KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Pemilih Lebih Banyak dari Jumlah Penduduk

SUARA MERDEKA – Senin, 03 Februari 2014

WONOGIRI – Menjadi sesuatu yang lucu, ketika jumlah pemilih pada Pemilu Legislatif (Pileg) 2014 lebih besar dari total penduduk Kabupaten Wonogiri. Demikian penilaian Sekretaris DPC PDIP Wonogiri Setyo Sukarno saat menemukan kenyataan, jumlah pemilih ternyata lebih banyak dari jumlah penduduk. Logikanya, tandas Setyo, tidak semua penduduk dapat menjadi pemilih. Sebab, untuk menjadi pemilih, syaratnya harus sudah dewasa atau sudah menikah. Karena itu, jumlah pemilih seharusnya lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah penduduk.

Tapi yang terjadi di Kabupaten Wonogiri, ternyata malah sebaliknya. Jumlah penduduk lebih kecil dibandingkan jumlah pemilih. Data penduduk Wonogiri yang diakui Kemendagri dan kemudian diserahkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) pusat untuk acuan Pileg 2014 jumlahnya 822.807 jiwa. Tapi di sisi lain, KPU Wonogiri sekarang menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pileg 2014 sebanyak 904.133 orang. ‘’Ini menjadi sesuatu yang lucu dan tidak masuk akal serta kontroversial,’’ tegas Setyo.

Terkait ini, dia mendesak agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Wonogiri dapat mencermati kembali kejanggalan ini agar tidak terkesan lucu dan mengundang kecurigaan serta dapat menjadi preseden buruk. Dalam rapat pleno terbuka KPU yang membahas rekapitulasi penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD 2014 ditetapkan jumlah totalnya 904.133 pemilih. Rinciannya, terdiri atas 449.268 pemilih pria dan 454.865 pemilih wanita. Jumlah ini telah ditetapkan Ketua KPU Mat Nawir bersama empat anggota KPU, Bambang Tetuko, Suyono, AJoko Wuryanto, dan Agoes Wibowo. (P27- 85,47)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2014/02/03/251242/Pemilih-Lebih-Banyak-dari-Jumlah-Penduduk

5 Februari 2014 Posted by | WONOGIRI | Tinggalkan komentar

Pensiunan Gugat Pemkab Rp 10 Miliar

SUARA MERDEKA – Sabtu, 01 Februari 2014

WONOGIRI – Sebanyak 204 pensiunan PNS Pemkab Wonogiri menggugat Pemkab setempat sebesar Rp 10 miliar.

Para pensiunan tersebut mengajukan gugatan melalui kuasa hukum Heru S Notonegoro di Pengadilan Negeri Wonogiri, Kamis (30/1).

Mereka menggugat karena Pemkab tidak membayar tunjangan prestasi kerja para pensiunan tersebut. Pengacara Heru S Notonegoro mengatakan, kerugian yang diderita oleh kliennya berupa materiil dan imateriil.

Kerugian materiil berupa tunjangan prestasi kerja yang tidak  diberikan kepada 204 pensiunan tersebut sebesar Rp 2.252.704.816. Kerugiaan materiil lainnya dihitung berdasar pendapatan yang mungkin mereka peroleh, seandainya tunjangan tersebut dibayar sejak mereka pensiun, lima tahun lalu.

“Uang pensiun itu seharusnya bisa digunakan untuk modal usaha, pertanian, peternakan, membuka toko, dan sebagainya. Seandainya uang itu dititipkan ke koperasi dengan asumsi bunga 2 % per bulan, maka sekarang sudah mendapatkan uang Rp 2.703.245.779,” katanya.

Dikesankan Bermasalah

Adapun kerugian imateriil diderita karena banyak orang yang menanyakan kasus tersebut kepada para pensiunan tersebut. “Tidak mendapatkan tunjangan prestasi kerja itu menciptakan image di masyarakat bahwa mereka bermasalah. Padahal, mereka sudah mengabdi selama puluhan tahun,” terangnya.

Pihaknya menghitung kerugian imareriil sebesar Rp 25 juta per orang atau Rp 5,1 miliar untuk 204 pensiunan tersebut. Dengan demikian, total kerugian materiil maupun imateriil yang diderita mencapai Rp 10 miliar.

Menurutnya, Bupati dan DPRD telah melawan hukum karena tidak membayarkan tunjangan prestasi kerja kepada para pensiunan. Bupati dan DPRD dianggap tidak menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagaimana yang diatur UU 32/2004 tentang Pemerintah Daerah.  (J11-26,47)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2014/02/01/251069/Pensiunan-Gugat-Pemkab-Rp-10-Miliar

5 Februari 2014 Posted by | WONOGIRI | Tinggalkan komentar

Lucu, Pemilih Lebih Banyak dari Jumlah Penduduk

SUARA MERDEKA.com – Rabu, 22 Januari 2014

WONOGIRI, suaramerdeka.com – Sekretaris DPC PDI-P Wonogiri, Setyo Sukarno, menilai lucu dan janggal ketika menemukan kenyataan bahwa jumlah pemilih Kabupaten Wonogiri pada Pemliu Legislatif (Pileg) 2014, ternyata lebih banyak dari jumlah penduduk.

Logikanya, tidak semua penduduk dapat menjadi pemilih. Sebab, untuk menjadi pemilih syaratnya harus sudah dewasa atau menikah. Karena itu, jumlah pemilih seharusnya lebih sedikit, dibandingkan dengan jumlah penduduk. Tapi yang terjadi di Kabupaten Wonogiri, ternyata malah sebaliknya. Jumlah penduduk lebih kecil dibandingkan jumlah pemilih.

Data penduduk Wonogiri yang diakui Kemendagri dan kemudian diserahkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) pusat untuk acuan Pileg 2014, jumlahnya sebanyak 822.807 jiwa. Tapi di sisi lain, KPU Wonogiri sekarang menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pileg 2014 sebanyak 904.133 orang.

”Ini menjadi sesuatu yang lucu dan tidak masuk akal, serta kontroversial,” tegas Sekretaris DPC PDI-P Wonogiri, Setyo Sukarno.

Terkait ini, dia mendesak agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Wonogiri, dapat mencermati kembali kejanggalan ini, agar tidak terkesan lucu dan mengundang kecurigaan serta dapat menjadi presedent buruk.

Dalam rapat pleno terbuka KPU, membahas rekapitulasi penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD tahun 2014, ditetapkan jumlah totalnya sebanyak 904.133 pemilih. Rinciannya, terdiri atas 449.268 pemilih pria dan 454.865 pemilih wanita.

Jumlah ini, telah ditetapkan Ketua KPU Mat Nawir SAg, bersama empat Anggota KPU masing-masing Bambang Tetuko ST, Suyono SPd, A Joko Wuryanto SH dan Agoes Wibowo SH.
Perbaikan

Menurut Anggota KPU Joko Wuryanto dan Suyono, jumlah tersebut telah melalui perbaikan, dengan menggugurkan sebanyak 1.772 pemilih yang dalam langkah perbaikan ternyata tidak memenuhi syarat sebagai pemilih. Rinciannya, karena meninggal dunia (1.219 pemilih), alih status menjadi anggota TNI/Polri (4), karena tercatat ganda (538), fiktif tidak dikenal (8), dan karena terganggu jiwanya (3).

Dengan temuan tersebut, maka dalam perbaikan DPT terjadi pengurangan, dari semula sebanyak 905.905 pemilih, dikurangi 1.772 pemilih, sehingga hasil akhirnya berjumlah 904.133 pemilih. Mereka ini, kelak pada tanggal 9 April 2014, diharapkan dapat menggunakan hak pilihnya melalui 2.784 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tersebar di 294 desa/kalurahan di 25 kecamatan se Kabupaten Wonogiri.

Menyikapi penilaian lucu dan janggal tentang jumlah pemilih lebih besar dari jumlah penduduk, Anggota KPU Joko Wuryanto dan Suyono, menandaskan, kalau DPT versi perbaikan itu telah melalui proses yang cermat dan terhindarkan dari kesalahan penjumlahan.

”Memang riilnya pemilih di Wonogiri sebanyak 904.133 orang,” tegas Joko.

KPU akan bersalah, manakala tidak memberikan pelayanan pemungutan suara kepada sebanyak warga yang masuk dalam DPT tersebut. KPU Wonogiri, tidak memiliki kewenangan untuk menggugat tentang keabsahan total jumlah penduduk Wonogiri yang menurut versi Kemendagri hanya sebanyak 882.807 jiwa.

Apalagi, dari data itu oleh pemerintah telah diserahkan ke KPU pusat, untuk acuan Pileg 2014 dan penentuan jumlah alokasi kursi di lembaga legislatif. Yang karena input jumlah penduduk Wonogiri datanya di Kemendagri kurang dari satu juta jiwa, maka jumlah kursi DPRD yang dialokasikan pada Pileg 2014 hanya 45 kursi, atau berkurang 5 kursi dari yang sekarang ada.(P27)

Data Kependudukan dan Pemilih Kabupaten Wonogiri:
=========================================
1. Kemendagri mengakui jumlah total penduduk Wonogiri 882.807 jiwa. Jumlah ini kemu-
dian diserahkan ke KPU pusat, sebagai acuan Pileg 2014.
2. Karena jumlah total penduduk kurang dari satu juta jiwa, maka alokasi jumlah
kursi di
DPRD Wonogiri pada Pemilu 2014 ditetapkan 45 kursi, bukan 50 kursi sebagaimana
yang terjadi selama ini.
3. KPU Wonogiri, melalui upaya perbaikan, menetapkan jumlah pemilih pada Pileg 2014
sebanyak 904.133 orang.
4. Mencermati hal tersebut, maka terkesan lucu dan janggal serta kontroversial, karena
jumlah pemilih lebih besar dari jumlah total penduduk.

( Bambang Purnomo / CN19 / SMNetwork )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2014/01/22/188097/Lucu-Pemilih-Lebih-Banyak-dari-Jumlah-Penduduk

23 Januari 2014 Posted by | WONOGIRI | Tinggalkan komentar

Komite Sekolah Hanya Jadi Tukang Stempel

SUARA MERDEKA – Minggu, 05 Januari 2014

WONOGIRI – Komite sekolah, selama ini hanya berperan sebagai tukang stempel terhadap Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah (RAPBS). Keberadaannya, cenderung ditinggalkan dan tidak ikut dilibatkan dalam merencanakan dan menyusun RAPBS. Yang terjadi selama ini, kepala sekolah baru mau datang ke komite sekolah, bila punya pamrih meminta persetujuan penetapan RAPBS, yang telah disusun terlebih dulu secara sepihak oleh sekolah. ”Yang terjadi selama ini, kepala sekolah baru mau datang ke komite sekolah, untuk meminta teken persetujuan,” tegas ketua Dewan Pendidikan Wonogiri, Sriyono SH MM.

Penegasannya ini, Sabtu (4/1), disampaikan ketika memimpin rapat kerja (raker) bersama para pengurus komite sekolah, yang digelar di ruang pertemuan Dewan Pendidikan Kabupaten Wonogiri. Mestinya, tandas Sriyono, komite sekolah sejak awal harus dilibatkan dalam pembahasan perencanaan dan penyusunan RAPBS. Tidak kemudian diabaikan keberadaannya, dan baru ditemui kepala sekolah manakala diminta teken-nya.
Raker ini, menyampaikan materi sosialisasi forum komite sekolah/madrasah. Dimunculkan gagasan para pengurus komite sekolah, dapat membentuk forum komunikasi komite. Yang eksistensinya di masing-masing kecamatan, berupa lembaga koordinator komite. Melalui forum ini, kelak dapat ditingkatkan peran keberadaannya, agar tidak menjadi tukang pemberi teken dan stempel pada RAPBS yang diajukan oleh kepala sekolah.

Proaktif Terlibat

Sriyono mantan kepala Bappeda Kabupaten Wonogiri itu mengharapkan, penbentukan koordinator komite kiranya dapat direalisasikan pada tahun 2014 ini. Peranannya harus ditingkatkan agar secara proaktif dapat terlibat dalam penyusunan RAPBS dan mampu memberikan partisipasinya dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan dan pembelajaran anak didik.

Keberadaan dewan pendidikan, keberadaan komite sekolah sama-sama diamanatkan dalam Undang-Undang (UU) Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) Nomor 3 Tahun 2010 dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 3 Tahun 2010. Kata Sriyono, roh UU Sisdiknas itu adalah untuk mewujudkan desentralisasi pendidikan, kurikulum berbasis kompetensi, manajemen berbasis sekolah dan partisipasi masyarakat. Wujud dari partisipasi masyarakat, dilewatkan melalui komite sekolah, dewan pendidikan,  Badan Nasional Standar Pendidikan (BNSP) dan media massa.

Seperti halnya dewan pendidikan, komite sekolah juga diharapkan mampu memberikan fungsi dalam mendukung terciptanya mutu pelayanan pendidikan. Tapi keberadaan dewan pendidikan dan komite sekolah, selama ini masih dipandang sebelah mata. DP yang telah eksis sejak 10 tahun lampau, sampai sekarang merasa dipersulit ketika mengajukan anggaran untuk operasional. Bahkan gedung yang selama ini dipakai ngantor, berulangkali diminta untuk pindah tempat. ”Kami juga kesulitan untuk ikut mengakses data anggaran pendidikan,” keluh Sriyono.(P27-28)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2014/01/05/248341/Komite-Sekolah-Hanya-Jadi-Tukang-Stempel-

5 Januari 2014 Posted by | WONOGIRI | Tinggalkan komentar

Komite Sekolah Hanya Jadi Tukang Stempel RAPBS

SUARA MERDEKA.com – Sabtu, 04 Januari 2014

WONOGIRI, suaramerdeka.com – Komite sekolah, selama ini hanya berperan sebagai tukang stempel terhadap Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah (RAPBS). Keberadaannya, cenderung ditinggalkan dan tidak ikut dilibatkan dalam merencanakan dan menyusun RAPBS. Yang terjadi selama ini, Kepala Sekolah baru mau datang ke komite sekolah, bila punya pamrih meminta persetujuan penetapan RAPBS, yang itu telah disusun terlebih dulu secara sepihak oleh sekolah.

“Yang terjadi selama ini, kepala sekolah baru mau datang ke komite sekolah, untuk meminta teken persetujuan,” tegas Ketua Dewan Pendidikan (DP) Wonogiri, Sriyono SH MM.

Penegasannya ini, Sabtu (4/1), disampaikan ketika memimpin rapat kerja (Raker) bersama para pengurus komite sekolah, yang digelar di ruang pertemuan DP Kabupaten Wonogiri. Mestinya, tandas Sriyono, komite sekolah sejak awal harus dilibatkan dalam pembahasan perencanaan dan penyusunan RAPBS. Tidak kemudian diabaikan keberadaannya, dan baru ditemui kepala sekolah manakala diminta teken-nya.

Raker DP kali ini, menyampaikan materi sosialisasi forum komite sekolah/madrasah. Dimunculkan gagasan para pengurus komite sekolah, dapat membentuk forum komunikasi komite. Yang eksistensinya di masing-masing kecamatan, berupa lembaga koordinator komite. Melalui forum ini, kelak dapat ditingkatkan peran keberadaannya, agar tidak menjadi tukang pemberi teken dan stempel pada RAPBS yang diajukan oleh kepala sekolah.

Sriyono yang mantan Kepala Bappeda Kabupaten Wonogiri, mengharapkan, pembentukan koordinator komite kiranya dapat direalisasikan pada tahun 2014 ini. Peranannya pun, tambahnya, harus ditingkatkan agar secara proaktif dapat terlibat dalam penyusunan RAPBS dan mampu memberikan partisipasinya dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan dan pembelajaran anak didik. “Bukan sekadar menjadi tukang teken menyetujui RAPBS yang disodorkan sepihak oleh kepala sekolah,” tutur Sriyono.

Sebagaimana keberadaan DP, ungkap Sriyono, keberadaan komite sekolah sama-sama diamanatkan dalam Undang-Undang (UU) Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) Nomor: 3 tahun 2010 dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor: 3 tahun 2010.

Kata Sriyono, roh UU Sisdiknas itu adalah untuk mewujudkan desentralisasi pendidikan, kurikulum berbasis kompetensi, manajemen berbasis sekolah dan partisipasi masyarakat. Wujud dari partisipasi masyarakat, dilewatkan melalui komite sekolah, DP, Badan Nasional Standar Pendidikan (BNSP) dan media massa.

Seperti halnya DP, komite sekolah juga diharapkan mampu memberikan fungsi dalam mendukung terciptanya mutu pelayanan pendidikan. Tapi keberadaan DP dan komite sekolah, selama ini masih dipandang sebelah mata. DP yang telah eksis sejak 10 tahun lampau, sampai sekarang merasa dipersulit ketika mengajukan anggaran untuk operasional.

( Bambang Purnomo / CN38 / SMNetwork )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2014/01/04/185873/Komite-Sekolah-Hanya-Jadi-Tukang-Stempel-RAPBS

5 Januari 2014 Posted by | WONOGIRI | Tinggalkan komentar

Uang TPK Tak Dibayarkan Bupati Wonogiri Digugat

SUARA MERDEKA – Sabtu, 28 Desember 2013

WONOGIRI – Polres Wo­nogiri kini tengah melakukan penanganan kasus gugatan kepada Bupati dan DPRD Wonogiri. Gugatan disampaikan oleh para pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dirugikan karena uang tunjangan prestasi kerja (TPK) mereka sampai seka­rang tidak dibayarkan.

Dalam perkara ini ada enam pensiunan PNS yang bertindak sebagai pelapor, yakni Sarimin, Suhardi, Wa­siran SPd, Rajiyo, Kadis, dan Abdul Wachid. Sebagai pelapor, mereka berenam didam­pingi pembela Heru S Noto­nagoro SH MH dari Solo, me­laporkan Bupati dan DPRD Wonogiri periode 2009-2014 ke Polres Wono­giri.

Dalam laporannya, pelapor menyatakan Bupati dan DPRD sebagai pihak terlapor telah melakukan pelanggaran hukum yang masuk dalam kategori kejahatan di dalam jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 421 KUHP. Sebab, Bupati tidak membayarkan uang TPK bagi PNS yang pensiun meski mereka telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) No­mor 6 Tahun 2005 dan Per­aturan Bupati (Perbup) No­mor 35 Tahun 2005.

Gugatan yang disampaikan ke Polres Wonogiri ini dila­kukan pelapor setelah beberapa kali mengupayakan penyelesaian secara kekeluargaan sejak pertengahan 2010 dan ditindaklanjuti dengan meng­gelar aksi-aksi demo massa ternyata tidak mendapatkan respons dari pihak Pemkab Wonogiri.

Kapolres Wonogiri AKBP Dra Tanti Septiyani melalui Kasat Reskrim AKP Budiarto SH MH menyatakan telah memanggil 15 orang yang terkait dengan TPK untuk dimintai keterangan. ‘’Mereka adalah para pensiunan PNS yang menerima dan yang tidak menerima TPK, juga para pejabat yang mengetahui masalah TKP,’’ jelas AKP Budiarto.

Kendala Pensiun

Kendalanya, tambah AKP Bu­diarto, terkait dengan keberadaan para pejabat yang dulu berkuasa dan mengetahui masalah TPK, ternyata kini sudah banyak yang pensiun. ‘’Ini menjadikan kami ha­rus mencari alamat rumah me­reka untuk melakukan pe­manggilan guna dimintai keterangan,’’ tegasnya.

Terkait ini, tidak menutup kemungkinan Polres juga akan memanggil Begug Poer­nomosidi dalam kapasitasnya dulu sebagai Bupati Wono­giri.
Sebab, pemberian uang TPK bagi PNS, yang penerimaannya diberikan ketika me­masuki masa pensiun, di­munculkan ketika era masa jabatan Bupati Begug. Bupati Begug berkuasa selama dua periode, mulai 2000 sampai 2010.

Pemberian uang TPK ini diatur dalam Perda Nomor 6 Tahun 2005 dan Perbup No­mor 35 Tahun 2005. Kepada PNS yang pensiun dan tanpa cela diberikan uang TPK se­ba­nyak dua kali gaji terakhir bagi yang bermasa kerja kurang dari 20 tahun. Kemu­dian yang masa kerjanya lebih dari 20 tahun diberikan empat kali gaji terakhir. Sampai dengan mereka yang pensiun pada September 2008, semua uang TPK dibayarkan.
‘’Tapi giliran kami bersama rekan-rekan yang menyusul pensiun, sampai sekarang tidak diberikan,’’ keluh Wa­siran.

Dalam perkembangannya, Perda tentang TPK itu akhir­nya dicabut dengan Perda Nomor 6 Tahun 2009 dan pencabutannya diundangkan per 23 November 2009. Walau Perda itu akhirnya dicabut, mestinya kepada para PNS yang pensiun se­belum 23 November 2009 harus diberikan hak uang TPK-nya.

Namun kenyataannya sampai sekarang itu belum pernah diberikan kepada para pensiunan yang berjumlah 453 orang. Rinciannya, 180 PNS yang pensiun pada 2008 dan 373 orang yang pensiun per Januari 2009. Sementara itu, Bupati Da­nar Rahmanto belum menerima informasi tentang adanya gugatan soal TPK yang disampaikan ke polisi. Soal uang TPK, itu merupakan masalah lama, yakni pada 2008/2009, selagi dia belum jadi bupati. Danar menjadi Bupati Wonogiri mulai November 2010. (P27-85,15)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2013/12/28/247612/Uang-TPK-Tak-Dibayarkan-Bupati-Wonogiri-Digugat-

28 Desember 2013 Posted by | WONOGIRI | Tinggalkan komentar

Praperadilan Diajukan untuk Menegakkan Hukum

SUARA MERDEKA.com – Jum’at, 15 November 2013

  • MAKI Gugat Kajari Wonogiri

WONOGIRI, suaramerdeka.com – Permohonan praperadilan yang diajukan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) ke Pengadilan Negeri (PN) Wonogiri, hanyalah bermaksud untuk menegakkan hukum dan memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) di negara Indonesia.

Demikian ditegaskan oleh trio lawyer dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Patalon, Jumat (15/11), ketika menyampaikan replik dalam perkara praperadilan di PN Wonogiri. Trio kuasa pemohon dari MAKI ini, terdiri atas Arif Sahudi SH MH, Daim Susanto SHI dan W Agus Sudarsono SH.

Mereka menggugat Kajari Wonogiri, karena dianggap tidak serius menangani perkara dugaan korupsi pada projek pembangunan Pasar Induk Wonogiri (PIW) tahun 2002.

Sidang lanjutan perkara praperadilan ini, dipimpin Hakim Tunggal Hendra Utama Sutardodo SH MH, dengan agenda penyampaian replik dari pihak pemohon, untuk menanggapi bantahan yang disampaikan pihak termohon.

Dalam hal ini, termohon dikuasakan kepada trio jaksa dari Kejari Wonogiri, terdiri atas Sri Murni SH, Jati Insan SH dan Anas Rustam Aji SH.

Kecuali untuk menegakkan hukum dan memberantas KKN, tandas Arif Sahudi, pengajuan praperadilan ini juga dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum atas perkara a quo (tersebut), terkait dengan adanya pihak-pihak yang menjadi calon tersangka, karena status mereka belum ada kepastiannya.

Mengingat selama pemeriksaan atas perkara tersebut, sampai sekarang belum ada penyelesaiannya yang final. Dalam repliknya, trio kuasa hukum dari pemohon praperadilan, menyatakan, tetap pada dalil-dalil permohonanya, dan menolak secara tegas seluruh jawaban dari termohon, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya.

Menurut pemohon, Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Wonogiri, Dian Frits Nalle SH, dalam media massa online (21 Juli 2010), menyatakan, telah mengadakan ekspose di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jateng atas perkara a quo, dengan menyatakan:

”Kejati jateng memerintahkan untuk mempertajam penyelidikan. Karena menilai unsur-unsur perbuatan yang mengarah pada tindak pidana korupsi telah ditemukan.”

Indikasi Tipikor

Berdasarkan pemberitaan media massa online, tandas Arif, pada intinya menyatakan, satu dari dua calon tersangka yang diperiksa, telah memberikan pengakuan dan membeberkan perbuatannya, serta telah membeberkan fakta-fakta atas perkara a quo.

Mengingat keterangan pada saksi dan dokumen alat bukti, termohon telah menemukan indikasi adanya tindak pidana korupsi (tipikor) pada pembangunan PIW.

Mengingat kerugian yang dialami negara begitu besar, yaitu senilai kurang lebih Rp 19,987 miliar, dan penyelidikannya telah berlangsung 3 tahun 9 bulan, serta menemukan adanya indikasi dugaan tipikor atas perkara a quo, maka sudah menjadi kewajiban termohon, untuk meneruskan pemeriksaan ke tahap selanjutnya sesuai KUHAP.

”Karena begitu lamanya perkara berjalan dan belum ada peningkatan ke arah tahap selanjutnya, terkesan termohon menutupi sesuatu dan tidak serius dalam menangani perkara yang diduga melibatkan salah satu pejabat tinggi Pemkab Wonogiri,” tegas Arif.

Terkait dengan hal tersebut, termohon dinilai telah melanggar pasal 25 dan pasal 21 Undang-Undang Nomor: 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tipikor. ”Pemohon memohon kepada Ketua PN Wonogiri, untuk memerintahkan kepada termohon melakukan penyelidikan dan melakukan proses hukum selanjutnya, sebagaimana diatur dalam KUHAP,” tegas Arif.

Sidang pra peradilan yang pertamakalinya terjadi di Wonogiri ini, dinyatakan ditunda untuk dilanjutkan lagi Senin (18/11) mendatang, dengan agenda mendengarkan duplik dari tim jaksa.

( Bambang Purnomo / CN19 / SMNetwork )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news_kedu/2013/11/15/179690/Praperadilan-Diajukan-untuk-Menegakkan-Hukum

15 November 2013 Posted by | WONOGIRI | Tinggalkan komentar

Warga Giriwoyo Tolak Pabrik Semen

SUARA MERDEKA – Sabtu, 02 November 2013

WONOGIRI – Mayoritas warga  di Kecamatan Giriwoyo, Kabupaten Wonogiri, dari golongan petani dan peternak, menolak ­pendirian pabrik ­portland cement (PC) dan ­penambangan semen. Untuk itu, para tokoh masya­rakat Giriwoyo bersama sukarela­wan dari Lembaga Pengabdian Hukum (LPH) Yaphi Surakarta, Jumat siang (1/11), mendatangi gedung DPRD Wonogiri.

Kedatangan mereka diterima oleh Ketua DPRD Wawan Setya Nugraha SSos, didampingi Wakil Ketua Drs Hamid Noor Yasin MM, Radjiman SE dan Wakil Ketua Komisi C Dekik Hardono. Ikut hadir pula anggota Komisi C, Ketua Komisi A, B, dan D serta jajaran ekskutif yang dipimpin Plt Sekda Drs Suharno MPd.

Drs Djiyoto MM, pemuka masyarakat Giriwoyo yang asli Dusun Simpar, Desa Tirtosu­wo­ro, Kecamatan Giriwoyo, menya­takan, mayoritas warga menolak pendirian pabrik dan penambang­an semen. Djiyoto, menyatakan, tanpa kula nuwun pihak PT Ultra Tech Minning telah melakukan penge­boran. Masyarakat, tandas Dji­yoto, menjadi resah karena pabrik itu akan didirikan tahun 2015. Padahal sesuai Pasal 31 Perda Nomor 9 Tahun 2009, tentang tata ruang, Giriwoyo tidak termasuk kawasan industri. ‘’Yang menyetujui pendirian pabrik semen, itu hanya perangkat desa, PNS dan warga yang tidak punya lahan,’’ tegas Karmin, Ke­tua Paguyuban Aja Kwatir (Argo Jati Kwandaning Tirta Agung).

Karmin, yang menjabat sebagai Ketua Kelompok Tani (KT) Ngupoyo Bogo, Dusun Jurute­ngah, Desa Sejati, Kecamatan Gi­riwoyo mengatakan untuk pen­dirian pabrik semen memerlukan tanah sekitar 800 sampai 900 Ha. Yang pada lahan tersebut, terdapat po­tensi sumber air sebanyak 53 mata air. Padahal, ung­kapnya, pada satu penambangan batu koral saja, ter­nyata telah mengecilkan debit mata air di Teleng.
Tokoh dari Yaphi, Ignatius Heri Harjuna SH, me­nyatakan, mun­culnya sikap pro dan kontra terhadap rencana pendirian pabrik se­men, telah membuat situasi dan kondisi masyarakat di Giriwoyo memanas. Itu diperuncing oleh sikap diskriminasi yang mencopoti spanduk bertuliskan penolakan pabrik semen. ‘’Sementara spanduk yang bertuliskan mendukung, tidak di­razia,’’ ujarnya. Ini yang me­micu terjadinya sikap kontradiktif de­ngan realitas sosial di Giri­woyo.

Jadi Penengah

Kata Karmin, sikap dan perila­ku ti­dak sopan, juga diperankan para pe­tugas lapangan yang mela­kukan pengeboran dan pengukur­an. ‘’Me­­­reka tanpa permisi telah me­ne­bangi pohon jati milik war­ga, menginjak-injak tanaman padi go­go milik petani, ketika mela­kukan tugas pengeboran,’’ tegas Karmin.

Ketua DPRD Wawan Setya Nugraha, meminta agar persoalan yang memunculkan sikap pro dan kontra ini, ditanggapi dengan arif dan bijaksana. DPRD Wonogiri, tandas Wawan, belum mengagendakan pembahasan RDTRK (Rencana Detail Tata Ruang Ke­camatan) Giriwoyo.
‘’DPRD akan menyikapinya secara objektif dan menjadi penengah, dengan ikut mempertimbangkan aspek ekonomi, pem­bangunan, pengurangan ke­miskinan dan pengangguran, ser­ta peningkatan kesejahteraan ma­syarakat,’’ ujar Wawan.

Plt Sekda Suharno, menyebutkan, semua pihak hendaknya cerdas dalam memahami perlunya melakukan paradigma perubahan, dengan mempertimbangkan manfaat dan mudarat-nya. Juga pandai dalam memahami sharing tentang kiat peningkatan potensi dengan mencarikan solusi, untuk menyongsong pembangunan jangka panjang.

Kabid Pertambangan Dinas Pengairan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Wonogiri, Drs Patrem MM, menyatakan, PT Ultra Tech Minning telah menda­patkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) batu gamping dan tanah liat pada lahan seluas 10.057 Ha di Kecamatan Eromoko, Praci­man­toro, Giritontro dan Giriwo­yo. Bahkan, telah menyelesaikan eskplorasi pada 29 titik pengebor­an. ‘’Saat ini, tahapannya telah dilanjutkan melakukan penyu­sunan Amdal dan studi kelayak­an,’’ tandasnya. (P27-50)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2013/11/02/241902/Warga-Giriwoyo-Tolak-Pabrik-Semen

2 November 2013 Posted by | WONOGIRI | Tinggalkan komentar

Pensiunan Laporkan Bupati dan DPRD ke Polisi

SUARA MERDEKA.com – Kamis, 24 Oktober 2013

WONOGIRI, suaramerdeka.com – Enam pensiunan PNS Pemkab Wonogiri yang didampingi pengacara Heru S Notonegoro menggugat Bupati dan DPRD Wonogiri, Kamis (24/10). Mereka melaporkan Bupati dan 50 anggota DPRD ke Polres Wonogiri. Hal itu dilakukan karena mereka tidak memperoleh haknya atas penghargaan prestasi kerja.

Heru S Notonegoro mengatakan, Bupati dan DPRD dianggap telah melakukan kejahatan dalam jabatan. Mereka tidak memberikan penghargaan prestasi kerja kepada sejumlah pensiunan PNS. “Enam klien saya tidak mendapatkan haknya atas penghargaan prestasi kerja. Mereka adalah PNS yang masa tugasnya berakhir dalam kurun waktu 2005-2009. Padahal, pensiunan lainnya mendapatkan penghargaan itu,” katanya.

Menurutnya, setiap warga negara memiliki hak yang sama dihadapan hukum. Sementara, pensiunan tersebut merasa diperlakukan secara diskriminatif oleh Pemkab. Sesuai Perda no 6/2005 tentang pemberian penghargaan prestasi kerja bagi PNS yang purnatugas, seharusnya pensiunan memperoleh empat kali gaji sebagai penghargaan atas prestasi kerjanya.

Namun, keenam pensiunan itu tidak memperoleh penghargaan tersebut. Padahal, mereka sudah beberapa kali mengajukan permohonan dan menyertakan syarat sesuai Perbup No 5/2005. Adapun DPRD turut digugat karena ikut melegitimasi langkah bupati yang tidak memberikan penghargaan prestasi kerja terhadap pensiunan tersebut.

Terpisah, Bupati Wonogiri, H Danar Rahmanto mengatakan, pihaknya akan mengutus stafnya untuk mengecek laporan itu ke Polres Wonogiri. Dia menuturkan, hal itu merupakan imbas dari masalah yang belum terselesaikan di masa lalu. Pihaknya akan mengkaji persoalan itu dan mencari solusi terbaik.

Perlu diketahui, sejumlah pensiunan PNS Kabupaten Wonogiri juga pernah menggugat Pemkab, 2011 lalu. Mereka menggugat karena tidak menerima penghargaan tunjangan prestasi. Namun, gugatan mereka kala itu kandas di Pengadilan Negeri Wonogiri.

( Khalid Yogi / CN38 / SMNetwork )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2013/10/24/176972/Pensiunan-Laporkan-Bupati-dan-DPRD-ke-Polisi

28 Oktober 2013 Posted by | WONOGIRI | Tinggalkan komentar

NGEMPLANG PBB: Kejari Wonogiri Minta Bantuan Polres dan Kejati

SOLOPOS.COM – Selasa, 26 Maret 2013

WONOGIRI – Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Wonogiri, Muhaji, menegaskan tidak akan membiarkan kasus kepala desa (kades) pengemplang pajak bumi dan bangunan (PBB) mandek begitu saja. Untuk itu, Kejari telah meminta bantuan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Tengah dan Polres Wonogiri untuk mencari kades berinisial EB yang saat ini telah dipecat dari jabatannya.

Sebelumnya, EB yang merupakan Kades Sedayu, Kecamatan Pracimantoro, diduga menggelapkan uang pembayaran PBB warga desanya senilai Rp119 juta pada 2011. EB ditetapkan sebagai tersangka dan harus menjalani penyidikan di Kejari. Namun EB hanya sekali memenuhi panggilan, selanjutnya selama lebih dari setahun dia menghilang.

Kepala Seksi (Kasi) Tindak Pindana Khusus (Pidsus), Sucipto, mewakili Kepala Kejari Wonogiri, Muhaji, mengatakan lantaran sudah lebih dari setahun menghindari panggilan, pada Februari 2013 pihaknya meminta bantuan Kejati untuk menemukan keberadaan EB. Permintaan bantuan itu bersamaan dengan memasukkan nama EB dalam daftar pencarian orang (DPO).

“Sudah Februari lalu kami mohon bantuan. Harapannya tersangka ini segera ditemukan sehingga proses pemeriksaan bisa berjalan lagi,” kata Sucipto, saat ditemui Solopos.com, di ruang kerjanya, Senin (23/3/2013).

Selain Kejati, permohonan bantuan mencari EB juga disampaikan kepada Kapolres Wonogiri. Permohonan bantuan tersebut baru dilayangkan bulan Maret ini. Sucipto mengakui ditemukannya EB adalah kunci penuntasan kasus korupsi uang PBB Rp119 juta tersebut. Tanpa keterangan dari EB kasus tidak bisa dilanjutkan.

Sejauh ini, dia menjelaskan pemeriksaan kasus itu baru dilakukan terhadap sejumlah kadus Desa Sedayu. Sedangkan pemeriksaan terhadap EB yang telah ditetapkan sebagai tersangka sama sekali belum terlaksana. Menurut Sucipto, berdasarkan keterangan sejumlah kadus, aksi kades mengemplang PBB dilakukan dengan meminta uang PBB yang telah dibayarkan warga kepada kadus.
“Kadus ada yang mengaku didatangi EB di rumahnya, lalu diminta menyerahkan uang PBB dari warga. Tapi ada kadus yang menyetor sendiri,” jelas dia.

Sementara itu, Muhaji menegaskan apapun kesulitan yang dihadapi pihaknya, kasus itu akan diselesaikan. Menurutnya, penuntasan kasus kades pengemplang PBB adalah bentuk peringatan bagi perangkat desa/kades lain agar tidak main-main dengan korupsi. Tindakan kades EB mengemplang PBB diancam dengan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman hukuman kurungan maksimal 20 tahun dan denda maksimal Rp1 miliar. Ancaman bisa makin berat karena yang bersangkutan melarikan diri saat penyidikan.

Pada bagian lain, Kasubbag Humas, AKP Siti Aminah, mewakili Kapolres Wonogiri, AKBP Tanti Septiyani, mengaku belum menerima surat permohonan mencari tersangka EB dari Kejari. Namun, dia menegaskan pihaknya akan mendukung sepenuhnya jika bantuan Polres memang dibutuhkan.

23 Oktober 2013 Posted by | WONOGIRI | Tinggalkan komentar

%d blogger menyukai ini: