KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Tersangka Bokongsemar Punya Hubungan Khusus

TEMPO.CO – Jum’at, 18  April 2014

TEMPO.CO, Tegal – Dua tersangka dugaan korupsi tukar guling tanah Bokongsemar, Ikmal Jaya dan Saeful Jamil, diduga memiliki hubungan di luar kapasitas mereka. Saeful diketahui pernah atau masih bekerja di Dewi Sri, perusahaan otobus milik keluarga Ikmal Jaya. (Baca:KPK Tetapkan Bekas Wali Kota Tegal Jadi Tersangka Tukar Guling Lahan)

 

Dalam tukar guling yang diduga merugikan negara Rp 8 miliar, kapasitas Ikmal sebagai Wali Kota Tegal periode 2008-2013. Ikmal juga merangkap sebagai penasihat tim pengarah pemindahtanganan tanah milik Pemerintah Kota Tegal.

 

Ada pun Saeful sebagai Direktur CV Tri Daya Pratama (TDP), adalah satu dari dua perusahaan yang permohonan pengajuan tukar gulingnya disetujui Pemerintah Kota Tegal. Selain CV TDP, tukar guling bekas tanah bengkok di tiga kelurahan itu, juga dengan PT Ciputra Optima Mitra (COM). (Baca:KPK Terus Selidiki Kasus Tukar Guling Bokongsemar)

 

Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan Tegal 2012, CV TDP menyediakan lahan pengganti 105.071 meter persegi di Kelurahan Kaligangsa (areal Bokongsemar) untuk 10.678 meter persegi lahan di Kelurahan Pekauman dan 34.983 meter persegi di Kelurahan Keturen.

 

”Saeful Jamil sepertinya sudah bukan checker (petugas pengecek penumpang) lagi. Tapi dia masih sering ke terminal kalau malam,” kata Susanto, yang mengaku sebagai pengurus bus Dewi Sri di Terminal Kota Tegal, Jumat (18/4).

 

Susanto mengatakan, Saeful sudah sekitar 10 tahun bekerja di Dewi Sri. “Dia seangkatan saya. Kalau tidak di terminal ya di Water Park,” ujar lelaki berkumis, berambut gondrong, dan berumur sekitar 40-an tahun. Water Park yang dimaksud adalah Gerbang Mas Bahari Water Park Kota Tegal milik keluarga Ikmal Jaya.

 

Petugas retribusi jasa pelayanan masuk Terminal Kota Tegal, Dukri, juga tahu jika Saeful bekerja di Dewi Sri. “Biasanya ke terminal kalau malam. Usianya sekitar 40-an tahun,” kata Dukri. Pernyataan serupa dikatakan dua perempuan yang bekerja di kantor PO Dewi Sri di Terminal Kota Tegal. “Biasanya malam ke sini,” kata dua perempuan yang enggan menyebutkan nama itu.

 

Dua petugas di garasi dan bengkel PO Dewi Sri, sekitar 200 meter di utara Terminal Kota Tegal, mengatakan Saeful Jamil bertugas di lapangan. “Jadi tidak pernah ke sini,” kata dua perempuan yang juga enggan menyebutkan nama.

 

Sejumlah pengelola bengkel memilih bungkam saat ditanya ihwal Saeful Jamil. “Dia tersangka di KPK, kan? Wah, saya tidak paham,” ujar lelaki berambut keriting bertubuh kurus. Meski kenal dengan Saeful, para bengkel di garasi yang berisi puluhan bus itu mengaku tidak tahu alamat Saeful.

 

Pegiat antikorupsi di Kota Tegal, Agus Slamet, mengatakan Saeful Jamil adalah checker di Dewi Sri. “istrinya bekerja di Gapensi (Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia) di Brebes. Jadi bisa saja dipinjam benderanya untuk mendirikan CV,” kata Agus. Saat proses tukar guling pada 2012, kantor CV TDP berada di lingkungan Gerbang Mas Bahari Water Park Kota Tegal.

 

Menurut Koordinator Lembaga Swadaya Masyarakat Humanis itu, wajar jika komisi antirasuah mengendus adanya ketidakberesan dalam proses tukar guling Bokongsemar. Sebab, Wali Kota Tegal dan Direktur CV TDP itu memiliki hubungan sebagai atasan dan karyawan di PO Dewi Sri. “Aroma KKN-nya jelas sekali. Kenapa Direktur PT COM tidak jadi tersangka, itu yang tahu KPK,” ujar Agus.

 

DINDA LEO LISTY

Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2014/04/18/063571612/Tersangka-Bokongsemar-Punya-Hubungan-Khusus

14 Juli 2014 Posted by | TEGAL | Tinggalkan komentar

KPK Kembali Panggil Mantan Sekda Kota Tegal

SUARA MERDEKA.com – Senin, 14 Juli 2014

JAKARTA, suaramerdeka.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memanggil Sekda Kota Tegal Periode 2008-2013 Edi Pranowo terkait penyidikan dugaan tindak pidana korupsi perkara pelaksaan tukar guling tanah di Pemerintah Kota Tegal.

“Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi,” ujar Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK, Priharsa Nugraha, Senin (14/7).

Dalam kasus ini, KPK juga telah memanggil Mantan Wali Kota Tegal Adi Winarso, Mantan Wakil Rektor Universitas Islam Sultan Agung Prof Dr Gunarto, Kepala Dinas Pemukiman dan Tata Ruang Kota Tegal Nur Effendi, Mantan Sekda Kota Tegal Edi Pranowo, Kepala Dinas pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tegal Yuswo Waluyo, Kepala Bagian Kesejahteraan Sosial Pemerintahan kota Tegal yang juga mantan Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kota Tegal Hartoto.

Kemudian Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kota Setda Tegal yang juga mantan Kepala Bidang Aset Dinas pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Herviyanto Gunarso, Inspektur Kota Tegal Praptomo, pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Kebumen Budianto, Direktur PT Ciputra Optima Mitra Rudyanto, Project Manager PT Ciputra Optima Mitra Alfa, kasir PT Ciputra Optima Mitra Riulida Sinaga, pegawai PO Bus Dewi Sri Fery Yanto, dan Sih Wiryadi yang merupakan jasa penilai publik.

Semua dipanggil untuk diperiksa sebagai saksi. KPK juga telah melakukan penyitaan sejumlah dokumen terkait penggeledahan rumah mantan Wali Kota Tegal Ikmal Jaya yang ada di Perumahan Baruna Asri, Kelurahan Kraton, Tegal Barat. Ikmal merupakan tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi perkara pelaksaan tukar guling tanah di Pemerintah Kota Tegal.

Selain menggeledah rumah Ikmal, penyidik KPK juga menggeledah kediaman Rokayah ibu kandung Ikmal bos PO Dewi Sri yang berlokasi di wilayah Kelurahan Pesurungan Lor, Margadana, Kota Tegal.

Seperti diketahui, KPK menetapkan mantan Wali Kota Tegal periode 2008-2013 Ikmal Jaya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait tukar guling tanah Pemkot Tegal dengan swasta tahun anggaran 2012.

Ikmal selaku Wali Kota Tegal merangkap Penasihat Tim Pengarah Pemindahtanganan Tanah Milik Pemkot Tegal diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menyalahgunakan wewenang untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi terkait pelaksanaan tukar guling (ruislag) tanah antara Pemkot Tegal dengan CV Tri Daya Pratama pada 2012.

Ikmal diduga telah melakukan pembiaran pengalihan tanah atas tanah yang telah ditetapkan untuk pembangunan kepentingan umum. Akibatnya, negara diduga mengalami kerugian sekurangnya Rp 8 miliar.

( Mahendra Bungalan / CN31 / SMNetwork )

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/news/2014/07/14/209434

14 Juli 2014 Posted by | TEGAL | Tinggalkan komentar

Unissula Tak Terkait Pemanggilan Gunarto

SUARA MERDEKA – Sabtu, 12 Juli 2014

SEMARANG – Rektor Unissula Anis Malik Thoha menegaskan pemanggilan salah satu staf pengajar di kampusnya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tidak berhubungan dengan kepentingan akademik.

Pemanggilan itu juga tidak ada kaitan dengan Unissula. Dia juga sempat menyayangkan muncul pemberitaan yang masih mencantumkan jabatan Gunarto sebagai wakil Rektor Unissula.

Menurutnya, guru besar ilmu hukum Unissula tersebut sudah meletakkan jabatan wakil rektor diberi amanah memimpin Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH) dan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Unissula.

’’Kami harus mengklarifikasi pemberitaan itu. Sebab terdapat beberapa hal yang bisa memberikan kesan salah di masyarakat. Gunarto memang pernah menjabat wakil rektor namun sekarang sudah di posisi lain ,’’ terang Anis menanggapi pemberitaan pemanggilan Gunarto sebagai saksi oleh lembaga antirasuah di Jakarta.

Pribadi

Rektor menyatakan, Unissula tidak bisa dikaitkan dalam persoalan ini. Hal itu sepenuhnya di luar pengetahuan kampus dan atas nama pribadi. Dia meminta masyarakat bisa memahami aktivitas pribadi dengan institusi tempat Gunarto mengajar dan mengabdi di dunia pendidikan.

’’Lebih-lebih lokasi persoalan sebagaimana kasus yang ditangani KPK juga berada di Kota Tegal, sedangkan Unissula berada di Kota Semarang sehingga tidak ada kaitan sama sekali,’’ terangnya usai melaksanakan shalat Jumat di Masjid Abubakar Asegaf kompleks Kampus Unissula, kemarin.

Sementara itu, hingga kemarin petang, Gunarto belum bisa dimintai komentar berkait kapasitas dirinya sebagai saksi dalam pemeriksaan KPK.

Permintaan wawancara melalui telepon dan pesan singkat tidak dijawab. Nomor telepon dalam posisi aktif namun ketika ditelepon berkali-kali tidak terjawab.

Adapun saat didatangi di Kampus Jalan Raya Kaligawe yang bersangkutan tidak berada di tempat. Sejumlah staf Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH) menyatakan Gunarto belum berangkat ke kampus. Kemungkinan besar, pria murah senyum tersebut masih berada di Jakarta.

Sebagaimana pemberitaan SM (11/7), KPK memanggil Gunarto terkait penyidikan dugaan tindak pidana korupsi perkara pelaksaan tukar guling tanah di Pemerintah Kota Tegal. ’’Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi,’’ ujar Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK Priharsa Nugraha. (H41-80)

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/cetak/2014/07/12/267184

13 Juli 2014 Posted by | TEGAL | Tinggalkan komentar

Jaksa Persiapkan Eksekusi Harta Parmanto

SUARA MERDEKA – Minggu, 18 Mei 2014

  • Bernilai Rp 24.755.165.793

TEGAL- Jaksa Kejaksaan Negeri (Kejari) Tegal, kini mulai mempersiapkan berkas-berkas penting untuk melaksanakan eksekusi atas harta yang dimiliki terpidana Parmanto.

Eksekusi itu berkait perkara tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang disidangkan di Pengadilan Negeri (PN) Tegal, kini statusnya telah memiliki kekuatan hukum yang tetap. ”Berkas-berkasnya sudah lengkap.

Tapi kami perlu juga berkoordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Tegal, juga pihak terkait lainnya hingga Bank Bukopin Cabang Tegal,” kata Kasi Pidum Kejari Tegal, Suparman yang juga jaksa dalam perkara pidana tersebut. Dikatakan, persidangan perkara itu bisa menjadi cepat memiliki status kekuatan hukum yang tetap, karena didukung sejumlah faktor.

Contohnya, terdakwa Parmanto yang awalnya pikir-pikir atas vonis majelis hakim PN Tegal, akhirnya batal mengajukan banding. Karena itulah jaksa yang semula mengajukan banding atas vonis tersebut, kemudian mencabut bandingnya.

Ketua PN Tegal, Barmen Sinurat yang juga hakim ketua dalam persidangan perkara tersebut menyatakan, dengan demikian perkara pidana itu telah memiliki kekuatan hukum tetap kendati baru di tingkat persidangan pertama. Menurut Suparman, pihaknya mencabut atau tak meneruskan proses pengajuan banding, justru untuk memperlancar proses hukum tersebut agar cepat selesai. Selain itu untuk memperlancar proses eksekusi.

Diserahkan ke Bukopin

Bila dapat dilaksanakan eksekusi dengan cepat, kata dia, maka harta terdakwa yang disita akan langsung diserahkan ke Bank Bukopin Cabang Tegal. Apalagi harta tersebut sangat dibutuhkan bank tersebut untuk memperlancar usahanya. Parmanto sendiri awalnya dituntut delapan tahun penjara, denda Rp 2.000.000.000 dan subsidair 10 bulan penjara.

Majelis hakim yang terdiri atas Barmen Sinurat (hakim ketua), dengan dua anggotanya Chairil Anwar dan Santhos Wahjoe P, dalam amar putusannya, memvonis lima tahun enam bulan penjara, denda sebesar Rp 2.000.000.000, subsidair delapan bulan penjara. Sementara itu,harta terdakwa yang dirampas dan dikembalikan ke Bank Bukopin Cabang Tegal, antara lain, tanah dan bangunan terdiri atas 21 sertifikat. Jika ditotal nilainya dengan kondisi sekarang, menurut JPU, cukup mendekati nilai kerugian yang dialami Bank Bukopin Cabang Tegal.

Atau sesuai dengan dakwaan jaksa di awal persidangan pada Senin 2 Desember 2013, disebutkan terdakwa telah mengakibatkan kerugian sebesar Rp 24.755.165.793. Harta terdakwa yang disita, antara lain, rumah di Solo senilai Rp 3.750.000.000, rumah di Graha Estetika Semarang Rp 2.814.634.000. Tiga bidang tanah di Kelurahan Debong Tengah, Kota Tegal senilai Rp 6.970.000.000.

Kemudian tanah atau gudang di Jl Dr Wahidin, Kelurahan Pesurungan Kidul, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal senilai Rp 8.544.600.000. Penyitaan harta itu, merujuk pada perbuatan terdakwa yang dinilai majelis hakim, sesuai dengan ketentuan Pasal 3 UU No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. (D12-68)

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/cetak/2014/05/18/261778

12 Juli 2014 Posted by | TEGAL | Tinggalkan komentar

Kasus Ikmal Jaya, KPK Panggil Wakil Rektor Unissula

SUARA MERDEKA.com – Kamis, 10 Juli 2014

JAKARTA, suaramerdeka.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Wakil Rektor Universitas Islam Sultan Agung Prof Dr Gunarto terkait penyidikan dugaan tindak pidana korupsi perkara pelaksaan tukar guling tanah di Pemerintah Kota Tegal.

“Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi,” ujar Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK Priharsa Nugraha, Kamis (10/7).

Priharsa tidak menjelaskan kaitan Gunarto dalam kasus ini. Dia hanya menjelaskan, Gunarto diperiksa sebagai saksi dalam kasus yang menjerat Mantan Wali Kota Tega Ikmal Jaya.

Dalam kasus ini, KPK juga telah memanggil Mantan Wali Kota Tegal Adi Winarso, Kepala Dinas Pemukiman dan Tata Ruang Kota Tegal Nur Effendi, Mantan Sekda Kota Tegal Edi Pranowo, Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tegal Yuswo Waluyo, dan Kepala Bagian Kesejahteraan Sosial Pemerintahan Kota Tegal yang juga mantan Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kota Tegal Hartoto.

KPK juga telah melakukan penyitaan sejumlah dokumen terkait penggeledahan rumah Ikmal Jaya yang ada di Perumahan Baruna Asri, Kelurahan Kraton, Tegal Barat.

Selain menggeledah rumah Ikmal, penyidik KPK juga menggeledah kediaman Rokayah – ibu kandung Ikmal – bos PO Dewi Sri yang berlokasi di wilayah Kelurahan Pesurungan Lor, Margadana, Kota Tegal.

Ikmal merupakan tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi perkara pelaksaan tukar guling tanah di Pemerintah Kota Tegal.

Selaku Wali Kota Tegal merangkap Penasihat Tim Pengarah Pemindahtanganan Tanah Milik Pemkot Tegal, Ikmal diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menyalahgunakan wewenang untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi terkait pelaksanaan tukar guling (ruislag) tanah antara Pemkot Tegal dengan CV Tri Daya Pratama pada 2012.

Ikmal diduga telah melakukan pembiaran pengalihan tanah atas tanah yang telah ditetapkan untuk pembangunan kepentingan umum. Akibatnya, negara diduga mengalami kerugian sekurangnya Rp 8 miliar.

( Mahendra Bungalan / CN33 / SMNetwork )

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/news/2014/07/10/208964

11 Juli 2014 Posted by | TEGAL | Tinggalkan komentar

Uang Dipotong, Agus Riyanto Tak Bisa Komplain

SUARA MERDEKA.com – Rabu, 09 Juli 2014

  • Korupsi Pembangunan Puskesmas Tegal Barat

SEMARANG, suaramerdeka.com – Pemilik toko besi, Agus Riyanto yang mensuplai seluruh material untuk pembangunan Puskesmas Tegal Barat mengatakan, uang yang seharusnya diberikan kepada dirinya beberapa kali dipotong oleh terdakwa Ade Rama Prasetya, Direktur Utama PT Raja Proyek.

Saat menjadi saksi dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Semarang, Agus mengaku dalam beberapa termin pencairan proyek ada sejumlah potongan mulai dari Rp 75 juta, Rp 125 juta, dua kali Rp 15 juta dan permintaan Rp 20 juta sehingga jumlahnya sekitar Rp 250 juta.

“Hitungan termin saya nggak paham tapi seingat saya ada potongan itu total jumlahnya sampai Rp 250 juta. Tapi waktu dipotong dapatnya segitu saya nggak bisa komplain takut pekerjaannya malah kacau dan tidak balik modal. Di awal ketemu Pak Gunawan secara lisan pernah menjanjikan sejumlah uang jika proyek ini selesai,” ujar Agus di hadapan majelis hakim yang diketuai Hastopo, Selasa (8/7).

Keterangan saksi Agus ini sempat membuat majelis hakim bingung karena sempat berubah-ubah. Sementara, saksi lain Direktur PT Raja Proyek Gunawan Budi Haryanto mengaku tidak pernah menjanjikan Rp 100 juta kepada Agus yang mensuplai material dalam proyek puskesmas ini.

Atas keterangan saksi Agus, terdakwa Rama membantah keras semua yang sudah disampaikan di depan majelis. “Keterangan saksi Agus itu 1000% bohong. Memang pernah mengambil uang di BPD total Rp 700 juta itu di awal pekerjaan dan Raja Proyek tidak bon tapi hanya memberi lebih sebagai modal,” terangnya.

( Modesta Fiska / CN38 / SMNetwork )

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/news/2014/07/09/208882

11 Juli 2014 Posted by | TEGAL | Tinggalkan komentar

Korupsi Puskesmas Tegal Barat : Anggaran Gedung Disunat

SUARA MERDEKA – Kamis, 10 Juli 2014

SEMARANG – Sidang lanjutan dugaan korupsi pembangunan gedung Puskesmas Tegal Barat dengan terdakwa Direktur Utama PT Raja Proyek Ade Rama Prasetya, kemarin, memasuki tahap mendengarkan keterangan saksi. Di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang, pemilik toko besi, Agus Riyanto yang menyuplai seluruh material untuk pembangunan puskesmas itu menyebutkan, uang yang seharusnya diberikan kepada dirinya ternyata beberapa kali dipotong oleh terdakwa.

Agus mengaku dalam beberapa termin pencairan proyek ada sejumlah potongan mulai dari Rp 75 juta, Rp 125 juta. Bahkan ada potongan sampai dua kali masing-masing senilai Rp 15 juta, dan permintaan Rp 20 juta sehingga jumlahnya sekitar Rp 250 juta. ”Hitungan termin saya nggak paham tapi seingat saya ada potongan itu total jumlahnya sampai Rp 250 juta. Tapi waktu dipotong dapatnya segitu saya nggak bisa komplain takut pekerjaannya malah kacau dan tidak balik modal. Di awal ketemu Pak Gunawan secara lisan pernah menjanjikan sejumlah uang jika proyek ini selesai,” ujar Agus di hadapan majelis hakim yang diketuai Hastopo.

Keterangan saksi Agus ini membuat majelis hakim bingung karena sempat berubah-ubah. Agus juga menceritakan setelah proyek selesai tokonya terpaksa tutup karena merugi Rp 250 juta. Namun kerugiannya itu terjadi akibat fluktuasi bahan material khususnya besi beton yang melonjak tajam, bukan karena tidak dibayar oleh terdakwa.

Suplai Material

Sementara, saksi lain Direktur PT Raja Proyek Gunawan Budi Haryanto me-ngaku tidak pernah menjanjikan Rp 100 juta kepada Agus yang menyuplai material dalam proyek puskesmas ini. ”Saya kenal Agus karena langganan tempat beli material. Raja Proyek kan baru satu tahun waktu itu belum pengalaman jadi saya minta tolong beliau suplai material,” ujar Gunawan.

Atas keterangan saksi Agus, terdakwa Rama membantah keras semua yang sudah disampaikan di depan majelis. ”Keterangan saksi Agus itu seribu persen bohong. Memang pernah mengambil uang di BPD total Rp 700 juta itu di awal pekerjaan dan Raja Proyek tidak kasbon tapi hanya memberi lebih sebagai modal,” terangnya.

Kasus ini bermula pascarobohnya atap puskesmas di tepi Jalan Hang Tuah, Kelurahan Tegalsari, Kecamatan Tegal Barat, saat hujan deras pada 5 Februari 2012. Dari kesimpulan ahli Universitas Negeri Semarang (Unnes), atap roboh karena kualitas beton tidak sesuai bestek.
Puskesmas Tegal Barat dibangun pada 2008 oleh PT Raja Proyek, rekanan Dinas Kesehatan Kota Tegal. Anggaran pembangunannya mencapai Rp 1,53 miliar. Dari hasil audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jawa Tengah, kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi itu sebesar Rp 178 juta. (J14,J17-90)

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/cetak/2014/07/10/266976

10 Juli 2014 Posted by | TEGAL | Tinggalkan komentar

Kasus Ikmal Jaya, KPK Panggil Inspektur Kota Tegal

SUARA MERDEKA.com – Senin, 07 Juli 2014

JAKARTA, suaramerdeka.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Inspektur Kota Tegal Praptomo terkait penyidikan dugaan tindak pidana korupsi perkara pelaksaan tukar guling tanah di Pemerintah Kota Tegal.

“Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi,” ujar Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK Priharsa Nugraha, Senin (7/7).

Priharsa tidak menjelaskan kaitan Praptomo dalam kasus ini. Dia hanya menuturkan, Praptomo diperiksa sebagai saksi dalam kasus yang menjerat Mantan Wali Kota Tega Ikmal Jaya.

Dalam kasus ini, KPK juga telah memanggil Mantan Wali Kota Tegal Adi Winarso, Kepala Dinas Pemukiman dan Tata Ruang Kota Tegal Nur Effendi, Mantan Sekda Kota Tegal Edi Pranowo, Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tegal Yuswo Waluyo, dan Kepala Bagian Kesejahteraan Sosial Pemerintahan Kota Tegal yang juga mantan Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kota Tegal Hartoto.

KPK juga telah melakukan penyitaan sejumlah dokumen terkait penggeledahan rumah Ikmal Jaya yang ada di Perumahan Baruna Asri, Kelurahan Kraton, Tegal Barat.

Selain menggeledah rumah Ikmal, penyidik KPK juga menggeledah kediaman Rokayah – ibu kandung Ikmal – bos PO Dewi Sri yang berlokasi di wilayah Kelurahan Pesurungan Lor, Margadana, Kota Tegal.

Ikmal merupakan tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi perkara pelaksaan tukar guling tanah di Pemerintah Kota Tegal.

Selaku Wali Kota Tegal merangkap Penasihat Tim Pengarah Pemindahtanganan Tanah Milik Pemkot Tegal, Ikmal diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menyalahgunakan wewenang untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi terkait pelaksanaan tukar guling (ruislag) tanah antara Pemkot Tegal dengan CV Tri Daya Pratama pada 2012.

Ikmal diduga telah melakukan pembiaran pengalihan tanah atas tanah yang telah ditetapkan untuk pembangunan kepentingan umum. Akibatnya, negara diduga mengalami kerugian sekurangnya Rp 8 miliar.

( Mahendra Bungalan / CN33 / SMNetwork )

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/news/2014/07/07/208546

7 Juli 2014 Posted by | TEGAL | Tinggalkan komentar

Kasus Ikmal Jaya: KPK Panggil Pegawai Kementerian Dalam Negeri

SUARA MERDEKA.com – Jum’at, 04 Juli 2014

JAKARTA, suaramerdeka.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil pegawai Kementerian Dalam Negeri Diah Anggraeni terkait penyidikan dugaan tindak pidana korupsi perkara pelaksaan tukar guling tanah di Pemerintah Kota Tegal.

“Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi,” ujar Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK, Priharsa Nugraha, Jumat (4/7).

Priharsa tidak menjelaskan kaitan Diah dalam kasus ini. Dia hanya menjelaskan, Diah diperiksa sebagai saksi dalam kasus yang menjerat Mantan Wali Kota Tega Ikmal Jaya.

Dalam kasus ini, KPK juga telah memanggil Mantan Wali Kota Tegal Adi Winarso, Kepala Dinas Pemukiman dan Tata Ruang Kota Tegal Nur Effendi, Mantan Sekda Kota Tegal Edi Pranowo, Kepala Dinas pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tegal Yuswo Waluyo, Kepala Bagian Kesejahteraan Sosial Pemerintahan kota Tegal yang juga mantan Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kota Tegal Hartoto.

Selain itu, KPK juga memanggil Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kota Setda Tegal yang juga mantan Kepala Bidang Aset DPPKAD Herviyanto Gunarso, pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Kebumen Budianto, Direktur PT Ciputra Optima Mitra Rudyanto, Project Manager PT Ciputra Optima Mitra Alfa, kasir PT Ciputra Optima Mitra Riulida Sinaga, pegawai PO Bus Dewi Sri Fery Yanto, dan Sih Wiryadi yang merupakan jasa penilai publik. Semua dipanggil untuk diperiksa sebagai saksi.

KPK juga telah melakukan penyitaan sejumlah dokumen terkait penggeledahan rumah mantan Wali Kota Tegal Ikmal Jaya yang ada di Perumahan Baruna Asri, Kelurahan Kraton, Tegal Barat. Ikmal merupakan tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi perkara pelaksaan tukar guling tanah di Pemerintah Kota Tegal.

Selain menggeledah rumah Ikmal, penyidik KPK juga menggeledah kediaman Rokayah ibu kandung Ikmal bos PO Dewi Sri yang berlokasi di wilayah Kelurahan Pesurungan Lor, Margadana, Kota Tegal.

KPK menetapkan mantan Wali Kota Tegal periode 2008-2013 Ikmal Jaya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait tukar guling tanah Pemkot Tegal dengan swasta tahun anggaran 2012.

Ikmal selaku Wali Kota Tegal merangkap Penasihat Tim Pengarah Pemindahtanganan Tanah Milik Pemkot Tegal diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menyalahgunakan wewenang untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi terkait pelaksanaan tukar guling tanah antara Pemkot Tegal dengan CV Tri Daya Pratama pada 2012.

Ikmal diduga telah melakukan pembiaran pengalihan tanah atas tanah yang telah ditetapkan untuk pembangunan kepentingan umum. Akibatnya, negara diduga mengalami kerugian sekurangnya Rp 8 miliar.

( Mahendra Bungalan / CN31 / SMNetwork )

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/news/2014/07/04/208226

5 Juli 2014 Posted by | TEGAL | Tinggalkan komentar

Kasus Ikmal, KPK Panggil Mantan Sekda Kota Tegal

SUARA MERDEKA.com – Kamis, 03 Juli 2014

JAKARTA, suaramerdeka.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Sekda kota Tegal tahun 2008 – 2013 Edi Pranowo terkait penyidikan dugaan tindak pidana korupsi perkara pelaksaan tukar guling tanah di Pemerintah Kota Tegal.

“Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi,” ujar Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK Priharsa Nugraha, Kamis (3/7).

Priharsa tidak menjelaskan kaitan Pranowo dalam kasus ini. Dia hanya menjelaskan, Prabowo diperiksa sebagai saksi dalam kasus yang menjerat Mantan Wali Kota Tega Ikmal Jaya.

Dalam kasus ini, KPK juga telah memanggil Mantan Wali Kota Tegal Adi Winarso, Kepala Dinas Pemukiman dan Tata Ruang Kota Tegal Nur Effendi, Mantan Sekda Kota Tegal Edi Pranowo, Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tegal Yuswo Waluyo, dan Kepala Bagian Kesejahteraan Sosial Pemerintahan Kota Tegal yang juga mantan Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kota Tegal Hartoto.

KPK juga telah melakukan penyitaan sejumlah dokumen terkait penggeledahan rumah Ikmal Jaya yang ada di Perumahan Baruna Asri, Kelurahan Kraton, Tegal Barat.

Selain menggeledah rumah Ikmal, penyidik KPK juga menggeledah kediaman Rokayah – ibu kandung Ikmal – bos PO Dewi Sri yang berlokasi di wilayah Kelurahan Pesurungan Lor, Margadana, Kota Tegal.

Ikmal merupakan tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi perkara pelaksaan tukar guling tanah di Pemerintah Kota Tegal.

Selaku Wali Kota Tegal merangkap Penasihat Tim Pengarah Pemindahtanganan Tanah Milik Pemkot Tegal, Ikmal diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menyalahgunakan wewenang untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi terkait pelaksanaan tukar guling (ruislag) tanah antara Pemkot Tegal dengan CV Tri Daya Pratama pada 2012.

Ikmal diduga telah melakukan pembiaran pengalihan tanah atas tanah yang telah ditetapkan untuk pembangunan kepentingan umum. Akibatnya, negara diduga mengalami kerugian sekurangnya Rp 8 miliar.

( Mahendra Bungalan / CN33 / SMNetwork )

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/news/2014/07/03/208089

3 Juli 2014 Posted by | TEGAL | Tinggalkan komentar

%d blogger menyukai ini: