KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Sudjadnan Dituntut Tiga Tahun

SUARA MERDEKA – Rabu, 26 Juni 2014

JAKARTA – Mantan sekretaris jenderal Kementerian Luar Negeri, Sudjadnan Parnohadiningrat dituntut tiga tahun penjara, denda Rp 200 juta subsidair 4 bulan kurungan. Dia juga dituntut membayar uang pengganti Rp 330 juta. Dia dinilai terbukti menyalahgunakan kewenangan dalam pelaksanaan kegiatan pertemuan dan konferensi internasional di Kemlu pada 2004-2005.

“Memohon majelis hakim memutuskan, menyatakan terdakwa Sudjanan Parnohadiningrat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi,” kata jaksa penuntut umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Sri Kuncoro Hadi saat surat tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Selasa (25/6).

Jaksa mengungkapkan, Sudjadnan dalam pelaksanaan lima pertemuan menunjuk langsung Professional Convention Organizer (PCO) tanpa melalui prosedur sebagaimana mestinya sehingga bertentangan Keppres RI Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Dalam pelaksanaan kegiatan itu, Sudjanan juga memerintahkan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana yang tidak sesuai peruntukkannya. Kegiatan yang dimaksud adalah International Conference of Islamic Scholar (ICIS) pada 23-26 November 2004 di JCC.
Kedua, pertemuan khusus para kepala negara ASEAN, pemimpin negara-negara lain, dan organisasi internasional mengenai penanggulangan bencana akibat gempa bumi dan tsunami pada 5-6 Januari 2005.

Ketiga, Senior Official Meeting ASEAN EU dan ASEAN EU Ministerial Meeting pada 7-10 Maret 2005. Keempat, SOM ASEAN dan Pertemuan ASEM Inter Faith Dialogue pada 18-23 Juli 2005 di Hotel Nusa Dua Bali dan kelima, Konferensi High Level Plenary Meeting on Millenium Development Goals (MDGs) pada 3-5 Agustus 2005 di Jakarta.

Selain itu, Sudjanan dinilai memanipulasi laporan tujuh kegiatan pertemuan dan sidang internasional dengan cara seolah-olah menggunakan PCO, padahal dilakukan secara swakelola tak sesuai aturan.

Keberatan

Pertemuan tersebut adalah pertemuan regional tingkat menteri soal Pemberantasan Terorisme di Grand Hyatt Bali, pada 3-5 Februari 2004, Pertemuan ke-29 Inter Agency Procurement Working Group di Hotel Hyatt Regency Yogyakarta (31 Mei-4 Juni 2004), Lokakarya Pemuda dan Kemiskinan di Asia Tenggara di Hotel Melia Purosani Yogyakarta (2-5 Agustus 2005).

Selanjutnya Komite Prepcom III Review Conference NPT 2004 di Hotel Intercontinental Bali (14-16 Desember 2004), Dialogue in Interfaith Cooperation di Yogyakarta (3-10 Desember 2004), Senior Official Meeting ASEAN untuk Asia Europe Meeting di Bali (15-23 Desember 2004), dan SOM I KTT Asia Afrika di Hotel Borobudur, Jakarta (29 Maret-5 April 2005).

Dari kegiatan ini, Sudjanan diduga menikmati Rp 330 juta. Dia dikenakan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 jo Pasal 64 KUHP. Dalam kasus tersebut kerugian negara diperkirakan mencapai Rp 11,091 miliar
Atas tuntutan tersebut Sudjadnan menyatakan keberatan. Dia menyatakan tidak pernah menerima uang terkait kegiatan dan konferensi internasional pada tahun 2004-2005. ”Saya sudah sumpah, saya tidak terima uang. Saya teriak-teriak pada waktu itu. Sekali lagi, saya tidak terima uang,” kata Sudjadnan usai mengikuti persidangan.

Dia menyebut penyimpangan pelaksanaan kegiatan dan konferensi internasional dilakukan anak buahnya yakni Warsita Eka yang menjabat Karo Keuangan Kemenlu dan Kepala Bagian Pelaksana Anggaran Sekjen Kemenlu saat itu I Gusti Putu Adnyana. ”Ini perbuatan orang lain. Perbuatan anak buah saya di luar sepengetahuan saya. Pak Warsita Eka dan Putu Adnyana,” ujarnya.

Menurut dia, hukuman terhadap Warsita dan I Gusti Putu nantinya harus lebih berat. ”Kalau saya tiga tahun, dia harus 16 tahun itu. Formatnya semua dari mereka. Namanya kepala biro keuangan kan yang mengelola uang,” katanya. (D3-25,71)

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/cetak/2014/06/26/265674

30 Juni 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Ade Mengaku Tak Kenal Mahfud

SUARA MERDEKA – Jum’at, 27 Juni 2014

JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa mantan Deputi Penindakan KPK Ade Rahardja dalam penyidikan kasus dugaan korupsi proyek Hambalang.

Ini merupakan pemeriksaan kedua terhadap purnawirawan polisi bintang dua itu. Usai pemeriksaan, Ade kembali membantah terlibat kasus ini. Ade yang diperiksa untuk tersangka Mahfud Suroso menegaskan, ia tidak mengenal Direktur Utama PT Dutasari Citralaras itu. Ade juga mengaku tidak pernah bertemu orang dekat mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum tersebut.

’’Ya tidak kenal,’’ujar Ade usai menjalani pemeriksaan selama sekitar tiga jam, Kamis (26/6). Dia juga membantah menerima uang Rp 2 miliar untuk mengamankan penanganan perkara Hambalang di KPK. Menurut Ade, hal tersebut hanya pernyataan sepihak. ’’Sebelum penyelidikan naik (dimulai-Red), saya sudah pensiun,’’ katanya. Penjelasannya itu sama seperti bantahannya saat diperiksa untuk kali pertama, beberapa waktu lalu.

Informasi tentang aliran dana Rp 2 miliar kepada Ade Rahardja dilontarkan Komisaris Metaphora Solusi Global (MSG) M Arifin dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (21/4/2014). Menurutnya, pemberian uang itu berawal dari ide Mahfud Suroso. “Pak Mahfud Suroso yang meminta Rp 2 miliar ke Adhi Karya. Kata dia untuk si rambut putih orang dalam KPK,” ujar Arifin merujuk pada Ade Rahardja.

PT MSG adalah subkontraktor konsultan perencana jasa konstruksi Hambalang. Arifin juga aktif menjadi perantara Kemenpora dengan Adhi Karya terkait fee 18 persen. “Pak Teuku Bagus (Kepala Divisi Konstruksi I PT Adhi Karya, Teuku Bagus Mokhamad Noor-Red), menyetujui permintaan tersebut.

Saya mengambil uang Rp 2 miliar dari kas Adhi Karya dan saya serahkan ke Mahfud Suroso,” ujar Arifin yang bersaksi untuk Andi Mallarangeng. Selanjutnya Arifin tidak mengetahui ke mana uang itu. Dia juga sama sekali tidak tahu mengenai sosok pria berambut putih tersebut.

Ketemu Tiga Kali

Sementara itu, mantan Manajer Pemasaran Divisi Konstruksi I PT Adhi Karya, M Arief Taufiqurrahman mengaku tiga kali bertemu Anas Urbaningrum yang saat itu menjabat Ketua Umum Partai Demokrat (PD). Menurut Arief, pertemuan yang juga dihadiri Teuku Bagus, Mahfud Suroso, dan Munadi Herlambang tersebut membicarakan proyek Hambalang.

’’Pernah bertemu dengan terdakwa (Anas) tiga kali di kedai minum teh 63 di Pacific Place dan Plaza Senayan, sekitar bulan September sampai Oktober tahun 2009,’’ kata Arief saat bersaksi untuk Anas dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (26/6). Dari sejumlah pertemuan itu, dia mengakui mendapatkan informasi mengenai proyek Hambalang dari Mahfud.

Dibicarakan pula pembangunan gedung pajak dan rumah sakit Kementerian Pemuda dan Olahraga. Tetapi Arief bersikeras dalam pertemuan itu tidak dibicarakan fee yang harus dibayarkan untuk mendapatkan proyek Hambalang.

Anas selaku anggota DPR periode 2009-2014 didakwa menerima hadiah atau janji berupa satu mobil Toyota Harrier B-15-AUD senilai Rp 650 juta dan satu mobil Toyota Vellfire Rp 750 juta dari PTAtrindo Internasional.

Anas juga didakwa menerima fasilitas survei senilai Rp 487 juta dari Lingkaran Survei Indonesia (LSI) terkait pemenangan sebagai ketua umum Partai Demokrat serta menerima Rp 116 miliar dan 5,2 juta dolar AS. Patut diduga hadiah tersebut diberikan agar terdakwa selaku anggota DPR melancarkan proyek Hambalang dan proyek-proyek lain. (J13,D3-59)

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/cetak/2014/06/27/265692

30 Juni 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Kejati Ekspose Kasus Rina di Kejagung

SUARA MERDEKA – Sabtu, 28 Juni 2014

  • Kasus Korupsi GLA

SEMARANG- Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jateng mengekspose kasus mantan bupati Karanganyar Rina Iriani di Kejaksaan Agung (Kejagung) sebanyak dua kali. Koordinasi yang dilakukan untuk mempertahankan kinerja ini diharapkan bisa mempercepat penyelesaian kasus dugaan korupsi dan pencucian uang pada proyek perumahan bersubsidi Griya Lawu Asri (GLA) yang diperkirakan merugikan negara hingga Rp 18,4 miliar itu.

Kepala Kejati Jateng Babul Khoir Harahap menegaskan, penyidik terus bekerja dan kini dalam proses pemberkasan. Kasus itu telah memasuki tahap penelitian di jaksa peneliti dan jika sudah lengkap baru akan diajukan ke prapenuntutan.

’’Berkasnya cukup tebal tetapi kini memang masih dalam proses pemberkasan. Ekspose di Kejagung juga sudah dilakukan dua kali untuk mempertahankan kinerja kami dalam kasus ini,’’ kata Babul di sela media gathering di Hotel Novotel Semarang, Kamis lalu.

Selain Kejagung, lanjut Babul, KPK juga menanyakan perkembangan kasus yang memantik perhatian publik ini. Namun KPK belum melakukan supervisi baru sebatas koordinasi mengenai perkembangan kasus GLA tersebut.

Asuransi

’’Kita dipantau terus sama KPK. Kita tuntaskan dengan baik tugas ini karena kewenangan masih ada pada Kejati, begitu pula KPK yang punya kewenangan untuk supervisi,’’ paparnya.

Terkait laporan pihak Rina mengenai dugaan pemalsuan surat rekomendasi ke Kemenpera, Babul menyatakan itu hak yang bersangkutan. ’’Kalau fotokopi surat itu dianggap palsu dan dia melaporkan ke Polda ya silakan saja. Itu hak dia. Infonya hingga kini Polda juga belum mengirim SPDP serta berkas perkaranya,’’ terangnya.

Sementara itu, dalam media gathering kali ini, pihak Kejati mengapresiasi insan media cetak dan elektronik dengan memberikan asuransi. Babul Khoir Harahap menyatakan, kerja sama dengan para jurnalis baik cetak maupun elektronik sudah berjalan sangat baik melalui forum wartawan kejaksaan tinggi.

’’Ini sebagai bentuk apresiasi kami terhadap kawan media. Lewat asuransi kecelakaan ini diharapkan bisa melindungi mereka saat bertugas,’’ kata Babul Khoir.

Ketua PWI Jateng Hendro Basuki mengungkapkan terimakasih atas apresiasi Kejati Jateng terhadap para jurnalis. ’’Forum wartawan kejaksaan ini kami nilai paling aktif dibandingkan forum lain,’’imbuhnya. (J14,J17-80)

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/cetak/2014/06/28/265862

30 Juni 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL, KARANGANYAR | Tinggalkan komentar

Penyidik Tak Temukan Keterlibatan Jokowi

SUARA MERDEKA – Sabtu, 28 Juni 2014

JAKARTA – Hasil penyidikan jaksa penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Agung tidak menemukan keterkaitan Gubernur DKI Jakarta nonaktif Joko Widodo (Jokowi) dalam kasus korupsi bus Transjakarta.

Jaksa penyidik juga belum berencana untuk memeriksanya.

’’Dari keterangan saksi-saksi belum ada yang mengarah ke beliau,’’ujar Direktur Penyidikan Pidana Khusus Kejakaan Agung, Suyadi di Kejaksaan Agung, Jumat (27/6).

Pada kesempatan sama, Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (JAM Pidsus), R Widyopramono mengungkapkan aka merampungkan penyidikan kasus tersebut. Pihaknya masih menunggu hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

’’Semua berjalan dengan baik dan pendalaman-pendalaman terakhir. Nanti tinggal menunggu dari BPKP,’’ujar Widyo.

Koordinasi

Dia menjelaskan, pihaknya tengah berkordinasi dengan BPKP agar audit segera rampung.

’’Belum bisa dipastikan ya, tapi saya sudah ketemu Mardiasmo, Edi. Ini dari BPKP,’’ujarnya.

Seperti diberitakan, dalam kasus ini penyidik telah menetapkan empat tersangka, yakni mantan kepala Dishub Provinsi DKI Jakarta Udar Pristono, Direktur Pusat Teknologi Industri dan Sistem Transportasi BPPT Prawoto, Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Bus Peremajaan Angkutan Umum Reguler dan Kegiatan Pengadaan Armada Bus Transjakarta Drajat Adhyaksa, dan Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Bidang Pekerjaan Konstruksi 1 Dinas Perhubungan DKI Jakarta Setyo Tuhu.(K24- 80)

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/cetak/2014/06/28/265863

30 Juni 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Status Kaban Tunggu Vonis Anggoro

SUARA MERDEKA – Senin, 30 Juni 2014

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum menentukan status mantan menteri Kehutanan Malam Sambat (MS) Kaban terkait kasus dugaan korupsi proyek Sistem Komunikasi Radio Terpadu (SKRT) di Kementerian Kehutanan.

Status Ketua Umum Partai Bu­lan Bintang (PBB) ini ditentu­kan setelah vonis bos PT Ma­saro Ra­diokom, Anggoro Widjo­jo. Da­­lam kasus ini, Anggoro dituntut 5 tahun penjara dan denda Rp 250 juta subsiber 4 bulan ku­rungan penjara

’’’Ekspose atau gelar perkara (terkait status MS Kaban) me­nunggu vonis Anggoro,’’ kata Kepala Biro Humas KPK Johan Budi Sapto Prabowo, kemarin.

Sebelumnya, dalam membacakan tuntutan kepada Anggoro, jaksa KPK mengaku memiliki bukti kuat adanya permintaan uang kepada Anggoro, yaitu bukti rekaman percakapan telepon. Dalam rekaman percakapan yang disadap KPK, terungkap bebe­rapa kali Kaban meminta uang ke­pada Anggoro, baik secara langsung maupun melalui sopir Ka­ban, M Yusuf.

Menurut jaksa, nomor telepon yang digunakan Anggoro saat menerima telepon atau meng­hu­bungi Kaban, sama dengan yang digunakan untuk menelepon saksi lainnya. Baik Kaban mau­pun Anggoro membantah pernah berhubungan melalui telepon un­tuk membicarakan permintaan uang. Namun, Anggoro membenarkan nomor telepon yang digunakannya. Untuk memastikan itu, jaksa juga menghadirkan saksi ahli suara Joko Sarwono di persidangan.

Sesuai Permintaan

Jaksa menilai, Anggoro terbukti memberikan sejumlah uang kepada Kaban terkait proyek SKRT di Kementerian Kehutan­an. Pada 7 Agustus 2007, menurut jaksa, Anggoro terbukti memberikan uang 15.000 dolar AS kepada Kaban. Anggoro kembali memberikan uang kepada Kaban sebesar 10 ribu dolar AS pada 16 Agustus 2007, dan 20 ribu dolar AS pada Februari 2008.

Kemudian, pada 25 Februari 2008, Kaban melalui SMS, me­minta Anggoro menyediakan travellers cheque (TC) atau cek perjalanan (TC) Rp 50 juta, dan pada 28 Maret 2008 meminta uang sebesar 40.000 dolar Singapura.

Anggoro juga memberikan dua unit lift seharga 58, 581 ribu dolar AS untuk menara dakwah. Menara dakwah itu, disebut biasa digunakan untuk kegiatan Partai Bulan Bintang. .

Kuatnya keterlibatan Kaban pernah diungkapkan Yusuf Erwin Faisal yang pernah menjadi ketua Komisi Kehutanan DPR. Saat diperiksa KPK, Yusuf mengatakan, proyek SKRT sesuai permintaan Departemen Kehutanan bukan Anggoro Widjojo.

Yusuf juga menyebutkan, Kaban disebut sebagai pihak yang paling ngebet mengajukan proyek SKRT. ’’Dia (Kaban) meminta su­paya teman-teman di Dewan yang tak setuju untuk dikoordinasi menjadi mendukung,’’ kata Yu­suf.

Sementara Kaban menyatakan proyek SKRT merupakan kerja sama G to G (government to go­vernment) antara pemerintah Indonesia dan AS. (J13-90)

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/cetak/2014/06/30/265943

30 Juni 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Memprihatinkan, Banyak Koruptor Buron

SUARA MERDEKA – Senin, 30 Juni 2014

TAJUK RENCANA

Terpidana korupsi yang menghindari eksekusi ternyata masih banyak. Sampai saat ini ada 28 koruptor di Jateng yang belum dieksekusi. Mereka masih melenggang bebas, belum terjamah hotel prodeo. Jumlah koruptor yang buron di luar kasus korupsi di Jateng juga lebih banyak lagi. Koruptor-koruptor buron itu ibarat merupakan pekerjaan rumah yang wajib diselesaikan Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah. Aparat hukum harus bekerja lebih keras lagi.

Koruptor-koruptor buron yang tidak kunjung tertangkap bakal menimbulkan pertanyaan besar di pihak masyarakat atas kinerja Kejati dan aparat hukum lainnya. Upaya pemberantasan akan sulit mencapai target apabila tahap eksekusi meleset akibat para terpidana korupsi bisa leluasa buron. Dengan kenyataan masih banyak koruptor buron, sangat wajar apabila masyarakat mempertanyakan bahkan menggugat kinerja aparat yang terkesan setengah-setengah.

Kita tidak menutup mata bahwa koruptor buron tidak dibiarkan begitu saja melenggang bebas menghindari eksekusi. Kejati Jateng misalnya, pada periode Agustus 2013 sampai Mei 2014 telah menangkap 20 buron koruptor. Kita mencatat penangkapan koruptor buron itu sebagai prestasi aparat penegakan hukum, tetapi harus dikatakan bahwa prestasi itu saja belum cukup. Proses hukum terhadap koruptor wajib dilakukan secara total 100 persen tanpa terkecuali.

Persoalan koruptor buron tidak hanya sebatas di wilayah Jawa Tengah. Di lingkup nasional, koruptor buron masih menjadi pekerjaan besar yang harus dituntaskan sesegera mungkin. Fenomena koruptor buron merupakan cermin ketidakberdayaan hukum atas kejahatan korupsi. Ketidakberdayaan itu muncul dari berbagai sisi, mulai dari sisi aparat, mekanisme, sistem hukum, perjanjian ekstradisi, dan kemampuan membangun jaringan global antikorupsi.

Banyak koruptor buron menyembunyikan diri di negara-negara yang secara hukum ‘’tidak terjangkau’’. Singapura termasuk salah satu ‘’surga’’ bagi koruptor asal Indonesia. Selain sebagai tempat parkir uang korupsi dan tempat pelarian bagi koruptor, Singapura juga menjadi tujuan favorit koruptor untuk melakukan transaksi korupsi. Singapura memang belum meneken Konvensi PBB Antikorupsi, khususnya mengenai pencucian uang dan ekstradisi koruptor.

Upaya pemberantasan korupsi dengan demikian menuntut kerja keras semua lini dan sektor, bahkan mencakup pula jejaring dan hukum internasional agar tertutup rapat celah-celah bagi koruptor buron. Sektor imigrasi tentu termasuk vital karena merupakan pagar pengaman terakhir terhadap koruptor buron. Diper­kira­kan, uang hasil korupsi yang diparkir di Singapura mencapai Rp 1,8 triliun. Kegagalan eksekusi akan mele­mahkan pemberantasan korupsi.

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/cetak/2014/06/30/265981

30 Juni 2014 Posted by | ARTIKEL | Tinggalkan komentar

Penyidikan Bisa Dikembangkan

SUARA MERDEKA – Senin, 30 Juni 2014

  • Tindak Pidana Pencucian Uang

YOGYAKARTA – Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta, Samsudin Nurseha menilai, kasus dugaan korupsi penjualan aset lahan milik Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta bisa dikembangkan ke tindak pidana pencucian uang (TPPU). Indikasi itu didasari temuan bukti berupa lahan di Desa Wukirsari, Kecamatan Cangkringan, Sleman yang dibeli dari hasil penjualan aset milik universitas. Lahan pengganti seluas 9.000 meter persegi itu difungsikan untuk tempat praktik mahasiswa Fakultas Pertanian UGM. “Jika ditemukan alat bukti yang cukup, penyidik bisa mengembangkan pemeriksaan ke TPPU,” katanya, Minggu (29/6).

Sebagaimana diberitakan, Kejaksaan Tinggi (Kejati) DIY menaikkan status perkara itu ke penyidikan setelah mendapati beberapa alat bukti yang mengarah ke tindak pidana korupsi. Dari hasil investigasi tim kejaksaan, ditemukan bukti penjualan lahan di Dusun Plumbon, Banguntapan, Bantul senilai Rp 2 miliar.

Tapi dalam pajak penjualan hanya tercantum Rp 1,2 miliar. Versi jaksa, lahan itu merupakan aset universitas. Namun pihak tersangka mengklaim tanah seluas 4.000 meter persegi tersebut milik Yayasan Fakultas Pertanian (Fapertagama). Kasi Penerangan Hukum Kejati DIY Purwanta Sudarmaji mengatakan, sejauh ini penyidik belum mengarahkan ke delik pencucian uang. “Pemeriksaan masih fokus ke tindak korupsi,” ujarnya.

Tersangka Baru

Disinggung mengenai kemungkinan tersangka baru, Purwanta mengatakan sampai sekarang jumlahnya masih empat orang. Namun tidak tertutup kemungkinan akan bertambah tergantung perkembangan penyidikan. Sebagaimana diberitakan, dalam kasus ini, Kejati DIY menetapkan empat tersangka. Masing-masing Prof Susamto Somowijaryo (guru besar UGM), Dr Triyanto (Wakil Dekan III), Ir Ken Suratiyah MS (dosen Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian), dan Ir Toekidjo (dosen Jurusan Budidaya Pertanian). Prof Susamto merupakan mantan ketua Yayasan Fapertagama. Adapun tiga tersangka lain berperan sebagai anggota yayasan yang ditunjuk untuk mengurus proses jual-beli lahan. (J1-78,88)

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/cetak/2014/06/30/265972

30 Juni 2014 Posted by | JOGJA RAYA | Tinggalkan komentar

Janji Potong Jari Malah Korupsi

PATI EKSPRES – Selasa, 17 Juni 2014

  • Dituntut Seumur Hidup, Akil Tua di Tahanan

JAKARTA – Jaksa KPK penuhi janjinya. Akil Mochtar, tersangka kasus suap sengketa pilkada terancam menghabiskan hidupnya dijeruji penjara. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu akhirnya dituntut seumur hidup dan denda Rp 10 miliar.

Para penyuap Akil pun satu -persatu juga mulai ditetapkan sebagai tersangka. Usai tuntutan dibacakan, Akil tak bisa menutupi raut emosionalnya. Tuntutan yang menjadi rekor tertinggi KPK itu membuat nyalinya ciut.  Padahal pekan lalu dia sesumbar Akil mengaku siap dihukum mati. Sikap emosional pria asal Kalimantan Barat itu semakin menjadi-jadi saat melayani pertanyaan awak media usai persidangan. “Tuntutan ini tidak sesuai dengan fakta yang ada selama persidangan. Ini terlalu berat,” katanya.

“Lah, katanya bapak siap dihukum mati?” tanya pewarta berebut. Sontak pertanyaan itu membuat Akil naik pitam. Dengan lantang dan kasar, pria yang juga pernah menjabat sebagai anggota DPR RI itu mengumpat. “Ah, tahi sama kaulah,” katanya lalu berjalan menerobos kerumunan wartawan.

Sikap emosi Akil sebenarnya sudah dia tunjukkan saat pertama kali memasuki ruang persidangan. Tak lama setelah namanya disebut hakim untuk dihadirkan di ruang sidang, Akil masuk ruangan dengan menunjukkan selembar koran yang memuat berita tuntutan dirinya. “Buat apa ada sidang. Toh hasil tuntutan kepada saya sudah dimuat banyak media massa hari ini (kemarin). Saya tidak tahu apakah ini etis. Yang jelas pimpinan KPK seharusnya tidak melakukan ini,” katanya tegas.

Bahkan, dia sempat meminta JPU tak membacakan rincian sidang yang dimuat dalam lebih dari 2100 halaman. “Bacakan saja putusannya. Dari pada kita mengikuti sidang ini 2 – 3 jam. Hasilnya saya sudah tahu kok,” ujar Akil emosi. Namun, majelis hakim yang dipimpin oleh Suwidya menolak permintaan itu dan tetap menginginkan sidang berjalan sebagaimana mestinya. “Cuma tolong kepada jaksa, baca yang penting dan jangan melakukan pengulangan,” katanya.

Sementara itu, jaksa mengaku tuntuan kepada Akil sudah sesuai dengan kejahatan yang dilakukannya. Beberapa poin pemberat penting yang disampaikan oleh jaksa dalam sidang kemarin adalah Akil tidak menunjukkan itikad baik memberantas korupsi. Padahal, yang bersangkutan merupakan orang yang sangat mengerti hukum. Itu tidak lepas dari pengalaman dan latar belakang keilmuan pria yang diduga memiliki dua istri tersebut.

Bahkan, untuk mencontohkan betapa bobroknya mental hukum Akil, jaksa sampai menyidir yang bersangkutan dengan janjinya dulu, yang akan menerapkan hukuman potong jari bagi koruptor. “Tentu publik masih ingat apa yang diucapkan terdakwa di MK pada 9 Maret 2012. Yang menyatakan, ini ide saya, dibandingkan dihukum mati lebih baik kombinasikan pemiskinan dan memotong salah satu jari tangan koruptor saja. Itu sudah cukup,” kata Jaksa KPK Pulung Rinandoro menirukan ucapan Akil ketika itu.

Selain itu, Akil selaku ketua MK harusnya memiliki integritas yang tinggi. Karena dia adalah benteng terakhir dalam penegakan hukum konstitusi. Bukan malah terlibat dalam kasus korupsi dan suap seperti saat ini. Apalagi, jabatan Ketua MK memiliki fungsi dan kewenangan yang cukup besar terkait konstitusi dan hajat hidup orang banyak. “Pada kenyataannya terdakwa malah melakukan pengkhianatan dan penyalahgunaan atas amanah yang telah diberikan pada dirinya, dengan melegalkan praktek suap menyuap, gratifikasi, dan tindak pidana pencucian uang dari hasil kejahatan yang dilakukan,” katanya.

Karena perbuatannya itu pulalah masyarakat akhirnya kehilangan kepercayaan diri pada lembaga tinggi negara. Tak hanya mengucapkan faktor pemberat, jaksa juga menyampaikan faktor yang meringankan Akil selama menjadi tersangka kasus ini. Namun, faktor tersebut nihil. “Faktor yang memberatkan sudah saya sebut diatas, sedangkan yang meringankan tidak ada,” kata jaksa.

Tidak adanya faktor keringanan itu pula yang akhirnya membuat Akil mencak-mencak. “Masak sama sekali tidak ada yang meringankan. Ya, setidaknya saya ini kan manusia. Punya tanggung jawab kepada keluarga,” kata pria yang juga dituntut hak memilih dan dipilihnya dicabut.

Mulai Tersangka
Pada bagian lain, meski belum diputus bersalah, KPK mulai satu persatu menetapkan para penyuap Akil sebagai tersangka. Upaya itu kemarin dilakukan dengan menetapkan Walikota Palembang Romi Herton dan istrinya Masyito sebagai tersangka.

Keduanya dianggap melakukan penyuapan terhadap Akil Mochtar dan memberikan keterangan palsu di persidangan. Juru Bicara KPK Johan Budi mengungkapkan, setelah melakukan pengembangan atas kasus dugaan korupsi sengketa pilkada di Mahkamah Konstitusi, penyidik menemukan dua alat bukti permulaan yang cukup. Sehingga disimpulkan telah terjadi dugaan korupsi pada sengketa Pilkada Palembang di Mahkamah Konstitusi. “Untuk itu KPK menetepkan RH (Romi Herton) dan M (Masyito) sebagai tersangka,” ujar Johan.

Keduanya disangka melanggar pasal 6 ayat 1 huruf a UU No 20/2001, jo pasal 64 ayat 1, jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Selain itu, pasutri tersebut juga melanggar pasal 22 jo pasal 35 ayat 1 uu 20/2001. Pasal-pasal itu diterapkan karena selain melakukan penyuapan terhadap Akil selaku hakim MK, pasutri tersebut juga dianggap memberikan keterangan palsu dalam persidangan. Perkara Palembang memang satu diantara 11 kasus suap sengketa pilkada yang didakwakan pada Akil Mochtar.

Dalam sengketa Pilkada Palembang, Akil didakwa meminta uang suap Rp 20 miliar, namun hanya diberikan Rp 19,8 miliar oleh Romi Herton. Transaksi penyuapan itu dalam persidangan diketahui melalui perantara orang dekat Akil yakni Muhtar Ependi.

Sidang pembuktian untuk suap sengketa Pilkada Palembang dilakukan beberapa kali dengan memeriksa sejumlah saksi. Pada sidang 28 Maret diketahui Sekda Kota Palembang Ucok Hidayat membawa uang Rp 2 miliar ke Jakarta melalui pesawat terbang. Uang itu ditaruh koper dan terdeteksi petugas keamanan Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II.

Saat itu jaksa juga menanyakan ke Romi Herton terkait uang itu. Dia mengatakan uang tersebut untuk kebutuhan mendesak membiayai keperluan sidang sengketa pilkada selama di Jakarta. KPK mencurigai uang itu untuk Akil. Sebab dalam temuan penyidik, uang tersebut lalu dititipkan di BPD Kalbar melalui Muhtar Ependi.

Penitipan uang di BPD Kalbar tersebut diduga dilakukan istri Romi Herton, Masyito. Keterangan itu klop dengan kesaksian beberapa pegawai dan petugas keamanan BPD Kalbar yang menyebutkan Muhtar memang datang bersama perempuan berkerudung saat membawa uang. Saat ditunjukkan foto Masitoh, pegawai BPD Kalbar menyatakan wajah itu mirip dengan perempuan yang datang bersama Muhtar. Masitoh sendiri menyangkal mengenal Muhtar dan tidak pernah ke BPD Kalbar.

Romi juga mengaku tidak kenal Muhtar. Padahal, KPK memiliki bukti surat penagihan pembuatan atribut pilkada dari Muhtar ke Romi. KPK juga menemukan nama Muhtar MK di ponsel Romi. Wali Kota Palembang itu justru balik curiga pada KPK karena ponselnya selama ini disita penyidik. Johan Budi mengungkapkan kasus ini tidak berhenti hanya sampai Romi dan Masyito. “Saat ini yang baru diumumkan memang hanya penetepan RH dan M sebagai tersangka. Tapi tidak berarti berhenti pada keduanya,” ujar Johan.

Seluruh kepala daerah dan perantaranya memang pernah dihadirkan dalam sidang Akil. Termasuk sejumlah orang yang diduga terlibat upaya penyuapan untuk sengketa Pilgub Jatim. Dalam kasus Pilgub Jatim itu jaksa menghadirkan Setyo Novanto, Idrus Marham dan Zainudin Amali.

Ketika dihadirkan dalam sidang, ketiga politisi Partai Golkar itu dicecar terus terkait upaya pemberian suap pada Akil. Dalam dakwaan, Akil memang disebutkan meminta Rp 10 miliar pada Zainudin Amali agar pasangan Soekarwo dan Saifullah Yusuf dibantu di sengketa Pilgub Jatim. Permintaan itu disanggupi namun batal diserahkan karena Akil keburu ditangkap KPK saat menerima pemberian untuk Pilkada Gunung Mas. (nji/gun/jpnn)

Sumber : http://m.patiekspres.co/2014/06/janji-potong-jari-malah-korupsi/

30 Juni 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Berkas Proyek Pagar Sriwedari Segera Dilimpahkan

PATI EKSPRES – Senin, 30 Juni 2014

SOLO – Kasus proyek pagar Sriwedari Kota Solo dalam tahan penuntasan. Jika selesai maka pihak Kejaksaan Kota Solo akan melimpahkan kasus tersebut ke Pengadilan Negeri (PN) tindak pidana korupsi Semarang. Hal ini diungkapkan Kasi Pidsus Kejari Kota Solo, Erfan Suprapto, kemarin.

“Kerugian negara diketahui dibawah 90 Juta. Namun, masih layak untuk disidangkan. Kami lega karena Audit Akademik dugaan korupsi pembangunan proyek pagar Sriwedari selesai sesuai target. Dengan demikian pemberkasan sudah dilaksanakan kini tinggal nunggu hasil audit,” tutur Erfan.

Audit ini telah melalui proses yang panjang setelah pihak kejari telah melakukan gelar perkara atau ekspos bersama dengan Kejati Jateng. Hasilnya, diputuskan audit diserahkan pada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Tengah. Bahkan delapan bulan menunggu kalau kejaksaan merasa tidak kunjung membuahkan hasil sehingga mengkonsultasikan dengan Kejati untuk memikirkan solusinya. Dari sinilah solusinya dialihkan ke tim ahli.

Diberitakan sebelumya kalau Kejaksaan Negeri Kota Solo telah menentukan Budi Yoga Butsono, warga Banyudono, Boyolali sebagai tersangka. Sedangkan dia diketahui sebagai Kontraktor Proyek dari PT Beringin Jaya Makmur, yang bertempat di Jalan Merapi, Boyolali. Tersangka diduga kuat melakukan tindak pidana korupsi, sesuai dengan pasal 1 dan 2, Undang – Undang Repoblik Indonesia (RI) Nomer 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). ” Penetapan ini sesuai hasil pemeriksaan yang dilakukan ke beberapa saksi yang diantaranya yakni pengawas, dan pelaksana proyek yang ikut menggarab  proyek tersebut,”jelasnya. (roy)

Sumber : http://m.patiekspres.co/2014/06/bekas-proyek-pagar-sriwedari-segera-dilimpahkan/

30 Juni 2014 Posted by | SURAKARTA - SOLO | Tinggalkan komentar

Mantan Kepala Disdik Segera Disidang – Korupsi Bantuan Sarpras Kudus

PATI EKSPRES – Senin, 30 Juni 2014

SEMARANG – Perkara dugaan korupsi bantuan sarana dan prasarana (Sarpras) pendidikan Kabupaten Kudus tahun 2004-2005 segera disidang. Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Tengah menyatakan kasus dengan tersangka mantan pejabat Pemerintah Kabupaten Kudus itu masuk di pra-penuntutan (pratut).

“Sudah masuk ke pratut. Selama ini kan menunggu hasil dari laporan BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, red). Sekarang laporannya sudah selesai,” kata Kepala Kejati Jateng, Babul Khoir Harahap, kepada wartawan.

Dijelaskannya, dengan selesainya laporan dari BPKP Jawa Tengah tersebut, penyidik segera melakukan eskpose atau gelar perkara. Jika ekspose selesai, berkas perkara siap dilimpahkan ke pengadilan. “Sudah komplit (kelengkapan berkas, red). Kami ekspose, habis itu dilimpahkan ke pengadilan,” tuturnya.

Kasus ini telah menyeret Mantan Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Kudus Ruslin, sebagai tersangka. Satu tersangka lagi ialah pemilik perusahaan rekanannya.
Tetapi ditanya soal penahanan tersangka, Babul masih enggan membeberkan. Pihaknya menyatakan fokus ke prosedur penanganan kasus dahulu. “Kami selesaikan dulu. Belum ada rencana (penahanan, red). Tunggu saja,” ucapnya. Kasus ini diselidiki Kejati sejak 2012 lalu. Hingga statusnya ditinggkatkan ke tahap penyidikan pada Agustus 2013.

Sekretaris Komite Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KP2KKN) Jawa Tengah, Eko Haryanto, mendesak Kejati supaya lebih aktif menyelesaikan kasus ini. “Jangan sampai terhenti. Kasus ini harus tetap jalan,” tandasnya. Kasus ini juga memeriksa puluhan kepala sekolah, baik di tingkat SD, SMP maupun SMA. Total kepala sekolah yang akan dimintai keterangan sebanyak 500 orang. Awal kasus ini yakni ditemukannya laporan fiktif yang disertai nota dalam pelaksanaan proyek. Diduga ada penggelembungan dana dari total dana proyek yang tersedia Rp 21,9 miliar.

Diketahui, proyek tidak dilaksanakan seluruhnya. Ruslin dituduh melakukan kerjasama membuat nota atas pengadaan yang tidak ada barangnya. Modusnya bekerjasama dengan pihak penyedia barang. Kerugian negara dalam kasus ini diperkirakan mencapai Rp 1,8 miliar. (ris)

Sumber : http://m.patiekspres.co/2014/06/korupsi-bantuan-sarpras-kudus/

30 Juni 2014 Posted by | KUDUS | Tinggalkan komentar

%d blogger menyukai ini: