KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Iqbal Wibisono Kembali Mangkir

SUARA MERDEKA – Kamis, 28 Agustus 2014

  • Tersangka Bansos, Terancam 20 Tahun

WONOSOBO- Tersangka kasus Bantuan Sosial (Bansos) kembali mangkir setelah Kejaksaan Negeri Wonosobo melakukan pemanggilan untuk kali kedua.

Anggota DPR RI dari Partai Golkar ini terancam dijemput paksa. Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Wonosobo, Anto Widi SH, Selasa (26/8) mengatakan, tersangka Iqbal sudah dipanggil dua kali, yakni pada Selasa (19/8) dan Senin (25/8).

Dari pemanggilan itu tersangka tidak datang dan tidak melakukan pemberitahuan alasan mangkir. ”Ya benar sudah kami panggil dua kali, namun tersangka IWtidak datang,” katanya. Dengan kondisi itu, pihaknya masih menunggu petunjuk dari atasan untuk melakukan upaya lain, termasuk penjemputan paksa. Pihaknya juga saat ini sudah menerjunkan tim untuk melacak keberadaan tersangka.

”Dulu pernah kami panggil dalam kapasitasnya sebagai saksi juga tidak datang. Saat ini kami panggil sebagai tersangka. Kami masih menunggu petunjuk atasan untuk langkah selanjutnya,” katanya. Anto menjelaskan, status perkara sudah naik ke penuntutan, sehingga tersangka bisa langsung ditahan di Rutan untuk mempermudah proses penyidikan.

Dia juga mengatakan, berkas sudah lengkap meski dalam beberapa kali pemeriksaan yang bersangkutan mangkir. Anto Widi mengatakan, rangkaian penetapan tersangka Iqbal, berawal dari tertangkapnya mantan anggota DPRD Wonosobo dari Fraksi Partai Golkar Gatot Sumarlan. Gatot yang menerima gelontoran bantuan dari Iqbal yang kala itu menjadi anggota DPRD Jateng. Keduanya kemudian ditetapkan menjadi tersangka dalam dugaan kasus korupsi dana Bansos pada tahun 2008, meski dalam waktu terpisah. Modusnya, tersangka diduga telah memotong dana bantuan sebesar Rp 80 juta dari total anggaran dari Pemerintah bantuan Provinsi Jawa Tengah senilai Rp 200 juta.

Proses penanganan kasus Iqbal ini tergolong alot dibanding dengan tersangka Gatot, karena ditahan. Penahanan itu sudah sesuai prosedur hukum yang ada. Tersangka Iqbal dijerat Undang-undang Nomor 20 tahun 2011 tentang Pemberantasan Korupsi junto pasal 64 ayat 1 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara.

“Semua proses sudah kami lalui. Total bantuan yang dipotong tersangka sebesar Rp 80 juta,” terangnya. Anto mengatakan, kasus ini akan diselesaikan secara serius, karena laporan masyarakat yang masuk sebenarnya sudah cukup lama. “Kasus ini perkara lama, sehingga sudah kami selesaikan secepatnya,” terangnya.(H67-32,88)

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/cetak/2014/08/28/271591

30 Agustus 2014 Posted by | WONOSOBO | Tinggalkan komentar

Polri Minta Adrianus Cabut Pernyataan

SUARA MERDEKA – Sabtu, 30 Agustus 2014

JAKARTA- Kapolri Jenderal Sutarman menyatakan keseriusan atas pernyataan Komisioner Kompolnas, Adrianus Meliala yang menyebut Satuan Reserse di kepolisian menjadi ATM pimpinan Polri.

Polri, kata dia, baru akan menghentikan proses hukum yang saat ini telah berjalan apabila Adrianus menyetujui dua syarat yang diajukan Polri.

’’Syaratnya ada dua. Syarat pertama harus meminta maaf secara terbuka di seluruh media yang ada di Indonesia. Terutama media yang digunakan memberikan statemen di masyarakat.

Kedua mencabut statemen yang dapat menimbulkan distrust terhadap intitusi Polri dan dampaknya sangat luas terhadap masyarakat,’’ kata Sutarman saat menggelar keterangan pers di Gd Rupatama, Mabes Polri, Jakarta, Jumat (29/8).

Benci Polri

Polri telah memidanakan Adrinus dengan tuduhan pencemaran nama baik dan/atau fitnah sebagaimana diatur dalam Pasal 207, 310 dan/atau 311 KUHP.

Laporan Polisi dilayangkan Polri dengan No: LP/769/VIII/2014/Bareskrim tanggal 19 Agustus 2014. Sutarman menjelaskan tindakan hukum itu ditempuh karena pernyataan Adrianus tersebut membahayakan dan dapat menimbulkan kebencian masyarakat terhadap Polri.

’’Kalau sudah distrust terhadap intitusi Polri, masyarakat bisa akan membenci Polri. Saya tidak tahu apakah ini disadari atau tidak oleh yang memberikan statemen,’’ tandasnya. Dia juga menegaskan, langkah hukum tersebut bukan berarti Polri anti kritik.

Pihaknya akan menerima masukan sejauh itu merupakan fakta. ’’Langkah hukum ini dilakukan juga karena ada saran dari Kompolnas. Kompolnas menulis surat kepada Kapolri dengan nomor surat B174. Kompolnas.VI.2014. agar dilakukan penegakan hukum,’’ jelasnya. (K24-80)

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/cetak/2014/08/30/271869

30 Agustus 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Tidak Lazim Pembayaran Tanah Memakai Dolar

SUARA MERDEKA.COM – Jum’at, 29 Agustus 2014

JAKARTA, suaramerdeka.com - Pembelian tanah menggunakan mata uang pecahan dolar dalam jumlah besar tidak lazim. Transaksi ini bisa dikategorikan transaksi mencurigakan. Hal ini disampaikan Ketua Pusat Pengkajian Anti Pencucian Uang Yunus Hussein.

“Kalau jual beli tanah setahu saya lazimnya tiap orang melakukan transaksi pada umumnya dengan mata uang rupiah dan mengingat jumlah yang begitu besar,” kata Yunus memberi pendapat sebagai ahli dalam sidang lanjutan Anas Urbaningrum, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis (28/8).

Dia menandaskan, pembelian tanah bisa dikategorikan sebagai transaksi mencurigakan bila transaksi dilakukan dengan cara yang berbeda dari profil nasabah.  “Apakah nasabah yang melakukan (pembelian) terbiasa melakukan transaksi dengan dolar Amerika Serikat. Apalagi di Indonesia ada UU Mata Uang yang mewajibkan transaksi itu dengan rupiah,” paparnya.

Menurut dia, adanya transaksi mencurigakan bisa menjadi petunjuk bagi penyidik untuk mencari alat bukti terkait sangkaan pidana pencucian uang.  “Ketidaksesuaian aset yang sebenarnya dengan LHKPN atau dengan SPT pajak, itu bisa memperkuat dugaan terjadinya upaya menyembunyikan atau menyamarkan asal harta sebenarnya,” ujar mantan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) ini.

Dijelaskan Yunus, kriteria transaksi mencurigakan diatur pada Pasal 1 angka 5 UU TPPU Nomor 8/2010. Dalam pasal itu disebutkan transaksi mencurigakan adalah transaksi yang dilakukan menyimpang dari profil.

“Kedua transaksi dianggap mencurigakan kalau transaksi itu dilakukan untuk menghindari pelaporan misalnya dipecah-pecah. Ketiga transaksi mencurigakan kalau transaksi itu diduga terkait hasil tindak pidana,” kata Yunus.

( Budi Nugraha / CN26 / SMNetwork )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2014/08/29/214819/Tidak-Lazim-Pembayaran-Tanah-Memakai-Dolar-

30 Agustus 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Korupsi BJB Segera Disidangkan

SUARA MERDEKA – Sabtu, 30 Agustus 2014

SEMARANG – Kasus dugaan korupsi bermodus kredit fiktif di Bank Jabar Banten (BJB) Kantor Cabang Semarang segera disidangkan.

Penyidikan perkara yang merugikan negara Rp 25,004 miliar dengan tersangka Direktur PT Indonesia Antique, Wahyu Hanggono dan mantan pimpinan cabang BJB Kantor Cabang Semarang Hadi Mulawan ini telah dinyatakan rampung.

Berkas perkara juga dinyatakan lengkap dan telah dilimpahkan penyidik ke jaksa penuntut umum.

Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jateng Masyhudi menyatakan, berkas perkara berikut tersangka dalam sepekan mendatang akan dilimpahkan ke pengdilan.

’’Penyidikan korupsi BJB sudah masuk tahap dua. Tinggal dilimpahkan, semoga minggu depan,’’ katanya kepada Suara Merdeka, Jumat (29/8). Berkas penyidikan dua tersangka ini terpisah menjadi dua. Namun, kedua berkas itu selanjutnya akan dilimpahkan bersamasama.

Menurut dia, saksi-saksi dalam perkara tersebut sama sehingga kalau pelimpahan sendiri-sendiri akan merepotkan. ’’Kasus ini merugikan negara Rp 25,004 miliar. Ini hasil perhitungan audit internal penyidik,’’ tandasnya.

Telah Ditahan

Sebagaimana diketahui, korupsi yang menjerat dua tersangka terjadi saat pencairan kredit modal kerja hingga puluhan miliar rupiah pada 2011.

Saat itu Hadi Mulawan selaku pimpinan BJB Kantor Cabang Semarang diduga memberikan rekomendasi kredit yang diajukan Wahyu Hanggono. Terdapat 33 perusahaan yang mendapatkan kucuran kredit BJB senilai Rp 24 miliar.

Wahyu sendiri ditahan pada Maret lalu, ia disangka meminjamkan nama perusahaan untuk mendapatkan kredit. Adapun, Hadi yang diduga menyalahi prosedur perbankan dalam pemberian kredit ditahan pada April lalu.

Kasus ini mencuat berdasarkan laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menilai BJB tidak memberlakukan prinsip kehati-hatian saat memberikan kredit. Kasus Wahyu tidak hanya menyeret BJB, melainkan bank pemerintah lain. Kejati masih menyelidiki kasus tersebut. (J17,J14-80)

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/cetak/2014/08/30/271866

30 Agustus 2014 Posted by | SEMARANG, SEPUTAR JAWA TENGAH - PROV. JATENG | Tinggalkan komentar

Harrier Milik Anas Termasuk Gratifikasi

SUARA MERDEKA – Jum’at, 29 Agustus 2014

JAKARTA- Pemberian mobil Toyota Harrier kepada mantan ketua umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum digolongkan sebagai gratifikasi atau pemberian hadiah.

Hal itu terungkap dalam sidang lanjutan kasus dugaan korupsi proyek Hambalang dengan terdakwa Anas Urbaningrum di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (28/8). Jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghadirkan saksi ahli untuk didengarkan keterangannya. Salah satu saksi yang dihadirkan adalah ahli hukum pidana dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Profesor Edward Omar Sharif Hiariej.

Dalam keterangannya, Edward menguatkan dakwaan KPK soal pemberian fasilitas berupa mobil kepada penyelenggara negara digolongkan pemberian hadiah. Menurut dia, penerimaan hadiah bisa digolongkan sebagai tindak pidana, jika dimaksudkan penyelenggara negara tersebut melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang menjadi kewenangannya.

’’Karena memang dalam perkembangan hukum pidana, menerima fasilitas tentunya bersifat nilai ekonomis, termasuk menerima hadiah,’’ kata Edward. Dia menambahkan, seorang penyelenggara negara termasuk anggota DPR yang sudah terpilih tapi belum dilantik, dapat dijerat dengan delik pidana apabila menerima hadiah yang berkaitan dengan kewenangannya.

Karena, meski belum dilantik, kualitasnya sama dengan anggota DPR yang sudah dilantik. Sementara, saksi ahli hukum lain dari UGM, Profesor Siti Ismijadi berpendapat, seorang anggota DPR dapat disebut menerima hadiah atau janji, meski melalui orang lain yang kemudian dipakai untuk kepentingannya.

’’Kalau dia mendapatkan manfaat, dia bisa dibilang menerima. Dia diberi hibah, tidak diterima sendiri, tetapi digunakan untuk pemanfaatan penerima tersebut bisa dikatakan dia yang menerima,’’kata Ismijati. Mantan anggota Komisi X DPR periode 2009-2014, Anas Urbaningrum, didakwa menerima gratifikasi dari proyek di Kementerian Pemuda dan Olahraga, serta proyek-proyek lainnya yang bersumber dari APBN.

Bantu Pencalonan

Dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum KPK yang dibacakan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Anas dituduh menerima uang sebesar Rp 116 miliar dan 5.261.070 dolar AS. Perinciannya, pertama dugaan menerima uang Rp 210 juta dari PT Adhi Karya untuk membantu pencalonan sebagai ketua umum di kongres Partai Demokrat tahun 2010.

Kedua, Anas diduga menerima uang dari Grup Permai sebesar Rp 84.515.650.000 dan 36.070 dolar AS untuk keperluan persiapan pencalonan ketua umum partai Demokrat. Selanjutnya, Anas diduga menerima uang dari Grup Permai sebesar Rp 30 miliar dan 5.225.000 dola AS untuk keperluan pelaksanaan pemilihan ketua umum Partai Demokrat.

Keempat, pada 12 November 2009, Anas diduga menerima satu unit mobil Toyota Harrier seharga Rp 670.000.000 dari petinggi PT Adhi Karya, Teuku Bagus M Noor. Kelima, Anas diduga menerima fasilitas terkait pencalonannya sebagai ketua umum Partai Demokrat dari PT Lingkaran Survey Indonesia (LSI) sejumlah Rp 478.632.230.

Pertimbangannya jika Anas terpilih sebagai ketua umum, semua proyek survei politik terhadap calon kepala daerah dari Partai Demokrat akan diserahkan kepada LSI. Keenam, Anas juga diduga menerima satu unit mobil Toyota Vellfire senilai Rp 735 juta dari PT Atrindo Internasional. ’’Jika dijumlahkan secara keseluruhan Anas menerima hadiah sejumlah Rp 116.525.650.000 dan 5.261.070 dolar AS,’’ kata Jaksa Yudi Kristiana.(viva-90)

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/cetak/2014/08/29/271745

30 Agustus 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

KPK Gelar Perkara Kasus Jero

SUARA MERDEKA – Jum’at, 28 Agustus 2014

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus melakukan penelurusan dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Kali ini, KPK telah melakukan gelar perkara atas kasus yang diduga melibatkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik.

’’Saya kan enggak boleh bohong, sudah ada ekspose (gelar perkara, red) terhadap kasus JW,’’ kata Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto, Kamis (28/8). Namun Bambang enggan merinci hasil gelar perkara itu. Dia hanya mengatakan, hasil gelar perkara akan disampaikan juru bicara KPK, Johan Budi SP. ’’Hasil eksposenya itu akan diberitahukan jubir pada saat yang tepat,’’’tambah Bambang.

Penyelidikan

Ditanya soal apakah KPK sudah menerbitkan Laporan Kejadian Tindak Pidana Korupsi (LKTPK) untuk Jero, Wakil Ketua KPK membantah. LKTPK ini diketahui menjadi langkah awal sebelum surat perintah penyidikan diterbitkan.

’’Belum, biasanya ekspose dulu,’’ujar Bambang. Seperti diketahui, awal Juli lalu, KPK telah meminta keterangan Triesnawati Wacik terkait penyelidikan dugaan penyelewengan pengadaan di Kementerian ESDM. Triesna memenuhi panggilan KPK.

Tak hanya istri, anak Jero bernama Ayu Vibrasita juga pernah dihadapkan dengan penyelidik KPK. Dalam kasus ini, KPK sudah berkali-kali meminta keterangan dari mantan sekretaris jenderal (sekjen) ESDM Waryono Karno. Selain itu, Staf Khusus Presiden bidang Politik Daniel Sparinga juga sudah dimintai keterangan KPK.

Penyelidikan ini merupakan pengembangan kasus koruppsi di Satuan Kerja Khusus Pelaksanaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas). Dengan tersangka Waryono Karno yang merupakan mantan Sekjen di Kementerian ESDM.(J13- 25,90)

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/cetak/2014/08/29/271743

30 Agustus 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Atthiyah Laila Diyakni Terlibat dalam PT Duta Sari Citra Laras

SUARA MERDEKA.COM – Sabtu, 30 Agustus 2014

JAKARTA, suaramerdeka.com - Saksi Direktur Operasional PT Dutasari Citra Laras Ronny Wijaya meyakini Atthiyah Laila, pernah menjadi pemilik di PT Duta Sari Citra Laras. Menurut dia, istri Anas Urbaningrum ini pernah punya saham di perusahaan tersebut.

“Dutasari dibeli 2008. Pemiliknya saya, Pak Machfud (Suroso) dan Bu Athiyyah. Dibeli dari siapa tidak ingat, tapi beli sekitar Rp 17 juta,” kata Ronny saat bersaksi dalam sidang Anas Urbaningrum, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Jumat (29/8).

Dia mengatakan, porsi pembagian saham PT DCL paling banyak dipegang Machfud atau sekitar 40 persen. Dirinya dan Atthiyah masing-masing mempunyai jatah saham 30 persen. Lantas pada Maret 2008, lanjut Ronny, PT M’Sons Capital ikut membeli saham PT DCL. Tetapi, dia mengaku sebenarnya di perseroan itu sama sekali tidak ada saham.

“Kemarin Pak Munadi sampaikan Pak Machfud sahamnya sebanyak 2.200 lembar saham senilai Rp 2,2 miliar. Terus PT M’Sons Capital 1.100 lembar saham senilai Rp 1,1 miliar. Ronny Wijaya 1.100 lembar saham senilai Rp 1,1 miliar. Athiyyah Laila sebanyak 1.100 lembar saham senilai Rp 1,100 miliar. Betul begitu?” tanya Jaksa Ahmad Burhanudddin.

Ronny menampiknya dengan mengatakan pembagian saham itu fiktif. “Tidak, semua tidak ada,” ujar Ronny.

( Budi Yuwono / CN26 / SMNetwork )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2014/08/30/214942/Atthiyah-Laila-Diyakni-Terlibat-dalam-PT-Duta-Sari-Citra-Laras

30 Agustus 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Machfud Minta Catatan Uang ke Anas Dibakar

SUARA MERDEKA – Sabtu, 30 Agustus 2014

image
SM/AntaraKESAKSIAN MACHFUD: Direktur PT Dutasari Citralaras Machfud Suroso (kiri) dan Direktur Operasional PT Dutasari Citralaras Ronny Wijaya menjadi saksi dalam sidang perkara yang menjerat Anas Urbaningrum di Pengadilan Tipikor Jakarta Selatan, Jumat (29/8) malam. (58)

JAKARTA – Direktur Utama PT Dutasari Citralaras Machfud Suroso disebut pernah memerintahkan Direktur Operasional Ronny Wijaya untuk memusnahkan sejumlah dokumen catatan yang terkait dengan pemberian uang kepada Anas Urbaningrum. Hal itu dikemukakan Ronny saat menjadi saksi untuk Anas di Pengadilan Tipikor, Jakarta, kemarin.

Dia mengatakan, Machfud sering memberikan uang kepada mantan ketua umum Partai Demokrat itu, dan dia membuat catatan khusus terhadap pengeluaran tersebut. “Pencatatan ada. Cuma setelah kasus Wisma Atlet kan semua berkas dihilangkan. Pak Machfud yang menyuruh memusnahkan,” kata Ronny.

Saat itu, kata dia, Machfud memerintahkan agar dokumen-dokumen ’’suap’’ itu dibakar. Dia mengatakan, namun setelah dikumpulkan oleh Machfud, dokumen-dokumen itu justru disembunyikan oleh Machfud di rumahnya. Selain itu, lanjut dia, Machfud juga disebut pernah melakukan rekayasa bukti-bukti pengeluaran perusahaan terkait pekerjaan Hambalang. Padahal, proses penyidikan kasus Hambalang di KPK sudah berjalan.

Cabut keterangan

Dia juga mengakui Machfud pernah meminta orang-orang di perusahaannya yang akan dihadirkan sebagai saksi di persidangan untuk mencabut keterangan dalam berita acara pemeriksaan yang memberatkan Anas. Dalam sidang itu juga terungkap, Ronny  meyakini Atthiyah Laila, pernah menjadi pemilik di PT Dutasari Citralaras. Menurut dia, istri Anas Urbaningrum itu pernah punya saham di perusahaan tersebut. “Dutasari dibeli pada 2008. Pemiliknya saya, Pak Machfud (Suroso) dan Bu Athiyyah. Dibeli dari siapa tidak ingat, tapi dibeli sekitar Rp 17 juta,” kata Ronny.

Dia mengatakan, porsi pembagian saham PT DCL paling banyak dipegang Machfud, sekitar 40 persen. Dirinya dan Atthiyah masing-masing mempunyai jatah saham 30 persen. Lantas pada Maret 2008, lanjut Ronny, PT M’Sons Capital ikut membeli saham perusahaan. Tetapi, dia mengaku sebenarnya di perseroan itu sama sekali tidak ada saham.

“Kemarin Pak Munadi sampaikan Pak Machfud sahamnya sebanyak 2.200 lembar, senilai Rp 2,2 M. Terus PT M’Sons Capital 1.100 lembar saham senilai Rp 1,1 miliar. Ronny Wijaya 1.100 lembar saham senilai Rp 1,1 miliar. Athiyyah Laila sebanyak 1.100 lembar saham senilai Rp 1,100 miliar. Betul begitu?” tanya Jaksa Ahmad Burhanudddin. Ronny mengatakan pembagian saham itu fiktif. “Enggak, semua enggak ada,” ujar Ronny

Temui Jasin

Terkait pelaksanaan proyek Hambalang, dia mengungkapkan, Machfud pernah menemui mantan wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) M Jasin. Hal itu dilakukan Machfud untuk menggertak mantan sekretaris menteri pemuda dan olahraga, Wafid Muharam. Sebab, proyek Hambalang akan diambil alih oleh Grup Permai milik M Nazaruddin.

Menurut Jaksa Ahmad Burhanuddin, saat membacakan berita acara pemeriksaan (BAP) Ronny, awalnya PT Dutasari sebagai subkontraktor PT Adhi Karya sudah mengincar pekerjaan pemasangan perangkat mekanikal elektrikal dalam proyek Hambalang. Tetapi, pada pertengahan 2010, Machfud mengetahui proyek itu akan diambil alih Grup Permai. “Machfud Suroso menghadap Wafid Muharam. Dengan ancaman akan melaporkan Wafid ke KPK. Betul begitu?,” tanya Ahmad dalam sidang dalam sidang Anas di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Jumat (29/8).

“Betul,” jawab Ronny.

Dalam BAP disebutkan, awalnya Wafid tidak takut dengan gertakan Machfud. Dia lantas mengutus Direktur PT Asa Nusa sekaligus anggota tim asistensi proyek Hambalang, Saul Paulus David Nelwan alias Paul Nelwan menemui Jasin. Ronny mengatakan, saat itu Machfud bisa menemui Jasin di KPK karena keduanya alumnus Universitas Brawijaya.

Merasa masih tidak yakin, Wafid lantas meminta adiknya menemui Jasin bersama Machfud. Adik Wafid pun mengakui dipertemukan dengan Jasin oleh Machfud. “Setelah yakin kedekatan Machfud dengan pimpinan KPK, proyek diserahkan ke KSO Adhi Karya-Wika. Dan Machfud Suroso mendapatkan pekerjaan mekanikal elektrikal,” ujar Jaksa Ahmad.

Karena Grup Permai batal mendapat proyek Hambalang, Nazar melalui anak buahnya, Mindo Rosalina Manulang alias Rosa, meminta kembali uang pelicin Rp 10 miliar telah diberikan untuk menyogok pejabat Kemenpora dan beberapa anggota Komisi X DPR. Karena tidak punya uang, Wafid meminta Machfud menalangi dan uangnya dibawa kepada salah satu anggota tim asistensi proyek Hambalang sekaligus direktur CV Rifa Medika, Lisa Lukitawati Isa.

Dalam sidang kemarin, juga terungkap, saksi Wahyudi Utomo alias Iwan mengaku pernah mengantarkan sejumlah uang dalam tas kertas untuk Andi Alifian Mallarangeng dan Edhie ’Ibas’ Baskoro Yudhoyono. Dia tidak menjelaskan secara rinci berapa jumlah uang itu dan dalam kaitan apa diberikan kepada keduanya.

Awalnya, Jaksa Ahmad Burhanuddin bertanya kepada Iwan soal kesaksian mantan wakil direktur keuangan Grup Permai, Yulianis, dan mantan staf ahli Nazaruddin, Nuril Anwar, dalam persidangan beberapa waktu lalu.  Saat itu, Yulianis dan Nuril mengatakan pernah melihat kiriman uang untuk Andi dan Ibas dari Nazar. (D3,viva-71)

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/cetak/2014/08/30/271890

30 Agustus 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Pembahasan Korupsi Sudah Jadi Agenda Politik Nasional

SUARA MERDEKA.COM – Jum’at, 29 Agustus 2014

JAKARTA, suaramerdeka.com - Sejak era reformasi pemberantasan korupsi di Indonesia sudah menjadi agenda politik nasional. Saat Pemilu Capres dan Cawapres di Indonesia, hal tersebut juga menjadi isu utama di setiap kampanye Parpol.

Hal tersebut diungkapkan Anggota DPR Siswono Yudo Husodo dalam diskusi dengan tema Role of Ethic Committee : Reflecting from Indonesia’s Experience di hadapan peserta workshop GOPAC di Jakarta.

“Korupsi di Indonesia juga melibatkan yudikatif, bahkan penegak hukum seperti oknum polisi, jaksa, dan hakim, ditangkap oleh KPK dan di sidang Tipikor. Bahkan baru-baru ini, hakim Tipikor terbukti bersalah karena terlibat kejahatan korupsi,” ungkapnya seperti dilansir laman resmi DPR.

Siswono menyebut, beberapa anggota DPR RI terbukti bersalah karena terlibat korupsi dalam tujuh tahun terakhir. Adapun yang tertinggi terjadi pada tahun 2010, di mana sekitar 27 orang dan di tahun 2012 terdapat 16 orang.

Bahkan KPK menangkap 12 orang dari kepala lembaga atau Kementerian yang terlibat korupsi, Duta besar 4 orang, Komisioner tujuh orang, gubernur 10 orang, wali kota atau bupati 35 orang, pegawai pemerintah 114 orang, hakim 10 orang,  swasta 94 orang dan yang lainnya 41 orang. Total ada 401 orang yang terlibat telah ditangkap oleh KPK.

Siswono menyebut, indeks korupsi dan pemerintah masih terlihat tidak sinkron jika melihat fakta korupsi yang masih besar. Kondisi ini disebabkan kampanye pemberantasan korupsi meningkat namun praktek korupsi juga tidak turun.

“Sekarang ini, penegakan etika merupakan keharusan, yang utama adalah penegakan etika melalui Fraksi di Parlemen yang memiliki kekuasaan “recall” yang harus diterapkan sejak proses recruitment sebagai anggota parlemen,”ujarnya.

Ke depan dan yang akan datang, lanjutnya, aturan etika harus diimplementasikan sejalan dengan penetapan mahkamah etik dan bahkan sidang etik.  “Sesudah ratifikasi UU No. 17 tahun 2014 Tentang MD3, Badan Kehormatan akan berubah nama menjadi Mahkamah tertinggi kehormatan DPR, dengan perubahan nama itu diharapkan aturan semakin jelas, serta sanksi etik menjadi lebih kuat dan terjamin,”harapnya.

( Andika Primasiwi / CN26 / SMNetwork )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2014/08/29/214829/Pembahasan-Korupsi-Sudah-Jadi-Agenda-Politik-Nasional

30 Agustus 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

“Sedia Dua Pelat, Itu Sudah Biasa…”

SUARA MERDEKA – Sabtu, 30 Agustus 2014

image
SM/Maulana M FahmiTANPA STIKER: Deretan mobil dinas tanpa stiker larangan menggunakan BBM subsidi diparkir di halaman kantor gubernur Jateng. (58)

MOBIL dinas berpelat nomor hitam sudah menjadi pemandangan umum di setiap instansi pemerintah. Kepentingannya macam-macam. Ada yang untuk jaga gengsi, jalan-jalan bareng keluarga, hingga menghindari pembatasan BBM bersubsidi. Karena itu, pengguna kendaraan tak hanya mengganti pelat merah dengan pelat hitam. Stiker yang menerangkan bahwa mobil tersebut tidak menggunakan BBM bersubsidi juga dihilangkan. Berdasarkan pantauan Suara Merdeka, ratusan mobil dinas di lingkungan Pemprov Jateng kini tak lagi dipasangi stiker BBM.

Padahal stiker itu ditempel sejak era Gubernur Bibit Waluyo dengan maksud agar petugas SPBU hanya melayani pembelian BBM nonsubsidi seperti Pertamax untuk mobil tersebut. Tanpa stiker, mobil tersebut bebas membeli BBM jenis apa pun. Fenomena ini tentu memprihatinkan di tengah kelangkaan BBM bersubsidi akibat pengendalian yang dilakukan PT Pertamina.

Salah seorang PNS yang menjabat kepala bagian di Pemprov Jateng membenarkan hal itu. Ia memastikan semua mobil dinas memiliki dua pelat: merah dan hitam. Saat tangki BBM penuh, yang dipasang pelat merah. Tapi ketika akan mengisi BBM, diganti pelat hitam. Dengan demikian, mereka bebas membeli BBM bersubsidi. ”Sudah biasa seperti itu, jadi di mobil selalu tersedia dua pelat, merah dan hitam. Tergantung kebutuhan, mana yang dipasang,” kata PNS yang tak bersedia namanya disebutkan itu.

Namun Pemprov membantah fenomena tersebut. Kepala Biro Umum Setda Rahardjanto Pudjiantoro mengatakan, pihaknya tidak pernah melihat ada mobil dinas berpelat hitam. ”Selama ini nggak ada, kami tidak melihat itu. Seharusnya sesuai dengan ketentuan mobil dinas harus berpelat merah dan menggunakan BBM nonsubsidi,” katanya.

Ia menerangkan, pejabat yang mendapat fasilitas mobil dinas yakni sekelas kepala biro dan kepala bagian ke atas. Selain itu petugas operasional seperti humas, bagian stok makan-minum, dan teknisi listrik. Karena belum pernah ada temuan pelanggaran, maka tak ada pegawai yang mendapat sanksi atau teguran. ”Kalau ada yang melanggar, ya sanksinya seharusnya diingatkan,” katanya.

Tak Sembarangan

Gubernur Ganjar Pranowo menegaskan, meski tidak dipasangi stiker, mobil dinas tetap harus menggunakan BBM nonsubsidi. Bila ada mobil dinas tidak menggunakan BBM nonsubsidi, itu merupakan pelanggaran. Ia meminta masyarakat yang melihat mobil dinas berpelat hitam atau yang membeli BBM bersubsidi langsung melapor padanya. ”Yang melihat mobil dinas beli Premium, laporkan ke saya,” tegasnya.

Kabid Humas Polda Jateng Kombes A Liliek Darmanto mengatakan, mekanisme pemberian izin dobel pelat nomor pada kendaraan dinas tak mudah dan tak sembarangan. Izin hanya bisa  diberikan untuk kendaraan dinas setingkat kepala daerah dan pejabat yang memiliki tingkat ancaman besar seperti kepala kejaksaan negeri, kepala kejaksaan tinggi, dan pejabat intelijen.

”Kendaraan dinas dengan jabatan lebih rendah dari kepala daerah tidak berhak memiliki. Kan tidak ada urgensi dan relevansinya. Mereka tidak terancam bahaya apabila tetap menggunakan mobil dinas. Kecuali ada situasi seperti kerusuhan. Ini kan suasana (sekarang) aman dan kondusif,” katanya.

Liliek menjelaskan, prosedur pemberian pelat nomor umum bagi kendaraan dinas yakni dengan mengirim permohonan kepada kapolda. Berikutnya akan keluar rekomendasi dari Direktorat Intelkam, kemudian diteruskan ke Direktorat Lalu Lintas. ”Pelat nomor rahasia, karena menyangkut keamanan pejabat tersebut. Rekomendasi dari Intelkam juga berisi kelaikan pejabat tersebut dari sisi keamanan dan potensi ancaman,” ujarnya.

Terkait dengan kendaraan dinas yang tak terdaftar di Intelkam dan Ditlantas, Liliek menegaskan, akan dikenai tindakan tegas berupa tilang. (Anton Sudibyo, Fani Ayudea, Zakki Amali, Royce Wijaya-59)

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/cetak/2014/08/30/271884

30 Agustus 2014 Posted by | SEPUTAR JAWA TENGAH - PROV. JATENG | Tinggalkan komentar

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 55 pengikut lainnya.

%d bloggers like this: