KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Perlu Efek Jera di Jembatan Timbang

SUARA MERDEKA – Sabtu, 03 Mei 2014

SEMARANG – Jembatan timbang dinilai sarang korupsi, karena di sana pungutan liar (pungli) terjadi setiap hari. Namun, korupsi itu tidak tersentuh. ”Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah beberapa kali melakukan sidak di beberapa layanan publik terkait pungli, tapi sampai sekarang itu tetap terjadi di hampir semua layanan publik,” kata Sekretaris Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KP2KKN) Jawa Tengah Eko Haryanto, kemarin.

Menurut Eko, meski nilai pungli di jembatan timbang hanya berkisar Rp 10.000-Rp 60.000, dampaknya besar terhadap kerusakan infrastuktur. Menurut dia, efek jera bisa ditimbulkan dengan melapor ke aparat hukum. ”Ganjar (Gubernur Ganjar Pranowo) tidak perlu marah-marah hanya untuk pencitraan. Seharusnya perda jembatan timbang dievaluasi lagi. Minta Menteri Pehubungan duduk bersama seluruh gubernur di Pulau Jawa,” tuturnya.

Anggota Komisi D DPRD Jateng Abdul Aziz mempertanyakan, mengapa sistem online di jembatan timbang yang sudah diwajibkan dalam Perda Nomor  1 Tahun 2012 tentang Pengendalian Angkutan Muatan Barang di Jalan tidak ditindaklanjuti oleh Dishubkominfo. Apalagi anggaran sudah keluar.

Lebih Ekonomis

”Sistem online akan mengurangi kecurangan di jembatan timbang. Kalau tidak dilakukan, diindikasikan ada tujuan yang disengaja untuk melakukan praktik pungli,” urainya.

Dia menambahkan, kelebihan muatan selama ini menjadi pilihan pengusaha dengan alasan biaya logistik lebih ekonomis. Sidak Ganjar yang menemukan pungli di Jembatan Timbang Subah, Batang diharapkan mendorong pengusaha untuk mengangkut barang dengan kereta api atau kapal.

Kepala Dishubkominfo Jateng Urip Sihabudin menyatakan, pihaknya sedang mempercepat penambahan fasilitas jembatan timbang, seperti CCTV dan sistem operasional online yang meminimalkan campur tangan manusia. Dengan sistem tersebut, penimbangan beban hingga pencetakan struk pembayaran dilakukan oleh komputer. Campur tangan manusia seminimal mungkin diharapkan bisa mencegah manipulasi dan pungli.

Sebelumnya, Ganjar berjanji akan berkoordinasi dengan gubernur NTB, Jawa Timur, DIY, Jawa Barat, dan DKI Jakarta untuk menegakkan aturan zero tolerance muatan truk sesuai Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. (J8,H68-59)

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/cetak/2014/05/03/260497

5 Mei 2014 Posted by | KP2KKN DALAM BERITA, SEPUTAR JAWA TENGAH - PROV. JATENG | Tinggalkan komentar

Aset Tersangka Korupsi Alkes RS Yogyakarta Disita

SUARA MERDEKA.com – Senin, 05 Mei 2014

YOGYAKARTA, suaramerdeka.com – Setelah melakukan penahanan tersangka pada Maret silam, Kejaksaan Tinggi (Kejati) DIY kembali mengambil tindakan terkait penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan (alkes) Rumah Sakit Yogyakarta tahun anggaran 2012. Belum lama ini, penyidik menyita aset berupa satu unit mobil milik Direktur CV Jogja Mitra Solusindo, Johan Hendarman (JH).

Johan merupakan salah satu dari tersangka kasus yang ditengarai merugikan negara lebih dari Rp 800 juta tersebut. Tersangka lain adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Bambang Suparyono. Keduanya kini mendekam di rumah tahanan Wirogunan Yogya.

“Beberapa waktu lalu, penyidik menyita mobil Nissan Evalia milik tersangka JH. Taksiran harganya sekitar Rp 200 juta,” kata Kasi Penerangan Hukum Kejati DIY Purwanta Sudarmadji.

Saat ini, kendaraan tersebut diamankan di Rumah  Penyimpanan Barang Sitaan Negara (rupbasan). Menurutnya, penyitaan itu bukan pengembangan kasus ke tindak pidana pencucian uang (wTPPU), melainkan sebagai bentuk jaminan pengembalian kerugian negara.  “Mobil akan dititipkan di rupbasan sampai ada vonis pengadilan yang berkekuatan hukum tetap,” kata Purwanta.

Sebagaimana diberitakan, modus yang dilakukan tersangka dalam kasus ini adalah memark-up harga. Dalam proyek senilai Rp 4,5 miliar itu, keseluruhan alkes yang dibeli berjumlah 13 item untuk ruang bedah dan ICU. Sebagian besar peralatan didatangkan dari luar negeri.

Namun setelah dicek, harga barang tersebut selisih jauh dari aslinya. Beberapa alat bahkan tidak dilengkapi kartu garansi asli melainkan hanya fotokopi.

Dari pemeriksaan penyidik, pengadaan itu diduga melanggar PP nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa. Terkait perkembangan proses penyidikan, Purwanta mengungkapkan pada Jumat (2/5) lalu, kedua tersangka kembali menjalani pemeriksaan. “Pemberkasan sudah hampir selesai. Targetnya dalam waktu dekat bisa dilimpahkan ke penuntut,” tandas Purwanta.

( Amelia Hapsari / CN26 / SMNetwork )

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/news/2014/05/05/200897

5 Mei 2014 Posted by | JOGJA RAYA | Tinggalkan komentar

Aset Tersangka Korupsi Alkes Disita

SUARA MERDEKA.com – Minggu, 04 Mei 2014

YOGYAKARTA, suaramerdeka.com – Setelah melakukan penahanan tersangka pada Maret silam, Kejaksaan Tinggi (Kejati) DIY kembali mengambil tindakan terkait penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan (alkes) Rumah Sakit Yogyakarta tahun anggaran 2012.

Belum lama ini, penyidik menyita aset berupa satu unit mobil milik Direktur CV Jogja Mitra Solusindo, Johan Hendarman (JH). Johan merupakan salah satu dari tersangka kasus yang ditengarai merugikan negara lebih dari Rp 800 juta tersebut.

Tersangka lain adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Bambang Suparyono. Keduanya kini mendekam di rumah tahanan Wirogunan Yogya.

“Beberapa waktu lalu, penyidik menyita mobil Nissan Evalia milik tersangka JH. Taksiran harganya sekitar Rp 200 juta,” terang Kasi Penerangan Hukum Kejati DIY Purwanta Sudarmadji kepada wartawan, Minggu (4/5).

Saat ini, kendaraan tersebut diamankan di Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara (Rupbasan). Menurutnya, penyitaan itu bukan pengembangan kasus ke tindak pidana pencucian uang (wTPPU), melainkan sebagai bentuk jaminan pengembalian kerugian negara. “Mobil akan dititipkan di rupbasan sampai ada vonis pengadilan yang berkekuatan hukum tetap,” kata Purwanta.

Sebagaimana diberitakan, modus yang dilakukan tersangka dalam kasus ini adalah me-mark-up harga. Dalam proyek senilai Rp 4,5 miliar itu, keseluruhan alkes yang dibeli berjumlah 13 item untuk ruang bedah dan ICU.

Sebagian besar peralatan didatangkan dari luar negeri. Namun setelah dicek, harga barang tersebut selisih jauh dari aslinya. Beberapa alat bahkan tidak dilengkapi kartu garansi asli melainkan hanya fotokopi.

Dari pemeriksaan penyidik, pengadaan itu diduga melanggar PP nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa. Terkait perkembangan proses penyidikan, Purwanta mengungkapkan pada Jumat (2/5) lalu, kedua tersangka kembali menjalani pemeriksaan.

“Pemberkasan sudah hampir selesai. Targetnya dalam waktu dekat bisa dilimpahkan ke penuntut,” tandas Purwanta.

( Amelia Hapsari / CN38 / SMNetwork )

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/news/2014/05/04/200846

5 Mei 2014 Posted by | JOGJA RAYA | Tinggalkan komentar

Kejari Purbalingga Belum Temukan Penyimpangan

SUARA MERDEKA.com – Sabtu, 03 Mei 2014

PURBALINGGA, suaramerdeka.com – Kejaksaan negeri (Kejari) Purbalingga terus menyelidiki dugaan korupsi alat peraga pendidikan berupa alat olah raga. Meskipun demikian, hingga kemarin Kejari belum menemukan adanya penyimpangan pada pengadaan alat peraga tersebut.

Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Purbalingga, Wawan Kustiawan mengatakan, pihaknya telah memanggil rekanan pemenang lelang, PT Toyareja dan pabrik penyedia alat olah raga, PT Permata Zahra. Dari keterangan keduanya, Kejari  menyimpulkan sementara belum menemukan adanya dugaan penyimpangan.

“Secara administrasi dan dokumen lelang sudah benar sesuai dengan petunjuk teknis (juknis). Dan itu sudah kami ekspos ke Kejati (Kejaksaan Tinggi) Semarang,” katanya.

Menurutnya, ada perbedaan nomor seri SNI antara perencanaan dengan hasilnya. Namun dari dalam juknis menyebutkan alat yang disediakan bernomor seri SNI antara 2001-2010. Sedangkan dalam pengadaan nomor seri alat tersebut berada di tengah-tengahnya.

Dari Kejati, ia mendapat arahan untuk dilakukan pemeriksaan spesifikasi barang dari saksi ahli di Pusat Pengembangan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Jasmani dan Bimbingan Konseling (PPPPTK Penjas dan BK) Bogor.

“Kami bawa sampel tiga bola ke sana yaitu bola sepak bola, bola futsal dan bola voli. Hasilnya, kami akan disurati oleh saksi ahli kurang lebih seminggu ke depan,” katanya.

Menurutnya, alat olah raga tersebut klasifikasinya untuk pembelajaran di sekolah, bukan untuk pertandingan profesional. Jika hasil pemeriksaan dari saksi ahli menyatakan alat olah raga tersebut tidak sesuai spesifikasi, maka kasus ini akan terus dilanjutkan. Sebaliknya, jika tidak, maka penyidikan akan dihentikan.

Seperti diketahui, kasus dugaan penyimpangan tersebut muncul setelah adanya ketidaksesuaian spesifikasi alat peraga olahraga seperti bola sepak bola, bola voli dan beberapa lainnya. Total pagu alat peraga pendidikan yang dilelang mencapai Rp 4 miliar lebih. Adapun nilai alat olah raga tersebut hanya sebesar RP 79.680.000.

( Ryan Rachman / CN39 / SMNetwork )

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/news/2014/05/03/200656

5 Mei 2014 Posted by | PURBALINGGA | Tinggalkan komentar

Pelapor Sebut Ada Aliran Dana untuk DSPK 2009 dan 2010

SUARA MERDEKA.com – Jum’at, 02 Mei 2014

KUDUS, suaramerdeka.com – Pelapor dugaan penyelewengan dana Diklat Sepak Bola Putera Kudus (DSPK), Muhammad Amin, menyebut ada aliran dana untuk diklat tahun 2009 dan 2010. Pernyataan tersebut tentu sangat berbeda dengan yang dikemukakan terlapor, yakni Ketua DSPK, Muhammad Ridwan yang menyatakan dana diklat baru diterima tahun 2011. Pelapor juga siap meladeni terlapor yang menyatakan siap menuntut balik.

Mantan pelatih DSPK tersebut menyatakan data-data yang dimiliki terkait penggunaan dana diklat diperoleh dari Laporan Pertanggungjawaban tahun 2011. Dia mengaku mengetahui karena saat itu masih menjadi bagian dari diklat dan mengalami sendiri berbagai hal yang terjadi di dalamnya. “Soal rencana tuntutan balik, tidak apa-apa. Saya tunggu tuntutannya,” katanya, Jumat (2/5).

Pada 2009, seingatnya ada dana dari APBD yang besarnya mencapai Rp 20 juta. Ketika itu diklat masih berupa yayasan. Sedangkan pada 2010, disebutnya diklat juga sudah memperoleh dana dari KONI. “Seingat saya pada 2010 anggaran diklat dapat dari KONI sebesar Rp 225 juta,” imbuhnya.

Siap

Terkait dana tersebut, sejumlah pihak sudah mengingatkan terlapor. Hanya saja, hal tersebut tidak digubris hingga saat sekarang.

Merasa ada hal yang tidak tepat, pada Senin (28/4) lalu dia melaporkan hal tersebut ke Kejaksaan Negeri Kudus. Saat melapor, dia membawa sejumlah bukti diantaranya laporan pertanggungjawaban penggunaan dana diklat tahun 2011. Pihaknya berharap agar aparat dapat mengusut tuntas laporan tersebut.

Terpisah, Ketua DSPK Muhammad Ridwan, berulangkali menyatakan penggunaan dana diklat sudah sesuai ketentuan. Di hadapan awak media yang mengkonfirmasinya dia juga menyatakan dana pribadinya justru ikut terseret untuk operasional diklat sebelum mendapat alokasi dana dari APBD. “Semua ada buktinya, dan kami juga siap menyampaikannya,” jelasnya.

( Anton WH / CN38 / SMNetwork )

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/news/2014/05/02/200611

5 Mei 2014 Posted by | KUDUS | Tinggalkan komentar

Dwi Atmadji Dituntut Enam Tahun Enam Bulan

SUARA MERDEKA.com – Jum’at, 02 Mei 2014

SEMARANG, suaramerdeka.com – Kepala Dinas Pertanian Perikanan dan Peternakan (Dintankannak) Kabupaten Banjarnegara, Dwi Atmadji dituntut enam tahun enam bulan dalam sidang kasus dugaan korupsi Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (Jitut) dan Jaringan Irigasi Desa (Jides) Kabupaten Banjarnegara tahun 2011 yang merugikan negara Rp 659 juta.

Tuntutan itu dibacakan jaksa Rully bergantian dengan rekannya Eddy Wijayanto dalam sidang korupsi di Pengadilan Tipikor, Jl Suratmo 147 Manyaran, Semarang, Jumat (2/5).

Terdakwa Dwi yang ditahan Kejaksaan Negeri (Kejari) Banjarnegara itu juga dituntut jaksa membayar denda Rp 200 juta subsider tiga bulan.

Mantan pegawai Dintankannak Banjarnegara, Sairan yang menjalani sidang perkara sama dituntut empat tahun enam bulan dan denda Rp 200 juta subsider tiga bulan. Perkara terdakwa Sairan ini dilaksanakan usai sidang yang dijalani kepala Dintankannak.

Adapun, sidang dengan terdakwa Dwi tersebut dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Erintuah Damanik dan anggotanya John H Butarbutar.

“Terdakwa harus dijatuhi pidana karena tindakannya merugikan petani dan kelompok tani. Kami menuntut terdakwa enam tahun dan enam bulan, serta denda Rp 200 juta subsider tiga bulan penjara,” tandas Rully dalam sidang tersebut.

Atas tuntutan tersebut, majelis hakim memberikan kesempatan kepada Dwi dan Sairan utuk melakukan pembelaan pada sidang pekan depan.

“Saya pribadi beserta kuasa hukum akan mengajukan pembelaan,” tandas Dwi Atmadji dalam persidangan tersebut.

( Royce Wijaya / CN37 / SMNetwork )

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/news/2014/05/02/200634

5 Mei 2014 Posted by | BANJARNEGARA | Tinggalkan komentar

KPK Akan Supervisi Kasus Rina Iriani

KORAN SINDO – Sabtu, 03 Mei 2014

SEMARANG– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memantau kasus korupsi proyek GLA yang melibatkan RinaIriani. Wakil Ketua KPK Bambang Widjajanto mengaku akan segera berkoordinasi dengan tim Supervisi KPK untuk melakukan pemantauan terkait penangan kasus Rina Iriani.

“Saya akan cek ke tim koordinasi supervisi, agar dilakukan pemantauan terhadap kasus tersebut,” ujarnya melalui pesan singkat kemarin. Menurut Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman, ada tekanan dari mantan pejabat di Kejaksaan Agung sehingga Rina Iriani sampai saat ini belum ditahan. “Jika Kejaksaan Tinggi belum mau menahan Rina Iriani, kita akan praperadilkan,” ucapnya.

Kepala Kejati Jateng Babul Khoir enggan mengomentari tudingan tersebut. Hal yang sama dilakukan Aspidus Kejati Jateng Masyahudi. Kedua pejabat Kejaksaan Tinggi ini melakukan aksi bisu dan enggan berkomentar ketika ditanya persoalan Rina Iriani. Sekretaris KP2KKN Jateng Eko Haryanto mengharapkan agar KPK segera mengambil alih kasus Rina Iriani sesuai UU No 30/2002 Pasal 9. ● yos naiobe

Sumber : http://www.koran-sindo.com/node/386453

5 Mei 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL, KARANGANYAR, KP2KKN DALAM BERITA | Tinggalkan komentar

Boyamin Tuduh Pejabat Kejagung Hambat Penahanan Rina

TRIBUN JATENG.COM – Jum’at, 02 Mei 2014

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG-  Hingga kini mantan Bupati Karanganyar Rina Iriani belum ditahan. Hal itu menimbulkan kecurigaan sejumlah pihak. Termasuk Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) yang menuduh bahwa penanganan kasus dugaan korupsi Rina Iriani ada invervensi.

Boyamin Saiman selaku Presidium MAKI menuduh ada oknum pejabat tinggi Kejaksaan Agung yang intervensi terhadap penanganan kasus dugaan korupsi GLA Karanganyar dengan tersangka Rina Iriani. Meski sudah berkali-kali Rina diperiksa dan bahkan asset dia pun telah disita oleh Tim Kejati Jateng, namun hingga kini Rina belum ditahan.

“Ada pejabat tinggi di gedung bundar (Kejagung) yang berkepentingan dalam kasus ini,” kata Boyamin, Jumat (2/5).

Disampaikan Boyamin, pejabat tinggi Kejagung tersebut berinisial A. Dia,  memegang jabatan strategis dalam bidang pengawasan.  “Dan bukan hanya dia yang mengintervensi kasus ini,” ucap Boyamin.

Pria yang juga menjadi kuasa hukum mantan Ketua KPK, Antasari Azhar, ini juga menyebut pejabat tinggi Kejagung, yang saat ini telah pensiun, berinisial HS. Bahkan, menurutnya, sesungguhnya HS lah berperan lebih besar, dalam menghambat penanganan kasus Rina. (*)

Sumber : http://jateng.tribunnews.com/2014/05/02/boyamin-tuduh-pejabat-kejagung-hambat-penahanan-rina

5 Mei 2014 Posted by | KARANGANYAR | Tinggalkan komentar

Boyamin Tuduh Oknum Pejabat Kejagung Intervensi Kasus Rina Iriani

TRIBUN JATENG.COM – Jum’at, 02 Mei 2014

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG- Presidium Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, mengatakan penanganan kasus dugaan korupsi mantan Bupati Karanganyar, Rina Iriani, telah diintervensi. Boyamin menyebut pejabat tinggi Kejaksaan Agung (Kejagung) sebagai pihak yang turut mengintervensi kasus ini.

“Ada pejabat tinggi di gedung bundar yang berkepentingan dalam kasus ini,” kata Boyamin, Jumat (2/5). Disampaikan Boyamin, pejabat tinggi Kejagung tersebut berinisial A. Dia, sebut Boyamin, memegang jabatan strategis dalam bidang pengawasan. “Dan bukan hanya dia yang mengintervensi kasus ini,” ucap Boyamin.

Pria yang juga menjadi kuasa hukum mantan Ketua KPK, Antasari Azhar, ini juga menyebut pejabat tinggi Kejagung, yang saat ini telah pensiun, berinisial HS. Bahkan, menurutnya, sesungguhnya HS lah berperan lebih besar, dalam menghambat penanganan kasus Rina.

“Meski telah pensiun, cengkraman pengaruhnya di lingkungan kejaksaan masih cukup besar. Pemeriksaan oleh Jamwas terhadap para penyidik Kejati, beberapa waktu lalu, tak lepas dari perannya,” ujar dia.

Ditambahkan, pihaknya akan segera menggugat Kejati melalui pra-peradilan, lantaran tak kunjung menahan Rina. “Sudah dua kali kami somasi, tapi tak ada tanggapan positif dari kejaksaan,” sambung dia. (*)

Sumber : http://jateng.tribunnews.com/2014/05/02/boyamin-tuduh-oknum-pejabat-kejagung-intervensi-kasus-rina-iriani

Su

5 Mei 2014 Posted by | KARANGANYAR | Tinggalkan komentar

KP2KKN Temukan 22 Pelanggaran Pemilu

SUARA MERDEKA – Senin, 05 Mei 2014

  • 14 di Antaranya Politik Uang

SEMARANG – Selama masa kampanye dan pemungutan suara Pemilihan Legislatif (Pileg) 2014 terjadi 22 pelanggaran dengan 14 di antaranya terkait politik uang. Data itu merupakan temuan Komite Penyelidikan Pemberantasan Korupsi Kolusi Ne­potisme (KP2KKN) Jawa Tengah di Daerah Pemilihan (Dapil) I, II, III, dan IX.

Koordinator Tim Pemantau KP2KKN Ronny Maryanto mengatakan, modus money politics tidak selalu memberi uang, kebanyakan justru berupa ba­rang dan layanan jasa. Ada­pun delapan pelanggaran lainnya di antaranya adalah penggunaan fasilitas negara (mobil dinas, gedung dan anggaran APBD) dan keterlibatan aparat pemerintah (kepala desa dan PNS).

Meski temuan tersebut telah dilaporkan ke pengawas pemilu di berbagai tingkatan, namun penanganannya tidak maksimal.

Beberapa pelanggaran pemi­lu, bahkan terkesan dibiarkan oleh peng­awas pemilu dan aparat pe­negak hukum. Sebabnya, ada regulasi yang dicurigai sengaja dibuat untuk melegalkan politik uang.

Menurut Ronny, pasal ini bertentangan dengan Pasal 86 hu­ruf (j) UU No 8/2012 tentang la­rangan menjanjikan atau membe­rikan uang atau materi lainnya ke­­pada peserta kampanye pemilu.

KP2KKN juga menyayang­kan putusan ringan untuk pelaku pidana pemilu. Sedikitnya ada 12 kasus pelanggaran pidana pemilu yang telah ditangani oleh aparat penegak hukum dan 8 dianta­ra­nya sudah di vonis.

Tiga Varian

Sementara, Divisi Penga­was­an Bawaslu Jateng Teguh Purno­mo mengakui, penanganan politik uang terganjal regulasi. Menu­rutnya, dalam Pasal 301 UU No 8/2013 mensyaratkan tiga hal tentang regulasi yaitu masa kampanye, masa tenang dan hari pencoblosan.

Tiga varian itu  mempunyai aturan berbeda jika ada praktik politik uang. Di masa kampanye mensyaratkan sanksi politik uang hanya bisa dikenai bagi tim kampanye yang terdaftar. Sementara pada masa tenang sanksi bisa dikenakan pada warga yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Lain halnya di Hari H penco­blos­an. Lanjut Teguh, yang dikenakan dalam UU tersebut adalah bagi siapa saja, akan tetapi yang diberi sanksi adalah pemberi uang saja.  Bawaslu hanya diberi waktu tujuh hari, sedangkan panwaslu lima hari.(H68,J8-90)

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/cetak/2014/05/05/260692

5 Mei 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL, BERITA POLITIK DAN BERITA UMUM, KP2KKN DALAM BERITA, SEPUTAR JAWA TENGAH - PROV. JATENG | Tinggalkan komentar

%d blogger menyukai ini: