KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Kongkalikong di Kasus Retaining Wall, Jaksa Agung Harus Pecat Bawahannya

RAKYAT MERDEKA ONLINE – Senin, 21 April 2014

Laporan: Firardy Rozy

 

NET

RMOL. Puluhan orang yang menamakan dirinya LSM Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) mendesak Jaksa Agung, Basrief Arief, mengusut dugaan melawan hukum yang dilakukan oknum Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bekasi dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat.

Oknum pada Kejari Kota Bekasi dan Kejati Jawa Barat tersebut dicurigai akan menghentikan perkara pembangunan tanggul (Retaining Wall) yang dilakukan tersangka H. Adang E Bunyamin di perumahan Citra Gran, Castle Garden Jatisampurna, Kota Bekasi. Padahal, berkas perkara Adang telah lengkap (P21).

Kuasa hukum dari Abdullah Aviv selaku pelapor dalam kasus pembangunan tanggul tersebut, Zaini Mustofa, menjelaskan bahwa kecurigaan kasus itu akan dihentikan bermula pada 10 April lalu. Saat itu Wakil Kepala Kejati Jabar dan Aspidum Jabar melakukan ekspos perkara tersangka Adang E Bunyamin yang faktanya sudah dinyatakan P21.

Ekspos dilakukan untuk menentukan apakah perkara tersebut dilanjutkan atau dihentikan. Sayangnya, hasil ekspos tak disampaikan kepada publik.

“Kami menduga ada kongkalingkong atau main mata antara tersangka Adang E Bunyamin dengan Kejari Kota Bekasi dan Kejati Jabar dan atau juga ada keterlibatan oknum Kejagung,” kata Zaini Mustofa di sela aksi massa di kantor Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Senin (21/4).

Menurut Zaini, ekspos terhadap perkara yang sudah dinyatakan lengkap merupakan perbuatan melawan hukum dan sebagaimana surat edaran Jaksa Agung Muda Pidana Umum (Jampidum) Kejagung RI, bahwa perkara yang sudah dinyatakan P21 harus dilimpahkan ke Pengadilan Negeri.

Atas dugaan itulah, Jaksa Agung diminta mengusut dugaan main mata yang dilakukan oknum Kejari Kota Bekasi dan Oknum Kejati Jabar, khususnya oknum yang menggelar ekspos perkara tersangka Adang E Bunyamin.

Demonstran di Kejaksaan Agung juga mendesak agar Kejati Jabar dan Kejari Kota Bekasi menahan tersangka Adang, dan segera melimpahkan perkara tersebut ke Pengadilan Negeri Kota Bekasi untuk segera disidangkan. [ald]

Sumber : http://hukum.rmol.co/read/2014/04/21/152112/Kongkalikong-di-Kasus-Retaining-Wall,-Jaksa-Agung-Harus-Pecat-Bawahannya-

2 Mei 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Setyabudi Laporkan 6 Hakim Terkait Suap Bansos Bandung

RAKYAT MERDEKA ONLINE – Kamis, 09 Januari 2014

Laporan: Christie Stefani

 

SETYABUDI TEDJOCAHYONO/NET

RMOL. Komisi Yudisial menerima laporan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh enam hakim baik hakim di Pengadilan Negeri Bandung ataupun Pengadilan Tinggi Jawa Barat.

Laporan ini diberikan oleh Mantan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung Setyabudi Tedjocahyono yang telah bersedia menjadi justice collaborator dalam kasus dugaan suap dana Bantuan Sosial Pemerintah Kota Bandung.

“Komisi Yudisial menerima laporan dari terpidana yang mantan hakim (Setyabudi), ini menyangkut masalah tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa hakim yang dilaporkan dalam kasus itu,” terang Komisioner KY Erman Suparman usai berdiskusi dan berkoordinasi dengan pimpinan KPK dan Deputi Penindakan di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (9/1).

Menurutnya, Setyabudi akan segera dibawa ke Majelis Kehormatan Hakim atas usulan Mahkamah Agung. Ia menambahkan bahwa pihaknya tinggal menunggu penetapan dari Ketua Mahkamah Agung terkait hal ini. Ia pun memaparkan bahwa KPK memberikan respon yang sangat positif terkait kasus ini.

“Baik sekali, ketua KPK (Abraham Samad) dan Deputi Penindakan sangat baik dan responsif untuk segera menindaklanjuti dan menelusuri ini,” imbuh Erman Suparman. [rus]

Sumber : http://hukum.rmol.co/read/2014/01/09/139373/Setyabudi-Laporkan-6-Hakim-Terkait-Suap-Bansos-Bandung-

2 Mei 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Kajati Jabar Larang Jaksa Bertemu dengan Terdakwa dan Tersangka

RAKYAT MERDEKA ONLINE – Selasa, 28 Januari 2014

Laporan: Arief Pratama

 

RMOL. Pencanangan zona integritas anti korupsi kolusi dan nepotisme (KKN) di lingkungan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat digalakkan dengan melarang jaksa-jaksa bertemu dengan terdakwa atau tersangka. Larangan ini sesuai arahan Kejagung tentang profesionalisme dan zona anti KKN di kantor kejaksaan.

“Untuk penerimaan tamu, yang terkait dengan perkara, sepanjang dia bukan terdakwa atau tersangka ya tidak dipermasalahkan. Karena ada Undang-undangnya yakni tentang keterbukaan publik,” papar Kajati Jabar, P. DJoko Subagyo, usai acara maulid Nabi Muhammad SAW di Kejati Jabar, Bandung (Selasa, 28/1).

“Kalau saksi atau masyarakat yang mengetahui informasi kasus tidak apa-apa, tetapi kalau keluarga terdakwa atau terdakwa tidak diperbolehkan,” sambungnya Kajati.

Selain itu, Kajati juga mencanangkan zona bebas KKN dengan tulisan dinding di kantor Kejati Jabar. Hal ini dilakukan agar dapat mengingatkan setiap pegawai.

“Untuk tulisan, paling tidak tulisan di area umum yang ada di lingkungan Kejati jabar, ruang-ruang utama, serta ruang tamu,” paparnya. [ysa]

Sumber : http://www.rmol.co/read/2014/01/28/141649/Kajati-Jabar-Larang-Jaksa-Bertemu-dengan-Terdakwa-dan-Tersangka-

2 Mei 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Terkait Nazarudin, Kejaksaan Selidiki Dugaan Korupsi Pengadaan 18 Unit Pesawat Latih

RAKYAT MERDEKA ONLINE – Selasa, 04 Juni 2013

RMOL. Diduga ada keterlibatam mantan Bendahara Umum Partai Demokrat M. Nazaruddin dalam kasus dugaan korupsi pengadaan 18 unit pesawat latih sayap tetap jenis fixed wing dan link simulator 2 unit di Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia (STPI) sebesar Rp 138,8 miliar.

Pihak Kejaksaan Agung tengah menyelidikinya.

Direktur Penyidikan (Dirdik), Adi Toegarisman mengatakan penyidikan dalam kasus ini dengan memeriksa orang-orang yang terlibat, menyusul telah ditetapkannya tiga orang tersangka. Yakni, Bayu Widjokongko (BW) Dirut PT Pacific Putra Metropolitan (PT PPM), I.G.K. Rai Darmaja (RD) PNS pada STPI, dan Arman Aryuhayat (AA), Kabag Administrasi Umum selaku Pembuat Komitmen.

“Kita akan membuktikan kasus ini. Sampai saat ini tim kami belum ada laporan itu,” ungkap Adi di Kejagung, Jakarta, Selasa (4/6).

Hingga saat ini sambung Adi, tim penyidik jaksa tengah mencari alat bukti untuk menguatkan tindak pidana yang disangkakan kepada tiga tersangka tersebut. “Harus dipahami, kita menyidik pengadaan pesawat,” jelasnya dia.

Ia menegaskan dalam penanganan kasus ini, Kejaksaan hendak menyelamatkan aset negara senilai ratusan miliar tersebut.

Dalam mengadakan 18 kapal dengan dua simulator sampai dengan akhir tahun kontrak itu hanya bisa mengadakan 2 simulator dengan 6 pesawat, lalu yang dua belas pesawat kemana?

“Mungkin secara fakta hukum itu tidak perlu kami sampaikan. Itu kan berita sampingan (soal keterlibatan Nazarudin), saya hanya (menangapi) masalah hukum,” ungkap dia.

Diketahui kasus ini Kejagung telah menyita 12 pesawat latih jenis fix wing yang menggunakan anggaran tahun 2010 – 2012. Pesawat itu kini masih dititipkan di sekolah tersebut. Pesawat itu digunakan untuk mengajar para siswa STPI, meski pembayaran sudah lunas, namun 12 pesawat belum kunjung datang dan belum dapat terbang lantaran meski dirakit lebih dulu.

Akibat kelalaian itu Kejagung menetapkan tiga tersangka berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Print- 68 s/d 70/F.2/Fd.1/05/2013,tanggal 24 Mei 2013. Pasalnya dalam kasus ini barang belum ada, tapi uang negara sudah keluar.

“Jadi negara mengalami rugi,” pungkas dia. [zul]

Sumber : http://www.rmol.co/read/2013/06/04/113201/Terkait-Nazarudin,-Kejaksaan-Selidiki-Dugaan-Korupsi-Pengadaan-18-Unit-Pesawat-Latih-

2 Mei 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Basrief Arief: Kami Kerja Tanpa Pesan Sponsor Politik dan Kebencian

RAKYAT MERDEKA ONLINE – Selasa, 03 Desember 2013

Laporan: Firardy Rozy

 

FOTO: NET

RMOL. Jaksa Agung Basrief Arief menegaskan pihaknya tidak menerima pesan sponsor dalam penegakan hukum kasus korupsi mulai dari penyelidikan, menetapkan seseorang menjadi tersangka dan penuntutan.

“Tidak bosan saya sampaikan, kami kerja keras jangan sampai menzalimi, jangan sampai bekerja karena pesan sponsor politik dan kebencian,” ungkap Basrief dalam Rapat Kerja dengan Komisi III di Ruang Rapat Komisi III DPR RI, Senayan, Selasa (3/12).

Menurut Basrief, pihaknya bekerja sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP). Ia juga menerangkan, Kejaksaan Agung bekerja bukan sekedar lips service saja untuk membuat senang suatu pihak. Namun, ia pastikan melakukan ketentuan yang berlaku, termasuk selalu melakukan evaluasi dengan reward dan punnisment.

“Terkait kasus menggantung, kami tidak melakukan itu. Kalau ada dua alat bukti kami lanjutkan, kalau tidak cukup kami hentikan. Jangan terburu-buru menetapkan tersangka, perlu dua alat bukti,” terangnya.

Di depan Komisi III, Basrie “curhat” terkait belum dieksekusinya beberapa terpidana. Diakuinya, pihak eksekutor dari Kejaksaan terbentur dengan proses hukum Peninjauan Kembali (PK).

“Ada PK yang tidak ada batas waktunya. Undang-undang tidak mengatur soal batas PK. Kalau saya bisa saja membuat aturan 6 bulan sampai 1 tahun. Tapi kekuatan UU lebih tinggi,” pungkasnya. [ald]

Sumber : http://hukum.rmol.co/read/2013/12/03/135268/Basrief-Arief:-Kami-Kerja-Tanpa-Pesan-Sponsor-Politik-dan-Kebencian-

2 Mei 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Jaksa Agung Sejak Awal Berharap Tak Eksekusi Aset Asian Agri Senilai Rp 5,3 Triliun

RAKYAT MERDEKA ONLINE – Kamis, 30 Januari 2014

Laporan: Wahyu Sabda Kuncahyo

 

ASIAN AGRI

RMOL. Kejaksaan Agung memutuskan untuk tidak menyita aset milik Asian Agri Group (AAG). Pasalnya, perusahaan itu sepakat membayar denda Rp 2,5 triliun yang dijatuhkan Mahkamah Agung.

Asian Agri, pada 9 Januari lalu, telah melakukan pembicaraan soal kesanggupan membayar denda. “Mereka menyatakan sanggup bayar. Tentunya kita sambut dengan baik,” kata Jaksa Agung Basrief Arief di kantornya, Jakarta, Kamis (30/1).

Basrief menjelaskan, pembayaran dilakukan dengan cara dicicil karena denda yang harus dibayar sangat besar. Selain itu, pembayaran langsung lunas dikhawatirkan dapat mengganggu jalannya roda perusahaan yang bergerak di sektor perkebunan kelapa sawit itu.

“Setelah bicara lebih lanjut, bahwa AA akan bayar pertama Rp 719. 955.391.304 (Rp 719 miliar). Jadi, ini yang pembayaran pertama. Ini sudah terlaksana pada 28 Januari atau dua hari lalu,” ujar Basrief.

Cicilan pertama tersebut disetorkan Asian Agri melalui rekening Kejagung, kemudian ditransfer kembali kepada kas negara. Adapun, sisanya sejumlah Rp 1,8 triliun, akan dicicil setiap bulan sebesar Rp 200 miliar hingga jatuh tempo pada Oktober 2014 mendatang.

“Untuk tahap pertama sudah selesai, yang berikutnya dinantikan setiap bulan. Ini dokumennya ada,” lanjut Basrief.

Basrief mengaku lega karena Asian Agri mau bertanggungjawab membayar denda tersebut. Pasalnya, sedari awal, Kejagung berharap tidak perlu melakukan eksekusi aset yang terdiri dari tanah perkebunan sawit dan pabrik serta perkantorannya senilai Rp 5,3 triliun.

“Kita tidak gegabah untuk laksanakan eksekusi itu. Karena (ini) terkait nasib karyawan 29 ribu petani plasma. Atas dasar itu kejaksaan harus bersikap ekstra hati-hati, taktis. Yang dilakukan semua dilandasi hukum,” demikian Basrief. [zul]

Sumber : http://hukum.rmol.co/read/2014/01/30/141925/Jaksa-Agung-Sejak-Awal-Berharap-Tak-Eksekusi-Aset-Asian-Agri-Senilai-Rp-5,3-Triliun-

2 Mei 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Mengapa Penangguhan Penahanan Bos Surveyor Indonesia Ditolak Kejati DKI?

RAKYAT MERDEKA ONLINE – Minggu, 06 April 2014

Laporan: Samrut Lellolsima

 

RMOL. Fahmi Sadiq kembali mengajukan permohonan penangguhan dan pengalihan penahanan kepada Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Penangguhan diajukan tersangka kasus dugaan korupsi proyek penyediaan konsultasi pendataan dan pemetaan satuan pendidikan Tahun Anggaran (TA) 2010 dan 2011 di Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) ini atas pertimbangan asas kesetaraan dalam hukum (Equality Before the Law).

Pasalnya, penangguhan penahanan yang diajukan sebelumnya ditolak Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Padahal, tersangka lain dalam kasus tersebut, yakni Mirma Fadjarwati Malik justru diberikan penangguhan penahanan dengan alasan kemanusiaan, yakni masih memiliki anak kecil.

“Jika merujuk pada alasan kemanusiaan, klien kami juga mempunyai alasan kemanusiaan yang reasonable. Saat ini, kondisi kesehatan Fahmi memburuk karena sakit yang sudah diderita sejak lama dan butuh perawatan khusus. Ini yang menjadi pertanyaan kami, mengapa terdapat perbedaan penanganan bagi klien kami,” tegas pengacara Fahmi, Dea Tunggaesti, dalam pesan elektroniknya, Minggu (6/4).

Fahmi selaku Direktur Utama PT Surveyor Indonesia (SI) penandatangan perjanjian proyek TA 2010 ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan sejak 4 Februari 2014. Sebelumnya, Mirma Fadjarwati Malik, selaku Direktur Operasional SI sebagai pihak yang mendatangani perjanjian proyek untuk TA 2011 ditahan pada 16 Desember 2013.

Dea melanjutkan, selama proses penyidikan hingga kini, Fahmi bersikap koorperatif menjalani pemeriksaan serta tidak menghilangkan maupun menghalangi proses penyitaan barang bukti oleh pihak penyidik. Selain itu, sikap kooperatif Fahmi juga diperkuat dengan adanya jaminan dari pihak keluarga.

“Berdasarkan alasan ini kami meminta pihak Kejaksaan dapat mengabulkan permohonan penangguhan atau pengalihan penahanan klien kami,” demikian Dea Tunggaesti.

Proyek konsultasi pendataan dan pemetaan satuan pendidikan di Kemendiknas yang dikerjakan oleh SI terbagi dalam dua tahap, yakni TA 2010 senilai Rp 85,787 miliar dan TA 2011 senilai Rp 45,805 miliar. Berdasarkan audit general Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terjadi kelebihan pembayaran oleh Kemendiknas kepada SI senilai 55,216 miliar. Berdasarkan rekomendasi BPK, Kemendiknas meminta SI mengembalikan kelebihan pembayaran tersebut sebelum akhir tahun 2013.

SI telah melakukan pengembalian kelebihan pembayaran tersebut dengan melakukan tiga kali pembayaran, yakni masing-masing pada 18 Oktober 2013 sejumlah Rp 9,202 miliar, pada 30 Oktober 2013 sejumlah Rp 36,810 miliar, dan 7 November 2013 sejumlah Rp 9,202 miliar.

Pakar hukum pidana, Muzakir menjelaskan, penahanan merupakan kewenangan yang diberikan kepada penyidik sehingga tidak boleh dimaknai sebagai hak hukum yang diberikan kepada penyidik, penuntut umum, dan hakim untuk melakukan tindakan hukum berupa penangkapan maupun penahanan.

“Oleh karena itu para pihak yang diberikan kewenangan tersebut harus bertanggungjawab atas tindakan hukum tersebut. Jika proses penyidikan telah selesai, seharusnya penahanan tersangka dapat ditangguhkan atau dialihkan jika memenuhi syarat-syarat subyektif maupun obyektif penahanan berdasarkan Pasal 21 KUHAP,” jelas Mudzakkir. [zul]

Sumber : http://www.rmol.co/read/2014/04/06/150026/Mengapa-Penangguhan-Penahanan-Bos-Surveyor-Indonesia-Ditolak-Kejati-DKI-

2 Mei 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Ditetapkan Tersangka, Ramlan Comel Mengundurkan Diri

RAKYAT MERDEKA ONLINE – Kamis, 06 Maret 2014

Laporan: Arief Pratama

 

RAMLAN COMEL/NET

RMOL. Pengadilan Negeri Bandung secara mendadak menerima surat pengunduran diri hakim ad hoc Ramlan Comel, yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK Rabu kemarin dalam kasus Bansos Pemkot Bandung.

Ramlan menyatakan pengunduran diri sebagai hakim ad hoc tipikor, ke Mahkamah Agung (MA) dan PN Bandung.

Humas PN Bandung Djoko Indiarto menyatakan, bahwa surat pengunduran diri yang diajukannya ditulis tangan langsung oleh Ramlan. Dan ditandatangani materai Rp 6.000 tertanggal 5 Maret 2014.

“PN Bandung telah menerima surat pengunduran diri tertangal 5 maret 2014, yang ditujukan kepada MA perihal pernyataan mundur, dan mengundurkan diri dari hakim ad hoc,” ujar Djoko kepada wartawan di ruang kerjanya saat menggelar jumpa pers, Bandung, Kamis (6/3).

Djoko memaparkan, dalam isi surat pengunduran diri Ramlan, menyatakan bahwa dirinya tidak pernah menerima uang dari saudara Setyabudi, dan hanya mengakui pernah diajak untuk karaoke bersama Setyabudi.

“Benar saya bersyukur jadi hakim ad hoc, yang ditempatkan di PN Bandung Tipikor sejak tahun 2011. Untuk masalah menerima uang, terbukti tidak terkait kasus suap terserbut. Tanggal 3 januari 2013 terkait soal pembagian uang oleh Setyabudi, tidak berdasarkan dan tidak mengandung kebenaran serta tidak melanggar kode etik dan pph (pedoman perilaku hakim). Serta saya pernah ke tempat spa lounge and karaoke Venetian Bandung, yang apabila dikaitkan dengan pph saya bisa dipersalahkan, berdasarkan moral saya menyatakan mengundurkan diri dari hakim ad hoc ini,” ujar Ramlan dalam surat pengunduran dirinya, seperti dibacakan Djoko.

Dalam surat pengunduran diri tersebut, Ramlan Comel mengajukan surat tersebut kepada MA yang ditembuskan kepada MKK (majelis kehormatan kehakiman) dan ketua PN Bandung.

“Atas surat pengunduran diri Ramlan ini, MA sudah memerintahkan Ketua PN Bandung untuk mengganti semua perkara persidangan yang ditangani Ramlan dengan hakim lain,” ujarnya.

Pengunduran diri yang dilakukan Ramlan ini, bukan pengunduran diri sebagai PNS-nya, melainkan sebagai Hakim ad hoc Tipikor.

“Kalau pengunduran diri sebagai PNS, itu butuh proses yang lama. Sehingga menunggu keputusan MA usai ada kepastian hukum yang mengikat kepada saudara Ramlan,” pungkasnya. [rus]

Sumber : http://hukum.rmol.co/read/2014/03/06/146318/Ditetapkan-Tersangka,-Ramlan-Comel-Mengundurkan-Diri-

2 Mei 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Kepala Kejati NTB Terseret Korupsi di PN Praya

RAKYAT MERDEKA ONLINE – Kamis, 27 Maret 2014

Laporan: Samrut Lellolsima

 

SUGENG PUDJIANTO/NET

RMOL. Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat, Sugeng Pudjianto terseret dalam kasus dugaan suap terkait penanganan perkara tanah di Pengadilan Negeri Praya. Hari ini (Kamis, 27/3) dalam perkara itu dia menjalani pemeriksaan oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Dia akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka S (Subri),” terang Kabag Pemberitaan dan Informasi KPK, Priharsa Nugraha saat dikonfirmasi.

Sugeng sendiri saat ini sudah menjalani pemeriksaan intensif oleh penyidik KPK. Tak ada sepatah kata pun yang dilontarkannya sebelum diinterogasi tadi. Dia langsung ngeloyor masuk ruang pemeriksaan sekitar pukul 10.00 WIB tadi.

Dalam perkara yang sama, KPK juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi-saksi lain. Mereka yakni, Anak Agung Putra Wirajaya dan Desak Ketut Yuni Aryanti, Hakim pada PN Praya dan Dewi Santini, Hakim pada PN Situbondo, serta jaksa fungsional Apriyanto Kurniawan.

“Mereka juga menjadi saksi untuk tersangka S,” sebutnya.

Subri sendiri merupakan tersangka suap penanganan perkara tersebut. Dia ditangkap bersama Lusita Anie Razak, Direktur PT Pantai Aan, yang memberikan suap senilai Rp 190 juta dalam bentuk dollar AS. Saat ditangkap Subri dan Lusita tengah berduaan di dalam kamar.

Diduga, pemanggilan Kejati NTB buat mengorek soal perkara tanah tersebut. Musababnya, kasus tanah sendiri sudah disidangkan di PN Praya dengan terdakwa Sugiharta alias Along. Suap tersebut diduga buat mengganjar hukuman berat untuk Along. [rus]

Sumber : http://hukum.rmol.co/read/2014/03/27/148850/Kepala-Kejati-NTB-Terseret-Korupsi-di-PN-Praya-

2 Mei 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Ditanya Politik Dinasti, Gubernur Riau: P*nt**!

SINDO NEWS.com – Selasa, 22 April 2013

Ditanya politik dinasti, Gubernur Riau: P*nt**!

Mahasiswa desak Gubernur Riau minta maaf, karena mengucapkan kata kasar (foto:Banda/Okezone)

Sindonews.com – Puluhan mahasiswa dari Unievrsitas Riau (UNRI) menuntut Gubernur Riau Annas Maamun untuk meminta maaf. Hal itu terkait sikapnya yang mengucapkan kata kotor, ketika diwawancarai terkait dinasti politik keluarganya.

Aksi turun ke jalan mahasiswa yang mengatasnamakan Aliansi Mahasiswa Riau (AlMaRi) ini dilakukan di depan Kantor Gubernur Riau, di Jalan Jendral Sudirman, Pekanbaru.

“Tuntutan kita adalah agar Gubernur Riau Annas Maamun meminta maaf, kepada seluruh warga Riau, atas ucapannya yang mengucapkan kata kotor ketika diwawancarai media,” kata Kordinator Aksi Rasyid Ahmad, kepada wartawan, Selasa (22/4/2014).

Menurut mahasiswa, apa yang diucapkan Gubernur Riau dengan mengucapkan kata makian Pant..k (bahasa Minang artinya Pantat) bukanlah mencerminkan seorang pemimpin.

“Karena pemimpin itu adalah orang yang dihormati dan menjadi contoh banyak orang. Tapi kalau sudah seperti itu, itukan tidak pantas. Gubernur harus menjaga nama baik, apalagi di Bumi Melayu yang terkenal dengan adat istiadatnya yang kental,” terangnya.

Aksi demo mahasiswa ini dilakukan sekitar 30 menit. Mahasiswa tidak bisa masuk Kantor Gubernur Riau, karena pintu pagar terkunci dan dihalangi petugas Satpol PP.

Gubernur Riau Annas Maamun sekitar sepekan lalu mencaci maki wartawan. Hal itu terjadi saat jurnalis mewawancarai terkait pengangkatan sejumlah anak, ipar, saudara, dan kerabatnya jadi pejabat penting, di lingkungan Pemprov Riau.

Dengan nada tinggi mantan Bupati Rohil ini membantah membentuk dinasti, di Riau, terkait pengangkatan keluarganya jadi pejabat. Menurut gubernur yang baru menjabat dua bulan ini, pengangkatan anak, ipar, dan saudaranya, itu sudah sesuai dengan kemampuannya.

Sangking kesalnya, diapun mengucapkan kata-kata kotor kepada wartawan yang mewawancarainya, dengan mengucapkan kata maaf Pantek dalam bahasa Minang artinya pantat.

Di Riau, bahasa yang umum diucapkan selain bahasa Indonesia, adalah bahasa Melayu dan Bahasa Minang, Sumatera Barat. (san)

Sumber : http://daerah.sindonews.com/read/2014/04/22/24/856479/ditanya-politik-dinasti-gubernur-riau-p-nt

2 Mei 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

%d blogger menyukai ini: