KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Tambang di Kutai Timur Diduga Pencucian Uang Anas

TEMPO.CO – Jum’at, 18 April 2014

TEMPO.CO , Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi menduga tambang batu bara di Kutai Timur ada kaitannya dengan dugaan pencucian uang yang dilakukan oleh bekas Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum. “Saya diperlihatkan (surat izin tambang) oleh penyidik,” ujar Bupati Kutai Timur Isran Noor usai diperiksa untuk Anas di KPK, Kamis, 17 April 2014. (Baca: KPK Telusuri Tambang Milik Anas Urbaningrum)

 

Isran yang diperiksa untuk kasus pencucian uang Anas itu menyebutkan nama perusahaan dalam surat itu adalah PT Arina Kotajaya. Izin tersebut dilansir pada 2010, untuk lahan tambang seluas 10 ribu hektare di dua kecamatan yang berdampingan, yakni Bengalon dan Kongbeng.

Isran yang juga politikus Demokrat itu mengatakan tak ada nama Anas dalam surat izin yang ditunjukkan oleh penyidik KPK. “Di situ namanya Saripah, satu lagi Nur Fauziah,” ucapnya.

Menurut Isran, penyidik bertanya seperti apa prosedur pemberian izin tambang yang ia berikan sebagai Bupati Kutai Timur. Penyidik juga bertanya, apa Isran menerima uang atau barang dalam pengurusan izin tersebut. “Oh tidak ada seperti itu, saya katakan bahwa (perlakuan untuk pemohon) izin semua sama, tidak ada keterkaitan dengan siapa pemiliknya,” tuturnya. “Sepanjang sesuai prosedur, saya keluarkan izin itu.”

Isran menyatakan tak pernah bertemu Anas maupun mantan Bendahara Umum Demokrat Muhammad Nazaruddin selama izin perusahaan itu diurus. Ia mengaku tidak tahu apakah PT Arina ada hubungannya dengan Anas atau Nazaruddin. Isran mengatakan kalaupun ia pernah bertemu dengan kedua orang itu, maka konteksnya adalah urusan partai. Toh yang mengajukan permohonan PT Arina, kata Isran, bukanlah Anas atau Nazaruddin.

 

Sebelumnya, juru bicara Demokrat Ruhut Sitompul mengatakan Anas diduga memiliki saham di PT Panahatan, perusahaan yang bergerak di berbagai bidang — salah satunya perkebunan — di Kabupaten Bengkalis, Riau. Saham itu disebutnya merupakan pemberian dari Nazaruddin.

BUNGA MANGGIASIH

Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2014/04/18/063571463/Tambang-di-Kutai-Timur-Diduga-Pencucian-Uang-Anas

18 April 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Kurir Akil Dapat Rp 100 Juta dari Lampung Selatan

TEMPO.CO – Jum’at, 18 April 2014

TEMPO.CO , Jakarta – Wakil Bupati Lampung Selatan Eki Setyanto memberikan uang Rp 100 juta kepada advokat Susi Tur Andayani. Uang itu diperuntukan sebagai biaya operasional Susi selama menangani gugatan hasil pemilihan kepala daerah Lampung di Mahkamah Konstitusi.

“Yang minta Sugiarto,” kata Eki saat menjalani persidangan sebagai saksi untuk terdakwa Susi Tur dalam perkara dugaan suap pilkada Lampung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta Selatan, Kamis 17 April 2014.

Eki mengatakan uang itu diberikan kepada Sugiarto di lobi Hotel Red Top, Pecenongan, Jakarta. Setelah itu, uang diserahkan ke Susi Tur, yang menginap di hotel tersebut. “Uang diberikan sehari setelah sidang pertama,” tutur Eki.

Uang tersebut, kata Eki, berasal darinya. Namun setelah memenangi perkara, Eki menyatakan dia tidak pernah memberikan uang kepada terdakwa. “Enggak pernah. Hanya itu saja (Rp 100 juta),” kata Eki.

Susi diduga sebagai perantara penyerahan uang Rp 500 juta ke Akil Mochtar, saat itu ketua MK. Uang itu diberikan supaya Akil membatalkan gugatan yang diajukan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Lampung Selatan: Wendy Melfa-Antoni Imam, Fadhil Hakim-Andi Aziz dan Andi Wrisno-A. Benbela. (Baca: Suap Akil, KPK Periksa Bupati Lampung Selatan)

Susi pun dijerat dengan Pasal 12 huruf E Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP. Ancaman maksimal 15 tahun penjara.

SINGGIH SOARES

Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2014/04/18/063571459/Kurir-Akil-Dapat-Rp-100-Juta-dari-Lampung-Selatan

18 April 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Cegah Korupsi, BPK Diizinkan Akses Data Bank

TEMPO.CO – Jum’at, 18 April 2014

TEMPO.CO, Semarang – Untuk mencegah terjadinya praktek korupsi, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah menjalin kerja sama dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Bupati dan wali kota se-Jawa Tengah meneken nota kesepahaman (memorandum of understanding atau MoU) tentang akses data transaksi rekening perbankan dengan BPK, Kamis, 17 April 2014. “MoU ini merupakan langkah maju dari komitmen pencegahan korupsi di Jawa Tengah,” kata Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Jumat, 18 April 2014. (Baca: Data Dibuka ke BPK, Jokowi Ingin Negara Transparan)

Ganjar menjelaskan, BPK diizinkan mengakses rekening milik pemerintah Jawa Tengah dan 35 kabupaten/kota. Dengan melihat transaksi di rekening maka seluruh aktivitas perbankan dapat dimonitor sehingga bisa mencegah terjadinya praktek tindak pidana korupsi. Selama ini, transaksi perbankan oleh pemerintah tak bisa diakses BPK karena termasuk dalam dokumen yang dirahasiakan.

Ganjar menambahkan akses rekening ini merupakan tindak lanjut program audit elektronik atau e-Audit BPK. BPK akan memonitor seluruh transaksi dan persediaan kas pemerintah daerah. Dengan mengakses itu maka akan diketahui hal ihwal kesesuaian antara laporan keuangan, pembelanjaan, dan kas. “Ketika BPK bisa mengakses rekening perbankan maka bisa kontrol pembelanjaan,” kata Ganjar. Misalnya jika ada transaksi belanja tapi ada selisihnya maka bisa jadi ada kejanggalan dalam perbelanjaan.

Pada acara itu juga dilakukan simulasi transaksi perbankan milik Ganjar Pranowo. BPK menelusuri data perjalanan dinas Ganjar, mulai dari data keseringan, waktu, nomor penerbangan, serta pesawat yang dipakai. “Jika ada pejabat yang mengaku pergi tapi datanya tidak ada maka akan langsung kelihatan kebohongannya,” ujar Ganjar. (Baca: 60 Persen Kasus di KPK Berdasarkan Audit BPK)

Aktivis Komite Penyelidikan Pemberantasan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KP2KKN) Jawa Tengah, Eko Haryanto, mengapresiasi kerja sama pemerintah Jawa Tengah dengan BPK. “MoU ini benih-benih transparansi sebagai bentuk pencegahan korupsi,” kata Eko. Dia berharap bupati dan wali kota harus terbuka, jangan menutup-nutupi transaksi keuangan dalam menjalankan roda pemerintahannya.

Eko mengkritik banyak rekomendasi hasil audit BPK yang tidak ditindaklanjuti pemerintah daerah. Banyak kasus korupsi terungkap juga berdasarkan pada hasil audit BPK, misalnya kasus dugaan korupsi dana hibah di Kelenteng Sam Po Kong, Semarang, dan dugaan korupsi proyek tanah dengan tersangka bekas Wali Kota Tegal Ikmal Jaya.

ROFIUDDIN

Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2014/04/18/058571596/Cegah-Korupsi-BPK-Diizinkan-Akses-Data-Bank

18 April 2014 Posted by | KP2KKN DALAM BERITA, SEPUTAR JAWA TENGAH - PROV. JATENG | Tinggalkan komentar

Diperiksa Jaksa, Bupati Bangka Selatan Irit Bicara

 TEMPO.CO – Kamis, 10 April 2014

TEMPO.CO, Pangkalpinang – Bupati Bangka Selatan Jamro H. Jalil enggan berkomentar banyak ihwal pemeriksaan oleh Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) dalam kaitan dengan dugaan kasus korupsi dana hibah KONI Bangka Selatan, Kamis, 10 April 2014.

Jamro pelit berbicara kepada wartawan yang meminta konfirmasinya saat dia beristirahat untuk salat zuhur. “Masih diperiksa sebagai saksi,” ujarnya singkat kepada wartawan, Kamis, 10 April 2014. (Baca: Bupati Bangka Selatan Diperiksa Kejaksaan )

Jamro juga enggan menanggapi pertanyaan wartawan perihal sejauh mana keterlibatannya dalam perkara yang sedang ditangani Kejaksaan tersebut. “Nanti saja. Ini baru tahap awal,” ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung Rindang Onasis membenarkan kabar bahwa Jamro masih diperiksa sebagai saksi. “Kita meminta keterangan Bupati Bangka Selatan terkait perkara dana hibah KONI Bangka Selatan untuk penyelenggaraan porprov (Pekan Olahraga Provinsi III) yang sedang ditangani Kejaksaan Tinggi,” ujar Rindang kepada Tempo, hari ini.

Rindang mengatakan pemeriksaan Jamro untuk menambah informasi atas penetapan mantan ketua KONI Bangka Selatan Sopian AP sebagai tersangka. “Dari hasil pemeriksaan terhadap Sopian A.P., kita ingin menambah bukti-bukti tambahan. Apalagi beliau pada waktu kegiatan porprov ikut terlibat dalam pelaksanaan kegiatan tersebut,” ujarnya.

SERVIO MARANDA

 

17 April 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Korupsi, Kepala Kepegawaian Daerah Babel Ditahan

TEMPO.CO – Kamis, 10 April 2014

TEMPO.CO, Pangkalpinang – Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kepulauan Bangka Belitung (Babel) Sopian A.P. resmi ditahan oleh penyidik Kejaksaan Tinggi Babel pada Kamis, 10 April 2014, sekitar pukul 17.30. Ia ditahan setelah menjalani pemeriksaan sejak pukul 10.30 karena menjadi tersangka kasus korupsi anggaran Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) III Toboali, Kabupaten Bangka Selatan, senilai Rp 42,6 miliar.
Sopian dibawa ke Lembaga Permasyarakatan (LP) Tua Tunu Kota Pangkalpinang dengan didampingi oleh kuasa hukumnya, Ferdi Hermawan. “Surat perintah penyelidikannya sudah dikeluarkan tahun 2011,” kata Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung, Ariefsyah Mulya Siregar, di kantornya, Pangkalpinang, Kamis, 10 April 2014.

Ariefsyah mengatakan total dana hibah kegiatan Porprov Toboali sebesar Rp 42,6 miliar. “Pada 2010 dikeluarkan Rp 40 miliar. Pada 2011 dikeluarkan dana sebesar Rp 1 miliar, dan Rp 1,6 miliar lainnya merupakan sumbangan pihak ketiga. Kami masih menghitung jumlah pasti kerugian negara,” ujarnya.

Ia mengatakan, total tersangka dalam kasus ini ada empat orang, namun baru Sopian yang ditahan. “Kami masih memeriksa saksi-saksi. Tidak tertutup kemungkinan dalam waktu dekat akan ada yang ditahan dan juga penambahan tersangka,” ujar Ariefsyah.

SERVIO MARANDA

Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2014/04/10/058569726/Korupsi-Kepala-Kepegawaian-Daerah-Babel-Ditahan

17 April 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Kasus RSUD, Peni Suparto Siap Diperiksa KPK

Kasus RSUD, Peni Suparto Siap Diperiksa KPK  

Walikota Malang Peni Suparto. ANTARA/Ari Bowo Sucipto

TEMPO.CO, Malang – Bekas Wali Kota Malang Peni Suparto menyetujui Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengambil alih dugaan korupsi pengadaan lahan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Malang. Proses pengadaan lahan tersebut dilakukan saat Peni menjabat sebagai Wali Kota Malang. “Jika ada penyimpangan, KPK bisa menyelidiki,” katanya seusai upacara peringatan hari jadi Kota Malang keseratus, Selasa, 1 April 2014.

Peni mengaku bakal kooperatif dan bersedia memberikan keterangan kepada penyidik. Sebelumnya, Peni juga telah memberikan keterangan kepada penyidik kejaksaan saat menyelidiki perkara pengadaan lahan seluas 4.300 meter persegi tersebut. “Tak hanya saya, siapa yang terlibat harus kooperatif,” katanya.

Sebelumnya, KPK menyatakan bakal mengambil alih penanganan dugaan korupsi pengadaan lahan RSUD Kota Malang setelah Kejaksaan Negeri Malang menghentikan penyelidikan perkara yang diduga merugikan keuangan negara Rp 3 miliar. Dalam penyelidikannya, KPK memiliki kewenangan untuk menggeledah guna mencari barang bukti. Mekanisme ini tak dimiliki penyidik di kepolisian dan kejaksaan.

Kepala Kejaksaan Negeri Malang Munasim mengaku dalam penyelidikannya tak menemukan indikasi korupsi, lalu pihaknya menyerahkan perkara itu ke kejaksaan tinggi. Kini ia masih menunggu rekomendasi atas penilaian tim dari kejaksaan tinggi. “Sementara dihentikan karena belum cukup bukti,” katanya.

MCW melaporkan kasus tersebut setelah menemukan indikasi penggelembungan anggaran pengadaan lahan seluas 4.300 meter persegi sebesar Rp 7,3 miliar. Dalam transaksi harga tanah sebesar Rp 1,7 juta per meter persegi. Sedangkan harga tanah sesuai NJOP sebesar Rp 1 juta per meter persegi, dan harga pasaran Rp 700 ribu per meter persegi. Jadi, pengadaan lahan itu diduga merugikan keuangan daerah Rp 3 miliar.

Padahal, sebelumnya Dinas Perumahan mengeluarkan surat keputusan penetapan lokasi RSUD Kota Malang. Serta dilakukan tawar-menawar seharga Rp 800 ribu per meter persegi. Setelah ditetapkan, kata dia, seharusnya tak boleh ada transaksi. Ternyata, lahan atas nama YC dialihkan ke NH seharga Rp 700 ribu. Dari NH, lahan dilepas ke Pemerintah Kota Malang seharga Rp 1,7 juta.

EKO WIDIANTO

Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2014/04/01/063567091/Kasus-RSUD-Peni-Suparto-Siap-Diperiksa-KPK

17 April 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Dituduh Terima Suap, Kajari Sampang Lapor Polisi

TEMPO.CO – Rabu, 02 April 2014

TEMPO.CO, Sampang - Kepala Kejaksaan Negeri Sampang, Jawa Timur, Abdullah, mendatangi Kepolisian Resor Sampang, Rabu, 2 April 2014. Dengan wajah bersungut-sungut, Abdullah melaporkan Ketua Ikatan Keluarga Mahasiswa Sampang (IKMAS) Wafi Anas ke polisi atas dugaan pencemaran nama baik. “Saya mengambil langkah hukum. Ini supaya tidak ada fitnah ke depannya,” katanya.

Fitnah yang dimaksud Abdullah adalah rekaman percapakan telepon yang isinya menyebutkan bahwa dirinya telah menerima suap Rp 100 juta dalam kasus dugaan korupsi dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Kementerian Perumahan Rakyat pada 2013.

Rekaman tersebut pertama kali diperdengarkan ke media oleh Wafi Anas pada 31 Maret 2014 lalu. Wafi mengklaim suara dalam telepon genggam itu adalah tersangka pengemplang dana bedah rumah BSPS, Sunarto Wirodo, dan seorang pejabat di Dinas Pekerjaan Umum Sampang berinisial S. “Tidak benar saya menerima suap, buktinya kasus ini tetap jalan,” kata Abdullah.

Abdullah merasa nama baik dan institusi yang dipimpinnya tercemar atas beredarnya rekaman tersebut. “Saya berharap masalah ini jadi pembelajaran kepada yang lain,” katanya.

Kepala Polres Sampang Ajun Komisaris Besar Imran Siregar mengatakan masih mempelajari laporan tersebut sebelum diproses lebih lanjut. “Kalau memenuhi unsur, kita pasti proses sesuai aturan yang berlaku,” katanya. Adapun Wafi Anas, yang menjadi terlapor, enggan berkomentar atas laporan tersebut.

MUSTHOFA BISRI

Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2014/04/02/058567347/Dituduh-Terima-Suap-Kajari-Sampang-Lapor-Polisi

17 April 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Mantan Rektor Unsoed Dihukum 2 Tahun 6 Bulan Bui

Mantan Rektor Unsoed Dihukum 2 Tahun 6 Bulan Bui  

Rektor Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto Edy Yuwono. ANTARA/R. Rekotomo

TEMPO.CO, Semarang - Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang menjatuhkan hukuman 2 tahun 6 bulan penjara kepada mantan Rektor Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto Edy Yuwono dalam kasus korupsi proyek kerja sama penggunaan program corporate social responsibility PT Aneka Tambang.

“Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi,” kata ketua majelis hakim Erintuah Damanik, Kamis malam, 3 April 2014.

Terdakwa dijerat dengan Pasal 2 ayat 1 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Vonis tersebut lebih ringan dari tuntutan jaksa yang menuntut hukuman 4 tahun penjara.

Hukuman serupa juga dijatuhkan untuk dua tersangka lain dalam kasus ini, yakni mantan Pembantu Rektor IV Unsoed Budi Rustomo dan Kepala UPT Percetakan Winarto Hadi. Para terdakwa juga dibebani biaya pengganti sebesar Rp 133.702.100 untuk Edy, untuk Budi Rustomo Rp 81.300.000, dan Winarto Hadi Rp 135.212.000.

Hakim mengatakan, jika terdakwa tidak memberikan uang pengganti, seluruh kekayaan terdakwa akan dilelang. “Jika tidak mencukupi, akan dipidana 1 tahun penjara,” kata Erintuah.

Kasus ini bermula dari perjanjian kerja sama yang diteken pada 5 Agustus 2011 tentang program pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan perikanan, peternakan, dan pertanian terpadu wilayah eks penambangan pasir besi di Pantai Ketawang, Kecamatan Grabag, Purworejo. Kerja sama ini menggunakan dana CSR dari PT Aneka Tambang sebesar Rp 5,8 miliar.

Bantuan CSR dikelola oleh Tim 9 atau yang biasa dikenal dengan Walisongo. Tim itu berada di bawah penanggung jawab Edi Yuwono. Adapun Budi Rustomo merupakan koordinator proyek, sementara Winarto membantu mengurus pencetakan. Namun, dari total dana CSR, telah terjadi penyelewengan dana senilai Rp 2,154 miliar dari beberapa program CSR yang tidak terealisasi. Salah satunya adalah pembangunan pos kamling serta pembuatan kandang sapi dan kamar mandi umum.

Atas vonis tersebut, para terdakwa langsung menyatakan banding. “Putusan ini tidak memiliki dasar hukum yang kuat,” kata Sugeng Riyadi, salah satu kuasa hukum para terdakwa. “Ini kasus perdata, bukan pidana.”

SOHIRIN

Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2014/04/03/058567744/Mantan-Rektor-Unsoed-Dihukum-2-Tahun-6-Bulan-Bui

17 April 2014 Posted by | BANYUMAS - PURWOKERTO | Tinggalkan komentar

Nilep Biaya Nikah, Kepala KUA Dihukum Setahun

Nilep Biaya Nikah, Kepala KUA Dihukum Setahun  

TEMPO/ Fransiskus.S

TEMPO.CO, Surabaya – Romli, terdakwa kasus penggelembungan biaya pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Kediri, Jawa Timur, diputus bersalah oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya. Dalam amar putusannya, majelis hakim yang diketuai oleh Sri Herawati menjatuhkan hukuman 1 tahun penjara dan denda 50 juta subsider 1 bulan kurungan.

“Terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 11 Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP,” kata Sri, Kamis malam, 27 Maret 2014. (baca pula: Pungut Lebih dari Rp 600 Ribu, Petugas KUA Terancam Bui).

Vonis tersebut lebih ringan dari tuntutan jaksa, yaitu pidana penjara selama 1 tahun 3 bulan. Majelis berpendapat Romli terbukti dengan sengaja menggelembungkan biaya nikah dengan memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat soal tarif resmi pencatatan nikah. Dia memungut biaya sebesar Rp 225 ribu untuk pernikahan di luar kantor dan Rp 175 ribu di dalam kantor. (baca pula: Nikah di Rumah, Bayar Rp 600 Ribu).

Padahal, tarif sebenarnya hanyalah Rp 30 ribu. Dari nominal itu, Romli mendapatkan jatah Rp 50 ribu sebagai petugas pencatat nikah plus Rp 10 ribu sebagai insentif kepala KUA. Hal ini kemudian mengakibatkan Romli menerima gratifikasi senilai Rp 37 juta atas biaya pencatatan nikah di luar ketentuan yang ada dalam kurun waktu satu tahun pada 2012.

Setelah pembacaan vonis, hakim lalu bertanya kepada Romli bagaimana tanggapannya. “Klien kami menerima putusan majelis dan tidak keberatan,” kata penasehat hukum Romli, Bambang Sucipto, menjawab pertanyaan hakim.

Kemudian majelis hakim bertanya kepada JPU dengan pertanyaan yang sama. “Kami masih pikir-pikir dulu Yang Mulia,” kata jaksa penuntut umum Sidharta.

Kepada wartawan, Romli tidak banyak bicara. Ia mengaku bisa menerima putusan tersebut. “Mudah-mudahan bisa menjalani dengan baik. Mulai sekarang tidak capek karena sering bolak balik ke Tipikor,” kata dia.

Adapun jaksa penuntut Sidharta masih akan berkonsultasi dulu dengan Kepala Kejaksaan Negeri Kediri. “Kasus ini kan menarik perhatian nasional, jadi kami bicarakan dengan pimpinan dulu,” katanya.

EDWIN FAJERIAL

Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2014/03/28/063566038/Nilep-Biaya-Nikah-Kepala-KUA-Dihukum-Setahun

17 April 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Jaksa Geledah Rumah Tersangka Korupsi Bedah Rumah

TEMPO.CO – Jum’at, 28 Maret 2014

TEMPO.CO, Sampang - Penyidik Kejaksaan Negeri Sampang, Jawa Timur, menggeledah rumah Sunarto Wirodo di Desa Tanggumong, Kecamatan Kota, Jumat, 28 Maret 2014. Sunarto adalah tersangka pengemplang dana bedah rumah atau Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari Kementerian Perumahan Rakyat di Kecamatan Kedungdung pada 2013 lalu.

“Kami perlu bukti tambahan untuk menguatkan dakwaan, makanya kami lakukan penggeledahan,” kata Kepala Seksi Intel Kejari Sampang, Sucipto, Jumat, 28 Maret 2014.

Dalam penggeledahan itu, kata dia, penyidik berhasil menyita uang tunai Rp 20 juta dan seperangkat komputer yang di dalamnya terdapat file penting berkaitan dengan program bedah rumah di Kecamatan Kedungdung. “Ada beberapa dokumen juga yang bisa menguatkan bahwa tersangka melakukan tindak pidana korupsi,” ujarnya.

Berbagai dokumen tersebut diambil penyidik untuk dipelajari lebih teliti. Dari dokumen itu tidak menutup kemungkinan ada tersangka baru dalam kasus tersebut. “Soal pemeriksaan kepala desa, masih kami susun,” katanya lagi.

Sebelumnya Deputi Kementerian Perumahan Rakyat Bidang Perumahan Swadaya Jamil Ansari meminta Kejaksaan Negeri Sampang serius menuntaskan kasus penyelewengan aliran dana bedah rumah untuk 500 lebih rumah di Sampang. “Sikat semua yang terlibat,” katanya di Sampang, 9 Maret lalu.

Ia berharap pengusutan kasus ini akan memberikan efek jera sehingga bantuan bedah rumah pada tahun ini bisa tepat sasaran sesuai peruntukan. “Jadi untuk ke depan tidak ada lagi yang macam-macam dengan aliran dana tersebut,” ujarnya.

Kepala Kejari Sampang Abdullah menyatakan siap mengusut tuntas pemotongan dana BSPS itu. “Pasti kita tuntaskan karena ini sudah menjadi tugas Kejaksaan,” katanya.

Abdullah menambahkan bahwa Kejari sendiri akan memeriksa semua kepala desa di Sampang yang desanya mendapatkan bantuan bedah rumah Kemenpera. Dari sini, kata dia, nantinya diketahui desa mana saja yang bantuan BSPS-nya disunat.

Kasus dugaan korupsi bantuan dana bedah rumah Kemenpera ini dibidik Kejaksaan setelah muncul laporan dari warga bahwa nominal bantuan yang diterima tidak sesuai ketentuan. Seharusnya setiap penerima mendapat Rp 7,5 juta, tapi yang tersalur hanya Rp 3 juta. Bantuan ini mudah dimanipulasi karena diberikan dalam bentuk bahan bangunan, bukan uang tunai.

MUSTHOFA BISRI

Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2014/03/28/063566124/Jaksa-Geledah-Rumah-Tersangka-Korupsi-Bedah-Rumah

17 April 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 50 pengikut lainnya.

%d bloggers like this: