KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Integritas Pileg Masih Rendah

KORAN SINDO – Senin, 05 Mei 2014

SEMARANG –Pemilu Legislatif (Pileg) 9 April lalu dianggap jauh dari harapan proses demokrasi yang berintegritas. Pesta demokrasi terbesar di Indonesia itu dinilai banyak terjadi pelanggaran.

Selain dilakukan oleh calon anggota legislatif (caleg) dan tim kampanye, pelanggaran juga dilakukan aparat pemerintah tak terkecuali pihak penyelenggara pemilu. Pelanggaran paling banyak di te – mukan be rupa money politics (politik uang). Komite Penyelidikan Pemberantasan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KP2KKN) Jawa Tengah mencatat ada 22 temuan pelanggaran pemilu. Dari jumlah pelanggaran itu, 14 di antaranya kasus money politics.

Pelanggaran itu di temukan di empat daerah pemilihan (dapil), yakni dapil 1, 2, 3, dan 9. Aktivis KP2KKN Jawa Tengah Ronny mengatakan, modus money politics itu diantaranya bantuan infrastruktur kepada masyarakat, bantuan seragam karang taruna, sembako murah, hingga khitanan gratis. “Ada pula pelanggaran penggunaan fasilitas negara untuk keperluan kampanye,” ungkapnya kemarin.

Berbagai temuan itu, kata Ronny, telah dilaporkan KP2KKN ke pengawas pe – milu, tapi penanganan belum maksimal. Beberapa alasan pengawas pemilu itu karena kurang saksi yang tanda tangan berita acara pemeriksaan hingga kendala regulasi tentang indikasi money politics. “Beberapa pelanggaran pemilu terkesan dibiarkan, baik Bawaslu maupun penegak hukum lain, sebab regulasi yang sengaja dibuat untuk legalkan money politics,” ujar – nya.

Misalnya, sebut Ronny, pada Pasal 20 yang menerangkan Pasal 13 huruf g PKPU Nomor 15/2013; kampanye pemilu dapat dilakukan melalui kegiatan lain yang tidak melanggar kampanye dan peraturan perundangundangan. Di mana kegiatannya di antaranya, kegiatan sosial, turnamen olahraga berhadiah, jalan santai doorprize, hingga bazar. Pasal ini, kata dia, bertentangan dengan Pasal 86 huruf j UU Nomor 8/2012 tentang larangan menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu.

“Sehingga politik uang seperti dikemas dalam berbagai kegiatan itu. Akibatnya, panwas tidak dapat menindaklanjuti. Kami kirimkan surat ke KPU Pusat untuk cabut dan tidak cantum kan pasal itu dalam peraturan KPU tentang kampanye pilpres nanti,” katanya. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Tengah mengakui sulit mengungkap praktik money politics. Koordinator Divisi Pengawasan dan Humas Bawaslu Jawa Tengah Teguh Purnomo mengatakan, pengungkapan politik uang terganjal regulasi.

“Misalnya, yang dijerat itu pemberi, sedangkan penerimanya tidak,” ucapnya. Dia menjelaskan, ada tiga varian berbeda tentang money politics sebagaimana disebutkan dalam Pasal 301 UU Nomor 8/2012, yakni masa kampanye, masa tenang, dan hari pencoblosan. Masing masing aturannya sendiri dan memiliki celah. Regulasi itu cukup menyulitkan.

“Terbatasnya waktu yang diberikan untuk memproses laporan juga menyulitkan. Kami hanya punya waktu tujuh hari sejak laporan, cukup menyulitkan. Ditingkat panwas kabupaten/kota, hanya lima hari,” ujarnya. Minimnya peran aktif masyarakat melapor, kata dia, juga membuat money politics sulit diproses. Money politics yang terjadi sangat masif. “Ini akan jadi evaluasi di tingkat nasional,” katanya. eka setiawan

Sumber : http://www.koran-sindo.com/node/386570

6 Mei 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL, BERITA POLITIK DAN BERITA UMUM, KP2KKN DALAM BERITA, SEPUTAR JAWA TENGAH - PROV. JATENG | Tinggalkan komentar

   

%d blogger menyukai ini: