KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Oknum Tertentu Diduga Selewengkan Dana Hibah

SUARA MERDEKA – Selasa, 29 April 2014

SOLO, suaramerdeka.com – Kejaksaan Negeri (Kejari) Surakarta yang mengusut dana hibah Rp 4,4 miliar akan meningkatkan tahap penyelidikan ke tingkat penyidikan. Langkah tersebut akan ditempuh menurut Kasi Pidsus Kejari Surakarta, Erfan Suprapto, karena dana hibah stimulan dari Pemkot Surakarta melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kepada beberapa paguyuban atau kelompok kesenian, diindikasi menyimpang.

“Jika semua bukti awal yang dikumpulkan penyidik sudah jelas atau memenuhi unsur tindak pidana korupsi, secepatnya tahap penyelidikan yang telah kami lakukan akan ditingkatkan menjadi penyidikan,” tegas Erfan, saat ditemui di kantornya, Selasa (29/4).

Dana hibah stimulan dari dari Pemkot melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) sebesar Rp 4,4 miliar, lanjut Kasi Pidsus mewakili Kajari Surakarta, Yuyu Ayomsari diduga diselewengkan oleh sejumlah oknum tertentu.

Dana hibah oleh oknum yang belum disebut namanya disunat, diberikan tidak tepat sasaran atau fiktif dan tidak sesuai yang diajukan. Indikasi dana disalahgunakan oleh oknum tertentu, lanjut Erfan, setelah tim penyidik Kejari Surakarta mengumpulkan bukti setelah turun ke lapangan dan memeriksa beberapa saksi selaku penerima dana hibah dari APBD Rp 2,415 miliar dan APBD perubahan Rp 2,014 miliar.

“Setelah kami melakukan pemeriksaan dan mengecek ke beberapa lokasi selaku penerima dana hibah, ada sebagian kelompok seni yang duga hanya dicatut namanya alias fiktif dan sebagian lagi tidak tepat sasaran,” tegas Kasi Pidsus saat ditemui di Kantornya.

Erfan menambahkan, indikasi dana hibah diselewengkan karena sebagian dana yang diterima paguyuban atau kelompok kesenian, rata-rata ada yang dipotong oleh oknum-oknum tertentu. “Sampai ke bawah, ada yang dipotong sebagian, indikasi penyimpangan lainnya, dana yang dicairkan tidak sesuai dengan pengajuan proposal sebelumnya,” ungkapnya.

( Sri Hartanto / CN38 / SMNetwork )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2014/04/29/200260/Oknum-Tertentu-Diduga-Selewengkan-Dana-Hibah

2 Mei 2014 Posted by | SURAKARTA - SOLO | Tinggalkan komentar

Sindikat Penjual Kunci UN Ditangkap

KORAN SINDO – Kamis, 17 April 2014

KARANGANYAR– Polres Karanganyar menangkap empat orang yang diduga sebagai sindikat penjualan kunci jawaban ujian nasional (UN). Satu pelaku di antaranya merupakan guru honorer di wilayah Boyolali.

KARANGANYAR– Polres Karanganyar menangkap empat orang yang diduga sebagai sindikat penjualan kunci jawaban ujian nasional (UN). Satu pelaku di antaranya merupakan guru honorer di wilayah Boyolali.

Wakil Kepala Polres Karanganyar Kompol Sarini mengatakan kasus tersebut terungkap setelah anggota intelkam mendapatkan informasi mengenai adanya kebocoran soal UN di tingkat SMA, Selasa (16/4) sekitar pukul 06.30 WIB. Dari hasil penyelidikan, dugaan kebocoran soal terjadi di salah satu SMA negeri di Karanganyar.

“Dari hasil penyelidikan, kami mengamankan dua siswa SMA dengan inisial AMZ dan GC,” katanya saat jumpa pers di Mapolres Karanganyar kemarin. Polisi juga memeriksa dua siswa lainnya dengan inisial AF dan AG. Dari ponsel AMZ dan GC, polisi menemukan adanya transaksi jual-beli kunci jawaban UN. Sekitarpukul09.00WIB, ponsel kedua siswa itu menerima layanan pesansingkat (SMS) dari seseorang berinisial AMP yang mengajak bertemu di dekat lingkungan sekolah siswa bersangkutan. MRP bermaksud memberikan kunci jawaban untuk jam kedua, yaitu mata pelajaransosiologi dankimia. “MRP lalu kami tangkap dengan satu orang lainnya berinisial GM,” ujar Sarini.

Dari keterangan MRP dan GM, kunci jawaban UN dijual Rp7 juta per mata pelajaran. Pembayaran dilakukan bertahap, yaitu Rp3,5 juta diberikan sepekan sebelum ujian. Sisanya diberikan setelah UN. Dari hasil pengembangan, polisi kemudian menangkap JS. Setelah JS diperiksa, diperoleh keterangan bahwa terdapat empat orang dalam kelompok tersebut, yakni JS, MRP, DG, dan WK. Namun, DG dan WK berhasil melarikan diri dan kini masih dalam pengejaran. Lokasi penjualan kunci jawaban UN itu meliputi Karanganyar, Boyolali, Sragen, dan Solo.

JS mengaku mendapatkan enam kunci jawaban UN setelah membayar Rp3 juta dari DW, seorang oknum guru honorer SMA swasta di Boyolali. Dari pemeriksaan, DW mendapatkan kunci dari YS, seorang kepala sekolah SMA swasta di Boyolali. “Saat ini YS masih dalam pencarian,” ucapnya. Sarini menegaskan, para tersangka akan dijerat Pasal 322 KUHP tentang Membocorkan Rahasia Negara. Polisi masih mengembangkan apakah kelompok tersebut merupakan jaringan yang lebih luas. Polisi juga akan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan mengenai akurasi kunci dengan soal UN yang diujikan.

“Jika kuncinya tidak akurat, kemungkinan besar mereka sengaja melakukan tindak penipuan,” ujar Kasubag Humas Polres Karanganyar AKP Didik Nur Cahyo. Mengenai status para siswa yang kedapatan membeli kunci UN, sejauh ini masih dilakukan pendalaman. Barang bukti yang diamankan di antaranya uang tunai Rp12,5 juta dan kertas kecil berisi kunci jawaban. Polisi juga mengamankan lima ponsel milik tersangka dan siswa yang terdapat bukti transaksi pemesanan.

Sekretaris Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Karanganyar Agus Haryanto menegaskan, pihaknya akan melakukan investigasi menyeluruh terkait peredaran kunci jawaban UN. Di antaranya meminta keterangan dari pihak-pihak yang mengetahui hal tersebut. Mengenai benarnya tidaknya kunci jawaban, Agus belum dapat memastikan. “Kami akan membuat berita acara mengenai hal ini dan akan dilaporkan ke pemerintah pusat,” ujar Ketua Panitia UN Kabupaten Karanganyar itu. Meski demikian, Agus tidak yakin soal UN mengalami kebocoran. Pengamanan soal dilakukan berlapis dan sangat sulit ditembus.

Disinggung kemungkinan sanksi yang akan dijatuhkan bagi siswa yang mencari bocoran kunci UN, Agus belum dapat memastikan. Para tersangka memilih bungkam ketika ditanya terkait aksinya itu. Dari informasi yang didapatkan di lingkungan internal Polres Karanganyar, para tersangka di ditangkap di lokasi berbeda, di antaranya di kawasan Taman Pancasila yang berlokasi di depan rumah dinas Bupati Karanganyar.

Beredar di Kendal

Kunci jawaban UN juga beredar di Kendal. Dugaan kemunculan kunci jawaban itu bermula saat seorang siswa yang mengenakan jaket menggandakan kertas bertuliskan kode nomor ujian bahasa Inggris di jasa fotokopi milik Prayitno, 39, di sekitar Pasar Kaliwungu. Saat itu kertas tersebut digandakan sebanyak 33 lembar. “Saat itu sekitar pukul 06.30 WIB. Siswa itu juga minta fotokopinya diperkecil, cuma tidak saya tanya mau dipakai buat apa karena dia terburu-buru,” ungkap Prayitno.

Anggota DPRD Fraksi PKS Budiono meminta Dinas Pendidikan dan Dewan Pendidikan segera menindaklanjuti temuan tersebut. Jika benar itu merupakan kunci jawaban, berarti UN tidak dilakukan dengan bersih. “(soal) Itu digandakan 33 lembar, dan jumlah itu tidak sedikit. Jadi, harus ditindaklanjuti,” tandasnya. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Kendal Tanthowi menyangkal adanya kertas kunci jawaban itu. Sebab, soal ujian baru dikeluarkan pukul 06.25 WIB.

Tidak mungkin jika lima menit kemudian kunci jawabannya sudah bocor. Kendati demikian, Tanthowi menyayangkan jika ada siswa yang memilih sikap pragmatis, yakni memilih menyontek lewat kunci jawaban daripada berusaha. “Saya pastikan bocoran tersebut tidak berasal dari Kabupaten Kendal karena penjagaan terhadap soal ujian sangat ketat. Kami simpan dan kunci, sementara kuncinya dipegang polisi, pemantau, dan panitia dari Diknas,” paparnya.

Polisi Amankan Siswa

Hari ketiga pelaksanaan ujian nasional (UN) kemarin, salah seorang siswa SMK di salah satu sekolah di Semarang diamankan petugas Polrestabes Semarang karena diketahui membawa bocoran kunci jawaban UN. Kapolrestabes Semarang Kombes Djihartono mengatakan, setelah memperoleh informasi dari pengawas UN, petugas Satreskrim langsung turun ke sekolah itu. “Identitas yang bersangkutan sudah kami ketahui, tapi masih kami dalami,” kata dia. Djihartono awalnya mengaku menerima informasi ada perjokian UN di SMK tersebut.

“Sampai saat ini kami masih belum tahu apakah dia memang siswa di sekolah itu (dengan bocoran kunci jawaban) atau seorang joki. Tapi yang jelas dia memakai seragam dan atribut sekolah itu. Kami sedang klarifikasi kepada pihak sekolah,” katanya. Meski petugas mengamankan lembar jawaban yang diduga bocoran itu, siswa tersebut tetap diizinkan masuk ruang ujian dan mengikuti UN. “Kami belum mengetahui pasti apakah dia bertindak sebagai joki atau asli siswa di SMK tersebut,” ucap Djihartono.

Djihartono berjanji akan terus mengembangkan tanpa terkecuali berkoordinasi dengan pihak sekolah yang bersangkutan. “Tentu penindakan akan dilakukan jika terbukti melanggar,” ucapnya. Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Semarang Bunyamin mengaku belum mengetahui hal tersebut. “Saya malah belum dapat infonya itu. Ya, kita tunggu saja perkembangan dari pihak kepolisian terkait hal itu,” katanya.

Terkait pelaksanaan UN tingkat SMA sederajat selama tiga hari di Semarang, Bunyamin mengatakan secara umum berlangsung aman, tertib, dan kondusif. Terkait dengan kelulusan, lanjut dia, setiap siswa harus memenuhi empat poin, yakni memiliki semua nilai mata pelajaran pada rapor, nilai minimal baik pada kewarganegaraan dan agama, lulus ujian akhir sekolah (UAS) dan UN. ary wahyu wibowo/ wikha setiawan/ andika prabowo/ susilo himawan

Sumber : http://www.koran-sindo.com/node/382815

17 April 2014 Posted by | BOYOLALI, KARANGANYAR, KENDAL, SEMARANG, SEPUTAR JAWA TENGAH - PROV. JATENG, SRAGEN, SURAKARTA - SOLO | Tinggalkan komentar

Koruptor Berlenggang di Luar Rutan

SUARA MERDEKA – Selasa, 25 Maret 2014

SOLO – Mantan kepala Dinas Pendidikan Sukoharjo, Djoko Raino Sigit yang pada November 2012 divonis lima tahun enam bulan di Pengadilan Tipikor Semarang, dalam perkara tindak pidana korupsi dana bantuan bea siswa miskin (BSM), kerap keluar masuk Rumah Tahanan (Rutan) Kelas 1 Surakarta.

Selain divonis penjara, yang bersangkutan juga didenda Rp 100 juta subsider tiga bulan kurungan dan membayar kerugian negara sebesar Rp 3,4 miliar subsider tiga tahun penjara. Menurut informasi yang dihimpun, sudah beberapa pekan lalu, mulai pagi hingga siang, dia terlihat di depan Rutan Jalan Slamet Riyadi, Solo.

Keberadaannya di luar rutan acapkali ditemani petugas. Djoko Raino yang biasanya menutup wajah dengan memakai topi, juga kerap disapa juru parkir, dan pedagang kaki lima yang mangkal di seputar rutan.

Aktivitas Djoko di luar rutan, di antaranya membersihkan lingkungan atau menyiram tanaman. Kadangkala dia terlihat berkomunikasi dengan lawan bicara menggunakan ponsel yang dibawanya.

Keberadaan Djoko Raino di luar rutan beberapa kali juga ditemui istri atau sanak saudara sambil makan di warung. Hal itu menimbulkan rasa iri dari narapidana lainnnya, yang tidak bisa menikmati suasana bebas seperti yang dialami Djoko Raino.

Sesuai Prosedur

Keberadaan Djoko Raino di luar rutan juga dikemukakan beberapa sumber, baik dari dalam rutan maupun dari pengunjung rutan yang saudaranya menjalani penahanan di dalam. ‘’Kejadian seperti itu kerap saya jumpai secara langsung,’’ ungkap sumber yang enggan disebut namanya.

Nara sumber itu merasakan adanya ketidakadilan dari pimpinan rutan, karena membedakan perlakuan sesama warga binaan. ‘’Saya tidak habis pikir, kenapa Djoko Raino dengan bebas keluar masuk rutan, sedang tahanan lainnya tidak dapat menikmati hal yang sama,’’ terang nara sumber yang ditemui, beberapa hari lalu.

‘’Hal itu yang membuat saya bertanya- tanya dan sampai sekarang saya belum tahu alasannya, kenapa Djoko Raino terkesan diistimewakan dibanding warga binaan lainnya,’’ungkap nara sumber yang me-wanti-wanti agar namanya tidak disebutkan. Kepala Pengamanan Rutan Kelas IA Surakarta Benny Hidayat, saat dikonfirmasi membantah keras Djoko Raino kerap keluar rutan. (G11-26,88)

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/cetak/2014/03/25/256645

3 April 2014 Posted by | SUKOHARJO, SURAKARTA - SOLO | Tinggalkan komentar

Setop Politik Uang ala The Executor

SUARA MERDEKA – Senin, 24 Maret 2014

SOLO – Sesosok pria berpakaian perang tentara era dinastidinasti terdulu di Tiongkok, mondar-mandir di sepanjang Jalan Slamet Riyadi, depan Plaza Sriwedari.

Dengan membawa besi panjang, di ujungnya bertuliskan, ”Stop Money Politics.”

Sosok yang memakai kostum yang akrab dikenal The Executor itu, menghampiri setiap pengunjung di kawasan tersebut.

Ya, aksi tersebut sebagai bagian dari upaya lapisan masyarakat Solo, agar menyukseskan Pemilu 9 April.

Aksi nyentrik itu, juga mengajak masyarakat agar menolak politik uang (money politics) yang marak terjadi menjelang pencoblosan pemilihan legislatif (pileg), 9 April.

Saat itu, ada pengunjung CFD yang mengajak foto bareng, ada pula yang menghindar karena takut.

Bisa Dikurangi

”Aksi ini, ditujukan untuk mengajak masyarakat menyadari bahaya politik uang. Aktivitas itu, lazim terjadi menjelang pencoblosan dan masyarakat harus berani menolak,” kata Waluyo, tokoh yang memerangkan The Executor.

Mayor Haristanto, penggagas aksi unik itu menyatakan, meski money politics sulit dihilangkan dalam pesta demokrasi, karena budaya wani pirosudah mengakar. Namun ia yakin, aktivitas buruk menjelang pencoblosan itu bisa dikurangi.

“Ya, caranya dengan menolak tawaran uang dari calon legislatif atau tim pemenangan pemilu, dan memilih pemimpin yang tepat,” katanya.

Ia mengimbau, pemilih dalam pemilu, 9 April mendatang, cerdas dan memanfaatkan hak suara sebaik-baiknya.

Ia juga meminta kepada caleg dan tim pemenangan capres untuk menghindari politik uang dan mengedepankan kampanye yang bagus seperti menyampaikan visi-misi setelah terpilih kelak. (J5-76)

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/cetak/2014/03/24/256539

3 April 2014 Posted by | SURAKARTA - SOLO | Tinggalkan komentar

Tim Selesaikan Investigasi Koruptor Keluar Rutan

SUARA MERDEKA – Selasa, 01 April 2014

SOLO – Tim investigasi yang melacak keberadaan mantan Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Sukoharjo, Djoko Raino Sigit di luar tembok Rutan, telah merampungkan tugasnya. Tim internal rutan bentukan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM (Kemkumham) Jateng itu hanya membutuhkan waktu tiga hari untuk melakukan pengecekan secara administrasi, fisik, maupun pemeriksaan para sipir.

Namun sayang, hasil pengusutan belum bisa diumumkan, karena baru diolah dan disusun dalam laporan tertulis untuk diserahkan kepada Kakanwil Kemkumham Jateng, Rinto Hakim.

‘’Tim sudah merampungkan klarifikasi di lapangan, kami masih menunggu laporan tertulis. Masalah tersebut pasti akan kami umumkan, karena publik pasti penasaran kalau hasil pengusutan disembunyikan. Jadi tunggu saja, apakah keluarnya Djoko Raino dari rutan sudah memenuhi Standar Operasional Prosedur (SOP),’’jelas Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemkumham Jateng, Heri Yulianto saat dikonfirmasi, beberapa hari lalu.

Menurut dia, sebagai terpidana kasus korupsi dana bantuan bea siswa miskin (BSM) tahun 2009-2010 sebesar Rp 3,4 miliar yang belum lama menerima putusan untuk menjalani hukuman selama lima tahun enam bulan, mantan Kadisdik Sukoharjo itu belum memasuki masa asimilasi. Sebab, yang bersangkutan belum menjalani dua per tiga masa hukuman.

Karena itu, lanjut Heri Yulianto, ketika ada kesan terpidana bisa bebas berkeliaran di luar tembok Rutan, tentu menimbulkan pergunjingan di masyarakat maupun sesama napi. Apalagi Djoko Raino bukan orang biasa, tetapi merupakan mantan pejabat negara yang terjerat kasus korupsi.

‘’Hal inilah yang perlu dibuat terang benderang. Agar keberadaan Djoko Raino di luar tembok rutan, tidak memunculkan rasa penasaran dan tidak membuat kecemburuan sesama napi,” tandas Heri.

Sesuai Prosedur

Adapun Kepala Pengamanan Rutan (KPR) Benny Hidayat saat dikonfirmasi mengatakan, keluarnya Djoko Raino sudah sesuai prosedur. Djoko Raino keluar rutan selain melakukan general check upatas kesehatan jantung di rumah sakit Dr Oen, juga sedang menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor di Semarang sebagai saksi yang berkaitan dengan terdakwa lain dalam kasus yang sama seperti yang dialami Djoko Raino.

Diakui, Djoko Raino pada Jumat (21/3) terlihat makan soto di warung. Hal itu dilakukan sembari menunggu istrinya, kemudian berangkat ke rumah sakit untuk general check up.

Keberangkatan ke rumah sakit mendapat pengawalan dari petugas. ‘’Ada surat perintah pengawalan yang kami buat untuk itu,’’jelasnya.

Terkait keberadaan Djoko Raino di warung soto, lanjut Benny, pihaknya tak mungkin melakukan pelarangan. Hal ini dikatakan menyangkut soal kemanusiaan. (G11-26,48)

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/cetak/2014/04/01/257279

3 April 2014 Posted by | SURAKARTA - SOLO | Tinggalkan komentar

Birokrasi Gemuk Tak Baik untuk Pembangunan

SUARA MERDEKA – Minggu, 30 Maret 2014

SOLO – Reformasi birokrasi menjadi hal penting dalam penataan negara, karena birokrasi terlalu gemuk tidak baik bagi pembangunan. Poin itu disampaikan Sekretaris Majelis Pertimbangan Pusat (MPP) Partai Amanat Nasional (PAN) Azwar Abubakar saat menghadiri kampanye PAN di Dapil 5 Kota Surakarta dipusatkan di Gedung Lestari Rahayu, Kartopuran, Solo, Sabtu (29/3).

Azwar juga Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), menyampaikan berbagai ”prestasi” terkait penataan birokasi dalam wejangan politiknya. ”Selama ini, uang negara banyak habis untuk belanja pegawai. Untuk operasional. Imbasnya, banyak infrastruktur tak tersentuh. Nah, sekarang ditekan (pertambahannya—Red), supaya ada uang agak banyak. Untuk bangun jalan, jembatan, dan sebagainya,” katanya disambut riuh yel-yel dari kader dan simpatisan.

Menurutnya, persoalan birokrasi di Indonesia rumit. ”Gemuk, orangnya tidak berkualitas, macam-macamlah. Penyakit sudah komplikasi,” tuturnya.

Tata Birokrasi

Karena itu, ketika ditugaskan sebagai Menpan RB oleh Presiden, Azwar mulai menata birokrasi agar kondisinya lebih baik. ”Tidak banyak yang saya benahi. Hanya tiga. Satu, penerimaan PNS harus bersih. Yang coba main-main, dibersihkan. Tidak ada yang bisa main-main. Kedua, PNS jangan dipolitisasi. Harus netral. Ketiga, birokrasi berbasis teknologi informasi.”

Kampanye PAN, kemarin dihadiri sejumlah caleg DPR RI, DPRD provinsi dan kota. Ketua DPD PAN Kota Surakarta Umar Hasyim mengatakan, kampanye yang digelar partainya dibagi berdasarkan dapil. ”Teknis pelaksanaannya diserahkan ke masing-masing dapil. Kami ingin memperlihatkan potensi yang dimiliki setiap dapil,” tuturnya.

Pada pemilu kali ini, PAN mematok target perolehan tujuh kursi untuk DPRD kota. Jumlah tersebut sama dengan perolehan PAN pada pemilu 2004.(H44-52)

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/cetak/2014/03/30/257207

3 April 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL, SURAKARTA - SOLO | Tinggalkan komentar

Koruptor Menghilang dari Balik Pintu Pemancingan

SUARA MERDEKA.com – Selasa, 25 Maret 2014

SOLO, suaramerdeka.com – Mantan Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Sukoharjo, Djoko Raino Sigit yang ditahan di Rutan Kelas 1 Surakarta dalam kasus korupsi dana bantuan bea siswa miskin (BSM) tahun 2009-2010, kerap berada di luar rutan. Namun hal itu dibantah Kepala Pengamanan Rutan (KPR) Benny Hidayat, saat dikonfirmasi, Senin (24/3).

Penjelasan Benny Hidayat SH yang menyebutkan Djoko Raino pada Jumat (21/3) keluar rutan karena sedang general ceck up ke RS Dr Oen, kemungkinan tidak sesuai kenyataan. Sebab sejak Jumat pagi hingga siang, Djoko Raino terlihat mondar-mandir di depan rutan sambil menyibukkan diri membersihkan lingkungan, berkomunikasi dengan orang lain menggunakan telepon hingga ditemui istrinya di warung soto, tepatnya di sebelah barat rutan.

Dua jam lebih, keberadaan Djoko Raino di luar rutan tidak sendirian. Dia terlihat ditemani beberapa petugas rutan ketika sarapan di warung rawon di timur rutan. Usai keluar warung, Djoko Raino berjalan mengelilingi rutan didampingi petugas rutan berinisial D yang semula menemani di warung rawon.

Sewaktu Djoko Raino berada di luar rutan, Benny Hidayat juga terlihat berjalan kaki dari warung rawon menuju ke selatan lalu ke barat menuju pintu utama kemudian masuk ke dalam rutan. Sumber yang dipercaya menyebutkan ketiganya keluar rutan hampir bersamaan pada Jumat pagi sekitar pukul 08.30 WIB. “Tidak lama kemudian, mereka terlihat berada di warung rawon,” jelas narasumber yang enggan disebut namanya.

Keberadaan Djoko Raino di luar rutan selama beberapa hari sejak Jumat hingga Senin (24/3), tetap dibantah Benny Hidayat. Kepala Pengamanan Rutan itu berdalih bahwa yang bersangkutan meninggalkan rutan harus mendapat izin seperti menghadiri persidangan di Pengadilan Tipikor di Semarang pada hari Kamis (20/3) sebagai saksi atas terdakwa lain yang satu rangkaian dalam kasus serupa yang kini dijalani Djoko Raino. Disamping itu, pada Jumatnya, yang bersangkutan diizinkan keluar rutan untuk memeriksakan diri atas kesehatan jantungnya.

“Jadi tidak benar Djoko Raino berada di luar rutan tanpa ada izin. Bisa dicek di rutan,” kata dia.

Berdasar pantauan terakhir yang diperkuat keterangan saksi, pada Senin (24/3), Djoko Raino keluar dari rutan didampingi seseorang yang diyakini petugas rutan atau sipir. Dia berjalan makin menjauh dari rutan menuju ke arah timur.

Terakhir Mantan Kadisdik Sukoharjo yang divonis lima tahun enam bulan di pengadilan Tipikor Semarang pada November 2012 itu, terlihat di sebelah timur bank swasta. Lalu berjalan memasuki pintu yang terbuat dari seng yang konon di dalamnya terdapat tempat pemancingan. Setelah itu, keberadaan Djoko Raino sudah tidak diketahui.

Selang beberapa menit kemudian, petugas rutan mengenakan baju seragam warna biru yang semula mendampingi Djoko Raino, balik kanan untuk kembali ke rutan yang berjarak ratusan dari lokasi Djoko Raino menghilang.

( Sri Hartanto / CN38 / SMNetwork )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2014/03/25/195968/Koruptor-Menghilang-dari-Balik-Pintu-Pemancingan-

28 Maret 2014 Posted by | SUKOHARJO, SURAKARTA - SOLO | Tinggalkan komentar

Jaksa Usut Kasus Dana Hibah Rp 118 Miliar

SUARA MERDEKA.com – Senin, 24 Maret 2014

SOLO, suaramerdeka.com – Paguyuban atau kelompok masyarakat yang menerima dana hibah melalui APBD Kota Surakarta tahun 2013, diperiksa tim penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Surakarta. Lima dar tujuh lembaga yang dipanggil, mendatangi Kantor Kejari, Senin (24/3). Kelima saksi yang dimintai keterangan diantaranya, Sugeng Sarwono selaku Sekretaris RW 28 Mojosongo, Hani Nugroho, Tegas, keduanya warga RW 28, Baskoro dan Sugianto yang bertindak sebagai anggota Paguyuban Keroncong Pelangi RW 28, Mojosongo.

Usai diperiksa, Sugeng menjelaskan pemeriksaan terhadap dirinya terkait dana hibah yang dikucurkan melalui paguyuban Studi Klub Pelangi. “Namun saya tidak tahu soal pengajuan proposal dana hibah karena semua diurus Pak RW. Sedang yang lainnya silahkan tanya ke penyidik,” jelas Sugeng.

Adapun Hani mengaku mengetahui jika Paguyuban Keroncong Pelangi dan Pelangi Studi Klub di RW 28, Mojosongo mendapatkan dana hibah masing-masing sebanyak Rp 25 juta dan 20 juta. “Dana diterima sekitar pertengahan 2013, tetapi saya baru tahu pada awal 2014. Saya tidak tahu berapa proposal yang diajukan, semua diurus Pak RW,” kata Hani dalam pengakuannya.

Hal senada dikemukakan Baskoro. Selaku anggota paguyuban keroncong dia mengaku tidak pernah diajak rembugan pengajuan dana hibah tersebut. “Saya tidak tahu Keroncong Pelangi dapat dana hibah, baru tahu awal 2014,” paparnya.

Terkait kasus dugaan penyimpangan dana hibah, Kasi Pidana Khusus Kejari Surakarta, Erfan Suprapto membenarkan adanya pemeriksaan tersebut. Dia menjelaskan dana hibah melalui APBD 2013 sebesar Rp 118 miliar diberikan ratusan penerima melalui beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). “Kami menyelidiki kasus ini, karena ada laporan bahwa beberapa penerima hibah itu fiktif. Selain itu, juga ada informasi lain kalau dana hibah ada yang dipotong,” tegasnya.

Erfan menambahkan, pemeriksaan terhadap penerima dana hibah akan berlangsung selama sepekan dengan mendatangkan ratusan penerima dana hibah. “Saat ini kami memeriksa penerima dana hibah melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar), langkah selanjutnya akan sampai pada dinas lain yang menyalurkan dana hibah kepada masyarakat,” ungkapnya.

( Sri Hartanto / CN38 / SMNetwork )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2014/03/24/195829/Jaksa-Usut-Kasus-Dana-Hibah-Rp-118-Miliar

27 Maret 2014 Posted by | SURAKARTA - SOLO | Tinggalkan komentar

Golkar Punya Modal 15 Kepala Daerah di Jateng

SUARA MERDEKA.com – Rabu, 26 Maret 2014

SOLO, suaramerdeka.com – Partai Golkar percaya diri, bisa merebut suara dengan baik pada Pemilu Legislatif (Pileg) 9 April mendatang di Jateng. Keberadaan 15 kepala daerah di Jateng dari partai pohon beringin menjadi modal, bahwa Golkar mempunyai dukungan yang kuat dari masyarakat Jateng.

“Kepala daerah di Jateng dari Golkar berapa? 15 kan? Ya sudah. Berarti rakyat senang sama Golkar,” katanya, usai menghadiri kampanye akbar Dapil V Jateng (Solo, Sukoharjo, Boyolali, Klaten) yang dipusatkan di GOR Sritex Arena Solo, Selasa (25/3).

Meski ada stigma bahwa Jateng adalah kandang banteng, namun Golkar percaya bahwa dukungan masyarakat terhadap Golkar masih kuat dalam pemilu mendatang.

Dukungan pada masyarakat juga tidak terpengaruh dengan adanya kampanye negatif. Menurut ARB, sebutan untuk capres dari Partai Golkar tersebut, black campaign hanya berpengaruh pada orang yang lemah. “Untuk orang yang kuat biasa saja,” tuturnya.

Disinggung soal munculnya nama Jokowi sebagai capres dari PDIP dan menimbulkan Jokowi Effect, Ical – panggilan akrab Aburizal – mengatakan, hal itu juga tidak berpengaruh pada dukungan masyarakat.

“Tidak ada problem sama sekali. Sama saja. Siapa saja calonnya, ya baik. Ada saya, Pak Jokowi, Pak Prabowo (Prabowo Subianto, capres dari Partai Gerindra), siapa saja baik. Bersaing, tapi tetap bersahabat. Yang penting satu, bahwa pemilu ini untuk kepentingan rakyat Indonesia,” katanya.

Kampanye Golkar, dihadiri sejumlah tokoh pusat. Ketua Dewan Pertimbangan Akbar Tanjung, Siti Hediati Hariyadi (Titiek Soeharto), Menteri Perindustrian MS Hidayat dan anggota Dewan Pertimbangan Subiakto Tjakrawerdaya adalah beberapa tokoh pusat yang hadir.

Artis ibukota, Denada, serta sejumlah artis lokal, tampil sebagai bintang tamu untuk menghibur ribuan kader dan simpatisan partai.

Dalam orasi politiknya, ARB antara lain menjanjikan kesejahteraan bagi petani dan nelayan.

“Dulu Indonesia bisa swasembada pangan. Ke depan, kita bikin lagi. Petani diperhatikan, karena petani itu pahlawan. Bagaimana kita mau makan, kalau petani tidak tanam padi? Karena dia pahlawan, maka kesejahteraannya harus diperhatikan,” katanya, disambut yel-yel dukungan.

Pun demikian dengan nelayan, yang selama ini kesejahteraannya kurang. “Mau melaut, harus ngutang untuk beli solar. Ke depan, akan diupayakan kredit mudah dan murah, agar mereka bisa melaut dengan tidak dibiayai tengkulak,” tuturnya.

( Irfan Salafudin , Agustinus Ariawan / CN39 / SMNetwork )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2014/03/26/195992/Golkar-Punya-Modal-15-Kepala-Daerah-di-Jateng

26 Maret 2014 Posted by | SURAKARTA - SOLO | Tinggalkan komentar

Kejati Periksa Sekda dan Kepala Bappeda

SUARA MERDEKA.com – Rabu, 19 Maret 2014

SOLO, suaramerdeka.com – Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jateng yang mengusut dugaan penyimpangan dana untuk proyek Griya Layak Huni (GLH) di Kota Solo, mulai Selasa (18/3) hingga Rabu (19/3), telah memeriksa sejumlah pejabat di lingkungan Pemkot Surakarta.

Diantara pejabat yang diperiksa yaitu Sekretaris Daerah (Sekda), Budi Suharto. Selain Sekda, pejabat lainnya yang diperiksa yakni Agus Djoko Witiarso, selaku Kepala Bappeda Surakarta.

Budi Suharto yang datang ke Kejari Surakarta, sekitar pukul 10.00 WIB bersama beberapa stafnya. Namun dia tidak bersedia menjelaskan materi apa saja yang ditanyakan petugas Kejati. Meksi begitu, kedatangannya ke Kantor Kejari, diakuinya berkaitan dengan kasus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Griya Layak Huni (GLH).

Berdasar pantauan, Budi Suharto menjalani pemeriksaan di Kejari kurang lebih empat jam. Usai dimintai keterangan, dia tidak memberikan pernyataan. “Saya tadi lupa ditanya berapa pertanyaan, silahkan tanya saja kepada penyidiknya,” jelasnya sembari meninggalkan Kantor Kejari.

Adapun Kepala Bappeda Surakarta, Agus Djoko Witiarso tidak banyak bicara dan menyarankan untuk menanyakan perihal pemeriksaan dirinya kepada penyidik. Sedikit yang diutarakan Agus Djoko witiarso. Dia merasa tidak mengetahui perihal BLUD GLH, karena kasus itu terjadi pada 2012. Sedang dia baru menjabat pada 2014.

Dalam upaya menyelidiki kasus ini, Kabag Hukum dan HAM Pemkot Surakarta, Kinkin Sultanul Hakim SH, sedianya dimintai keterangan pada Rabu (19/3). Namun dia yang memenuhi panggilan dari Kejati tidak jadi dimintai keterangan hari ini. “Saya juga tidak tahu, tadi ada yang datang tetapi juga disuruh pulang,” paparnya.

Terkait kasus ini, penyidik Kejati, A Yudhotomo SH belum bersedia memberikan penjelasan terkait kasus ini. Dia bersama anggota tim lainnya berada di Solo selama tiga hari, sejak Selasa kemarin.

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Griya Layak Huni (GLH) merupakan lembaga yang berdiri pada tahun 2009, mendapat kucuran dana sekitar Rp 10 miliar dari United Nation (UN) Habitat. Proyek yang menelan dana sekitar Rp 10 miliar itu, sebenarnya untuk pembangunan perumahan layak huni yang diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu. Namun proyek tersebut, dananya diduga disalahgunakan, diantaranya untuk pembelian sebidang tanah di daerah Mojosongo, Jebres.

( Sri Hartanto / CN38 / SMNetwork )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news_solo/2014/03/19/195221/Kejati-Periksa-Sekda-dan-Kepala-Bappeda

19 Maret 2014 Posted by | SURAKARTA - SOLO | Tinggalkan komentar

%d blogger menyukai ini: