KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Kejati Diminta Tangani Korupsi Proyek Prona Karangsari

SINDO NEWS.COM – Rabu, 05 Maret 2014

Sindonews.com – Penanganan kasus dugaan korupsi sertifikasi prona di Desa Karangsari, Kecamatan Cluwak, Kabupaten Pati oleh Kejaksaan Negeri (kejari) setempat dituding lambat.

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Tengah didesak mengambil alih penanganan kasus ini. Karena kasus Prona Karangsari ini sudah disidik Kejari Pati sejak Maret 2013 namun hingga kini belum rampung.

Waktu itu, penyidik Kejari Pati sudah menetapkan Kepala Desa Karangsari, Ali Sapuan sebagai tersangka dalam kasus penyimpangan progam sertifikasi tanah secara massal yang digelar oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Pati.

Dalam waktu yang bersamaan, Ali Sapuan juga dijadikan tersangka dalam kasus dugaan pengalihan tanah bondo Desa Karangsari. Ali Sapuan telah mengalihkan aset desa tersebut atas nama pribadinya. Namun hingga kini kasus tersebut tak kunjung dilimpah ke meja pengadilan negeri (PN) setempat.

Parahnya lagi, Ali Sapuan juga tidak ditahan meski ancaman yang dijeratkan adalah UU tentang Pemberantasan Tipikor.

Aktivis Lembaga Pelayanan Pengaduan Publik Independen (LP3IN), Muhammad Shodiq yang mendampingi Warga Desa Karangsari mengatakan aparat Kejari Pati terkesan tidak serius dalam penanganan kasus ini. Pihaknya mendesak agar Kejati Jateng turun tangan terkait penanganan kasus ini.

“Kalau penanganannya masih seperti ini kami akan memberikan kado untuk aparat kejaksaan. Kami akan menggelar demo besar-besaran,” kata Shodiq, Rabu (5/3/2014).

Ada 20 warga Desa Karangsari yang ikut dalam proyek prona. Mestinya progam nasional ini tidak dipungut biaya alias gratis. Tapi dalam kenyataannya, Ali Sapuan tetap memungut biaya kepada puluhan warganya. Nominal pungutan bervariasi tergantung luasan tanah. Pungutan tersebut berkisar antara Rp700 ribu – Rp2 juta tiap warga.

Agar terkesan resmi atau legal, Ali Sapuan juga memberi tanda terima dengan dibubuhi materai seharga Rp6.000 kepada warga yang menyetor biaya pengurusan sertifikat prona.

Terpisah, Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Pati, Heru Hariyanto menyangkal penanganan kasus yang menjerat Ali Sapuan jalan di tempat. Lamanya penanganan kasus ini lantaran ada puluhan saksi yang harus dimintai keterangan. Proses pemberkasan kasus ini sudah hampir rampung, tinggal melengkapi keterangan dari saksi yang meringankan. (sms)

Sumber : http://daerah.sindonews.com/read/2014/03/05/22/841323/kejati-diminta-tangani-korupsi-proyek-prona-karangsari

11 Maret 2014 Posted by | PATI | Tinggalkan komentar

Kasus Korupsi Kades Cangkirsari Pati, Bambang Tuntut Kejati Turun Tangan

TRIBUN JATENG.COM – Senin, 17 Februari 2014

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG – Bambang Supardioso (47) warga desa Karangsari, kecamatan Cluwak, Kabupaten Pati langsung emosi ketika menyebut nama mantan kepala desanya Ali Sapuan. Ditemui di kawasan simpang lima, mantan perangkat desa Karangsari itu minta kasus korupsi kepala desanya yang kini ditangani Kejaksaan Negeri (Kejari) Pati diambil alih Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah.

Ia lalu menjelaskan awal mula kejadian tersebut dari transaksi tanah desa yang masih bersertifikat atas nama Ngajo. Sejak dibeli dari Ngajo tahun 1970-an, tanah desa tersebut memang belum dialihkan nama. Luas tanah tersebut 0,35 hektare.

” Singkat cerita, alih nama sertifikat tanah tersebut bukan atas nama desa tetapi nama pribadi kades saat itu,” tuturnya, Sabtu (15/2/2014) sore.

Ketika ia bertanya, alasan kadesnya saat itu adalah agar mendapat ganti rugi ketika dirinya sudah tidak jadi kepala desa. Bahkan, sertifikat itu dibuat dengan keterangan jual beli dan disaksikan notaris saat itu yang bernama Nur Hadi, anak buah notaris bernama Susana.

Waktu itu, pada suatu malam, mendadak kadesnya datang dan memintanya tanda tangan. Ia tercatat sebagai saksi. Tidak lama, sertifikat itu untuk digunakan untuk jaminan berutang rp 25 juta di BMT setempat.

“Setelah itu saya dipecat. Saya masih ingat tanggalnya yaitu 13 September 2011,” ucapnya.

Tidak hanya itu penyimpangan yang dilakukan kades Ali Sapuan, bantuan rumah roboh pun disunat. Jika ada bantuan Rp 5 juta, korban hanya menerima sekitar Rp 2,5 juta. Bahkan pengurusan sertifikat tanah melalui program prona yang gratis pun dipungut biaya minimal Rp 700 ribu hingga Rp 1 juta. Padahal ada ratusan bidang tanah.

Kasus penjualan aset desa itu sudah dilaporkan kepada Kejaksaan Negeri Pati sekitar setahun lalu. Tetapi, hingga kini tidak ada kelanjutannya. (*)

20 Februari 2014 Posted by | PATI | Tinggalkan komentar

Putusan Sela Bukan Pembatalan SK

SUARA MERDEKA – Jum’at, 24 Januari 2014

  • Pemberhentian Sunarwi Cs

SEMARANG – Putusan sela Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang tidak menyurutkan langkah Gubernur Ganjar Pranowo. Menurutnya, putusan sela itu bukan berarti pembatalan surat keputusan (SK) gubernur tentang pemberhentian Sunarwi cs dari DPRD Pati.

“Putusan sela itu bukan membatalkan, tapi menunda eksekusi. Putusan sela itu artinya pokok perkara belum disidang,” katanya usai sidang paripurna DPRD Jateng, Kamis (23/1).

Ganjar menyatakan, akan menunggu majelis hakim PTUN Semarang membacakan amar putusan. Sembari menunggu, bukti-bukti yang mendukung SK Gubernur Nomor 170/121/2013 tentang Peresmian Pengangkatan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Pati akan ia paparkan di hadapan hakim.

Salah satu bukti pendukung adalah surat pengunduran diri Sunarwi cs dari DPRD Pati yang ditujukan kepada DPC PDIP Pati. Kepada wartawan, Ganjar menunjukkan surat bertanggal 1 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh Sunarwi cs itu.

Malah Menggugat

Dalam surat tersebut, tertera pernyataan bahwa Sunarwi, Irianto Budi Utomo, dan Mudasir mengundurkan diri dari DPRD Pati. Hal itu dilakukan berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pencalonan Anggota DPRD dan DPR.

Yakni, jika anggota Dewan maju sebagai calon anggota legislatif dari partai lain, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri. Kasus ini berawal ketika Sunarwi yang berangkat menjadi wakil rakyat melalui PDIP, maju kembali ke Pemilu 2014 dengan meloncat ke Partai Hanura.

Namun pengajuan PAWdari DPC PDIP Pati tidak direspons oleh DPRD yang ketuanya adalah Sunarwi sendiri. Di tengah kemacetan proses PAW, Ganjar menerbitkan SK Gubernur tentang peresmian PAW. Sunarwi cs menggugat SK Gubernur karena menilai tidak sah, sebab tidak dilandasi usulan DPRD dan bupati Pati. (H68,J17-59)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2014/01/24/250353/Putusan-Sela-Bukan-Pembatalan-SK

24 Januari 2014 Posted by | PATI | Tinggalkan komentar

Ganjar: Putusan Sela Bukan Pembatalan SK

SUARA MERDEKA.com – Kamis, 23 Januari 2014

SEMARANG, suaramerdeka.com – Putusan sela dari Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang tidak menyurutkan langkah Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Menurutnya, putusan sela itu bukan berarti pembatalan surat keputusan (SK) Gubernur tentang pemberhentian Sunarwi Cs dari DPRD Pati.

“Putusan sela itu bukan membatalkan, tapi menunda eksekusi. Putusan sela itu artinya pokok perkaranya belum di sidang,” katanya, usai Sidang Paripurna DPRD Jateng, Kamis (23/1).

Ganjar menyatakan akan menunggu hingga majelis hakim PTUN Semarang membacakan amar putusannya. Sembari itu, bukti-bukti yang mendukung SK Gubernur Nomor 170/121/2013 tentang Peresmian Pengangkatan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Pati, akan ia paparkan di hadapan hakim.

Selanjutnya, Pemprov Jateng akan menghormati keputusan apapun dari PTUN. “Provinsi akan ikuti apapun keputusan pengadilan,” katanya.

Satu diantara bukti pendukung ialah surat pengunduran diri Sunarwi Cs dari DPRD Pati yang ditujukan kepada DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Pati. Kepada wartawan, Ganjar menunjukkan surat tertanggal 1 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh Sunarwi Cs.

Dalam surat itu, tertera pernyataan bahwa Sunarwi, Irianto Budi Utomo, dan Mudasir menyatakan mengundurkan diri dari DPRD Pati. Hal itu dilakukan berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2012 tentang pencalonan DPRD dan DPR. Yakni, jika anggota Dewan maju sebagai calon legislatif dari partai lain, maka harus mengundurkan diri.

Ganjar menyatakan, SK Gubernur kemudian dipahami sebagai persetujuan dari permintaan pengunduran diri Sunarwi Cs dari DPRD Pati. “Masak orang mengundurkan diri, terus kita kasih kok malah dirinya menggugat sendiri,” ucapnya.

Kasus berawal ketika Sunarwi yang berangkat menjadi wakil rakyat melalui PDIP, maju kembali ke Pemilu 2014 dengan meloncat ke Partai Hanura. Namun pengajuan PAW dari DPC PDIP Pati tidak direspon oleh DPRD Pati yang ketuanya adalah Sunarwi sendiri. Di tengah macetnya proses PAW, Ganjar menerbitkan SK Gubernur tentang peresmian PAW.

Sunarwi Cs menggugat SK Gubernur karena menilai SK tersebut tidak sah sebab tidak dilandasi usulan dari DPRD dan Bupati Pati.

( Anton Sudibyo / CN38 / SMNetwork )

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/news/2014/01/23/188318

23 Januari 2014 Posted by | PATI | Tinggalkan komentar

Terkait PAW Sunarwi SK Ganjar Dibatalkan, Pemprov Ikuti Proses Hukum

SUARA MERDEKA.com – Rabu, 22 Januari 2014

SEMARANG, suaramerdeka.com – Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang mengeluarkan putusan sela yang membatalkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Jateng No:170/121/2013 tentang Peresmian Pengangkatan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Pati.

Atas putusan ini, pemprov menegaskan siap mengikuti proses hukum. Wakil Gubernur Heru Sudjatmoko menegaskan, pemprov harus realistis atas hasil putusan sela PTUN Semarang.

“Saya pikir itu namanya proses hukum, tapi proses hukum ini tidak berdiri sendiri dan berkaitan dengan poltik. Kami melihatnya dari sisi hukum dan politik,” tandas mantan Bupati Purbalingga saat ditemui di kantor Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB) Jateng, Jl Pamularsih, Semarang, Rabu (22/1).

Sebagaimana diketahui, tiga anggota DPRD Kabupaten Pati, Sunarwi, Irianto Budi Utomo, dan Mudasir menggugat ke PTUN atas SK Gubernur Ganjar Pranowo yang memberhentikan mereka dari anggota Dewan.

SK tersebut dinilai tidak sah karena tidak dilandasi usulan dari DPRD dan Bupati Pati. Heru pun tertawa saat ditanya Sunarwi cs yang sudah kembali ngantor di DPRD Pati.

“Hahaha itu problem kami, ini memang ada kesenjangan antara aturan satu dengan yang lain. Misalnya, ketika anggota Dewan dipahami sebagai wakil dari sebuah partai. Namun, setelah dikeluarkan dari partai, ternyata tidak serta merta bisa ditarik dari keanggotaan Dewan,” tandas Ketua DPD PDIP Jateng tersebut.

Seperti diberitakan sebelumnya, Nemerodi Gulo, pengacara Sunarwi cs membenarkan pembatalan SK gubernur. Putusan ini berarti kliennya bisa kembali melaksanakan tugas sebagai anggota legislatif dan sah pula menerima hak-haknya.

Dia juga meminta kliennya tak lagi diusik permasalahan PAW agar dapat lebih konsentrasi menjalan tugas-tugasnya di lembaga tersebut. Apalagi, Sunarwi di DPRD menjabat sebagai ketua, Irianto Budi Utomo Ketua Komisi III, dan Mudasir Ketua Komisi II.

( Royce Wijaya / CN33 / SMNetwork )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news_smg/2014/01/22/188121/SK-Ganjar-Dibatalkan-Pemprov-Ikuti-Proses-Hukum

23 Januari 2014 Posted by | PATI | Tinggalkan komentar

Terkait PAW Sunarwi – SK Ganjar Dibatalkan, Pemprov Ikuti Proses Hukum

SUARA MERDEKA.com – Rabu, 22 Januari 2014

SEMARANG, suaramerdeka.com – Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang mengeluarkan putusan sela yang membatalkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Jateng No:170/121/2013 tentang Peresmian Pengangkatan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Pati.

Atas putusan ini, pemprov menegaskan siap mengikuti proses hukum. Wakil Gubernur Heru Sudjatmoko menegaskan, pemprov harus realistis atas hasil putusan sela PTUN Semarang.

“Saya pikir itu namanya proses hukum, tapi proses hukum ini tidak berdiri sendiri dan berkaitan dengan poltik. Kami melihatnya dari sisi hukum dan politik,” tandas mantan Bupati Purbalingga saat ditemui di kantor Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB) Jateng, Jl Pamularsih, Semarang, Rabu (22/1).

Sebagaimana diketahui, tiga anggota DPRD Kabupaten Pati, Sunarwi, Irianto Budi Utomo, dan Mudasir menggugat ke PTUN atas SK Gubernur Ganjar Pranowo yang memberhentikan mereka dari anggota Dewan.

SK tersebut dinilai tidak sah karena tidak dilandasi usulan dari DPRD dan Bupati Pati. Heru pun tertawa saat ditanya Sunarwi cs yang sudah kembali ngantor di DPRD Pati.

“Hahaha itu problem kami, ini memang ada kesenjangan antara aturan satu dengan yang lain. Misalnya, ketika anggota Dewan dipahami sebagai wakil dari sebuah partai. Namun, setelah dikeluarkan dari partai, ternyata tidak serta merta bisa ditarik dari keanggotaan Dewan,” tandas Ketua DPD PDIP Jateng tersebut.

Seperti diberitakan sebelumnya, Nemerodi Gulo, pengacara Sunarwi cs membenarkan pembatalan SK gubernur. Putusan ini berarti kliennya bisa kembali melaksanakan tugas sebagai anggota legislatif dan sah pula menerima hak-haknya.

Dia juga meminta kliennya tak lagi diusik permasalahan PAW agar dapat lebih konsentrasi menjalan tugas-tugasnya di lembaga tersebut. Apalagi, Sunarwi di DPRD menjabat sebagai ketua, Irianto Budi Utomo Ketua Komisi III, dan Mudasir Ketua Komisi II.

( Royce Wijaya / CN33 / SMNetwork )

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/news/2014/01/22/188121

22 Januari 2014 Posted by | PATI | Tinggalkan komentar

MAKI: Kekalahan Ganjar Baru TKO

SUARA MERDEKA.com – Rabu, 22 Januari 2014

SEMARANG, suaramerdeka.com – Koordinator Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menegaskan, surat keputusan (SK) Gubernur Ganjar Pranowo tentang Peresmian Pengangkatan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Pati semestinya tidak usah dibuat.

Sebab, ini tidak prosedural, tanpa mekanisme dari KPU, DPRD Pati, serta pengantar dari bupati. Ia menyarankan Ganjar agar segera mencabut SK tersebut agar PTUN tidak perlu memutuskan kekalahan gubernur lagi.

“Ini kekalahan kecil, yang ahli pemerintahan mestinya menyadari itu dan segera mencabut SK gubernur. Kekalahan Ganjar baru TKO, belum KO,” katanya, Rabu (22/1).

Gubernur dinilai tidak perlu menunggu hingga keputusan akhir. Jika Sunarwi kalah pun masih memiliki hak untuk banding, sedangkan proses waktunya bisa enam bulan.

Selanjutnya, jika masih kalah punya hak Kasasi, ini juga minimal enam bulan.

“Kalau toh gubernur sampai menang, SK itu juga tidak pernah bisa dijalankan dan tidak ada gunanya. Jadi hanya akan berfungsi sebagai kertas yang digunakan bungkus kacang gorena. Ini karena jabatan Sunarwi sendiri masih kurang delapan bulan,” jelasnya.

Sebelumnya, tiga anggota DPRD Kabupaten Pati, Sunarwi, Irianto Budi Utomo, dan Mudasir menggugat ke PTUN atas SK Gubernur Ganjar Pranowo yang memberhentikan mereka dari anggota Dewan.

SK ini dinilai cacat hukum. Menurut dia, Ganjar sebelumnya pernah menjadi DPR dan menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi II. Karenanya, gubernur seharusnya tahu persis pokok permasalahan sebelum mengeluarkan SK tersebut.

“Bagaimana waktu pak Effendi Choiri dan Lily Wahid yang dipecat dari PKB tapi tidak bisa diberhentikan dari DPR. Waktu itu mereka menggugat perdata, bahkan sampai dua ronde. Hingga akhirnya keduanya keluar partai dan baru bisa mengundurkan diri dari DPR,” tandasnya.

Pihaknya menilai jabatan gubernur harus dihormati sehingga jangan sampai membuat tindakan yang bisa menjadi bumerang.

“Jangan kemudian beranggapan kalah merupakan hal biasa. Ini jabatan gubernur yang harus dihormati,” tandasnya.

Sebelumnya, Wakil Gubernur Heru Sudjatmoko menegaskan, siap mengikuti proses hukum atas putusan sela PTUN Semarang.

( Royce Wijaya / CN37 / SMNetwork )

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/news/2014/01/22/188182

22 Januari 2014 Posted by | PATI | Tinggalkan komentar

Dana Kampanye Gerindra Terbanyak

SUARA MERDEKA – Sabtu, 04 Januari 2014

PATI – Dana kampanye Partai Gerindra di Pati tercatat paling besar di antara 12 partai politik peserta Pemilu 2014. Dana kampanye yang dilaporkan Gerindra sebanyak Rp 1.031.331.870.

Jumlah tersebut paling tinggi dari 11 partai lain, yang semuanya melaporkan dana kampanye di bawah nominal Rp 1 miliar. Adapun partai terbanyak kedua menyangkut jumlah dana kampanye adalah PKPI yang melaporkan senilai Rp 971.669.200.

Sementara itu, dana kampanye partai yang paling kecil Partai Amanat Nasional (PAN). Partai tersebut hanya melaporkan dana kampanye ke KPU senilai Rp 43 juta.

Sebagian besar dana tersebut merupakan sumbangan dari para calegnya. Itu berlaku hampir di semua parpol.

‘’Jika dilihat dari laporang yang masuk terakhir yakni pada 27 Desember, kebanyakan sumber dana kampanye parpol berasal dari sumbangan para kadernya yang maju sebagai calon anggota legislatif, meskipun jumlahnya berbeda-beda,’’ ujar anggota KPU Pati, Divisi Kampanye Umi Nadliroh, kemarin.

Di luar sumbangan caleg, dana kampanye kebanyakan berasal dari kas parpol. Untuk sumber dana dari perorangan, kelompok atau badan usaha nonpemerintah tampaknya tidak ada.

‘’Kalau kami lihat dari laporan parpol yang masuk, sumber dana kampanye hanya dari caleg dan kas parpol. Kontribusi di luar itu, parpol belum pernah menerima,’’ katanya.

Laporan tidak hanya sekali ini saja. Parpol juga harus kembali melaporkan pemasukan dan pengeluaran dana kampanye, mulai 28 Desember 2013 hingga 2 Maret 2014.

‘’Laporan dana kampanye ini juga harus dilengkapi dengan kopi rekening khusus dana kampanye bagi setiap parpol peserta pemilu,’’ tandasnya.(H49-36,47)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2014/01/04/248255/Dana-Kampanye-Gerindra-Terbanyak

5 Januari 2014 Posted by | PATI | Tinggalkan komentar

Ombudsman Jateng Layak Diperiksa Dewan Etik

SUARA MERDEKA.com – 02 Desember 2014

  • Lambat Tangani Maladministrasi Sunarwi

SEMARANG, suaramerdeka.com – Lambatnya Ombudsman Jateng dalam memproses pelaporan maladministrasi Sunarwi ditengarai karena ada intervensi dari pihak tertentu. Hal ini sudah menyangkut pelanggaran etika dan layak diperiksa Dewan Etik Ombudsman.

Pengurus DPC PDIP Pati Riyanta mengatakan, dugaan bahwa Ombudsman Jateng telah “bermain” pada penanganan USnarwi sangat wajar. Sebab laporan atas kasus ini sudah sejak Juli 2012 silam. Setelah 16 bulan kemudian, ternyata Ombusdman belum juga memutuskan apakah Sunarwi melakukan maladministrasi atau tidak.

“Padahal data dan dokumen sudah kami serahkan lengkap. Berdasarkan Undang-Undang Nomor  27 tahun 2009 dan Peraturan pemerintah Nomor 16 tahun 2010, Sunarwi jelas melanggar,” kata Ketua Hubungan Kelembagaan Badan Pemenangan Pemilu DPC PDIP Pati itu, Senin (2/12).

Riyanta sekaligus menjawab pernyataan akademisi Undip Budi Setiyono yang menyebut kader PDIP yang mendatangani Ombudsman Jateng pada Jumat (29/11) telah salah sasaran. Ia ganti menyatakan bahwa Budi tidak paham masalah. Sebab yang ditanyakan kader PDIP saat itu adalah penanganan maladministrasi yang dilakukan Sunarwi, bukan soal pergantian antar waktu (PAW).

Menurut Riyanta, Sunarwi telah dipecat oleh PDI Perjuangan sejak dua tahun lalu. Dan meski sudah meloncat ke Partai Hanura, ia tetap duduk di kursi Ketua DPRD. Sunarwi menggunakan kuasanya dengan tidak mau menandatangani surat pengajuan PAW dari partai.

Sesuai UU 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, menurut Riyanta, apa yg dilakukan Sunarwi termasuk maladministrasi yang menjadi ranah wewenang Ombudsman. “Permintaan PAW dari partai sudah dilayangkan sejak Juni 2011, tapi Sunarwi tidak memproses. Ini maladministrasi,” katanya.

Lagipula, Ombudsman telah menerima laporan Riyanta Cs dan menyatakan sudah menindaklanjuti. Riyanta meminta Budi sebagai akademisi tidak mengeluarkan pernyataan yang menyesatkan. “Teman-teman perguruan tinggi jangan mengira rakyat itu goblok. Sebagai pengamat harus bisa menjaga netralitas,” kata pria yang juga Ketua Aliansi Pendukung Reformasi Nasional itu.

Dugaan ada nuansa permainan di Ombudsman Jateng juga secara implisit dilontarkan Wakil Ketua DPD PDIP Jateng Nuniek Sri Yuningsih. Ia mempertanyakan kinerja Ombudsman dalam menangani maladministrasi PAW Sunarwi yang sangat lambat. “Persoalan ini tidak selesai-selesai, apakah (Ombudsman) ini juga diintervensi oleh Narwi?,” katanya.

Asisten Bidang Penyelesaian Laporan Muhammad Rifki mengatakan, pihaknya tidak pernah memperlambat penanganan suatu laporan. Sebanyak 102 laporan yang mampir ke mejanya sejak Januari 2013 hingga November diselesaikan secara urut, tanpa intervensi pihak manapun.

( Anton Sudibyo / CN38 / SMNetwork )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2013/12/02/181791/Ombudsman-Jateng-Layak-Diperiksa-Dewan-Etik

4 Januari 2014 Posted by | PATI | Tinggalkan komentar

SK Gubernur Ganjar Dinilai Tepat

SUARA MERDEKA – Senin, 16 Desember 2013

  • Terkait Sengketa Sunarwi dkk

SEMARANG – Wakil Gubernur Jateng Heru Sudjatmoko mengatakan, Surat Keputusan (SK) pemberhentian Sunarwi dari kursi DPRD Jateng sudah tepat. Gubernur Jateng Ganjar Pranowo harus menerbitkan SK itu agar proses pemerintahan di Pati dilaksanakan sesuai aturan.

“(SK Gubernur) itu muncul karena sesuatu yang tidak bisa berjalan. Karena tidak bisa berjalan ya dijalankan,” kata Heru Sudjatmoko usai membuka Rapat Koordinasi Bidang Hukum, HAM, dan Perundang-Undangan serta peresmian Badan Bantuan Hukum dan Advokasi DPD PDIPJateng di Pant Marhaenis Semarang, Minggu (15/12).

Menurut Heru, pergantian antar waktu (PAW) Sunarwi dkk tidak berjalan selama dua tahun. PDIP sudah memecat Sunarwi dari keanggoataan partai dan telah mengajukan permohonan PAW.

Namun dengan kekuasaannya sebagai ketua DPRD, Sunarwi tidak mau menandatangani surat PAW itu. Sebelumnya, tiga anggota DPRD Pati, Sunarwi, Irianto Budi Utomo, dan Mudasir menggugat SK Gubernur Jateng No 170/ 121 Tahun 2013. (H68, J17-80)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2013/12/16/246354/SK-GubernurGanjarDinilai-Tepat

18 Desember 2013 Posted by | PATI | Tinggalkan komentar

%d blogger menyukai ini: