KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Survei Persepsi Masyarakat Terhadap Integritas Pemilu

Survei Persepsi Masyarakat Terhadap Integritas Pemilu

Dalam era demokrasi, pemilu sebagai praktik politik praktis merupakan faktor penting yang dapat menjadi instrumen kontrol masyarakat kepada penguasa. Pemilu melahirkan pemimpin dan partai politik yang mengemban amanah untuk mensejahterakan masyarakatnya dan juga menjadi saringan terhadap para politisi berdasarkan preferensi tertentu dari pemilih, termasuk integritasnya.

Masih banyaknya kasus-kasus korupsi yang melibatkan politisi di eksekutif dan legislatif dapat menjadi indikasi bahwa pemilu belum efektif dalam menghasilkan politisi-politisi dan partai politik yang berintegritas. Oleh karena itu, meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam membantu mewujudkan para pemimpin dan partai politik yang berintegritas melalui pemilu yang berintegritas semakin signifikan dalam agenda pemberantasan korupsi.

Survei Persepsi Masyarakat terhadap Integritas Pemilu (SPM Integritas Pemilu) tahun 2013 berusaha untuk memperlihatkan gambaran persepsi, tingkat pemahaman, sikap dan kecenderungan perilaku masyarakat terhadap integritas para peserta pemilu, termasuk agenda pemberantasan korupsi. Survei ini diharapkan juga dapat menjadi alat ukur tingkat pemahaman dan ekspektasi masyarakat mengenai pemilu yang berintegritas dan membantu kinerja KPK dalam upaya mewujudkan sistem politik yang berintegritas sebagai salah satu poin penting strategi pemberantasan korupsi di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan menggunakan survey dalam mengumpulkan data dan informasi, gambaran tentang pengetahuan dan persepsi masyarakat terhadap integritas pemilu. Pengumpulan data primer SPM Integritas Pemilu tahun 2013 menggunakan metode wawancara langsung (tatap muka) dengan responden. Alat bantu yang digunakan dalam wawancara langsung ini adalah kuesioner terstruktur.

Pada tahun 2013 ada 16 Provinsi, 80 Kabupaten/kota yang melaksanakan Pemilukada. Agar lebih fokus pada hasil yang diharapkan dan keterbatasan waktu yang dimiliki, maka pengambilan sampel penelitian ditujukan kepada daerah yang akan dan telah melaksanakan pemilukada provinsi pada tahun 2013 di Indonesia dan mewakili Indonesia bagian Barat, bagian Tengah dan bagian Timur.

Berdasarkan kriteria tersebut di atas, terpilih 10 kota yaitu: Medan (Provinsi Sumatera Utara), Palembang (Provinsi Sumatera Selatan), DKI Jakarta, Bandung (Provinsi Jawa Barat), Surabaya (Provinsi Jawa Timur), Samarinda (Provinsi Kalimantan Timur), Mataram (Provinsi Nusa Tenggara Barat), Denpasar (Provinsi Bali), Makassar (Provinsi Sulawesi Selatan) dan Ambon (Provinsi Maluku). Khusus untuk DKI Jakarta, meskipun Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dilakukan tahun 2012, tetap dimasukan dalam lokasi survei karena merupakan ibu kota negara dan menjadi barometer politik nasional.

Selengkapnya, laporan hasil penelitian “SURVEI PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP INTEGRITAS PEMILU 2013” bisa didownload pada link di bawah ini:

Sumber : http://acch.kpk.go.id/survei-persepsi-masyarakat-terhadap-integritas-pemilu-2013

31 Desember 2013 Posted by | ARTIKEL | Tinggalkan komentar

Bansos Rawan Kepentingan Politik

MURIA NEWS – Jumat, 20 Desember 2013

KOTA SEMARANG-Kenaikan dana bantuan sosial (bansos) pada APBD Jateng 2014 sebesar Rp 31,6 miliar, berpotensi ditumpangi kepentingan politik praktis menjelang Pemilu 2014. Terutama untuk kepentingan kampanye parpol dan anggota dewan.

Karena selama ini, dewan berperan sebagai pengepul proposal bansos dari masyarakat. Sehingga penyaluran dana tersebut rentan penyalahgunaan, dan membutuhkan pengawasan ketat.

Seperti diketahui dana bansos pada APBD 2014 naik sekitar 106,53 persen (Rp 31,6 miliar), dibanding tahun 2013 yang hanya sebesar Rp 15,3 miliar.

Sekretaris Komite Pengawasan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KP2KKN) Jateng Eko Haryanto menilai, kenaikan dana itu menjadikan potensi korupsi semakin tinggi. Menurut dia, kenaikan dana bansos seharusnya tidak dilakukan secara drastis, tapi bertahap, sembari memebenahi sistem penyaluran.

”Semakin naiknya dana bansos ini semakin rawan korupsi. Alokasi dana ini bisa bocor karena bisa dimanfaatkan untuk kepentingan politik,” katanya pada wartawan.

Meskipun menurut dia, bansos akan difokuskan untuk melakukan pemugaran jutaan rumah tak layak huni (RTLH) di seluruh provinsi ini. Akan tetapi, potensi penggunaan bansos untuk politik praktis sangat besar.

Ia juga menyoroti kebijakan kenaikan dana bansos tersebut. Karena saat kampanye dalam Pilgub Jateng beberapa waktu lalu, Ganjar menyatakan akan mengurangi, bahkan menghapus bansos.

”Sebagaimana janjinya saat kampanye dulu, dana bansos tidak dinaikan, tapi kenyataannya naik lebih dari 100 persen. Pengawasan penyaluran dana ini harus diperketat, apalagi dana bansos selalu bermasalah setiap tahun sejak 2008 hingga 2012,” ujarnya.

Di sisi lain, mekanisme penyaluran dana bansos juga harus dibenahi. Selama anggota dewan masih menjadi pengepul proposal dana bansos, hal ini akan berpotensi menimbulkan kebocoran. Apalagi, 2014 mendatang merupakan tahun politik, sehingga uang milik rakyat ini rawan dimanfaatkan untuk kampanye.

Sumber : http://www.murianews.com/grobogan/76-semarang-news/2777-bansos-rawan-kepentingan-politik-.html

31 Desember 2013 Posted by | SEMARANG | Tinggalkan komentar

Lahan Bokong Semar Kini Terbengkalai

SATELIT POST.COM – Selasa, 31 Desember 2013

Kondisi areal Bokong Semar yang kini menjelma menjadi rawa rob sejak empat tahun yang lalu. Sebelumnya areal tersebut bisa ditanami padi dan bawang merah namun kini kondisi tanah asin dan pahit. SATELITPOST/VINISA

TEGAL, SATELITPOST – Lahan seluas 59.133 meter yang berada di Kelurahan Kaligangsa Kecamatan Margadana kini terbengkalai. Lahan yang biasanya digunakan untuk pertanian kini menjadi rawa. Digenangi luapan rob dan tanaman liar. 2008 lalu, lahan tersebut direncanakan Pemerintah Kota (Pemkot) Tegal untuk dijadikan Tempat Pengelolaan Akhir (TPA) sampah.

Lahan tersebut merupakan lahan hasil tukar guling dengan PT Ciputra Optima Putra dan CV Tri Daya Pratama pada tahun 2012. Kini proses tukar guling tersebut tengah diselidiki Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Indikasinya, terdapat kerugian negara dalam proses tukar guling tersebut.

“Dulu, areal tersebut ditanami bawang merah dan padi,” kata seorang petani di Kelurahan Kaligangsa, Sakrib (50), pada Senin (30/12). Sakrib merupakan salah satu petani yang sempat menyewa sekitar 7000 meter persegi tanah Bokong Semar untuk ia tanami.

“Dulu tanahnya subur, tapi sekarang digenangi rob. Akibatnya tanah sekarang asin dan pahit,” kata dia saat ditemui di sawahnya. Sakrib mengatakan, kondisi lahan Bokong Semar tersebut sudah tak terawat. Beberapa tanaman liar dan genangan rob sudah menjadi pemandangan sehari-harinya.

Namun kini ia terpaksa menyingkir dan menyewa lahan lain di sekitar tanah milik pemkot tersebut. “Dengar dari tetangga dan kelurahan, katanya akan dibangun tempat sampah. Jadi saya tidak lagi menyewa,” kata dia.

Selain itu, ia juga mengatakan sempat mendengar akan adanya pembangunan akses jalan menuju Bokong Semar. “Katanya akan ada pintu lewat Pasar Krandon ke sini (Bokong Semar-red) juga sier yang di-urug. Tapi tidak tahu lagi kelanjutannya,” kata dia.

Tak mudah untuk mencapai lahan Bokong Semar melalui jalur selatan. Sepanjang lebih dari 1,5 meter akses jalan masih berupa tanah yang hanya mampu dilalui satu sepeda motor. Sementara untuk jalur utara, akses jalan menuju Bokong Semar terputus. Sebab proyek Jalan Lingkar Utara (Jalingkut) mangkrak sebab Pemerintah Pusat yang tak membayar proyek tersebut pada kontraktor.

Lahan yang kini terbengkalai tersebut direncanakan Pemerintah Kota Tegal menjadi TPA. Pada tahun 2012, anggaran Rp 9 miliar untuk pembangunan tak terlaksana. Sebab akses jalan menuju areal Bokong Semar tak ada.

Sementara usulan untuk akses jalan yang diusulkan eksekutif ditolak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal sebab dinilai bermasalah. “Ada temuan dari BPK yang belum ditindaklanjuti tentang mekanisme tukar guling lahan tersebut,” kata anggota Komisi III DPRD, Rofii Ali.

Salah satu yang dipersoalkan adalah harga jual tanah di areal Bokong Semar. Persoalan tersebut menjadi salah satu indikasi adanya ketidakpatuhan Pemkot pada peraturan perundang-undangan yang sudah dilaporkan pada KPK. Hal tersebut disampaikan oleh Jejaring Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi,Kolusi dan Nepotisme (KP2KKN) Jawa Tengah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Humanis.

“Pengajuan harga bokong semar mengalami lonjakan yang fantastis,” kata Ketua LSM Humanis, Agus Slamet. Agus mengatakan harga tanah Bokong Semar menurut pasaran lokal dan ketua LPMK Kaligangsa sekitar Rp. 35.000 per meter. Sementara, harga yang dibayarkan pemkot sebesar Rp. 85.000 per meternya.

“Harga pasaran itu berdasarkan survey pada harga tanah di sekitarnya pada tahun dan bulan yang sama,” katanya. Ia menuding adanya mark up dalam penentuan harga tersebut. Apalagi menurutnya, pengajuan harga tersebut langsung disetujui pemkot saat diajukan oleh PT Ciputra Optima Putra dan CV Tri Daya Pratama.

Lonjakan tersebut membuat pemkot harus membayar mahal atas lahan Bokong Semar. “Pemerintah jelas rugi dan yang diuntungkan perusahaannya,” kata dia menambahkan. (Vinisa N. Aisyah)

Sumber : http://satelitpost.co/2013/12/31/lahan-bokong-semar-kini-terbengkalai/

31 Desember 2013 Posted by | TEGAL | Tinggalkan komentar

KPK: Empat Pos Anggaran Rawan Ditilap 2014

Cokelat dengan lambang partai politik peserta Pemilu 2009 di Jakarta, (22/1). Cokelat buatan Hendrawan bersama istri bermerek Momochococo dihargai Rp 4.000 menjadi salah satu sarana kampanye partai politik. TEMPO/Adri Irianto

TEMPO.CO, Jakarta-Hasil studi Komisi Pemberantasan Korupsi pada triwulan terakhir 2013 menemukan empat pos anggaran negara rawan diselewengkan untuk kepentingan politik 2014. “Kami sudah memanggil dan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dan Bappenas untuk mewaspadai pos-pos anggaran itu,” kata Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto kepada Tempo, Ahad 29 Desember 2013.

Pos anggaran yang rawan itu, ujar Bambang, salah satunya dana optimalisasi 2014 senilai Rp 26,9 triliun yang akan disalurkan kepada 32 kementerian atau lembaga negara. Usul anggaran ini adalah kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat ketika pembahasan rancangan anggaran negara dengan pemerintah dilakukan. Besaran dana optimalisasi 2014 naik dua kali lipat dibanding pada 2013, yang hanya Rp 13 triliun. “Proses pembahasannya ada yang mencurigakan,” ucapnya.

Selain dana optimalisasi, menurut Bambang, KPK mendeteksi sinyal ada potensi pembobolan bank menjelang Pemilihan Umum 2014. Dari studi oleh KPK, dalam tiga tahun terakhir, menjelang pemilu selalu terjadi aksi penyelewengan uang negara untuk menutupi kerugian akibat aksi pembobolan bank. Menjelang Pemilu 2009, misalnya, ada pembobolan Bank Century, yang berujung pengucuran duit bailout Rp 6,7 triliun.

Menurut Bambang, untuk mengawasi dan mencegah pembobolan bank pada tahun politik 2014, komisi antikorupsi telah berkomunikasi dengan penegakan hukum lain yang bertugas menangani kasus kejahatan perbankan.”Selain dua pos itu, pemberian pos anggaran hibah dan bantuan sosial juga harus diwaspadai,” katanya.

Indonesia Corruption Watch menduga akan terjadi peningkatan kasus korupsi politik pada tahun depan karena bertepatan dengan pemilu legislatif dan presiden. Pada 2012-2013, ICW mencatat sedikitnya 75 politikus terjerat kasus korupsi. Mereka antara lain anggota legislatif, kepala daerah, ketua umum partai, dan menteri. “Menjelang pemilu, korupsi oleh para politikus cenderung meningkat,” kata anggota Badan Pekerja ICW, Abdullah Dahlan.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan juga tak mau berpangku tangan. Menurut Kepala PPATK Muhammad Yusuf, pihaknya sudah meminta Komisi Pemilihan Umum menyetor identitas pengurus partai politik peserta Pemilu 2014. Tujuannya, kata dia, mendeteksi lalu lintas duit negara yang diselewengkan untuk kepentingan politik. “Memorandum of understanding soal itu akan segera diteken,” kata Yusuf kemarin.

Anton Aprianto

Sumber : http://www.tempo.co/read/fokus/2013/12/30/2899/KPK-Empat-Pos-Anggaran-Rawan-Ditilap-2014

31 Desember 2013 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Sepanjang 2013, Polri Hentikan 7.458 Perkara

SUARA MERDEKA.com – Jum’at, 27 Desember 2013

JAKARTA, suaramerdeka.com – Polri telah menghentikan 7.458 kasus dengan menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Penerbitan SP3 tersebut untuk memberikan kepastian hukum kepada para tersangka.

Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri, Komjen Suhardi Alius mengungkapkan, pihaknya telah menghentikan 7.458 perkara sepanjang tahun 2013 dari 305,708 kasus tindak pidana yang ditangani Polri. Adapun jumlah perkara yang telah diselesaikan adalah 181.738 perkara.

“SP3 itu semua perkara tindak pidana yang kami tangani termasuk perkara korupsi,” ujar Suhardi dalam acara siaran pers akhir tahun 2013.

Suhardi menjelaskan, secara normatif, kasus yang dihentikan adalah kasus yang tidak ditemukan alat bukti kuat tindak pidananya. Adapun, untuk perkara yang sudah dinyatakan lengkap (P21) oleh Kejaksaan Republik Indonesia tidak dapat dihentikan oleh Polri.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), Jenderal Sutarman mengungkapkan, pihaknya telah menyelamatkan potensi kerugian negara sebesar Rp 915 miliar dari penanganan kasus korupsi selama 2013. “Terjadi kenaikan sebesar Rp 713.933.515.573 atau naik sekitar 77 persen (dibandingkan tahun 2012),” ujar Sutarman.

Dia menjelaskan, peningkatan penyelamatan keuangan negara ini terjadi karena jumlah penanganan kasus korupsi yang masuk di Polri juga mengalami peningkatan. Dibanding pada 2012 yang hanya berjumlah 1.176 kasus, kasus korupsi yang ditangani Polri pada 2013 mencapai 1.363 kasus, atau mengalami peningkatan sebesar 13,72 persen.

Penyelesaian kasus korupsi juga mengalami peningkatan. Pada 2013 ini, terdapat 906 kasus yang berhasil diselesaikan. “Jumlah ini meningkat 27,48 persen jika dibanding 2012 yang hanya 657 kasus yang berhasil diselesaikan,” kata Sutarman.

Beberapa kasus korupsi menonjol yang ditangani Polri diantaranya adalah kasus korupsi restitusi pajak oleh pegawai Direktorat Jenderal Pajak dengan tersangka Totok Hendriyanto dan Denok Taviperiana. Keduanya menerima uang suap Rp 1,6 Miliar dari PT Surabaya Agung Industri Pulp untuk penanganan kepengurusan restitusi pajak senilai Rp 21 Miliar.

Kasus suap dan pencucian uang oleh Kepala Sub Direktorat Ekspor Impor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Heru Sulastyono senilai Rp 11 Miliar. Selain Heru, polisi telah menetapkan pengusaha pemberi suap, Yusran Arif.

Teranyar, polisi melakukan operasi tangkap tangan dugaan korupsi dana jaminan persalinan (Jampersal) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Langkat tahun 2013. Pada 20 Desember 2013 lalu, polisi menangkap tersangka Bendahara pengelola Jampersal, Safriani, dan Ketua pengelolaan dana Jampersal, Ponidi. Saat menangkap keduanya, polisi menyita barang bukti sebesar Rp 1.65 Miliar.

Pada 23 Desember 2013, polisi juga melakukan operasi tangkap tangan terhadap enam orang anggota DPRD Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah dan dua orang pemberi suap. Uang suap ini merupakan fee atas proyek pembangunan jalan di Kabupaten Seruyan. Selain menangkap para tersangka, polisi juga mengamankan uang tunai sebesar Rp 2,08 miliar.

( Nurokhman / CN31 / SMNetwork )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2013/12/27/184869/Sepanjang-2013-Polri-Hentikan-7.458-Perkara

31 Desember 2013 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Pembinaan Internal, Polri Terapkan Sistem Reward and Punishment

SUARA MERDEKA.com – Senin, 30 Desember 2013

JAKARTA, suaramerdeka.com – Sebagai upaya pembinaan internal, sebuah sistem yakni reward and punishment (hadiah dan hukuman) diterapkan Polda Metro Jaya kepada anggotanya. Pemberian hukuman dimulai dari teguran secara lisan, penundaan pangkat, kurungan dalam waktu tertentu hingga pemberhentian dengan tidak hormat (PTDH).

Kapolda Metro Jaya Irjen Putut Eko Bayuseno menyatakan, selama 2013, pihaknya telah memecat 33 anggotanya yang terdiri dari dua orang perwira pertama (pama), 29 orang brigadir, dan dua orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) Polri.

Selain itu, ada penurunan hingga 66,66 persen terkait pemberian hukuman terhadap anggota yang melakukan pelanggaran. “Pada tahun 2012, jumlah anggota yang dipecat mencapai 99 orang. Tahun ini hanya 33 orang, atau turun sebanyak 66 orang,” kata Putut.

Dari 33 orang yang dipecat itu, 18 orang di antaranya melakukan pelanggaran disersi, 10 orang menyalahgunakan narkoba, satu orang melakukan penipuan, satu orang terlibat melakukan pencurian dengan kekerasan, satu orang terlibat pencurian dengan pemberatan (curat), dan dua orang melakukan pemerasan.

Selain memberikan hukuman, Polda Metro Jaya juga memberikan hadiah atau reward kepada anggota yang berprestasi berupa penghargaan dan tanda jasa. Tahun 2013 ini, 497 anggota mendapatkan penghargaan. Angka tersebut naik 167 persen dari tahun 2012 yang mencapai 179 anggota.

Dalam upaya perekrutan anggota Polri dan PNS Polri, Polda Metro Jaya telah meluluskan 226 tamtama dari 804 peserta yang mendaftar. Kemudian, 1.624 brigadir dari 4.627 pendaftar, sementara 48 orang diteirma masuk AKPOL (Akademi Kepolisian) dari 994 pendaftar. Sementara PNS masih dalam proses, sedangkan untuk anggota yang pensiun di 2013 mencapai 294 orang.

( dtc / CN26 )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2013/12/30/185203/Pembinaan-Internal-Polri-Terapkan-Sistem-Reward-and-Punishment

31 Desember 2013 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Ganjar Bisa Meraup Rp 10,363 Miliar/ Tahun

SUARA MERDEKA.com – Senin, 30 Desember 2013

SEMARANG, suaramerdeka.com – Pundi-pundi Gubernur Ganjar Pranowo akan semakin bertambah banyak. Berdasarkan data pemprov tahun anggaran 2012 setelah perubahan APBD Jateng, pendapatan gubernur bisa mencapai Rp 929.714.000/ tahun.

Jika ditambahkan alokasi biaya penunjang operasional Rp 9.183.569.000 dan perjalanan dinas Rp 20 juta/ bulan atau 240 juta (dikalikan 12), maka gubernur bisa meraup Rp 10,363 miliar.

Peritungan pendapatan gubernur sesuai data Suara Merdeka diperoleh dari empat poin, yakni gaji pokok, tunjangan jabatan, tambahan penghasilan, dan insentif pemungutan pajak atau retribusi daerah.

Data gaji pokok gubernur pada perubahan APBD 2012 mencapai Rp 3,07 juta/ bulan atau Rp 40,01 juta/ tahun (dikalikan 13 bulan). Tunjangan jabatan Rp 5,4 juta/ bulan atau Rp 70,2 juta/ tahun (dikalikan 13).

Tambahan penghasilan RP 7,7 juta/ bulan atau Rp 100,1 juta/ tahun (dikalikan 13). Untuk insentif pungutan pajak/ retribusi daerah Rp 59,9 juta atau Rp 719,4 juta/ tahun.

Pengamat politik Unwahas Semarang Joko J Prihatmoko, Minggu (28/12) menyatakan, fasilitas yang diperoleh gubernur selama satu tahun dengan nilai Rp 10,363 miliar tergolong besar.

Siapa pun gubernurnya, dengan fasilitas wah semestinya mampu bekerja maksimal untuk kemajuan Jateng. Pihaknya justru menyoroti kinerja gubernur yang tidak istimewa, tak terukur, dan kurang greget di awal 100 hari kerja.

Di bawah kepemimpinannya justru ada pengurangan etos kerja atau semangat.

“Di era pak Bibit Waluyo (gubernur Jateng sebelumnya- red), SKPD benar-benar dievaluasi sekian waktu. Karena keterbatasan pengalaman, gubernur seperti memberikan kepercayaan kepada birokrasi,” jelasnya, MInggu (29/12).

Dicontohkannya, program lelang jabatan juga terbilang masih sama dengan sistem lama. Sebab, tahapannya pada akhirnya dikembalikan ke pimpinan SKPD.

Terkait hal ini, pihaknya menilai, pemprov semestinya bisa menggandeng pihak akademisi dalam proses penyeleksian lelang jabatan.

Sebelumnya, Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Jateng mendasari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 109/ 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah memperkirakan, Ganjar pada 2014 ini mendapatkan biaya penunjang operasional Rp 43 juta/ hari.

Besaran penunjang operasionalnya bila dihitung sebulan Rp 1,04 miliar/ bulan (Rp 43 juta/ hari dikalikan 24 hari kerja) atau setahun mencapai Rp 12,52 miliar (Rp 1,04 miliar dikalikan 12 bulan).

Menurut Joko, besaran biaya penunjang operasional gubernur Rp 43 juta/ hari itu cukup untuk menjangkau wilayah Jateng yang terdiri atas 35 kabupaten/ kota.

Hingga berita ini diturunkan, gubernur belum dapat dikonfirmasi terkait hal tersebut. Saat dihubungi telepon selulernya aktif, tapi tak merespons.

Koordinator FITRA Jateng Mayadina RM menegaskan, biaya penunjang operasional bisa digunakan seluruhnya maupun tidak, kesemuanya ini tergantung dari gubernur.

( Royce Wijaya / CN37 / SMNetwork )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news_smg/2013/12/30/185142/-Ganjar-Bisa-Meraup-Rp-10363-Miliar-Tahun

31 Desember 2013 Posted by | SEPUTAR JAWA TENGAH - PROV. JATENG | Tinggalkan komentar

KPK Pastikan Periksa Direktur Utama PT Rajawali Swiber Cakrawala

SUARA VMERDEKA.com – Selasa, 31 Desember 2013

JAKARTA, suaramerdeka.com – Direktur Utama PT Rajawali Swiber Cakrawala Deni Karmaina dipastikan akan menjalani pemeriksaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terkait kasus suap di SKK Miga. Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto

Menurut Bambang, pihaknya melakukan pemeriksaan terhadap orang yang telah dicegah terkait kasus yang sedang dilakukan penyidikan.

Di antaranya ajudan Menteri ESDM Jero Wacik, I Gusti Putu Ade Pranjaya, Herman Afif dari Masyarakat Pertambangan Indonesia, dan seorang konsultan Eka Putra, yang telah dicekal dalam kasus dugaan suap di lingkungan SKK Migas “Dalam SOP (standar oprasional prosedur) di KPK biasanya seperti itu,” kata tuturnya.

Diakui Bambang, penyidik KPK memiliki kewenangan  kapan mereka diperiksa terkait penyidikan suap di lingkungan SKK Migas. “Saya mesti cek, apakah mereka belum diperiksa. Saya perlu untuk cek ke satgasnya,” tandas mantan ketua YLBHI itu.

( Ini / CN26 )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2013/12/31/185330/KPK-Pastikan-Periksa-Direktur-Utama-PT-Rajawali-Swiber-Cakrawala

31 Desember 2013 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Polri Minta KPK Ambil Alih Kasus Siti Fadilah

SUARA MERDEKA.com – Senin, 30 Desember 2013

JAKARTA, suaramerdeka.com – Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), Jenderal Sutarman pasrah berkas perkara korupsi pengadaan alat kesehatan (Alkes) tahun anggaran 2005 dengan tersangka mantan Menteri Kesehatan, Siti Fadilah Supari bolak balik dari penyidik Bareskrim Polri ke Kejaksaan Agung dan hingga kini belum dinyatakan lengkap. Polri meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengambil alih kasus tersebut.

Sutarman mengatakan, kasus Siti Fadilah masih dalam penyidikan. Penyidik Polri masih berusaha untuk melengkapi berkas perkara sesuai dengan petunjuk yang telah diberikan oleh Kejaksaan Agung. Namun, sudah setahun lebih perkara tersebut belum dinyatakan lengkap. “Sampai sekarang berkasnya masih bolak balik,” ujar Sutarman di Mabes Polri.

Sutarman meminta KPK untuk memberikan supervisi sesuai dengan kewenangannya atau mengambil alih langsung kasus itu dari penyidik Polri. Mengingat, hingga kemarin, berkas perkara belum dinyatakan lengkap oleh kejaksaan.

Sutarman menjelaskan, penetapan Siti Fadilah sebagai tersangka merupakan hasil pengembangan persidangan terdakwa kasus tersebut di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. “Awal mulanya kasus ini terungkap di pengadilan, kemudian penyidik melakukan penyidikan sampai sekarang.”

Seperti diketahui, status Siti Fadilah sebagai tersangka terungkap dalam kesaksian mantan Kepala Pusat Penanggulangan Masalah Kesehatan Kementerian  Kesehatan, Mulya Hasjmy, dan mantan ketua pengadaan alkes, Hasnawaty, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis (12/4/2012).

Mulya dan Hasnawaty menjadi saksi untuk terdakwa M Naguib. Naguib adalah mantan direktur pemasaran salah satu anak perusahaan PT Indofarma Tbk. Keduanya diminta bersaksi dalam persidangan secara bersamaan.

Mulya didakwa melakukan penunjukan langsung dalam proyek alkes pada tahun anggaran APBN 2005. Ternyata, pengadaan itu  disetujui Menkes (saat itu) Siti Fadilah Supari.

Dalam dakwaan disebutkan, sebelum melakukan penunjukan langsung, Mulya mengirimkan surat kepada Siti Fadilah untuk meminta persetujuan penunjukan langsung. Terdakwa membuat surat rekomendasi agar Menteri Kesehatan menyetujui penunjukan langsung itu.

Pengadaan bermula saat terdakwa menerima surat permohonan pengadaan alkes dari RS Suryanti Saroso dan RS Haji Aceh Tenggara. Terdakwa kemudian membentuk panitia penunjukan langsung untuk alat-alat kebutuhan tersebut dan membuat surat rekomendasi agar Siti Fadilah menyetujui.  Terdakwa lantas memberitahu Direktur Pemasaran Indofarma Tbk M Naguib tentang rincian alkes yang dibutuhkan. Nilai totalnya Rp 12,325 miliar.

Naguib kemudian membuat surat penawaran dengan harga Rp 15,625 miliar. Penawaran naik sekitar 13%. Indofarma ternyata mensubkontrakkan pengadaan alkes itu ke PT Mitra Medika. Akibat perbuatan terdakwa, negara rugi Rp 6,168 miliar.

( Nurokhman / CN39 / SMNetwork )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2013/12/30/185160/Polri-Minta-KPK-Ambil-Alih-Kasus-Siti-Fadilah-

31 Desember 2013 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Dana Kampanye Empat Parpol Capai Seperempat Triliun Rupiah

SUARA MERDEKA.com – Senin, 30 Desember 2013

JAKARTA, suaramerdeka.com – Baru empat partai politik yang melaporkan dana kampanye secara lengkap untuk periode I pada KPU, Jumat (27/12). Adapun empat partai tersebut adalah Partai Nasdem, Golkar, PKB, dan PAN.  Total dana kampanye empat parpol ini mencapai Rp256.772.606.154 atau seperempat triliun rupiah.

Sedangkan laporan dana kampanye delapan parpol lainnya, PKS, PDI Perjuangan, Partai Gerindra, Partai Demokrat, PPP, Partai Hanura, PBB, dan PKP Indonesia baru akan diumumkan KPU, Senin 30 Desember 2013 ini. Sebab pengurus di delapan parpol itu masih akan melengkapi daftar penerimaan sumbangan dana kampanye mereka.

KPU hanya memperkenankan lima sumber pendanaan kampanye, berasal dari partai, calon legislatif, sumbangan perorangan, sumbangan kelompok, dan sumbangan badan usaha.

Dari profil laporan empat parpol yang sudah melengkapi datanya, dua partai, yakni Golkar dan PKB, masih mengandalkan sumbangan dari partai dan caleg mereka untuk mendanai kampanye pemilu legislatif yang jatuh April 2014 mendatang. Sumbangan perorangan, kelompok dan badan usaha, nihil.

Sedangkan dana kampanye PAN berasal dari empat sumber, yakni partai, caleg, sumbangan perorangan dan kelompok. Sementara partai pendatang baru, Nasdem, lebih dari separuh dana kampanyenya mengandalkan sumbangan partai, sebagian lagi berasal dari sumbangan badan usaha. Tidak ada satu sen pun sumbangan yang berasal dari caleg.

Partai Golkar

Total sumbangan dana kampanye partai berlambang pohon beringin ini mencapai Rp75.037.763.861.

Dalam laporan setebal 21 halaman yang ditandatangani Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie dan bendahara umum parrtai, Setya Novanto, tercatat asal sumbangan dari partai berupa uang sebesar Rp2.002.000.000. Sedangkan sumbangan dari caleg yang berbentuk jasa dengan jumlah beragam puluhan hingga ratusan juta mencapai Rp73.035.763.861.

Partai Kebangkitan Bangsa

Dalam laporan setebal 31 halaman yang ditandatangani Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dan Bendahara Umum Bachrudin Nasori, total sumbangan dana kampanye PKB mencapai Rp54.204.938.236.

Terbanyak adalah sumbangan yang berasal dari caleg dalam bentuk jasa Rp49.547.919.278. Sedangkan sumbangan dari partai dalam bentuk uang sebesar Rp4.657.018.958.

Partai Amanat Nasional

Total sumbangan dana kampanye yang diperoleh PAN masih lebih tinggi dibandingkan Golkar dan PKB, yakni sebesar Rp86.342.968.557. Sumbangan berbentuk uang tunai tercatat Rp7.464.082.202 dan sumbangan dalam bentuk jasa sebesar Rp78.878.886.355. Laporan setebal 21 halaman ini ditandatangani Ketua Umum PAN Hatta Rajasa dan Bandahara Umum, Jon Erizal.

Rinciannya:

1. Partai, uang tunai Rp9.032.202

2. Caleg di 77 daerah pemilihan, uang tunai Rp2.850.000.000 dan jasa  Rp78.878.886.355

3. Sumbangan perorangan, total Rp450.000.000

– Habib Mihdar Ali, alamat Gang Saibun Rt10/02 Bidara Cina, Jakarta Timur, uang tunai sebesar Rp45.000.000

– Danu Andjarsjah Janie, Alamat Taman Evakuasi Indah D5, Sicalung, Kosambi, Cirebon, uang tunai Rp40.000.000

– Ari Andika Silva, Jalan Jalak XV, Kompleks DPR C5, Ciputat, uang tunai Rp40.000.000

– Mathsun, uang tunai Rp40.000.000

– Saipul, uang tunai Rp60.000.000

– Paimin, Alamat Jelambar Baru Rt03/06 Grogol, uang tunai Rp100.000.000

– Faisol, Jalan Mengkudu Gang III, Koja, Jakarta Utara, uang tunai Rp100.000.000

4. Sumbangan kelompok

– FA Adnad Kelana Heryanto & Hermanto, Alamat Chase Plaza Lantai 18, Jalan Sudirman, Kav 21, Jakarta, uang tunai sebanyak Rp4.180.050.000

5. Sumbangan badan usaha, nihil.

Partai Nasdem

Partai yang baru pertama kali ikut pesta demokrasi ini mencatat sumbangan dana pemilu sebesar Rp41.186.935.500 berupa uang tunai Rp550.000.000 dan barang Rp40.636.935.500. Dalam laporan dua halaman yang diteken Ketua Umum Nasdem Surya Paloh dan Bendahara Umum, Frankie Turtan, disebutkan sumbangan berasal dari dua sumber, yakni parpol dan badan usaha.

1. Partai, uang tunai Rp550.000.000 dan sumbangan barang (billboard) sebanyak 2.435.706 unit senilai Rp25.779.504.000.

2. Caleg, nihil

3. Sumbangan perorangan, nihil

4. Sumbangan kelompok, nihil

5. Sumbangan badan usaha:

– PT Senjaya Bersama Usaha, Alamat Jalan Senen Raya No 135, Senen, Jakarta Pusat, berupa 335.000 unit barang senilai Rp2.428.750.000

– PT Mitra Raharja Sejahtera, Jalan Senen Raya No 135, Senen, Jakarta Pusat, sumbangan 335.000 unit barang senilai Rp2.428.750.000

– PT Salira Indah, Jalan MH Thamrin No 9, Jakarta, 769.226 unit barang senilai Rp4.999.969.000

– PT Property Java, Jalan Raya Joglo No 48, Jakarta, 689.650 unit barang senilai Rp4.999.626.500.

( vvn / CN19 )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2013/12/30/185188/Dana-Kampanye-Empat-Parpol-Capai-Seperempat-Triliun-Rupiah

31 Desember 2013 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

%d blogger menyukai ini: