KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Korupsi Asuransi Fiktif Wonosobo, Mantan Legistlator Diperiksa

SUARA MERDEKA.com – Rabu, 12 Februari 2014

SEMARANG, suaramerdeka.com – Lima mantan anggota DPRD Wonosobo periode 1999-2004, diperiksa sebagai saksi perkara korupsi asuransi fiktif anggota DPRD Wonosobo tahun 2004. Saksi Sutirto, Sudirman, Mochamad Fathurrochman, Imam Supangkat, dan Dedeh Handayani banyak mengaku lupa di hadapan majelis hakim Pengadilan Tipikor Semarang.

“Kami lupa, karena kejadiannya sudah lama,” kata Mochamad Fathurrochman, mantan Ketua Komisi C DPRD Wonosobo menjawab pertanyaan majelis hakim yang diketuai Suyadi dalam sidang Selasa (11/2).

Hakim membacakan berita acara pemeriksaan saksi saat penyidikan. Dikatakan Fathurrocman dalam berita acara, asuransi kesehatan, tali asih purna bakti tahun 2004 itu diawali inisiatif legislatif dan eksekturif. Lalu diajukan ke paripurna, ditanggapi fraksi dan masuk pebahasan komisi dan panitia anggaran.

“Tapi pos asuransi tidak disebut secara spesifik, penyebutannya apa saya lupa. Karena sudah terlalu lama,” lanjut Fathurrochman yang masuk dalam panitia anggaran.

Saksi Imam Supangkat tak banyak ingat. Ia mendengar ada pembahasan asuransi di Komisi C. “Tapi apa ada pembahasan di panitia anggaran saya tidak ingat. Saya sudah lupa,” kata Imam.

Begitupun tiga saksi lain, mereka tak banyak memberi keterangan dengan alasan lupa. Kelima mantan legislator itu bersaksi untuk terdakwa Idham Cholied, mantan Ketua DPRD Wonosobo 1999-2004.

Menanggapi keterangan pasa saksi, Idham heran. “Bagaimana bisa lupa. Sebelum dibahas dan diputuskan anggarannya, mereka sudah melakukan kunjungan,” kata Idham dari kursi terdakwa.

Majelis hakim mengorek ihwal inisiatif bersama antara legislatif dan eksekutif terkait asuransi. “Kok bisa, pihak eksekutif memikirkan legislatif yang demikian banyak. Apa mungkin sebelum pembahasan, ada pertemuan antara pimpinan dewan dengan pimpinan eksekutif dulu. Pertemuan untuk mendorong eksekutif mengusulkan asuransi?” tanya Hakim Anggota Kalimatul Jumro. Fathurrachman membenarkan adanya pertemuan itu.

Korupsi ini diduga dilakukan melalui penetapan anggaran asuransi secara terselubung dalam APBD 2002, 2003 dan 2004.

Idham Cholied bersama pimpinan dewan lain diduga menyetujui penganggaran dana purna bhakti, asuransi kesehatan dan tali asih bagi 45 anggota dewan. Masing -masing menerima Rp 80 jutaan. Idham Cholied diduga menunjuk dan membuat perjanjian kerjasama dengan Asuransi Jiwa Bumi Putera 1912 dan PT Alianz Life Indonesia.

Hal itu dilakukan bersama Supomo (mantan wakil Ketua DPRD Wonosobo), Budi Santoso dan Mustofa Afifi. Ketiganya telah meninggal dunia. Akibat perbuatan itu, kas daerah Wonosobo merugi Rp 4 miliar.

( Eka Handriana / CN39 / SMNetwork )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2014/02/12/190687/Korupsi-Asuransi-Fiktif-Wonosobo-Mantan-Legistlator-Diperiksa

17 Februari 2014 Posted by | WONOSOBO | Tinggalkan komentar

Dana Bansos Digunakan Kampanye

SUARA MERDEKA – Senin, 17 Februari 2014

WONOSOBO – Penggunaan dana bantuan sosial (bansos) di 10 kementerian harus ditindak tegas pengawas pemilu. Dana bansos didistribusikan hingga tingkat desa, termasuk di sejumlah kecamatan di Wonosobo.

Sekretaris Politbiro DPP Partai Gerindra Yudi Syamhudi Suyuti dalam kunjungan ke Wadaslintang, Sabtu malam (15/2) mengatakan, dana bansos tahun ini kebanyakan untuk kampanye calon legislatif. Pihaknya mengecam keras tindakan itu, karena sangat tidak etis dan mencederai hati rakyat. “Penggunaan dana bansos untuk kampanye merupakan tindakan yang harus dikecam,” katanya.

Dalam penyalurannya, menurut dia, modus yang digunakan, yakni belanja bansos yang berhubungan langsung dengan masyarakat, seperti pemberdayaan sosial dan dana penanggulangan kemiskinan. Dia menemukan dan mengamati di beberapa desa di Wonosobo sejumlah dana bansos yang dititipkan di lembaga, sudah salah sasaran.

Di samping itu, modus lain, yaitu saat pemberian bansos sering muncul atribut partai. Model penyelewengan lain, dana bansos diberikan kepada basis pendukung partai atau konstituen.

Sarana

Dalam pengamatan di lapangan, lanjut dia, caleg incumbent turun ke daerah pemilihan (dapil) menggunakan dana yang berasal dari APBN/APBD tersebut untuk sarana kampanye. “Ini kan lucu, uang yang seharusnya diberikan rakyat secara sukarela disalahgunakan dan rakyat dibodohi seakanakan itu uang pribadi,” ujarnya.

Dijelaskan, dalam Keppres nomor 37 tahun 2012 tentang rincian APBN 2013 total belanja bantuan sosial yang dianggarkan belanja kementerian atau lembaga sebesar Rp 69,5 triliun. Sedangkan bansos pada tahun 2014 meningkat menjadi Rp 75 triliun.

Menurut Yudi, anggaran Negara tahun 2014 akan diarahkan untuk menarik simpati pemilih. Selain itu anggaran tersebut untuk melayani elit-elit tertentu dan berakibat pada tidak efektifnya alokasi anggaran. ”Jika keadaan ini dibiarkan, krisis ekonomi tahun depan ada dalam tubuh APBN bisa saja terjadi,” katanya. (H67-32,48)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2014/02/17/252692/Dana-Bansos-Digunakan-Kampanye

17 Februari 2014 Posted by | WONOSOBO | Tinggalkan komentar

Banyak Duit Mengucur ke Desa, Berkah atau Laknat?

TEMPO.CO – SABTU, 08 FEBRUARI 2014

Banyak Duit Mengucur ke Desa, Berkah atau Laknat?

Bupati Wonosobo Kholiq Arif (kiri) di Wonosobo, Jawa Tengah. TEMPO/Budi Purwanto

TEMPO.COMagelang – Bupati Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, Kholiq Arif mengingatkan perangkat desa tidak terbuai dengan kucuran duit dalam jumlah besar setelah pengesahan Undang-Undang Desa pada Desember 2013.Salah satu poin penting undang-undang itu adalah mewajibkan pemerintah pusat mengalokasikan dana untuk desa sebesar 10 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dari dana transfer daerah.

Kholiq khawatir perangkat desa tidak siap memanfaatkan duit alokasi dana desa berjumlah ratusan juta. Perangkat desa selama ini kerap bingung dengan program pemerintah pusat. Ia mencontohkan desa mendapat kucuran dana hibah “hanya” Rp 100 juta membuat sejumlah perangkat desa masuk penjara.

Ia juga memberi contoh di Wonosobo saat ini ada tiga perangkat desa yang menjadi buron kejaksaan karena dugaan korupsi. “Pengesahan Undang-Undang Desa bisa menjadi berkah. Tapi, bisa juga menjadi laknat,” kata Kholiq pada acara Forum Desa Nusantara di Desa Sambak, Kecamatan Kajoran, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Sabtu, 8 Februari 2014.

Acara itu melibatkan sejumlah kepala desa dari berbagai wilayah di Indonesia. Ada dari Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Budiman Sudjatmiko, Ketua Panitia Khusus Undang-Undang Desa Akhmad Muqowwam, Wakil Gubernur Jawa Tengah Heru Sudjatmoko, Peneliti Institute for Research and Empowerment Yogyakarta Arie Sudjito, dan Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kementerian Dalam Negeri Tarmizi A Karim.

Bupati yang pernah menjadi tokoh pilihan Tempo ini berharap lahirnya Undang-Undang Desa menjadi berkah buat desa. Ia telah menyiapkan sejumlah kebijakan untuk menyambut pelaksanaan Undang-Undang Desa. Kholiq mengatakan Wonosobo menyiapkan perencanaan untuk menata ulang birokrasi.

Dia akan lebih banyak menaruh pegawai pada tingkat desa dan kecamatan. Sebab, selama ini birokrasi cenderung gemuk di tingkat kabupaten. Ia juga menyiapkan perangkat desa untuk mengelola keuangan secara transparan dan akuntabel. “Ini supaya perangkat desa tidak semena-mena terhadap kucuran uang,” kata dia.

SHINTA MAHARANI

Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2014/02/08/078552352/Banyak-Duit-Mengucur-ke-Desa-Berkah-atau-Laknat

8 Februari 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL, WONOSOBO | Tinggalkan komentar

Mantan Ketua DPRD Wonosobo Disidang

SUARA MERDEKA – Sabtu, 01 Februari 2014

  • Kasus Asuransi Fiktif

SEMARANG – Mantan Ke­tua DPRD Wonosobo, Idham Cholied dihadapkan ke meja hijau Pengadilan Tipikor Sema­rang. Dia diduga terlibat korupsi dana asuransi kesehatan, tali asih purna bakti DPRD Wonosobo 2004.

Dia diduga menganggarkan, menyetujui, dan merealisasikan bantuan biaya tali asih dana purna bakti bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Wonosobo. Hal itu diduga dilakukannya saat menjabat Ketua DPRD Wono­sobo periode 1999-2004.

“Terdakwa mengajukan usulan belanja sebesar Rp 2,25 miliar untuk dimasukkan ke Raperda APBD 2004,” kata jaksa Anto Widi membacakan dakwaan da­lam sidang di Pengadilan Tipi­kor Semarang, Kamsi (30/1).

Perbuatan Idham bertentangan dengan Peraturan Daerah Kabu­paten Wonosobo Nomor 12 T­a­hun 2001 tentang Pokok-Pokok Pe­­ng­­elolaan Keuang­­­an Daerah. Idham juga di­duga me­nunjuk­­ dan membuat per­janji­an ker­­­ja sama dengan ­pihak ketiga, yakni Asuransi Jiwa ber­sama Bumi Putera 1912 dan PT Allianz Life Indonesia.

Meninggal

Menurut jaksa, penunjukkan PT Allianz itu menyalahi Kepu­tusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelak­sa­naan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Pembayaran premi asuransi kepada PT Allianz Life Indonesia dilakukan Idham ber­sama mantan Wakil Ketua DPRD Wonosobo Supomo, Budi San­toso, dan Mustofa Afifi. Ketiga orang itu diketahui sudah me­ninggal dunia.

Premi dibayarkan untuk dibayarkan untuk asuransi kesehatan, dana tali asih, dan purna bakti. Di akhir masa jabatan, 45 anggota DPRD menerima pencairan klaim asuransi, masing-masing sekitar Rp 80 juta. Padahal, klaim asuransi yang preminya dibayar dengan APBD itu seharusnya kembali ke kas daerah.

Idham terancam pidana maksimal 20 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar. Atas dakwaan tersebut, Idham di­dam­pingi penasihat hu­kumnya tidak mengajukan keberatan. Hakim lantas me­merintahkan si­dang dilanjutkan de­ngan pe­me­riksa­an saksi dan bukti pa­da­ pekan depan. (H89-71)

Sumber :   http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2014/02/01/251125/Mantan-Ketua-DPRD-Wonosobo-Disidang-

4 Februari 2014 Posted by | WONOSOBO | Tinggalkan komentar

Balai Desa Jlamprang Mangkrak

SUARA MERDEKA – Rabu, 18 Desember 2013

WONOSOBO – Balai Desa Jlamprang, Ke­camatan Leksono yang mulai dibangun awal 2010, kini mangkrak dan tak terurus selama tiga tahun, karena kehabisan da­na.

Proyek yang baru dikerjakan sekitar 40% itu , banyak ditumbuhi rumput liar di bagian dalam dan sekitarnya. Sejumlah pe­muda di desa tersebut mendesak adanya pemba­ngunan gedung perkantoran dan fasi­litas olahraga.

Pengurus Karangtaruna Desa Jlamprang, Suwito mengatakan gedung yang mangkrak jika dibiarkan lambat laun akan rusak. “Kami ingin gedung balai desa dimanfaatkan untuk perkantoran dan olahraga. Sudah bertahun-tahun ini mangkrak tak terurus,” katanya.

Dia mengatakan mangkraknya gedung tersebut jelas tidak ada perencanaan pembangunan dengan jelas dan terukur.

Menu­rutnya jika alasan tidak adanya dana pemba­ngunan hal itu jelas alasan semata karena jika sudah berani mulai membangun tentunya mulai ada prioritas pendanaan. Se­dangkan selama ini warga lebih sering menggunakan balai desa milik tetangga untuk kegiatan mereka.

“Kami memang tidak mempunyai banda desa yang bisa dipakai untuk melanjutkan pembangunan. Oleh karenanya, kami berharap keseriusan kades dan bupati untuk membantu penyelesaian pembangunannya,” ungkapnya.

Kepala desa Jlamprang Sulaiman ditemui Se­lasa (17/12) membenarkan gedung balai de­sa masih mangkrak. Pihaknya tidak bisa berbuat apa-apa karena belum genap satu tahun menjabat sebagai kepala desa. “Kami akui mangkrak bertahun-tahun namun kami akan berupaya membangun secara layak,” katanya.

Dia mengatakan gedung tersebut mang­krak dan proses pemerintahan dilakukan di ruang seadanya sekitar penduduk. Menu­rutnya selama ini dana ADD tidak mencukupi untuk pembangunan sehingga gedung tidak bisa dibangun.

Dia mengatakan sudah beberapa kali meng­ajukan anggaran pembangunan ke pemerintah daerah namun tidak pernah terealisasi. Me­nurutnya pembangunan gedung balai desa paling tidak membutuhkan anggaran besar.

Belum Cukup

Menurutnya pembangunan balai desa yang memiliki luas 11 x 21 m2 itu terhenti, lantaran dana telah habis. Sementara total biaya pembangunan yang diperlukan Rp 800-900 juta.

“Dari total biaya itu, kami belum menggunakan dana ADD karena untuk pembangunan jalan dan irigasi saja belum cukup. Kami akan mengumpulkan perangkat dan pemuda untuk membahas masalah ini,” katanya.

Dia menjelaskan, pembangunan tersebut mulai terhenti November 2010 lalu dan hanya terealisasi sekitar 40%-nya. Sementara warga desa sudah mendesak supaya balai desa itu se­gera diselesaikan agar mereka bisa me­man­faatkan bangunan tersebut untuk pertemuan desa ataupun kegiatan olahraga.

Dia menambahkan, untuk melanjutkan pembangunan pihaknya pernah disarankan bupati untuk membuat proposal yang ditujukan ke Pemkab. Sebab, jika tidak segera dilanjutkan, dikhawatirkan bangunan berseng bocor, belum berlantai, dan belum diplester pada bagian dindingnya, akan rusak lebih parah karena mangkrak. (H67-86,47)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2013/12/18/246633/Balai-Desa-Jlamprang-Mangkrak

20 Desember 2013 Posted by | WONOSOBO | Tinggalkan komentar

Kontruksi Bangunan Tak Standar

SUARA MERDEKA – Jum’at, 13 Desember 2013

  • 48 Jiwa Masih Mengungsi

WONOSOBO – Rekanan proyek pembangunan talut rumah dinas wakil bupati Wonosobo diminat membangun ulang talut yang ambrol, kemarin. Pembangunan juga harus didesain ulang sesuai dengan kontruksi bangunan bukan asal menyelesaikan proyek. Untuk melakukan pengecekan terhadap kontruksi bangunan talut, rombongan Komisi C DPRD Wonosobo, Kamis (12/12) melakukan inspeksi ke lokasi longsor. Mereka mengecek langsung komposisi bangunan yang ada setiap sudut.

Anggota Komisi C DPRD Wonosobo Aan Santoso menyatakan, kontruksi bangunan talut tidak standar dan banyak ditemukan masalah. Salah satunya, menurut Aan adalah tanpa ada penguat besi pada badan fondasi dan campuran semen pada bangunan yang tidak sesuai dengan aturan.’’Ini bangunan sudah tidak standar. Tidak ada cor besinya dan campuran semen pada proyek asal-asalan,’’ katanya.

Dia mengatakan, rekanan yang membangun proyek tersebut harus mengganti dan membangun ulang dengan spek yang memenuhi standar. Menurutnya, Komisi C DPRD akan melakukan pemantauan ulang saat proses pembangunan berlang­sung.’’Ini kapan bangunan dimulai dan kapan selesai kami tidak tahu. Tiba-tiba sudah ada berita longsor,’’ paparnya.

Evakuasi

Setelah mengecek lokasi para anggota Komisi C juga berbincang-bincang dengan sejumlah penduduk. Anggota Komisi C DPRD lainnya, HM Asnawi mengatakan, proses evakuasi harus segera dilakukan dalam waktu secepatnya karena ada banyak pemukiman yang rawan terkena longsor susulan. Menurut dia, ambrolnya talut rumah dinas Wabub tersebut disebabkan karena kualitas bangunan yang buruk.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Wono­sobo, Supriyanto mengatakan, proyek rekanan proyek talut bakal disuruh membangun ulang. Menurutnya, bangunan senilai Rp 140 juta  yang digarap CV Asta Bima Mlandi itu belum diperiksa dan belum ada serah terima kepada Pemkab sehingga tidak ada kerugian negara pada proyek tersebut.

Ditambahkan, dalam perencanaan memang tidak menggunakan cor besi karena posisi talut hanya melanjutkan bangunan di bawahnya. Namun dengan adanya insiden tersebut proyek akan didesain ulang.’’Itu akan didesain ulang, awalnya memang tidak ada slop besi karena itu melanjutkan bangunan talut di bawahnya yang sudah ada. Rekanan proyek akan membangun ulang,’’  terangnya. (H67-45,88)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2013/12/13/246108/Kontruksi-Bangunan-Tak-Standar

13 Desember 2013 Posted by | WONOSOBO | Tinggalkan komentar

Maya : Kami Sudah Pisah Ranjang

SUARA MERDEKA – Kamis, 31 Oktober 2013

image

WONOSOBO – Wakil Bupati Wonosobo Maya Rosida buka suara terkait penangkapan Kepala Sub­di­rek­torat Kepala Subdirektorat Ekspor Impor Ditjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Heru Su­lastyo­no. Ia mengakui, Heru adalah sua­mi­nya. ”Pak Heru masih berstatus suami sa­ya, meski secara agama sudah pisah se­jak 2002 lalu,” kata dia kepada war­ta­wan di rumah dinas Wabup, semalam.

Sejak pisah ranjang dengan Heru, Maya mengaku sudah tidak ber­ko­mu­ni­kasi secara intensif lagi. Terakhir ia ber­ko­­mu­nikasi de­ngan Heru saat Idul Adha 15 Ok­tober lalu. He­ru dan Maya  ber­­asal dari Wono­so­bo. Ke­dua­nya juga sa­ma-sama satu ang­katan di SMA 1.

Sebagai istri, tentunya dia kaget atas penangkapan itu. Ia pun belum ada rencana untuk menjenguk suaminya. Sejak ber­karier di Jakarta, otomatis Maya tidak mengetahui sepak terjang Heru. Menurutnya, kasus tersebut merupakan musibah dan pihaknya menyerahkan seluruhnya kepada proses hukum. Dia juga baru mengetahui berita penangkapan tersebut saat perjalanan pulang dari acara pertemuan lansia di Batam.

Dia dan keluarganya hanya bisa berdoa sambil mengikuti perkembangan proses hukum yang sedang berjalan. ”Saya kira tidak ada masalah dengan ma­salah ini, saya bekerja dan pemerintahan tidak terganggu,” kata­nya didampingi putranya, Bima.

Salah seorang teman Maya Rosida yang enggan disebutkan namanya mengatakan pertengahan 2012 hubungan Maya akan mengajukan gugat cerai. Na­mun, dengan berbagai ken­dala hingga saat ini rencana tersebut urung dilakukan. ”Sudah sekitar dua tahun ini keduanya tidak harmonis,” katanya.

Heru Sulastyono merupakan orang asli Wonosobo yang tinggal di Dusun Bugangan RT 3 RW 10, Kelurahan Kalianget Wo­nosobo. Kini rumah di dusun ter­sebut sepi,  Rumah warna co­kelat berarsitekur modern tersebut sehari-hari hanya ditempati salah seorang tukang kebun bernama Muhadi, yang merupakan tetangga setempat.

Tukang Kebun

Di depan rumah yang berada di jalur utama Dieng tersebut terdapat pancuran dan taman lengkap dengan garasi mobil. Sedangkan pada bagian bela­kang juga terdapat taman de­ngan jalur masuk lewat  samping rumah selebar 1 meter.

Saat dikunjungi, rumah ter­sebut dalam keadaan sepi tanpa penghuni dengan pintu terkunci rapat. Menurut mantan ketua RW 10 Ahmad Zaini, Rabu (30/10), rumah tersebut sudah lebih dari lima tahun ini tidak di­tempati. Heru dan istrinya, wakil bupati Wonosobo Maya Rosida menyerahkan tanggung jawab rumah ke tukang kebun. ”Pak Heru tidak pernah di rumah. Kalau ada pertemuan RT mau­pun RW tidak ada yang mewakili,” katanya.

Dijelaskan, rumah baru ini ha­nya ramai saat musim Lebaran dan liburan akhir tahun. Se­jumlah keluarga besar Heru ber­kumpul baik yang dari Jakarta maupun dari Semarang.

Sedangkan tetangga Heru, Sukinah (45) mengatakan, ayah Heru, Kuncono (70) telah me­ninggal dunia, dan ibu kandung­nya Ny Kun dipindahkan ke Ja­karta menyusul anaknya, karena harus menjalani cuci darah secara rutin seminggu sekali.

Dia juga menceritakan bah­wa adik kandung Heru, Endang (35) dan Didik (30) yang sebe­lumnya bertempat tinggal di Bu­gangan sekitar dua tahun ini pindah ke Semarang. Sedangkan ru­mah tersebut terkadang ditem­pati oleh kakak kandung Heru ber­nama Bejo Pranoto. Heru sen­diri terakhir ke Wono­sobo pada Idul Adha 15 Oktober lalu. Me­reka salat id di Masjid Kaum­an yang berjarak sekitar 1 kilometer dari rumahnya di Bugang­an.(H67-90)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2013/10/31/241781/Maya-Kami-Sudah-Pisah-Ranjang-

31 Oktober 2013 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL, WONOSOBO | Tinggalkan komentar

Mantan Kades Reco Kretek Jadi DPO

SUARA MERDEKA.com – 05 Juli 2011

Tersangka Korupsi ADD

Wonosobo, CyberNews. Mantan kepala desa (Kades) Reco Kecamatan Kertek, Kribowo (35) secara resmi dijadikan daftar pencarian orang (DPO) oleh Kejaksaan Negeri Wonosobo. Tersangka sudah dipanggil kejaksaan selama tiga kali namun tidak pernah memenuhi panggilan tersebut.

Kribowo merupakan tersangka utama kasus penyelewengan alokasi dana desa (ADD) tahun 2009 sebesar Rp 39 juta. Uang hasil korupsi tersebut digunakan oleh tersangka untuk kepentingan pribadi selama menjadi kepala desa. Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Wonosobo, Tony Spontana,mengemukakan tersangka kasus ADD Reco, Kribowo tidak pernah memenuhi panggilan penyidik.

Menurutnya saat ini keberadaannya tidak diketahui sehingga ditetapkan menjadi DPO. “Statusnya tersangka utama, yang bersangkutan kami tetapkan sebagai DPO,” terangnya.

Uang dari hasil korupsi tersebut digunakan murni untuk kepentingan pribadi bukan untuk kepentingan masyarakat seperti yang seharusnya dilakukan.Menurutnya kasus yang terjadi pada tahun 2009 ini dilakukan perorangan dan masih terus dikembangkan. “Tersangkanya dia sendiri,” ujarnya.

Pada tahun 2011 ini bantuan ADD yang digelontorkan pemerintah ke masing-masing desa menjadi salah satu sasaran kejaksaan karena dinilai berpotensi terjadi penyimpangan pada tingkat realisasi di lapangan. “Kami akan pantau kasus ADD di seluruh wilayah di Kabupaten Wonosobo,” imbuhnya.

Dengan penetapan DPO tersebut pihak kejari meminta bantuan aparat kepolisian untuk melakukan penangkapan.Kejaksaan juga mengimbau kepada masyarakat luas yang mengetahui keberadaan tersangka supaya melapor.

( Edy Purnomo / CN27 / JBSM )

Sumber : http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2011/07/05/90064

26 Oktober 2013 Posted by | WONOSOBO | Tinggalkan komentar

Kades Dituntut Kembalikan Uang Warga

SUARA MERDEKA – Jum’at, 11 Oktober 2013

  • Pungli BLSM di Wonosobo

WONOSOBO – Pemerintah desa atau Kepala Desa (Kades) Gemblengan, Kecamatan Garung, Wonosobo harus mengembalikan uang warga penerima BLSM utuh sesuai haknya.

‘’Dalam bantuan BLSM tidak boleh ada potongan dalam bentuk apa pun, karena itu jelas menyalahi aturan. Jadi kades harus mengembalikan uang hasil potongan BLSM secara utuh,’’ kata Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Wonosobo Agus Purnomo, kemarin Dia menyatakan, hanya dengan melalui musyarawah perangkat desa tidak dibenarkan mengkoordinasi kemudian memotong dana BLSM dan dibagi-bagikan untuk warga lain. Pasalnya, dana BLSM tersebut harus sampai ke penerima secara utuh.

‘’Pengambilan dana BLSM diwakilkan saja tidak boleh, apalagi sampai dipotong,’’ ujarnya. Sejauh ini, menurut dia, pihaknya sudah berkoordinasi dengan pihak Kecamatan Garung untuk menyelesaikan permasalahan adanya dugaan pemotongan dana BLSM tersebut. Camat Garung Santoso mengatakan, akan mengecek ke lapangan dan meminta keterangan sejumlah warga maupun perangkat.

Kepala PT Pos Wonosobo Seno Adji Nugroho mengatakan, pihaknya memastikan proses penyeluran BLSM di Desa Gemblengan sudah sesuai prosedur. Warga penerima BLSM menerima uang dari petugas PT Pos sebesar Rp 300.000 per rumah tangga sasaran (RTS).

SOP

Terkait adanya dugaan pemotongan atau kebijakan desa apapun namanya, bukan lagi menjadi tanggung jawabnya. Prinsipnya PT Pos hanya berpijak pada standar operasional prosedur (SOP) dalam penyaluran BLSM. Dia memastikan, proses pencairan BLSM di Desa Gemblengan, petugas PT Pos melakukan jemput bola sehingga pencairan dilakukan di balai desa.

Seluruh biaya operasional ditanggung PT Pos termasuk anggaran untuk petugas keamanan. Adapun sejumlah warga desa Gemblengan mengatakan dari total dana yang disunat sebesar Rp 70.000 tersebut, Rp 20.000 di antaranya untuk operasional dan transport pengambilan uang dari kantor pos. Seperti yang diakui warga Totok (45), sebesar Rp 20.000 menurut perangkat desa untuk ganti bensin dan snak. Padahal kantor pos sendiri yang datang ke desa dan langsung memberikan uangnya ke penerima.

Uang yang dipotong tersebut, imbuhnya, juga tidak jelas peruntukannya karena tidak dilaporkan kepada warga. “Ada warga yang bertanya namun dijawab untuk kas desa dan untuk pembelian seng,” ujarnya. Sedangkan dari keterangan Kades Gemblengan Topo berbeda, permasalahan terkait BLSM terjadi di desanya bukan merupakan pemotongan atau pungutan, tetapi merupakan hibah atau bantuan kerelaan dari warga sendiri tanpa ada paksaan.

Sebelum BLSM dibagi telah disetujui adanya uang sumbangan sukarela atau hibah sebesar Rp 70.000 per RTS, yang dialokasikan Rp 50.000 diberikan kepada warga miskin yang tidak masuk daftar penerima BLSM dan sisanya untuk operasional di lapangan.Jika dihitung dana hasil potongan Rp 70.000 untuk 421 RTS adalah sebesar Rp 29.470.000. Dana tersebut dibagikan termasuk kepada warga mampu.(H67-45,88)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2013/10/11/239689/Kades-Dituntut-Kembalikan-Uang-Warga

11 Oktober 2013 Posted by | WONOSOBO | Tinggalkan komentar

Dana BLSM Disunat Kades

SUARA MERDEKA – Kamis, 10 Oktober 2013

  • Antisipasi Kecemburuan Sosial

WONOSOBO – Bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) ratusan warga Desa Gemblengan, Kecamatan Garung diduga disunat oknum kepala desa. Pemotongan dana BLSM ini dilakukan setiap kali pencairan.

Adapun besaran nominal dana yang dipotong masingmasing warga penerima dana bantuan kompensasi kenaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) itu bervariasi, yakni antara Rp 50.000- Rp 70.000.

Alasan oknum perangkat desa dalam memotong dana BLSM warga adalah uang yang terkumpul akan dibagikan kepada warga miskin yang tidak menerima bantuan dari pemerintah pusat tersebut. Namun warga menduga, sebagian dana yang terkumpul tidak diserahkan kepada warga miskin yang tidak menerima BLSM melainkan masuk ke kantong oknum perangkat desa itu, termasuk untuk operasional pencarian.

Informasi yang dihimpun di sejumlah dusun, Rabu (9/10) menyebutkan, jumlah penerima BLSM di Desa Gemblengsari mencapai 421 rumah tangga sasaran (RTS) yang tersebar di lima dusun.

Pencairannya dilakukan di kantor desa setempat. Penyunatan dana dilakukan setelah seluruh warga mencairkan bantuan tersebut. Teknisnya, warga dikumpulkan oleh oknum perangkat desa dan mereka diminta menyerahkan sebagian dana bantuan itu dan besaran nominal pemotongan tidak sama.

Ada lima warga yang ditemui mengaku pemotongan tersebut dengan paksaan dan diancam, serta dilarang melapor kepada siapapun. Nur Khotib (60) warga RT 4 RW 4, Dusun Kasiman, Desa Gembelangan mengaku, setiap pencairan BLSM dipotong sebesar Rp 70.000. Uang tersebut dipotong oleh panitia yang terdiri atas oknum perangkat desa.

“Inginnya ya menerima utuh. Tapi karena semua penerima BLSM dipotong, akhirnya dengan terpaksa saya menuruti,” katanya. Salah seorang warga Dusun Bedilon, HS (45) mengaku para perangkat desa berinisial TB (40) mengancam tidak memberi BLSM jika ada yang melapor ke media.

Menurutnya hal itu sudah menjadi kesepakatan perangkat sehingga mau tidak mau harus mengikuti aturan.”Banyak warga mampu yang juga dapat uang dari BLSM warga miskin,” katanya. Kepala Gemblengan Topo membantah kalau ada penyunatan BLSM namun istilahnya hibah.

Menurutnya, dana penerima dikurangi didasarkan pada kesepakatan warga dan untuk mengantisipasi kecemburuan sosial lantaran ada warga miskin yang tidak menerima bantuan tersebut. Dijelaskan, setiap penerima BLSM dipotong Rp 70.000 kemudian dihibahkan kepada warga non kuota BLSM sebesar Rp 80.000/orang. “Warga sudah sepakat memotong sendiri dana BLSM yang diterima untuk diberikan kepada warga miskin yang tidak mendapatkannya.

Kami para perangkat tidak melakukan pemotongan secara langsung,”ujarnya. Menurutnya, pemotongan dana BLSM sebenarnya sudah dimusyawarahkan warga dan diketahui oleh BPD. (H67-45,47)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2013/10/10/239569/Dana-BLSM-Disunat-Kades

11 Oktober 2013 Posted by | WONOSOBO | Tinggalkan komentar

%d blogger menyukai ini: