KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Mabes Polri Ambilalih Kasus BOS Sumut

HARIAN ORBIT – Sabtu, 26 April 2014

Foto HL1 judul berita Irjen Pol Ronny F Sompie Yang Terlibat Disikat

 

Medan-ORBIT: Dugaan korupsi penyelewengan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)  Pemprov Sumut senilai Rp17 miliar segera  diambil alih Mabes Polri.

Kepala Divisi (Kadiv) Humas Mabes Polri, Irjen Pol Ronny F Sompie, Jumat (25/4), kepada Harian Orbit menegaskan pihaknya segera turun ke Sumut untuk mengambilalih kasus itu.

“Saya tegaskan Mabes Polri  segera mengambilalih dugaan korupsi Dana BOS senilai Rp17 miliar Pemprov Sumut dari tangan Polda Sumut,” kata Ronny.

Selain itu, kata Ronny, pihaknya  juga akan berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Jika terbukti ada penyimpangan, Mabes Polri akan mengevaluasi Polda Sumut,” tegasnya.

Di bagian lain, Ronny mengucapkan terimakasih kepada elemen masyarakat yang terus memantau sejauh mana perkembangan pengusutan kasus BOS Pemprov Sumut tersebut.

“Kami dari Mabes Polri sangat berterimakasih kepada elemen masyakat yang memberikan informasi ini. Kami tidak akan main-main untuk menindaklanjuti kasus itu,” tegas.

Ronny mengatakan, tidak ada orang yang kebal hukum. Dia menegaskan siapapun yang terlibat akan disikat.

Di tempat terpisah, Ketua LSM Peduli Indonesia Raya (Pendoa), Ungkap Marpaung meminta Mabes Polri serius untuk melakukan pengusutan kasus tersebut.

“Saya harap Mabes Polri benar-benar serius. Soalnya kasus itu kini terhenti lantaran Polda dan Kejati berbeda pendapatan soal penetapan pasal untuk tersangka Ilyas Hasibuan. Hasilnya kini Ilyas Hasibuan bebas demi hukum,” ucapnya.

Lebihlanjut kata Marpaung, Mabes Polri diharap juga bisa mengungkap keterlibatan pihak lain. “Aneh memang kalau cuma Ilyas yang jadi tersangka. Biar pun Ilyas bersikeras dia memang yang melakukan sendiri pengalihan dana BOS, harusnya penyidik Polda Sumut jeli mencari bukti lain. Saya harap Mabes Polri bisa melihat hal ini dan mengungkap dugaan keterlibatan Sekda Pemprov Sumut Nurdin Lubis dan Kabiro Keuangan Baharuddin,” harap Marpaung.Om-15

Sumber : http://www.harianorbit.com/mabes-polri-ambilalih-kasus-bos-sumut/

7 Mei 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Kejaksaan Beberapa Kali Kembalikan Berkas Bupati Sragen

ANTARA JATENG.com – Senin, 05 Mei 2014

Semarang, Antara Jateng – Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah beberapa kali mengembalikan berkas penyidikan kasus dugaan penipuan dengan tersangka Bupati Sragen Agus Faturrachman karena kurang lengkap.

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Jawa Tengah Komisaris Besar Liliek Darmanto di Semarang, Minggu, membenarkan pengembalian berkas penyidikan tersebut karena belum lengkap.

“Masih ada keterangan yang harus dilengkapi tersangka,” katanya.

Sementara, lanjut dia, hingga saat ini tersangka belum memungkinkan untuk dimintai keterangan sesuai dengan permintaan kejaksaan.

Ia menuturkan kejaksaan memberikan arahan tentang materi yang harus dilengkapi tersebut.

“Karena tersangka masih ada kegiatan, jadi belum bisa dimintai keterangan,” katanya.

Bupati Agus Faturrachman ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penipuan senilai Rp800 juta.

Penipuan yang dilaporkan oleh Agus Bambang Haryanto, pejabat Pemerintah Kabupaten Sukoharjo itu terjadi saat Agus mencalonkan diri sebagai Bupati Sragen.

7 Mei 2014 Posted by | SRAGEN | Tinggalkan komentar

Ganjar: Pelayanan Publik Harus Bebas dari Pungli

ANTARA JATENG.com – Selasa, 06 Mei 2014

Semarang, Antara Jateng – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengingatkan semua pelayanan publik di provinsi ini berjalan tanpa ada pungutan liar yang merugikan masyarakat.

“Konteksnya itu pelayanan publik yang tanpa pungli, bisa gak? Pesan ini saya sampaikan kepada semuanya dan sekarang masyarakat antusias melaporkan pungli yang ada di mana-mana kepada saya,” katanya di Semarang, Selasa.

Ganjar mengungkapkan berdasarkan laporan yang diterima dari masyarakat, saat ini masih terjadi praktik pungli pada pelayanan rumah sakit, pelayanan pembuatan kartu tanda penduduk dan surat izin mengemudi, serta penerbitan surat izin kendaraan.

Menurut dia, berbagai praktik pungli yang tersistematik tersebut harus segera dihentikan oleh semua pihak.

“Saya senang dengan antusiasme masyarakat melaporkan berbagai pungli karena hal itu menunjukkan masyarakat masih peduli dan apa yang terjadi di jembatan timbang itu cuma seujung kuku saja, yang lebih gede lagi banyak,” ujar politisi PDI Perjuangan itu.

Ia menilai kebijakan pemerintah daerah mengenai jembatan timbang perlu direvisi karena sudah tidak sesuai dengan kondisi yang ada sekarang.

“Solusi dan jenis sanksi yang akan dijatuhkan bagi pelanggar ketentuan di jembatan timbang masih dikaji, sedangkan pertemuan dengan para pengusaha jasa transportasi yang dinilai penting akan dilakukan dalam waktu dekat,” katanya.

Kesalahan fatal yang terjadi saat ini, kata dia, denda dibayar di tempat dan jumlahnya ditarget.

“Pokoknya semua yang lewat di sana harus dicatat apakah melanggar atau tidak karena sistem kita yang sesuai dengan sistem nasional yang pernah dibuat tapi belum diaplikasikan,” ujarnya.

Seperti diwartakan, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo memerintahkan kepada seluruh jajaran Dishubkominfo provinsi setempat untuk menghentikan berbagai bentuk pungutan liar yang terjadi di jembatan timbang.

“Saya minta Dishub lakukan operasi untuk membereskan semua, tidak ada pungli-punglian lagi, semua (pengemudi truk yang muatannya melebihi batas tonase, red) harus bayar dan mendapat kuitansi sehingga masuk ke kas negara,” ujar politisi PDI Perjuangan itu.

Sebelumnya, orang nomor satu di Jateng itu menemukan praktik pungli saat melakukan inspeksi mendadak di jembatan timbang di Subah, Kabupaten Batang, pada Minggu (27/4) malam.

Menurut Ganjar, sidak yang dilakukan dirinya itu dilatarbelakangi banyaknya komplain masyarakat yang diterimanya terkait dengan praktik pungli di jembatan timbang.

“Saya melihat langsung, beberapa kernet memberikan uang Rp10 ribu hingga Rp20 ribu atau di bawah denda resmi tertinggi sebesar Rp60 ribu kepada oknum Dishub di jembatan timbang karena muatannya melebihi batas tonase,” katanya.

Ia menilai peraturan daerah yang mengatur tentang jembatan timbang itu tidak sempurna sehingga kalau dilihat dampaknya, wajar jika kemudian jalan-jalan di Jateng rusak parah karena dilewati truk-truk yang muatannya melebihi batas tonase.

“Salah satu cara memelihara jalan adalah menghentikan pungli di 16 jembatan timbang di Jateng,” ujarnya.

Penghentian berbagai praktik pungli di jembatan timbang, kata Ganjar, juga akan menambah pendapatan asli daerah Provinsi Jateng karena pihak-pihak yang melanggar akan membayar denda sesuai dengan ketentuan.

Sumber : http://www.antarajateng.com/detail/index.php?id=97217

7 Mei 2014 Posted by | SEPUTAR JAWA TENGAH - PROV. JATENG | Tinggalkan komentar

Kepala Dinas Bina Marga Jepara Divonis 3 Tahun Bui

ANTARA JATENG.com – Selasa, 06 Mei 2014

Semarang, Antara Jateng – Kepala (Non-aktif) Dinas Bina Marga, Pengairan, dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, Edi Sutoyo, dijatuhi hukuman tiga tahun penjara dalam kasus korupsi pemeliharaan jalan senilai Rp2,4 miliar.

Hakim Ketua Suyadi dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang, Selasa, juga mewajibkan terdakwa membayar denda Rp500 juta yang jika tidak dibayar akan diganti dengan hukuman enam bulan penjara.

“Menyatakan terdakwa terbukti bersalah melanggar pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” katanya.

Terdakwa dinilai menyalahgunakan wewenang atau jabatannya semasa menjabat sebagai Kepala Bidang Bina Marga untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain sehingga merugikan keuangan negara.

Menurut Suyadi, terdakwa terbukti menunjuk langsung rekanan pelaksana proyek tanpa mengikuti lelang.

Selama 2009 hingga 2010 anggaran pekerjaan pemeliharaan jalan, terdapat sejumlah pekerjaan yang tidak terlaksana namun pembayaran tetap dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Jepara.

Atas pekerjaan yang tidak terlaksana namun tetap dikerjakan tersebut, negara dirugikan hingga Rp2,4 miliar.

Atas hukuman tersebut, terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum masih menyatakan pikir-pikir.

Sumber : http://www.antarajateng.com/detail/index.php?id=97225

7 Mei 2014 Posted by | JEPARA | Tinggalkan komentar

KPK Dipersilakan Sidik Konsorsium Asuransi TKI

ANTARA JATENG.com – Rabu, 07 Mei 2014

(antaranews.com)

Banjarnegara, Antara Jateng – Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Gatot Abdullah Mansyur mempersilakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyidik konsorsium asuransi TKI jika memang dicurigai ada permasalahan.

“Konsorsium asuransi TKI di luar wilayah kami, monggo silakan saja. Kami tidak ada masalah,” katanya di Banjarnegara, Jawa Tengah, Rabu.

Gatot mengatakan hal itu kepada wartawan usai menghadiri acara Sosialisasi Program Penempatan dan Perlindungan TKI di Aula Sekretariat Daerah Banjarnegara.

Menurut dia, konsorium asuransi TKI diputuskan oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans).

Dalam hal ini, kata dia, ada tiga konsorsium asurasi TKI yang ditunjuk oleh Kemenakertrans, yakni Jasindo, Astindo, dan Mitra TKI.

“Kalau ada itu (masalah, red.) silakan saja. Siapapun kalau memang dicurigai ada apa-apa, kami tidak ada masalah, tidak ada ‘comment’, silakan saja,” tegasnya.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta para TKI di Malaysia untuk segera melakukan penyidikan terhadap konsorsium asuransi TKI yang tidak transparan dalam mengelola asuransi tersebut sehingga KBRI/KJRI mengalami kesulitan klaim ketika TKI yang tertimpa kecelakaan di tempat bekerja.

“Sarasehan yang dilakukan paguyuban TKI di Kuala Lumpur dan Selangor merekomendasikan bahwa asuransi TKI sudah seharusnya dikelola melalui program jaminan sosial Jamsostek yang meliputi jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan pemeliharaan kesehatan, dan jaminan hari tua,” kata Lukman Hakim, juru bicara paguyuban TKI, dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Minggu (4/5).

7 Mei 2014 Posted by | BANJARNEGARA, BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Hakim Umrah, Sidang PK Mantan Bupati Sragen Ditunda

ANTARA JATENG.com – Rabu, 07 Mei 2014

Mantan Bupati Sragen Untung Wiyono (kanan) yang menjadi terdakwa kasus dugaan korupsi kas daerah APBD 2003-2010 sebesar Rp11,2 miliar bersama penasehat hukumnya Suyitno Landung (kiri), pada sidang dengan agenda pembacaan putusan di Pengadilan Tipikor Semarang, Jateng, Rabu (21/3). Untung yang pada sidang sebelumnya dituntut hukuman sepuluh tahun penjara oleh jaksa, divonis bebas oleh majelis hakim karena dinilai tidak terbukti melakukan penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang. FOTO ANTARA/R. Rekotomo/ss/nz/12.

Semarang, 7/5 (Antara) – Sidang pertama pengajuan Peninjauan Kembali terpidana kasus korupsi APBD Kabupaten Sragen senilai Rp11,2 miliar oleh terpidana mantan Bupati Untung Wiyono ditunda karena hakim yang dijadwalkan memimpin persidangan masih menjalankan ibadah umrah.

Hakim Erentuah Damanik yang menyampaikan penundaan sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang, Rabu, mengatakan Hakum Ketua Dwiarso Budi yang seharusnya memimpin sidang kasus ini belum pulang dari umrah.

“Hakim Ketua masih mengalami penundaan penerbangan pesawat sepulang umrah,” katanya.

Oleh karena itu, lanjut dia, sidang akan kembali digelar pada Selasa (13/5) pekan depan dengan agenda penyampaian novum oleh terpidana.

Sementara itu, Dani Sriyanto, penasihat hukum Untung Wiyono, mengatakan, ada tiga bukti baru yang akan disampaikan pada sidang pekan depan.

“Ada tiga novum, nanti saja disampaikan di persidangan,” katanya.

Mantan Bupati Sragen diharuskan menjalani hukuman tujuh tahun penjara serta membaayar denda Rp200 juta.

Hukuman tersebut sesuai dengan putusan kasasi Mahkamah Agung.

Selain itu, Untung juga diwajibkan membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp11 miliar.

7 Mei 2014 Posted by | SRAGEN | Tinggalkan komentar

Terpidana Koruptor Rp116 Miliar Thamsir Rahman Kepergok Kondangan

ANTARA JATENG.com – Senin, 04 Maret 2013

Pekanbaru, Antara Jateng – Mantan Bupati Kabupaten Indragiri Hulu, Riau, Raja Thamsir Rahman, terpidana kasus dugaan korupsi berjemaah APBD Indragiri Hulu senilai Rp116 miliar kepergok wartawan tengah kondangan di acara pesta pernikahan.

Thamsir datang menghadiri pesta pernikahan Yoannita Kesuma anak dari Drs H Raja Marjohan Yusuf, mantan pejabat Asisten III Kantor Gubernur Riau dan mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Indragiri Hulu pada Minggu sekitar pukul 14.00 WIB.

Thamsir tampak datang dengan didampingi sejumlah pejabat Riau dan disambut dengan ramah oleh pihak tuan rumah, tanpa pengawalan aparat kepolisian.

Kader Partai Demokrat yang masih menduduki jabatan sebagai anggota DPRD Riau ini tampak sehat.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru pada akhir tahun 2012 silam menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa Raja Thamsir Rahman, mantan Bupati Indragiri Hulu selama 8 tahun kurungan penjara.

Selain hukuman kurungan, terdakwa kasus korupsi berjamaah dana kasbon APBD Kabupaten Indragiri Hulu itu juga dikenakan denda sebesar Rp500 juta atau subsider selama 2 bulan penjara.

Thamsir juga diwajibkan mengganti dan mengembalikan uang negara sebesar Rp28,8 miliar atau diganti hukuman kurungan selama 2 tahun.

Amar putusan yang dijatuhkan terhadap Thamsir itu, sudah melalui segala pertimbangan baik yang memberatkan maupun meringankan terdakwa.

Hukuman tersebut diberikan kepada Thamsir karena dianggap terbukti melanggar Pasal 3 junto pasal 18 Undang-undang No. 31 tahun 1999, junto psal 55, tentang tindak pidana korupsi, dan ikut secara bersama sama melakukan tindakan kejahatan.

Menurut Jaksa Penuntut Umum (JPU) ketika itu, Thamsir telah terbukti secara sah melakukan penyimpangan terhadap uang daerah untuk kepentingan pribadi. Terdakwa menikmati uang dari APBD dengan cara kasbon sebesar Rp46 miliar.

Terkait masih berkeliarannya Thamsir Rahman ini, sejumlah pejabat Lapas Pekanbaru belum dapat dikonfirmasi. (FZR)

Sumber : http://www.antarajateng.com/detail/index.php?id=75046

7 Mei 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Kepergok Pungli, Petugas Jembatang Timbang Subah Dinonaktifkan

ANTARA JATENG.com – Rabu, 07 Mei 2014

Ilustrasi (Foto ANTARA/Musyawir)


Semarang, Antara Jateng – Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Jawa Tengah Urip Sihabudin mengungkapkan bahwa dua petugas Jembatan Timbang Subah, Kabupaten Batang, yang tertangkap tangan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo sedang melakukan pungutan liar, telah dinonaktifkan dari jabatannya.

“Dua petugas kami di Jembatan Timbang Subah telah dijatuhi sanksi internal berupa penonaktifan yang bersangkutan sejak Selasa (29/4) dan ditarik untuk ditugaskan di kantor Dishubkominfo Jateng,” katanya di Semarang, Rabu.

Urip menjelaskan, pemberian sanksi kepegawaian yang bersifat administratif tersebut akan melekat terus secara personal sampai yang bersangkutan memasuki masa pensiun.

“Surat keputusan dari Gubernur Jateng atas sanksi terhadap dua petugas kami itu akan segera ditetapkan dalam waktu dekat,” ujarnya.

Selain dua petugas Dishubkominfo yang dinonaktifkan tersebut, kata dia, Kepala Seksi Pengawas dan Operasional serta Kepala Pelaksana Teknis Jembatan Timbang Subah juga akan dikenai sanksi manajerial.

“Sebagai atasan, mereka dinilai lalai melakukan pengawasan terhadap anak buahnya sehingga juga akan dikenai sanksi manajerial,” katanya.

Ia menjelaskan, sebagai upaya untuk menghilangkan praktik pungli di jembatan timbang, Dishubkominfo Jateng berencana membenahi sistem informasi dan sarana yang ada.

“Sistem informasi yang ada diupayakan untuk direvisi sehingga menjadi sistem yang sekecil mungkin ada kontak antara petugas Dishubkominfo dengan pengemudi, di antaranya dengan sistem portal yang kami buat agar akurasi datanya terjamin,” ujarnya.

Dishukominfo Jateng juga akan melakukan evaluasi sumber daya manusia terhadap 279 petugas yang bertugas di 16 jembatan timbang di Jateng.

“Jumlah petugas yang ada di jembatan timbang sekarang sangat tidak ideal dan perlu ada penambahan menjadi 640 petugas,” katanya.

Menurut dia, saat ini sedang dilakukan evaluasi apakah akan diputuskan mempercepat penambahan jumlah petugas di jembatan timbang atau mengevaluasi jumlah jembatan timbang yang telah ada sekarang.

“Kami akan mengevaluasi jembatan timbang yang efektif dan mana yang tidak, kemudian kami usulkan ke Kementerian Perhubungan agar ditutup sementara sampai ada penambahan petugas,” ujarnya.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang ditemui terpisah mengaku akan membawa permasalahan pungli di jembatan timbang ini menjadi isu nasional.

“Saya akan berbicara dengan Presiden karena menurut saya ini (permasalahan pungli di jembatan timbang, red) sistemik dan saya tidak bisa hanya menghukum saja tapi juga mencarikan solusinya,” kata politisi PDI Perjuangan itu.

Seperti diwartakan, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo memerintahkan kepada seluruh jajaran Dishubkominfo provinsi setempat untuk menghentikan berbagai bentuk pungutan liar yang terjadi di jembatan timbang.

“Saya minta Dishub lakukan operasi untuk membereskan semua, tidak ada pungli-punglian lagi, semua (pengemudi truk yang muatannya melebihi batas tonase, red) harus bayar dan mendapat kuitansi sehingga masuk ke kas negara,” ujar politisi PDI Perjuangan itu.

Sebelumnya, orang nomor satu di Jateng itu menemukan praktik pungli saat melakukan inspeksi mendadak di jembatan timbang di Subah, Kabupaten Batang, pada Minggu (27/4) malam.

Menurut Ganjar, sidak yang dilakukan dirinya itu dilatarbelakangi banyaknya komplain masyarakat yang diterimanya terkait dengan praktik pungli di jembatan timbang.

“Saya melihat langsung, beberapa kernet memberikan uang Rp10 ribu hingga Rp20 ribu atau dibawah denda resmi tertinggi sebesar Rp60 ribu kepada oknum Dishub di jembatan timbang karena muatannya melebihi batas tonase,” katanya.

7 Mei 2014 Posted by | BATANG, SEPUTAR JAWA TENGAH - PROV. JATENG | Tinggalkan komentar

Bupati Boyolali: Kelangkaan Pupuk Ulah Distributor “Nakal”

ANTARA JATENG,com – Rabu, 07 Mei 2014

Ilustrasi (Foto ANTARA/Ekho Ardiyanto)

Boyolali, Antara Jateng – Bupati Boyolali Seno Samodro mengatakan bahwa terjadinya kelangkaan pupuk urea di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, akibat permainan di tingkat distributor yang nakal.

“Saya tidak bisa berbuat banyak soal kelangkaan pupuk karena diduga permainan sindikat tingkat nasional,” kata Seno Samodro di Boyolali, Rabu.

Menurut dia, penyaluran pupuk nakal tersebut dengan cara menimbun jatah kebutuhan kemudian menjual ke daerah di luar Boyolali. Sehingga, petani kesulitan mencari pupuk untuk lahan pertaniannya.

Ia mencontohkan cara menyaluran nakal yakni mereka mendapat 1.000 sak misalnya, yang 200 sak ditimbun. Mereka mengeluarkan saat kondisi langka dan dijual dengan harga tinggi.

Selain itu, kata dia, penyaluran pupuk yang dilakukan ke luar daerah diduga karena para petani yang mendapat jatah di wilayahnya tidak bisa membayar dengan uang kontan.

Menurut dia, untuk mengatasi kelangkaan pupuk harus ada rapat tingkat nasional dengan memangkas mata rantai distribusi.

Oleh karena itu, para petani selama ini tidak menikmati subsidi pemerintah tersebut, karena yang menerima justru distributor.

Menurut Kepala Dinas Pertanian Kehutanan dan Perkebunan (Distanhutbun) Boyolali, Bambang Purwadi, pihaknya segera mengajukan tambahan kuota pupuk bersubsidi ke Gubernur Jawa Tengah, terkait terjadinya kelangkaan urea di wilayah ini.

Menurut dia, pengajuan tambahan pupuk ke Pemprov Jawa Tengah tersebut mengacu Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) petani.
“Kami sedang menghitung berapa besar jumlah kebutuhan riil pupuk,” katanya.

Ia menjelaskan, untuk menganntisipasi kelangkaan pupuk di lapangan pada April 2014, Pemkab Boyolali menyalurkan kuota untuk Mei.

Namun, kata dia, dengan penyaluran pupuk pada bulan berikutnya belum bisa memenuhi kebutuhan petani secara optimal dan merata.

“Hal ini, terjadi karena begitu pupuk didistribusikan kepada penyalur resmi langsung diserbu oleh petani,” katanya.

Menurut dia, pupuk setelah turun dari truk di pengecer resmi, petani langsung beli dua hingga tiga sak karena khawatir langka, sehingga dampaknya petani lain tidak kebagian.

Selain itu, kata dia, langkanya pupuk urea di lapangan tersebut juga dikarenakan para petani menggunakan pupuk yang berlebihan atau tidak sesuai dengan kebutuhan ideal bagi tanaman padi. Lahan seluas satu hektare idealnya membutuhkan pupuk urea sebanyak 200 kilogram.

7 Mei 2014 Posted by | BOYOLALI | Tinggalkan komentar

Ganjar Minta Polisi Proses Hukum Distributor Pupuk Nakal

ANTARA JATENG,com – Rabu, 07 Mei 2014

Semarang, Antara Jateng – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta aparat kepolisian memproses hukum distributor pupuk bersubsidi yang nakal karena merugikan para petani.

“Saya minta yang nakal, memalsukan, atau menyelundupkan pupuk bersubsidi ditindak tegas oleh kepolisian karena kalau tidak maka produktivitas (pertanian, red) kita hancur,” katanya di Semarang, Rabu.

Hal tersebut disampaikan Ganjar usai memimpin rapat koordinasi bersama jajaran Pemerintah Provinsi Jateng membahas kelangkaan pupuk bersubsidi di beberapa daerah.

Ganjar mengungkapkan, selain penindakan tegas, tim pengawas akan memantau langsung proses pendistribusian pupuk bersubsidi sampai ke petani.

“Kalau ada (pejabat daerah, red) yang menyalahgunakan akan langsung dicopot, gak ada ampun,” ujar politisi PDI Perjuangan itu.

Terkait dengan kelangkaan pupuk bersubsidi di tingkat petani, Ganjar menilai hal tersebut tidak terlalu parah tapi memang ada keterlambatan karena pemerintah pusat mengurangi jatah pupuk bersubsidi sebesar 15 persen.

“Kebutuhan hari ini yang sudah habis karena pengurangan jatah dari pusat dan kekurangan ini akan ditambahkan dalam anggaran perubahan serta bisa menjadi keputusan politik sehingga bisa mendahului paling tidak nanti dengan tunda bayar,” katanya.

Mantan Wakil Ketua Komisi II DPR RI itu menyayangkan masih banyak petani yang tidak mengetahui cara melaporkan terkait dengan distribusi pupuk bersubsidi.

“Oleh karena itu, saya tadi meminta nomor telepon sejumlah pabrik pupuk dan akan saya sebarkan sendiri kepada para petani, petani boleh menelepon langsung,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Ganjar juga meminta agar seluruh pemerintah kabupaten/kota di Jateng lebih proaktif mengusulkan tambahan pupuk bersubsidi kepada pemerintah saat terjadi kekurangan di tingkat petani.

Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Jawa Tengah Sri Puryono menambahkan bahwa di provinsi setempat hingga kini masih mengalami kelangkaan pupuk bersubdi.

“Dari kebutuhan pupuk sebesar 1 juta ton per tahun, tahun ini hanya dialokasikan 850 ribu ton oleh pemerintah pusat atau terdapat pengurangan 15 persen dari kuota sehingga menyulitkan para petani,” ujarnya.

Ia mengungkapkan, harga pupuk bersubdi yang seharusnya Rp2.600 per kilogram, saat ini di lapangan bisa mencapai harga Rp4.000/kg akibat adanya kelangkaan pupuk bersubsidi dan penyaluran yang tidak tepat sasaran.

Untuk mengatasi persoalan pupuk langka, kata dia, pihaknya akan membenahi sistem distribusi dan penyalurannya, mengefektifkan tim pengawas pupuk, serta membuka posko pengaduan.

“Kami juga akan mendesak pemerintah pusat memenuhi kebutuhan pupuk bersubsidi di Jateng agar dapat memenuhi target surplus beras di secara nasional,” katanya.

7 Mei 2014 Posted by | SEPUTAR JAWA TENGAH - PROV. JATENG | Tinggalkan komentar

%d blogger menyukai ini: