KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Biaya Renovasi di Inspektorat Jateng Ditanyakan

JOWONEWS.COM – Senin, 29 September 2014

Semarang, Jowonews.com – Perbaikan kantor Inspektorat Provinsi Jateng di soal. Pasalnya, anggaran perbaikan dinding depan dan nama instansi yang mencapai Rp 777 juta, dinilai tidak rasional.

Hal itu disampaikan oleh Sekretaris KP2KKN Jateng, Eko Haryanto, kemarin. “Kami melihat anggaran perbaikan di kantor Inspektorat yang sekarang sudah dilaksanakan tidak rasional,”ungkapnya.

Menurutnya, pihaknya sudah melakukan pengecekan dilokasi. “Masak hanya untuk mengganti keramik dinding depan dan nama instansi, anggarannya sampai Rp 777 juta,”ungkapnya.

Eko lantas membandingkan anggaran pembangunan gedung di Bapermasdes Jateng. Untuk membangun gedung dua lantai, anggarannya hanya Rp 1,8 M.

“Dari perbandingan dua proyek itu saja, anggarannya sangat kontras. Apa yang terjadi di inspektorat itu adalah pemborosan.

“Apa iya, mengganti dinding keramik dan buat nama instansi hasil sebegitu besar. Kalau dilapisi emas, mungkn saja,”tegasnya.

Ditambahkannya, memang sekarang belum ditemukan dugaan korupsi. Karena memang pekerjaannya belum selesai. Namun begitu selesai BPK diminta segera melakukan audi.

Kepala Inspektorat Kunto Nugroho sampai berita ini ditulis belum bisa dikonfirmasi. Saat dihubungi melalui ponselnya berulang kali tidak di angkat, meski terdengar nada aktif. Begitu juga saat di sms juga tidak dibalas.

Sementara itu berdasarkan pantauan di lapangan, perbaikan gedung dan nama instansi di Inspektorat memang sudah dikerjakan dan sekarang sudah berjalan.

Pembangunan dilaksanakan oleh kontraktor CV Wirawan, dengan nilai kontrak Rp 777 juta. Waktu pelaksanaannya adalah 120 hari kerja terhitung tanggal 21 Juli-18 Nopember 2014.

Salah seorang pekerja saat ditanya mengaku memang melakukan pekerjaan perbaikan dinding dan nama instansi. “Ini kita mengerjakan pekerjaan mengganti dinding keamik mas,”ungkapnya tanpa mau disebutkan namanya.

Bedasarkan pantauan Jowonews di lokasi, penggantian dinding mulai dilakukan. Keramik yang digunakan warna hitam, jenis cavali ukuran  600 mm x 600 mm made in China.

Redaktur : Ahmad Suudi

Sumber : http://jowonews.com/2014/09/29/biaya-renovasi-di-inspektorat-jateng-ditanyakan/

3 Oktober 2014 Posted by | KP2KKN DALAM BERITA, SEPUTAR JAWA TENGAH - PROV. JATENG | Tinggalkan komentar

RUU PILKADA: Demo di Berbagai Kota, SBY Cari Solusi

SOLOPOS.COM –  Senin, 15 September 2014

Solopos.com, JAKARTA — Polemik terkait Rancangan Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada) membelah dua elite politik Indonesia. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengaku tengah mencari solusi atas polemik sistem pilkada tersebut.

Seperti diberitakan Solopos.com, sebagian elite politik mewacanakan pengembalian sistem pemilihan kepala daerah (pilkada) secara perwakilan melalui DPRD. Di sisi lain, sebagian lain elite politik ingin mempertahankan pemilihan langsung dengan pemungutan suara seluruh rakyat.

Di sisi lain, kampanye penolakan yang dilakukan sebagian elemen masyarakat atas pengembalian pilkada secara perwakilan diklaim meluas. Bahkan pada hari libur, Minggu (14/9/2014), unjuk rasa difelar di berbagai daerah di Indonesia.

“Saya tengah bekerja dan menyelesaikan suatu hal yang ditunggu oleh rakyat atau pun yang tengah dibicarakan di tingkat politik nasional, yaitu terkait sistem pilkada,” kata SBY dalam pengantarnya sebelum rapat kabinet terbatas di Istana Presiden, Jakarta, Minggu (14/9/2014).

SBY mengatakan, Jumat (12/9/2014), dirinya sempat berdiskusi soal RUU Pilkada dengan Mendagri, Gamawan Fauzi, dan Menkopolhukam, Djoko Suyanto. “Mendagri melaporkan situasi politik yang berkaitan di parlemen, berkaitan dengan sistem pilkada di masa mendatang,” ucapnya.

Saat ini, kekuatan politik terbelah menjadi dua akibat polemik RUU Pilkada yang tengah digodok DPR. SBY juga mengakui dirinya saat ini diharapkan terlibat untuk mencari solusi terkait polemik RUU Pilkada. “Saya bekerja untuk membangun opsi itu,” tegasnya.

Semangat Reformasi
Dalam 10 tahun masa pemerintahannya, SBY telah melaksanakan proses pelaksanaan pilkada yang dianggap sebagai amanat Reformasi. Dalam masa itu, terlihat keunggulan dan juga efek dari pemilihan langsung kepala daerah, karena itulah SBY mengajak semua pihak melihat kembali ke semangat reformasi dalam menentukan sistem pilkada ke depan.

Menurut SBY, ketika bangsa ini dihadapkan pada situasi harus menetapkan sistem yang paling tepat maka semangat reformasi harus dilihat kembali. Namun demikian, dia mengingatkan pentingnya melihat ekses atau penyimpangan yang terjadi. “Itulah yang harus diletakkan dalam suatu zona untuk mendapatkan kira-kira apa opsi atau solusinya yang akan kita tuangkan dalam sistem dan kemudian UU yang berlaku ke depan,” ujar SBY di Kantor Presiden.

Di tempat terpisah, Koalisi Kawal RUU Pilkada yang antara lain terdiri atas JPPR, Perludem, TI Indonesia, IBC, Fitra, Correct, dan KIPP Jakarta mengadakan aksi serempak di Jakarta, Bandung, Makassar, Banda Aceh, dan Semarang untuk menolak pilkada oleh DPRD.

“Kami dari gerakan masyarakat ingin pilkada dilakukan secara langsung,” kata Deputi Koordinator JPPR Masykurudin Hafidz saat aksi di Bundaran Hotel Indonesia, Minggu.

Mereka meminta dukungan masyarakat agar pilkada tetap dilaksanakan secara langsung dengan menggalang suara masyarakat baik secara langsung maupun dengan menandatangani petisi dalam jaringan di situs change.org. Menurut Masykurudin, petisi mereka menolak RUU Pilkada di situs change.org sudah ditandatangani oleh 50.000 orang.

Unjuk Rasa di CFD
Dalam aksi di Semarang, puluhan orang yang tergabung dalam Koalisi Semarang untuk Demokrasi (KSUD) juga menggelar demonstrasi menolak pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Demonstrasi itu mereka gelar di kawasan tempat sosialisasi warga, arena Car Free Day (CFD) Kota Semarang di ruas Jl. Pahlawan.

Unjuk rasa pada hari libur itu mereka isi dengan penandatanganan petisi dukungan pilkada langsung. Orang-orang yang berada CFD mereka minta mendukung petisi dengan membubuhkan tanda tangan pada selembar kain putih.

Koordinator aksi, Muhtar Said, menyangka pemilihan kepala daerah, gubernur, bupati/wali kota melalui DPRD sebagai langkah mundur. Dia langsung menghubung-hubungkan pilihan sistem pilkada itu dengan suasana terkait Pilpres 2014.

”Partai Koalisi Merah Mutih yang meminta pilkada melalui DPRD lebih mementingkan kekuasaan semata. Mereka tidak konsisten dalam mengembangkan demokrasi di Indonesia,” tuduhnya, “jangan sampai kepentingan sesaat sebagian partai politik [koalisi Merah Putih], malah mengebiri partispasi dan kedaulatan rakyat.”

Penolakan pilkada melalui DPRD juga disampaikan Sekretaris Komite Penyelidikan Pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KP2KKN) Jateng, Eko Haryanto.

Senada, Koalisi Masyarakat Kota Bandung juga menggelar aksi menolak pilkada oleh DPRD. Aksi digelar di kawasan Dago. Koordinator aksi, Sely Martini, mengatakan aksinya itu digelar dengan cara mengumpulkan tanda tangan dari masyarakat Bandung sebagai bentuk dukungan menolak disahkannya RUU Pilkada dipilih oleh DPRD.

“Aksi ini sebagai bentuk mencari dukungan masyarakat yang menolak pilkada dipilih oleh DPRD,” katanya. Ia mengungkapkan dukungan dari masyarakat yang menolak RUU tersebut cukup banyak.

Aksi penolakan itu cukup mendapatkan respons dari masyarakat yang beramai-ramai memberikan tanda tangan dukung penolakan pilkada oleh DPRD.

Bahkan Wali Kota Bandung, Ridwan Kamil, yang hadir dalam acara hari bebas kendaraan itu membubuhkan tanda tangan pada kain putih yang dibentangkan sepanjang jalan kawasan Dago. (Insetyonoto/ JIBI/Solopos/Antara/Detik)

Sumber : http://semarang.solopos.com/2014/09/15/ruu-pilkada-demo-di-berbagai-kota-sby-cari-solusi-536123

3 Oktober 2014 Posted by | BERITA POLITIK DAN BERITA UMUM, KP2KKN DALAM BERITA | Tinggalkan komentar

Penanganan Korupsi Sunarwi Diduga Mandek

SUARA MERDEKA.COM – Rabu, 24 September 2014

SEMARANG, suaramerdeka.com – Penanganan kasus dugaan korupsi dana hibah bantuan Pemkab Pati tahun 2010 dan 2012 yang melibatkan terlapor mantan Ketua Umum PSSI Pengurus Cabang (Pengcab) Kabupaten Pati, Sunarwi dan bendaharanya Mudasir oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jateng terindikasi mandek. Sejak laporan kedua kasus korupsi pada Februari lalu, penyidik Ditreskrimsus belum melakukan gelar perkara.

Laporan kedua itu pun terpaksa dibuat setelah laporan pertama oleh sejumlah pengurus PSSI Kabupaten Pati pada September 2012 lalu hilang. Aliansi Mahasiswa Pati bersama LSM dari Pati dan Semarang mendatangi kantor Ditreskrimsus Polda Jateng untuk mengawal proses hukum dalam perkara dua anggota DPRD Kabupaten Pati tersebut. “Kami minta SP2HP (Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan, red), tapi kenyataannya sampai sekarang belum diberikan. Kami mendesak Polda Jateng segera memproses hukum kasus korupsi dana hibah Pemkab Pati dan menetapkan tersangkanya,” katanya, Koordinator Aliansi Mahasiswa Pati, Afif Jalal, Rabu (24/9).

Sementara itu, Sekretaris Komite Penyelidikan Pemberantasan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KP2KKN) Jateng Eko Haryanto menilai kasus lama yang dilaporkan ke Ditreskrimsus itu lambat penangannya. “Kinerja kepolisian dalam menyelidiki kasus korupsi harus serius. Jika benar ada laporan yang hilang, itu tindakan (penyidik, red) yang tidak profesional dari penyidik,” ungkapnya.

(Royce Wijaya/CN38/SM Network)

Sumber : http://berita.suaramerdeka.com/penanganan-korupsi-sunarwi-diduga-mandek/

3 Oktober 2014 Posted by | KP2KKN DALAM BERITA, PATI | | Tinggalkan komentar

Orientasi Ekonomi Anggota DPRD, Picu Korupsi

SUARA MERDEKA.COM – Jum’at, 29 Agustus 2014

SEMARANG, suaramerdeka.com – Nuansa persaingan memperebutkan posisi ketua komisi “basah” di DPRD Kota Semarang disayangkan oleh beberapa pihak. Komite Penyelidikan Pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KP2KKN) Jawa Tengah menilai, anggota DPRD yang merupakan wakil rakyat seharusnya memikirkan kesejahteraan masyarakat.

Dengan merebutkan komisi “basah” di DPRD, dipastikan orientasi para anggota DPRD masih pada orientasi ekonomi, baik untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan partai. Eko Haryanto, Sekretaris KP2KKN menegaskan, anggota dewan seharusnya hanya berpikir tentang kebaikan rakyat. “Terus terang saya sangat kecewa, belum bekerja saja sudah rebutan jabatan. Ujung-ujungnya nanti pasti KKN (korupsi,kolusi, nepotisme-red),” tegasnya.

Komisi di DPRD Kota Semarang maupun di daerah manapun, diakuinya ada beberapa posisi yang “basah” dalam sudut pandang materi. Tak seharusnya, anggota Dewan hanya berorientasi pada tujuan itu karena penempatannya harus disesuaikan dengan kapabilitas, ketepatan, dan kemampuan personal. Penempatan anggota fraksi dalam sebuah komisi, diharapkan sesuai bidang dan kemampuan anggota.

“Jika penempatan pada sebuah jabatan komisi berorientasi pada kepentingan pribadi ataupun partai, besar kemungkinan anggota DPRD tersebut akan berselingkuh dengan pihak lain. Misal pengusaha, dinas, atau rekanan mereka yang minta pesenan proyek, sehingga fungsi kontrolnya menjadi lemah,” tegasnya.

Salah satu anggota DPRD Kota Semarang periode 2014-2019 membenarkan adanya proses perebutan komisi di DPRD Kota. Meski begitu ketegangannya tak separah tahun 2009 lalu. Perebutan jabatan di komisi, menurutnya jamak terjadi di setiap daerah, karena ada kepentingan partai maupun kepentingan golongan tertentu di sebuah lebaga seperti DPRD.

“Kompetisi pimpinan komisi hal yang lumrah dalam lembaga politik seperti DPRD. Bagi saya ini akan menempa kematangan dan kedewasaan berpolitik,” katanya.

( Lanang Wibisono / CN26 / SMNetwork )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news_smg/2014/08/29/214820/Orientasi-Ekonomi-Anggota-DPRD-Picu-Korupsi

30 Agustus 2014 Posted by | KP2KKN DALAM BERITA, SEMARANG | Tinggalkan komentar

Orientasi Ekonomi Komisi “Basah” Diperebutkan

SUARA MERDEKA – Jum’at, 29 Agustus 2014

  • Dinamika DPRD Kota Semarang

SEMARANG – Nuansa persaingan memperebutkan posisi ketua komisi ”basah” di DPRD Kota Semarang disayangkan oleh beberapa pihak. Komite Penyelidikan Pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KP2KKN) Jawa Tengah menilai, anggota DPRD yang merupakan wakil rakyat seharusnya memikirkan kesejahteraan masyarakat. Dengan berebut komisi ”basah” di DPRD, dipastikan orientasi para anggota DPRD masih pada orientasi ekonomi, baik untuk pribadi maupun kepentingan partai. Eko Haryanto, Sekretaris KP2KKN menegaskan, anggota dewan seharusnya hanya berpikir tentang kebaikan rakyat.  ”Terus terang saya sangat kecewa, belum bekerja saja sudah rebutan jabatan. Ujung-ujungnya nanti pasti KKN (korupsi,kolusi, nepotisme-red),” tegasnya.

Komisi di DPRD Kota Semarang maupun di daerah mana pun, diakuinya ada beberapa posisi yang ”basah” dalam sudut pandang materi. Tak seharusnya, anggota legislatif hanya berorientasi pada tujuan itu karena penempatannya harus disesuaikan dengan kapabilitas, ketepatan, dan kemampuan personal. Penempatan anggota fraksi dalam sebuah komisi, diharapkan sesuai bidang dan kemampuan anggota. ”Jika penempatan pada sebuah jabatan komisi berorientasi pada kepentingan pribadi atau pun partai, besar kemungkinan anggota DPRD tersebut akan berselingkuh dengan pihak lain. Misal pengusaha, dinas, atau rekanan mereka yang minta pesenan proyek. Sehingga, fungsi kontrolnya menjadi lemah,” tegasnya.

Salah satu anggota DPRD Kota Semarang periode 2014-2019 membenarkan adanya proses perebutan komisi di DPRD Kota. Meski begitu ketegangannya tak separah tahun 2009 lalu. Perebutan jabatan di komisi, menurutnya jamak terjadi di setiap daerah, karena ada kepentingan partai maupun kepentingan golongan tertentu di sebuah lebaga seperti DPRD. ”Kompetisi pimpinan komisi hal yang lumrah dalam lembaga politik seperti DPRD. Bagi saya ini akan menempa kematangan dan kedewasaan berpolitik,” katanya.

Belum lama ini, Sekretaris DPRD Kota Semarang Fajar Purwoto menampik tentang proses pembagian pimpinan komisi yang berjalan alot. Pembagian jatah pimpinan komisi memang menjadi kewenangan masing-masing anggota DPRD yang dibahas lintas partai/fraksi. ”Saat ini prosesnya masih dalam tahap lobi-lobi antar fraksi dan berjalan kondusif. Untuk prosesnya kami serahkan kepada dewan agar dibahas sesuai kesepakatan antar-fraksi,” katanya.

Antarfraksi

Jelang pemilihan pimpinan alat kelengkapan dewan, khususnya komisi di DPRD Kota Semarang, kian menunjukkan persaingan ketat antarfraksi. Ini ditandai dengan adanya beragam manuver lewat komunikasi personal oleh para kandidat pengisi kursi panas tersebut. Menariknya persaingan ini terjadi pada komisi terbilang basah.

Komisi C di DPRD Kota Semarang selama ini dinilai menjadi komisi paling ”basah” karena membidangi masalah pembangunan. Di komisi ini, mitra kerjanya antara lain Dinas Binamarga Kota, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Energi dan Sumber Daya Mineral (PSDAESDM) yang anggaran per tahunnya mencapai ratusan miliar. Dinas Binamarga misalnya, di APBD murni tahun 2014 total anggarannya mencapai Rp 300 miliar.

Dikhawatirkan, proses perebutan jabatan komisi ini mengulang peta politik tahun 2009 lalu, ketika anggota DPRD Kota periode 2009-2014 baru saja dilantik.  Pada saat dilaksanakan Rapat Paripurna dengan agenda penempatan anggota fraksi tanggal 9 September 2009, terjadi ketegangan dan nyaris terjadi perpecahan di DPRD Kota Semarang.

Koalisi partai besar yaitu Partai Demokrat, PDI Perjuangan dan Partai Keadilan Sejahtera berhadapan langsung untuk merebutkan jabatan di tiap komisi dengan koalisi partai tengah yaitu Partai Amanat Nasional, Partai Golkar dan Partai Gerindra. Forum itu berubah menjadi ajang saling jegal kedudukan politik dan berimbas pada molornya pembahasan di DPRD. (H71,H35-72)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2014/08/29/271773/Orientasi-Ekonomi-Komisi-Basah-Diperebutkan

30 Agustus 2014 Posted by | KP2KKN DALAM BERITA, SEMARANG | Tinggalkan komentar

ASET DPRD JATENG: Dipakai Legislator Lama, Lima Mobil Dewan Belum Kembali

SOLOPOS.COM – Kamis, 28 Agustus 2014

Ilustrasi mobil dinas
Ilustrasi Mobil Dinas (Dok/JIBI/Solopos)

Kanalsemarang.com, SEMARANG—Lima anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Tengah periode 2009-2014 yang masih membawa mobil dinas diminta segera mengembalikannya ke sekretariat dewan.

“Berdasarkan data yang ada, dari 29 mobil dinas yang dipakai oleh anggota dewan, hingga saat ini masih ada lima unit kendaraan yang belum dikembalikan,” kata Kepala Bagian Humas dan Protokol Sekretariat DPRD Jateng Rani Ratnaningdyah seperti dikutip Antara, Rabu (27/8/2014).

Ia mengatakan bahwa terkait dengan hal itu Sekretariat DPRD Jateng telah menyurati kelima anggota dewan agar segera memenuhi kewajiban mengembalikan mobil dinas yang masih dibawanya paling lambat Jumat (29/8/2014).

“Semakin cepat mengembalikan mobil dinas semakin baik, karena pada 3 September 2014 akan dilakukan pelantikan anggota DPRD Jateng periode 2014-2019,” ujarnya.

Anggota DPRD Jateng yang mendapat fasilitas mobil dinas terdiri atas lima pimpinan dewan, ketua, wakil ketua, sekretaris komisi, dan masing-masing ketua fraksi.

Sekretaris Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KP2KKN) Jateng Eko Haryanto yang ditemui terpisah, secara tegas meminta anggota dewan segera mengembalikan mobil dinas yang masih dibawa.

“Mobil dinas itu merupakan fasilitas negara sehingga harus dikembalikan dan penghapusan inventaris Pemprov Jateng dengan cara apapun tidak dapat dibenarkan,” katanya.

Ia menjelaskan bahwa mengacu pada Keputusan Presiden No. 80/2003, pengadaan atau penghapusan barang inventaris harus dilakukan dengan lelang terbuka.

“Pelanggaran terhadap ketentuan penghapusan barang milik pemerintah, bisa diindikasikan korupsi dan biasanya yang dilirik anggota dewan itu adalah kendaraan bermotor, dengan alasan usia kendaraan sudah di atas lima tahun,” ujarnya.

Sumber : http://semarang.solopos.com/2014/08/28/aset-dprd-jateng-dipakai-legislator-lama-lima-mobil-dewan-belum-kembali-530625

27 Agustus 2014 Posted by | KP2KKN DALAM BERITA, SEPUTAR JAWA TENGAH - PROV. JATENG | Tinggalkan komentar

Hakim Didesak Tahan Eks Bupati Karanganyar

AKTUAL.CO – Rabu, 27 Agustus 2014
 
Hakim Didesak Tahan Eks Bupati Karanganyar : aktual.co

Rina Iriani (Kiri) (Foto: Aktual.co/Muhammad Dasuki)

 

Komite Penyelidik Pemberantasan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KP2KKN) Jawa Tengah mengendus dugaan praktik transaksional persidangan kausus penyelewengan dana subsidi perumahan rakyat Griya Lawu Asri (GLA) senilai Rp11,8 miliar yang melibatkan mantan Bupati Karanganyar Rina Iriani S.R.

Semarang, Aktual.co — Komite Penyelidik Pemberantasan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KP2KKN) Jawa Tengah mengendus dugaan praktik transaksional persidangan kausus penyelewengan dana subsidi perumahan rakyat Griya Lawu Asri (GLA) senilai Rp11,8 miliar yang melibatkan mantan Bupati Karanganyar Rina Iriani S.R.

Menurut Sekertaris KP2KKN Jateng, Eko Haryanto, bahwa tidak ditahannya terdakwa dalam perkara pidana dapat mempengaruhi proses persidangan. Pasalnya, terdakwa begitu leluasa mempengaruhi saksi dan menghilangkan alat-alat bukti.

“Sangat mungkin terjadi transaksional hukum dalam proses persidangan, bila terdakwa tidak ditahan. Maka, hakim harus menahan terdakwa, tanpa terkecuali,” ujar dia kepada Aktual.co di Semarang, Selasa (26/8).

Ia menegaskan selama persidangan dalam perkara Tipikor harus ada penahanan, karena akan menguntungkan terdakwa yang leluasa mengintervensi dan menghambat proses persidangan.

Pihaknya mendesak hakim harus menahan terdakwa karena yang bersangkutan berada di tahanan sementara proses persidangan. Ditambah lagi mempengaruhi saat agenda sidang dengan mendengarkan keterangan saksi.

“Hakim harus memerintahkan menahan terdakwa, supaya tidak leluasa meneror para saksi dan dijaga ketat oleh pihak yang berwajib,” ujar dia.

Diketahui, hingga Selasa (26/8), kasus tersebut masih ditangani Pengadilan Tipikor Semarang dengan agenda sidang bantahan eksepsi oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Dalam sidang terungkap, terdakwa sempat menolak surat panggilan sidang yang diberikan Pengadilan Tipikor Semarang.

Selanjutnya, hakim menunda persidangan pada pekan depan agenda mendengarkan keterangan saksi.

Sukardjito –
 

27 Agustus 2014 Posted by | KARANGANYAR, KP2KKN DALAM BERITA | Tinggalkan komentar

Jaksa Tolak Keberatan Rina

 

SUARA MERDEKA.COM – Selasa, 26 Agustus 2014

SEMARANG, suaramerdeka.com – Jaksa pada Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jateng Sugeng Riyanta menolak seluruh poin eksepsi atau keberatan yang diajukan terdakwa Rina Iriani Sri Ratnaningsih, mantan bupati Karanganyar dalam perkara dugaan korupsi dana subsidi dari Kementerian Negara Perumahan Rakyat (Kemenpera) untuk proyek Griya Lawu Asri (GLA) Kabupaten Karanganyar tahun 2007 dan 2008. Hal itu diungkapkan dalam sidang beragendakan tanggapan jaksa atas nota keberatan terdakwa di Pengadilan Tipikor Semarang, Selasa (26/8).

 

Dalam sidang terdakwa Rina yang dipimpin ketua majelis hakim, Dwiarso Budi Santiarto tersebut, jaksa Sugeng meminta hakim menolak eksepsi terdakwa. “Dakwaan sudah memiliki dasar hukum dan disusun secara sistematis sesuai pasal 143 ayat 2 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, red). Kami sudah mencermatinya, dakwaan ini telah disusun secara tepat sesuai syarat formal dan material dalam KUHAP,” katanya saat membacakan tanggapannya dalam persidangan yang juga dihadiri Rina.

 

Tudingan jaksa bertindak ceroboh dan tak berdasar dengan menggunakan bukti palsu juga ditepisnya. “Perkara terdakwa Rina sebenarnya bukan hal baru, karena sudah pernah disidangkan sejak tahun 2009 lalu dengan terdakwanya Handoko Mulyono (mantan suami Rina, red),” ungkapnya.

 

Menurut Sugeng, perkara korupsi dana subsidi Kemenpera yang diproyeksikan dalam pembangunan perumahan Griya Lawu Asri (GLA) Kabupaten Karanganyar dengan fotokopi surat palsu yang disebut berulang kali itu sudah digunakan pada sidang sebelumnya. Terdakwa saat itu tidak keberatan dengan bukti tersebut. “Baru setelah ditetapkan menjadi tersangka, terdakwa melaporkan dugaan bukti palsu ke Polda Jateng dan juga ke Jamwas (Jaksa Muda Agung Pegawas, red) terkait kesewenang-wenangan jaksa,” tandasnya.

( Royce Wijaya / CN38 / SMNetwork )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2014/08/26/214519/Jaksa-Tolak-Keberatan-Rina-

26 Agustus 2014 Posted by | KP2KKN DALAM BERITA | Tinggalkan komentar

Pejabat Bina Marga Tersangka

KORAN SINDO – Jum’at, 22 Agustus 2014

SEMARANG –Kantor Cabang Kejaksaan Negeri (Kejari) Semarang menetapkan pejabat Dinas Bina Marga Kota Semarang berinisial SR menjadi tersangka kasus dugaan korupsi proyek peningkatan ruas Jalan Kokrosono tahun anggaran 2013 senilai Rp2,3 miliar.

Sebelumnya, penegak hukum juga telah menetapkan tersangka lain berinisial J, Direktur CV Bintang Sembilan, rekanan proyek. “Kami sudah tetapkan tersangka baru pada Senin (18/8) lalu,” kata Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Semarang Budhi Purwanto kepada wartawan di ruang kerjanya di Tanjung Emas kemarin. Penetapan SR sebagai tersangka didasarkan keterangan yang diberikan J dalam pe me – riksaan dan dokumen lain yang terkait.

 Menurut Budhi Purwanto, dalam proyek itu SR menjabat sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK). “Dari keterangan saksi dan keterangan tersangka J, menunjukkan keterlibatan SR dalam kasus ini,” ungkapnya. Untuk mempercepat proses hukum, Kantor Cabang Kejari Semarang akan segera memanggil 13 orang saksi untuk diperiksa. “Kami fokus segera melimpahkan berkasnya ke meja penuntutan,” katanya.

Mengenai kemungkinan bertambahnya tersangka lain, termasuk kapan dilakukan penahanan terhadap tersangka Budhi Purwanto, belum dijelaskannya. Hal itu tergantung hasil pemeriksaan dan pengembangan kasus. Sementara untuk penahanan tersangka, kini jaksa hanya fokus pada pemeriksaan saksi.

Terpisah, Sekretaris Komite Penyidikan dan Pemberantasan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KP2KKN) Jawa Tengah Eko Haryanto berharap penyidik mengambil langkah berani dengan menahan tersangkanya. “Saya harap kalau memang ada pihak yang terlibat, sebaiknya ditahan untuk mempermudah proses hukum selanjutnya,” katanya. Kasus dugaan korupsi ini mencuat karena pekerjaan proyek peningkatan ruas Jalan Kokrosono senilai Rp2,3 miliar tidak tuntas.

Pekerjaan meliputi pengaspalan, pelebaran jalan, perbaikan drainase, dan trotoar di Jalan Kokrosono, mulai masuk dari arah Jalan Siliwangi sampai sekitar 800 meter diduga sarat korupsi. Selain tidak tuntas, juga terjadi kelebihan pembayaran kepada rekanan proyek yang dilakukan SR.

Kejanggalan dalam pekerjaan proyek antara lain volume pekerjaan dikurangi, termasuk beberapa jenis material yang dibayar mahal. Hasil investigasi internal menemukan kerugian negara sebesar Rp145 juta. lyos naiobe

Sumber : http://www.koran-sindo.com/node/414494

26 Agustus 2014 Posted by | KP2KKN DALAM BERITA, SEMARANG | Tinggalkan komentar

Tak Bisa Selesai dengan Marah-Marah

KORAN SINDO – Sabtu, 23, Agustus 2014

PENGAMAT politik Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, M Yulianto mengatakan, kebijakan spektakuler Ganjar Pranowo belum terlaksana sama sekali. “Lambat merespons, follow up lambat. Contoh, kasus jembatan timbang.

Padahal problem jembatan timbang itu tidak bisa selesai hanya dengan marah-marah,” ujarnya. Dia meminta Ganjar mengintensifkan komunikasi dengan kabupaten/kota. Dia melihat Ganjar ketika berkomunikasi masih membawa bendera partainya. “Belum bisa mengutamakan kepentingan masyarakat. Masih kepentingan partai. Dominasi kepentingan partainya. Padahal Pak Ganjar itu Gubernur Jawa Tengah,” katanya. Pada tahun berikutnya, Yulianto berharap Ganjar bisa membawa Jawa Tengah daulat di bidang politik, penguatan pemanfaatan sumber daya alam, dan kedaulatan di bidang pangan. “Infrastruktur pertanian harus dikuatkan. Juga memperkuat kearifan lokal untuk memperkokoh Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika,” ujarnya.

Bukan Pendengar yang Baik

Sekretaris Komite Penyelidikan Pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KP2KKN) Jawa Tengah, Eko Haryanto, mengaku kecewa dengan kepemimpinan Ganjar selama setahun ini. Sebab wacana reformasi birokrasi yang dulu sering digulirkan saat kampanye tidak kunjung dilaksanakan. Eko menceritakan, pada Januari 2014 lalu, lembaganya bersama Indonesia Corruption Watch (ICW) pernah presentasi dan memberi masukan kepada Ganjar terkait revitalisasi kode etik pegawai negeri sipil, reformasi pengadaan barang dan jasa, serta penguatan inspektorat. “Tapi apa nyatanya, tidak ada tindak lanjut yang kami harapkan,” kata dia.

Justru, ujar Eko, lembaganya telah dicatut oleh gubernur bahwa Pemprov Jateng telah menggandeng KP2KKN dan ICW untuk pembenahan di Jateng sebagaimana janji kampanyenya dengan tagline “Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”. “Sebenarnya, kami berharap dia bisa jadi pionir dalam hal reformasi birokrasi di Jateng, seperti Ahok di Jakarta, Ridwan Kamil di Bandung, dan Risma di Surabaya. Kami kecewa dengannya. Dia bukan pendengar yang baik, malah keminter (sok pintar),” ujar dia. Eko menambahkan, lelang jabatan yang diterapkan Ganjar di Pemprov Jateng, menurut dia, tidak sepenuhnya terbuka. “Jadi belum sesuai dengan cita-cita reformasi birokrasi,” ucap dia. l amin fauzi/ eka setiawan  

Sumber : http://www.koran-sindo.com/node/414806

26 Agustus 2014 Posted by | KP2KKN DALAM BERITA, SEPUTAR JAWA TENGAH - PROV. JATENG | Tinggalkan komentar

%d blogger menyukai ini: