KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Enam Kades Mengadu ke DPRD

SUARA MERDEKA – Selasa, 19 November 2013

  • Urung Terima BSPS

MAGELANG – Enam ke­­pa­la desa (Kades) di Keca­matan Kaliangkrik, Kabupaten Mage­lang, mengeluh karena dana BSPS (Bantuan Stimulan Peru­mah­an Swadaya) dari Ke­men­te­rian Perumahan Rak­yat (Ke­men­pera) dialihkan ke daerah lain.

Para kades menanggung be­ban moril, bahkan sebagian terlanjur memberikan talangan dana hingga belasan juta rupiah, untuk membantu rehab rumah warga.

Keluhan tersebut disampaikan kepada DPRD Kabu­paten Magelang, kemarin. Ada­pun enam kades masing-ma­sing dari Desa Temanggung, Ka­liangkrik, Banjarejo, Bale­karto, Giriwarno dan Adipuro.

Awalnya pada  8 Februari 2013, diberitahu Bappeda Ka­bupaten Magelang bahwa desa mereka akan menerima dana BSPS. Calon penerima bantuan yang diusulkan 300 keluarga.

Hasil survei oleh rekanan Kemenpera pada Agustus 2013, jumlah calon penerima bantuan turun menjadi 249 keluarga. Tetapi setelah itu diterbitkan rekomendasi calon penerima BSPS berikut nominal dana.

Kades Balekerto, Kastolani mengemukakan, warganya 31 keluarga yang direkomendasi dapat bantuan. Tiga keluarga katagori jompo akan diberi bantuan Rp 15 juta, dan 28 katagori biasa Rp 7,5 juta.

Membuka Rekening

Calon penerima bantuan kemudian mengurus persyaratan agar bantuan cair. Ter­masuk membuka rekening di bank pemerintah. Juga mempersiapkan material bangunan.

Namun, pada 12 Nopember 2013, enam kades diundang lagi oleh Bappeda. Mereka diberita­hu rencana pemberian dana BSPS dari Kemenpera untuk Ke­camatan Kaliangkrik, dibatalkan.

”Kami tidak tahu alasan pasti Kemenpera mengambil kepu­tusan begitu. Padahal warga terlanjur berharap, mereka sudah menunggu 10 bulan. Sementara para kades juga menanggung beban moral akibat keputsan Kemenpera itu,”kata Kastolani.

Kades Temanggung, Mukhlis mengatakan menalangi dana Rp 11 juta dengan uang pribadi untuk merehab dua rumah war­ga yang kondisinya sudah rusak. Dua rumah itu direkomendasi akan memperoleh BSPS.

Sampai saat ini, Mukhlis belum menyampaikan batalnya bantuan BSPS, karena khawatir warga salah paham. Enam kades itu mengharapkan DPRD turun tangan. Camat Kaliangkrik, Drs Muhtasor mengatakan, 249 keluarga tersebut merupakan usulan dari Kabupaten Ma­gelang kepada Kemenpera. Namun, dari informasi yang didapat, pihak Kemenpera mengakses aspirasi dari salah seorang anggota DPR RI.

”Yang menjadi masalah dan gejolak saat ini, karena banyak warga di enam desa yang sudah diverifikasi,” katanya. (pr-45,88)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2013/11/19/243555/Enam-Kades-Mengadu-ke-DPRD

19 November 2013 Posted by | MUNGKID - KAB. MAGELANG | Tinggalkan komentar

Korupsi, Calo Bansos Magelang Dihukum 1,5 Tahun

SUARA MERDEKA.com – Sabtu, 16 November 2013

SEMARANG, suaramerdeka.com – Pengadilan Tipikor Semarang menjatuhkan hukuman satu tahun dan enam bulan penjara kepada terdakwa korupsi bantuan sosial keagamaan Kabupaten Magelang, Muhammad Jafar Nasir. Majelis hakim yang diketui Ifa Sudewi juga mendenda Jafar Nasir dengan Rp 50 juta setara dengan dua bulan kurungan. Putusan itu dibacakan dalam sidang, Kamis (14/11) petang.

Jafar Nasir dinyatakan terbukti terlibat dalam pemotongan bantuan sosial untuk 18 masjid dan mushala tahun 2008. “Menyatakan terdakwa Muhammad Jafar Nasir terbukti secara sah dan meyakinkan turut serta melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider,” demikian Hakim Ifa Sudewi.

Dalam dakwaan subsider, Jafar Nasir dijerat dengan Pasal 3 Undang-Undang 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diperbarui dengan Undang-Undang 20 Tahun 2001. Hakim tak menjatuhkan pidana tambahan pengembalian uang negara kepada Jafar.

Dalam persidangan, terungkap bahwa Jafar bersama Wakil Ketua (nonaktif) DPRD Jawa Tengah, M Riza Kurniawan dan Imam Santoso memotong bantuan sosial masjid dan mushala. Jafar terbukti menjadi perantara para pengurus masjid dan mushala untuk mengajukan permohonan dana bantuan sosial.

Proposal-proposal itu dikumpulkannya bersama Imam Santoso, lalu diserahkan kepada Riza. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah lalu mengabulkan 18 proposal permohonan. Masing-masing masjid dan mushala menerima Rp 100 juta. Dana dicairkan ke rekening pengurus masing-masing masjid dan mushala.

Jafar juga terbukti menjadi perantara pemotongan dana bantuan. Setelah bantuan turun, Jafar Nasir bersama Imam Santoso mendatangi pengurus dan meminta 60 hingga 70 persen dana yang telah turun ke rekening pengurus 18 masjid dan mushala. Total dana yang terpotong mencapai Rp 1,152 miliar.

Pemotongan itu dengan dalih untuk diberikan ke masjid lain yang belum mendapat jatah bantuan. Kenyataannya, dana hasil potongan mengalir ke kantong Riza Kurniawan. Riza dipandang hakim sebagai aktor intelektual kasus ini.

( Eka Handriana / CN26 / SMNetwork )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2013/11/16/179767/Korupsi-Calo-Bansos-Magelang-Dihukum-15-Tahun

19 November 2013 Posted by | MUNGKID - KAB. MAGELANG | Tinggalkan komentar

Calo Korupsi Bansos Divonis 1 Tahun 6 Bulan

SUARA MERDEKA – Sabtu, 16 November 2013

SEMARANG – Pengadilan Tipikor Semarang menjatuhkan hukuman satu tahun dan enam bulan penjara kepada terdakwa korupsi bantuan sosial keagamaan di Kabupaten Magelang, Muhammad Jafar Nasir.

Majelis hakim yang diketuai Ifa Sudewi juga mendenda Jafar Nasir Rp 50 juta setara dengan dua bulan kurungan. Putusan itu dibacakan dalam sidang, Kamis lalu.

Jafar Nasir dinyatakan terbukti terlibat dalam pemotongan bantuan sosial untuk 18 masjid dan mushala tahun 2008. “Menyata­kan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan turut serta melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider,” demikian Hakim Ifa Sudewi.

Dalam dakwaan subsider, Jafar Nasir dijerat Pasal 3 Un­dang-Undang 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diperbarui dengan Undang-Undang 20 Tahun 2001. Hakim tak menja­tuhkan pidana tambahan pengembalian uang negara kepada Jafar.

Aktor Intelektual

Dalam persidangan, terung­kap Jafar bersama Wakil Ketua (nonaktif) DPRD Jawa Tengah, M Riza Kurniawan dan Imam San­toso memotong bantuan sosial untuk masjid dan mushala. Jafar terbukti menjadi perantara para pengurus masjid dan mushala untuk mengajukan permohonan dana bantuan sosial.

Proposal-proposal itu dikum­pulkannya bersama Imam Santo­so, lalu diserahkan kepada Riza. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah lalu mengabulkan 18 proposal permohonan. Masing-masing masjid dan mushala menerima Rp 100 juta. Dana dicairkan ke rekening pengurus masing-masing masjid dan mushala.

Jafar juga terbukti menjadi perantara pemotongan dana bantuan. Setelah bantuan turun, Jafar Nasir bersama Imam Santoso mendatangi pengurus dan meminta 60 hingga 70 persen dana yang telah turun ke rekening pengurus 18 masjid dan mushala.

Total dana yang terpotong mencapai Rp 1,152 miliar. Pemo­tong­an itu dengan dalih untuk diberikan ke masjid lain yang belum mendapat jatah bantuan. Kenyataannya, dana hasil potongan mengalir ke kantong Riza Kurniawan.

Riza dinilai hakim sebagai aktor intelektual  kasus ini. Sebab Riza adalah angota DPRD Jateng yang mempunyai wewenang dalam aturan serta mempunyai akses besar untuk ke arah penyimpangan. (H89-80)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2013/11/16/243374/Calo-Korupsi-Bansos-Divonis-1-Tahun-6-Bulan

16 November 2013 Posted by | MUNGKID - KAB. MAGELANG | Tinggalkan komentar

Massa Desak Usut Kecurangan Pilkada

SUARA MERDEKA – Rabu, 30 Oktober 2013

MUNTILAN – Ratusan massa menggelar aksi dukungan kepada Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kecamatan Muntilan untuk berani mengusut dugaan kecurangan Pilkada. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk dukungan Pilkada yang bersih. Hal ini terkait dugaan kecurangan Pilbup Magelang 27 Oktober yang terjadi di TPS 10 Semawe, Sukorini, Muntilan. Sebelumnya diberitakan,  ada pembagian gambar pasangan Zamzam kepada pemilih (SM 29/10).

Massa yang mengatasnamakan Aliansi Rakyat Magelang untuk Pemilu Bersih ini mendatangi kantor Panwascam Muntilan dengan mengendarai belasan mobil dan puluhan sepeda motor. Mereka lebih dulu berkumpul di Tugu Bambu Runcing Muntilan.

Setelah orasi sekitar 10 menit, massa bergerak ke Panwaslu Muntilan di Jalan Yasmudi No 2 Muntilan. Massa kemudian berkumpul di halaman kantor panwascam dan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kedatangan Aliansi Rakyat Magelang untuk Pemilu Bersih ini sekaligus mengantar Anang Imamudin, salah satu pelapor yang menemukan indikasi kecurangan Pilbup Magelang Minggu (27/10) lalu.

”Kami mendukung panwas untuk mengusut tuntas kasus ini. Ini merupakan langkah awal untuk mengusut dugaan kebobrokan pilkada. Rakyat menginginkan pilkada yang bersih dan jujur. Lawan, lawan, lawan yang curang, lawan yang curang sekarang juga,” teriak salah satu peserta aksi Galih Thahir.

Koordinator aksi, Samsuri menambahkan, Pilbup Magelang 27 Oktober lalu merupakan sarana rakyat menentukan pe­mimpin mereka selama lima tahun ke depan. Disebutkan proses demo­krasi dan politik telah dilalui dengan sangat baik. (H66-78,88)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2013/10/30/241557/Massa-Desak-Usut-Kecurangan-Pilkada

30 Oktober 2013 Posted by | MUNGKID - KAB. MAGELANG | Tinggalkan komentar

Sebarkan Stiker Ketua KPPS Terancam Sanksi Tegas

SUARA MERDEKA.com – Sabtu, 26 Oktober 2013

BOROBUDUR, suaramerdeka.com – Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 2 Desa Giripurno, Riyanto, terancam sanksi tegas. Dia diduga kuat tidak bisa menjaga netralitasnya dalam Pilbup Magelang.

“Kami sudah klarifikasi pada Riyanto dan yang bersangkutan mengakui telah membagikan lima lembar stiker, yang nota bene alat peraga kampanye, kepada warga Dusun Parakan,” kata Azizs Dwi, Ketua Panwascam Borobudur, Sabtu (26/10).

Usai rapat koordinasi dengan PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) Borobudur, ia mengemukakan, stiker pasangan calon  itu diberikan kepada empat warga, yakni Bakir, Ahmad Yusuf, Wiyono dan Habib. Hal itu dilakukan bersamaan dengan pembagian undangan untuk calon pemilih.

Ketua PPK Borobudur, Faizatul Umayah, mengatakan, pihaknya sudah menerima laporan dari Panwascam terkait kasus penyebaran stiker paslon di Giripurno. Laporan itu diteruskan ke KPU Kabupaten Magelang.

Menurut Wardoyo, anggota Panwalu Kabupaten Magelang, perbuatan Riyanto merupakan pelanggaran kode etik. Sebagai penyelenggara Pemilu, tugasnya menertibkan bukan malah membagikan alat peraga kampanye, selama masa tenang.

“Sanksi atas pelanggaran berat begitu, bisa diberhentikan. Atau dinonaktifkan dulu, tidak boleh ikut campur dalam penyelenggaran pilbup,” katanya.

Ketua KPU Kabupaten Magelang, Makmun Rahmatullah, mengatakan, segera menjatuhkan sanksi kepada Riyanto, setelah menerima laporan resmi dari Panwaslu.

Mengenai bentuk sanksi, disesuaikan dengan bobot kesalahan pihak terlapor.

( Tuhu Prihantoro / CN39 / SMNetwork )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2013/10/26/177201/Sebarkan-Stiker-Ketua-KPPS-Terancam-Sanksi-Tegas

29 Oktober 2013 Posted by | MUNGKID - KAB. MAGELANG | Tinggalkan komentar

Panwaslu Kaji Dugaan Pelanggaran Kasus Sokorini

SUARA MERDEKA.com – Selasa, 29 Oktober 2013

MAGELANG, suaramerdeka.com – Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Magelang mengkaji dugaan pelanggaran pemilu di tempat pemungutan suara (TPS) 10 di Semawe, Desa Sokorini, Kecamatan Muntilan.

Kajian ini dilakukan setelah Panwaslu secara resmi menerima laporan dugaan pelanggaran dari Panwascam Muntilan Senin (28/10) sekitar pukul 12.30 WIB. Kendati demikian, Panwaslu masih meminta pelapor untuk melengkapi surat laporan terutama jumlah saksi.

Menurut Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Panwaslu Kabupaten Magelang Wardoyo laporan dugaan pelanggaran minimal disertai dua saksi. “Saksi yang disampaikan baru satu, kami minta untuk dilengkapi,” jelas Wardoyo.

Disebutkan bahwa laporan yang diterima Panwaslu berupa pembagian kartu bergambar pasangan Zaenal Arifin-Zaenal Arifin kepada para pemilih. Gambar tersebut dibagikan oleh Tatik, salah seorang warga Kecamatan Muntilan.

Aksi Tatik ini diketahui oleh saksi Ismail, juga warga Kecamatan Muntilan. Oleh warga, barang bukti kemudian diserahkan ke Panwascam Muntilan. “Informasi dugaan pelanggaran ini sudah kami ketahui saat pemilihan. Namun, Panwascam secara resmi melapor baru hari ini (kemarin),” ujar Wardoyo.

Atas laporan ini, kata Wardoyo, Panwaslu akan melakukan kajian dan klarifikasi kepada pihak-pihak terkait. Panwasli akan meminta keterangan sejumlah saksi, dan selanjutnya memanggil terlapor. “Kami tetap melakukan tindakan bagi semua laporan yang kami terima,” lanjutnya.

Menurut Wardoyo, pelanggaran dugaan pembagian kartu bergambar paslon tersebut akan dikaji atas pasal yang dikenakan. Yakni pasal 116 (1) UU 32 Tahun 2004 tentang setiap orang yang dengan sengaja melakukan kampanye di luar jadwal, serta pasal 117 (2) uu 32 Tahun 2004 tentang setiap orang yang memberikan atau menjanjikan uang dan materi lain untuk mempengaruhi suara.

Wardoyo menjelaskan, jika dugaan pelanggaran tersebut merupakan pidana, maka dimungkinkan akan mempengaruhi ketetapan paslon terkait. Sebab, pasal 117 (2) yang mengarah kepada tindakan money politic dapat menggugurkan paslon.

“Hal itu nanti jika memang sudah punya kepastian hukum tetap, dalam hal ini vonis persidangan. Sekarang baru kami kaji,” jelas dia.

Sementara itu, pasangan Susilo-Mujadin Putu Murja (PAN dan PPP) akan melaporkan sejumlah dugaan pelanggaran kampanye. Untuk itu, tim sukses paslon SM sudah mendatangi Kantor Panwaslu Kabupaten Magelang, kemarin.

Tim Sukses SM Wasit Wibowo mengungkapkan bahwa pihaknya telah menemukan sedikitnya delapan dugaan pelanggaran di sejumlah TPS. Diantaranya di Kecamatan Secang, Kaliangkrik, Kajoran, Tempuran, Muntilan, dan Ngluwar.

“Kami menemukan sejumlah pelanggaran yang dilakukan salah satu paslon. Saat ini kami masih mengumpulkan data, dan barang bukti. Kamis nanti akan kami laporkan ke Panwaslu,” tandasnya.

( MH Habib Shaleh / CN39 / SMNetwork )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2013/10/29/177475/Panwaslu-Kaji-Dugaan-Pelanggaran-Kasus-Sokorini

29 Oktober 2013 Posted by | MUNGKID - KAB. MAGELANG | Tinggalkan komentar

Ketua KPPS Terancam Sanksi

SUARA MERDEKA – Minggu, 27 Oktober 2013

BOROBUDUR- Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 2 Desa Giripurno, Riyanto, terancam sanksi tegas. Dia diduga kuat tidak bisa menjaga netralitasnya dalam Pilbup Magelang. ìKami sudah klarifikasi pada Riyanto dan yang bersangkutan mengakui telah membagikan lima lembar stiker, yang merupakam alat peraga kampanye, kepada warga Dusun Parakan,î kata Ketua Panwascam Borobudur Azizs Dwi, Sabtu (26/10).

Usai rapat koordinasi dengan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Borobudur, dia menambahkan stiker pasangan calon itu diberikan kepada empat warga, yakni Bakir, Ahmad Yusuf, Wiyono dan Habib.

Hal itu dilakukan bersamaan dengan pembagian undangan untuk calon pemilih. Ketua PPK Borobudur, Faizatul Umayah mengatakan pihaknya sudah menerima laporan dari Panwascam terkait kasus penyebaran stiker pasangan calon di Giripurno. Laporan itu diteruskan ke KPU Kabupaten Magelang. “Perbuatan Riyanto merupakan pelanggaran kode etik,’’kata dia.

Sebagai penyelenggara Pemilu, tugasnya menertibkan bukan malah membagikan alat peraga kampanye, selama masa tenang. Sanksi atas pelanggaran tersebut bisa berupa pemberhentian. “ Atau dinonaktifkan dulu, tidak boleh ikut campur dalam penyelenggaran pilbup,” katanya. (pr- 91)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2013/10/27/241282/Ketua-KPPS-Terancam-Sanksi

28 Oktober 2013 Posted by | MUNGKID - KAB. MAGELANG | Tinggalkan komentar

KPK Awasi Pilbup Magelang

SUARA MERDEKA – Kamis, 03 Oktober 2013

MERTOYUDAN – Pelaksanaan Pilkada Kabupaten Magelang pada 27 Oktober 2013 menarik perhatian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KPK menyatakan akan mengawal Pilbup sampai proses pelantikan bupati terpilih. Kepala Biro SDM KPK Apin Aviyan mengungkapkan, KPK sebenarnya sudah mulai mengawasi sejak pendaftaran cabup dan cawabup. Pengawasan juga akan dilakukan pada sosialisasi, kampanye, pemilihan 27 Oktober, penghitungan dan proses pelantikan. “KPK akan kawal dan amati pelaksanaan Pilbup. Ini dilakukan sebagai bentuk pencegahan tindak pidana korupsi. Korupsi ini mulai korupsi waktu, tempat, anggaran, dan lainnya. Perangkat desa dan PNS termasuk yang dilarang terlibat kampanye,” kata Apin Aviyan.

Disebutkan, dari ratusan Pilkada kabupaten dan kota di Indonesia, KPK memilih delapan pilkada untuk diawasi di mana salah satunya adalah Pilbup Magelang. KPK menyatakan, Kabupaten Magelang sengaja dipilih demi mewujudkan Pilkada yang bersih. “Calonnya harus bersih, mengisi dan menyerahkan LHKPN, serta mengikuti proses kampanye yang jujur. Kami harapkan semua calon tidak melakukan money politics,” tegas dia.

Terkait hal ini, KPK menggandeng Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Magelang menggelar deklarasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Deklarasi ini disaksikan antara lain Kapolres AKBP Murbani Budi Pitono, Kasi intel Kejari Mungkid Tri Margono, Ketua Panwaslukab Affifudin, Kepala Kesbangpol dan Linmas Karya Humanita serta anggota PPK se-Kabupaten Magelang. (H66-78,15)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2013/10/03/238837/KPK-Awasi-Pilbup-Magelang

5 Oktober 2013 Posted by | MUNGKID - KAB. MAGELANG | Tinggalkan komentar

Ratusan Warga Segel Balai Desa

SUARA MERDEKA – Kamis, 12 September 2013

  • Tuntut PJ Sekdes Dipecat

MAGELANG – Ratusan warga Desa Candiretno, Keca­matan Secang, Kabupaten Ma­gelang menyegel balai desa, Rabu (11/9). Mereka menutup pintu balai desa dengan palang kayu dan sebuah kertas besar bertuliskan ”Slamet Tidak Pantas Jadi Wakil Rakyat.” Warga menuntut Kepala Urusan (Kaur) Pemerintahan Slamet Partono, yang juga merangkap jabatan sebagai pj Kaur Pembangunan, dan pj Sekretaris Desa (Sekdes) dipecat.

Massa yang berasal dari sembilan dusun di Desa Candiretno datang dengan mengendarai ratusan sepeda motor. Sambil mengacung-acungkan poster, mereka meminta kepala desa dan BPS segera memecat Slamen dari ketiga jabatannya tersebut. Sayangnya, warga tidak me­nemukan Slamet di balai desa. Hal ini membuat mereka marah dan menggedor-gedor pintu. Mereka kemudian menempelkan sejumlah poster di dinding kantor desa. Di antaranya berbunyi ”Slamet Tahu Ko­ruptor”, ”Slamet Tidak Pantas jadi Wakil Takyat”, ”Kami orang miskin jangan ditipu”, ”Warga (Dusun) Rejo­sari menolak Slamet menjadi Pjs Sek­des”dan lainnya.

Koordinator Aksi Maryanto membeberkan, ada tiga kesalahan besar yang dilakukan Sla­met. Pertama, Slamet mela­ku­kan penarikan iuran ilegal kepada warga yang hendak mengurus surat nikah sebesar Rp 30-Rp 100 ribu.

Curiga

Warga juga curiga Slamet korupsi uang Tim Pe­nang­gulangan Kemiskinan Daerah (TPKD) sebesar Rp 40 juta. Yakni sebesar Rp 20 juta pada 2006 dan Rp 20 juta pada 2007. Selain itu, warga juga menuding Slamet terbukti memotong uang pemugaran warga miskin sebesar Rp 500 ribu per penerima. Ada 10 penerima yang se­mua­nya bertempat tinggal di Du­sun Rejosari, Kecamatan Secang. ”Slamet harus mengundurkan diri sekarang juga. Jika tidak kami akan memaksa dia turun,” tegas Maryanto, yang juga Kadus Rejosari.  (H66-45,88)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2013/09/12/236536/Ratusan-Warga-Segel-Balai-Desa

3 Oktober 2013 Posted by | MUNGKID - KAB. MAGELANG | Tinggalkan komentar

KPK Awasi Pilbup Magelang

SUARA MERDEKA – Kamis, 03 Oktober 2013

MERTOYUDAN – Pelaksanaan Pilkada Kabupaten Magelang pada 27 Oktober 2013 menarik perhatian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KPK menyatakan akan mengawal Pilbup sampai proses pelantikan bupati terpilih. Kepala Biro SDM KPK Apin Aviyan mengungkapkan, KPK sebenarnya sudah mulai mengawasi sejak pendaftaran cabup dan cawabup. Pengawasan juga akan dilakukan pada sosialisasi, kampanye, pemilihan 27 Oktober, penghitungan dan proses pelantikan. “KPK akan kawal dan amati pelaksanaan Pilbup. Ini dilakukan sebagai bentuk pencegahan tindak pidana korupsi. Korupsi ini mulai korupsi waktu, tempat, anggaran, dan lainnya. Perangkat desa dan PNS termasuk yang dilarang terlibat kampanye,” kata Apin Aviyan.

Disebutkan, dari ratusan Pilkada kabupaten dan kota di Indonesia, KPK memilih delapan pilkada untuk diawasi di mana salah satunya adalah Pilbup Magelang. KPK menyatakan, Kabupaten Magelang sengaja dipilih demi mewujudkan Pilkada yang bersih. “Calonnya harus bersih, mengisi dan menyerahkan LHKPN, serta mengikuti proses kampanye yang jujur. Kami harapkan semua calon tidak melakukan money politics,” tegas dia.

Terkait hal ini, KPK menggandeng Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Magelang menggelar deklarasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Deklarasi ini disaksikan antara lain Kapolres AKBP Murbani Budi Pitono, Kasi intel Kejari Mungkid Tri Margono, Ketua Panwaslukab Affifudin, Kepala Kesbangpol dan Linmas Karya Humanita serta anggota PPK se-Kabupaten Magelang. (H66-78,15)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2013/10/03/238837/KPK-Awasi-Pilbup-Magelang

3 Oktober 2013 Posted by | MUNGKID - KAB. MAGELANG | Tinggalkan komentar

%d blogger menyukai ini: