KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Politik Uang Hukumnya Haram

SUARA MERDEKA.com – Jum’at, 04 April 2014

TEMANGGUNG, suaramerdeka.com –  Politik uang atau money politic termasuk dalam kategori perbuatan suap atau “rasywah”, sehingga hukumnya pun haram. Karena itu, dalam Pemilu Legislatif (Pileg) 2014  yang pemungutan suaranya dilaksanakan 9 April, semua pihak dihimbau menghindari perbuatan terlarang tersebut.

“Sebagaimana tausiah Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat menghadapi Pileg 2014, hukum politik uang adalah haram, sehingga semua pihak diminta menghindarinya,” kata Ketua Harian MUI Temanggung,  KH Yakub Mubarok ketika dimintai tanggapannya berkait  hukum politik uang menurut penafsiran atau fatwa MUI, terutama sehubungan dengan akan dilaksanakannya Pileg 2014.

Menurutnya, fatwa MUI telah jelas, bahwa politik uang adalah haram karena termasuk suap, yang mana pemberi dan penerimanya akan dilaknat Allah SWT. Selain mengenai politik uang, menghadapi Pileg 2014, dalam fatwanya MUI juga mengajak kepada warga negara pemilih untuk menggunakan hak pilihnya dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab.

“Juga memilih secara cerdas dengan menggunakan kalbu, yakni memberikan dukungan suaranya bagi caleg yang beriman, bertakwa, jujur, terpercaya, aktif, aspiratif, mempunyai kemampuan, berakhlak mulia, dan memiliki komitmen kebangsaan yang tinggi,” kata dia.

Adapun kepada penyelenggara Pileg dan pemerintah serta partai-partai politik peserta Pileg, MUI meminta agar mengedepankan persatuan kesatuan bangsa, dan meletakannya di atas kepentingan kelompok atau partai. Sebagai penyelenggara Pemilu, KPU diminta adil, dan peserta Pemilu agar mengamalkan persaingan sehat dan menghindari persaingan jahat.

Menurut MUI, Pemilu merupakan agenda penting dan harus dipentingkan. Sebab, kegiatan politik itu merupakan cara damai dan konstitusional guna menyelesaikan berbagai masalah bangsa menuju terwujudnya cita-cita nasional. Yakni, negara Indonesia yang maju, adil, makmur, berdaulat dan bermartabat.

Pemilu 2014 juga dinilai MUI memiliki makna strategis untuk mengakhiri masa transisi dan mengkonsolidasikan demokrasi Indonesia. Terutama, dalam upaya mencapai perbaikan serta kemaslahatan kehidupan bangsa dan negara.

( Henry Sofyan / CN26 / SMNetwork )

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/news/2014/04/04/197141

5 April 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL, BERITA POLITIK DAN BERITA UMUM, TEMANGGUNG | Tinggalkan komentar

Korupsi APBD Temanggung: Totok Mulai Terlacak

SUARA MERDEKA – Selasa, 01 April 2014

SEMARANG – Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah menerima informasi tentang keberadaan Totok Ary Prabowo.

Mantan Bupati Temanggung itu disangka terlibat korupsi bantuan pendidikan untuk putra-putri anggota DPRD Temanggung tahun 2004.

Kasus itu disidik Kejaksaan Negeri Temanggung. Namun, berkas Totok terkatung-katung lantaran yang bersangkutan menghilang. Totok diburu sejak Desember 2010.

’’Ada informasi yang masuk. Kami sedang mengamati dan memantau. Kami minta bantuan masyarakat dan kepolisian untuk mencarinya,’’ kata Asisen Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Masyhudi.

Kejaksaan Tinggi memerintahkan Kejaksaan Negeri Temanggung, jika dalam waktu tertentu Totok tak ditemukan, proses hukum akan tetap dilanjutkan. Berkas dakwaan terhadap Totok akan disidangkan tanpa kehadiran terdakwa (in absentia).

’’Agar kasus ini segera memiliki kepastian hukum. Jika tidak ditemukan juga, bisa disidang in absentia. Soal waktunya, masih dibahas. Namun informasi keberadaan yang bersangkutan (Totok-Red) itu tetap ditindaklanjuti,’’ lanjut Masyhudi.

Dibagi-bagikan

Dalam kasus ini, Pengadilan Negeri Temanggung telah menghukum Wakil Ketua DPRD Temanggung periode 2004-2009 Fatahillah Azzainy dengan pidana satu tahun dan empat bulan penjata. Ia juga didenda Rp 50 juta dan wajib mengembalikan uang negara Rp 37 juta.

Enam anggota DPRD Temanggung periode yang sama dijatuhi hukuman satu tahun hingga satu tahun dua bulan penjara. Mereka adalah Didik Syamsudin, Fuad Riyadi, Sugiyanto, Edi Purwoko, Tri Winarsih, dan R Subagyo.

Kasus ini bermula saat Fatahillah dan Bupati Totok mengesahkan anggaran dana pendidikan sebesar Rp 1,8 miliar pada Janu ari-Agustus 2004. Dana itu kemudian dibagikan kepada 43 anggota DPRD.

Setiap anggota Dewan menerima Rp 40 juta. Dana tersebut berasal dari anggaran yang diarahkan bupati untuk dimuat dalamAPBD Perubahan Temanggung 2004. (H89-59)

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/cetak/2014/04/01/257353

3 April 2014 Posted by | TEMANGGUNG | Tinggalkan komentar

Keberadaan Totok Ary Prabowo Diendus

SUARA MERDEKA.com – Senin, 31 Maret 2014

SEMARANG, suaramerdeka.com – Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah menerima informasi keberadaan Totok Ary Prabowo. Mantan Bupati Temanggung itu disangka terlibat korupsi bantuan pendidikan untuk putra putri anggota DPRD Temanggung tahun 2004. Kasus itu disidik oleh Kejaksaan Negeri Temanggung. Namun berkas Totok terkatung-katung, lantaran Totok menghilang.

Totok diburu sejak Desember 2010 silam. “Ada informasi yang masuk ke kami. Kami sedang amati dan lakukan pemantauan. Kami minta bantuan masyarakat dan kepolisian untuk mencarinya,” kata Asisen Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, Masyhudi, Senin (31/3).

Kejaksaan Tinggi memerintahkan kepada Kejaksaan Negeri Temanggung, jika dalam waktu tertentu Totok tak ditemukan, maka proses hukum akan tetap dilanjutkan. Berkas dakwaan terhadap Totok akan disidangkan tanpa kehadiran terdakwa (inabsentia). “Agar kasus ini segera memiliki kepastian hukum. Jika tidak ditemukan juga, bisa disidang inabsentia. Soal waktunya, masih dibahas. Namun informasi keberadaan yang bersangkutan (Totok, red) itu tetap ditindaklanjuti,” lanjut Masyhudi.

Dalam kasus ini, Pengadilan Negeri Temanggung telah menghukum mantan Wakil Ketua DPRD Temanggung periode 2004-2009, Fatahillah Azzainy dengan pidana satu tahun dan empat bulan penjata. Ia juga didenda Rp 50 juta dan wajib mengembalikan uang negara sebesar Rp 37 juta. Sedangkan enam mantan anggota DPRD Temanggung periode yang sama, dijatuhi hukuman satu tahun hingga satu tahun dan dua bulan penjara. Keenamnya adalah Didik Syamsudin, Fuad Riyadi, Sugiyanto, Edi Purwoko, Tri Winarsih, dan R. Subagyo.

Kasus ini bermula saat Fatahillah serta Bupati Temanggung periode tersebut, Totok Ary Prabowo, mengesahkan anggaran dana pendidikan sebesar Rp 1,8 miliar pada Januari-Agustus 2004, dan selanjutnya dibagikan kepada 43 anggota DPRD. Setiap anggota Dewan masing-masing menerima uang Rp 40 juta. Dana tersebut berasal dari anggaran biaya yang diarahkan bupati untuk dimuat dalam perubahan APBD Temanggung 2004.

( Eka Handriana / CN38 / SMNetwork )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2014/03/31/196683/Keberadaan-Totok-Ary-Prabowo-Diendus

3 April 2014 Posted by | TEMANGGUNG | Tinggalkan komentar

Bantuan Sosial Tak Bisa Cair

SUARA MERDEKA.com – Kamis, 26 Desember 2013

TEMANGGUNG, suaramerdeka.com – Bantuan sosial dari hasil surplus kegiatan simpan pinjam perempuan (SPP) tahun 2013, Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MD) Kecamatan Bansari, terancam tak dapat disediakan sekaligus tidak bisa dicairkan.

Hal tersebut sebagai dampak tidak dikembalikannya uang perguliran dan surplus kegiatan SPP 2013 UPK PNPM-MD sebesar Rp 320 juta oleh Sekretaris UPK Tatik Indrayana. Sedangkan akibat penyelewengan uang SPP untuk kepentingan pribadinya tersebut, kini Tatik tengah menjalani proses hukum oleh kejaksaan negeri (SM, 26/12).

Penanggungjawab Operasional Kabupaten (PJOKab) PNPM MD Kabupaten Temanggung, Eko Budi Mulyanto, MM, di kantornya, baru-baru ini mengungkapkan, sebesar 30% dari surplus kegiatan SPP itu semestinya dialokasikan untuk bantuan sosial bagi keluarga kurang mampu di kecamatan bersangkutan. Namun, karena ada penyelewengan dana SPP, maka bantuan sosial itu terancam tidak bisa dialokasikan.

“Karena kegiatan simpan pinjam yang semestinya menghasilkan surplus tersebut, pada kenyataannya atau riilnya saat ini justru minus, maka dengan sendirinya, bantuan sosial itupun kemudian terancam tidak bisa dialokasikan,” ujarnya.

Eko, yang juga Kasubbid Pengembangan Jaringan Penanggulangan Kemiskinan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Bapermasdes) Pemkab tersebut mengatakan, apabila tidak ada penyimpangan dana simpan pinjam tersebut, maka diperkirakan paling tidak surplus yang bisa dicapai dari kegiatan SPP PNPM Bansari itu sebesar Rp 40 juta.

“Kemudian sebesar 30% dari Rp 40 juta itu mestinya dialokasikan untuk bantuan sosial kepada warga kurang mampu. Namun, karena dalam hitungan total keuangan SPP PNPM surplus tersebut tidak ada, maka bantuan sosial itupun tak bisa dialokasikan,” tuturnya.

Selain bantuan sosial yang tidak bisa dialokasikan, akibat adanya penyimpangan itu, jumlah dana SPP PNPM-MD Kecamatan Bansari yang digulirkan pada masa berikutnya, otomatis juga berkurang dari sebelumnya. Demikian pula, jumlah penerima manfaat atau peminjam dana kegiatan SPP tersebut, dengan sendirinya juga mengalami penurunan.

Eko mengungkapkan, kasus penyelewengan dana untuk kepentingan pribadi salah seorang pengurus UPK PNPM-MD Kecamatan Bansari itu, telah diketahui dan dilaporkan ke PNPM Pusat. Sehingga, UPK PNPM-MD kecamatan setempat, oleh Pusat dikenakan status sebagai UPK PNPM kecamatan potensi bermasalah.

Menurutnya, status sebagai UPK PNPM yang bermasalah tersebut baru akan dicabut atau dihapus, jika penyidikan atas tersangka kasus penyimpangan keuangan tersebut oleh pihak kejari telah selesai dan berkasnya lengkap atau P21.

( Henry Sofyan / CN38 / SMNetwork )

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/news/2013/12/26/184778

3 Februari 2014 Posted by | TEMANGGUNG | Tinggalkan komentar

Ketua Kelompok Tani Dihukum 2 Tahun 4 Bulan

SUARA MERDEKA – Jum’at, 17 Januari 2014

SEMARANG, suaramerdeka.com – Ketua Kelompok Tani Ternak Dukuh Mranggen Desa Loisari Kecamatan Rogomulyo Kabupaten Temanggung, Triyoko alias Pitoyo dijatuhi hukuman dua tahun dan empat bulan penjara.

Ia dinilai terbukti terlibat dalam penyelewengan dana bantuan sapi program Sarjana Membangun Desa (SMD) Kabupaten Temanggung tahun 2008. Putusan itu dibacakan dalam sidang di Pengadilan Tipikor Semarang, Kamis (6/1).

Selain pidana badan, majelis hakim juga mendenda Triyoko sebesar Rp 50 juta setara dengan dua bulan kurungan. Selain Triyoko, Sarjana Pendamping Kelompok Tani-Ternak, Syarif Hidayat, juga dijatuhi hukuman yang sama.

“Perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur pidana yang didakwakan dalam Pasal 3 Undang-Undang 31 Tahun 1999 sebagaimana ditambah dan disempurnakan dalam Undang-Undang 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP,” demikian Hakim Endang Sri Widayanti membacakan putusan.

Putusan hakim itu lebih ringan dari tuntutan jaksa. Sebelumnya, jaksa menuntut kedua terdakwa dengan pidana 3,5 tahun penjara.

Kasus ini bermula dari program Kementerian Pertanian melalui program SMD yang mengucurkan Rp 675 juta untuk pembelian 50 ekor sapi bagi Kelompok Tani Ternak Dukuh Mranggen. Sedianya, sapi dirawat si kandang milik kelompok tani.

Kenyataannya, sapi-sapi tersebut justru dibagikan ke anggota kelompok tani untuk dirawat di kandang milik pribadi.

“Terdakwa tidak pernah melaporkan perkembangan ternak kepada dinas terkait. Beberapa sapi diketahui dijual tanpa hak dan mati,” kata hakim.

Dalam sidang terungkap bahwa kelompok tani tersebut dibuat sengaja untuk mendapat bantua  sapi. Bahkan kelompok tani itu sedianya tidak memenuhi persyaratan teknis untuk menerima bantuan. Proposal pengajuan bantuan juga dimanipulasi.

Atas putusan hakim itu, kedua terdakwa menerimanya. Sementara jaksa penuntut umum Kejaksaan Negeri Temanggung belum menyatakan sikap.

( Eka Handriana / CN37 / SMNetwork )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2014/01/17/187439/-Ketua-Kelompok-Tani-Dihukum-2-Tahun-4-Bulan

17 Januari 2014 Posted by | TEMANGGUNG | Tinggalkan komentar

Sekretaris PNPM Tilap Rp 320 Juta

SUARA MERDEKA.com – Kamis, 26 Desember 2013

TEMANGGUNG, suaramerdeka.com – Sekretaris Unit Pelaksana Kegiatan (UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MD) Kecamatan  Bansari, Tatik Indrayana (32 tahun), diduga menilap uang perguliran simpan pinjam perempuan (SPP) PNPM-MP kecamatan setempat Rp 320 juta.

Saat ini, istri salah seorang perangkat Desa Mojosari, Kecamatan Bansari tersebut, tengah menjalani penyidikan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri Temanggung. Dan, sejak pertengahan November lalu, dia juga menjalani penahanan di Rutan Temanggung.

Penanggungjawab Operasional Kabupaten (PJOKab) PNPM-MD, Eko Budi Mulyanto, ketika dikonfirmasi di kantornya, mengakui adanya penyelewengan dana SPP untuk kepentingan pribadi Sekretaris UPK PNPM Bansari itu. “Yang bersangkutan (Tatik) mengakui menggunakan uang SPP untuk keperluan pribadi sebesar Rp 295 juta. Namun, hasil validasi kami, jumlah yang digunakannya Rp 320 juta,” tuturnya.

Diungkapkannya, ada beberapa modus, sehingga Tatik bisa menyalahgunakan  uang SPP untuk kepentingan pribadinya itu. Yakni, peminjaman uang perguliran oleh UPK kepada kelompok-kelompok perempuan penerima manfaat, oleh dia tidak dilakukan dengan semestinya. “Uang perguliran itu, oleh Tatik tidak seluruhnya dipinjamkan ke para penerima manfaat, namun ada pula yang dipakai atau dipinjam dirinya sendiri,” katanya.

Kemudian, dia juga membentuk kelompok penerima manfaat fiktif untuk keperluan mendapatkan pijaman uang SPP tersebut. Yakni, dengan cara ia meminjam KTP sejumlah warga Desa Mojosari, lalu digunakannya sebagai bukti administratif adanya kelompok penerima manfaat yang sebenarnya merupakan bentukannya. ‘’Meski secara administratif warga yang dipinjam KTP-nya itu tercatat sebagai anggota kelompok, namun mereka tidak tahu menahu dengan kelompok tersebut, apalagi menerima pinjaman SPP dari UPK, sama sekali tidak,’’ujarnya.

Selanjutnya, satu lagi modus yang dilakukan Tatik ialah dengan menagih angsuran simpan pinjam dari para penerima manfaat, namun hasil penagihan itu tidak disetorkannya ke UPK, melainkan dipakai untuk dirinyai.  ‘’Ketika menagih uang angsuran tersebut, dia izin tidak masuk kantor UPK, dengan berbagai alasan. Sehingga, teman-teman kantornya pun tidak tahu kalau ternyata hari itu ia menagih angsuran ke para penerima manfaat,’’jelasnya.

Dikatakannya, perbuatan Tatik itu kali pertama terungkap September 2012 lalu, dimana saat itu banyak angsuran simpan pinjam dari kelompok yang macet. Ternyata setelah dilacak, uang angsuran dari kelompok itu ada pada Tatik. “Saat itu, Tatik lalu bisa mengembalikannya. Namun, kejadian itu terulang lagi pada Juli 2013, meski sebetulnya ia berjanji mengembalikannya, tetapi  hingga jatuh tempo yang disepakati tidak bisa memenuhinya,”paparnya.

Eko menambahkan, penanganan hukum secara cepat oleh Kejari atas kasus ini, salah satunya berkat telah adanya nota kesepakatan (MoU) pihaknya dengan kejari terkait penanganan penyimpangan keuangan.

( Henry Sofyan / CN39 / SMNetwork )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2013/12/26/184686/Sekretaris-PNPM-Tilap-Rp-320-Juta-

7 Januari 2014 Posted by | TEMANGGUNG | Tinggalkan komentar

KPU: Jangan Main-main dengan Dana Kampanye Caleg

SUARA MERDEKA.com – Jum’at, 15 November 2013

TEMANGGUNG, suaramerdeka.com – Komisioner KPU Provinsi Jawa Tengah M Hakim Junaidi, memperingatkan para calon anggota legislatif agar tidak main-main dengan dana kampanye. Bahkan, jika tidak membuat laporan awal bisa dicoret dari kepesertaan peserta Pemilu 2014.

“Masalah dana kampanye pada Pemilu 2014 berbeda dengan pemilu sebelumnya. Kalau dulu ketentuannya tidak jelas, sekarang secara akuntansi cukup jelas. Apa yang harus ditulis, bagaimana dokumen pendukungnya dan sanksinya juga jelas,” ujarnya usai Rapat Kerja Penyusunan Laporan Dana Kampanye Pemilu 2014 di Kabupaten Temanggung,” Kamis (14/11).

Menurutnya, caleg dan parpol wajib menyerahkan laporan awal dana kampanye paling lambat pada 2 Maret 2014. Jika tidak mengindahkan sanksinya tegas, yakni terancam dicoret sebagai peserta Pemilu 2014.

Baik parpol maupun caleg di suatu partai berkewajiban untuk mencatat dan membukukan seluruh kegiatan kampanye berkaitan dengan persoalan dana dalam bentuk laporan awal dana kampanye. Laporan berisi seluruh transaksi parpol maupun caleg dari awal kampanye hingga laporan itu dibuat.

Dicontohkan, apabila laporan awal dana kampanye dibuat pada 10 Januari 2014 berarti isinya adalah seluruh penerimaan dan pengeluaran sejak dia kampanye  sampai tanggal 10 Januari 2014. Pengeluaran itu tidak hanya partai politik tetapi di dalamnya juga ada akumulasi seluruh pengeluaran dan penerimaan setiap caleg di partai itu di setiap kabupaten/kota.

“Tidak bisa calegnya yang sangat serius kemudian partainya tidak serius atau sebaliknya. Kalau kedua unsur itu tidak bisa mencatat dengan baik maka akan  kesulitan untuk membuat laporan awal dana kampanye. Ada pula kewajiban membuat laporan akhir dana kampanye atau laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye,”imbuhnya.

Lebih jauh dia menjelaskan, laporan akhir dari dana kampanye paling akhir tanggal 24 Maret 2014. Apabila tidak menyerahkan pada tanggal tersebut maka yang bersangkutan tidak bisa ditetapkan sebagai caleg terpilih.

( Raditia Yoni Ariya / CN19 / SMNetwork )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2013/11/15/179672/KPU-Jangan-Main-main-dengan-Dana-Kampanye-Caleg-

15 November 2013 Posted by | TEMANGGUNG | Tinggalkan komentar

Mantan Kades Jumo Tilap Rp 236,9 Juta

SUARA MERDEKA – Sabtu, 26 Oktober 2013

  • Tukar Guling Bengkok

TEMANGGUNG- Mantan Kades Jumo, Kecamatan Jumo, Eko Prabowo, yang mengakhiri masa jabatannya 19 Juni lalu, diduga menilap atau mengkorupsi uang yang dialokasikan untuk membeli tanah pengganti bengkok kades setempat sebesar Rp 236,9 juta. Perbuatan itu dilakukan ketika ia masih menjabat Kades Jumo dari akhir 2012 hingga awal 2013.

Kabag Pemerintahan Desa, Agus Sarwono, di kantornya, kemarin membenarkan adanya dugaan penyalahgunaan uang negara untuk kepentingan pribadi Eko Prabowo, tatkala masih menjabat kades tersebut. Hal itu juga telah dilaporkan kepada pihak berwajib, dan yang bersangkutan telah menjadi tersangka sekaligus buron atau masuk daftar pencarian orang (DPO).

’’Yang bersangkutan sejak beberapa bulan yang lalu sudah menghilang, tidak berada di alamat tempat tinggalnya, dan keluarga dia pun tidak mengetahui keberadaannya, sehingga dinyatakan masuk DPO pihak berwajib,’’ tuturnya.

Kronologis kejadian tersebut berawal dari adanya proyek pembangunan Bendungan Progo Pistan di aliran Sungai Progo Desa Jumo oleh pemerintah pusat melalui Balai Besar Sungai Serayu Opak senilai Rp 4,5 miliar, pada pertengahan 2012 lalu. Sedangkan untuk lokasi bendungan itu, sebagian menggunakan tanah bengkok Kades Jumo yang disediakan oleh Pemkab.

Karena menggunakan tanah bengkok kades, maka Pemkab pun lalu berupaya melakukan tukar guling, yakni mengganti bengkok tersebut dengan tanah lain yang akan dibelinya dari warga setempat. Untuk keperluan itu, maka dibentuklah panitia desa dengan ketuanya adalah Kades Jumo saat itu.

Setelah terbentuk, panitia desa itu pun kemudian mendapatkan tanah warga yang akan dibelinya untuk mengganti bengkok tersebut. Dan, pada Oktober 2012, Pemkab melakukan transfer sejumlah uang ke rekening bendahara tim desa, untuk biaya pembelian tanah warga sebagai pengganti bengkok.

Kepentingan Pribadi

Namun, ternyata uang dari pemkab itu tidak digunakan dengan semestinya, yakni untuk membeli tanah pengganti bengkok, melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi kades bersangkutan. Yakni, de­ngan cara memerintahkan bendahara tim desa tersebut untuk mengambil sedikit demi sedikit uang yang ada di rekening bank tersebut. ’’Kades memerintahkan bendahara untuk mengambil uang tersebut, karena yang bisa mengambil bendahara disertai adanya surat perintah dari kades,’’ ujar Agus.

Lantaran diperintah kades sekaligus ketua tim desa, maka bendahara itu pun menurut saja, tanpa meneliti lebih jauh penggunaan uang yang diambil. Pengam­bilan uang itu juga tidak sekaligus, namun secara bertahap dan sedikit demi sedikit, yakni rata-rata Rp 5 juta sekali ambil.

’’Uang yang ada di rekening bank itu, diambil atau dicairkan mulai bulan No­vember 2012 sampai dengan awal 2013 lalu, hingga total jumlah yang diambil mencapai Rp 236,9 juta,’’ jelasnya.(H24-28,88)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2013/10/26/241155/Mantan-Kades-Jumo-Tilap-Rp-2369-Juta

26 Oktober 2013 Posted by | TEMANGGUNG | Tinggalkan komentar

3 November, 864 Honorer Akan Tes CPNS

SUARA MERDEKA.com – Selasa, 15 Oktober 2013

TEMANGGUNG, suaramerdeka.com – Sebanyak 864 tenaga honorer di lingkungan Pemkab Temanggung yang termasuk dalam kategori dua (K2) database honorer di Badan Kepegawaian Nasional (BKN), akan segera mengikuti tes seleksi CPNS 2013. Honorer K2 merupakan pegawai honorer di lingkungan Pemkab, yang sumber gaji atau honornya bukan dari APBN atau APBD.

Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemkab, Mujuwaidi, di kantornya, akhir pekan lalu mengatakan, para honorer K2 yang akan mengikuti seleksi CPNS 2013 tersebut, selama ini mengabdi di Pemkab sebagai tenaga di bidang administrasi, kesehatan, dan pendidikan.

‘’Untuk tenaga honorer di bidang administrasi, selama ini mereka bekerja di kantor-kantor Pemkab, kemudian yang di bidang kesehatan bekerja di rumah sakit kabupaten atau Puskesmas, serta honorer bidang pendidikan, adalah guru-guru honorer sekolahan negeri,’’tuturnya.

Dikatakannya, sebelumnya yang masuk dalam tenaga honorer K2 itu adalah sebanyak 870 orang. Namun demikian, dalam perkembangannya, sampai dengan adanya keputusan untuk dilaksanakannya seleksi CPNS 2013 ini, jumlah tenaga honorer yang memenuhi syarat masuk K2 sejumlah 864 orang.

‘’Ada enam orang yang tidak memenuhi syarat sebagai tenaga honorer K2 tersebut, lantaran mereka mengundurkan diri atau sudah tidak aktif lagi sebagai tenaga honorer di tempatnya bekerja,’’jelasnya.

Diungkapkannya, seleksi CPNS tenaga honorer K2 tersebut dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah pusat, sehingga soal yang diujikan juga dari Pusat. Sedangkan Pemkab hanya sebagai pelaksana di daerah, dengan kepanitian berasal dari lintas sektor, yakni BKD, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan Inspektorat.

‘’Sesuai informasi yang kami terima, seleksi ini akan menyaring 30% dari seluruh peserta ujian untuk menjadi CPNS. Yakni 30% tersebut dari seluruh peserta ujian secara nasional atau se-Indonesia, tidak hanya di Kabupaten Temanggung,’’katanya.

Untuk keperluan ujian CPNS tersebut, panitia telah menentukan tiga sekolahan sebagai tempat pelaksanaanya. Yakni, gedung SMK 2, SMP 1 dan SMA 1, seluruhnya di kota Temanggung.  Kemudian, materi ujian dalam seleksi tersebut meliputi kompetensi dasar dan kompetensi di bidangnya.

‘’Bobot soal tes tersebut juga disesuaikan dengan tingkat pendidikan peserta, misalnya tingkat pendidikan lulusan SMA, diploma atau sarjana,’’tambahnya.

Perekrutan tenaga honorer menjadi CPNS itu sendiri dilaksanakan pemerintah kali pertama pada 2005 hingga 2009 lalu, yakni honorer yang sumber gajinya berasal dari APBD atau APBN.  Kemudian, karena sampai 2009 masih ada tenaga honorer dengan gaji bersumber APBD atau APBN yang tececer atau belum terekrut, pada 2012 pemerintah melakukan perekrutan kembali.

Dan, untuk Kabupaten Temanggung ada delapan tenaga honorer kategori I itu yang terekrut. Sehingga, untuk saat ini, seluruh honorer yang gajinya bersumber APBN atau APBD telah menjadi CPNS.

( Henry Sofyan / CN19 / SMNetwork )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2013/10/15/175799/3-November-864-Honorer-Akan-Tes-CPNS

19 Oktober 2013 Posted by | TEMANGGUNG | Tinggalkan komentar

Kinerja dan Layanan 9 SKPD Disurvei

SUARA MERDEKA.com – Selasa, 15 Oktober 2013 

 
TEMANGGUNG, suaramerdeka.com – Indeks atau tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan dan kinerja sembilan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di Pemkab, akan disurvei Oktober ini. Survei yang dilakukan Pemkab melalui pihak ketiga, PT Surveyor Indonesia Semarang itu, dalam rangka mengevaluasi layanan dan kinerja SKPD-SKPD tersebut.

Kabag Organisasi Tata Laksana (Ortala) Setda, Ramadhan, di kantornya, baru-baru ini mengatakan, Pemkab melalui lembaga survei yang sama, tahun lalu telah melaksanakan kegiatan itu kepada sejumlah SKPD dan kecamatan-kecamatan.  Kemudian, tahun ini survei dilaksanakan kepada sembilan SKPD tersebut.

‘’Pemkab belum bisa melaksanakan survei itu secara serentak, kepada seluruh SKPD sekaligus. Karena itu, setelah tahun lalu sebagaian SKPD telah disurvei, maka  sebagian lagi kita laksanakan tahun ini,’’tuturnya.

Sembilan SKPD yang tingkat kepuasaan masyarakat terhadap layanan dan kinerjanya akan disurvei tersebut adalah, Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah, Badan Lingkungan Hidup, Kantor Arsip Perpustakaan dan Dokumen Daerah.

Kemudian, Dinas Sosial, Dinas Pertaniaan Perkebunan dan Kehutanan, Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dan Dinas Pertanian dan Perikanan. ‘’Kegiatan survei tersebut dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Kepmen PAN)  Nomor 25/2004, tentang pedoman umum penyusunan indeks kepuasan masyarakat unit pelayanan instalansi pemerintah,’’jelasnya.

Diungkapkannya, survei tersebut akan dilaksanakan dalam jangka waktu sebulan, dan tanpa memberitahukan terlebih dahulu waktu pelaksanaannya kepada SKPD yang menjadi objek survei. Kemudian, jumlah responden yang akan dimintai pendapat adalah sebanyak 150 orang untuk setiap SKPD yang disurvei.

Adapun aspek yang menjadi materi survei ada 14 item. Yakni, berkait dengan kewajaran biaya pelayanan, prosedur pelayanan, kepastian jadual pelayanan, kecepatan pelayanan, kejelasan petugas pelayanan, tanggung jawab petugas layanan, persyaratan layanan, kompetensi petugas layanan.

Kemudian, keadilan dalam memberikan layanan, kesopanan keramahan petugas layanan, disiplin petugas pemberi layanan, kenyamanan lingkungan tempat memberikan layanan, keamanan lingkungan tempat memberikan layanan, serta kepastian biaya dan waktu layanan.

Diungkapkannya, melalui survei tersebut selain diketahui indeks kepuasan masyarakat terhadap SKPD bersangkutan, juga akan diketahui kekurangan-kekurangan berkait kinerja dan layanan SKPD tersebut. Kekurangan-kekurangan itulah, yang kemudian diminta untuk diperbaiki oleh SKPD bersangkutan.

‘’Lembaga survei tersebut nantinya akan melakukan analisis hasil survei, sekaligus memberikan rekomendasi, hal-hal yang perlu diperbaiki dari SKPD bersangkutan guna ditindaklanjuti,’’tandasnya.

( Henry Sofyan / CN19 / SMNetwork

 
Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2013/10/15/175797/Kinerja-dan-Layanan-9-SKPD-Disurvei

19 Oktober 2013 Posted by | TEMANGGUNG | Tinggalkan komentar

%d blogger menyukai ini: