KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

MA bebaskan Pembakar Gedung DPRD Jateng

SUARA MERDEKA.com – Jum’at, 16 Mei 2014

JAKARTA, suaramerdeka.com – Taraf Kurniawan yang merupakan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Tengah 2004-2009 dari Partai Amanat Nasional dibebaskan hukumannya oleh Mahkamah Agung. Taraf Kurniawan adalah pembakar gedung DPRD Jateng. Hakim Agung Imron Anwari melakukan tidak sepakat/berbeda pendapat dan mengajukan pilihan dissenting opinion.

Mahkamah Agung (MA) dalam lamannya pada Jumat (16/5) menyatakan, kasus bermula saat Taraf Kurniawan gagal dalam Pileg 2009. Taraf adalah anggota F-PAN dan bertugas di Komisi C DPRD Jateng. Ia gagal terpilih lagi saat maju melalui Dapil VII Jateng (Kebumen, Banjarnegara, Purbalingga). Karena frustasi, Taraf lalu merencanakan membakar rumah rakyat tersebut.

Pada 15 Mei 2009, Taraf mengambil bensin yang ada dimobilnya dan dimasukkan ke dalam botol minuman mineral. Lantas botol itu dimasukkan ke tas dengan tidak lupa menyiapkan korek api. Setelah naik ke lantai 4 Gedung DPRD Jateng, Taraf menyiramkan bensin tersebut ke ruangan dan menyalakan korek api. Api pun membakar ruangan secepat kilat.

Setelah itu Taraf segera ambil langkah seribu lewat pintu darurat dan langsung masuk mobil. Taraf memacu mobilnya pulang ke rumahnya di Kebumen. Dua bulan setelahnya, Taraf ditangkap polisi dari Polwiltabes Semarang.

“Saya frustasi. Stres. Saya kecewa aturan KPU,” kata Taraf saat digelandang di Mapolwiltabes Semarang pada 13 Juli 2009.

Taraf diadili dan pada 9 November 2009 jaksa menuntut Taraf dijatuhi hukuman 2 tahun penjara. Pada 2 Desember 2009 Pengadilan Negeri (PN) Semarang menjatuhkan hukuman selama 4 bulan penjara. Hukuman ini lalu diperberat oleh Pengadilan Tinggi (PT) Semarang pada 2 Februari 2010. Hukuman bagi warga Dusun Prumpung, Desa Bumirejo, Kebumen, itu ditambah menjadi 1 tahun penjara.

Mendapat putusan itu, Taraf lalu mengajukan kasasi dengan harapan bisa bebas. MA menunjuk hakim agung Imron Anwari sebagai ketua dengan anggota Achmad Yamanie dan Prof Dr Surya Jaya sebagai anggota.

“Membebaskan Taraf Kurniawan. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya,” putus majelis kasasi.

Namun putusan ini ditentang Imron Anwari. Menurut keyakinan Imron, Taraf nyata-nyata yang membakar gedung DPRD itu. Selain didukung barang bukti, Taraf juga telah mengakuinya.

“Terdakwa telah mengakui pembakaran lantai 4 dengan cara melemparkan botol yang berisi bensin ke ruang absensi dan menyulutkan korek api sehingga terjadi kebakaran. Karenanya telah sempurna tindakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan sesuai dengan tindakan-tindakannya melanggar dakwaan dalam pasal 187 ke 1 KUHP,” kata Imron.

Namun apa daya, perlawanan Imron dalam musyawarah majelis kasasi pada 16 Agustus 2011 kalah suara. Alhasil Taraf pun melenggang bebas. Achmad Yamanie belakangan dipecat karena memalsu putusan PK gembong narkoba Hengky Gunawan dari hukuman mati menjadi 12 tahun penjara.

( Budi Yuwono / CN19 / SMNetwork )

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/news/2014/05/16/202298

19 Mei 2014 Posted by | SEMARANG | Tinggalkan komentar

Pengelolaan Dana BOS – Penggelembungan Belanja Barang Jadi Modus Jamak

SOLOPOS – Senin, 5 Mei 2014

Aktivis lembaga swadaya masyarakat Ekasita Solo, Aniek Tri M., suatu hari memfotokopi lembaran-lembaran data di sebuah kios penyedia jasa fotokopi. Ia mengaku terheran-heran karena biaya fotokopi di kios itu sangat murah. Ia lantas bertanya, apa yang membuat biaya fotokopi murah? Pemilik usaha itu menjawab bahwa harga kertas yang dia gunakan murah.

“Ternyata, kertas itu tidak dibeli di toko kertas atau pabrik kertas. Kertas untuk memfotokopi itu dia beli di sekolah-sekolah dan instansi pemerintah dengan harga di bawah standar pasar,” ujar Aniek.

Pengalaman Aniek ini merupakan salah satu indikasi kebenaran dugaan rekayasa pembelanjaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) di pos pembelian kertas dan jasa fotokopi.

Berdasar evaluasi akuntabilitas pengelolaan dana BOS dalam acara Working Group Kajian Akuntabilitas Program BOS di Hotel Indah Palace Solo, Kamis-Sabtu (1-3/5), biaya belanja kertas dan fotokopi di sekolah-sekolah penerima dana BOS banyak yang tidak wajar lantaran angkanya ada yang melampaui Rp 10 juta per kegiatan.

“Rasanya sangat tak wajar, biaya fotokopi kok sampai Rp 10 juta. Indikasinya memang dibelanjakan kertas sebanyak-banyaknya untuk dijual lagi,” kata Aniek.

Pembelian kertas dan biaya fotokopi hanyalah satu di antara sekian pos belanja dana BOS yang patut diduga merupakan praktik penggelembungan dana.

Di salah satu sekolah di Gunungkidul, sebagaimana yang terungkap dalam acara tersebut, ada laporan untuk membayar hosting website sekolah yang mencapai Rp800.000,-. Padahal, biaya sesungguhnya di pasaran hanya Rp100.000,-an/tahun. Selain untuk membeli barang habis pakai, penggunaan dana BOS yang rawan penggelembungan adalah alokasi honor guru di luar jam mengajar.

Dalam petunjuk teknis (juknis) pengelolaan dana BOS memang diperbolehkan menggunakan dana BOS untuk honor guru di luar jam kerja, tapi dengan berpedoman pada batas kewajaran.

“Kalau honor guru melampaui 80% dari biaya setiap program, apakah ini bisa disebut wajar? Lantas, siswa hanya kebagian 15% untuk pengadaan lembar kerja siswa (LKS),” kata Isnawati, aktivis organisasi nonpemerintah IDEA yang berbasis di Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Sejak diluncurkan pada Juli 2005, program BOS dimaksudkan untuk menyelesaikan persoalan akses dan kualitas pendidikan yang memang belum merata di seluruh wilayah Indonesia. Berbagai perubahan kebijakan, baik itu perubahan kebijakan anggaran dan perubahan kebijakan penggunaan dana BOS, telah dilakukan pemerintah sesuai Permendikbud No.101/2013.

Perubahan kebijakan itu dengan maksud penggunaan dana BOS tepat sasaran dalam mendukung penyelenggaraan wajib belajar sembilan tahun secara efektif dan efisien dan pertanggungjawaban keuangan dana BOS dilaksanakan dengan tertib administrasi, transparan, akuntabel, tepat waktu, dan terhindar dari penyimpangan.

Setelah 10 tahun berjalan, apakah program BOS sudah tepat sasaran dan dikelola secara baik sebagaimana dimaksudkan dalam Permendikbud tersebut? Inilah pertanyaan dasar yang mengemuka dalam working group tersebut yang kemudian terjawab oleh data-data selama evaluasi.

Masing-masing pihak (pemerintah, lembaga legislatif, sekolah, masyarakat) tentu memiliki penilaian yang bisa jadi berbeda terhadap hal tersebut, tergantung posisi dan cara mereka dalam menilai. Tetapi yang pasti, menurut Febri Hendri dari Indonesia Corruption Watch (ICW), masyarakat sebagai pemilik sekaligus pemanfaat langsung program BOS harus memastikan penggunaan dana BOS tepat sasaran dan pengelolaannya transparan, akuntabel, dan partisipatif. (Aries Susanto)

Sumber: Harian Solopos, edisi Senin, 5 Mei 2014.

19 Mei 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL, SURAKARTA - SOLO | Tinggalkan komentar

Biaya Politik di Gunungkidul Tinggi

KEDAULATAN RAKYAT ONLINE – Rabu, 02 April 2014

  • CALON KADES BISA HABISKAN RP 350 JUTA

WONOSARI (KRjogja.com) –  Dalam dua tahun terakhir, hasil penelitian Yayasan Satu Karsa Karya (YSKK) menemukan biaya politik di desa yang cukup tinggi. Bahkan calon kades bisa menghabiskan biaya hingga p 350 juta untuk pesta demokrasi. Lebih ironis lagi dana tersebut bukan untuk keperluan secara resmi, namun lebih pada terjadinya politik untuk memenangkan calon kades yang bertarung.

“Sebanyak 89,5 persen dana tersebut memang untuk pembiayaan dana yang lebih pada politik uang,” kata Direktur YSKK Kangsure Suroto di acara Diskusi Publik Demokrasi Desa di Pusaran Politik Uang dan Tantangan Perempuan dalam politik dan pemerintahan Desa di Rumah Makan Nilasari, Wonosari, Rabu (02/04/2014).

Kegiatan dihadiri Bupati Gunungkidul Hj Badingah SSos dan undangan. Diungkapkan, diperlukan upaya pemerintah daerah untuk mengkaji atau mencermati berkait dengan aturan yang sudah ada. Baik perda maupun peraturan bupati. Diskusi ini dimaksudkan menjadi masukan, dan diharapkan untuk bisa dimasukkan dalam perda, sehingga bisa menekan biaya politik tinggi termasuk maraknya politik uang dalam pesta demokrasi pemilihan kepala desa. “Demokrasi di desa harus bisa dihilangkan adanya praktik politik uang,” imbuhnya.

Bupati Gunungkidul Hj Badingah Ssos menuturkan, masyarakat di Gunungkidul harus mulai cerdas dalam memilih pemimpin. Jangan sampai adanya biaya politik tinggi tersebut menjadi penghambat, kader atau sumber daya manusia yang mumpuni menjadi minder. Pemerintah daerah tentunya mendorong terciptanya demokrasi hingga tingkat desa, salah satunya melalui pemilihan kepala desa.

“Pada pelaksanaan pesta demokrasi di desa tentunya juga ada lembaga yang mengawasi jalannya proses demokrasi,”jelasnya.(Ded)

Sumber : http://krjogja.com/read/210763/biaya-politik-di-gunungkidul-tinggi.kr

19 Mei 2014 Posted by | JOGJA RAYA | Tinggalkan komentar

UU Pemilu Beri Celah Politik Uang

VIVA NEWS – Sabtu, 10 Mei 2014

  • Politik uang sulit diungkap karena yang dijerat itu pemberinya.

VIVAnews – Tingginya  praktik politik uang pada Pemilu 2014 salah satunya disebabkan oleh regulasi undang-undang Pemilu yang memberikan celah politik uang.

Dari sejumlah kasus pada Pemilu 2014, Komite Penyelidikan Pemberantasan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KP2KKN) Jawa Tengah melansir sebanyak 22 pelanggaran dengan 14 di antaranya terkait politik uang. Kasus tersebut terjadi di daerah pemilihan (dapil) Jateng 1, 2, 3, dan 9.

Koordinator Tim Pemantau KP2KKN Jateng Ronny Maryanto mengatakan, dari kasus tersebut tak sedikit adanya pelanggaran Pemilu yang mempunyai kesan dibiarkan oleh Pengawas Pemilu dan aparat penegak hukum. Ia mencurigai kesan itu karena memang adanya regulasi sengaja dibuat untuk melegalkan politik uang.

Ia mencontohkan, adanya Pasal 20 yang menerangkan pasal 13 huruf (g) Peraturan KPU No. 15 tahun 2013 yang berbunyi, Kampanye Pemilu dapat dilakukan melalui kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan peraturan perundang-undangan.

Artinya, kegiatan yang dimaksudkan dalam aturan itu antara lain; sumbangan masjid, pesantren, dan bantuan infrastruktur pada masyarakat, perlombaan olahraga seperti jalan santai dengan hadiah atau doorprize, serta pasar murah dengan harga sembako yang sangat murah.

Menurut Ronny, pasal ini bertentangan dengan Pasal 86 huruf (j) Undang Undang No 8 tahun 2012 tentang larangan menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye Pemilu. Politik uang yang dikemas dalam kegiatan tersebut di atas menurut Panwaslu kabupaten kota tidak dapat ditindaklanjuti karena diperbolehkan regulasi.

Sedangkan, kebanyakan modus politik uang pada Pemilu 9 April lalu terjadi tidak selalu memberi uang kepada calon pemilih. Bahkan, kebanyakan justru berupa barang dan layanan jasa. “Maka kami mengirim surat kepada KPU RI untuk mencabut dan tidak mencantumkan pasal tersebut dalam peraturan KPU tentang kampanye Pilpres mendatang,” katanya.

Tak hanya itu, pihaknya bahkan sangat menyesalkan terhadap 12 kasus pelanggaran pidana Pemilu 2014 yang ditangani oleh aparat penegak hukum, namun hanya divonis ringan. Bahkan, delapan di antaranya divonis dengan hukuman yang  sangat minim, yakni antara 2 bulan hingga 10 bulan percobaan. Alhasil, tak akan ada efek jera bagi para pelaku politik uang di Pemilu.

Regulasi Jadi Penghalang

Ketua Divisi Pengawasan dan Humas Bawaslu Jawa Tengah, Teguh Purnomo, menyampaikan, sulit diungkapnya berbagai praktik politik uang, pertama karena terganjal adanya regulasi undang-undang. “Politik uang sulit diungkap, karena yang dijerat itu pemberinya. Tapi masyarakat yang diberi lepas,” katanya.

Dalam Pasal 301 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2013 mensyaratkan tiga hal tentang regulasi yaitu masa kampanye, masa tenang dan hari pencoblosan. Tiga varian itu  mempunyai aturan berbeda jika ada praktik politik uang. Di masa kampanye mengisyaratkan sanksi politik uang diberikan bagi yang terdaftar di tim kampanye. Sementara memasuki masa tenang  yang dikenai UU adalah pemilih itu sendiri.

“Padahal, syarat pemilih harus terdaftar sebagai pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Maka ada celah jika pelaku itu tak terdaftar di DPT,” katanya.

Lain halnya di Hari H pencoblosan. Lanjut Teguh, yang dikenakan dalam UU tersebut adalah bagi siapa saja, akan tetapi yang diiberi sanksi adalah pemberi uang saja. “Jadi masyarakat pemilih di sini kan tidak dicantumkan. Pada Pemilu kemarin kan marak sekali,” ujarnya.

Alasan lain adalah terbatasnya waktu yang diberikan kepada Bawaslu untuk memproses laporan praktik money politics. Sementara di tingkat Panwas kabupaten/ kota diberi waktu hanya lima hari saja. “Ini jelas menyulitkan kami. Kami hanya mendapatkan waktu tujuh hari sejak laporan itu jadi terlalu cepat habis waktunya, ” kata mantan Ketua KPU Kebumen itu.

Laporan, Ryan Dwi | Semarang

Sumber : http://politik.news.viva.co.id/news/read/503371-uu-pemilu-beri-celah-politik-uang

19 Mei 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL, BERITA POLITIK DAN BERITA UMUM, KP2KKN DALAM BERITA, SEPUTAR JAWA TENGAH - PROV. JATENG | Tinggalkan komentar

Terkait Korupsi e-KTP, KPK Geledah Percetakan di Semarang

SUARA MERDEKA.com – Senin, 19 Mei 2014

SEMARANG,suaramerdeka.com – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah percetakan di Semarang terkait kasus dugaan korupsi kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP), Senin (19/5). Percetakan tersebut adalah PT Trisaksi Mustika Grafika Jalan Prof Hamka nomor 9 Kelurahan Purwoyoso Kecamatan Ngaliyan, tidak jauh dari Kampus 1 IAIN Walisongo Semarang.

Penggeledahan berlangsung sekitar pukul 11.00 WIB oleh 13 penyidik KPK. Juru Bicara KPK, Johan Budi SP mengatakan penggeledahan untuk mencari bukti-bukti terkait tersangka. “Yang digeledah tempat percetakan yang mencetak e-KTP. Saya tidak tahu dokumen yang dicari, tapi diduga kuat ada bukti mengarah ke tersangka,” katanya, saat dikonfirmasi, Senin (19/5).

Percetakan ini berada di sebelah kiri jalan Prof Hamka. Dikeliling tembak tinggi dan berpagar, sejumlah wartawan yang akan mengambil gambar aktivitas pencarian dokumen tak diperkenankan masuk. Sejumlah satpam berjaga di balik pagar. Hingga berita ini diturunkan, penggeledahan masih berlangsung.

Sugiharto adalah Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri. Tersangka duga telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menyalahgunakan wewenang untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi terkait pengadaan paket penerapan E-KTP tahun 2011-2012 pada Kemendagri RI dengan nilai proyek sebesar Rp 6 triliun. Akibatnya, negara diduga mengalami kerugian sekitar Rp 1,1 triliun.

( Zakki Amali / CN38 / SMNetwork )

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/news/2014/05/19/202688

19 Mei 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Mardiyanto Diperiksa Kasus Damkar

SUARA MERDEKA.com – Jum’at, 16 Mei 2014

SEMARANG, suaramerdeka.com – Mantan Gubernur Mardiyanto diperiksa kasus dugaan korupsi mobil pemadam kebakaran (Damkar) oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tahun 2003-2005.

Selain Mardiyanto, penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) juga memeriksa 15 orang saksi, termasuk mantan Sekda Jateng Hadi Prabowo. Pemeriksaan ini dilakukan pada Senin- Kamis (5-8/5) di Kejati Jateng yang turut memfasilitasi penanganannya.

Kasus tersebut memasuki babak baru setelah Kejagung menerima limpahan perkara ini dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jateng Masyhudi menegaskan, penyidik Kejagung yang berwenang memeriksa saksi dalam perkara tersebut. Karenanya, ia tidak mengetahui apakah kasus splitan mantan Mendagri Hari Sabarno ini sudah ada penetapan tersangka lagi.

“Dalam kasus ini, Kejati Jateng hanya memfasilitasi dan mengkoordinasikan terkait pemanggilan saksi. Apalagi, surat panggilan ini harus disampaikan tiga hari sebelumnya,” katanya saat ditemui suaramerdeka.com di kantornya, Jl Pahlawan, Semarang, Jumat (16/5).

Sebagai informasi, dari 16 orang saksi tersebut, tiga di antaranya merupakan perwakilan pemerintah kabupaten yang menerima mobil Damkar, yakni Rembang, Temanggung, dan Sragen.

Pengadaan tiga mobil Damkar ini sekitar Rp 2,4 miliar karena setiap unitnya seharga Rp 800 juta. Menurut Masyhudi, KPK melimpahkan perkara ke Kejagung dilakukan baru-baru ini. Setelah melakukan ekspose perkara, baru penyidik memanggil saksi-saksi tersebut.

Dalam kasus ini, Kemendagri membuat pengadaan 208 mobil Damkar untuk 22 provinsi di Indonesia, termasuk Jateng. Hari Sabarno juga dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi karena menunjuk langsung pelaksana proyek, yakni PT Satal Nusantara dan PT Istana Sarana Raya.

Pengadaan yang menyalahi ketentuan ini merugikan negara Rp 97,2 miliar. Berdasarkan putusan Kasasi Mahkamah Agung (MA), Hari dipidana lima tahun penjara serta denda Rp 200 juta subsider enam bulan.

Selain Hari, mantan Direktur Jenderal Otonomi Daerah, Kemendagri, Oentarto Sindung Mawardi juga dinyatakan bersalah karena menandatangani radiogram pengadaan mobil Damkar. Radiogram ini menjadi celah bagi pelaksana PT Istana dan PT Satal untuk melakukan tindak pidana korupsi.

Dalam pelaksanannya, terbukti telah terjadi penggelembungan harga yang mengakibatkan kerugian negara dalam proyek tersebut. Kasus itu juga telah menjerat beberapa kepala daerah.

( Royce Wijaya / CN39 / SMNetwork )

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/news/2014/05/16/202346

19 Mei 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL, SEMARANG, SEPUTAR JAWA TENGAH - PROV. JATENG | Tinggalkan komentar

Penyidikan Dana Bencana Diminta Dituntaskan

SUARA MERDEKA.com – Kamis, 15 Mei 2014

KUDUS, suaramerdeka.com – Gerakan Masyarakat Transformasi Kudus (Gemataku) mendesak Kejaksaan Negeri memberlakukan transparansi dalam penyidikan dugaan penyelewengan dana bencana tahun 2012. Tidak hanya ekspose pada awal dimulainya penyidikan, namun juga dalam perkembangan penyidikan juga disampaikan secara terbuka kepada masyarakat.

“Kami juga berharap agar penyidikan kasus itu dapat segera dituntaskan,” kata koordinator Gemataku Slamet Machmudi kepada suaramerdeka.com, Kamis (15/5).

Transparansi Kejaksaan dibutuhkan untuk memastikan bahwa langkah penyidik Kejaksaan obyektif. Bukan dalam rangka mengkorbankan pihak tertentu. Disamping itu jika Kejaksaan terbuka dalam setiap perkembangan pemeriksaan maka masyarakat tidak terhasut rumor negatif yang justru merugikan citra institusi Kejaksaan sebagai penegak hukum.

Selama ini transparansi Kejaksaan masih relatif kurang. Pengungkapan dan penentuan status tersangka dalam kasus dana bencana berpotensi menimbulkan kontroversi. “Akan ada pihak-pihak  yang  merasa dikriminalisasi atau di korbankan. Hal inilah yang mesti diantisipasi oleh kejaksaan,” tandasnya.

Penting

Keterbukaan kepada publik tidak hanya bersifat informatif mengenai siapa saja yang dimintai keterangan. Penjelasan para pihak yang dipanggil dalam kapasitas dan peranannya juga diharapkan masyarakat. “Dengan demikian penentuan status tersangka oleh Kejaksaan tidak hanya bersifat subyektif dengan mengatasnamakan hukum, namun juga dapat diterima secara publik,” jelasnya.

Sementara itu Kajari Kudus Amran Lakoni ketika dikonfirmasi suaramerdeka.com, Kamis (15/5) juga masih enggan menyebutkan siapa sebenarnya yang akan dijadikan tersangka. Pihaknya masih akan menuntaskan pemeriksaan terhadap saksi-saksi baru. “Kami belum dapat merilis siapa yang akan dijadikan tersangka saat sekarang,” paparnya.

( Anton WH / CN38 / SMNetwork )

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/news/2014/05/15/202216

19 Mei 2014 Posted by | KUDUS | Tinggalkan komentar

Korupsi Hibah Tembakau Didesak Dikembangkan

SUARA MERDEKA.com – Sabtu, 17 Mei 2014

YOGYAKARTA, suaramerdeka.com – Masyarakat Transparansi Bantul (MTB) mendesak pihak kejaksaan mengembangkan kasus korupsi dana hibah program intensifikasi tembakau jenis Virginia di Bantul.

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) ini meminta proses penyelidikan tidak hanya berhenti pada mantan Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan (Dispertanhut) Bantul, Edy Suhariyanta.

Sebab ditengarai ada pihak lain yang juga mengetahui penggunaan dana tersebut untuk membayar hutang di bank.

“Jika melihat putusan pengadilan, hakim memvonis Edy bersalah karena terbukti melakukan pembiaran penggunaan hibah tidak sesuai peruntukan. Patut diduga ada keterlibatan pihak lain seperti Bupati dan Dirut Bank Pasar Bantul,” papar ketua MTB, Irwan Suryono, Sabtu (17/5).

Dugaan itu, lanjut dia, bisa dicermati dari keterangan ketua kelompok usaha bersama, Sudjono ketika bersaksi di pengadilan.

Saat itu, Sudjono yang juga menjadi terpidana dalam kasus ini menyatakan, kepala daerah yang mengarahkan kelompok tani agar meminjam uang di bank terlebih dulu sambil menunggu dana cair.

( Amelia Hapsari / CN37 / SMNetwork )

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/news/2014/05/17/202457

19 Mei 2014 Posted by | JOGJA RAYA | Tinggalkan komentar

Kasus Korupsi SUTET Segera Disidangkan

SUARA MERDEKA.com – Kamis, 15 Mei 2014

YOGYAKARTA, suaramerdeka.com – Kasus dugaan korupsi pembangunan jaringan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) Sewon, Bantul akan disidangkan di Pengadilan Tipikor Yogyakarta dalam waktu dekat.

Awal pekan ini, jaksa telah menyelesaikan rencana dakwaan dan siap dilimpahkan ke pengadilan. “Pelimpahan dilakukan jaksa dari Bantul,” kata Kasi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi (Kejati) DIY Purwanta Sudarmadji ketika dikonfirmasi, Kamis (15/5).

Sebagaimana diketahui, dalam perkara ini jaksa menjerat delapan orang tersangka dengan pasal 2 dan 3 UU nomer 31 tahun 1999 jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Mereka antara lain Misman Nurcahono, Samin Hadi Susanto, dan Surono. Ketiganya merupakan pegawai PLN.

Sedangkan lima tersangka lain dari kalangan warga yakni Subakir (Kepala Dusun Ngentak, Desa Timbulharjo, Kecamatan Sewon), Sriwanto (Kepala Dusun Kowen II), Suharto, Djumakir Suhud, dan Setiyawan.

Sejak 7 April lalu, para tersangka ditahan di rutan kelas II A Wirogunan Yogyakarta. Penyidikan awal perkara ini dilakukan oleh Polda DIY yang selanjutnya dilimpahkan ke Kejati. Oleh tim dari Kejati DIY dan Kejari Bantul, surat dakwaan disusun dalam empat berkas.

Dalam kasus ini, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) DIY mendapati angka kerugian negara sebesar Rp 1,9 miliar. Adapun nilai proyek itu sendiri mencapai Rp 2,7 miliar.

( Amelia Hapsari / CN33 / SMNetwork )

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/news/2014/05/15/202191

19 Mei 2014 Posted by | JOGJA RAYA | Tinggalkan komentar

Kabag Kesra Kendal Dituntut 3,5 Tahun

SUARA MERDEKA.com – Rabu, 14 Mei 2014

SEMARANG, suaramerdeka.com – Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kabag Kesra) Sekretariat Kabupaten Kendal Abdurrohman yang terseret kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial (bansos) di Kabupaten Kendal tahun 2010 sebesar Rp 1,3 miliar dituntut tiga bulan enam bulan penjara dalam sidang di Pengadilan Tipikor Semarang, Rabu (14/5).

Jaksa dari Kejari Kendal, Maliki juga menuntut terdakwa membayar denda Rp 100 juta subsider dua bulan. “Kami menuntut pidana tiga tahun enam bulan kepada terdakwa (Abdurrohman-red),” katanya dalam persidangan di hadapan majelis hakim yang diketuai Suyadi.

Dalam sidang terpisah, Bendahara Kesra Sekretariat Kabupaten Kendal Siti Romlah dituntut lebih ringan, yakni dua tahun dan enam bulan penjara. Terdakwa juga dituntut membayar denda Rp 50 juta subsider dua bulan.

Berdasarkan fakta dalam persidangan, jaksa berkesimpulan kedua terdakwa melanggar pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan diganti menjadi UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kejari Kabupaten Kendal juga telah menetapkan mantan Bupati Kendal Siti Nurmarkesi sebagai tersangka. Kepala Sub Seksi Agama Pendidikan dan Budaya Kendal, Riska juga ditetapkan sebagai tersangka.

Meski demikian, Siti Nurmakesi hingga kini masih belum diseret ke meja hijau. “Mungkin sebentar lagi,” tandas Maliki kepada wartawan.

( Royce Wijaya / CN37 / SMNetwork )

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/news/2014/05/14/202103

19 Mei 2014 Posted by | KENDAL | Tinggalkan komentar

%d blogger menyukai ini: