KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Permata Zahra Akui Barang Sesuai Spek

SUARA MERDEKA.com – Minggu, 06 April 2014

PURBALINGGA, suaramerdeka.com – PT Permata Zahra selaku penyedia alat olahraga mengakui kalau barang yang dipesan oleh PT Toyareja dalam mengadaan alat olahraga dinas pendidikan sudah sesuai spesifikasi yang diajukan.

Hal ini diungkapkan oleh manager PT Permata Zahra saat menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Negeri (Kejari) Purbalingga terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam mengadaan alat olahgara di Dinas Pendidikan Purbalingga, Sabtu (5/4).

“Kita belum banyak menggali keterangan dari PT Permata Zahra, karena saat pemeriksaan, direkutur mengaku sakit, dan ini dibuktikan dengan adanya surat dokter. Tetapi pada intinya, mereka mengakui kalau PT Toyareka selaku rekanan memesan alat olahraga pada perusahannya,” kata Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus), Wawan Kustiawan.

Menurutnya, dari beberapa contoh alat olahraga yang dipinjam dari sekolah penerima, PT Permata Zahra mengakui kalau barang tersebut dari perusahannya, bahkan dia juga memberikan garansi terhadap barang yang dipesannya.

Dalam kasus ini, kata dia, PT Toyareja selaku pemenang tender melakukan kerjasama dengan PT Permata Zahra selaku produsen alat olahraga. Kewenangan produsen hanya memenuhi pesanan sesuai dengan spesifikasi yang ada.

Barang sudah dikirim sesuai dengan spesifikasi, sedangkan pendistribusian hingga ke sekolah penerima merupakan tanggung jawab dari PT Toyareka.

Selain itu, kejari juga akan melakukan pemeriksaan secara maraton terhadap 86 SD yang menerima alat olah raga tersebut.

“Minggu depan, kami akan memanggil tim teknis proses pelelangan yang dibentuk oleh Dindik. Setelah itu baru turun memeriksa barang peraga itu,” katanya.

Terkait kualitas produk, dia mengatakan perlu mendatangkan saksi ahli, karena dia yang mengehatui terkait kualitas dan standart SNI yang sudah ditetapkan.

Seperti diketahui, kasus dugaan penyimpangan tersebut muncul setelah adanya ketidaksesuaian spesifikasi alat peraga olahraga seperti bola sepak bola, bola voli dan beberapa lainnya.

Total pagu alat peraga pendidikan yang dilelang mencapai Rp 4 miliar lebih.

( Ryan Rachman / CN37 / SMNetwork )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2014/04/06/197366/-Permata-Zahra-Akui-Barang-Sesuai-Spek

6 April 2014 Posted by | PURBALINGGA | Tinggalkan komentar

Kejari Purbalingga Terus Selidiki Dugaan Korupsi Alat Peraga Pendidikan

SUARA MERDEKA.com – Rabu, 02 April 2014

PURBALINGGA, suaramerdeka.com – Kejaksaan negeri (Kejari) Purbalingga terus menyelidiki dugaan korupsi alat peraga pendidikan berupa alat olah raga. Hari ini rencananya Kejari akan memanggil rekanan pemenang lelang dan pabrikan penyedia alat olah raga tersebut.

Kajari Purbalingga, Martini melalui Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus), Wawan Kustiawan mengatakan, rekanan pemenang lelang adalah PT Toyareja dan pabrik penyedia alat olah raga adalah PT Permata Zahra.

“Besok kedua rekanan itu kami panggil untuk dimintai keterangan spesifikasi alat olah raga itu,” katanya kepada suaramerdeka.com, Rabu (2/4).

Selain memanggil saksi ahli, Kejari juga masih melakukan pemeriksaan secara maraton terhadap sekolah-sekolah penerima alat olah raga tersebut. Sebab sekolah penerima mencapai 86 SD se-Purbalingga. “Minggu depan, kami akan memanggil tim teknis proses pelelangan yang dibentuk oleh Dindik. Setelah itu baru turun memeriksa barang peraga itu,” katanya.

Unuk mengetahui kualitas produk alat olah raga tersebut, katanya, diperlukan saksi ahli. Sebab ada perbedaan nomor seri SNI antara perencanaan dengan hasilnya.

Seperti diketahui, kasus dugaan penyimpangan tersebut muncul setelah adanya ketidaksesuaian spesifikasi alat peraga olahraga seperti bola sepak bola, bola voli dan beberapa lainnya. Total pagu alat peraga pendidikan yang dilelang mencapai Rp 4 miliar lebih.

( Ryan Rachman / CN38 / SMNetwork )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2014/04/02/196936/Kejari-Purbalingga-Terus-Selidiki-Dugaan-Korupsi-Alat-Peraga-Pendidikan

3 April 2014 Posted by | PURBALINGGA | Tinggalkan komentar

Tak Terkait Kasus DAK, 11 Kepala UPT Dindik Mundur

SUARA MERDEKA.com – Jum’at, 28 Maret 2014

PURBALINGGA, suaramerdeka.com – Mundurnya 11 kepala unit pelaksana teknis (UPT) Dinas Pendidikan (Dindik) Purbalingga, Rabu (26/3) tidak ada kaitannya dengan kasus korupsi dana alokasi khusus (DAK) Pendidikan 2012 yang menimpa ketiga rekan mereka.

Hal itu dikatakan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Purbalingga, Imam Subijakto usai pelantikan sejulah kepala UPT baru dan kepala sekolah di Pendapa Dipokusumo, Purbalingga, Kamis (27/3). “Tidak ada kaitannya dengan kasus yang menimpa teman mereka. Ada alasan lain yang membuat mereka mundur,” katanya kepada wartawan.

Alasannya, katanya, mereka menginginkan menjadi pejabat fungsional. Sebab selama mereka duduk sebagai pejabat struktural, beban kerja oleh mereka dinilai terlalu berat.

Pertanyaan yang muncul kemudian adalah, sehari setelah para kepala UPT tersebut mundur, bupati melantik kepala upt yang baru.

Sekda mengatakan, pelantikan tersebut sebenarnya tidak perlu dipertanyakan. Pasalnya, Baperjakat telah bergerak cepat untuk mengisi posisi itu. “Kan hanya 11 orang. Baperjakat bekrrja cepat meski menyita waktu dan pikiran. Tapi Baperjakat sudah punya pandangan siapa siapa orangnya,” katanya.

Ia menambahkan, mundurnya mereka memang moment-nya tak lama setelah kepala Dindik baru dilantik,menjelang ujian nasional dan setelah divonisnya tersangka korupsi DAK Pendidikan 2012. “Jadi memang tidak ada kaitannya dengan hal itu (koupsi). Digantinya mereka juga tidak ada permainan. Semuanya beres kok,” tegasnya.

( Ryan Rachman / CN38 / SMNetwork )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2014/03/28/196261/Tak-Terkait-Kasus-DAK-11-Kepala-UPT-Dindik-Mundur

28 Maret 2014 Posted by | PURBALINGGA | Tinggalkan komentar

Panwas Akan Kroscek Dana Kampanye Parpol

SUARA MERDEKA.com – Kamis, 06 Maret 2014

PURBALINGGA, suaramerdeka.com – Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Purbalingga akan mengkroscek dana kampanye partai politik (Parpol) peserta pemilihan umum (Pemilu) legislatif 2014 yang diserahkan ke Komisi Pemilihan Umum Purbalingga, 2 Maret lalu.

Anggota Panwaslu Purbalingga Divisi Pengawasan dan Hubungan Masyarakat, Endang Yuliyanti, Kamis (6/3) mengatakan, pihaknya akan mengecek kesesuaian dana kampanye tersebut dengan data nyata di lapangan.

“Di wilayah, banyak sekali calon legislatif (caleg) yang memasang alat peraga kampanye (APK). Nah dana yang dilaporkan ke KPU sesuai tidak dengan itu. Kami akan panggil caleg by name,” katanya.

Pihaknya sudah memiliki data yang dikumpulkan oleh para petugas pengawas lapangan (PPL). Namun demikian, dia belum mendapatkan salinan laporan dana kampanye tersebut.

Sementara itu, komisioner KPU Purbalingga Divisi Hukum, Pengawasan, Kampanye dan Pencalonan, Sukhedi mengatakan, pihaknya sudah menyiapkan laporan dana kampanye tersebut untuk diserahkan ke Panwaslu. “Silakan diambil di KPU, atau tidak nanti kami akan kirimkan ke Panwaslu,” katanya.

Untuk diketahui, parpol diwajibkan menyerahkan laporan dana kampanye tahap dua ke KPU hingga Minggu (2/3) pukul 18.00. Seluruh parpol pun sudah melaporkan dana kampanye tersebut karena jika tidak, parpol terancam didiskualifikasi dalam pemilu mendatang.

Adapun untuk dana kampanye, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tercatat paling besar Rp 511.911.280. Adapun parpol dengan dana kampanye paling sedikit yaitu Partai Bulan Bintang (PBB) sebesar Rp 4.500.000.

( Ryan Rachman / CN31 / SMNetwork )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2014/03/06/193569/Panwas-Akan-Kroscek-Dana-Kampanye-Parpol

6 Maret 2014 Posted by | PURBALINGGA | Tinggalkan komentar

Kegiatan Pagu Anggaran SKPD Harus Dipublikasi

SUARA MERDEKA.com – Kamis, 06 Maret 2014

PURBALINGGA, suaramerdeka.com – Untuk memastikan semua SKPD melaksanakan informasi keterbukaan publik, maka setiap kegiatan dan pagu anggaran di setiap satuan kerja pemerintah daerah (SKPD) harus dipublikasikan pada Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) barang dan jasa.

“Jadi seluruh kegiatan SKPD dan anggarannya dapat diakses masyarakat,” kata Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dinhubkominfo) Yonathan Eko Nugroho saat bimbingan teknis (bintek) SiRUP di ruang rapat A Setda.

SiRUP, lanjut Yonathan, adalah sistem inforamasi data kegiatan dalam tahun anggaran berlangsung, termasuk pula pagu anggaran yang akan digunakan. Hal ini sangat perlu dilakukan untuk mendukung transparansi kegiatan tiap satuan kerja.

“Dengan SiRUP ini akan sangat membantu Pengguna Anggaran (PA). Langkah ini ditempuh agar semua satuan kerja dapat menampilkan kegiatan dan pagu anggaran masing-masing,” katanya.

Sementara itu, penyaji materi dalam bintek SiRUP, Dian Sulistiono mengatakan, program ini akan diaplikasikan mulai 10 Maret. Semua satuan kerja harus sudah mulai  mengunggah kegiatan sekaligus anggarannya.

Kegiatan Bintek SiRUP berlangsung selama tiga hari mulai Selasa-Kamis (4-6/3). Setiap hari sedikitnya 35 orang yang dilatih dan diharapkan mereka nantinya yang bertugas sebagai personil pengunggah data di satuan kerja masing-masing.

( Ryan Rachman / CN34 / SMNetwork )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2014/03/06/193511/Kegiatan-Pagu-Anggaran-SKPD-Harus-Dipublikasi

6 Maret 2014 Posted by | PURBALINGGA | Tinggalkan komentar

PNPM Telah Kehilangan Ruh

SUARA MERDEKA.com – Kamis, 31 Januari 2014

PURBALINGGA, suaramerdeka.com – Fasilitator Kabupaten (Faskab) Purbalingga Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat. (PNPM), HM Mujadid mengatakan, saat ini PNPM Mandiri Perdesaan telah kehilangan ruh akibat terserang penyakit sosial.

“Pada era sebelum tahun 2005, para fasilitator bekerjanya sangat berbeda dengan yang sekarang. Pelatihannya kalau dulu dengan role model, jadi benar-benar belajar langsung turun ke lapangan, sehingga tahu pasti apa yang terjadi di lapangan,” katanya pada rapat evaluasi Ruang Belajar Masyarakat (RBM) di Warung Djoglo, Rabu (29/1).

Menurut Mujadid, ruh pemberdayaan dan jiwa relawan agaknya semakin surut di kalangan fasilitator. Sehingga orientasi terjun menjadi fasilitator saat ini bukan karena ingin berkiprah demi kemajuan masyarakat perdesaan, tapi lebih pada mencari nafkah.

“Saya rasa, pemikiran ini harus segera diperbaiki. Melalui RBM, saya ingin ruh pemberdayaan kembali mewarnai,” katanya.

Sementara itu Penanggung Jawab Operasional Kabupaten (PJOKab) PNPM MPd Purbalingga, Ali Sudharmo, mengatakan, masyarakat telah terinfeksi lima penyakit sosial yang cukup akut. Kelima penyakit sosial itu adalah silaturahmi yang kurang, mengedepankan prasangka buruk, individualistis, materialistik dan sikap masa bodoh.

Ali mencontohkan dalam Unit Pelaksana Kegiatan (UPK) PNPM MPd di tiap kecamatan, meski notabene berasal dari masyarakat murni, banyak pelaku UPK yang terjerat kasus hukum karena terbukti menyalahgunakan wewenang.

“Jadi kasus-kasus penyelewengan wewenang itu sudah sampai tingkatan paling bawah, yaitu masyarakat sendiri. Ini kan mengerikan,” katanya.

Penyakit pertama tentang silaturahmi yang kurang. Hal ini ditandai dengan kurangnya koordinasi dan komunikasi sehingga terjadi perbedaan persepsi. Perbedaan persepsi mengakibatkan orang lebih banyak berburuk sangka.

“Sedikit saja jadi masalah, atau dicari-cari masalahnya. Yang ada justru menimbulkan konflik yang tidak perlu,” jelasnya.

Sebagaian besar masyarakat juga cenderung mementingkan dirinya sendiri. Indivisualistis. Penyakit materialistik di masyarakat, segala sesuatu dihitung dengan rupiah. Inilah akar permasalahan kasus-kasus penyimpangan yang terjadi dimana pun. Lalu, sikap masa bodoh, seseorang memilih diam, tak peduli dengan orang-orang ataupun keadaan sekitarnya. Orang lain berbuat salah, tidak ditegur.

Ali menyadari masyarakat kehilangan sosok teladan sehingga malah meniru akhlak buruk para oknum pejabat di pemerintahan yang menyalahgunakan wewenang. Padahal, penyalahgunaan wewenang baik itu korupsi, kolusi maupun nepotisme, lambat laun tetap akan masuk ke ranah hukum.

( Ryan Rachman / CN19 / SMNetwork )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2014/01/31/189261/PNPM-Telah-Kehilangan-Ruh

3 Maret 2014 Posted by | PURBALINGGA | Tinggalkan komentar

Polres Purbalingga Akan Panggil Saksi Ahli

SUARA MERDEKA.com – Senin, 25 Februari 2014

PURBALINGGA, suaramerdeka.com – Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Satuan Reserse dan Kriminal (Satreskrim) Polres Purbalingga akan mengundang saksi ahli untuk mendalami penyelidikan penyebab ambruknya gedung TK Negeri Pembina Kecamatan Padamara, Rabu (19/2) lalu.

“Pemanggilan saksi ahli diperlukan untuk mengetahui persis penyebab ambruknya gedung itu. Biasanya akademisi, nanti bisa dari Yogyakarta atau dari Unsoed Purwokerto,” kata Kepala Satreskrim Polres Purbalingga, Ajun Komisaris Sardji, Selasa (25/2).

Sardji menjelaskan, jika dari saksi ahli tersebut disimpulkan penyebabnya pada kesalahan pembangunan, polisi akan meningkatkan status dari penyelidikan menjadi penyidikan. Sebab simpulan itu ada dugaan korupsi. “Kita ambil barang bukti sedikit. Bangunan itu tidak boleh dibangun dulu sebelum ada keterangan dari saksi ahli tersebut,” katanya.

Sementara itu, hari ini polisi telah memanggil 10 saksi untuk dimintai keterangan. Saksi berasal dari Ketua TK Pembina dan panitia pembangunan.

Kepada polisi, Kepala TK Negeri Pembina Padamara, Surti Aniatun mengatakan, ia tidak mengetahui sama sekali proses pembangunan TK tersebut. Ia hanya menerima kunci dan bangunan jadi untuk ditempati.

Seperti diketahui, gedung TK Negeri Pembina, Kecamatan Padamara, Purbalingga Ambruk, Rabu (19/2) pagi tanpa sebab. Beruntung, tidak ada korban jiwa, karena terjadi pada saat jam istirahat.

Ruang yang ambruk sebanyak lima lokal yaitu tiga kelas masing-masing kelas A2, B1 dan B2, juga ruang gudang serta WC. Bangunan tersebut dibangun awal Desember 2011 dan pertama digunakan Juli 2012. Pembangunan menggunakan kontruksi baja ringan dengan anggaran swakelola yang berasal dari APBN Rp 580 juta dan APBD Rp 58 juta.

( Ryan Rachman / CN38 / SMNetwork )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2014/02/25/192425/Polres-Purbalingga-Akan-Panggil-Saksi-Ahli

2 Maret 2014 Posted by | PURBALINGGA | Tinggalkan komentar

Telusuri Dugaan Korupsi, Kejari Panggil Semua Sekolah

SUARA MERDEKA.com – Jum’at, 28 Februari 2014

PURBALINGGA, suaramerdeka.com – Kejaksaan Negeri (Kejari) Purbalingga kembali meneruskan langkah pemeriksaan terhadap puluhan saksi yang diduga terkait penyimpangan pengadaan alat peraga dinas pendidikan Purbalingga tahun 2012. Namun Kejari belum bisa menetapkan tersangka, karena pekan depan masih dilanjurkan pemeriksaan terhadap rekanan.

Kepala Kejari Purbalingga, Dra Martini SH melalui Kasi Pidana Khusus, Wawan Kustiawan SH menjelaskan, masih membutuhkan waktu yang panjang dalam menyelesaikan kasus ini. Pasalnya selain tenaga yang saat itu masih tersita ke kasus Iskhak tipikor Semarang, juga banyak yang harus diperiksa.

“Sekolah saja ada 86 yang kami harus periksa, yaitu sekolah penerima bantuan alat peraga olahraga, seperti bola kaki dan bola voli. Saat ini baru sekitar 10 saksi, ditambah minggu depan akan rekanan yang akan kita undang untuk diperiksa,” jelasnya, Jumat (28/2).

Wawan juga mengatakan, selama ini dari hasil pemeriksaan sementara kepada saksi dari unit layanan pengadaan (ULP) kabupaten Purbalingga dan pihak terkait lainnya dari sisi administrasi sudah benar. Yang diduga ada penyimpangan justru pada spesifikasi yang ditandai adanya dugaan perbedaan nomor Standar Nasional Indonesia (SNI) pada bola kaki dan bola voli.

“Kami jelas memerlukan saksi ahli, karena BPKP belum bersedia memeriksa jika belum ada perhitungan angka. Misalnya jika di kroscek harga dan penawaran serta kerugian negara. Disisi lain kami membutuhkan saksi ahli yang mengerti secara teknis spesifikasi alat peraga olahraga itu,” tambahnya.

Melalui upaya pemeriksaan saksi- saksi termasuk sekolah dan rekanan yang melakukan pengadaan, akan didapatkan data letak kesalahan atau temuan adanya dugaan penyimpangan itu. Karena kejaksaan belum menemukan adanya kesalahan atau penyimpangan dari proses pengadaan hingga lelang secara adminsitrasi.

“Jika ketemu ada perbedaan spesifikasi dan menyebabkan harga juga selisih, maka sudah bisa dikatakan ada penyimpangan. Saat ini baru dugaan karena masih mengumpulkan bukti yang lebih mendukung,” rincinya.

Pihak Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Purbalingga menilai proses lelang melalui penawaran secara elektronik proyek alat peraga Dinas Pendidikan Purbalingga tahun 2012 sudah sesuai prosedur. ULP melalui kelompok kerja (Pokja) yang ada sudah memfasilitasi dari SKPD bersangkutan untuk dilelang.

Tim dari Pokja 5 ULP Kabupaten Purbalingga, Muslimin mengatakan, ia sempat dipanggil Kejaksanaan Negeri Purbalingga untuk memberikan keterangan terkait lelang. Sampai dua kali pemeriksaan dan berakhir usai lebaran lalu terkait proses lelang alat peraga itu.

“Total pagu alat peraga pendidikan yang dilelang mencapai Rp 4 milyar lebih. Banyak sekali rekanan yang ikut penawaran. Usai didapatkan pemenang lelang, maka ULP menyerahkan kembali kepada SKPD terkait melalui pejabat pembuat komitmen atau PPKom itu. Dalam hal ini Kepala Dindik,” paparnya, beberapa waktu lalu.

( Ryan Rachman / CN19 / SMNetwork )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news_banyumas/2014/02/28/192847/Telusuri-Dugaan-Korupsi-Kejari-Panggil-Semua-Sekolah

28 Februari 2014 Posted by | PURBALINGGA | Tinggalkan komentar

Mantan Kadinas Pendidikan Divonis 2 Tahun 10 Bulan

SUARA MERDEKA – Kamis, 27 Februari 2014

  • Korupsi DAK Purbalingga

SEMARANG – Mantan kepala Dinas Pendidikan Purbalingga Iskhak dijatuhi hukuman dua tahun dan 10 bulan penjara oleh Pengadilan Tipikor Semarang karena dinilai terbukti mengorupsi dana alokasi khusus (DAK) tahun 2012. Ia juga dihukum denda Rp 50 juta subsider dua bulan penjara. Selain Iskhak, tiga kepala unit pelaksana teknis (UPT) turut dipidana, masing-masing dua tahun penjara. Ketiganya adalah Kepala UPT Kecamatan Purbalingga Sahlan, Kepala UPT Kecamatan Bukateja Mugi Rahardjo, dan Kepala UPT Kecamatan Bobotsari Suprapto.

Selain pidana badan, ketiganya juga dijatuhi pidana denda, masing-masing Rp 50 juta setara dengan dua bulan kurungan. Vonis tersebut dibacakan oleh majelis hakim yang diketuai Erentuah Damanik, Rabu (26/2).

“Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001,” kata Erentuah.

Putusan itu lebih rendah dari tuntutan jaksa. Semula jaksa menuntut Iskhak dengan pidana empat tahun penjara dan denda Rp 75 juta setara empat bulan kurungan. Iskhak juga dituntut mengganti uang negara Rp 25 juta. Adapun ketiga kepala UPT dituntut pidana tiga tahun penjara dan denda Rp 60 juta setara dengan dua bulan kurungan, serta mengganti kerugian negara secara tanggung renteng Rp 33 juta setara enam bulan kurungan.

Dipotong Rp 1,5 Miliar

Atas putusan tersebut, baik jaksa maupun para terdakwa belum menyatakan sikap. Mereka memanfaatkan waktu tujuh hari yang diberikan majelis hakim untuk memutuskan menerima atau mengajukan banding. Penyimpangan yang dilakukan keempat terdakwa berupa permintaan dana operasional sebesar lima persen dari pencairan DAK tahun 2012. DAK tahun 2012 terdiri atas Rp 27,6 miliar yang dialokasikan untuk renovasi 436 ruang kelas di 146 SD serta Rp 4,12 miliar untuk pembangunan 40 gedung perpustakaan baru di 40 SD.

Setiap proyek disunat 5 persen dengan alasan untuk biaya operasional. Ketiga kepala UPT menjadi koordinator pengumpulan uang dari 100 kepala sekolah. Dari total DAK Rp 31,78 miliar itu, Rp 1,5 miliar di antaranya diduga dipotong. Setelah kasus ini ditangani penegak hukum, sebagian uang yang dipotong dikembalikan ke sekolah-sekolah melalui koordinator UPT. (H89-59)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2014/02/27/253933/Mantan-Kadinas-Pendidikan-Divonis-2-Tahun-10-Bulan

28 Februari 2014 Posted by | PURBALINGGA | Tinggalkan komentar

Kejari Purbalingga Kekurangan Penyidik

SUARA MERDEKA.com – Rabu, 12 Februari 2014

PURBALINGGA, suaramerdeka.com – Kasi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri (Kejari) Purbalingga, Wawan Kustiawan mengatakan, sebagai lembaga penegak hukum, kejaksaan Purbalingga tidak main-main dalam menangani kasus korupsi.

Namun dia juga mengakui kalau hingga saat ini masih mengalami kekurangan penyidik, apalagi saat ini juga masih harus bolak balik ke Semarang untuk sidang kasus korupsi dinas pendidikan.

“Saat ini kami masih menjalani sidang dugaan korupsi dengan terdakwa mantan kepala dinas pendidikan dan tiga kepala UPT. Selain itu, kami juga masih menangani dua kasus dugaan korupsi lain, yakni ADD Desa Wlahar, Kecamatan Rembang, dan PNPM Desa Karanganyar,” ujarnya.

Dikatakannya, satu kasus yang manjadi sorotan masyarkat Purbalingga saat ini adalah kasus dugaan korupsi pada lembaga pendidikan Purbalingga. Untuk kasus ini, saat ini masih berjalan, dan tinggal menunggu dua kali sidang.

“Untuk tuntutan mantan kepala dinas dugaan penyelewengan DAK itu empat tahun dan denda Rp 75 juta, serta uang pengganti sebesar Rp 25 juta. Saat ini tinggal dua kali sidang, yakni duplik, dan putusan,” ujarnya.

Dia juga mengatakan, untuk mewujudkan apa yang diinginkan bupati dalam menciptakan zero curuption di Purbalingga membutuhkan dukungan berbagai pihak, termasuk masyarakat yang mengetahui adanya dugaan tindak pidana korupsi. Tanpa dukungan, cita-cita mulia itu tidak akan dapat terwujud.

“Kita harapkan ada dukungan dari semua pihak dalam pemberantasan korupsi, jangan sampai bupati serius, tetapi pihak lain maupun masyarakat justru membuka peluang untuk melakukan tindak pidana korupsi bagi para pejabat,” katanya.

( Ryan Rachman / CN19 / SMNetwork )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2014/02/12/190727/Kejari-Purbalingga-Kekurangan-Penyidik

19 Februari 2014 Posted by | PURBALINGGA | Tinggalkan komentar

%d blogger menyukai ini: