KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Semarang Peringati 10 Tahun Munir

SEPUTAR SEMARANG.COM – Selasa, 09 September 2014

SEJAK 2005, aktifis hak asasi manusia (HAM) di Indonesia mencanangkan 7 September sebagai Hari Pembela HAM. Penetapan tanggal itu jelas bukan sembarangan. Sebab pada 7 September, setahun sebelumnya, seorang pembela HAM paling penting Indonesia dibunuh.

Munir Said Thalib, Direktur Eksekutif Lembaga Pemantau Hak Asasi Manusia Indonesia Imparsial, meninggal di dalam pesawat Garuda Indonesia GA 974 jurusan ke Amsterdam. Pria keturunan arab, kelahiran Malang, 8 Desember 1965 ini sejatinya sedang dalam perjalanan k Belanda demi melanjutkan studi S2 bidang hukum humaniter di Universitas Utrecht. Tapi racun arsenik yang dicampurkan dalam jus jeruk di pesawat, mengakhiri hidupnya pada usia 38 tahun.

Pada 20 Desember 2005 Pollycarpus Budihari Priyanto dijatuhi vonis 14 tahun hukuman penjara atas pembunuhan terhadap Munir. Hakim menyatakan bahwa Pollycarpus, seorang pilot Garuda yang sedang cuti, menaruh arsenik di makanan Munir, karena dia ingin mendiamkan pengkritik pemerintah tersebut. Hakim Cicut Sutiarso menyatakan bahwa sebelum pembunuhan Pollycarpus menerima beberapa panggilan telepon dari sebuah telepon yang terdaftar oleh agen intelijen senior, tetapi tidak menjelaskan lebih lanjut. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga membentuk tim investigasi independen, namun hasil penyelidikan tim tersebut tidak pernah diterbitkan ke publik.

Pada 19 Juni 2008, Mantan Danjen Kopassus dan Deputi Badan Intelijen Nasional (BIN) Mayjen (purn) Muchdi Pr, yang kebetulan juga orang dekat Prabowo Subianto dan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra saat itu, ditangkap dengan dugaan kuat bahwa dia adalah otak pembunuhan Munir. Beragam bukti kuat dan kesaksian mengarah padanya.Namun, pada 31 Desember 2008, Majelis hakim PengadilanNegeri Jakarta Selatan memvonisMuchdi bebas murni dari segala dakwaan.

Sekarang 10 tahun sejak Munir dimakamkan di Taman Pemakaman Umum Kota Batu, kasusnya tak juga tuntas. Siapa (saja kah) otak pembunuhannya dan apa motifnya? Kegagalan pemerintah menuntaskan kasus ini menambah panjang daftar kasus-kasus pelanggaran HAM beratdan membuktikan bahwa masih ada ancaman nyata bagi pejuang HAM di negeri ini.

Memperingati masa 10 tahun ketidakjelasan ini, sejumlah elemen yang tergabung dalam Koalisi Semarang untuk Munir menggelar Pekan Peringatan 10 Tahun Kematian Munir. Acara yang dimulai Minggu (7/9) hingga Kamis (11/9) ini didukung puluhan lembaga lintas disiplin. Dari komunitas, LSM, mahasiswa, pekerja seni, dan kelompok masyarakat umum.

Menurut Ketua Panitia Rukardi, Peringatan ini berawal dari niat sederhana, yakni agar Munir tak terlupa. Suara menuntut pemerintah menuntaskan kasus Munir harus terus diteriakkan dalam berbagai kesempatan. “Pergantian tampuk kepemimpinan bangsa ini dari SBY ke Joko Widodo harus jadi momentum untuk membongkar berbagai kasus-kasus pelanggaran HAM berat. Jangan sampai kelamnya sejarah membebani langkah negeri ini melangkah ke depan,” kata aktifis sejarah Semarang sekaligus Pemimpin Redaksi Tabloid Cempaka ini.

Ada enam tuntutan yang Koalisi ini kejar kepada pemerintah, yakni;
1. Menuntut presiden joko widodo untuk melanjutkan dan menuntaskan kasus munir
2. Menuntut presiden joko widodo untuk membentuk tim pencari fakta terkait widji tukul dan 13 aktivis 1998
3. Bubarkan ormas radikal yang mengancam kerukunan beragama di Indonesia
4. Menuntut gubernur Ganjar Pranowo untuk mendukung penyelesaian kasus HAM di Jawa Tengah
5. Menuntut pemerintah untuk menyusun lagi peraturan perundangan tentang KKR (komisi kebenaran dan Rekonsiliasi)

Koalisi Semarang untuk Munir:
Komunitas Pegiat Sejarah Semarang (KPS), SatjiptoRahardjo Institute (SRI), Sekolah Tan Malaka, StuidoKiri, TIMIKI, Semarang Cartoon Club (SECAC), RumahKartun Indonesia, Rumah Buku Simpul Semarang, Sobokartti, DPC Permahi Semarang, Historia, LBH Semarang, DPM Unwahas, PMII Unwahas, Komunitas Diskusi Payung Exsara Unnes, DPC GMNI Semarang, BEM FH Undip, PMII Undip, PMII Unnes, KP2KKN Jateng, Rumah Buku Ngaliyan, eLSA, Lingkar Belajar Demokrasi Semarang, The Indonesia Heritage Institute (TIHI), Aji Kota Semarang, Teater Emka, Teater Gema, Teater Tikar, Teater Temis, Roda Gila dan Kerlab Kerlip Bersaudara, Teater Beta, TeaterAsa, Swaranabya, Belantara, Babahe feat Tim Iki, Serat Semar, Teater Kandri, Stand Up Comedy Kota Semarang (SUCKS).

Sumber : http://seputarsemarang.com/semarang-peringati-10-tahun-munir/

3 Oktober 2014 Posted by | AKTIVITAS KP2KKN, JEJARING KP2KKN | Tinggalkan komentar

Pengelola Aset PTN Rawan Terjerat Korupsi, Mengapa?

HARIAN JOGJA.COM – Rabu, 10 September 2014

Harianjogja.com, JOGJA-Pengelola aset perguruan tinggi negeri (PTN) rawan terjerat kasus korupsi karena sistem pengawasan di internal kampus lemah. Perbaikan sistem administrasi menjadi langkah awal dalam perbaikan sistem pengelolaan aset di kampus.

Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat-UGM) Zaenur Rohman mengatakan, dari data trend corruption report (TCR) Pukat, selama semester I (Januari-Juni) 2014, sektor pendidikan menyumbang tersangka korupsi sebanyak 10 orang.

Para tersangka, kata dia, merupakan dosen aktif di beberapa universitas. Korupsi civitas akademika itu di dominasi di sektor pengadaan barang dan jasa serta pengelolaan aset universitas. “Persoalan pengelolaan aset yang menjerat para dosen aktif di beberapa universitas menunjukan bahwa sistem pengawasan internal universitas tidak berjalan sebagaimana mestinya,” kata Zaenur di kantor Pukat UGM, Selasa (9/9/2014)

Zaenur mengungkapkan contoh kasus korupsi pengelolaan aset yang menjerat kampus seperti dugaan pengalihan aset UGM yang menjerat empat dosen, satu di antaranya adalah ketua majelis guru besar UGM. Selain UGM, kasus serupa juga menjerat mantan rektor Univesitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim, Malang, saat pembangunan kampus II UIN Malang.

Selain dosen, lanjut Zaenur, ada juga pegawai administrasi di lingkungan universitas yang ditetapkan menjadi tersangka korupsi, yaitu penyalahgunaan dana hibah Rp700 juta. Kasus tersebut bermula, dana untuk pengembangan pendidikan di Akademi Farmasi Banda Aceh, tetapi diselewengkan untuk kepentingan pribadi.

Menurut Zaenur, aset PTN yang begitu besar ternyata tidak dikelola secara profesional. Mulai dari pembelian, penjualan, serta kepemilikan dapat menjadi celah korupsi. “Harus ada perbaikan sistem administrasi dalam sistem pengelolaan aset,” ucap Zaenur.

Direktur Eksekutif Pukat UGM Hasrul Halili menyatakan aktor korupsi yang tercatat untuk periode semester pertama 2014 berjumlah 86 orang. Peringkat pertama dari tiga besar pelaku korupsi adalah pejabat pemerintah daerah, yaitu 27 orang. Kemudian swasta 21 orang, dan disusul pegawai universitas 10 orang.

Meski ada perubahan posisi, diakui Hasrul, namun, kelompok pelaku korupsi tidak banyak mengalami perubahan dari semester II/ 2013. Aktor korupsi pemerintah daerah dan swasta hanya berganti posisi.

“Munculnya pihak pejabat daerah sebagai pelaku korupsi hampir selalu bersamaan dengan pihak swasta karena pemerintah sering kerjasama dengan swasta dalam pengadaan sarana dan prasarana” kata Hasrul.

Hasrul menambahkan, lahan korupsi terfavorit pada Januari-Juni 2014 adalah sektor pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh 14 pelaku. Urutan kedua adalah sektor kesejahteraan sosial yang menjerat 11 orang pelaku, dan sektor ketiga yaitu sektor pendidikan dan sektor Badan Usaha Milik Negara dan BUMD, masing-masing 9 pelaku.

“Selama dua semester terakhir, sektor pengadaan barang dan jasa selalu muncul di urutan atas dalam korupsi” papar Hasrul.

Sumber : http://www.harianjogja.com/baca/2014/09/10/pengelola-aset-ptn-rawan-terjerat-korupsi-mengapa-534729

3 Oktober 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL, JOGJA RAYA | Tinggalkan komentar

Lho, Ketua DPRD Jateng Berstatus Terdakwa Korupsi?

METRO JATENG.COM – Minggu, 28 September 2014

SEMARANG – Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KP2KKN) Jawa Tengah menyebut Rukma Setyabudi tidak pantas menjabat Ketua DPRD Jateng 2014-2019. Sebab, Politikus PDIP itu masih berstatus terdakwa.

Sekretaris KP2KKN Eko Haryanto mengatakan, dalam catatannya, Rukma masih berstatus sebagai terdakwa kasus korupsi pengadaan buku perpustakan Kabupaten Purworejo tahun 2004. Saat ini, kasus yang didapat ketika Rukma masih duduk di DPRD Purworejo itu dalam proses kasasi di Mahkamah Agung.

Eko menyatakan, di tingkat pertama Pengadilan Negeri Purworejo, Rukma divonis bersalah dengan hukuman penjara 17 bulan. Melalui putusan bernomor 20/PID.B/2009/PN.Pwr itu Majelis hakim Pengadilan Negeri Purworejo menyatakan terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah dalam kasus korupsi buku yang merugikan keuangan negara atau daerah hingga Rp 4,63 miliar.

Tak terima dengan putusan itu, Rukma mengajukan banding. Hasilnya, pada 20 November 2009 Pengadilan Tinggi Jawa Tengah mengeluarkan putusan bebas. Atas putusan bebas itu, Kejaksaan Negeri Purworejo mengajukan kasasi.

Menurut Eko, hingga kini putusan kasasi kasus ini belum keluar. Sehingga Rukma masih berstatus sebagai terdakwa karena proses putusan belum ada yang berkekuatan hukum tetap.

“KP2KKN sangat kecewa karena lembaga negara yang sangat terhormat tapi dipimpin figure yang pernah terlibat dalam dugaan kasus korupsi,” kata Eko.

Rukma ditetapkan sebagai Ketua DPRD Jawa Tengah pada pekan ini. Sebelum dilantik menjadi Ketua DPRD Jawa Tengah, Rukma menjabat Pelaksana tugas (Plt) Ketua DPRD Jawa Tengah periode 2009-2014. Ia menggantikan Ketua DPRD Murdoko yang ditahan gara-gara kasus korupsi. Murdoko yang saat itu menjadi Ketua PDI Perjuangan Jawa Tengah harus dinonaktifkan karena diadili.(MJ-03)

Sumber : http://metrojateng.com/2014/09/28/lho-ketua-dprd-jateng-berstatus-terdakwa-korupsi/

3 Oktober 2014 Posted by | KP2KKN DALAM BERITA, SEPUTAR JAWA TENGAH - PROV. JATENG | Tinggalkan komentar

Eks Anggota DPRD Lubuk Linggau Jadi Terdakwa Korupsi

SINDO NEWS.COM – Senin, 29 September 2014

PALEMBANG – Chaidir Syam, mantan anggota DPRD Kota Lubuk Linggau mulai menjalani persidangan kasus dugaan korupsi di Pengadilan Tipikor Palembang, Senin (29/9/2014).

Dia dijerat kasus korupsi Revitalisasi Perkebunan (Revbun) Kabupaten Musi Rawas (Mura) 2007/2008 dengan kerugian negara Rp3,8 miliar.

Pria yang juga mantan Kepala Dinas (Kadis) Perkebunan Musi Rawas ini menjalani persidangan (split) dengan terdakwa lainnya yakni Ali Imron (41) anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas (Mura) dari Fraksi Partai Gerindra yang sempat menjadi Kepala Desa Lubuk Pauh.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Lubuklinggau Andri Mardiansyah dalam dakwaan, menjerat terdakwa dengan Pasal 2 dan Pasal 3 UU No 31/1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah menjadi UU No 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

JPU menyatakan, terdakwa terbukti bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain dan dapat merugikan keuangan negara.

(sms)

Sumber : http://daerah.sindonews.com/read/906380/24/eks-anggota-dprd-lubuk-linggau-jadi-terdakwa-korupsi

3 Oktober 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Mantan Plt Direktur RSUD Indramayu Ditahan

SINDO NEWS.COM – Senin, 29 September 2014

BANDUNG – Mantan Plt Diretur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Indramayu dr Zainal Arifin dijebloskan ke tahanan Kebonwaru Jalan Jakarta, Kota Bandung oleh jaksa penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Barat.

Penahanan terhadap  Zainal itu terkait dugaan kasus korupsi dana badan layanan umum daerah (BLUD) RSUD Indramayu senilai Rp5 miliar.

Kepala Seksi Penerangan dan Hukum Kejati Jabar Suparman menyatakan, penahanan tersebut dilakukan setelah penyidik melakukan pemeriksaan terhadap tersangka dari pagi hingga Senin (29/9) sore.

Setelah diperiksa, Kepala Kejaksaan Tinggi Jabar Feri Wibisono pun mengeluarkan surat perintah penahanan terhadap tersangka.

“Sudah ditahan oleh tim penyidik Kejati Jabar, tertanggal 29 September 2014,” ujar Suparman.

Penahanan tersebut menurutnya dilakukan 20 hari ke depan untuk kepentingan penyidikan. Bila dipandang perlu untuk dilakukan perpanjangan, imbuh dia, maka penahan tersangka akan kembali diperpanjang.

Suparman menjelaskan, ditahannya tersangka berawal dari penetapan tersangka oleh Kejati Jabar sesuai dengan Surat Perintah Penyidikan Nomor 4470/0.2/fd.1/9/2014 tertanggal 17 September 2014.

Penetapan tersangka tersebut kata Suparman telah melalui pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dan bukti-bukti yang tersedia.

“Yang pasti, tersangka dianggap melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan kewenangannya. Dia mengeluarkan uang RSUD tidak sesuai dengan prosedur yang ada,” tandasnya.

Suparman menerangkan dalam mengeluarkan uang RSUD seharusnya melalui proses pencairan yang ada. Dalam hal ini, perlu ada persetujuan terlebih dahulu dari pimpinan tertinggi. Menurutnya, Zaenal tidak melalui prosedur seperti itu.

Tersangka dijerat Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang No. 31/1999 junto UU No. 20/ 2001 tentang Pemberantasan Porupsi dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara.
(ilo)

Sumber : http://daerah.sindonews.com/read/906352/21/mantan-plt-direktur-rsud-indramayu-ditahan

3 Oktober 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Penanganan Perkara Korupsi di Palembang Meningkat

SINDO NEWS.COM – Sabtu, 13 September 2014

PALEMBANG – Perkara tindak pidana korupsi (tipikor) yang ditangani Pengadilan Tipikor di Pengadilan Negeri Palembang, semakin meningkat.

Dari tahun 2012 hingga saat ini, tercatat sebanyak tujuh perkara korupsi yang menarik perhatian masyarakat. Salah satunya, perkara korupsi yang menjerat mantan Wakil Gubernur Sumsel H Eddy Yusuf.

Humas PN Palembang Posma Nainggolan mengatakan, jumlah perkara yang disidangkan di Pengadilan Tipikor PN Palembang relatif meningkat setiap tahunnya.

“Pada tahun 2011 ada 16 perkara, 2012 ada 34 perkara, 2013 ada 53 perkara dan 2014 hingga 11 September ada 45 perkara,” ujarnya, Jumat (12/9/2014).

Posma mengaku, dari semua itu, ada tujuh kasus yang cukup menyita perhatian masyarakat. Pertama, kasus kredit fiktif BRI dengan kerugian negara mencapai Rp56 miliar, dengan terdakwa Kustiati Isfardari.

“Terdakwa telah divonis pidana penjara enam tahun dan denda Rp200 juta subsider tiga bulan. Selain itu diwajibkan membayar uang pengganti Rp350 juta subsider empat bulan penjara,” jelasnya.

Sidang tersebut berlangsung hingga tahap kasasi, yang menghasilkan putusan yang lebih tinggi yakni tujuh tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider enam bulan. Selain itu, terdakwa tetap diminta membayar uang pengganti subsider satu tahun penjara.

“Itu merupakan kasus pada tahun 2012. Selanjutnya kasus korupsi dana Bantuan Sosial (Bansos) yang menjerat mantan Wagub Sumsel dan Yulius Nawawi Bupati OKU. Keduanya dijerat kasus yang sama, hanya saja dalam berkas yang berbeda dengan vonis yang berbeda pula,” urainya.

Meningkatnya jumlah kasus korupsi yang ditangani pengadilan juga berkat kinerja dari penegak hukum mulai dari kejaksaan dan juga kepolisian.

“Pihak pengadilan sendiri baru bisa menyidangkan bila kasus tersebut sudah dilimpahkan ke pengadilan, sehingga bisa diproses hukum,” pungkasnya.

Sementara itu, Panitera Muda Tipikor pada PN Klas I A Khusus Palembang Cecep Suderajat menambahkan, dalam perkara yang ditangani terdapat perkara kredit fiktif BRI dengan terdakwa Abdul Rasyid. Jumlah kerugian Rp123 miliar.

Dalam kasus itu, kedua terdakwa diputus pidana 12 tahun, denda Rp500 juta, dan subsider enam bulan, serta uang pengganti Rp42 miliar subsider tujuh tahun.

(zik)

Sumber : http://daerah.sindonews.com/read/901057/24/penanganan-perkara-korupsi-di-palembang-meningkat

3 Oktober 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

KPK Tertarik Tangani Dugaan Korupsi di Malang

SINDO NEWS.COM – Kamis, 11 September 2014

MALANG – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku tertarik menangani kasus dugaan korupsi di wilayah Malang Raya. Hal ini disampaikan Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja, Rabu (10/9/2014).

Ketertarikan Adnan ini setelah menerima dokumen dugaan korupsi di wilayah Malang Raya. Dugaan korupsi itu antara lain pembebasan lahan RSUD Kota Malang, pembangunan Jembatan Kedungkandang, dan lain-lain. Dokumen itu juga berisi rincian kronologi, waktu, aktor pelaku, serta jumlah kerugian negara.

Wakil Koordinator Eksternal Malang Corruption Watch (MCW) Hayyik Ali M mengatakan, upaya menggandeng KPK ini merupakan salah satu langkah strategis untuk pemberantasan korupsi di Malang Raya. “Malang Raya merupakan salah satu daerah dengan jumlah kasus korupsi tertinggi,” katanya, Rabu (10/9/2014).

Sementara itu, Adnan, mengaku tertarik seusai mendapat penjelasan singkat dari MCW terkait beberapa kasus dugaan korupsi, terutama dugaan korupsi pada momen pemilihan kepala daerah di Malang.

Adnan juga mengatakan akan menyampaikan hal ini kepada divisi penindakan. “Menarik untuk yang di kabupaten,” kata Adnan.

(zik)

Sumber : http://daerah.sindonews.com/read/900344/23/kpk-tertarik-tangani-dugaan-korupsi-di-malang

3 Oktober 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Kejati Masih Verifikasi Ratusan Proyek PLN DIY

SINDO NEWS.COM – Minggu, 07 September 2014

YOGYAKARTA – Kejaksaan Tinggi (Kejati) DIY masih memverifikasi proyek renovasi dan revitalisasi Gedung PLN se-DIY tahun 2012.

Sejak sebulan terakhir, tim penyidik Kejati menggandeng tim ahli dari Dinas Pekerjaan Umum masih menghitung volume dan prestasi pekerjaan proyek senilai total Rp 22 miliar itu.

“Pemberkasaan terus berjalan, saat ini tim penyidik masih menghitung prestasi pekerjaan bekerjasama dengan ahli dari PU (Dinas Pekerjaan Umum),” kata Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati DIY Azwar, Sabtu (6/9/2014).

Proyek renovasi dan revitalisasi Gedung PLN se-DIY yang menjadi temuan kejaksaan akan adanya tindak pidana korupsi ini memang memiliki ratusan proyek pekerjaan yang tersebar di Rayon Yogya Selatan, Rayon Sedayu, Kalasan, Sleman, Bantul, Wonosari dan Wates serta PLN Cabang Yogyakarta.

“Proyek ini kan paket pekerjaannya banyak, jadi satu per satu diperiksa diverifikasi langsung. Semoga verifikasi ini bisa segera tuntas dan berkas bisa segera dilengkapi. Nanti satu orang dari ahli ini keterangannya akan dimasukkan dalam berkas untuk memperkuat pembuktian,” jelasnya.

Dalam kasus ini, tim penyidik menemukan alat bukti yang mengarah adanya pelanggaran pekerjaan, yaitu volume pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak awal.

Pekerjaan proyek sendiri melibatkan puluhan pihak rekanan yang keseluruhannya telah diperiksa oleh tim penyidik.

Selain melakukan pengecekan lapangan, Kejati DIY juga telah berkoordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan perhitungan kerugian negara (PKN).

Kejati DIY menetapkan mantan Manajer Area PLN Area Yogyakarta, Subuh Isnandi sebagai tersangka tunggal.

Tim penyidik masih mendalami apakah ada keterlibatan pihak lain dalam kasus ini. Karena praktik korupsi tidak mungkin hanya dilakukan seorang diri.

Tersangka SI saat ini diketahui telah pindah tugas di Kantor PLN Semarang. Meskipun demikian, tim penyidik belum juga menahannya dengan alasan masih kooperatif.

“Tersangka masih kooperatif. Jika pemeriksaan saksi-saksi dirasa cukup, tim peyidik akan segera memanggil tersangna untuk diperiksa,” imbuh Kasi Penerangan Hukum Kejati DIY Purwanta Sudarmadji.
(sms)

Sumber : http://daerah.sindonews.com/read/899005/22/kejati-masih-verifikasi-ratusan-proyek-pln-diy

3 Oktober 2014 Posted by | JOGJA RAYA | Tinggalkan komentar

Wakil Bupati Pelalawan Ditahan

SINDO NEWS.COM – Kamis, 28 Agustus 2014

PEKANBARU – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau menahan Wakil Bupati Pelalawan Marwan Ibrahim, terkait kasus korupsi lahan Bakti Praja. Ini setelah Kejati menerima berkas limpahan tahap dua dari Polda Riau.

Selain menahan Wakil Bupati Pelalawan Marwan Ibrahim, pihak Kejati Riau juga menyita rumah dan tanah milik Marwan Ibrahim yang diduga hasil dari korupsi Bakti Praja Pelalawan.

Sebelum ditahan, Wakil Bupati Pelalawan diperiksa beberapa jam di Ruang Pidana Khusus (Pidsus) Kejati Riau, Jalan Jenderal Sudirman, Pekanbaru, Kamis (28/8/2014).

Sekitar empat jam diperiksa, akhirnya Wakil Bupati Pelalawan Marwan Ibrahim yang menggunakan baju batik ungu kombinasi putih keluar dengan dikawal oleh pihak kepolisian bersenjata lengkap dan petugas kejaksaan. Selanjutnya dia digiring ke mobil tahanan dan dibawa ke Rumah Tahanan (Rutan) Pekanbaru.

Kepala Kejasaan Tinggi (Kajati) Riau Adnan menjelaskan, akibat korupsi Bakti Praja, tersangka mendapat keuntungan Rp1,5 miliar. “Dalam kasus ini kita juga menyita tanah dan rumah milik Marwan senilai Rp2 miliar,” kata Adnan.

Kasus lahan Bakti Praja oleh Pemkab Pelalawan dimulai sejak tahun 2002. Namun, hal ini menjadi masalah setelah tahun 2007 Pemkab Pelalawan kembali menganggarkan uang ganti rugi pembebasan tanah seluas 110 hektare dari sebuah perusahaan sawit itu.

Kemudian, tahun 2008, 2009, dan tahun 2011, Pemkab Pelalawan kembali menganggarkan ganti rugi lahan itu. Namun, saat peristiwa tersebut Marwan masih menjabat Sekda (Sekretaris Daerah) Pelalawan.

Dalam kasus ini, Marwan tidak sendirian. Sudah empat orang yakni mantan pejabat Pelalawan diseret ke meja hijau. Dalam kasus berjamaah inilah terkuak bahwa Wakil Bupati Pelalawan terlibat skandal korupsi Bakti Praja, sehingga negara dirugikan Rp38 miliar.

Namun sejak ditetapkan sebagai tersangka Oktober 2013 oleh Polda Riau, Marwan tidak ditahan. Kini, setelah berkasnya dilimpahkan ke Kejati, barulah Marwan ditahan.

(zik)

Sumber : http://daerah.sindonews.com/read/895913/24/wakil-bupati-pelalawan-ditahan

3 Oktober 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Diperiksa Kejati, Rektor UGM Ditanya Status Aset di Plumbon

SINDO NEWS.COM – Sabtu, 30 Agustus 2014

YOGYAKARTA – Penyidikan kasus dugaan korupsi penjualan tanah Universitas Gadjah Mada (UGM) terus berlangsung. Bahkan, Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM) Pratikno pun diperiksa Kejaksaan Tinggi DIY terkait kasus penjualan tanah UGM di Dusun Plumbon, Banguntapan, Bantul, itu.

Dia diklarifikasi soal pernyataan pihak UGM yang ngotot bahwa tanah di Plumbon adalah milik Yayasan Fapertagama dan bukan aset milik UGM.

“Tim penyidik terakhir memeriksa Rektor UGM. Dia dimintai keterangan soal status aset UGM di Plumbon,” kata Azwar, Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati DIY, Sabtu (30/8/2014).

Tim penyidik melakukan klarifikasi terhadap Pratikno dan menanyakan apakah ada dokumen pendukung yang membuat UGM berkeyakinan tanah seluas 4.000 meter persegi di Plumbon yang menjadi objek perkara ini adalah aset milik Fapertagama.

Temuan dan alat bukti yang diperoleh tim penyidik dengan jelas menyatakan bahwa tanah di Plumbon itu adalah aset resmi UGM karena dibeli oleh Panitia Pembangunan Gedung UGM pada tahun 1963 dengan dana yang bersumber dari APBN.

“Kan mereka (UGM) pernah menerbitkan surat keterangan yang isinya tanah di Plumbon adalah tanah yayasan. Tim penyidik klarifikasi soal itu, apakah surat keterangan itu dikuatkan dengan dokumen atau bukti otentik lainnya?”

Pratikno tercatat diperiksa oleh tim penyidik pada Selasa (26/8/2014). Sebelumnya, empat tersangka yakni Susamto, Triyanto, Ken Suratiyah, dan Toekidjo secara maraton juga telah diperiksa pekan kemarin.

Saat penjualan tanah Plumbon kurun waktu 2003-2007, Susamto menjabat ketua yayasan. Dia saat ini tercatat sebagai Ketua Majelis Guru Besar UGM. Sedangkan Triyanto yang saat ini menjabat Wakil Dekan III Bidang Keuangan, Aset dan SDM Fakultas Pertanian UGM; serta dua orang dosen Fakultas Pertanian, Ken Suratiyah dan Toekidjo, saat penjualan tanah bergulir bertindak selaku anggota yayasan.

Selain memeriksa beberapa saksi dan tersangka, tim penyidik juga telah menyita sejumlah barang butki di antaranya uang tunai sekitar Rp2 miliar, dua bidang tanah total seluas 9.000 meter persegi di Wukirsari, Cangkringan, Sleman yang diindikasikan pengalihan uang hasil penjualan tanah di Plumbon serta dokumen-dokumen terkait lainnya.

Sekadar informasi, pihak Yayasan Fapertagama mengklaim tanah 4.000 meter persegi yang mereka jual ke pengembang perumahan adalah aset yayasan. Tanah itu dibeli oleh Profesor Soedarsono pada tahun 1963 yang memakai uang dari anggota yayasan yang merupakan dosen-dosen Fakultas Pertanian. Pihak yayasan juga mengklaim keyakinan mereka itu diperkuat surat keterangan dari Rektor UGM saat masih dijabat oleh Ichlasul Amal yang menyatakan bahwa tanah itu bukan aset milik UGM.

Pihak UGM pun sampai saat ini tidak mengakui tanah di Plumbon adalah aset resmi UGM. Mereka mengamini klaim yayasan tersebut. “Status tanah milik yayasan karena tidak masuk dalam SIMAK (aset) UGM,” ungkap Kepala Humas UGM Wiwit Wijayanti.

(zik)

Sumber : http://daerah.sindonews.com/read/896643/22/diperiksa-kejati-rektor-ugm-ditanya-status-aset-di-plumbon

3 Oktober 2014 Posted by | JOGJA RAYA | Tinggalkan komentar

%d blogger menyukai ini: