KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Pungli Jembatan Timbang Bentuk Korupsi

SUARA MERDEKA – Selasa, 20 Mei 2014
  • Diperkenalkan Sistem Penindakan Baru
image

SEMARANG – Pungutan liar (pungli) di jembatan timbang yang dilakukan oleh petugas Dinas Perhubungan Komuni­kasi dan Informatika (Dishub­kominfo) Jateng merupakan bentuk tindak pidana korupsi, yakni gratifikasi.

Mereka yang terlibat pungli bisa dijerat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembe­rantasan Tindak Pidana Korupsi. Jika terbukti menerima gratifikasi, pelaku bisa diancam hukuman minimal satu tahun penjara dan denda Rp 200 juta.

‘’Sudah terakomodasi semua dalam Pasal 11 dan Pasal 12 Undang-Undang Pemberan­tasan Tindak Pidana Korupsi. Pungli jembatan timbang itu bisa dikategorikan korupsi,’’ kata Asisten Intelijen Kejati Jateng Yacob Hendrik kepada wartawan di kantornya, Jl Pahlawan, Semarang, Senin (19/5).

Jika ada bukti awal tertangkap tangan sebenarnya bisa diproses. Untuk menjeratnya perlu didukung alat bukti kuat.

‘’Tidak mudah memproses pungli, apalagi temuannya hanya antara Rp 10 ribu sampai Rp 20 ribu. Karena menyangkut pela­yanan masyarakat, pungli perlu dicegah,’’ ungkapnya. Yacob menilai pungli terjadi akibat lemahnya pengawasan dan tidak optimalnya pencegahan. Pence­gahan harus dioptimalkan, peran bidang intelijen akan terus melakukan terobosan hukum untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Penegakan Lemah

Sementara itu, Sekretaris Komite Penyelidikan Pemberan­tasan Korupsi Kolusi dan Nepo­tisme (KP2KKN) Jateng Eko Haryanto menegaskan, korupsi jembatan timbang bisa terjadi akibat lemahnya aparat penegak hukum dalam memberantas tindak pidana tersebut. Korupsi dengan pola pungli banyak ditemukan di tempat lain, tepatnya pada bagian pelayanan umum.

‘’Sekecil apa pun, seharusnya penegak hukum bisa bertindak tanpa membeda-bedakan besar kecilnya perkara. Pungli akan terus menjadi apabila dibiarkan tanpa penegakan hukum. Apalagi praktik se­macam ini banyak dialami masyarakat,’’ katanya.

Terpisah, dalam rapat koordinasi dengan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo di Gubernuran, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memperkenalkan sistem baru penindakan di jembatan timbang dengan nama e-enforcement. Untuk Jateng, sistem ini akan diuji coba dalam waktu dekat di jembatan timbang Sarang, Rem­bang.

Kasubdit Lalulintas Jalan, Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub Pandu Yunianto mengata­kan, e-enforcement akan mengoneksikan data antara unit pengujian ken­daraan bermotor dan jembatan timbang. Petugas  tidak perlu mencatat data dan berat ken­daraan secara manual, namun cukup melihat data base di komputer.

Sistem itu diyakini akan menutup celah pungli dan kongkalikong petugas dengan awak angkutan.  Gubernur Jateng Ganjar Pranowo me­nyam­but baik sistem baru dari Kemenhub dan berharap sece­patnya diterapkan di Jateng. (J17,J14,H68,J8-94)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2014/05/20/262041/Pungli-Jembatan-Timbang-Bentuk-Korupsi

20 Mei 2014 Posted by | KP2KKN DALAM BERITA, SEPUTAR JAWA TENGAH - PROV. JATENG | Tinggalkan komentar

   

%d blogger menyukai ini: