KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Setelah Probo, Kasus Machroes Didalami

SUARA MERDEKA – Rabu, 27 Mei 2009

SEMARANG- Penyidikan terhadap kasus korupsi yang diduga dilakukan Bupati Pemalang HM Machroes, kaitannya dugaan penyimpangan pengadaan buku ajar 2004-2005, baru akan didalami setelah penyidikan perkara korupsi yang diduga dilakukan Bupati Cilacap Probo Yulastoro tuntas.
Kepala Kejaksaan Tinggi Jateng Winerdy Darwis kembali menegaskan hal itu, di kantornya, kemarin.

Menurutnya, tim penyidik yang dikepalai Kasi Penyidikan Gatot Guno Sembodo SH saat ini tengah fokus mengerjakan perkara dugaan korupsi Bupati Probo. ”Prioritaslah ya. Setelah (kasus Probo) ini tuntas dulu. Izin pemeriksaan kepala daerah lainnya kan belum turun (dari presiden), jadi setelah (kasus Probo) ini baru melangkah ke sana (perkara Machroes),” kata dia.

Dalam kasus buku itu, Kejaksaan Tinggi cuma mengambil alih pengusutan terhadap Bupati Machroes saja. Mengenai pengusutan tersangka lain, perkaranya tetap ditangani Kejaksaan Negeri Pemalang. Pengadilan Negeri Pemalang telah menyatakan salah satu terdakwa, Bambang Sukojo (mantan Kadinas Pendidikan), dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman dua tahun penjara.

Belum Tersangka

Kajati mengatakan, status Machroes saat ini belum resmi tersangka. Pihaknya telah menerima pelimpahan materi perkara buku ajar dari Kejari Pemalang, termasuk risalah sidang perkara Bambang Sukojo. ”Tetapi penyidik belum dapat fokus menangani. Baru akan dapat fokus, jika perkara Bupati Cilacap ini dituntaskan dulu,” ucap Winerdy.

Koordinator KP2KKN Jateng Jabir Alfaruqi menyatakan, sudah sepantasnya Kejati mengambil alih kasus itu dan mendesak supaya status Machroes dinaikkan ke penyidikan. ”Kami harap Kejati tidak lagi mundur-mundur untuk fokus menangani kasus Bupati Pemalang,” kata dia.

Kejaksaan Tinggi pula, lanjut dia, sudah seharusnya mengajukan izin pemeriksaan terhadap Machroes ke presiden. Jabir berujar, jika memang Machroes sudah dipastikan akan disidik, mestinya Kejati sudah mengantisipasi secara dini dengan mengajukan izin pemeriksaan. Sebab, mengingat pengalaman yang ada, izin pemeriksaan terhadap kepala daerah itu bisa lama sekali turunnya. (H30-76)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2009/05/27/65304/Setelah-Probo-Kasus-Machroes-Didalami

5 Juni 2013 Posted by | PEMALANG | Tinggalkan komentar

Wajah Koruptor Dipamerkan Di Seminar Korupsi

KORAN DINAMIKA – Selasa, 14 Mei 2013

image

Pemalang

Kebanyakan pemerintah daerah enggan mengadakan kegiatan yang bersentuhan dengan hal-hal yang berbau korupsi. Tetapi berbeda dengan pemerintah Kabupaten Pemalang. Belum lama ini menyelenggarakan seminar pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.
Seminar yang dilaksanakan di ruang sasana bhakti praja kantor dinas Bupati Pemalang ini diikuti oleh instansi terkait di jajaran Pemkab Pemalang, mahasiswa, penyelenggara pendidikan dan organisasi kemasyarakatan lainnya. Seminar ini bertemakan ‘Transparansi APBD Meminimalisir Tindak Pidana Korupsi di Jajaran Birokrasi.
Dalam seminar ini dihadirkan narasumber dari empat instansi, yakni dari Polres Pemalang, Kejaksaan Negeri Pemalang, ICW dan dari KP2KKN Jawa Tengah. Para narasumber memaparkan tentang permasalahan korupsi yang terjadi di Indonesia dengan segala aspek, penyebab dan dampaknya terhadap negara maupun masyarakat.
Salah satu narasumber, Wakil koordinator ICW, Agus Sunaryanto mengungkapkan, dari data yang ia temukan hingga awal tahun 2012, tercatat ada 173 kepala daerah yang terjerat kasus korupsi. Dan hingga April 2013 yang lalu, jumlah kepala daerah yang terjerat korupsi bertambah menjadi 291 orang.
Diuraikan Agus, yang menjadi sasaran objek korupsi hampir di seluruh sektor. Mulai dari peternakan, tambang/energi, pertanian, kesehatan sampai dengan infrastruktur dan keuangan daerah. “Mereka menggunakan modus penggelapan, mark up, penyalahgunaan anggaran, proyek fiktif, suap, pungli pemerasan, hingga penyalahgunaan wewenang,” urainya.
Menurut Mahfudz Ali, faktor yang menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana korupsi bisa berasal dari faktor internal ataupun faktor eksternal orang tersebut. Dijelaskan Dosen pasca sarjana di Untag ini, untuk mencegahnya diperlukan peran serta masyarakat dan birokrasi untuk selalu mengawal dan mengawasi para pemegang kekuasaan. “Agar mereka dapat bekerja dengan baik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tegasnya.
Di akhir pemaparannya, Mahfudz menampilkan wajah-wajah koruptor di Indonesia melalui slide layar proyektor, sembari membacakan puisi bertemakan korupsi.(r2)

Sumber : http://korandinamika.com/article/118113/wajah-koruptor-dipamerkan-di-seminar-korupsi.html

 

18 Mei 2013 Posted by | KP2KKN DALAM BERITA, PEMALANG | Tinggalkan komentar

Anggaran Baju PNS Dipotong 50%

SUARA MERDEKA – Rabu, 16 Januari 2013

  • Untuk Penanganan Infrastruktur

SEMARANG – Kerusakan infrastruktur di Kabupaten Pemalang, terutama jalan dan jembatan membuat Bupati H Junaedi terpaksa harus memotong anggaran belanja rutin di APBD 2013.

’’Anggaran baju PNS terpaksa saya potong sampai 50% guna menambah alokasi perbaikan infrastruktur,’’ kata dia di sela-sela silaturahmi jajaran Pemkab Pemalang ke kantor redaksi Suara Merdeka di Jalan Kaligawe Km 5, Semarang, Selasa (15/1).

Dalam kesempatan itu Bupati didampingi Sekda Drs Budi Rahardjo MM, Kepala DPU Ir Sudaryono CES, Kabag Humas Dwi Yulianti, dan sejumlah kepala SKPD. Rombongan diterima Wakil Pemimpin Redaksi (Wapemred) Gunawan Permadi, Redaktur Pelaksana (Redpel) Ananto Pradono dan Kepala Desk Pantura Ali Arifin Muhlish.

Orang nomor satu di Pemalang itu memaparkan, selama ini laporan yang masuk baik di SMS Centre milik Pemkab maupun rubrik ’’Kepriben’’ Suara Pantura didominasi kerusakan infrastruktur. Oleh karena itulah pada alokasi anggaran 2013 ini pihaknya menajamkan pada penanganan infrastruktur.

’’Saya harus memotong semua anggaran baik yang ada di masing-masing SKPD terutama pada belanja rutinnya. Kalau kebijakan yang terbilang kurang populer ini tidak saya laksanakan, kasihan masyarakat,’’ ujarnya.

Ali Arifin memaparkan SMS yang masuk di rubrik Kepriben secara keseluruhan menunjukkan masyarakat Pemalang kritis. Tidak hanya kerusakan infrastruktur yang disorot, soal pemotongan dana sekolah, juga pengelolaan alokasi dana desa (ADD). ’’Banyak SMS yang masuk dengan gaya bahasa panturanan,’’ tandasnya. (H37-48,15)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2013/01/16/212052/Anggaran-Baju-PNS-Dipotong-50-

16 Januari 2013 Posted by | PEMALANG | Tinggalkan komentar

KP2KKN Desak Polda Jateng Usut Tuntas Pejabat DPU Kabupaten Pemalang

 
AKTUAL.CO – Senin, 14 Januari 2013 
 
KP2KKN Desak Polda Jateng Usut Tuntas Pejabat DPU Kabupaten Pemalang

Eko Heryanto (Foto: Aktual.co/Muhammad Dasuki)
 
“Memohon kepada aparat penegak hukum Polda Jateng untuk bisa mengembangkan perkara Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Jalan Paket I dan Paket II dengan bisa menetapkan tersangka Muhamad Arifin, selaku Pejabat Pengguna Anggaran”
 

Semarang, Aktual.co — Divisi Monitoring dan Penegakkan Hukum KP2KKN Jawa Tengah mendesak agar Ditreskrimsus Polda Jateng segera menuntaskan rentetan kasus dugaan korupsi di pembangunan jalan Kabupaten Pemalang, paket I dan II, senilai Rp1.055.455.249 pada tahun anggaran 2010 .

“Memohon kepada aparat penegak hukum Polda Jateng untuk bisa mengembangkan perkara Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Jalan Paket I dan Paket II dengan bisa menetapkan tersangka Muhamad Arifin, selaku Pejabat Pengguna Anggaran,” tegas Kooordinator KP2KKN Jateng Eko Haryanto kepada Aktual.co, di Semarang (14/1).

Eko menilai kasus tipikor tersebut tidak hanya melibatkan dua terdakwa saja yakni Ghozinun Najib, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) Dinas Pekerjaan Umum kabupaten Pemalang dan rekanan pelaksana, Sulatip Yulianto. 

“Semestinya pelimpahan berkas (P-19) hasil penyidikan Ditreskrimsus menyangkut tersangka lain, selain dua terdakwa tersebut. Polda Jateng dapat mengembangkan penyidikan ulang terhadap hasil salinan putusan vonis di pengadilan Tipikor, Semarang. Ini Kasus korupsi sehingga berantai. Pastinya melibatkan pengguna anggaran,” ucapnya.

Sementara ditempat terpisah, Kabid Tipikor Ditreskrimsus Polda Jateng, Joko Setyawan mengatakan bahwa penyidikan itu dilakukan sesuai mekanisme dan prosedur KUHAP Pidana. Apabila tidak ada bukti-bukti baru yang melibatkan Pejabat Pengguna Anggaran (PPA), tentunya tidak bisa.

“Kami dalam menetapkan tersangka lain itu berdasarkan azas pembuktian dan dua orang saksi.
Untuk sementara, tim penyidik tidak menemukan bukti baru yang melibatkan Kepala Dinas DPU Kabupaten Pemalang,” terangnya.

 
Faizal Rizki
Sumber : http://www.aktual.co/nusantara/154041kp2kkn-desak-polda-jateng-usut-tuntas-pejabat-dpu-kabupaten-pemalang

14 Januari 2013 Posted by | KP2KKN DALAM BERITA, PEMALANG | Tinggalkan komentar

Kejati Selidiki Bupati Pemalang

SUARA MERDEKA – 30 April 2009

  • Dugaan Korupsi Buku Ajar BP

SEMARANG- Kejaksaan Tinggi Jateng resmi mengambil alih kasus dugaan korupsi buku ajar terbitan PT Balai Pustaka (BP) di Kabupaten Pemalang tahun 2004-2005 yang diduga melibatkan Bupati HM Machroes.

Kajati Jateng Winerdy Darwis kepada Suara Merdeka kemarin petang mengungkapkan, pihaknya telah menerima penyerahan berkas-berkas kasus buku ajar tersebut dari Kejari Pemalang.

Winerdy menjelaskan, Kejati dalam hal ini hanya mengambil alih pengusutan terhadap Bupati Machroes. Mengenai tersangka lain, perkaranya telah ditangani Kejaksaan Negeri Pemalang, dan sudah ada yang divonis bersalah.

Dalam kasus itu, Pengadilan Negeri Pemalang telah menyatakan Bambang Sukojo terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi, kaitannya dugaan penyimpangan pengadaan buku ajar tersebut, dan menjatuhkan hukuman dua tahun penjara terhadapnya.

Selain Bambang Sukojo, terdapat empat terdakwa lain dalam kasus dugaan korupsi proyek pengadaan buku ajar Kabupaten Pemalang tahun 2004-2005.
Yaitu Agus Sukisno (pimpinan kegiatan pengadaan buku ajar SD/MI tahap I), Kartijan (pimpinan kegiatan pengadaan buku ajar SD/MI tahap II), Yohanes Soenaryo (kepala tim pengadaan barang), dan Murad Irawan (pialang PT Balai Pustaka yang dalam pengadaan itu mengaku-aku sebagai kepala pemasaran PT Balai Pustaka Perwakilan Jateng-DIY-Bali).

Perkara terdakwa Kartijan juga sudah disidangkan di Pengadilan Negeri Pemalang. Dalam kasusnya, pengadilan memvonis bebas yang bersangkutan. Perkara terdakwa Agus Sukisno dan Y Soenarjo, hingga ini masih proses penyidikan kejaksaan setempat, dan belum dilimpahkan ke pengadilan. Adapun Murad Irawan sampai kini menjadi telah menghilang dan berstatus sebagai buron.

Bupati Machroes menjelaskan, proses pengadaan buku dimulai dari kedatangan anggota DPRD kepadanya yang mengabarkan ada investor yang siap melaksanakan proyek pengadaan buku pada tahun anggaran 2004.
”Bahkan investor tersebut siap untuk dibayar belakangan, jika Pemkab tidak mempunyai anggaran,” katanya saat diperiksa majelis hakim Pengadilan Negeri Pemalang pada November 2008.

Proses selanjutnya dia dan Ketua DPRD Kumpul Sutrisno (kini sudah meninggal) dan pihak ketuga Murad Irawan bertemu. Tapi petemuan itu hanya sebatas perkenalan. Proses selanjutnya Bupati tidak tahu. Karena yang melaksanakan proyek itu adalah Kepala Dinas Pendidikan.

Machroes mengaku tidak kuasa menolak keinginan DPRD. Karena kekuasaan DPRD saat itu sangat kuat sesuai UU legislatif. Jika proyek itu ditolak bisa-bisa LPj akhir tahun bupati ditolak oleh DPRD. Akhirnya proyek itu berjalan tanpa sepengetahuannya.

Kerugian Rp 11,302 M

Kajati Jateng menambahkan, setelah dilakukan evaluasi oleh Kasi Penyidikan Pidsus Gatot Guno Sembodo, diambil kesimpulan bahwa penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi memandang perlu menyelidiki dan mengambil alih pengusutan perihal dugaan keterlibatan Bupati Pemalang.

Dia menegaskan, berkas-berkas yang diterima Kejaksaan Tinggi dari Kejaksaan Pemalang, antara lain risalah-risalah hasil persidangan terdakwa Bambang Sukojo (mantan Kadinas Pendidikan), serta audit kerugian negara dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jateng.

Dari hasil audit BPKP, kerugian negara yang ditimbulkan mencapai Rp 11,302 miliar. Nilai pengadaan buku ajar SD/MI di Kabupaten Pemalang mencapai Rp 26,587 miliar, dengan jumlah buku 1.690.398 eksemplar.

Pengadaan barang meliputi buku IPS, Matematika, Bahasa Indonesia, Pendidikan Kesehatan, Pendidikan Agama Islam, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Matematika, dan Jendela Iptek, bagi SD/MI kelas I-VI. Buku-buku tersebut, berdasarkan hasil keterangan Pusat Perbukuan Jakarta juga belum terakreditasi. Pengadaan buku itu pun dinilai menyalahi Keputusan Presiden Nomor 18/2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa. (H30,sf-62)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/smcetak/index.php?fuseaction=beritacetak.detailberitacetak&id_beritacetak=61683

13 Januari 2013 Posted by | PEMALANG | Tinggalkan komentar

Mantan Ketua DPRD Pemalang Dihukum 15 Bulan

SUARA MERDEKA – Sabtu, 05 Januari 2013

SEMARANG – Mantan Ketua DPRD Pemalang, Waluyo AT, divonis satu tahun tiga bulan penjara atau 15 bulan karena terbukti menyalahgunakan narkotika golongan satu.

Namun majelis hakim Pengadilan Negeri Semarang yang dipimpin Kisworo dengan anggota Rusmawati dan Jhon H Butarbutar memerintahkan agar jaksa mengeluarkan Waluyo dari tahanan untuk menjalani rehabilitasi medis di RSUP Dr Kariadi Semarang.

Kasus ini bermula dari penggerebekan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) di rumah dinas Waluyo, Kelurahan Kebondalem RT 5 RW 12, Kecamatan/Kabupaten Pemalang pada 6 September tahun lalu. Waluyo kedapatan sedang pesta sabu-sabu dengan teman wanita. Petugas menyita beberapa barang, antara lain buku tabungan Bank Jateng, BCA dan Tamades. Satu unit mobil dinas G-9505-AM yang dipakai untuk mengambil sabu-sabu, lima buah sedotan, 14 korek gas, selembar kertas rokok, dan tiga telepon genggam. Penggerebekan itu merupakan pengembangan kasus jaringan narkoba di Baturaden, Purwokerto, dan Jakarta.

Mulanya, pengedar sabu-sabu dari Jakarta bertransaksi dengan Rohadi, manajer karaoke di Baturraden, Banyumas. Sabu-sabu seberat 28,69 gram itu dibawa dua kurir bernama Deni Suhendar dan Bambang Setio Rahadi dari Jakarta ke Banyumas untuk diserahkan kepada Rohadi. Waluyo diduga membeli sabu-sabu dari Rohadi, terbukti dari adanya aliran dana dari dia ke rekening milik pengedar sabu-sabu senilai Rp 2 juta.

Menyikapi putusan tersebut, jaksa Kejari Semarang menyatakan banding. Jaksa menilai vonis yang dijatuhkan majelis hakim jauh dari tuntutan, yakni dua tahun tiga bulan penjara.

”Putusan yang dikeluarkan majelis hakim tidak memenuhi rasa keadilan. Selain itu, putusan majelis hakim juga terlalu ringan dari tuntutan jaksa,” kata Kepala Seksi Pidana Umum Kejari Semarang Mustaghfirin, Jumat (4/1). Pihaknya berencana mengirimkan memori banding sebelum tujuh hari setelah putusan dibacakan. (H89-43)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2013/01/05/210881/Mantan-Ketua-DPRD-Pemalang-Dihukum-15-Bulan

7 Januari 2013 Posted by | BERITA POLITIK DAN BERITA UMUM, PEMALANG | Tinggalkan komentar

Kepala Dinas PU Pemalang Harusnya Tersangka

LAWANG SEWU – Minggu, 06 Januari 2013

Eko Haryanto

SEMARANG- Komite Pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KP2KKN) Jawa Tengah mendesak penyidik Direktorat Reserse Krimininal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jateng untuk mengembangkan tindak lanjut kasus dugaan korupsi pengadaan pekerjaan pembangunan jalan Paket I dan Paket II Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pemalang tahun anggaran 2010 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 1,5 miliar.

Hingga saat ini, baru dua orang diproses di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang dan telah divonis. Fakta persidangan menyebut ada tersangka lain yang seharusnya dijerat hukum. Salah satunya adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Ir Muhamad Arifin, yang seharusnya ditetapkan sebagai tersangka.

“Sebab, Arifin adalah Pejabat Pengguna Anggaran (PPA) Dinas PU Kabupaten Pemalang yang seharusnya paling bertanggungjawab dalam proyek tersebut. Kami mempertanyakan, ada apa ini?” kata Eko Haryanto, Koordinator Devisi Monitoring dan Penegakkan Hukum KP2KKN Jawa Tengah, di kantornya Jalan Lempongsari Timur III/22 Semarang, Minggu (6/1/2013).

Untuk itu, KP2KKN mendesak Polda Jateng segera melakukan pengembangan perkara tindak pidana korupsi ini untuk segera menetapkan pengguna anggaran menjadi tersangka dan memproses berkas tersangka lain yang telah ditetapkan oleh pihak Polda Jateng. “Polda harus menyidik ulang, berdasarkan fakta persidangan ada orang lain lagi yakni pengguna anggaran yang harusnya tersangka. Polda harus menunjukkan keseriusan, agar kasus ini terang benderang tanpa ada yang dikaburkan,” tandasnya.

Menurut Eko, sedikitnya ada dua faktor yang menghambat pemberantasan korupsi, yakni politik dan uang. Bahkan dua-duanya bisa saja terjadi berbarengan. “Maka dari itu, tidak ada alasan lain Polda Jateng mengulur-ulur waktu dan harus segera melimpahkan berkas tersangka lain untuk segera dilengkapi dan dilimpahkan ke Kejaksaan untuk bisa diproses di Pengadilan Tipikor,” katanya.

Dalam kasus ini, penyidik Polda Jateng telah menetapkan enam tersangka, antara lain; Sulatip Yulianto (kontraktor), Ghozinun Najib (PPKom), Sopar Sihite dan Jenri Sihombing (Kontraktor), Firnawan ST (PPPTK) dan Moh Sholeh selaku Panitia Pengadaan Barang dan Jasa. “Tetapi, berkas perkara yang telah dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa tengah dan telah diproses di Pengadilan Tipikor baru dua, yaitu Sulatip Yulianto (kontraktor), Ghozinun Najib (PPKom) saja,” imbuh Eko.

Kasus dugaan korupsi ini terjadi dalam proyek pengadaan pekerjaan pembangunan jalan paket I, yakni Jalan Belik-Watukumpul dan jalan Comal Bodeh dan Paket II, yakni Jalan Widodaren- Karangasem, Jalan Lingkar Kota-Comal, Jalan Bojongbata-Sumberharjo, Jalan Sumberharjo-Banjarmulyo, Jalan KH Ahmad Dahlan-Jalan HOS Cokroaminoto.

Informasi yang dihimpun, dari hasil proses persidangan PN Tipikor, jaksa penuntut umum menyebutkan ada 4 berkas perkara terpisah yaitu terdakwa Sulatip Yulianto telah disidangkan dan telah diputus dengan hukuman kurungan 4 tahun denda Rp. 200.000.000, subsider 4 bulan kurungan, mengembalikan kerugian uang negara Rp. 55.000.000. Terdakwa Ghozinun Najib telah diputus dengan hukuman kurungan 3 tahun. Sementara tersangka lain belum diproses.

Fakta persidangan menyebut Muhamad Arifin selaku pejabat pengguna anggaran,  memenuhi syarat untuk diproses lebih lanjut. Dalam persidangan terdakwa Sulatip Yulianto terungkap bahwa pejabat pengguna anggaran terbukti berperan mengatur pelaksanaan proyek dengan memerintahkan Panitia Pengadaan dan Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak untuk membuat Berita Acara PHO 100 % yang sesungguhnya pekerjaan tersebut belum selesai 100 % sehingga pembayaran dilakukan 100 %.

Pada persidangan terdakwa Ghozinun, bahwa Sulatip dan Kristiaji menerangkan bahwa Kepala Dinas PU Arifin menerima uang proyek Rp 500 juta dari Sulatip Yulianto. Disebutkan juga Jenry Sihombing menerima uang proyek Rp 500 juta. hal itu berulang-ulang telah diakui Jenri Sihombing kebenarannya pada saat memberi kesaksian dalam sidang terdakwa Sulatip dan terdakwa Ghozinun.

Hasil audit BPKP diketahui, pembangunan jalan Paket I dan Paket II pada Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pemalang TA 2010 ini telah merugikan keuangan negara sebesar Rp 1.055.455.249. (Mughis/LSP)

Sumber : http://www.lawangsewupos.com/2013/01/kepala-dinas-pu-pemalang-harusnya.html#sthash.RHb2BUj8.dpbs

7 Januari 2013 Posted by | KP2KKN DALAM BERITA, PEMALANG | 1 Komentar

Payah! Kepala Dinas PU Pemalang ‘Lolos’ Jerat Hukum

Terkait Proyek Jalan Senilai Rp 6 Miliar

LENSA INDONESIA.COM – SABTU, 05 JANUARI 2013
Payah! Kepala Dinas PU Pemalang ‘Lolos’ Jerat Hukum

Ist/Ilustrasi proyek jalan Pemalang

LENSAINDONESIA.COM: Aparat penegak hukum Polda Jateng diharapkan bisa mengembangkan perkara Tipikor (Tindak Pidana Korupsi) Pembangunan Jalan Paket I dan Paket II tahun 2010 senilai Rp 6 miliar di Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Pemalang.

Yakni, dengan segera menetapkan Muhamad Arifin, Kepala Dinas PU Kabupaten Pemalang, sebagai tersangka. Apalagi, Arifin merupakan Pejabat Pengguna Anggaran (PPA) Dinas PU Kabupaten Pemalang yang juga harus ikut bertanggungjawab dalam proyek tersebut.

Hal itu diungkapkan, Eko Haryanto, Devisi Monitoring dan Penegakkan Hukum KP2KKN Jawa Tengah, Sabtu (5/1/2012), di kantornya Jl Lempongsari Tmur III/22 Semarang. “Sesuai fakta yang ada, penyidik Polda Jateng seharusnya bisa mengikutsertakan kepala pengguna anggaran untuk bisa ditetapkan tersangka,” terangnya.

Diketahui, dari hasil audit BPKP, pembangunan jalan Paket I dan Paket II pada Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pemalang TA 2010 ini telah merugikan keuangan negara sebesar Rp 1.055.455.249. Dan proses penyidikan sejak awal sudah dilakukan oleh Polda Jateng melalui Ditreskrimsus Polda Jateng.

Dalam perkara itu, penyidik Polda jateng telah menetapkan tersangka antara lain Sulatip Yulianto (kontraktor), Ghozinun Najib (PPKom), Sopar Sihite dan Jenri Sihombing (Kontraktor) Firnawan ST (PPPTK) dan Moh Sholeh selaku Panitia Pengadaan Barang dan Jasa. Tetapi, berkas perkara yang telah dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa tengah dan telah diproses di Pengadilan Tipikor baru dua, yaitu Sulatip Yulianto (kontraktor), Ghozinun Najib (PPKom) saja. “Maka kami menegaskan agar Polda Jateng juga segera melimpahkan berkas tersangka lain untuk segera dilengkapi dan dilimpahkan ke Kejaksaan untuk bisa diproses di Pengadilan Tipikor,” tegasnya.

Informasi yang dihimpun, kasus itu bermula dengan pekerjaan jalan yang senyatanya belum selesai 100 persen di akhir TA 2010. Tetapi, oleh Panitia Pengadaan dan Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak telah membuat berita acara PHO 100 persen. Bahkan, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK0m) ikut menadatangani berita acara serah terima 100 persen. Sehingga, pembayaran dilakukan 100 persen. Atas perkara itu, negara dirugikan dan menguntungkan beberapa pihak, tak terkecuali rekanan proyek. @nur

Sumber : http://www.lensaindonesia.com/2013/01/05/payah-kepala-dinas-pu-pemalang-lolos-jerat-hukum.html

6 Januari 2013 Posted by | KP2KKN DALAM BERITA, PEMALANG | Tinggalkan komentar

Korupsi Proyek Jalan Lingkar Comal-Bodeh: Ghozinum Divonis Tiga Tahun

SUARA MERDEKA – Rabu, 12 Desember 2012

SEMARANG – Mantan Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kabupaten Pemalang, Ghozinum Najib, dijatuhi hukuman tiga tahun penjara oleh Pengadilan Tipikor Semarang, Selasa (11/12).

Ia juga dijatuhi denda Rp 100 juta yang setara dengan tiga bulan kurungan. Vonis tersebut atas tuduhan keterlibatannya dalam korupsi proyek Jalan Lingkar Comal-Bodeh senilai Rp 1,1 miliar.

Proyek tersebut dilaksanakan 2010 dengan anggaran dari APBD Pemalang sebesar Rp 6 miliar. Ghozinum berperan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom). Titik penyimpangan ada pada pekerjaan yang baru dikerjakan 70 persen, namun dilaporkan telah selesai 100 persen. Proyek yang dilaksanakan oleh PT Riska Jaya Bakti dinilai tidak sesuai kontrak kerja. Diduga terjadi rekayasa berita acara penyelesaian pekerjaan oleh Ghozinum dan Sulatif Yulianto dari PT Riska.

”Perbuatan terdakwa melanggar Pasal 3 UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan disempurnakan dalam UU 20/2001,” demikian Ketua Majelis Hakim Winarto.

Lebih Rendah

Hakim tidak menjatuhkan pidana tambahan berupa kewajiban mengganti uang negara. Sebab, Ghozinum tidak terbukti menerima aliran dana dari praktik korupsi tersebut.
Putusan Ghozinum ini lebih rendah dari tuntutan jaksa sebelumnya. Pada persidangan 23 November 2012 lalu, jaksa menuntut Ghozinum dengan hukuman empat tahun dengan denda Rp 200 juta subsider enam bulan penjara. Menurut jaksa penuntut umum, Ghozinum terbukti melanggar Pasal 2 UU 31/1999.

Atas putusan tersebut, Ghozinum didampingi kuasa hukumnya Tarwo Hari menyatakan menerima putusan tersebut. ”Sesuai kehendak terdakwa, kami menerima putusan. Belum tahu kalau jaksa,” kata Tarwo Hari usai sidang. Sementara Jaksa Ari Praptono dari Kejati Jateng tak langsung menyatakan sikap. ”Kami masih pikir-pikir. Konsultasi dulu dengan pimpinan,” katanya. (H89-77)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2012/12/12/208314/Ghozinum-Divonis-Tiga-Tahun

13 Desember 2012 Posted by | PEMALANG | Tinggalkan komentar

Dugaan Korupsi Dana Block Grant: Kejari Pemalang Tetapkan Tersangka

WARTA PANTURA – Minggu, 8 Juli 2012

Foto: Ilustrasi

Pemalang- Kejaksaan Negeri Pemalang akhirnya menemukan titik terang dalam pengusutan kasus dugaan korupsi penggunaan dana block grant tahun 2012 senilai Rp 28 milyar di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dindikpora) Kabupaten Pemalang. Setelah pihak Kejaksaan Negeri Pemalang  memanggil 125 kepala sekolah, 14 Unit Pengelola Pendidikan Kecamatan (UPPK) dan Kepala Dindikpora Drs Sapardi Msi. Akhirnya Pihak  Kajari Pemalang menetapkan satu tersangka dugaan kasus korupsi dana block grent kabupaten pemalang  tahun 2012 yaitu Kasi Sarana dan Prasarana  (sarpras) bidang TK/SD berinisial O S. Dana Blockgrant tahun 2012 merupakan alokasi untuk rehab gedung sekolah sebanyak 125 sekolah di wilayah 14 kecamatan di Kabupaten Pemalang yang nilainya berfariasi antara Rp 125 juta hingga Rp 300 juta.

Meskipun satu orang sudah ditetapkan sebagai tersangka dan sudah diamankan Lembaga Pemasyarakatan (LP) Kabupaten Pemalang sejak Senin (25/6) pekan lalu, namun pihak  Kejaksaan Negeri Pemalang terus berupaya membongkar  dugaan kasus korupsi dana Block Grent tersebut. Tak pelak Marvelos, SH, selaku kasi Pidsus didampingi oleh tim diantaranya Kuncoro, SH, dan Fachrurozi  Kamis (5/6) mendatangi sekaligus menggeledah tempat kerja tersangka di bidang TK/SD Dindikpora Kabupaten pemalang. Dalam penggele

dahan itupun ditemukan berkas-berkas penting sebagai pendukung pemeriksaan serta back up data computer yang diduga sebagai penyimpanan data-data penting.

Sebelumnya, tersangka Olap Suwarso Spd telah diperiksa secara marathon oleh pihak penyidik dari kejaksaan, dalam pemeriksaan itu terbukti bahwa tersangka telah menyalahgunaan wewenang dengan pasal yang diterapkan yaitu pasal pungutan pada anggaran Blockgrant yang diberikan pada sekolah penerima program tersebut, tidak hanya itu, barang bukti berupa uang cash yang diduga hasil dari pungutan telah diamankan.

“Tersangka dijerat karena pungutan, yaitu pada huruf A dan B, jika tersangka kooperatif dalam pemeriksaan tentunya akan ada tersangka-tersangka baru,” kata Marvelos Sh di Resto Cipes Kamis (5/6) pekan lalu.

Menurut Marvelos, penggeledahan yang dilakukan di ruang TK/SD Dindikpora selain menemukan berkas-berkas penting, juga menemukan kejanggalan dengan berubahnya folder-folder baru pada perangkat computer yang digunakan sebagai penyimpanan data file pekerjaan. Kendati demikian tidak mempengaruhi terhadap proses penyidikan.

“Sebagai pendukung pemerikasaan juga pemanggilan kepala sekolah penerima anggaran, namun masih separoh yang sudah dimintai keterangan,” ujarnya.

Sementara itu Drs.Supardi MSi selaku  Kepala Dindikpora Kabupaten Pemalang Drs Sapardi MSi yang juga sempat ditunda dalam pemanggilan oleh kejaksaan belum bisa ditemui, namun Kabid TK/SD Bambang Aryotejo mengaku tidak tahu menahu kasus yang menimpa “OS”, tapi sebelumnya dirinya selaku kabid tidak henti-hentinya memberikan nasehat kepada bawahanya agar berhati-hati mengelola keuangan Negara. (Reef)

Sumber : http://www.wartapantura.com/2012/07/08/dugaan-korupsi-dana-block-grant-kejari-pemalang-tetapkan-tersangka/

6 Desember 2012 Posted by | PEMALANG | Tinggalkan komentar

%d blogger menyukai ini: