KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Pahami Kebijakan, Harus Dekat Rakyat

SUARA MERDEKA – Selasa, 26 Agustus 2014

SEMARANG – Masing-masing partai politik (parpol) yang mendapat kursi pimpinan diminta memilih kader yang dekat dengan rakyat.

Figur pimpinan dinilai penting untuk menunjukkan posisi lembaga tersebut sebagai wakil rakyat.

Widi Nugroho dari Pusat Telaah dan Informasi Regional (Pattiro) menegaskan, para pimpinan merupakan wajah lembaga legislatif. “Pimpinan harusnya mereka yang memahami kebijakan. Selain itu, yang utama, mereka harus dekat dengan masyarakat,” ujarnya.

Dia tak menyoal apakah mereka yang dipilih adalah anggota Dewan yang sebelumnya juga menjabat. Meski begitu, mereka yang pernah menjabat tentu memiliki pengalaman lebih. Hanya saja, anggota Dewan yang memang baru kali pertama duduk di kursi DPRD, kadang ada juga yang kualitasnya tak kalah dengan mereka yang incumbent.

Sementara itu, aktivis Johnarie Nugroho berharap, nama yang terpilih menjadi pimpinan Dewan nanti adalah mereka yang bisa mengakomodir kepentingan rakyat terutama rakyat miskin sebagai prioritas.

Selain itu, para pimpinan juga sebaiknya sepakat dengan program pengembangan investasi yang pro dengan buruh.“Secara prinsip, parlemen harus detail melakukan koreksi pada eksekutif. Karena itu dibutuhkan pimpinan yang tegas dan memiliki visi yang jelas,” katanya.

Dia menuntut pimpinan Dewan mendatang bisa menciptakan iklim kerja yang produktif serta menciptakan legislasi yang mengarah pada kesejahteraan rakyat.

Seperti yang diberitakan kemarin, beberapa nama calon pimpinan Dewan telah diketahui. PDI Perjuangan memutuskan Supriyadi akan duduk di deretan kursi tersebut. Sementara tiga partai lain, Gerindra, PKS, dan Demokrat masih menunggu keputusan pusat. (H35,H71-39)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2014/08/26/271443/Pahami-Kebijakan-Harus-Dekat-Rakyat

26 Agustus 2014 Posted by | SEMARANG | Tinggalkan komentar

Anggota Pungli, Siap Tanggung Jawab

SUARA MERDEKA – Rabu, 27 Agustus 2014

SEMARANG – Kinerja Satuan Lalu Lintas Polres­ta­bes Semarang menjadi so­rotan menyusul tertang­kap­nya sejumlah anggota oleh aparat Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Pol­da Jateng. Mereka tertang­kap tangan saat melaku­kan pungutan liar di pos polisi tempat mereka bertugas.

Kasat Lantas Polrestabes Semarang, AKBP Windro Akbar mengatakan, terkait tindakan itu pihaknya akan menindak tegas anggota yang terlibat. Adapun mereka akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

“Mereka yang terlibat atau diketahui melakukan pungli juga akan kami black list untuk tidak berdinas dibagian lalu lintas,” ungkapnya, Selasa (26/8).

Sikap tegas itu tidak hanya untuk anggota yang melakukan pungli kepada kendaraan, namun juga seluruh bentuk pungli yang dekat dekat kinerja Satlantas. “Termasuk pungli SIM, pengurusan STNK dan pungli lainnya,” ujarnya.

Untuk itu, pihaknya juga meminta kepada masyarakat yang mengetahui tindakan melanggar aturan yang dilakukan anggotanya, dipersilahkan untuk melaporkan langsung. Hal itu dilakukan demi kenyaman bersama dan menekan adanya pungutan liar.

“Saya bertanggung jawab penuh terhadap anggota lalu lintas yg melakukan penyimpangan suap,” katanya.

Untuk menekan dan tidak terulang lagi tindakan tersebut, pihaknya melakukan berbagai upaya termasuk dengan memasangan spanduk stop pungli di seluruh pos lantas dan Kantor Satpas Polrestabes Semarang. Pihaknya juga melarang anggotanya untuk melakukan penilangan di dalam pos lantas.

“Kami tidak memberikan ruang dan celah sekecil apa pun yang bisa mengarah ke pungli,” ungkapnya.

Pos Transparan

Selain itu, pihaknya juga melarang untuk memasang kaca hitam di pos lantas. Tidak ada anggota yang bertugas di salah satu pos lalu lintas bermain di pos lalu lintas lainnya. Anggota juga diminta memberikan penerangan dan penyuluhan kepada masyarakat agar tidak memberikan ruang melakukan pungli. Pihaknya akan mengamankan dan periksa masyarakat yang mencoba melakukan suap kepada anggota polantas.

Dengan tindakan tegas dan upaya tersebut, pihaknya berharap tindakan tersebut tidak lagi terulang dan anggota bekerja sesuai prosedur. Pungutan liar tersebut terbongkar setelah aparat Propam Polda Jateng menangkap tangan dua anggota Satlantas Polrestabes Semarang Aiptu S dan Brigadir E saat melakukan pungutan liar di pos polisi lalu lintas Kalibanteng, Jumat (15/8) sore.

Lalu, pada Selasa (19/8) sekitar pukul 14.00, Propam kembali menangkap tangan seorang anggota Unit Lantas Polsek Gajahmungkur, Semarang, Aiptu TM.  TM ditangkap saat menerima uang dari seorang pengemudi mobil di pos polisi pertigaan Pasar Kambing, Jalan MT Haryono. (K44,H74-39)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2014/08/27/271516/Anggota-Pungli-Siap-Tanggung-Jawab

26 Agustus 2014 Posted by | SEMARANG | Tinggalkan komentar

Pimpinan Dewan Harus Dekat dengan Rakyat

 

SUARA MERDEKA.COM – Selasa, 26 Agustus 2014

SEMARANG, suaramerdeka.com – Partai politik (parpol) yang mendapat kursi pimpinan diminta memilih kader yang dekat dengan rakyat. Figur pimpinan dinilai penting untuk menunjukkan posisi lembaga tersebut sebagai wakil rakyat.

 

Widi Nugroho dari Pusat Telaah dan Informasi Regional (Pattiro) menegaskan, para pimpinan merupakan wajah lembaga legislatif. “Pimpinan harusnya mereka yang memahami kebijakan. Selain itu, yang utama, mereka harus dekat dengan masyarakat,” ujarnya.

 

Dia tak menyoal apakah mereka yang dipilih adalah anggota Dewan yang sebelumnya juga menjabat. Meski begitu, mereka yang pernah menjabat tentu memiliki pengalaman lebih. Hanya saja, anggota Dewan yang memang baru kali pertama duduk di kursi DPRD, kadang ada juga yang kualitasnya tak kalah dengan mereka yang incumbent.

 

Sementara itu, aktivis Johnarie Nugroho, berharap nama yang terpilih menjadi pimpinan Dewan nanti adalah mereka yang bisa mengakomodir kepentingan rakyat terutama rakyat miskin sebagai prioritas.

 

Selain itu, para pimpinan juga sebaiknya sepakat dengan program pengembangan investasi yang pro dengan buruh. “Secara prinsip, parlemen harus detail melakukan koreksi pada eksekutif. Karena itu dibutuhkan pimpinan yang tegas dan memiliki visi yang jelas,” katanya.

 

Dia menuntut pimpinan Dewan mendatang bisa menciptakan iklim kerja yang produktif serta menciptakan legislasi yang mengarah pada kesejahteraan rakyat. Seperti yang diberitakan kemarin, beberapa nama calon pimpinan Dewan telah diketahui. PDI Perjuangan memutuskan Supriyadi akan duduk di deretan kursi tersebut. Sementara tiga partai lain, Gerindra, PKS, dan Demokrat masih menunggu keputusan pusat.

( Adhitia A / CN26 / SMNetwork )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2014/08/26/214441/Pimpinan-Dewan-Harus-Dekat-dengan-Rakyat

26 Agustus 2014 Posted by | SEMARANG | Tinggalkan komentar

Renovasi Ruang Fraksi, Sekwan Anggarkan Rp 196 Juta

 

SUARA MERDEKA.COM – Kamis, 21 Agustus 2014

SEMARANG, suaramerdeka.com – Sekretariat DPRD Kota Semarang telah menyiapkan anggaran sekitar Rp 196 juta lebih untuk melakukan renovasi di Gedung DPRD Kota Semarang. Anggaran tersebut akan digunakan untuk perbaikan dan pembenahan 7 ruang fraksi yang mengalami kerusakan dan merenovasi toilet di lantai 2.

 

Sekretaris DPRD Kota Semarang Fajar Purwoto mengatakan, adapun jumlah anggaran yang berasal dari APBD Perubahan tersebut terdiri dari sekitar Rp 31 juta untuk perbaikan seperti partisi dan gypsum di ruang fraksi, serta Rp 165 juta untuk renovasi toilet di lantai 2. Dengan anggaran yang cukup besar ini, semua ruang fraksi dan toilet di lantai 2 diharapkan lebih layak dan maksimal digunakan dalam bekerja oleh anggota dewan.

 

“Selain itu renovasi ini diharapkan agar para tamu yang ke dewan menjadi nyaman. Sedangkan khusus untuk renovasi semua toilet di lantai 1, Dia mengaku memang tidak di lakukan dalam waktu dekat ini. Renovasi  toilet di lantai 1 baru akan dianggarkan di APBD Murni tahun 2015, mengingat fasilitasnya memang sudah lama tidak pernah direnovasi,” jelasnya, Kamis (21/8).

( Yulianto / CN38 / SMNetwork )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2014/08/21/213945/Renovasi-Ruang-Fraksi-Sekwan-Anggarkan-Rp-196-Juta

26 Agustus 2014 Posted by | SEMARANG | Tinggalkan komentar

Toilet Dewan Telan Rp165 Juta

KORAN SINDO – Jum’at, 22 Agustus 2014

SEMARANG – Sekretariat DPRD Kota Semarang akan membenahi gedung dewan menyambut wakil rakyat baru untuk lima tahun ke depan.

Salah satu yang segera dilakukan adalah merenovasi dua toilet di lantai dua. Sekwan telah menganggarkan dana sebesar Rp165 juta untuk pekerjaan tersebut. Sekretaris DPRD Kota Semarang Fajar Adi Purwoto mengatakan, dana perbaikan kamar mandi telah dianggarkan di APBD Perubahan 2014.

Dengan anggaran sebesar Rp165 juta, kamar mandi akan dirombak total. Kloset dan tempat kencing diganti baru. “Karena sudah butuh penyegaran sehingga tamu-tamu dewan yang datang akan merasa nyaman kalau menggunakan kamar mandi,” katanya kemarin.

Diakui Fajar, renovasi memang khusus untuk toilet lantai dua, sementara kamar mandi lantai satu baru dianggarkan pada APBD murni 2015. “Ya, harapan kami para anggota dewan bisa bekerja secara nyaman, masyarakat juga nyaman jika ke sini,” ujarnya. Tidak hanya renovasi toilet, Sekretariat DPRD Kota Semarang telah menyiapkan dana sebesar Rp31,397 juta untuk menata ruangan fraksi. Anggaran ini pun telah dialokasikan pada APBD Perubahan 2014.

Menurutnya, anggaran penataan ruang fraksi tidak terlalu besar karena hanya diperlukan sedikit perubahan. “Karena tidak banyak sekat yang dibutuhkan di ruangan fraksi, hanya perbaikan partisi, gipsum , dan lainnya. Karena sudah disediakan di anggaran perubahan, maka perbaikan ruangan fraksi ini juga sudah bisa dilaksanakan,” kata Fajar kemarin.

Penataan ruangan fraksi perlu dilakukan karena jumlah lembaga perwakilan partai tersebut bertambah, mulai dari yang tadi enam menjadi tujuh. Fraksi tersebut adalah PDI Perjuangan (16 anggota), Gerindra (7), Demokrat (6), PKS (6), PAN (6), Golkar (5), dan PKB (4). Satu legislator Partai NasDem bergabung ke fraksi PDIP. Adapun dua anggota dewan dari PPP bergabung ke PAN.

Terkait alat kelengkapan dewan, seperti pimpinan, komisi, badan legislasi, badan musyawarah, badan anggaran, dan ba dan kehormatan, Fajar mengaku, sudah meminta semua partai memberikan nama anggotanya yang menjadi pengurus fraksi. Diharapkan pada September nanti, alat kelengkapan dewan sudah selesai terbentuk sehingga pertengahan Oktober sudah ada pembahasan dan pelantikan pimpinan dewan definitif.

Sementara soal pimpinan dewan, ketua dan wakil ketua dewan, dia mengaku belum memperoleh informasi secara resmi siapa yang akan menjadi ketua dan wakil ketua DPRD Kota Semarang. Ketua DPC PDI Perjuangan Hendrar Prihadi mengatakan, belum mendapatkan nama anggota yang akan duduk se – bagai ketua dewan. Dirinya masih menunggu keputusan dari dewan pengurus pusat (DPP).

DPC sudah melakukan rapat koordinasi dengan DPD (dewan pengurus daerah) soal surat sekretaris dewan (sekwan) untuk mengusulkan nama ketua DPRD. Sekwan telah menyampaikan paling lambat usul an nama ketua tersebut pada Senin (25/8) mendatang.

“Kami sudah rakor dengan DPD, DPD akan laporkan ke DPP, mudah-mudahan sebelum Senin (25/8), kami sudah dapat namanya (calon ketua dewan dari DPP) supaya dapat kirim ke sekwan. Yang mengeluarkan DPP,” ka tanya. lm abduh/ant

Sumber :  http://www.koran-sindo.com/node/414497

26 Agustus 2014 Posted by | SEMARANG | Tinggalkan komentar

Pejabat Bina Marga Tersangka

KORAN SINDO – Jum’at, 22 Agustus 2014

SEMARANG –Kantor Cabang Kejaksaan Negeri (Kejari) Semarang menetapkan pejabat Dinas Bina Marga Kota Semarang berinisial SR menjadi tersangka kasus dugaan korupsi proyek peningkatan ruas Jalan Kokrosono tahun anggaran 2013 senilai Rp2,3 miliar.

Sebelumnya, penegak hukum juga telah menetapkan tersangka lain berinisial J, Direktur CV Bintang Sembilan, rekanan proyek. “Kami sudah tetapkan tersangka baru pada Senin (18/8) lalu,” kata Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Semarang Budhi Purwanto kepada wartawan di ruang kerjanya di Tanjung Emas kemarin. Penetapan SR sebagai tersangka didasarkan keterangan yang diberikan J dalam pe me – riksaan dan dokumen lain yang terkait.

 Menurut Budhi Purwanto, dalam proyek itu SR menjabat sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK). “Dari keterangan saksi dan keterangan tersangka J, menunjukkan keterlibatan SR dalam kasus ini,” ungkapnya. Untuk mempercepat proses hukum, Kantor Cabang Kejari Semarang akan segera memanggil 13 orang saksi untuk diperiksa. “Kami fokus segera melimpahkan berkasnya ke meja penuntutan,” katanya.

Mengenai kemungkinan bertambahnya tersangka lain, termasuk kapan dilakukan penahanan terhadap tersangka Budhi Purwanto, belum dijelaskannya. Hal itu tergantung hasil pemeriksaan dan pengembangan kasus. Sementara untuk penahanan tersangka, kini jaksa hanya fokus pada pemeriksaan saksi.

Terpisah, Sekretaris Komite Penyidikan dan Pemberantasan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KP2KKN) Jawa Tengah Eko Haryanto berharap penyidik mengambil langkah berani dengan menahan tersangkanya. “Saya harap kalau memang ada pihak yang terlibat, sebaiknya ditahan untuk mempermudah proses hukum selanjutnya,” katanya. Kasus dugaan korupsi ini mencuat karena pekerjaan proyek peningkatan ruas Jalan Kokrosono senilai Rp2,3 miliar tidak tuntas.

Pekerjaan meliputi pengaspalan, pelebaran jalan, perbaikan drainase, dan trotoar di Jalan Kokrosono, mulai masuk dari arah Jalan Siliwangi sampai sekitar 800 meter diduga sarat korupsi. Selain tidak tuntas, juga terjadi kelebihan pembayaran kepada rekanan proyek yang dilakukan SR.

Kejanggalan dalam pekerjaan proyek antara lain volume pekerjaan dikurangi, termasuk beberapa jenis material yang dibayar mahal. Hasil investigasi internal menemukan kerugian negara sebesar Rp145 juta. lyos naiobe

Sumber : http://www.koran-sindo.com/node/414494

26 Agustus 2014 Posted by | KP2KKN DALAM BERITA, SEMARANG | Tinggalkan komentar

Kejaksaan Tetapkan Satu Tersangka Lagi

SUARA MERDEKA – Jum’at, 22 Agustus 2014

SEMARANG -Cabang Kejaksaan Negeri Semarang kembali menetapkan satu tersangka lagi dalam proyek peningkatan ruas Jl Kokrosono tahun 2013 senilai Rp 2,96 miliar.

Setelah sebelumnya Direktur CV Bintang Sembilan berinisial J, kini giliran pejabat Dinas Bina Marga Kota Semarang dengan inisial SR (40). SR ditetapkan tersangka, Senin (18/8) itu bertindak selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) proyek yang merugikan negara Rp 145 juta.

Kepala Cabjari Semarang Budhi Purwanto menegaskan, penetapan tersangka itu merupakan perkembangan hasil penyidikan dari J. “Menurut kami ada pertanggungjawaban dari SR. Setelah alat bukti dirasa cukup, SR kami tetapkan menjadi tersangka,” tandasnya saat ditemui di kantornya, Jl Usman Janatin, Kamis (21/8).

Alat bukti itu berupa dokumen seperti transaksi dan surat hasil audit tim ahli teknis Cabjari dari akademisi. Sebagaimana diberitakan, kasus korupsi proyek peningkatan Jl Kokrosono diselidiki sejak Maret lalu. Kejaksaan menemukan kejanggalan dalam pekerjaan proyek. Selain kekurangan volume pekerjaan, Cabjari menilai terdapat pula kemahalan harga terhadap jenis-jenis pekerjaan tertentu.

Lihat Situasi

Nilai kontrak sebesar Rp 2,96 miliar itu dialokasikan untuk pekerjaan seperti pengaspalan dan pelebaran jalan serta perbaikan drainase dan trotoar di Jl Kokrosono, tepatnya sepanjang 800 meter dari Jl Siliwangi. Meski SR dan J sudah ditetapkan tersangka, namun keduanya tak ditahan. Budhi menyebutkan, penahanan itu melihat situasi yang berkembang.

“Keduanya selama ini kooperatif saat diperiksa. Ada itikad baik juga mengembalikan uang kerugian negara,” tandasnya. Dari total kerugian Rp 145 juta, dana yang sudah dikembalikan J berjumlah Rp 129 juta. Total ada 13 orang saksi dan seorang saksi ahli yang telah diperiksa dalam proyek ini. Mereka di antaranya pelaksana proyek dari Dinas Bina Marga Kota Semarang serta pengawas lapangan.

Budhi menjelaskan, pemberkasan untuk tersangka J diperkirakan bakal selesai pada Agustus ini. “Perusahaan penyedia jasa (CV Bintang Sembilan- ) kini juga sudah diblacklist selama dua tahun, tepatnya sejak Januari lalu. Ini terjadi setelah adanya temuan kasus dugaan korupsi,” tandasnya. (J17,J14-39)

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/cetak/2014/08/22/271007

21 Agustus 2014 Posted by | SEMARANG | Tinggalkan komentar

Penyidikan Kasus BJB Sebentar Lagi Rampung

SUARA MERDEKA.COM – Minggu, 17 Agustus 2014

SEMARANG, suaramerdeka.com – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jateng sebentar lagi segera merampungkan penyidikan atas perkara dugaan korupsi kredit fiktif Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB).

Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jateng Masyhudi mengatakan, pihaknya masih terus berusaha mengembangkan penyidikan terhadap kasus yang sudah menetapkan dua tersangka itu. Keduanya adalah mantan pimpinan cabang BJB Semarang Hadi Mulawan dan Direktur PT Indonesia Antique Wahyu Hanggono.

”Sebentar lagi rampung tunggu saja. Kami masih mengembangkan penyidikannya,” kata Masyhudi.

Perkara yang menjerat dua tersangka ini bermula saat terjadi pencairan kredit modal kerja hingga puluhan miliar rupiah pada tahun 2011. Dalam hal ini mantan pimpinan BJB Semarang Hadi Mulawan diduga memberi rekomendasi kredit yang diajukan Wahyu Hanggono.

Sedikitnya ada 33 perusahaan yang mendapat kucuran kredit BJB Semarang dengan nilai kurang lebih Rp 24 miliar. Wahyu yang telah ditahan pada Maret lalu ini disangka meminjam nama perusahaan untuk mendapatkan kucuran kredit tersebut. 

Sementara Hadi yang ditahan pada bulan April lalu diduga menyalahi prosedur perbankan dalam pemberian kredit yang diperkirakan merugikan negara hingga Rp 24 miliar.

Temuan atas kasus ini mencuat berdasarkan laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dimana prinsip kehati-hatian tidak diterapkan dalam pengucuran kredit tersebut. Diperkirakan dalam kasus Wahyu Hanggono itu, tidak hanya menyeret BJB saja tetapi juga bank pemerintah lain. Hal inilah yang masih terus dikembangkan oleh pihak kejaksaan.

( Fani Ayudea / CN19 / SMNetwork )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2014/08/17/213427/Penyidikan-Kasus-BJB-Sebentar-Lagi-Rampung

20 Agustus 2014 Posted by | SEMARANG | Tinggalkan komentar

Gugatan Mantan Staf Ahli Gubernur Ditolak

SUARA MERDEKA.COM – Minggu, 17 Agustus 2014

SEMARANG, suaramerdeka.com – Gugatan mantan staf ahli gubernur Priyantono Djarot Nugroho terhadap Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jateng ditolak. Salah satu penasihat hukum, Arif Faisol menyatakan, gugatan soal keberatan dengan hasil audit BPKP Jateng terkait kasus tanah di desa Nyatnyono Ungaran Barat Kabupaten Semarang tidak diterima oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Semarang yang telah memeriksa kasus tersebut.

”Gugatan tersebut tidak diterima oleh majelis,” kata Arif Faisol, hari ini.

Terhadap putusan hakim tersebut, pihak kuasa hukum masih belum akan menempuh upaya hukum selanjutnya atas kliennya yang merupakan terdakwa korupsi ruislag tanah Pemprov Jateng di desa Nyatnyono tersebut. Dalam gugatannya itu, Djarot meminta ganti rugi materiil dan imateriil.

Djarot sendiri dalam kasus korupsi yang menjeratnya itu telah dipidana 4,5 tahun penjara. BPKP dalam laporan hasil auditnya pada 18 Desember 2012 menyatakan telah terjadi kerugian negara sebesar Rp 2,52 miliar karena hilangnya tanah pemerintah.

Berbeda dengan Djarot, sebelumnya gugatan serupa yang diajukan mantan Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Semarang, M Thoriq atas audit BPKP Jateng diterima. Majelis hakim Pengadilan Tinggi Jateng memperkuat putusan pengadilan tingkat pertama pada 18 Desember 2013.

Thoriq yang sempat disidang bersama dengan Djarot atas perkara Nyatnyono itu akhirnya memenangkan gugatan tersebut. Putusan tersebut dibacakan majelis hakim dalam sidang akhir pekan lalu. 

( Modesta Fiska / CN19 / SMNetwork )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2014/08/17/213419/Gugatan-Mantan-Staf-Ahli-Gubernur-Ditolak

20 Agustus 2014 Posted by | SEMARANG, SEPUTAR JAWA TENGAH - PROV. JATENG | Tinggalkan komentar

Pelantikan 50 Anggota DPRD Kota Semarang Diwarnai Aksi Unjuk Rasa

KABAR JATENG – Kamis, 14 Agustus 2014

 

Puluhan massa Serikat Rakyat Berjuang berunjuk rasa saat pelantikan Anggota DPRD kota Semarang periode 2014-2019 Kamis (14/8/14). Masa terdiri dari berbagai lembaga, yakni, KAMMI, HMI, PMII, LMND, PRD, Pattiro, KP2KKN Jawa Tengah, dan LRC KJHAM. Mereka menuntut agar anggota DPRD yang baru terpilih berkomitmen untuk tidak melakukan korupsi dan anggota DPRD juga harus menampung aspirasi rakyat dalam memperjuangkan APBD tingkat II yang pro terhadap rakyat miskin, selain menunjukan transparasi dan akuntabilitas kinerja kedewanan dengan mempublish absensi dan kegiatan dewan.

Menurut koordinator aksi, John Arie Nugroho, proses pemilu legislatif 2014 banyak terindikasi praktek money politic. Itu menimbulkan kegelisahan bahwa 50 anggota legislatif yang baru terpilih kinerjanya akan lebih buruk daripada DPRD periode sebelumnya.

“Kota Semarang memiliki pengalaman buruk terkait dengan kinerja wakil rakyat, sebagai contoh peristiwa tangkap tangan kasus suap antara Sekda dengan anggota DPRD di tahun 2014. Kasus itu akhirnya menyeret Walikota Semarang yang masuk dalam tahanan,” tandasnya.

Massa juga membawa simbol berbentuk Tugu Muda Semarang yang diserahkan kepada perwakilan DPRD Kota Semarang, wakil Ketua DPRD Kota Semarang Supriyadi yang terpilih kembali menjabat anggota DPRD menerima tanda simbolis tersebut, dan sekaligus menyampaikan janji kinerja dewan akan lebih baik dengan merubah pola buruk yang dianggap masyarakat, baik perilaku, sikap dan aspirasi pro rakyat.

“Kami berjani akan sebaik-baiknya menerima amanat rakyat sebagai reseprentasi wakil rakyat. Bila ada kekeliruan kami siap menerima peringatan dalam bentuk apapun. Pintu kami terbuka, dimana pun, kapan pun dan di warung kopi pun,” terangnya. @git

Berikut ke 50 Anggota DPRD kota Semarang Periode 2014-2019
Dapil I, 7 kursi
PKS:  Ir Johan Rifai
PDIP: Joko Susilo, HM Rukiyanto
Golkar: Erry Sadewo
Gerindra: Dr Wilujeng Riningrum
Demokrat: Lazer Narendra
Pan: Sovan Haslim Pradana

Dapil II, 9 Kursi
Nasdem: H Windu Basuki
PKB: Syahrul Qirom
PKS: H Ari Purbowo
PDIP: Trifena Weyaten, Supriyadi, Dwi Wahyu Diyanto
Golkar: Nabila
Gerindra: Joko Santoso
Demokrat: Swasti Aswaganti

Dapil III, 11 kursi

PKB : Sodri
PKS: Imam Mardjuki
PDIP: Hanik Khoiru Solikah, Dyah Ratna Harimurti, Meidiana Koswara
Golkar: Wisnu Pudjonggo
Gerindra: Nunung Sriyanto, Muhammad Chafid
Demokrat: Sugi Haryanto
PAN: Adiarto Suryo Kusumo
PPP: Hasan Basri

Dapil IV, 7 kursi
PKB: H M Rohaini
PKS: Agung Budi Margono
PDIP: Dibyo Sutiman, Fajar Rinawan Sitorus
Golkar: Agung Priyambodo
Gerindra: Suharto Masri
Demokrat: Danur Rispriyanto

Dapil V, 9 Kursi
PKB: Unna Aliana
PKS: Agus Riyanto Slamet
PDIP: Nungki Sundari, Vdjoko Riyanto, Sugihartini
Golkar: Anang Budi Utomo
Gerindra: Hermawan Sulis Susnarko
Demokrat: Suciati
PAN: Umi Surotud Diniyah

Dapil VI, 7 kursi

PKS: Suharsono
PDIP: Kadarlusman, R.Yuwanto
Gerindra: Mualim
Demokrat: Wiwin Subiyono
PAN: Wachid Nurmiyanto
PPP: Syafi’i

 

20 Agustus 2014 Posted by | KP2KKN DALAM BERITA, SEMARANG | Tinggalkan komentar

%d blogger menyukai ini: