KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Kejaksaan Segera Tetapkan Tersangka Baru


SUARA MERDEKA.com – Kamis, 29 Mei 2014

KUDUS, suarameredaka.com – Kejaksaan akan segera menetapkan tersangka baru terkait kasus dugaan penyelewengan dana bencana tahun 2012. Aparat juga memberi sinyal akan menuntaskan “bersih-bersih” di lembaga tersebut terkait proses hukum yang saat ini sedang dilakukan.

Kajari Amran Lakoni mengemukakan hal itu, Kamis (29/5). Hal tersebut diperoleh dari pendalaman saksi-saksi yang sudah diperiksa di kejaksaan. Hanya saja, dia enggan menyebut berapa jumlah tersangka baru tersebut. Satu hal yang pasti, penuntasan kasus itu semata-mata didasarkan atas bukti-bukti yang ditemukan.

“Kami akan tuntaskan masalah ini,” jelasnya.

Sementara itu, banyak hal yang menjadi catatan aparat pasca penggeledahan Kejaksaan ke Kantor BPBD, Rabu (28/5) lalu. Berdasarkan pantauan suaramerdeka.com, kedatangan tim penggeledah dari Kejari Kudus dengan memakai rompi bertuliskan “Satuan Khusus Pemberantasan Korupsi”, awalnya hanya ditemui segelintir orang.

Sebagian pejabat dan staf sedang tidak ada di ruangan. Di awal-awal penggeledahan hanya terlihat Kasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Atok Darmo Broto dan Kasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi, Joni Dwi Harjono. Sedangkan Kepala Pelaksana Harian (Kalahar) BPBD Kudus, Jumadi, baru terlihat beberapa saat kemudian dan langsung menemui tim dari Kejaksaan.

Saat itu, petugas kejaksaan sempat terheran-heran saat mendapati sejumlah arsip tidak disimpan di kantor BPBD. Keterangan yang diterima aparat, beberapa diantaranya justru dibawa pulang oleh pegawai BPBD. “Seharusnya tidak seperti itu,” tandas Kasi Pidana Umum Kejari Kudus, Bobi Heryanto.

Pihaknya tidak ingin disodori dokumen kopian. Aparat tetap meminta dokumen asli atas sejumlah kegiatan yang saat ini menjadi bahan penyidikan di Kejaksaan. Sebelumnya, kepada awak media, Kepala BPBD Kudus, Jumadi mengatakan, penggeledahan yang dilakukan Kejari sudah berkoordinasi dengan dirinya.

Sebelumnya, Kejari meminta agar diberikan dokumen terkait kasus tersebut. Hanya saja, dokumen yang dimaksud belum dapat diserahkan sehingga aparat melakukan penyitaan.

Dokumen yang diminta, antara lain surat perintah pembayaran saat pengadaan barang logistik atau SP2D. Akan tetapi, surat SP2D tersebut tidak disimpan di BPBD melainkan disimpan di Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD).

( Anton WH / CN38 / SMNetwork )

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/news/2014/05/29/203885

30 Mei 2014 - Posted by | KUDUS

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: