KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Bansos Cukup lewat Satu Kementerian

SUARA MERDEKA – Rabu, 23 April 2014

JAKARTA – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bambang Widjojanto menemui Menteri Keuangan Chatib Basri untuk membahas mekanisme pemberian dana bantuan sosial (bansos), kemarin.

“Ini mau membahas soal bansos,” kata Bambang di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta. Pertemuan juga dihadiri Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Mardiasmo. Bambang mengatakan, pertemuan dengan Kementerian Keuangan akan dilanjutkan dengan pembahasan lain mengenai pemanfaatan belanja pemerintah dan penerimaan negara.

“Besok membahas soal pajak di sektor minerba (mineral dan pertambangan) karena salah satu national interest KPK adalah ketahanan energi di sektor sumber daya alam,” kata dia.

Efektivitas

Kepala BPKP Mardiasmo menambahkan, rapat itu membicarakan efektivitas pemanfaatan belanja bantuan sosial, termasuk kemungkinan penyaluran bantuan lewat satu pintu kementerian.

“Kami sedang menyusun kerangka acuan kerja, supaya keinginan Kementerian Keuangan dan BPKP sama, seperti waktu (audit) dana optimalisasi,” katanya. Pada 23 Maret 2014, KPK menyurati Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terkait penggunaan pengelolaan dana bantuan sosial yang berpotensi disalahgunakan saat disalurkan.

KPK berpendapat, pengelolaan bansos cukup dilakukan Kementerian Sosial dan tidak berkaitan dengan kementerian lain agar lebih akuntabel, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. (ant-59)

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/cetak/2014/04/23/259539

28 April 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL, SRAGEN | Tinggalkan komentar

Sindikat Penjual Kunci UN Ditangkap

KORAN SINDO – Kamis, 17 April 2014

KARANGANYAR– Polres Karanganyar menangkap empat orang yang diduga sebagai sindikat penjualan kunci jawaban ujian nasional (UN). Satu pelaku di antaranya merupakan guru honorer di wilayah Boyolali.

KARANGANYAR– Polres Karanganyar menangkap empat orang yang diduga sebagai sindikat penjualan kunci jawaban ujian nasional (UN). Satu pelaku di antaranya merupakan guru honorer di wilayah Boyolali.

Wakil Kepala Polres Karanganyar Kompol Sarini mengatakan kasus tersebut terungkap setelah anggota intelkam mendapatkan informasi mengenai adanya kebocoran soal UN di tingkat SMA, Selasa (16/4) sekitar pukul 06.30 WIB. Dari hasil penyelidikan, dugaan kebocoran soal terjadi di salah satu SMA negeri di Karanganyar.

“Dari hasil penyelidikan, kami mengamankan dua siswa SMA dengan inisial AMZ dan GC,” katanya saat jumpa pers di Mapolres Karanganyar kemarin. Polisi juga memeriksa dua siswa lainnya dengan inisial AF dan AG. Dari ponsel AMZ dan GC, polisi menemukan adanya transaksi jual-beli kunci jawaban UN. Sekitarpukul09.00WIB, ponsel kedua siswa itu menerima layanan pesansingkat (SMS) dari seseorang berinisial AMP yang mengajak bertemu di dekat lingkungan sekolah siswa bersangkutan. MRP bermaksud memberikan kunci jawaban untuk jam kedua, yaitu mata pelajaransosiologi dankimia. “MRP lalu kami tangkap dengan satu orang lainnya berinisial GM,” ujar Sarini.

Dari keterangan MRP dan GM, kunci jawaban UN dijual Rp7 juta per mata pelajaran. Pembayaran dilakukan bertahap, yaitu Rp3,5 juta diberikan sepekan sebelum ujian. Sisanya diberikan setelah UN. Dari hasil pengembangan, polisi kemudian menangkap JS. Setelah JS diperiksa, diperoleh keterangan bahwa terdapat empat orang dalam kelompok tersebut, yakni JS, MRP, DG, dan WK. Namun, DG dan WK berhasil melarikan diri dan kini masih dalam pengejaran. Lokasi penjualan kunci jawaban UN itu meliputi Karanganyar, Boyolali, Sragen, dan Solo.

JS mengaku mendapatkan enam kunci jawaban UN setelah membayar Rp3 juta dari DW, seorang oknum guru honorer SMA swasta di Boyolali. Dari pemeriksaan, DW mendapatkan kunci dari YS, seorang kepala sekolah SMA swasta di Boyolali. “Saat ini YS masih dalam pencarian,” ucapnya. Sarini menegaskan, para tersangka akan dijerat Pasal 322 KUHP tentang Membocorkan Rahasia Negara. Polisi masih mengembangkan apakah kelompok tersebut merupakan jaringan yang lebih luas. Polisi juga akan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan mengenai akurasi kunci dengan soal UN yang diujikan.

“Jika kuncinya tidak akurat, kemungkinan besar mereka sengaja melakukan tindak penipuan,” ujar Kasubag Humas Polres Karanganyar AKP Didik Nur Cahyo. Mengenai status para siswa yang kedapatan membeli kunci UN, sejauh ini masih dilakukan pendalaman. Barang bukti yang diamankan di antaranya uang tunai Rp12,5 juta dan kertas kecil berisi kunci jawaban. Polisi juga mengamankan lima ponsel milik tersangka dan siswa yang terdapat bukti transaksi pemesanan.

Sekretaris Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Karanganyar Agus Haryanto menegaskan, pihaknya akan melakukan investigasi menyeluruh terkait peredaran kunci jawaban UN. Di antaranya meminta keterangan dari pihak-pihak yang mengetahui hal tersebut. Mengenai benarnya tidaknya kunci jawaban, Agus belum dapat memastikan. “Kami akan membuat berita acara mengenai hal ini dan akan dilaporkan ke pemerintah pusat,” ujar Ketua Panitia UN Kabupaten Karanganyar itu. Meski demikian, Agus tidak yakin soal UN mengalami kebocoran. Pengamanan soal dilakukan berlapis dan sangat sulit ditembus.

Disinggung kemungkinan sanksi yang akan dijatuhkan bagi siswa yang mencari bocoran kunci UN, Agus belum dapat memastikan. Para tersangka memilih bungkam ketika ditanya terkait aksinya itu. Dari informasi yang didapatkan di lingkungan internal Polres Karanganyar, para tersangka di ditangkap di lokasi berbeda, di antaranya di kawasan Taman Pancasila yang berlokasi di depan rumah dinas Bupati Karanganyar.

Beredar di Kendal

Kunci jawaban UN juga beredar di Kendal. Dugaan kemunculan kunci jawaban itu bermula saat seorang siswa yang mengenakan jaket menggandakan kertas bertuliskan kode nomor ujian bahasa Inggris di jasa fotokopi milik Prayitno, 39, di sekitar Pasar Kaliwungu. Saat itu kertas tersebut digandakan sebanyak 33 lembar. “Saat itu sekitar pukul 06.30 WIB. Siswa itu juga minta fotokopinya diperkecil, cuma tidak saya tanya mau dipakai buat apa karena dia terburu-buru,” ungkap Prayitno.

Anggota DPRD Fraksi PKS Budiono meminta Dinas Pendidikan dan Dewan Pendidikan segera menindaklanjuti temuan tersebut. Jika benar itu merupakan kunci jawaban, berarti UN tidak dilakukan dengan bersih. “(soal) Itu digandakan 33 lembar, dan jumlah itu tidak sedikit. Jadi, harus ditindaklanjuti,” tandasnya. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Kendal Tanthowi menyangkal adanya kertas kunci jawaban itu. Sebab, soal ujian baru dikeluarkan pukul 06.25 WIB.

Tidak mungkin jika lima menit kemudian kunci jawabannya sudah bocor. Kendati demikian, Tanthowi menyayangkan jika ada siswa yang memilih sikap pragmatis, yakni memilih menyontek lewat kunci jawaban daripada berusaha. “Saya pastikan bocoran tersebut tidak berasal dari Kabupaten Kendal karena penjagaan terhadap soal ujian sangat ketat. Kami simpan dan kunci, sementara kuncinya dipegang polisi, pemantau, dan panitia dari Diknas,” paparnya.

Polisi Amankan Siswa

Hari ketiga pelaksanaan ujian nasional (UN) kemarin, salah seorang siswa SMK di salah satu sekolah di Semarang diamankan petugas Polrestabes Semarang karena diketahui membawa bocoran kunci jawaban UN. Kapolrestabes Semarang Kombes Djihartono mengatakan, setelah memperoleh informasi dari pengawas UN, petugas Satreskrim langsung turun ke sekolah itu. “Identitas yang bersangkutan sudah kami ketahui, tapi masih kami dalami,” kata dia. Djihartono awalnya mengaku menerima informasi ada perjokian UN di SMK tersebut.

“Sampai saat ini kami masih belum tahu apakah dia memang siswa di sekolah itu (dengan bocoran kunci jawaban) atau seorang joki. Tapi yang jelas dia memakai seragam dan atribut sekolah itu. Kami sedang klarifikasi kepada pihak sekolah,” katanya. Meski petugas mengamankan lembar jawaban yang diduga bocoran itu, siswa tersebut tetap diizinkan masuk ruang ujian dan mengikuti UN. “Kami belum mengetahui pasti apakah dia bertindak sebagai joki atau asli siswa di SMK tersebut,” ucap Djihartono.

Djihartono berjanji akan terus mengembangkan tanpa terkecuali berkoordinasi dengan pihak sekolah yang bersangkutan. “Tentu penindakan akan dilakukan jika terbukti melanggar,” ucapnya. Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Semarang Bunyamin mengaku belum mengetahui hal tersebut. “Saya malah belum dapat infonya itu. Ya, kita tunggu saja perkembangan dari pihak kepolisian terkait hal itu,” katanya.

Terkait pelaksanaan UN tingkat SMA sederajat selama tiga hari di Semarang, Bunyamin mengatakan secara umum berlangsung aman, tertib, dan kondusif. Terkait dengan kelulusan, lanjut dia, setiap siswa harus memenuhi empat poin, yakni memiliki semua nilai mata pelajaran pada rapor, nilai minimal baik pada kewarganegaraan dan agama, lulus ujian akhir sekolah (UAS) dan UN. ary wahyu wibowo/ wikha setiawan/ andika prabowo/ susilo himawan

Sumber : http://www.koran-sindo.com/node/382815

17 April 2014 Posted by | BOYOLALI, KARANGANYAR, KENDAL, SEMARANG, SEPUTAR JAWA TENGAH - PROV. JATENG, SRAGEN, SURAKARTA - SOLO | Tinggalkan komentar

Kejati Teliti Kasus Bupati Sragen

SUARA MERDEKA – Sabtu, 12 April 2014

SEMARANG – Kejaksaan Ting­gi (Kejati) Jateng me­neliti ber­kas penyidikan kasus du­gaan pe­nipuan dengan ter­sang­ka Bu­pati Sragen Agus Fat­chur Rah­man. Penipuan yang di­sang­kakan itu terkait jabatan di Pe­merintah Kabupaten (Pem­kab) Sragen.

”Berkas penyidikan sudah ka­mi terima pekan ini. Sedang dite­liti oleh jaksa peneliti, belum ta­hu hasilnya,” kata Asisten Pidana Umum Kejati Jawa Tengah, Wisnaldi Jamal, Jumat (11/4).

Penyidikan kasus tersebut di­mulai sejak Desember 2013 oleh Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Tengah. Jika berkas dinyatakan leng­kap, maka akan dilanjutkan ke tingkat penuntutan. Namun, jika belum lengkap, Kejati akan mengembalikan berkasnya disertai petunjuk kelengkapan.

Pada Maret 2013, Bupati Agus dilaporkan atas penipuan terha­dap Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Su­ko­harjo Agus Bambang Har­yan­to ke Polda Jateng. Laporan itu di­dasari kekecewaan Bambang karena batal menjabat sebagai sekretaris daerah Sragen seperti yang dijanjikan Bupati Agus.

Bambang merasa dirugikan karena sudah mengeluarkan Rp 800 juta untuk membantu Agus da­lam pemilihan kepala daerah pa­da 2011.

Saat Bambang menagih janji Agus, justru Agus mengembalikan uang Rp 750 juta kepada Bam­­bang. Bambang merasa di­tipu lantaran batal menjabat se­kretaris daerah Sragen.

Tak Penuhi Syarat

Bupati Agus saat dihubungi se­malam, memilih tidak berkomentar. Namun sebelumnya kepada wartawan, Bupati pernah menjelaskan Bambang pernah diajukan sebagai kandidat sekda Sragen. Usulan tersebut sudah di­kirim ke Pem­prov, namun ti­dak memenuhi syarat, karena yang bersangkutan belum berpengalaman menduduki jabatan eselon dua, di dua tempat berbeda.

Setelah dimutasi dari kepala Dinas PU Sukoharjo dan kepala Disnaker Sukoharjo oleh Bupati Wardy Wijaya, Bambang kembali diajukan bupati Sragen ke Pem­prov. Hanya saja, ranking­nya ka­lah dengan kandidat lain. Bam­bang tidak masuk ranking tiga besar.(H89,nin-71)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2014/04/12/258504/Kejati-Teliti-Kasus-Bupati-Sragen

12 April 2014 Posted by | SRAGEN | Tinggalkan komentar

Ganjar Sesalkan Bupati Arogan

SUARA MERDEKA – Sabtu, 29 Maret 2014

  • Polisi Urung Periksa Agus

image
SM/Aktsar HamdiAgus Fatchur Rahman

SEMARANG – Aksi ’’koboi’’ Bupati Sragen Agus Fatchur Rahman mengundang keprihatian sejumlah pihak. Psikolog Universitas Katolik (Unika) Soegijapranata, Semarang, Ferdinan Hindiarto memandang sikap arogan itu lantaran miskin jiwa kepemimpinan. Sementara, Gubernur Ganjar Pranowo menyesalkan sikap itu dan meminta agar bupati menaati norma dan hukum. Bagi Ganjar, tanggung jawab kepala daerah adalah menjaga kerukunan dan ketenteraman warga. “Sebagai kepala daerah, kita harus mampu menahan emosi. Ini PR (pekerjaan rumah-red) besar, harus bijak demi ketenteraman dan kerukunan warga,” katanya mengenai aksi Agus, Jumat (28/3).

Kepala daerah yang juga pimpinan partai politik, diingatkan agar bisa menempatkan diri sebaik mungkin. Meski regulasi telah memberi ruang cuti untuk menjalankan tugas partai, namun aturan, norma dan etika sebagai pejabat publik tetap melekat. “Jangan sampai melanggar aturan-aturan itu. Emosi jangan diungkapkan berlebihan. Hukum harus ditaati,” ujarnya.

Sebagai Gubernur Jateng, Ganjar menyatakan kedudukannya hanya sebatas mengingatkan dan memberi arahan. Ia pernah menolak rencana pemblokiran Gerojogan Sewu yang dilontarkan Bupati Karanganyar. Menurutnya, cara-cara frontal semacam itu sebaiknya tidak dilakukan. ’’Saya ingatkan, lebih baik diajak rembukan pihak-pihak yang terlibat itu. Jangan sampai malah memprovokasi masyarakat,’’ jelasnya.

Kepada Bupati Sragen, Ganjar mengharapkan ada pertemuan antara bupati dan kepolisian. Dengan demikian, masalah tidak berlarut-larut yang nantinya malah merugikan Pemkab Sragen dan masyarakat. “Menurut saya bupati ngobrol saja dengan kepolisian, menjelaskan agar tidak berlarut-larut. Khawatirnya, kalau tidak ada pengertian maka hukum akan berjalan,’’ tandasnya.

Miskin jiwa kepemimpinan, kata Ferdinan, karena banyak orang melihat kepemimpinan semata-mata adalah posisi. Sejatinya inti kepemimpinan yakni proses.  Artinya, seorang yang duduk pada jabatan pimpinan seharusnya memulai karier dari bawah kemudian naik sampai posisi puncak. ’’Namun itu tak sepenuhnya berlaku di Indonesia. Pemimpin negeri ini, ada yang  tiba-tiba muncul begitu saja. Mereka, umumnya menjabat kepala daerah juga diuntungkan dukungan Pilkada. Ya, akhirnya banyak kepala daerah miskin jiwa kepemimpinan,’’ tutur alumnus UGM itu.

Miskin jiwa kepemimpinan bisa menjadikan seseorang ketika memiliki jabatan tinggi, tidak mudah mengendalikan diri atau organisasinya. Mereka bahkan tidak cakap dalam menyelesaikan masalah. Beberapa di antaranya malah menonjolkan sikap arogan ketimbang menyelesaikan masalah secara rasional.

Pola-pola perekrutan kepemimpinan bahkan melalui proses panjang. Pemilihan kepala daerah misalnya, banyak melibatkan perwira karier.  Terlepas dari itu semua tidak sepenuhnya kepala daerah di Indonesia disamaratakan miskin jiwa kepemimpinan. Figur Gubernur DKI Joko Widodo menjadi contoh pemimpin nonkarbitan. Jokowi membuktikan diri mulai dari Wali Kota Solo, Gubernur DKI hingga kini masuk bursa capres.  Lebih dari itu, masyarakat diminta bila ingin memilih kepala daerah harus mempertimbangkan kriteria menyusul kemudian figur. Kriteria, mencakup kemampuan memecahkan masalah atau kebutuhan daerah. Bupati Sragen yang juga Ketua DPD Partai Golkar Sragen Agus Fatchur Rahman alias Agus Kecer menjadi sorotan setelah ia memimpin pemblokiran Jalan Sukowati, depan kantor Bupati Sragen, saat pihaknya menggelar kampanye terbuka di Dapil I Sragen, Rabu (26/3) lalu.

Aksi itu bermula saat polisi berusaha menertibkan simpatisan Partai Golkar yang menggunakan jalur berlawanan saat kampanye. Namun mereka tetap menerobos hingga menabrak anggota polisi. Untuk menertibkan, polisi terpaksa memukulkan pentungan ke arah para simpatisan itu.

Tindakan polisi itu membuat Agus marah dan tidak terima atas apa yang dilakukan polisi. Dia langsung mendatangi pos polisi di perempatan Kantor Bupati mencoba meminta penjelasan. Adu mulut terjadi antara polisi dan Agus. Hingga Agus semakin emosi dan melajukan sepeda motornya diikuti simpatisan yang kemudian memblokir jalan dan berorasi selama 15 menit.

Berdamai

Sementara itu pihak polisi kemungkinan tidak akan memperpanjang insiden Sukowati itu. Polres Sragen dan Bupati telah diselesaikan secara damai. Keengganan polisi untuk memproses kasus tersebut mulai terasa. Kapolda Brigjen Noer Ali pun saat diminta komentar masalah itu memilih untuk mendelegasikan kepada Kabid Humas Kombes Alloysius Liliek Darmanto. ’’Itu (insiden) sudah damai. Telah selesai dan tidak ada upaya polisi untuk meneruskan proses hukum. Jangan sampai pelanggaran tersebut menjadi alasan untuk mengulangnya,’’ ujarnya.

Polisi, lanjut dia, juga tidak meneruskan memanggil Bupati Sragen. Alasannya, Kapolres Sragen dan Bupati telah berkomitmen untuk menyelesaikan insiden itu secara kekeluargaan. ’’Kami berupaya agar insiden tersebut tidak mendorong munculnya pelanggaran baru. Ini sudah clear dan berharap tidak terjadi salah paham lagi,” katanya.

Terkait anggota kepolisian di lapangan yang membawa pentung, lanjut Liliek, merupakan standar operasional. Selain pentungan, imbuhnya, idealnya anggota juga harus membawa borgol. “Polisi di jalan sekarang pakai pentungan bukan berarti terkait momen pemilu, tetapi sehari-sehari idealnya memang demikian,” ungkapnya.

Pakar hukum Unissula Prof Gunarto berpendapat, polisi harus bertindak tegas menegakkan aturan. ’’Hukum tak boleh tumpul ke atas atau bawah. Semua yang menyalahi aturan harus diberi sanksi sebagai prinsip equality before the law,’’ katanya, saat dihubungi semalam.

Diakuinya, pemberian otonomi sangat luas kepada daerah bisa jadi pemicu sikap arogansi sebagian penguasa. Namun amandemen harus dilandasi semangat konstruktif mengendalikan pemberian kewenangan yang bermanfaat untuk pembangunan. Terpisah Wakil Ketua DPD Partai Golkar Jateng Noor Achmad menegaskan, dirinya  tidak bisa memberikan penilaian karena tak tahu situasi lapangannya.

“Apakah pernyataannya semacam itu, saya tidak tahu. Tapi saya kenal persis, dia (Agus Fatchur Rahman- ) itu bukan tipe orang yang emosional. Cukup sabar, apalagi dia bupati,’’ tandas Rektor Unwahas Semarang tersebut. Selama ini, ia menilai bupati tersebut bisa mengendalikan emosinya.

Pihaknya juga meyakini kejadian di Sragen itu tidak akan merugikan Partai Golkar yang bersiap menghadapi Pemilu Legislatif (Pileg) 9 April mendatang. “Masyarakat sudah cerdas, mengapa bupati sampai berbuat seperti itu. Selama ini integritas bupati itu juga sangat bagus,” ungkapnya. (H68,J17,H74,K44,H41-90)

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/cetak/2014/03/29/257188

3 April 2014 Posted by | SRAGEN | Tinggalkan komentar

Akhirnya Bupati Ditilang

SUARA MERDEKA – Minggu, 30 Maret 2014

SRAGEN – Bupati Sragen Agus Fatchur Rahman harus menanggung konsekuensi atas aksi yang dilakukannya saat kampanye Partai Golkar Rabu (26/3) lalu. Kapolres Sragen AKBP Dhani Hernando, kepada Suara Merdeka, Sabtu (29/3) memastikan pihaknya sudah memberlakukan tilang kepada Agus.

Selain memastikan penilangan kepada bupati, Kapolres juga akan menilang beberapa simpatisan Partai Golkar yang melakukan pelanggaran lalu lintas saat melakukan kampanye kemarin. Pemberlakuan tilang ini, kata Dhani, untuk menunjukkan bahwa polisi mempunyai sikap tegas terhadap para pelanggar peraturan lalu lintas.

Dengan begitu, lanjut Dhani, peserta kampanye dari partai lain diharapkan tidak melakukan pelanggaran yang sama. Di samping itu, dengan penilangan terhadap bupati tersebut, tidak akan timbul kecemburuan dari parpol lain. ”Supaya parpol lain tidak merasa dibeda-bedakan. Selain itu, kampanye kan masih panjang. Harapannya dengan penilangan ini parpol lain tidak mengulangi hal yang sama,” kata Dhani.

Hal ini dibenarkan oleh Kasatlantas AKP Nur Prasetyantoro. Menurut dia, surat tilang atas pelanggaran tidak menggunakan helm sudah diserahkan dan diterima langsung oleh Agus di rumahnya Sabtu (29/3) pagi. Surat Izin Mengemudi (SIM) milik Agus juga telah disita. ”Benar sudah ditilang atas pelanggaran tidak mengenakan helm, untuk pemblokadeannya tidak. Dijadwalkan sidang akan digelar pada Kamis (3/4),” kata Nur.

Ketika dikonfirmasi melalui telepon, Agus Fatchur Rahman enggan berkomentar terkait penilangan yang dilakukan terhadapnya. Namun, saat ditemui usai menghadiri acara Penyerahan Kendaraan Operasional Kades dan Lurah di Pendopo Sumonegaran, Jumat (28/3), dia sempat memberikan keterangan bahwa dia siap diperiksa oleh kepolisian atas aksinya kemarin. Dia juga mempersilakan kepolisian melakukan pemeriksaan kepadanya apabila tindakan yang dilakukan dianggap melanggar hukum.

Cegah Keributan

Pria yang telah menjabat sebagai bupati sejak 2011 lalu ini juga memastikan akan mengikuti semua proses hukum yang akan dilakukan oleh kepolisian. Dalam kesempatan tersebut Agus juga berusaha menjelaskan alasannya melakukan aksi pemblokadean jalan yang dilanjutkan dengan orasi tersebut. Menurutnya, apa yang dilakukannya kemarin dilandasi pertimbangan untuk mencegah keributan yang lebih besar. Jika massa tidak diredam emosi dengan pidatonya, kata Agus, keributan yang lebih besar akan terjadi. ”Karena dalam pidato sudah saya sampaikan bahwa semua biaya saya tanggung, maka massa dapat teredam emosinya,” kata Agus.

Agus juga menolak anggapan beberapa pihak yang menyebutkan dirinya tidak menggunakan helm ketika mengendarai motor trailnya. Dia menyebutkan, berdasarkan foto yang ada di media massa, dirinya terlihat menggunakan helm. Agus juga menolak anggapan yang menyebutkan helm yang dipakainya dipinjami oleh salah satu kadernya sesaat setelah keributan terjadi. ”Ya tidak mungkinlah helm pinjam. Kalau pinjam ya tidak cukup di kepala saya,” bantah Agus.

Menanggapi sikap beberapa partai politik yang mengkritik aksinya kemarin, Agus memakluminya. Menurut dia, dalam politik perbedaan persepsi terhadap suatu permasalahan sangat mungkin terjadi. Dia justru mengajak masyarakat untuk mewaspadai hidden agenda di balik kritik yang disampaikan partai politik tersebut. Namun, ketika ditanya mengenai hidden agenda apa yang dibawa oleh parpol tersebut, Agus menolak menjelaskan lebih jauh. ”Ya tidak usah dijelaskanlah, masyarakat pasti sudah tahu. Yang ngomong kan sejak dulu ya loe lagi loe lagi,” ujar Agus.

Ketua DPC PPP Sragen Rus Utaryono mengapresiasi langkah polisi yang telah menilang Agus. Dengan begitu, menurut Rus, polisi telah menunjukkan sikap yang proporsional, dan menunjukkan kepada rakyat bahwa penegakan hukum tidaklah membedakan antara rakyat dengan pejabat.(aht,nin-78)

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/cetak/2014/03/30/257216

3 April 2014 Posted by | SRAGEN | Tinggalkan komentar

Marah, Bupati Sragen Blokade Jalan

SUARA MERDEKA – Kamis, 27 Maret 2014
image

SRAGEN – Kampanye Terbuka Partai Golkar di Dapil 1 Sragen yang digelar Rabu (26/3), berakhir ricuh. Ketua DPD Partai Golkar Sragen Agus Fatchur Rahman, yang juga menjabat Bupati  memblokade Jalan Sukowati, tepatnya di depan kantor Bupati Sragen.

Hal ini dilakukan Agus karena tidak terima karena simpatisan partainya diperlakukan kasar oleh polisi. Sejak ke­berangkatan menuju Lapangan Nglorog, Sragen, ribuan simpatisan Partai Golkar yang mayoritas menggunakan sepeda motor sudah merepotkan polisi. Polisi harus bekerja keras me­nertibkan massa agar tidak mengganggu ketertiban lalu lintas.

Bahkan, polisi harus menutup perempatan Serikat Islam bagi pengguna jalan yang hendak ke arah Timur. Pengguna jalan kemudian dialihkan melewati jalan lingkar utara yang tembus di perempatan Pilangsari. Hal ini untuk mengurangi kemacetan, karena simpatisan partai itu menggunakan bahu jalan untuk memarkir kendaraannya.

Simpatisan Partai Golkar semakin susah dikendalikan ketika kembali dari Lapangan Nglorog. Puncaknya adalah ketika ratusan massa yang mengendarai sepeda motor datang dari arah Timur hendak melintas perempatan Kantor Bupati.

Menurut Kapolres Sragen AKBP Dhani Hernando, polisi awalnya berusaha menertibkan massa yang menggunakan ja­lur dari arah yang berlawanan. Namun, massa nekat me­ne­­ro­bos penertiban polisi hingga kemudian menabrak be­berapa anggota polisi, salah satunya KBO Satlantas Iptu Har­janto Moekti. Hal ini yang kemudian memicu polisi me­mu­kulkan pentungan kepada beberapa simpatisan Partai Golkar.

Hal inilah yang membuat Agus naik pitam. Dia tidak terima dengan perlakuan polisi terhadap simpatisannya.

Dia langsung mendatangi pos polisi di perempatan Kantor Bupati, dan mencoba meminta penjelasan kepada polisi yang bertugas mengenai alasan pemukulan yang dilakukan terhadap simpatisannya. Kemudian, Agus berusaha mencari polisi yang memukul kadernya. Setelah berhasil menemukan, Agus terlibat adu mulut.

”Harusnya kan bisa diperingatkan dengan baik-baik, tidak perlu pakai main pukul segala. Coba lihat ini kepalanya benjut,” kata Agus sambil menunjukkan kadernya yang terkenal pentungan polisi.

Tidak puas dengan jawaban yang didapatkan dari petugas polisi itu  Agus kemudian bergerak menuju sepeda motor yang dikendarainya. Dia memimpin aksi pemblokadean jalan untuk menunjukkan bentuk protesnya terhadap perlakuan polisi. Aksi blokade jalan tersebut berlangsung selama kurang lebih 15 menit. Polisi terlihat tidak berkutik melihat ulah Ketua DPD Partai Golkar Sragen

Pimpin Aksi

Agus benar-benar marah saat mengetahui sejumlah kadernya diperlakukan kasar oleh polisi. Setelah terlibat adu mulut dengan polisi dia memimpin sendiri aksi pemblokadean jalan selama kurang lebih 15 menit di depan Kantor Bupati.

Agus memarkir motor trailnya di tengah jalan, dan menyalak-nyalakkan  gas motornya. Langkah Agus ini kemudian diikuti oleh ratusan simpatisan lain. Dia tidak peduli terhadap dampak kemacetan yang ditimbulkan oleh ulahnya tersebut.  Tidak puas dengan aksi tersebut, Agus juga sempat menggelar orasi di atas median jalan. Dalam orasinya menyampaikan apa yang telah dialami kadernya sebagai bentuk pengorbanan dalam berjuang.

”Kalian tidak usah takut de­ngan perlakuan-perlakuan se­ma­cam ini,” kata Agus berkobar-kobar. Agus juga menjelaskan kepada simpatisannya agar menerima penilangan yang telah dila­kukan Polisi. Namun, dia menjanjikan denda pelanggaran lalu lintas yang dilakukan kadernya akan ditanggung.

Setelah berorasi selama lima menit, Agus kembali menyalak-nyalakkan gas motornya. Bah­kan, ketika coba diingatkan oleh Kabag Ops Polres Kompol Sony S, Agus justru kembali marah.

Namun tak lama kemudian, dia memilih pergi. Dalam pernya­taannya kepada wartawan, Agus mengaku tidak masalah jika ka­dernya yang melanggar lalu lintas di­tindak. Ditanya mengenai ke­mungkinan dirinya juga ditilang karena tidak menggunakan helm dan mengganggu ketertib­an, Agus siap jika harus ditilang dan disidang sebagaimana pe­lang­gar lalu lintas pada umumnya.

”Saya siap. Seluruh kader kami pun siap jika dianggap me­la­kukan pelanggaran. Namun, tidak dengan cara mentung-mentungi seperti ini,” kata Agus.

Ditanya mengenai kemungkinan menilang Agus, Kapolres Sragen AKBP melalui Kabag Ops Pol­res Sony S mengaku hal tersebut tidak akan dilakukannya.  ”Ti­daklah saya juga su­dah meminta maaf kepada Bupati.” (aht-nin-80)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2014/03/27/257002/Marah-Bupati-Sragen-Blokade-Jalan

28 Maret 2014 Posted by | SRAGEN | Tinggalkan komentar

Polisi Bakal Periksa Bupati Sragen

SUARA MERDEKA – Jum’at, 28 Maret 2014
  • Agus Fatchur Rahman: Saya Tidak Menyesal
image

SEMARANG – Polisi akan memanggil Ketua DPD Partai Golkar Sragen yang juga Bupati Agus Fatchur Rahman, terkait aksi blokade Jalan Sukowati, depan kantor bupati, saat kampanye terbuka, Rabu (26/3).

Kabid Humas Polda Jateng Kombes Alloysius Liliek Darmanto mengatakan, pemanggilan terhadap Agus harus dilakukan untuk mengetahui latar belakang tindakannya memblokade jalan. ”Pasti kapolres Sragen akan melakukan langkah tersebut (pemanggilan-Red),” ungkapnya, Kamis (27/3).

Dalam pemanggilan itu, polisi akan mengklarifikasi tindakan Agus, sekaligus menentukan apakah ada pelanggaran yang dia lakukan. ”Kalau melanggar, tentu kami akan menindak tegas sesuai aturan,” tandasnya.

Mengenai sikap kapolres yang meminta maaf kepada bupati, Liliek menilai hal itu dilakukan untuk mencegah situasi semakin panas. Namun setelah itu tetap ada tindakan.

Yang melanggar pasti kena sanksi. ”Sanksi terkait pelanggaran lalu lintas tetap akan dijatuhkan jika terbukti. Tapi kalau sanksi menyangkut kesalahan prosedur kampanye, biar ditangani Bawaslu,” ujarnya. Seperti diberitakan kemarin, blokade itu bermula saat polisi menertibkan simpatisan Golkar yang menggunakan jalur berlawanan saat kampanye.

Namun mereka tetap menerebos hingga menabrak polisi. Untuk menertibkan, anggota Polres Sragen terpaksa memukulkan pentungan ke arah para simpatisan itu. Tindakan tersebut membuat Agus marah. Dia adu mulut dengan sejumlah polisi. Agus lantas menginstruksikan massa agar memblokade jalan.

Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jateng Teguh Purnomo mengatakan, kejadian di Sragen merupakan peringatan bagi kepolisian agar lebih tegas menindak pelanggar lalu lintas. Situasi tidak kondusif di lapangan harus dideteksi sejak dini. Apalagi, KPU Jateng berdasarkan perintah KPU Pusat telah memutuskan untuk meniadakan zonasi kampanye.

”Potensi terjadi situasi seperti di Sragen sangat terbuka. Sistem zonasi sudah dihapus, sehingga aparat kepolisian harus bekerja lebih keras agar kericuhan tidak terjadi,” tegasnya.

Sementara itu, berbagai kecaman terhadap Agus datang dari berbagai kalangan. Pimpinan sejumlah partai politik di Sragen bersuara keras mengkritik tindakan arogan sang bupati. Padahal, menurut Ketua DPC Partai Gerindra Sragen, saat kampanye damai, Sabtu (15/3), semua pimpinan partai politik sepakat mengawal pemilu dengan aman, tertib, dan damai.

”Seharusnya dengan komitmen tersebut semua pihak bisa menjaga sikap, sehingga tidak mengganggu kepentingan yang lain,” kata pria yang juga menjabat wakil bupati itu dalam konferensi pers bersama pengurus PPP, PKB, dan PDIP, kemarin.

Pendapat lebih keras disampaikan Rus Utaryono, ketua DPC PPP. Menurut dia, yang dilakukan Agus Fatchur Rahman merupakan pelajaran buruk bagi masyarakat. ”Mestinya bupati memberi contoh yang baik, ini malah arogan. Sudah tidak pakai helm, memblokade jalan, orasi di tengah jalan pula,” kata Rus dengan nada tinggi.

Pelanggaran Etika

Selain itu, Agus dianggapnya melanggar surat keputusan (SK) yang ditandatanganinya sendiri sebagai bupati. Dalam SK tersebut, Agus menetapkan wilayah di depan kantor bupati masuk dalam white area yang steril dari kegiatan kampanye. ”Seharusnya Panwaslu menindak, tapi malah diam saja,” katanya. Rus juga kecewa pada sikap polisi.

Sebagai penegak hukum, polisi tidak perlu meminta maaf kepada bupati, karena yang dilakukan Korps Bhayangkara adalah dalam rangka menertibkan lalu lintas. Dia juga mempertanyakan sikap polisi yang membiarkan Agus melenggang meskipun tidak menggunakan helm.

Dia menuntut polisi menilang Agus. Hal senada disampaikan Ketua DPC PKB Mukafi Fadli. Setelah konferensi pers, Rus Utaryono mendatangi mapolres untuk meminta polisi menilang bupati. Namun, dia tidak berhasil menemui kapolres atau wakapolres. Kapolres Sragen AKBP Dhani Hernando saat dikonfirmasi via telepon menegaskan, pihaknya tidak pernah meminta maaf atas penertiban yang dilakukan anggotanya.

Permintaan maaf yang disampaikan adalah atas tindakan kasar yang dilakukan beberapa anggota. ”Partai Golkar juga meminta maaf, jadi kami selesaikan secara kekeluargaan,” kata Dhani. Menanggapi desakan agar polisi menilang Agus, Dhani menyatakan, ia belum menerima permintaan itu.

Dia berjanji akan segera memberikan keterangan setelah mendapat laporan resmi atas permintaan tersebut. Pengamat politik dan sosiolog dari Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta Dradjad Tri Kartono menilai tindakan Agus merupakan pelanggaran etika pejabat publik dan tak bisa ditoleransi.

”Tindakan Agus sangat tidak menghargai hak publik, yakni masyarakat yang menggunakan jalan raya tersebut. Meskipun sedang cuti sebagai bupati, ia tetap pejabat publik. Hal itu disandangnya 24 jam sehari tujuh hari seminggu tanpa cuti,” kata staf pengajar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) itu. Dradjad juga mendukung langkah kepolisian yang akan memeriksa Agus.

”Dia harus dimintai pertanggungjawaban oleh polisi. Jika tidak, akan menjadi preseden buruk atas aksi unjuk kekuasaan,” tandasnya. Pengamat politik dari Universitas Wahid Hasyim Semarang Joko J Prihatmoko menilai tindakan Agus Fatchur Rahman merupakan bagian dari keinginan untuk memperlihatkan kekuatan partai sekaligus jabatannya sebagai bupati.

Meski hal serupa kerap diperlihatkan semua partai, tindakan Agus jelas salah karena melanggar hukum. Joko bahkan menyatakan bahwa Agus telah memimpin pembangkangan terhadap hukum dan pelecehan terhadap kewenangan polisi. ”Mestinya tanpa delik aduan polisi bisa menindak. Ini bisa jadi preseden untuk partai lain,” tegasnya.

Meski dihujani kritikan, Agus Fatchur Rahman menyatakan tidak menyesal atas tindakannya membokade jalan. Menurut dia, peristiwa tersebut sudah berlalu, sehingga tidak perlu disesali. Dia justru menganggap kejadian tersebut hanya insiden kecil. Fokusnya kini adalah meraih suara sebanyak-banyaknya agar Golkar memenangi pemilu.

”Saiki wayahe fokus golek biting sing akeh,” kata Agus ketika ditemui di rumahnya. Ketika ditanya alasannya memblokade jalan dilanjutkan orasi, Agus menjawab bahwa itu merupakan aksi spontan. Sebagai pimpinan partai politik, dia merasa perlu melindungi kader-kadernya yang mendapat perlakuan tidak semestinya dari polisi.

”Sebagai pimpinan saya rasa harus seperti itu. Kalau pimpinan melihat anggotanya mendapat perlakuan tidak adil lalu hanya diam, iku pimpinan cap apa (itu pimpinan macam apa),” ujarnya. Lebih lanjut pria yang menjabat sebagai bupati sejak 2011 ini mengatakan, dia tidak akan membawa kasus dugaan pemukulan oleh polisi terhadap kadernya ke ranah hukum. Dia menganggap permasalahan tersebut sudah selesai.

Kepala Badan Koordinasi Pemenangan Pemilu (BKPP) Golkar Sragen Bambang Widjo Purwanto mengatakan, pihaknya telah menyampaikan permohonan maaf kepada polres, demikian pula sebaliknya. ”Jadi kami sudah saling menyadari kesalahan masing-masing,” kata pria yang juga menjabat wakil ketua DPRD itu. Dia juga menyebutkan, dalam kejadian tersebut, 30 simpatisan Golkar ditilang.

Ada pula lima orang yang mengalami pemukulan, seorang di antaranya masih dirawat di RSU Sragen. ”Semua akan ikut sidang. Semua denda tilang akan ditanggung partai,” kata Bambang. (H68,J17, K44,H74,G18,aht,nin-59)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2014/03/28/257068/Polisi-Bakal-Periksa-Bupati-Sragen

28 Maret 2014 Posted by | SRAGEN | Tinggalkan komentar

Manipulasi Data K2 Sragen Pasti ke Jalur Hukum

SOLOPOS.COM – Rabu, 12 Maret 2014

  • Nasib Tenaga Honorer K2

Solopos.com, SRAGEN — Janji Badan Kepegawaian Negara (BKN) mencoret tenaga honorer kategori II (K2) yang terbukti menggunakan data palsu atau bodong saat verifikasi 2012 lalu tak menyurutkan semangat melaporkan kasus itu ke polisi. BKN benar bersikap tegas ataupun cedera janji, kasus K2 bodong di Sragen tetap bakal bergulir ke jalur hukum.

Koordinator Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Mega Bintang Sragen Rus Utaryono mengukuhkan niatnya mengawal kasus itu hingga tuntas. Ia bertekad membuat laporan polisi mengenai tindakan manipulasi data yang diduga melibatkan para pejabat teras itu secepatnya.

Ia berharap tindakan hukum bakal memberikan efek jera kepada para pelaku mengingat kasus manipulasi data semacam itu kemungkinan dilakukan secara sistematis dan masif dengan melibatkan banyak pihak. “Kami sedang mengumpulkan data-data baru serta menggali permasalahan ini dari para K2 yang merasa menjadi korban. Secepatnya akan kami buat laporan. Kasus ini memang harus dibawa ke ranah hukum biar ada kebenaran dan memberikan rasa keadilan kepada mereka yang seharusnya lolos seleksi,” tegasnya saat diwawancarai Solopos.com, Selasa (11/3/2014).

Hal senada juga disampaikan Ketua Forum Honorer Kategori II (K2) Sragen (FHKS) Suwarso. Ia yang sehari sebelumnya akan datang ke BKN dan beralih ke Kemenpan-RB itu mengatakan setelah membuat laporan ke pemerintah pusat, maka ia bakal menindaklanjuti kasus manipulasi data itu ke jalur hukum.

Menurutnya sanksi bagi para pembuat SK palsu tidak cukup dengan hanya pembatalan status CPNS. Harus disertai dengan sanksi lain yang menimbulkan efek jera, yaitu pidana.

Suwarso saat diwawancarai Solopos.com, di daerah Nglorog, Sragen, Selasa, menegaskan bahwa keinginan para tenaga honorer K2 yang tereliminasi tahun ini masih sama dengan tuntutan sebelumnya. Mereka ingin dijadikan sebagai PNS tanpa melalui tes.

Sementara itu, semua kepala satuan kerja perangkat daerah (satker) diminta segera membuat pernyataan mengenai data K2 bodong di instansi mereka. “Kemarin kami sudah ke Kemenpan-RB untuk menyerahkan data-data manipulasi itu ke sana [Kemenpan-RB]. Setelah ini, ya nanti kami juga akan membawa hal ini ke ranah hukum,” tegasnya.

Berdasarkan penelusuran Solopos.com, dari 727 peserta CPNS K2 Sragen yang lolos seleksi tahun ini, beberapa di antara mereka terbukti benar menggunakan data palsu saat verifikasi K2 tahun 2012 lalu. Pembuatan surat keputusan (SK) palsu itu melibatkan sejumlah pejabat di masing-masing satker yang menjabat pada tahun 2003-2004 dan saat ini sudah pensiun.

Pembuatan SK bagi 37 tenaga honorer K2 di Badan Lingkungan Hidup (BLH) Sragen misalnya, sebanyak 37 honorer K2 di BLH yang lolos verifikasi tahun 2012 itu sebenarnya tenaga job training (JT) yang masuk antara tahun 2006-2009. Manipulasi SK tugas di BLH mayoritas ditandatanani oleh kepala dinas setempat pada tahun 2004-2005. Pada saat itu, BLH masih terpecah menjadi Dinas Tata Kota dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH).

Sementara, di Kecamatan Gondang, berdasarkan pemeriksaan silang data hasil pengumuman Kabupaten Sragen dan arsip persatuan guru wiyata bhakti Gondang tahun 2012, ada 10 calon pegawai negeri sipil (CPNS) K2 yang menggunakan data bodong. Salah seorang CPNS K2 berinisial HP yang mengajar di salah satu sekolah di Kecamatan Gondang memiliki SK WB tertanggal 1 Mei 2013, padahal dia baru masuk sebagai guru WB pada 1 Mei 2005.

SK bodong itu ditandatangani oleh kepala sekolah setempat berinisial SD. Berdasarkan penelusuran Solopos.com pada daftar absensi kesiswaan tempat ia mengajar, nama HP sebagai guru WB di sekolah tersebut baru muncul pada bulan Mei 2005. Sementara, pada absensi kesiswaan tahun 2003 hingga 2004, namanya tidak tercantum sebagai staf pengajar di sekolah tersebut.

Sumber : http://www.boyolalipos.com/2014/nasib-tenaga-honorer-k2-manipulasi-data-k2-sragen-pasti-ke-jalur-hukum-495499

12 Maret 2014 Posted by | SRAGEN | Tinggalkan komentar

Dua Mantan Pegawai BPR Karangmalang Disidang

SUARA MERDEKA – Sabtu, 08 Maret 2014

SEMARANG – Dua mantan pegawai BPR Karangmalang, Cabang Tangen, Sragen duduk di kursi pesakitan Pengadilan Tipikor Semarang.

Keduanya adalah mantan kepala Seksi Pemasaran dalam periode berbeda, Widodo Teguh Rudiyanto dan Hudi Handoko. Pada sidang terpisah, Jumat (7/3), Hudi mengajukan keberatan atas dakwaan korupsi yang diarahkan padanya.

Untuk sidang Widodo, hakim memeriksa enam mantan pegawai BPR Karangmalang Cabang Tangen. Para saksi mengaku mengetahui kredit fiktif di bank tersebut.

Diduga, modusnya adalah dengan memalsukan data nasabah. Modus lain adalah dengan menaikkan nilai kredit nasabah.

Dalam kasus itu, Hudi Handoko disangka menandatangani 80 pengajuan kredit fiktif dari Sriyatun. Sementara, Widodo Teguh Rudiyanto didakwa ikut menandatangani 124 kredit bersama mantan Kasi Pemasaran, Pagi Hartono, tersangka lain dan meninggal sebelum dilakukan pemeriksaan.

’’Kasi Pemasaran bertugas mengusulkan pengajuan kredit kepada pimpinan. Dan juga menagih di lokasi,’’ kata saksi Hery yang dibenarkan saksi Dany. Keduanya adalah mantan staf pemasaran bank itu.

Divonis

Kasus itu sebelumnya, menyeret Sriyatun dan sudah disidang di Pengadilan Tipikor Semarang. Sriyatun divonis empat tahun penjara, denda Rp 100 juta, dan mengembalikan kerugian negara Rp 1,18 miliar.

Atas putusan itu, jaksa menyatakan banding karena jauh dari tuntutan jaksa sebelumnya yang menuntutnya 7,5 tahun penjara.

Kasus korupsi krediti fiktif terjadi pada 2008-2010, dengan modus pengajuan kredit fiktif dan nominal digelembungkan. Jumlah kredit fiktif dan digelembungkan mencapai 204 nasabah. Kerugian atas kasus itu mencapai Rp 1,18 miliar. (H89-71)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2014/03/08/254881/Dua-Mantan-Pegawai-BPR-Karangmalang-Disidang

8 Maret 2014 Posted by | SRAGEN | Tinggalkan komentar

Dua Mantan Pegawai BPR Karangmalang Disidang

SUARA MERDEKA.com – Jum’at, 07 Maret 2014

SEMARANG, suaramerdeka.com – Dua mantan pegawai BPR Karangmalang Cabang Tangen, Sragen duduk di kursi pesakitan Pengadilan Tipikor Semarang.

Keduanya adalah Mantan Kepala Seksi Pemasaran dalam periode berbeda, Widodo Teguh Rudiyanto dan Hudi Handoko. Pada sidang terpisah, Jumat (7/3), Hudi mengajukan keberatan atas dakwaan korupsi yang diarahkan padanya.

Untuk sidang Widodo, hakim memeriksa enam mantan pegawai BPR Karangmalang Cabang Tangen. Para saksi mengaku mengetahui kredit fiktif di bank tersebut.

Diduga, modusnya adalah dengan emmalsukan data nasabah. Modus lain adalah dengan menaikkan nilai kredit nasabah. Dalam kasus itu, Hudi Handoko disangka menandatangani 80 pengajuan kredit fiktif dari Sriyatun.

Sementara, Widodo Teguh Rudiyanto didakwa ikut menandatangani 124 kredit bersama mantan Kasie Pemasaran, Pagi Hartono, tersangka lain dan meninggal sebelum dilakukan pemeriksaan.

“Kasi Pemasaran bertugas mengusulkan pengajuan kredit kepada pimpinan. Dan juga menagih di lokasi,” kata saksi Hery yang dibenarkan saksi Dany.

Keduanya adalah mantan staf pemasaran bank itu. Kasus itu sebelumnya, menyeret Sriyatun dan sudah disidang di Pengadilan Tipikor Semarang.

Sriyatun divonis empat tahun penjara, denda Rp 100 juta dan mengembalikan kerugian negara Rp 1,18 miliar. Atas putusan itu, jaksa menyatakan banding karena jauh dari tuntutan jaksasebelumnya yang menuntutnya 7,5 tahun penjara.

Kasus korupsi krediti fiktif terjadi pada 2008-2010, dengan modus pengajuan kredit fiktif dan nominal digelembungkan. Jumlah kredit fiktif dan digelembungkan mencapai 204 nasabah. Kerugian atas kasus itu mencapai Rp 1,18 miliar.

( Eka Handriana / CN37 / SMNetwork )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2014/03/07/193727/Dua-Mantan-Pegawai-BPR-Karangmalang-Disidang

8 Maret 2014 Posted by | SRAGEN | Tinggalkan komentar

%d blogger menyukai ini: