KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Korupsi Dana PDAU Salatiga: John Manoppo Mengaku Hanya Meminjam

SUARA MERDEKA.com – Selasa, 15 Juli 2014

SEMARANG, suaramerdeka.com – Mantan Wali Kota Salatiga John M Manoppo yang dituntut pidana 18 bulan penjara pada perkara korupsi dana Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kota Salatiga 2006-2008 mengaku hanya meminjam uang ke Adi Sutardjo selaku Direktur PDAU Kota Salatiga sekaligus temannya tersebut.

Pinjaman itu dilakukan secara pribadi kepada Adi yang juga terpidana pada perkara sama dan telah divonis pidana 13 bulan penjara oleh Pengadilan Tipikor Semarang.

Melalui kuasa hukumnya, Yohanes Winarto pada pembelaannya dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Semarang kemarin mengatakan, terdakwa tidak mengetahui sumber pinjaman itu berasal dari PDAU Kota Salatiga.

“Itu hanya pinjam meminjam antara terdakwa dan Adi Sutardjo yang sama-sama aktif sebagai alumni UKSW Salatiga. Keduanya menjabat sebagai ketua dan sekretaris,” tandasnya.

Ia menjelaskan, terdakwa hanya meminjam uang dan membuat kesanggupan untuk mengembalikannya. Pinjaman itu pun termuat dalam perjanjian dan ada surat pernyataannya. Bukti lainnya ialah adanya kasbon pinjaman di PDAU Salatiga. John baru mengetahui sumber uang setelah ada audit keuangan PDAU.

Karenanya, hal tersebut dinilai tidak memenuhi unsur pidana. Terdakwa juga telah mengembalikan uang Rp 55 juta sehingga tak ada kerugian negara.

Sebagaimana tuntutan jaksa, John dinilai terbukti bersalah melakukan korupsi dan melanggar pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31/1999 sebagaimana diubah dan ditambah dalam UU Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Selain pidana 18 bulan penjara, jaksa menuntut pidana denda ke terdakwa Rp 50 juta setara tiga bulan kurungan.

Kasus korupsi ini terjadi pada 2006, PDAU sendiri merupakan perusahaan yang bergerak di bidang produksi, serta jasa berupa SPBU, bengkel, percetakan, dan pertokoan dengan modal dari APBD Kota Salatiga.

Atas pembelaan terdakwa, jaksa dari Kejaksaan Negeri Salatiga berencana mengajukan tanggapan tertulis sepekan mendatang.

( Royce Wijaya / CN39 / SMNetwork )

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/news/2014/07/15/209636

16 Juli 2014 Posted by | SALATIGA | Tinggalkan komentar

John Manoppo Dituntut 1,5 Tahun

SUARA MERDEKA.com – Kamis, 03 Juli 2014

  • Korupsi Dana PDAU Kota Salatiga

SEMARANG, suaramerdeka.com – Mantan Wali Kota Salatiga John M Manoppo dituntut satu tahun dan enam bulan dalam sidang perkara dugaan korupsi dana Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kota Salatiga 2006-2008 di Pengadilan Tipikor Semarang, Kamis (3/7). Terdakwa juga dituntut membayar denda Rp 50 juta setara tiga bulan kurungan serta dibebani uang pengganti kerugian negara Rp 55 juta.

Tuntutan itu dibacakan secara bergantian oleh jaksa dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Salatiga Sujiyati dan Sujatmiko. “Berdasarkan fakta persidangan dan keterangan saksi, terdakwa John terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dakwaan subsider. Kami menuntut terdakwa satu tahun dan enam bulan serta denda Rp 50 juta subsider tiga bulan,” tandas Sujiyati dalam sidang yang dipimpin ketua majelis hakim Suyadi.

Sebagaimana dakwaan subsider, terdakwa dijerat pasal 3 Undang-Undang (UU) Nomor 31/1999 sebagaimana diubah dan ditambah menjadi UU Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. John didakwa bersama-sama merugikan kas daerah melalui PDAU dengan total mencapai Rp 222 juta. Kerugian itu merupakan hasil perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jateng.

Manoppo sendiri mengantongi Rp 55 juta, sedangkan sisanya dikantongi Direktur PDAU 2005-2010, Adi Sutardjo. Dalam perkara ini, Adi telah dijatuhi hukuman 13 tahun penjara. Pada sidang tersebut, jaksa menyatakan, uang kerugian negara Rp 55 juta itu juga sudah dikembalikan terdakwa. “(Uang, red) sudah dikembalikan pada penuntutan, kini dititipkan di rekening Kejari Salatiga di BRI,” tandasnya.

Sebelum menuntut terdakwa, jaksa mempertimbangkan hal memberatkan, yakni tindakan John merusak program pemerintah dalam memberantas korupsi. Selain itu juga berdampak negatif terhadap usaha Pemkot Salatiga. “Hal meringankan terdakwa berlaku sopan, menyesali perbuatannya, berusia lanjut, dan telah menitipkan uang Rp 55 juta sebagai kerugian negara,” jelasnya.

Atas tuntutan itu, John berencana akan mengajukan pembelaan pada sidang berikutnya pada Selasa (15/7).

 

( Royce Wijaya / CN38 / SMNetwork )

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/news/2014/07/03/208131

5 Juli 2014 Posted by | SALATIGA | Tinggalkan komentar

Kas Bon John Manoppo Menyimpang

SUARA MERDEKA – Jum’at, 13 Juni 2014

SEMARANG – Upaya mantan Wali Kota Salatiga John Manuel Manoppo yang diduga mengajukan kas bon atau pinjaman dari dana Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Salatiga dinilai menyimpang dari ketentuan.

Hal itu diutarakan saksi ahli dari Fakultas Hukum Undip Sularto, saat menjadi saksi kasus dugaan korupsi di PDAU pada 2007-2010, di Pengadilan Tipikor Semarang, Kamis (12/6). Menurut Sularto, tindakan terdakwa menyimpang, sebab kekayaan daerah sebagai bagian dari pengelolaan keuangan daerah harus dikelola sesuai asas tata kelola keuangan.

Perusahaan daerah yang memberi pinjaman kepada pihak lain juga harus melalui mekanisme yang diatur dalam perundangan. Peraturan Daerah (Perda) Kota Salatiga No 2 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha menyebutkan keikutsertaan badan pengawas. ”Jadi, peminjaman yang tidak sesuai ketentuan, dalam hal ini badan pengawas juga tidak diikutsertakan, pasti sangat menyimpang,” ujar Sularto di hadapan majelis hakim yang diketuai Suyadi.

Pertemanan

Terdakwa membantah keterlibatannya karena tidak pernah memerintahkan Direktur PDAU 2005-2010 Ady Sutardjo mengeluarkan dana PDAU untuk kepentingan Persatuan Sepak Bola Indonesia Salatiga.

Ia mengaku meminjam dana secara pribadi dari Ady Sutardjo. Saksi lain yang dihadirkan adalah Murwanto Yusuf, Direktur PDAU Salatiga yang dilantik pada Juni 2011. Pada laporan audit muncul bon pinjam atas nama John Manoppo pada tahun 2006 dalam tiga kuitansi, yakni Rp 5 juta, Rp 50 juta, dan Rp 50 juta.

”Ketika sudah diperiksa dan perkara diproses, uang baru dikembalikan Rp 5 juta, terus Rp 50 juta. Sisanya Rp 50 juta belum,” jelasnya. Menurut Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jawa Tengah, kerugian negara dalam kasus ini Rp 222,554 juta. Ady Sutardjo telah dijatuhi hukuman 13 bulan penjara. (J14,J17-59)

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/cetak/2014/06/13/264261

2 Juli 2014 Posted by | SALATIGA | Tinggalkan komentar

Korupsi Jalan Lingkar Salatiga: Tak Kunjung Dieksekusi, Titik Masih Sakti

SUARA MERDEKA.com – Minggu, 29 Juni 2014

SEMARANG, suaramerdeka.com – Direktur PT Kuntjup, Titik Kirnaningsih, terpidana kasus korupsi pembangunan Jalan Lingkar Salatiga (JLS) tahun 2008 tampaknya masih sakti dan kebal hukum. Meski Mahkamah Agung (MA) sejak awal Februari lalu telah mengumumkan penolakan atas permohonan kasasi terpidana dalam perkara tersebut, namun Titik hingga kini masih bisa menghirup udara bebas. Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jateng bersama Kejaksaan Negeri (Kejari) Salatiga kini kesulitan untuk mengeksekusi isteri Wali Kota Salatiga Yuliyanto.

“Untuk eksekusi Titik Kirnaningsih, kami masih menunggu salinan putusan dari MA. Di website memang sudah keluar, tapi petikannya yang belum keluar,” tandas Kepala Kejati Jateng Babul Khoir, Minggu (29/6).

Kejaksaan dinilainya tidak tinggal diam dalam mengupayakan eksekusi Titik. Bahkan, Kejari Salatiga juga sudah mengirimkan surat ke MA terkait salinan putusan tersebut. Selain itu Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) pun didorong supaya bisa menyurati MA.

“Kami tidak bisa diam dan harus cari akal. Kenapa bisa terjadi petikan putusan belum keluar, itu perlu ditelusuri,” jelasnya.

Menurut Babul, terpidana tersebut kini masih tinggal di Kota Salatiga. Ia pun terus mengawasinya secara ketat supaya tidak kabur.

Sebagaimana beritakan sebelumnya, putusan kasasi dalam kasus terpidana itu diputus Majelis Hakim Agung Mohammad Askin didampingi Leopold Luhut Hutagalung dan Artidjo Alkostar. Titik dinyatakan bersalah secara sah dan meyakinkan serta dijatuhi pidana lima tahun penjara. Ia juga diputus membayar denda Rp 300 juta subsider empat bulan kurungan serta mengganti kerugian negara senilai Rp 2,5 miliar atau setara hukuman pidana dua tahun penjara.

( Royce Wijaya / CN38 / SMNetwork )

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/news/2014/06/29/207618

2 Juli 2014 Posted by | SALATIGA | Tinggalkan komentar

Datangi Kampanye, Wali Kota Dipanggil Panwaslu

RADAR SEMARANG – Selasa, 01 Juli 2014

SALATIGA- Panitia pengawas pemilu (Panwaslu) Kota Salatiga memanggil Wali Kota Yuliyanto terkait kedatangannya dalam kampanye capres Prabowo – Hatta di Bundaran Tamansari, Kamis (26/7) lalu. Pemanggilan dilakukan karena kegiatan kampanye pada hari kerja dan wali kota tidak sedang cuti. Hal itu diungkapkan anggota Panwaslu Arsyad Wahyudi kepada wartawan kemarin.
“Wali kota sudah kita panggil Sabtu (28/6) untuk memberikan klarifikasi, dan sampai saat ini kami sedang mengkaji keterangannya,” jelas Arsyad didampingi Sukahar Sudarno, anggota panwas lainnya.
Menurut Arsyad, wali kota dalam keterangannya menyebutkan jika dirinya tidak terlibat dalam kampanye tersebut. Dikatakan dia, wali kota hanya diundang datang untuk menandatangani spanduk dukungan. Selain itu, orang nomor satu di Pemkot Salatiga itu datang tanpa menggunakan atribut.
“Kita sudah memanggil dan mendapatkan klarifikasi mengenai permasalahan itu. Namun untuk keputusannya, kami masih mengkajinya dan akan segera diputuskan dalam waktu dekat,” jelas Arsyad.
Di sisi lain, netralitas PNS di lingkungan pemkot juga mendapatkan sorotan dari panwas dan instansi pemerintahan. Pasalnya, banyak ditemui PNS yang berkampanye melalui jejaring sosial seperti Facebook. Ada beberapa PNS yang mengampanyekan salah satu capres dan juga menjelek-jelekkan capres yang lain.
“Kita sudah memantau dan melakukan identifikasi karena memang sulit memastikan akun itu milik PNS atau bukan. Jika memang milik PNS, maka kita akan langsung berikan tindakan preventif,” kata Sukahar. (sas/aro)

Sumber : http://radarsemarang.com/2014/07/01/datangi-kampanye-wali-kota-dipanggil-panwaslu/

1 Juli 2014 Posted by | SALATIGA | Tinggalkan komentar

Bawaslu Jateng Periksa Wali Kota Salatiga & Bupati Banjarnegara

MERDEKA.COM – Jum’at, 27 Juni 2014

Merdeka.com – Aksi Wali Kota Salatiga Yuliyanto pada kampanye dukung pasangan calon presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, Kamis (26/6) berbuntut panjang. Kampanye Yuliyanto itu diduga tidak dilaksanakan pada masa cuti sehingga melanggar ketentuan kampanye.

Pada aksi di bawah Patung Jenderal Sudirman, Salatiga itu, Yuliyanto turut berpartisipasi aktif dalam kampanye yang digelar Jaringan Mahasiswa Nusantara (Jaman). Wali Kota Yuliyanto ikut membubuhkan tanda tangan mendukung Prabowo di selembar kain, dan beroperasi meminta warga mencoblos calon presiden nomor urut satu.

“Saya mengimbau kepada segenap masyarakat untuk berbondong-bondong ke TPS pada 9 Juli untuk memberikan suara dalam pilpres. Jangan lupa memilih capres nomor urut satu yaitu Prabowo-Hatta,” kata kader Golkar ini.

Tindakan Wali Kota Salatiga ini dipermasalahkan Tim Pemantau Pemilu dari Komite Penyelidikan Pemberantasan Korpsi Kolusi Nepotisme (KP2KKN) Jateng. Koordinator Tim Ronny Maryanto mengatakan, Yuliyanto diduga melanggar peraturan kampanye karena pada saat aksi dirinya tidak dalam masa cuti.

“Kami sedang mengumpulkan bukti-bukti. Besok (hari ini) kami akan melapor ke Bawaslu Jateng,” katanya, Jumat (27/6).

Ketua Bawaslu Jateng Abhan Misbah mengatakan, pihaknya sudah mendengar dugaan pelanggaran tersebut. Selain Wali Kota Salatiga, juga ada laporan tentang dugaan pelanggaran oleh Bupati Banjarnegara Tejo Slamet Utomo. Untuk Tejo, kasusnya adalah diduga melakukan pengerahan PNS dan kepala desa untuk mendukung Prabowo-Hatta.

Abhan menyatakan, pihaknya juga akan memeriksa dua kepala daerah tersebut. “Jelas kami akan tindaklanjuti dengan memeriksa saksi terkait, pihak yang terlibat, termasuk bupati dan walikota. Saat ini baru pengumpulan bukti dan keterangan,” katanya.

Seperti yang diberitakan merdeka.com sebelumnya, upaya pengerahan PNS oleh Bupati Banjarnegara dibenarkan oleh Sumardi. Salah satu kepala desa di Kecamatan Karangkobar, Banjarnegara, ini menyatakan, bahwa di setiap kesempatan, Bupati Tejo selalu mengkampanyekan Prabowo.

Tidak hanya di depan masyarakat umum, tapi juga di acara-acara resmi PNS, lingkungan Wiyata Bhakti atau pensiunan PNS serta ke beberapa kelompok-kelompok petani.

Bupati Banjarnegara Tejo Slamet Utomo yang pada Pilkada Banjarnegara tahun 2011 lalu didampingi Wakil Bupatinya Hadi Supeno yang diusung PDI Perjuangan ini, secara terang-terangan dan banyak diketahui oleh warga mengkampanyekan pasangan capres Prabowo-Hatta.

“Tidak hanya bupatinya sendiri. Sejak sebelum debat capres pertama digelar, dalam berbagai rapat formal maupun non formal selalu mengirimkan orang-orang kepercayaanya untuk memilih Prabowo-Hatta dalan setiap pertemuan,” ungkapnya.

Di berbagai kesempatan, Bupati Banjarnegara menyatakan alasan mendukung Prabowo ada dua. Yakni Mantan Danjen Kopassus itu adalah Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) sehingga pasti akan mensejahterakan petani. Alasan kedua adalah aktivitas Jokowi yang sering blusukan akan menghabiskan uang negara.

Divisi Pengawasan Bawaslu Jateng Teguh Purnomo menyatakan, pihaknya memerintahkan Panwaslu Banjarnegara untuk mencari bukti-bukti pengerahan PNS dan kepala desa oleh Bupati.

“Saya akan memerintahkan Panwaslu Banjarnegara sampai pada tingkatan Petugas Penyuluh Lapangan(PPL) Bawaslu Jateng untuk melakukan proses klarifikasi. Selain itu juga untuk mencari bukti-bukti dan keterangan para saksi,” katanya.

Bawaslu Jateng juga akan mengawasi lebih intensif terhadap kepala daerah di Jawa Tengah. Menurutnya, kepala daerah mempunyai tiga potensi pelanggaran. Yakni menggunakan forum resmi untuk mengkampanyekan pasangan calon tertentu di lingkungan pemerintahan.

Kedua, membuat keputusan-keputusan terkait upaya dukungan ke salah satu calon, dan ketiga menggunakan acara formal maupun nonformal untuk kampanye atau penggalangan dukungan.

[hhw]

29 Juni 2014 Posted by | BANJARNEGARA, BERITA POLITIK DAN BERITA UMUM, KP2KKN DALAM BERITA, SALATIGA | Tinggalkan komentar

2 Kepala Daerah Akan Diperiksa

PLEBURAN – Dua kepala daerah dipersoalkan karena diduga berkampanye pilpres tidak dalam masa cuti dan melakukan pengerahan PNS serta kepala desa guna mendukung salah satu calon. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jateng menyebut kepala daerah mempunyai tiga potensi pelanggaran. Yaitu menggunakan forum resmi untuk mengampanyekan pasangan calon tertentu, membuat keputusan-keputusan terkait upaya dukungan ke salah satu calon, dan menggunakan acara formal maupun nonformal untuk kampanye atau menggalang dukungan.
Kepala daerah yang dipersoalkan salah satunya adalah Wali Kota Salatiga Yuliyanto. Pada kampanye mendukung pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, Kamis (26/6), Yuliyanto diduga melakukannya bukan pada masa cuti sehingga melanggar ketentuan kampanye.
Pada aksi di bawah patung Jenderal Sudirman, Salatiga itu, Yuliyanto turut berpartisipasi aktif dalam kampanye yang digelar Jaringan Mahasiswa Nusantara (Jaman). Ia ikut membubuhkan tanda tangan mendukung Prabowo pada selembar kain dan meminta warga mencoblos pasangan itu.
Tindakan Wali Kota Salatiga ini dipermasalahkan Tim Pemantau Pemilu dari Komite Penyelidikan Pemberantasan Korupsi Kolusi Nepotisme (KP2KKN) Jateng. Koordinator Tim Ronny Maryanto mengatakan, Yuliyanto diduga melanggar peraturan kampanye karena pada saat aksi dirinya tidak dalam masa cuti. ”Kami sedang mengumpulkan bukti-bukti. Besok (hari ini, Red) kami akan melapor ke Bawaslu Jateng terkait dugaan pelanggaran itu,” katanya.
Ketua Bawaslu Jateng Abhan Misbah mengatakan, pihaknya sudah mendengar dugaan pelanggaran tersebut. Selain Wali Kota Salatiga, juga ada laporan tentang dugaan pelanggaran oleh Bupati Banjarnegara Tejo Slamet Utomo. Untuk Tejo, kasusnya adalah diduga melakukan pengerahan PNS dan kepala desa untuk mendukung Prabowo-Hatta.
Abhan menyatakan, pihaknya juga akan memeriksa dua kepala daerah tersebut. ”Jelas kami akan tindaklanjuti dengan memeriksa saksi terkait, pihak yang terlibat, termasuk bupati dan walikota,” paparnya.
Sementara itu, upaya pengerahan PNS oleh Bupati Banjarnegara dibenarkan oleh Sumardi. Salah satu kepala desa di Kecamatan Karangkobar, Banjarnegara ini menyatakan, di setiap kesempatan, Tejo selalu mengampanyekan Prabowo. Tidak hanya di depan masyarakat umum, tapi juga di acara-acara resmi PNS, lingkungan Wiyata Bhakti atau pensiunan PNS serta ke beberapa kelompok-kelompok petani. (ric/ton/ce1)

Sumber : http://radarsemarang.com/2014/06/28/2-kepala-daerah-akan-diperiksa/

29 Juni 2014 Posted by | BANJARNEGARA, BERITA POLITIK DAN BERITA UMUM, KP2KKN DALAM BERITA, SALATIGA | Tinggalkan komentar

Disdik akan Klarifikasi Kepala SMA 1

RADAR SEMARANG – Selasa, 17 Juni 2014

SALATIGA – Laporan mengenai adanya pungutan kepada siswa baru di SMA Negeri 1 Salatiga mendapat perhatian serius dari Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Salatiga. Dalam waktu dekat, Kepala Dinas Pendidikan Kota Salatiga Tedjo Supriyanto akan turun untuk mengklarifikasi hal tersebut kepada Kepala SMA Negeri 1 Salatiga, Wahyu Tri Astuti. “Secepatnya akan kita klarifikasi,” kata Tedjo melalui Kepala Bagian Humas Setda Salatiga, Adi Setiarso.
Terkait soal penarikan dana siswa tersebut, koran ini mendapatkan keterangan jika semua kebijakan dilakukan oleh kepala sekolah, dan tidak ada koordinasi dengan pihak lain. Beberapa guru yang dihubungi menyatakan enggan memberikan keterangan kepada wartawan terkait penarikan dana tersebut.“Wah, saya humas tetapi soal itu (penarikan dana, Red) minta konfirmasi langsung kepada kepala sekolah saja. Kami tidak mengetahui permasalahan tersebut,” terang Heri, Humas Negeri SMA 1 Salatiga saat hendak dimintai konfirmasinya. Hal senada diungkapkan beberapa guru lainnya yang dihubungi kemarin siang.
Seperti diberitakan sebelumnya, kabar tentang pungutan itu mencuat setelah anggota DPRD Salatiga mendapatkan laporan mengenai adanya pungutan kepada siswa baru di SMA Negeri 1 Salatiga. Pungutan itu ditujukan kepada siswa baru yang masuk program Cerdas Istimewa dan Bakat Istimewa (CIBI), terbagi dalam program akselerasi (kemampuan lulus 2 tahun) dan program pengayaan (siswa berbakat mengembangkan bidang sains, sosial, dan humaniora). Laporan dari masyarakat mengenai pungutan siswa baru dari SMA 1 yang besarannya mencapai Rp 4 juta lebih.
Salah satu wali siswa yang mengikuti seleksi menuturkan, memang telah diberitahu mengenai teknis pembayaran. “Pembayaran bisa diangsur. Anak saya telah membayar psikotes Rp 150 ribu,” kata wali siswa yang tidak mau disebutkan namanya tersebut.
Dari informasi yang diperoleh, SMA Negeri 1 Salatiga menerima sebanyak 220 siswa yang lolos program CIBI, terbagi dalam program akselerasi dan program pengayaan.
Kepala SMA Negeri 1 Salatiga Wahyu Tri Astuti hingga kemarin belum bisa dimintai konfirmasi. Saat dihubungi nomor telepon genggamnya dan dikirimi pesan singkat tidak ada jawaban.(sas/aro)

Sumber : http://radarsemarang.com/2014/06/17/disdik-akan-klarifikasi-kepala-sma-1/

18 Juni 2014 Posted by | SALATIGA | Tinggalkan komentar

Pungutan SMA 1, Diduga Rp 4 Juta

RADAR SEMARANG – Senin, 16 Juni 2014

Dewan Dapat Laporan

SALATIGA—Kalangan dewan prihatin, masih adanya pungutan kepada siswa baru. Mereka meminta kepada Dinas Pendidikan Pemkot Salatiga untuk tegas dan memberikan sanksi kepada sekolah yang melakukannya.
Lontaran itu mencuat setelah dewan mendapatkan laporan mengenai adanya pungutan kepada siswa baru di SMA Negeri 1 Salatiga. Pungutan itu ditujukan kepada siswa baru yang masuk program Cerdas Istimewa dan Bakat Istimewa (CIBI), terbagi dalam program akselerasi (kemampuan lulus 2 tahun) dan program pengayaan (siswa berbakat mengembangkan bidang sains, sosial, dan humaniora).
“Kami mendapatkan laporan dari masyarakat mengenai pungutan siswa baru dari SMA 1 yang besarannya mencapai Rp 4 juta lebih. Kami akan mengklarifikasi hal tersebut untuk mempertanyakan mekanisme pendaftaran dan sebagainya,” kata Sekretaris Komisi I DPRD Salatiga, Septa Maya Hidayati, kemarin.
Ia menyatakan, harus ada penjelasan mengenai penarikan tersebut dan dirinya yakin jika itu sudah diketahui oleh komite sekolah. “Selain itu, masih terdengar suara disharmoni dari SMA 1. Maka perlu dinas pendidikan untuk mencari solusi agar sekolah bisa kondusif dan berjalan dengan baik demi kepentingan siswa,” imbuh dia.
Hal senada diungkapkan anggota Komisi I DPRD Salatiga lainnya, Suniprat. Ia menyatakan, jika ada penarikan tanpa koordinasi, melanggar regulasi dan dilakukan sepihak maka itu adalah pungutan liar. “Kalau seperti itu, artinya liar. Maka dinas pendidikan harus melakukan tindakan agar sekolah mentaati semua regulasi yang berlaku,” tandas Suniprat, kemarin.
Salah satu wali siswa yang mengikuti seleksi menuturkan, memang telah diberitahu mengenai teknis pembayaran. “Memang bisa diangsur. Selain itu juga telah membayar psikotes Rp 150 ribu,” imbuh orang yang tidak mau disebutkan namanya
Dari informasi yang diperoleh, SMA 1 Salatiga menerima sebanyak 220 siswa yang lolos program CIBI, terbagi dalam program akselerasi (kemampuan lulus 2 tahun) dan program pengayaan (siswa berbakat mengembangkan bidang sains, sosial, dan humaniora).
Pihak sekolah sendiri belum bisa dimintai konfirmasi. Kepala sekolah Wahyu Tri Astuti saat dihubungi nomer telepon genggamnya dan dikirimi pesan singkat tidak ada jawaban. (sas/ida)

Sumber : http://radarsemarang.com/2014/06/16/pungutan-sma-1-diduga-rp-4-juta/

17 Juni 2014 Posted by | SALATIGA | Tinggalkan komentar

Eksekusi Titik, Kejati Datangi MA

RADAR SEMARANG – Senin, 16 Juni 2014

Kasus Korupsi JLS Salatiga

PLEBURAN – Upaya untuk mengeksekusi Titik Kirnaningsih, istri Wali Kota Salatiga Yuliyanto yang menjadi terpidana kasus korupsi proyek Jalan Lingkar Selatan (JLS) Salatiga 2008 terus dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Tengah. Beberapa waktu lalu, kejati mendatangi Mahkamah Agung (MA) mempertanyakan belum turunnya salinan putusan kasasi tersebut.
Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jateng Masyhudi mengatakan, upaya itu ditempuh setelah beberapa surat Kejati Jateng yang dilayangkan tidak ditanggapi MA. “Setelah kami datangi, kami mendapat kepastian bahwa putusannya masih diproses,” ungkapnya kemarin.

Meski begitu, Masyhudi akan terus mempertanyakan kepada MA. Menurutnya, salinan putusan itu, menjadi satu-satunya syarat mengeksekusi yang bersangkutan. “Ini demi kepastian hukum. Karena eksekusi harus didasarkan adanya salinan putusan,” kata Aspidsus menolak berkomentar atas sikap MA yang tak segera mengirimkan salinan putusannya.
Pernyataan tersebut diungkapkan Masyhudi lantaran kecewa atas salinan putusan kasasi yang tak kunjung datang. Padahal putusan itu sudah diumumkan. Menurutnya, jika eksekusi penahanan Titik tak segera dilakukan, dikhawatirkan akan menjadi masalah. “Dampaknya kalau begini akan menjadi masalah besar. Kami khawatir bisa-bisa akan lari. Begitu lari, kami-kami yang harus mengejar-ejar,” keluhnya.
Seperti diketahui, awal Februari 2014 lalu, MA dalam putusan kasasinya menolak permohonan kasasi Titik Kirnaningsih dalam kasus korupsi tahun 2008 tersebut. Dalam perkara kasasi yang diputus Majelis Hakim Agung Mohammad Askin didampingi Leopold Luhut Hutagalung dan Artidjo Alkostar, Titik dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman 5 tahun penjara, pidana denda Rp 300 juta subsider 4 bulan kurungan dan mengganti kerugian negara senilai Rp 2,5 miliar atau setara dengan hukuman pidana 2 tahun penjara.
Direktur PT Kuntjup itu dinyatakan bersalah karena telah melakukan korupsi secara bersama-sama dengan melanggar pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU 31 tahun 1999 sebagaimana telah ditambahkan dalam UU 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (fai/aro)

Sumber : http://radarsemarang.com/2014/06/16/eksekusi-titik-kejati-datangi-ma/

17 Juni 2014 Posted by | SALATIGA | Tinggalkan komentar

%d blogger menyukai ini: