ditegakkan tanpa terkooptasi oleh kepentingan politik praktis pragmatis,” tandasnya. Dikonfirmasi mengenai data tersebut, Wakil Ketua BK DPRD Jateng Wahyudin Noor Aly mengaku kesulitan memberi sanksi karena tata tertib Dewan sangat longgar.

Sanksi hanya bisa dijatuhkan ketika seorang anggota Dewan tidak ikut rapat paripurna enam kali berturut- turut yang dibuktikan dalam daftar presensi. “Tata tertibnya longgar, jadinya rapat paripurna seperti bukan kewajiban,” ucapnya. amin fauzi

Sumber : http://www.koran-sindo.com/node/356301

5 Januari 2014 Posted by | KP2KKN DALAM BERITA, SEPUTAR JAWA TENGAH - PROV. JATENG | Tinggalkan komentar

Sumbangan Dana Kampanye Parpol Rp 4,3 Miliar

SUARA MERDEKA – Kamis, 02 Januari 2014

GROBOGAN – Sebanyak 12 partai politik di Kabupaten Grobogan telah melaporkan sumbangan dana kampanye yang diterima per 11 Januari-27 Desember 2013. Nominalnya cukup besar, yakni Rp 4.342.825.000.

Dari jumlah itu, Partai Bulan Bintang (PBB) menduduki peringkat pertama dengan jumlah Rp 874.­000.000. Disusul Partai Demokrat Rp 800.530.000 dan PAN Rp 710.000.000. PDI Perjuangan yang saat ini menjadi pemilik kursi terbanyak di DPRD Grobogan berada di urutan ke empat dengan Rp 491.185.000, diikuti PKB dengan Rp 416.650.000.

”Semua caleg dan parpol telah memberikan data sesuai dengan waktu yang ditentukan. Berupa sumbangan barang, uang maupun jasa. Total caleg yang ada di semua Dapil Kabupaten Grobogan ada 490 orang,” kata Ketua KPU Grobogan Afrosin Arif, Rabu (1/1).

Untuk urutan selanjutnya ada Hanura dengan Rp 315.625.000, Gerindra Rp 298.725.000, PKS Rp 200.600.000, Golkar Rp 134.310.­000, Nasdem Rp  69.750.000, PPP Rp 25.000.000, dan PKPI menjadi yang paling buncit dengan Rp 6.450.000.

”Sama seperti daerah lain, sumbangan dana caleg Nasdem nol rupiah. Semua berasal dari kas partai.”

Terpisah Wakil Ketua DPD II Golkar Grobogan, Wasono Nugroho tidak mepermasalahkan kecilnya nominal sumbangan dana kampanye partai bergambar pohon beringin tersebut. Alasannya, saat ini masih tahap pertama pelaporan sehingga wajar nominalnya masih sedikit. Terlebih lagi, aktivitas caleg juga belum banyak sehingga kebutuhan dana juga terbilang kecil.

”Apalagi dengan sistem pemasangan baliho seperti ini (satu dapil satu baliho pengumuman) maka caleg tidak perlu keluar uang terlalu banyak untuk keperluan baliho,” kata Wasono.

Namun saat ditanya berapa uang yang sudah dikeluarkan untuk keperluan nyaleg dan kampanye pemilu tahun depan, Wasono enggan menjawab. ”Hanya sedikit. Karena kebutuhan material (spanduk dan baliho) juga sedikit,” kilahnya. (H81-64)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2014/01/02/248058/Sumbangan-Dana-Kampanye-Parpol-Rp-43-Miliar

5 Januari 2014 Posted by | GROBOGAN | Tinggalkan komentar

Kades Mlilir Masuk Bui

SUARA MERDEKA – Kamis, 02 Januari 2014

  • Kasus Proposal Fiktif Rp 85 Juta

UNGARAN – Setelah menetapkan Kepala Desa (Kades) Popongan, Kecamatan Bringin Kabupaten Semarang, Muhsinin, sebagai tersangka kasus raskin, selang sehari Polres Semarang kembali menetapkan Kades Mlilir, Bandungan, Samsul Khaeri (45), sebagai tersangka dugaan korupsi Dana Bantuan Desa Berkembang 2011.

Kapolres Semarang, AKBP Augustinus Berlianto Pangaribuan menuturkan, ditetapkannya kades Mlilir sebagai tersangka merupakan kelanjutan dari laporan masyarakat.

”Dia diduga telah membuat proposal fiktif, ada dana bantuan sekitar Rp 85 juta yang tidak disalurkan tetapi justru digunakan untuk kepentingan yang lain,” kata Kapolres, Rabu (1/1).

Mengembalikan

Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, lanjutnya, yang bersangkutan diketahui sudah mengembalikan uang senilai Rp 67,5 juta. Namun pihaknya tetap melanjutkan proses hukum karena bila merujuk Pasal 4 UU RI 1999, pengembalian kerugian negara tidak menghapus pidana pelaku.

”Meski sudah dikembalikan uangnya tetap kami proses sesuai ketentuan yang berlaku,” tandasnya.

Kepada polisi, Samsul membantah bila uang yang diduga dikorupsi digunakan untuk kepentingan pribadi. Uang tersebut, dipergunakan untuk kepentingan desa. Di anta­ranya untuk membangun balai desa, jalan, dan sebagian digunakan untuk merti desa.

”Rp 42 juta untuk membangun balai desa, Rp 5 juta untuk alokasi pekerja, dan Rp 10 juta acara merti desa. Jadi, bukan untuk pribadi saya,” tuturnya. (H86-64)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2014/01/02/248064/Kades-Mlilir-Masuk-Bui

5 Januari 2014 Posted by | UNGARAN - KAB. SEMARANG | Tinggalkan komentar

Tiga Kasus Korupsi Naik ke Penyidikan

SUARA MERDEKA – Kamis, 02 Januari 2014

  • Kejari Kantongi Calon Tersangka

DEMAK – Kejaksaan Negeri (Kejari) Demak akan meningkatkan pemeriksaan tiga kasus dugaan korupsi ke penyidikan, pada awal tahun ini. Sejumlah nama calon tersangka pun sudah dikantongi.

Kajari Demak Zairida melalui Kasi Pidsus Dafit Supriyanto me­ngatakan, ketiga kasus yang akan diterbitkan surat perintah penyidikan (sprindik) ini meliputi kasus dugaan korupsi Dana Pengembangan In­frastruktur Daerah (DPID) di Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Tahun Anggaran 2011, pemotongan dana bantuan bedah rumah program Kemenpera, dan dugaan korupsi revitalisasi kawasan kumuh di dua desa di wilayah Kecamatan We­dung. ”Sprindik segera dikeluarkan karena nama-nama calon tersangka sudah kami kantongi,” katanya.

Dijelaskannya, pihak Kejaksaan te­lah mengambil tiga sampel desa yang mendapat sasaran penerima DPID. Pada sampel desa itu ditemukan penyimpangan realisasi pro­yek fisik hingga 50 persen. Total anggaran yang disalurkan DKP ini mencapai Rp 10 miliar. Hasil penyelidikan sudah diekpos ke Kejak­saanTinggi dan mendapat persetujuan agar kasus dinaikkan ke penyidikan.

Selanjutnya, kasus dugaan penyimpangan program bedah rumah ditemukan potongan berkisar Rp 300 ribu-Rp 800 ribu di salah satu desa penerima bantuan. Bahkan program tahap II, yang semestinya disalurkan sebesar Rp 3l juta, ternyata tidak dibayarkan.

Adapun pada kasus dugaan korupsi program revitalisasi kawas­an kumuh di Desa Babalan dan Desa Wedung, Kecamatan Wedung akan dilakukan penghitungan kerugian negara oleh BPKP. ”Sesuai hitungan penyelidikan kami perkirakan anggaran  penyimpangan program ini diperkirakan lebih dari Rp 500 juta,” tukasnya. (J9-64)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2014/01/02/248071/Tiga-Kasus-Korupsi-Naik-ke-Penyidikan

5 Januari 2014 Posted by | DEMAK | Tinggalkan komentar

Pegawai Negeri Diduga Calo CPNS

SUARA MERDEKA – Kamis, 02 Januari 2014

SEMARANG – Penipuan dengan modus menjanjikan seseorang menjadi pegawai negeri sipil (PNS) marak kembali. Dua orang secara terpisah melaporkan dugaan penipuan yang dialaminya kepada polisi.

SAN (50), warga Semarang Barat dan RM (45), warga Jangli, Candisari, Semarang dilaporkan atas dugaan penipuan. SAN kepada korban mengaku bekerja sebagai pegawai di sebuah institusi penegak hukum di Semarang. Dia membawa kabur uang Rp 140 juta milik Soekatman (73), warga Jalan Bangau, Semarang.

Soekatman mengatakan, uang ratusan juta rupiah itu diberikan kepada SAN agar sang cucu bisa menjadi PNS seperti yang dijanjikan. ”Akhir 2012 lalu, dia (terlapor-red) datang ke rumahnya dan bercerita kalau bisa memasukan menjadi PNS,” ungkapnya, di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polrestabes Semarnag, Rabu (1/1).

Peluang itu dimanfaatkan Soekatman. Saat itu juga dia meminta terlapor untuk memasukan sang cucu sebagai CPNS seperti yang ditawarkan. ”Dia (terlapor-red) memberikan saya beberapa syarat, termasuk meminta uang Rp 140 juta,” ujarnya.

Kepada korban, terlapor ber­alasan uang ratusan juta itu digunakan sebagai pelicin dan pengganti administrasi. ”Saya setuju dan uang Rp 140 juta saya serahkan bebeberapa hari setelah dia main ke rumah,” jelasnya.

Uang telah diserahkan, namun janji untuk memasukan sang cucu sebagai PNS tak kunjung dikabulkan. Hingga korban sudah tidak sabar dan memutuskan untuk menyeret SAN ke ranah hukum. ”Sebelumnya saya sering tanya, tapi jawabannya hanya sabar ya pak, sabar dulu. Sampai sekarang tidak ada bukti,” ungkapnya.

Kantongi Identitas

Korban lain, DN (34), warga Sukorejo Gajahmungkur juga melaporkan kasus sama. Dia tertipu oleh RM (45), seorang PNS di lingkungan Pemprov Jateng yang menjanjikan anggota keluarganya menjadi PNS. Awalnya RM meminta Rp 200 juta, tetapi disanggupi oleh DN Rp 50 juta. Setelah uang diberikan pada 9 September 2013, hingga kini tak jelas kabarnya.

DN mencoba menemui terlapor dan meminta kembali. Dalam perjanjian tertulis, terlapor menyatakan akan mengembalikan uang tersebut jika korban gagal masuk. ”Karena tidak ada jawaban, saya anggap gagal jadi uang saya minta kembali,” ujar DN.

Kasat Reskrim Polrestabes Semarang, AKBP Wika Hardianto SH SIK mengatakan, laporan penipuan itu sudah dalam proses penyelidikan pihaknya. Dia mengatakan, segera mungkin terlapor akan dipanggil dan dimintai keterangan. ”Ini sudah masuk ke ranah pidana dan harus ditindaklanjuti,” ungkapnya.

Sementara itu, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo menyikapi serius laporan dugaan penipuan CPNS di Polrestabes Semarang. Jika terbukti bersalah, terlapor akan menjadi PNS pertama yang ”disembelih” Ganjar.

Ganjar langsung meminta bawahannya untuk mencari informasi detil perihal kasus tersebut. Dia mendapat informasi bahwa terlapor berasal dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Jateng. ”Sudah saya cek, itu (terlapor) dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan,” katanya, dihubungi Suara Merdeka melalui telepon, Rabu (1/1).

Mantan Wakil Ketua Komisi II DPR RI itu pun langsung meminta Kepala Dinas yang bersangkutan untuk memberikan laporan. (K44,H74,H68-75)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2014/01/02/248078/Pegawai-Negeri-Diduga-Calo-CPNS

5 Januari 2014 Posted by | SEMARANG, SEPUTAR JAWA TENGAH - PROV. JATENG | Tinggalkan komentar

Satu Divonis, 27 Diperingatkan

SUARA MERDEKA – Kamis, 02 Januari 2014

  • Laporan Akhir Tahun Panwaslu

SEMARANG – Panwaslu Kota Semarang bersama Panwascam se-Kota Semarang hingga akhir 2013 telah melakukan 149 tindakan pengawasan langsung terhadap kegiatan calon anggota legislatif (caleg) ataupun partai politik (parpol) peserta pemilu.

Pengawasan tersebut baik dalam kegiatan kampanye maupun kegiatan lain yang mengarah ke kampanye.

“Dari 149 pengawasan, mayoritas berhasil mencegah terjadinya pelanggaran. Namun ada satu pengurus parpol yang harus diproses kasusnya, serta ada tujuh caleg dari empat parpol yang sempat dipanggil untuk diminta keterangan (diklarifikasi-red). Sejumlah 22 caleg juga diberi surat imbauan berisi peringatan agar mundur dari jabatan di unit PNPM Mandiri dan satu caleg diminta mundur dari jabatan di sebuah BUMD,” kata Ketua Panwaslu Kota Semarang Sri Wahyu Ananingsih.

Selain itu, Panwaslu Kota juga telah memproses dua orang penyelenggara pemilu, yakni satu orang anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang terbukti pernah jadi caleg di 2009 dan satu anggota PPS dianggap bersikap tidak netral dengan membantu kampanye seorang caleg salah satu parpol.

Sri Wahyu Ananingsih menyatakan, pengawasan langsung tersebut dilakukan oleh 48 petugas Panwascam sejak dilantik pada 2 Agustus 2013 lalu. “Kasus yang paling fenomenal adalah pelanggaran yang dilakukan oleh Ketua Umum PKPI Sutiyoso dan Ketua Dewan Pimpinan Kota (DPK) PKPI Kota Semarang Beny Setiyono, berhasil dibawa ke pengadilan dengan tuduhan kampanye di luar jadwal,” tambahnya.

Peringatan Keras

Majelis hakim Pengadilan Negeri Semarang telah memvonis Sutiyoso melanggar pasal 276 UU 8/2012 tentang Pemilu, dengan pidana kurungan satu bulan plus denda Rp 1 juta dengan masa percobaan dua bulan. Namun, Beny Setiyono diputus bebas. Terpidana tidak banding, sehingga statusnya telah berkekuatan hukum tetap (inkracht).

Lebih lanjut Ana menguraikan, peringatan keras diberikan kepada tujuh orang caleg yang diproses dugaan pelanggarannya, namun tidak memenuhi syarat untuk dilanjutkan ke proses hukum. Pengajar di Akademi Kepolisian (Akpol) ini mengatakan, pihaknya juga telah memberi peringatan kepada satu orang anggota DPR RI, satu orang anggota DPRD Jateng, dan dua orang anggota DPRD Kota Semarang yang pernah diklarifikasi karena dugaan pelanggaran kampanye. (H71,H35-75)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2014/01/02/248084/Satu-Divonis-27-Diperingatkan

5 Januari 2014 Posted by | SEMARANG | Tinggalkan komentar

RM Dipanggil Terkait Dugaan Calo CPNS

SUARA MERDEKA – Jum’at, 03 Januari 2014

SEMARANG – Polisi akan memanggil orang yang diduga menjadi calo penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) di lingkungan Pemprov Jawa Tengah. Oknum itu yakni RM (45), identitasnya telah diketahui dan dikonfirmasi Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, sebagai PNS di lingkungan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Jateng.

Kepala Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Semarang, AKBP Wika Hardianto SH SIK mengatakan, pemanggilan RM untuk meminta keterangan terharap laporan yang diadukan DN (34). Saat ini, lanjut dia, kasus tersebut masih dalam tahap penyelidikan dan belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka. Namun dengan berjalannya penyelidikan, tidak menutup kemungkinan status terlapor menjadi tersangka. “Kalau alat bukti cukup, pasti kami jadikan tersangka,” ujarnya, Kamis (2/1).

Menurut dia, dalam melakukan penanganan pihaknya tidak main-main. Sebab, apa yang dilakukan dua terlapor itu sudah merugikan masyarakat. Apalagi terduga pelaku mengaku sebagai PNS yang seharusnya bekerja sesuai dengan aturan tanpa mengeruk keuntungan pribadi atau merugikan orang lain. “Ini tidak bisa dibiarkan, takutnya mengakar dan terus memakan korban,” jelasnya.

Bantah Pengakuan

Sementara itu, terkait laporan Soekatman (72) yang dirugikan Rp 140 juta oleh SAN (50) yang mengaku sebagai pegawai Kejaksaan Negeri Semarang juga akan ditindaklanjuti kepolisian dengan memanggil terlapor. Namun, identitas kedinasan belum diketahui secara pasti. Soekatman dijanjikan oleh SAN, bahwa sang cucu dapat menjadi PNS di sebuah institusi di Semarang dengan menyetor uang Rp 140 juta. Kepala Seksi Intel Kejari Semarang, Ardito Muwardi membantah pegawai di institusinya terlibat dalam penipuan tersebut. Pegawai dengan inisial SAN tidak ada di lingkungannya.

Suara Merdeka juga mengonfirmasi ke pihak Pengadilan Negeri Semarang. Sebab setelah ada bantahan dari pihak Kejari Semarang, ada informasi SAN merupakan pegawai di sana. Kepala Hubungan Masyarakat Pengadilan Negeri Semarang, Togar menegaskan tidak mengetahui pegawai dengan inisial SAN dalam institusinya.  (H74,K44,H89,fri-75)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2014/01/03/248200/RM-Dipanggil-Terkait-Dugaan-Calo-CPNS

5 Januari 2014 Posted by | SEMARANG, SEPUTAR JAWA TENGAH - PROV. JATENG | Tinggalkan komentar

Kurang dari Rp 50 Juta, Kejari Ambil Alih Penyidikan

SUARA MERDEKA – Jum’at, 03 Januari 2014

  • Kasus Korupsi Bansos APBD I

DEMAK – Kejaksaan Negeri (Kejari) Demak sudah mendapat persetujuan Kejaksaan Tinggi (Kejati) untuk mengambil alih penyidikan kasus dugaan korupsi hibah dan bansos APBD I. Hanya saja, penyidikan tersebut untuk nominal penyimpangan bantuan kurang dari Rp 50 juta. Kajari Demak Zairida melalui Kasi Pidsus Dafit Supriyanto mengatakan, hasil pemeriksaan ditemukan bahwa 100 dari 500 penerima hibah dan bansos APBD I ternyata fiktif. Nama-nama tersangka pun sudah dikantongi Kejati. ”Kami tinggal melakukan pemeriksaan lanjutan. Daftar nama tersangka nantinya akan diserahkan Kejati,” katanya.

Saat disinggung target waktu penyelesaian, Dafit tidak bisa memberikan kepastian. Pasalnya, personel yang dimiliki Kejari Demak sangat terbatas. Seperti diketahui pemeriksaan kasus hibah dan bansos APBD I ini dilakukan Kejari se-Jateng. Di Kabupaten Demak, pemeriksaan kasus tersebut dimulai pertengahan November lalu dengan memanggil penerima bantuan. Pada tahap pertama, dilakukan pemanggilan terhadap ratusan kepala madrasah di bawah binaan Kementerian Agama (Kemenag) yang tertera sebagai penerima hibah dan bansos tersebut.

Disunat

Nilai bantuan yang disalurkan melalui Biro Bina Mental Jateng ini berkisar antara Rp 5 juta-Rp 50 juta. Adapun sasaran penerima hibah dan bansos ini tidak hanya institusi pendidikan, tapi juga dari kalangan LSM dan organisasi kemasyarakatan (ormas). ”Untuk sekolah, mayoritas alokasi hibah dan bansos ini digunakan rehab pembangunan gedung baru serta pengadaan alat peraga IPA,” imbuhnya.

Sejauh ini, lanjutnya, modus penyimpangan hibah dan bansos ini masih sama dengan periode penyaluran tahun-tahun sebelumnya. Beberapa sekolah menyatakan tidak mengajukan bantuan, tapi tahu-tahu mereka dinyatakan sebagai penerima. Bahkan nominal bantuan ada yang disunat oknum DPRD Jateng hingga 30 persen. (J9-72)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2014/01/03/248182/Kurang-dari-Rp-50-Juta-Kejari-Ambil-Alih-Penyidikan

5 Januari 2014 Posted by | DEMAK | Tinggalkan komentar

%d blogger menyukai ini: