KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

ASURANSI FIKTIF DEWAN- 11 Tersangka Mengaku Menerima Uang

KORAN SINDO – Kamis, 08 Mei 2014

SEMARANG –Penyidik Satreskrim Polrestabes Semarang terus mengebut pemeriksaan 17 tersangka kasus dugaan asuransi fiktif DPRD Kota Semarang pada 2003.

Hingga kemarin sebanyak 11 tersangka mantan anggota Dewan periode 1999–2004 itu telah menjalani pemeriksaan. Ke-11 tersangka itu adalah Siyam Sutopo (PDIP), Siti Markamah (Golkar), Leonardus Andi Suryono (unsur PLN), Adi Kuntoro (PDIP), Idris Imron (PKB), Sugiyono (PDIP), Otok Riyanto (PDIP), Herman Yoostam (PDIP), Fajar Hidayati (PAN), S Munasir (PDIP), dan Hem Widyatmoko (Golkar). “Total sudah 11 orang yang kami periksa sebagai tersangka, jadi tinggal enam orang lagi yang belum dari 17 tersangka itu.”

“Kami akan mempercepat proses ini,” kata Kasat Reskrim Polrestabes Semarang AKBP Wika Hardianto saat ditemui wartawan di kantornya kemarin. Dalam pemeriksaan tersebut, para tersangka mengakui menerima uang dari program asuransi tersebut. Namun, mereka mengaku uang yang diterima sesuai prosedur yang sudah benar. “Mereka mengaku itu semua sesuai prosedur yang benar karena sudah dianggarkan,” ucapnya. Polisi berjanji mempercepat pemeriksaan terhadap para tersangka. Dengan begitu, kasus yang merugikan negara Rp1,7 miliar ini segera dilimpahkan ke kejaksaan untuk mendapatkan penindakan hukum selanjutnya.

“Setelahsemuadiperiksasebagai tersangka dan ditambahi dari saksi ahli berupa Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), pihak asuransi dan pakar hukum lainnya, berkas akan segera kami limpahkan,” katanya. Sekretaris Komite Penyelidikan Pemberantasan Korupsi Kolusidan Nepotisme(KP2KKN) Jateng Eko Haryanto terus mendesak penyidik Polrestabes segera merampungkan penyidikan. Itu karna waktu untuk segera dilimpahkan ke kejaksaan terus berjalan. Eko juga mendesak penyidik agar tidak berhenti memeriksa kasus itu hanya di kalangan legislatif. KP2KKN menduga, eksekutif saat itu juga ikut terlibat menikmati uang tersebut.

“Saya yakin tidak hanya legislatif yang terlibat, pihak eksekutif dalam hal ini sekda dan wali kota saat itu juga terlibat. Mereka juga harus diperiksa,” katanya. Untuk diketahui, penanganan kasus asuransi fiktif DPRD Kota Semarang dilakukan bertahap. Dalam penanganan jilid I, sebanyak sembilan orang anggota Dewan sudah divonis di Pengadilan Negeri Semarang. Mereka adalah Ismoyo Subroto, Hamas Ghany, dan Humam Mukti Aziz. Ketiganya divonis empat tahun penjara oleh Pengadilan Negeri (PN) Semarang waktu itu.

Sementara enam lainnya, yakni Fathurrahman, Agustina Wilujeng, Santoso Hutomo, Tohir Sandirjo, Sonhaji, dan Hindarto Handojo divonis 1 tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Semarang waktu itu (Sekarang Tipikor). Namun, keenamnya melakukan banding dan di tingkat kasasi, mereka dinyatakan bebas oleh Mahkamah Agung. Penanganan jilid II menyeret enam anggota DPRD lainnya, yakni Sriyono, Ahmad Djunaedi, Elvi Zuhroh, Purwono Bambang Nugroho, Tri Joko Haryanto, dan AY Sujianto.

Sebelum selesai disidangkan, satu dari enam tersangka itu, yakni Tri Joko Haryanto meninggal dunia. Terakhir, majelis hakim Tipikor Semarang telah menjatuhkan vonis terhadap lima terdakwa tersebut dengan hukuman satu tahun penjara. Selain itu, mereka juga dikenai denda masing-masing Rp50 juta subsider satu bulan penjara. Sementara jilid III, polisi telah menetapkan 17 tersangka baru yang semuanya mantan anggota DPRD Kota Semarang periode 1999–2004. andika prabowo

Sumber : http://www.koran-sindo.com/node/387384

8 Mei 2014 Posted by | KP2KKN DALAM BERITA, SEMARANG | Tinggalkan komentar

   

%d blogger menyukai ini: