KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Penuntasan Kasus PPIP Dipertanyakan

PATI EKSPRES – Rabu, 06 Agustus 2014

GROBOGAN - Sejumlah aktivis Lembaga Cegah Kejahatan Indonesia (LCKI) Cabang Kabupaten Grobogan, beberapa hari belakangan ini mempertanyakan kesungguhan jajaran Kejaksaan Negeri (Kejari) Purwodadi dalam menangani laporan, tentang adanya dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan proyek Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP) 2013 didaerahnya yang telah disampaikan secara langsung pihak LCKI, sejak beberapa bulan silam.

“Kami telah melaporkan secara resmi adanya dugaan penyimpangan pelaksanaan proyek PPIP tahun 2013 di daerah kami kepada Kejari pada bulan Maret 2014, lengkap dengan sejumlah fotokopi Surat Pernyataan bermaterai yang ditulis oleh sejumlah OMS (Organisasi Masyarakat Setempat) selaku pelaksana proyek ditambah 18 kantong sampel adukan material yang kami ambil dari 18 desa, di 18 kecamatan,” ujar Ketua LCKI Grobogan Fauzi Fahrudin Dahlan, Selasa (5/8).

Dalam laporan No 015/LCKI.Grob/III/2014 itu disebutkan, potongan sebesar Rp 5 juta kepada para OMS selaku pelaksana proyek, dilakukan oleh seorang oknum Fasilitator Masyarakat (FM) Kecamatan berinisial R, pada tanggal 21 Nopember 2014, setelah para OMS mencairkan termin I dana PPIP sebesar Rp 100 juta. Penyerahan uang potongan tersebut, dilakukan para OMS di sebuah rumah di Dusun Penganten, Desa Putat, Kecamatan Purwodadi.

Yang cukup mengagetkan dalam pernyataan tersebut, lanjut Fauzi, besarnya potongan untuk masing-masing OMS, ternyata mencapai Rp 8 juta dengan rincian Rp 5 juta untuk biaya administrasi dan auditor di Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota (DCKTK) selaku leading sector proyek PPIP.

Sementara sisanya yakni Rp 3 juta untuk biaya pembuatan LPJ atas pelaksanaan proyek PPIP oleh pihak ketiga, sehingga kerugian akibat penyimpangan di 86 desa yang memperoleh dana PPIP itu mencapai ratusan juta ditambah nilai penyimpangan pembangunan fisiknya yang semestinya menggunakan komposisi standar 1:2:3, namun kenyataannya rata-rata menggunakan komposisi 1:3:5.

“Pemotongan dana PPIP tersebut, konon merupakan kesepakatan dalam rapat koordinasi OMS yang dipimpin oleh seorang oknum FM, dalam sebuah rumah di Kelurahan Putat pada 21 Nopember 2013 silam, sehingga tak satu pun OMS yang berani menolaknya. Kami mendesak jajaran Kejari sungguh-sungguh dalam menangani kasus ini, mengingat kerugian yang timbul akibat penyimpangan ini mencapai angka yang tidak kecil,” pinta Fauzi.

LCKI Cabang Grobogan menengarai adanya penyimpangan dalam pelaksanaan Proyek PPIP, yang berupa pemotongan dana yang diterima OMS oleh seorang oknum FM, masing-masing sebesar Rp 5 juta untuk biaya administrasi dan auditor serta penyimpangan dalam pelaksanaan pembangunannya, karena menggunakan komposisi bahan yang tak sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah. (del)

Sumber : http://www.patiekspres.co/2014/08/penuntasan-kasus-ppip-dipertanyakan/

- See more at: http://www.patiekspres.co/2014/08/penuntasan-kasus-ppip-dipertanyakan/#sthash.EM4joZMC.dpuf

19 Agustus 2014 Posted by | GROBOGAN | Tinggalkan komentar

Mantan Bupati Kendal Siti Nurmarkesi Mengaku Tak Rugikan Negara

JEJAK NEWS – Selasa, 19 Agustus 2014

Semarang Jejaknews – Mantan Bupati Kendal Siti Nurmarkesi menyatakan tidak ada kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial kabupaten Kendal 2010 yang menyeretnya ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Hal tersebut disampaikan Nurmarkesi melalui penasihat hukumnya ketika menyampaikan pembelaan atas dakwaa jaksa dalam sidang di Semarang, Senin.

Penasihat hukum terdakwa, Arif.N.S menuturkan, dana bantuan sosial sebesar Rp1,3 miliar yang diduga dikorupsi tersebut telah sampai kepada seluruh penerimanya.

Dana bantuan sebesar itu, lanjut dia, telah disalurkan kepada 164 tempat ibadah, 98 lembaga pendidikan keagamaan serta 70 organisasi sosial kemasyarakatan.

“Jadi terdakwa tidak pernah mendapatkan keuntungan dari kegiatan itu,” katanya dalam sidang yang dipimpin Majelis Ketua Gatot Susanto itu.

Menurut dia, terdakwa yang saat itu menjabat sebagai bupati hanya menyerahkan secara simbolis bantuan tersebut.

“Bupati tidak terkait dengan berbagai proses pencairan dana bantuan ini,” katanya.

Ia menambahkan seluruh proses pencairan dilakukan oleh terdakwa lain yang disidang secara terpisah dalam perkara ini.

Atas pembelaan tersebut, Majelis Hakim memberi kesempatan penuntut umum untuk menanggapi pembelaan tersebut.

Sidang selanjutnya akan digelar pada 25 Agustus 2014 untuk memberi kesempatan jaksa menyampaikan tanggapannya.

aan/ida

Sumber : http://www.jejaknews.com/nasional/mantan-bupati-kendal-siti-nurmarkesi-mengaku-tak-rugikan-negara

19 Agustus 2014 Posted by | KENDAL | Tinggalkan komentar

KPK Menyita Uang 60 Juta Kasus Tanah Bokong Semar Tegal

JEJAK NEWS – Selasa, 19 Agustus 2014

Jakarta Jejaknews – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang sebesar Rp 60 juta, terkait kasus tukar guling lahan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Bokongsemar, Tegal, Jawa Tengah tahun 2012.

“Penyidik telah melakukan penyitaan uang sejumlah Rp 60 juta dalam pecahan Rp 50 ribu dan Rp100 ribu, dari saksi Budianto.

Terkait dengan kasus dugaan tindak pidana korupsi pelaksanaan tukar guling tanah antara Pemkot Tegal dan pihak swasta,” kata Juru Bicara KPK, Johan Budi di kantor KPK, Jakarta, Senin (18/8/2014).

Johan menjelaskan, saksi Budianto merupakan pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Kebumen. Diduga uang tersebut berkaitan dengan tukar guling.

“Kami duga uang ini berkaitan dengan pelaksanaan tukar guling,” kata Johan.

Lebih jauh Johan mengaku belum menerima informasi rinci seputar penyitaan tersebut. Termasuk apakah uang itu merupakan masuk kategori gratifikasi atau penerimaan hadiah atau janji.

“Nanti kami lihat dulu perkembangannya,” imbuh Johan.

Seperti diketahui KPK sudah meningkatkan status penyelidikan kasus dugaan korupsi tukar guling lahan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Bokongsemar, Tegal, Jawa Tengah tahun 2012 ke penyidikan.

Dengan itu, KPK pun menetapkan dua tersangka dalam kasus tersebut.

Salah seorang tersangka adalah mantan Wali Kota Tegal, Ikmal Jaya.

riy/riy

Sumber : http://www.jejaknews.com/hukum/kpk-menyita-uang-60-juta-kasus-tanah-bokong-semar-tegal

19 Agustus 2014 Posted by | TEGAL | Tinggalkan komentar

Diduga Korupsi Dana Kas Desa Kedungsari – Perangkat Desa Ditahan Kejaksaan

PATI EKSPRES – Selasa, 12 Agustus 2014

Kajari Kudus Amran Lakoni_220813foto

KUDUS – Pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Kudus akhirnya menetapkan Sunarto selaku perangkat Desa Kedungsari, Kecamatan Gebog, sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyelewengan dana kas desa senilai puluhan juta. Selain itu, tersangka juga dijebloskan ke tahanan, pukul 12.00 WIB, Senin (11/8) kemarin.

Kajari Kudus Amran Lakoni SH didampingi Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Paidi mengatakan, tersangka bernama Sunarto yang ditahan menjabat sebagai bendahara kantor Desa Kedungsari. “Penahanan tersebut terkait dengan kepentingan penyidikan kasus dugaan korupsi yang melibatkan dirinya,” ujar Amran kepada sejumlah wartawan diruang kerjanya.

Proses penahanan terhadap tersangka, kata Amran, dilakukan dalam jangka waktu 20 hari dan bisa diperpanjang hingga 40 hari. Kasus dugaan korupsi tersebut berawal ketika di desa setempat dilakukan proses lelang sewa tanah kas desa dan mendapatkan dana sekitar Rp171 juta pada Agustus 2013.

Setelah terjadi pergantian kepala desa dan menyusul dilantiknya kepala desa terpilih pada 17 Desember 2013, ternyata kepala desa terpilih belum menerima gaji yang seharusnya dibayarkan dengan dana hasil lelang tersebut.

Akhirnya, kepala desa terpilih yakni Madekun melaporkan kasus dugaan penyalahgunaan dana desa tersebut ke pihak Kejari Kudus pada Januari 2014.

“Proses penyelidikan ditingkatkan menjadi penyidikan pada Selasa (18/3) lalu, kemudian dilanjutkan dengan penetapan tersangka pada Kamis (27/3),” terang Kajari Amran Lakoni.

Setelah dilakukan gelar perkara, lanjut Amran, pihak yang bertanggung jawab yakni Sunarto yang menjabat sebagai bendahara desa setempat. Berdasarkan pengakuan tersangka, dana desa tersebut digunakan untuk biaya pencalonan dirinya dalam pemilihan kepala desa beberapa waktu lalu.

Sementara itu, Maadekun selaku Kepala Desa Kedungsari terpilih saat Pemilihan Kepala Desa 24 November 2013 lalu, juga sudah berupaya menempuh penyelesaian secara kekeluargaan. Namun setelah tidak ada kejelasan, akhirnya kasus tersebut dilaporkan ke Kejari Kudus. (ian)

Sumber : http://www.patiekspres.co/2014/08/perangkat-desa-ditahan-kejaksaan/

19 Agustus 2014 Posted by | KUDUS | Tinggalkan komentar

Pengurus PNPM Desa Bangklean Tersangka

PATI EKSPRES – Selasa, 12 Agustus 2014

BLORA – Kasus dugaan penyelewengan dana PNPM Mandiri di Kecamatan Jati Kabupaten Blora yang kini tengah ditangani Kejaksaan Negeri (Kejari) setempat, kini menunjukkan hal yang berarti. Pihak Kejari setempat telah menetapkan satu tersangka yakni pengurus PNPM Desa Bangklean, Kecamatan Jati.

Kajaru Blora Mohammad Djumali melalui Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Dhian Yuli Prasetya mengatakan, penanganan kasus dugaan penyelwengan dana PNPM tersebut sudah masuk tingkat penyidikan. Kini pihak Kejari sementara telah menetapkan satu tersangka.

Meski demikian, hal tersebut dimungkinkan akan bisa merembet ke tersangka lainnya. Sebab hingga saat ini, pihak kejari masih memeriksa dan memanggil saksi dan pihak-pihak terkait. “Untuk sementara kasus dugaan penyimpangan PNPM di Kecamatan Jati Desa Bangklean telah menetapkan satu tersangka berinisial  LT,” ujar Kasi Pidsus Dian Yuli Prasetya.

Modus yang dilakukan tersangka dalam menggelapkan dana simpan pinjam tersebut, kata Dian, tersangka yang diketahui sebagai pengurus desa Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) PNPM tidak menyetorkan uang simpan pinjam ke pengurus kecamatan. Dalam hal ini, diketahui tersangka mengelapkan uang senilai Rp 101 juta.

Dalam minggu ini, rencananya Kejari Blora memanggil 5 orang lagi untuk dimintai keterangan. Bisa jadi dari keterangan kelima orang tersebut akan menambah jumlah tersangka baru lainnya. “Jika bukti-bukti yang sudah kami terima sesuai dengan keterangan pihak-pihak terkait dan semuanya saling menguatkan dimungkinkan akan menambah lagi tersangka,” terang Dian Yuli Prasetya.

Dian menjelaskan, kelima orang tersebut rencananya akan dipanggil secara terpisah. Untuk Rabu (13/8) dan Kamis (14/8) besok, penyidik Kejari akan memanggil masing-masing dua orang.  Sedangkan pada Jum’at (15/8) hanya satu orang saja yang diperiksa. Terkait kasus dugaan penyimpangan dana PNPM di Kecamatan Randublatung, saat ini juga masih dalam tahap penyelidikan. “Untuk kasus PNPM di Kecamatan Randublatung kami masih memeriksa 200 lebih kelompok simpan pinjam di kecamatan tersebut,” cetusnya.

Dian mengakui untuk memeriksa kasus PNPM di beberapa kecamatan di Kabupaten Blora, Kejari Blora kekurangan tenaga sumber daya manusia (SDM). Sebab hal itu mengingat banyaknya berkas dan saksi yang akan diperiksa. Karena itu, dirinya menghimbau kepada masyarakat bersabar menunggu kasus hingga dipersidangkan dan diputuskan. “Kami berjanji akan menyelesaikan kasus ini secepat mungkin agar tidak berlarut-larut,” tukasnya. (feb)

Sumber : Pati Ekspres

 

19 Agustus 2014 Posted by | BLORA | Tinggalkan komentar

LSM Laporkan Dugaan Korupsi Proyek Jalan ke Polres Rembang – Korupsi Proyek Miliaran Diungkap

PATI EKSPRES – Selasa, 19 Agustus 2014

REMBANG – Proyek pemeliharaan jalan yang menghubungkan antara Desa Wonokerto Kecamatan Sale – Tahunan hingga Desa Tegaldowo Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang, proses pengerjaannya diduga terjadi banyak penyimpangan. Kini ketidakberesan proyek milik Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Rembang dilaporkan ke Polres Rembang.

Pihak pelapor yakni Lembaga Studi Pemberdayaan Masyarakat (Lespem) Kabupaten Rembang, mendatangi Polres Rembang, Senin (18/8)  kemarin. Dalam surat aduannya kepada Kapolres Rembang, Lespem memaparkan  proyek perbaikan ruas jalan tersebut bersumber dari tiga anggaran. “Diantaranya bantuan Provinsi Jawa Tengah yang dikelola oleh DPU Rembang sebesar Rp 2,6 miliar,” ujar Bambang Wahyu Widodo, koordinator Lespem Rembang.

Selain itu, kata Bambang, proyek juga ditopang dari anggaran Program Percepatan Infrastruktur Daerah (PPID) yang ditangani Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Rembang mencapai Rp 1,5 miliar, dan terakhir ditopang dari bantuan hibah masyarakat penambang, berupa material senilai Rp 932 juta lebih. “Kami menduga dana yang digunakan dalam kegiatan proyek, hanya bantuan hibah penambang saja,” terang Bambang.

Sedangkan sumber dana lainnya, kata Bvambang, mengalir tidak jelas. Bahkan setelah kasus penyimpangan terbongkar, Kepala DinasESDM Kabupaten Rembang, Agus Supriyanto dan pejabat pembuat komitmen (PPK) proyek, Abdul Muttaqien dimasukkan ke penjara oleh Kejaksaan Negeri Rembang. “Hal itu sangat tidak adil. Kalau sportif, maka pihak DPU seharusnya juga ikut diproses,” cetusnya.

Apalagi berdasarkan fakta persidangan kasus PPID di Pengadilan Tipikor Semarang, lanjut Bambang, dugaan keterlibatan pejabat DPU cukup jelas. Bahkan  pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Rembang terkesan acuh tak acuh, saat ia memaparkan dugaan keterlibatan pejabat DPU setempat.  Karena itu, ia memutuskan melapor ke Polres Rembang dan berharap segera ditindaklanjuti.  Dalam surat pengaduan ke Kapolres Rembang itu, pihak Lespem juga memberikan tembusan kepada Kapolda Jateng, Kapolri dan KPK.

Sementara itu, Kapolres Rembang AKBP Muhammad Kurniawan mengaku telah menerima aduan dari Bambang Wahyu Widodo. Pihaknya menyatakan siap menindaklanjuti aduan tersebut. “Nantinya dokumen laporan ditelaah lebih lanjut, perkembangannya seperti apa, pasti akan disampaikan,” ujar Kapolres Rembang.

Kapolres juga mengingatkan bahwa penyidikan kasus korupsi, polisi tidak bisa bergerak sendiri. Hal itu yang terkadang memakan waktu lama.  Ia mencontohkan pada tahap awal, ada penyelidikan terlebih dahulu. “Kalau ternyata ditemukan unsur pidana korupsi, penyidik polisi akan mengajukan bantuan kepada Badan Pengawas Keuangan Dan Pembangunan (BPKP),” terang Kapolres Kurniawan. 

Pihak BPKP, lanjut Kapolres Kurniawan, untuk melakukan audit  angka kerugian negara sebagai dasar dimulainya penyidikan oleh penyidik polisi. “Saat naik ke tahap penyidikan itulah, sudah ada tersangka yang ditetapkan,” terangnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Bina Marga DPU Kabupaten Rembang, Rahardjo menyatakan tidak bisa memberikan tanggapan apa apa. Namun seandainya memang terjadi penyimpangan, pihaknya siap bertanggung jawab sesuai tugas dan kewenangannya.

Rahardjo mengaku hanya ingin berbaik sangka saja. Selama ini pihaknya memegang data tentang proyek jalan. Kalau aparat penegak hukum membutuhkan, tentu ia akan memberikan penjelasan. (cw1)

Sumber : http://www.patiekspres.co/2014/08/korupsi-proyek-miliaran-diungkap/

 

19 Agustus 2014 Posted by | REMBANG | Tinggalkan komentar

KASUS GLA: Pagi Ini, Sidang Perdana Rina Iriani Digelar di Semarang

SOLOPOS – Selasa, 19 Agustus 2014

Solopos.com,  SEMARANG – Persidangan perdana Rina Iriani, terdakwa kasus korupsi pembangunan perumahan bersubsidi Griya Lawu Asri (GLA) Karanganyar senilai Rp35 miliar akan digelar Selasa (19/8/2014) ini.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang akan membatasi pengunjung persidangan mantan Bupati Karanganyar itu.

Pelaksana tugas (Plt) Panitera Muda Pengadilan Tipikor Semarang, Heru Sungkowo, mengatakan pembatasan pengunjung karena keterbatasan ruangan dan tempat duduk.

”Pelaksanaan persidang akan dimulai sekitar pukul 10.00 WIB di ruang sidang utama,” katanya ketika ditemui solopos.com di ruang kerjanya Kantor Pengadilan Tipikor Semarang, Senin (18/8/2014).

Perkara korupsi terdakwan Rina, lanjut dia, dengan registrasi nomor 81/Pidsus.TPK/2014/PN.Smg.

Majelis hakim yang akan memimpin persidangan diketuai Dwiarso Budi Santiarto yang juga Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Semarang, didampingi hakim anggota Gatot Susanto dan Kalimatul Jumro.

” Agenda persidangan pembacaan surat dakwaan jaksa penuntut umum [JPU],” harapnya.

Mengenai apakah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memantau jalannya persidangan Rina dengan merekam jalannya persidangan, Heru menyatakan belum mengetahui.

Sementara, Sekretaris Komite Penyelidikan Pemberantasan Korupsi Kolusi, dan Nepotisme (KP2KKN) Jateng, Eko Haryanto mendesak majelis hakim melakukan penahanan terhadap Rina.

Bila majelis hakim tidak menahan mantan Bupati Karanganyar, ujar dia, bisa menimbulkan persepsi negatif dari masyarakat terhadap Pengadilan Tipikor.

Pengacara Rina Iriani, Muhammad Taufik, sebelumnya menyatakan sebanyak delapan pengacara dari Solo dan Jakarta akan mendampingi Rina pada persidangan di Pengadilan Tipikor Semarang.

Delapan pengacara tersebut lima dari Solo dan tiga dari kantor pengacara O.C. Kaligis and Associates, Jakarta.

“Pak O.C. Kaligis akan datang pada persidangan perdana di Pengadilan Tipikor Semarang,” kata dia.

Sumber : http://www.solopos.com/2014/08/19/kasus-gla-siang-ini-sidang-perdana-rina-iriani-digelar-di-semarang-527774

19 Agustus 2014 Posted by | KARANGANYAR, KP2KKN DALAM BERITA | Tinggalkan komentar

Tanpa Transparansi Total BLBI, APBN Sulit Dibenahi

KORAN JAKARTA – Selasam 19 Agustus 2014

Keuangan Negara | Terjadi Estafet untuk Menutup Data Kasus BLBI

JAKARTA – Anggaran negara yang selalu berada pada posisi defisit bakal sulit dibenahi apabila pemerintah tidak melakukan transparansi total penanganan megaskandal Bantuan Likuditas Bank Indonesia (BLBI) dan Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI). Kondisi perekonomian nasional juga akan terancam kolaps karena, selama ini, pemerintah menutupi beban akumulasi bunga-berbunga utang obligor BLBI itu dengan menambah utang baru.

Ekonom Universitas Gadjah Mada, Fahmi Radhi, mengatakan beban utang obligor BLBI dan KLBI merupakan biang kerok dari kesulitan yang dialami Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia. “Ini terjadi karena, selama ini, pemerintah menutup-nutupi beban utang BLBI dengan menambah utang baru. Akibatnya, pemerintah baru nanti akan mengalami defisit APBN yang lebih besar dari yang sebenarnya,” kata Fahmi ketika dihubungi, Senin (18/8).

Dia menambahkan kondisi keuangan negara yang tidak sehat itu tentu saja akan membuat masalah lebih besar lagi, menjadi menggunung, akibat ditutup-tutupi oleh pemerintah sebelumnya. “Kondisi ini yang diwariskan kepada pemerintah baru,” tegasnya.

Menurut Fahmi, pemerintah baru nanti akan mengalami kesulitan anggaran dengan defisit yang lebih besar dari angka yang diumumkan pemerintah sebelumnya karena yang benar 6 persen dan ditempatkan tahun depan sebagai kewajiban yang berjalan atau sengaja diselipkan. Artinya, angka defisit dikecilkan hanya untuk APBN, padahal kondisi riilnya jauh di atas itu. Belum lagi soal kredit bank yang kebanyakan digunakan untuk kredit konsumtif bukan untuk sektor riil dan pembangunan pertanian.

Dijelaskan Fahmi, apabila pemerintah tidak transparan sehingga kemudian sampai pada titik kritis karena hanya mengurusi administrasi BLBI semata, masyarakat tidak menyadari betapa gawatnya Indonesia saat ini. “Karena tidak transparan, kita hanya tinggal menunggu waktu saja untuk kolaps. Padahal, sudah jelas, bahwa beban utang BLBI tidak ada kontribusi untuk pembangunan dan ekonomi rakyat.”

Estafet Menutup Data

Dihubungi terpisah, Sekretaris Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KP2KKN) Jawa Tengah, Eko Haryanto, mengatakan data dan dokumen BLBI sebenarnya lengkap di pemerintah, terutama di Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia. “Namun, karena terjadi kroniisme dalam penyelenggaraan negara, terjadi estafet untuk menutup data tersebut. Bahkan, pernah beredar kabar data-data tersebut sempat akan dibakar,” katanya.

Eko menegaskan pemerintah baru nanti bisa menggunakan data dan dokumen asli lengkap yang tersimpan di instansi yang pernah mengurus BLBI dan KLBI (lihat infografis). Selain itu, pemerintah baru juga bisa berpatokan pada Undang-Undang No 1 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 37 jo 36 yang menyebutkan kewajiban di atas 100 miliar rupiah harus persetujuan presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat. “Utang BLBI itu bisa dihapus begitu saja karena kalau ini dilakukan sama saja melanggar undang-undang dan cacat hukum,” katanya.

Dijelaskan Eko, inpres tentang Release and Discharge dan Surat Keterangan Lunas (SKL) yang dibuat pemerintah tidak bisa menjadi alasan untuk membebaskan obligor BLBI dari kewajiban membayar utang. Presiden pun tidak bisa menghapus piutang negara tanpa persetujuan DPR. “Makanya, jika hak tagih terhadap obligor BLBI tidak dilaksanakan, akan menjadi tanda tanya besar karena skandal BLBI jelas-jelas merugikan negara, merongrong APBN, dan memiskinkan ratusan juta rakyat Indonesia,” tegasnya.

Eko kemudian mengingatkan bahwa UU Propenas telah mengamanatkan seluruh kewajiban pengemplang BLBI harus dilunasi dan tidak ada pengecualian dan bila dilunasi 100 persen, kasus perdatanya bisa dikesampingkan. “Namun, pada kenyataannya, penanganan kasus BLBI selama belasan tahun sangat buruk. Aset yang pernah diserahkan ke negara pun bisa kembali dikuasai pengemplang BLBI dengan cara berkolusi dengan pejabat BPPN kala itu,” paparnya.

Diungkapkan Eko, hak tagih negara bukan hanya seumur hidup, tapi juga sampai ke anak-cucu yang menikmati harta negara tersebut. Demi keadilan kepada pembayar pajak, hak tagih negara mesti dilaksanakan karena jika seseorang memiliki utang pajak dia tidak bisa mewariskan harta kepada anaknya sebelum melunasi utang pajak. “Padahal, pemerintah memiliki hak tagih BLBI yang lebih besar haknya ketimbang utang pajak. Jadi mesti ditagih.

Ke depan, Eko berharap segala upaya yang menghambat pencegahan korupsi harus dilawan. Skenario ini, yakni menutup-nutupi skandal BLBI, hanya akan mengorbankan rakyat. “Kita harus mendukung kepemimpinan Jokowi memberantas korupsi, terutama korupsi BLBI,” tegas Eko. SB/YK/eko/ers/AR-2

Sumber : http://www.koran-jakarta.com/?18344-tanpa%20transparansi%20total%20blbi,%20apbn%20sulit%20dibenahi

19 Agustus 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL, BERITA POLITIK DAN BERITA UMUM, KP2KKN DALAM BERITA | Tinggalkan komentar

Dugaan Korupsi Dana Bansos: Keterlibatan Eksekutif Terendus

PATI EKSPRES – Minggu, 17 Agustus 2014

Kajari Purwodadi

GROBOGAN – Sebanyak 30 dari 160 penerima bantuaan sosial (Bansos) Provinsi Jateng anggaran 2011-2012 telah dipanggil dan dimintai keterangan oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Purwodadi. Dari keterangan terpanggil, seluruhnya menyatakan bahwa Hutomo alias Gutomo datang memberikan penawaran dengan syarat tersendiri.

“Dari saksi yang kami panggil, semua mengatakan hal yang sama. Memberikan keterangan bahwa ada keterlibatan calo bansos yang melakukan penawaran dan memotong bantuan hingga 50 persen dari besaran yang diterima, yakni saudara G,” ujar Kepala Kejari Purwodadi Sinarta Sembiring kepada JATENG POS.

Dikatakannya, pihaknya sendiri sudah menetapkan G sebagai tersangka. Modus yang digunakan tersangka adalah menawari sejumlah yayasan dan lembaga yang bergerak di bidang seni budaya untuk memperoleh bansos. Dalam penawarannya, tersangkalah yang akan bekerja. Termasuk dalam pembuatan proposal pengajuannya.

“Masing-masing penerima tidak repot dalam hal persyaratan. Semua telah diberesi tersangka, dengan kesepakatan 50 persen dari nominal bantuan masuk ke kantong G.
Dari pengakuan tersangka, ia menerima rata-rata Rp 300 juta,” ungkap Sinarta.

Ditambah kannya, bisa jadi tersangka akan lebih dari satu orang. Mengingat pengajuan proposal bansos perlu ada tanda tangan persetujuan dari dinas terkait. “Tidak menutup kemungkinan akan muncul tersangka baru dari eksekutif. Eksekutif harusnya tahu soal bansos ini. Kami masih terus mendalami, apakah G merupakan calo sungguhan atau hanya pesuruh dari eksekutif,” imbuh Sinarta.

Banyaknya saksi yang harus diperiksa, lanjut Sinarta, pihaknya belum bisa memastikan kapan bisa menyelesaikan berkas dakwaan. “Kami akan selesaikan dulu pemeriksaan semua saksi.

Kemungkinan akhir bulan rampung. Jika sudah selesai, JPU akan menyusun berkas dakwaan dan segera dilimpahkan ke Pengadilan,” tandas Kajari. (del)

Sumber : http://www.patiekspres.co/2014/08/keterlibatan-eksekutif-terendus/

18 Agustus 2014 Posted by | GROBOGAN | Tinggalkan komentar

Pemkab Perketat Pencairan Bansos

SUARA MERDEKA – Jum’at, 08 Agustus 2014

  • Dinilai Rawan Penyimpangan

DEMAK – Pemkab Demak memperketat proses pencairan dana hibah dan bantuan sosial (bansos) bersumber dari APBD II TA 2014 yang besarnya mencapai puluhan miliar rupiah. Sebab, dana yang semestinya untuk pembangunan daerah itu ditengarai lebih banyak dialokasikan untuk dana aspirasi yang berpotensi diselewengkan. Bupati Moh Dachirin Said menyatakan, dana hibah dan bansos tidak dapat diproses pencairannya pada awal tahun berdasarkan surat imbauan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) No B-14/01- 15/01/2014 tertanggal 6 Januari 2014. KPK meminta pencairan dana hibah dan bansos sebaiknya dilaksanakan setelah pemilihan umum legislatif (pileg) dan pemilihan umum presiden (pilpres). ”Belum lama ini, Tim Koordinasi Supervisi dan Pencegahan Korupsi terdiri atas Deputi Bidang Pencegahan KPK dan BPKP Perwakilan Jawa Tengah memberikan catatan khusus pada dana hibah dan bansos di Kabupaten Demak untuk Tahun Anggaran 2014,” katanya, kemarin.

Tim tersebut, lanjutnya, meminta agar pengelolaan belanja hibah dan bansos dilaksanakan sesuai dengan Permendagri No 32/2011 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah dan Bansos yang bersumber dari APBD sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 39/2012. Berdasarkan penelusuran daftar penerima hibah dan bansos, ternyata mekanismenya banyak yang tidak menggunakan proposal. Bahkan, dari sumber yang bisa dipercaya, besaran bantuan yang ditetapkan tidak rasional dengan nominal mencapai Rp 200 juta hanya untuk satu madrasah diniyah.

Disesuaikan Aturan

Menurut Bupati, proses pencairan hibah dan bansos semestinya mendasarkan pada empat asas, yakni bermanfaat, keadilan, kepatutan dan rasional. ”Kami telah berkoordinasi dengan Tim Koordinasi Supervisi dan Pencegahan Korupsi dengan hasil bantuan hibah dan bansos pada tahun ini bisa dilaksanakan jika sesuai dengan aturan.” Terpisah, Wakil Ketua DPRD Demak, Mugiyono menyepakati bahwa pengajuan dan pencairan dana hibah bansos disesuaikan dengan aturan perundang-undangan yang ada. Jika pada proses pengajuan ataupun pencairan tidak sesuai dengan mekanisme, maka pihaknya mempersilakan dibatalkan. ”Silakan, jika ada yang didrop nantinya bisa masuk Silpa dan kembali dianggarkan pada tahun mendatang.

Pada dasarnya, kami sepakat baik pengajuan ataupun pencairan hibah bansos ini disesuaikan dengan aturan hukum yang berlaku,” imbuhnya. Sementara itu, Forum Komunikasi Rakyat dan Mahasiswa Demak (FKRMD) M Rifai menilai, sikap Pemkab untuk memperketat pencairan bantuan hibah dan bansos tersebut sudah tepat. Pasalnya, dana tersebut rawan diselewengkan baik dalam penganggaran dan penggunaannya.

Menurutnya, pengajuan dan pemberian dana hibah serta bansos ini sangat longgar. Ia memisalkan satu yayasan yang ditetapkan sebagai penerima bantuan itu ada yang memiliki empat lembaga, dimana semuanya menerima hibah pada tahun anggaran yang sama. ”Apakah layak kalau mushala mendapat hibah Rp 100 juta. Padahal hanya untuk perbaikan. Kami mendesak Pemkab agar lebih selektif lagi dan tidak hanya menerima pertanggungjawaban secara administratif, tapi juga harus melihat faktual fisiknya,” katanya. Informasi yang dihimpun, alokasi bantuan hibah dan bansos paling besar melalui Bagian Kesra Setda Demak dengan nominal mencapai Rp 40 miliar. Alokasi sebesar itu terinci pada Rp 700 juta untuk tempat ibadah, Rp 8 miliar untuk madrasah diniyah dan sisanya aspirasi. (J9-64)

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/cetak/2014/08/08/269534

18 Agustus 2014 Posted by | DEMAK | Tinggalkan komentar

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 55 pengikut lainnya.

%d bloggers like this: