KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

ARAKK Berencana Lapor Mendikbud

SUARA MERDEKA – Selasa, 24 Juni 2014

  • Pengadaan Seragam Batik

KLATEN – Meskipun mendapat sorotan tajam dari orang tua siswa dan elemen masyarakat, pengadaan seragam batik khas Klaten jalan terus. Aliansi Rakyat Anti Korupsi Kabupaten Klaten (ARAKK), berencana mengadukan masalah itu ke Mendikbud dalam waktu dekat.

Diah, warga Kecamatan Pedan mengatakan, anaknya bersekolah di salah satu SMP negeri. ‘’Tidak ada pencabutan kebijakan pengadaan seragam,’’ jelasnya, Senin (23/6).

Dikatakannya, sejak awal siswa memang diminta membayar untuk seragam. Harga di sekolah anaknya Rp 220.000/lembar. Bentuknya seperti apa, dia mengaku tidak mengetahui, sebab belum direalisasi. Namun dari sisi harga jika itu hanya kain batik, akan sangat memberatkan. Sebab harga di pasaran tidak semahal itu.

Bagi orang tua siswa, mau tidak mau harus membeli, sebab seragam diwajibkan bagi semua siswa baru. Menurutnya, seragam itu baru diadakan tahun ini dan tahun sebelumnya tidak ada. Koordinator Aliansi Rakyat Anti Korupsi Kabupaten Klaten (ARAKK), Abdul Muslih mengatakan, seragam batik itu tidak hanya untuk SMP dan SMA negeri. Siswa SD negeri juga diwajibkan. ‘’Hanya untuk siswa SD gratis, karena didanai APBD,’’ katanya.

Beda Harga

Lanjut Muslih, jika kemudian kebijakan itu dilakukan dengan menarik uang, justru dipertanyakan. Mengapa harus ada pembedaan antara siswa SD dan SMP/ SMA. Apalagi, dalam pengadaan itu ada unsur paksaan. Padahal berdasar PP 11/ 2010 sekolah dilarang melakukan pungutan.
Untuk itu, ARAKK berencana mengadukan masalah itu ke Mendikbud dalam waktu dekat.

Ketua Komisi IV DPRD Klaten, Yoga Hardaya, mengaku belum mengetahui soal seragam batik identitas Klaten itu. Sebelumnya diberitakan, orang tua siswa baru resah. Sebab untuk SMP dan SMA negeri diwajibkan membeli batik khas Klaten untuk seragam seharga ratusan ribu rupiah (SM/ 23/6).

Menurut Kepala Dinas Pendidikan, Pantoro, pihaknya menyerahkan penentuan harga batik itu ke sekolah. Dengan demikian jika ada perbedaan harga antara sekolah satu dengan lainnya sangat wajar.   (H34-26,48)

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/cetak/2014/06/24/265309

25 Juni 2014 Posted by | KLATEN | Tinggalkan komentar

BPK Temukan Bantuan Rp 128 Miliar Menyimpang

SUARA MERDEKA.com – Sabtu, 07 Juni 2014

KLATEN, suaramerdeka.com – Bantuan keuangan sebesar Rp 128, 7 miliar di APBD 2013 terindikasi menjadi bancakan di bawah. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menemukan penyimpangan baik yang dipotong di tingkat pemerintah desa atau pihak lain.

Koordinator Aliansi Rakyat Anti Korupsi (ARAKK) Kabupaten Klaten, Abdul Muslih mengatakan sudah mendapat informasi ada temuan itu oleh BPK. ” Sejak awal, ARAKK sudah mengingatkan kerawanan bantuan keuangan, bansos dan hibah di tahun 2013,” ungkapnya, Jumat (6/6).

Sebelum dana itu dicairkan, Pemkab sudah sejak jauh hari diingatkan. Sebab selain mendekati tahun politik, juga dekat dengan pelaksanaan Pilkades di semua desa. Hal itu menyebabkan bantuan rawan menyimpang.

Menurutnya, temuan BPK itu memang baru sebatas sampel di puluhan desa. Namun tidak menutup kemungkinan semua desa terjadi semacam itu. Untuk itu diperlukan langkah tegas oleh Pemkab untuk segera mengecek laporan pertanggungjawabannya. Tidak menutup kemungkinan, penyimpangan itu terjadi di semua lokasi penerima bantuan.

Data yang dihimpun di Pemkab dan DPRD menyebutkan, dalam laporan hasil pemeriksaan BPK maslah itu menjadi catatan nomor 8 dari 14 catatan. Dalam LHP itu, disebutkan dari 71 sampel penerima bantuan yang dicek BPK ditemukan berbagai bentuk potongan senilai ratusan ribu rupiah. Baik yang dilakukan kepala desa, perangkat desa atau pihak lain di bawah.

Ditarik Kas

Dari sampel 71 lokasi bantuan itu jumlah dana yang dipotong mencapai Rp 136, 6 juta. Pemotongan dilakukan dengan berbagai alasan, mulai untuk membeli materai sampai syarat administratif. jenis bantuan itu yang dipotong itu digunakan untuk berbagai kepentingan. Mulai pembangunan jalan, talut, bantuan kelompok usaha, kegiatan kelompok , sekolah dan lainnya.

Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Kekayaan dan Aset Daerah (DPPKAD) Pemkab Klaten, Sunarno saat dikonfirmasi membenarkan ada temuan BPK tersebut. “Secara mekanisme dan aturan dana sudah disalurkan sesuai ketentuan,” jelasnya.

Dana disalurkan melalui rekening masing-masing penerima. Soal kemudian di bawah ada pemotongan, Pemkab tidak mengetahui. Temuan itu sudah direkomendasikan BPK agar dana yang menyimpang segera dikembalikan ke kas daerah. Namun penarikan kembali dana yang dipotong kewenangannya ada di tangan Inspektorat bukan di DPPKAD.

Wakil ketua DPRD Klaten, Darmadi SPd meminta semua rekomendasi BPK apapun bentuknya segera ditindaklanjuti. Sebab jika tidak, masalah semacam itu akan terus terulang dan membuat laporan keuangan tak pernah dapat opini yang baik.

 

( Achmad Hussain / CN39 / SMNetwork )

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/news/2014/06/07/204909

9 Juni 2014 Posted by | KLATEN | Tinggalkan komentar

1.098 Tenaga Honorer di Klaten Diduga Manipulasi Data

SOLOPOS.com – Selasa, 13 Mei 2014

Solopos.com, KLATEN — Aliansi Rakyat Anti Korupsi Klaten (ARAKK) melaporkan dugaan manipulasi data pengangkatan tenaga honorer K2 ke Polres Klaten, Selasa (13/5/2014). Kasus tersebut dilaporkan setelah ARAKK menemukan indikasi pemalsuan dokumen pemberkasan yang dilakukan oleh 682 peserta yang lulus seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) di Klaten.

Dalam aduannya kemarin, aktivis ARAKK diterima langsung oleh Kapolres Klaten, AKBP Nazirwan Adji Wibowo, di ruang kerjanya, Selasa. Koordinator ARAKK, Abdul Muslih, mengatakan dari 1.098 peserta yang dinyatakan lulus seleksi CPNS, 682 peserta di antaranya diduga bukan berasal dari tenaga honorer K2.

“Dari total 1.098 peserta yang lulus seleksi CPNS, yang masuk dalam data base Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Klaten hanya 416 orang. Dengan demikian, kami menduga 682 peserta yang lolos seleksi telah memanipulasi dokumen pemberkasan karena tidak termasuk dalam data base K2,” katanya saat ditemui wartawan di lokasi, Selasa.

Selain itu, ARAKK juga menemukan sejumlah tenaga honorer yang nekat memanipulasi masa kerja. Rata-rata tenaga honorer tersebut diangkat setelah 2004. Namun, lantaran ingin mengikuti seleksi CPNS, tenaga honorer tersebut nekat melakukan manipulasi masa kerja.

Pihaknya juga menduga adanya oknum panitia seleksi yang terlibat dalam kasus pemalsuan tersebut. “Kami menduga panitia juga terlibat dalam permainan manipulasi data. Sebab, ada beberapa peserta di dinas tertentu yang tidak masuk dalam K2. Tetapi, panitia justru meloloskan peserta tersebut dan akhirnya lulus seleksi CPNS,” tegasnya.

Atas temuan tersebut, ARAKK mendesak agar Polres turun tangan menangani dugaan kasus tersebut. Pasalnya, kasus tersebut termasuk dalam tindak pidana karena telah melakukan pemalsuan dokumen. Sementara, Kapolres Klaten, AKBP Nazirwan Adji Wibowo, mengaku akan mempelajari laporan dan berkas-berkas yang diberikan dari ARAKK tersebut. Pasalnya, aduan yang dilayangkan baru sebatas laporan internal dari ARAKK.

Pihaknya juga belum bisa menyimpulkan pelanggaran pasal tentang apa yang akan diberikan dalam kasus tersebut. “Kami akan mempelajari kasus tersebut, sebab ini juga baru sebatas laporan internal. Nanti saya terjunkan tim penyidik untuk mengungkap kasus ini dan kami akan berkoordinasi intens dengan ARAKK untuk membantu proses penyelidikan,” katanya kepada Solopos.com, Selasa.

Sumber : http://www.solopos.com/2014/05/13/nasib-honorer-k2-1-098-tenaga-honorer-di-klaten-diduga-manipulasi-data-507538

2 Juni 2014 Posted by | KLATEN | Tinggalkan komentar

Oknum Dukcapil Klaten Palsukan Ribuan Akte

WAKTOE.COM – Rabu, 2 April 2014

Oknum Dukcapil Klaten yang berinisial AN di duga terlibat pemalsuan pembuatan akte kelahiran yang berjumlah ribuan yang bekerjasama dengan Caleg,  seorang caleg di Kabupaten Klaten diduga menyerahkan ratusan akta kelahiran palsu ke warga. Akta yang diberikan warga hanya kopian dan legalisir oleh pejabat yang sudah pensiun.

WAKTOE – alih alih untuk mendapatkan simpati warga dengan memberikan  dan memfasilitasi pelayanan pembuatan akte kelahiran di dukcapil Klaten namun yang terjadi malah mendapatkan imbas ketidak percayaan masyarakat terhadap caleg tersebut.

Akte kelahiran aspal (asli tapi palsu) beredar di masyarakat Klaten. Ada dugaan peredaran akte kalahiran palsu tersebut melibatkan oknum pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Klaten.

Dalam menjalankan praktiknya, AN selalu aktif menghampiri setiap warga yang ingin mengurus administrasi kependudukan (adminduk) di kantor Disdukcapil Klaten. Kepada warga yang datang, AN menjanjikan pengurusan adminduk bisa selesai dengan cepat. Yang bersangkutan juga meminta imbalan uang kepada setiap calon korbannya.

Kepala Disdukcapil Klaten, Joko Wiyono, Selasa (1/4/2014), mengatakan, pihaknya sudah mencium praktik yang dilakukan oleh AN. Dilembaganya, AN merupakan pegawai yang menduduki jabatan sebagai Staf Bagian Pendaftaran Penduduk. “Benar, bahwa ada staf kami (AN) yang bermain dengan memalsukan akte kelahiran. Praktik pemalsuan akte kelahiran itu diduga sudah lama dilakukan oleh yang bersangkutan,” ujar Joko.

Disdukcapil, kata Joko, sudah mengklarifikasi kepada AN atas kasus tersebut. Yang bersangkutan mengakui semua perbuatannya. Bahkan tidak hanya pemalsuan akte kelahiran, namun yang bersangkutan diduga juga memalsukan surat-surat adminduk lainnya. Caleg yang bersangkutan itu korban penipuan. Sebab yang ternyata memalsu adalah PNS di dinasnya. “Saya sudah lapor polisi secara resmi,” katanya.

Yang bersangkutan sudah dilaporkan polisi dan diperiksa Badan Kepegawaian Daerah beberapa hari lalu. Caleg itu datang ke Dinas membawa syarat lengkap dan membayar kepada PNS berinisial AN.  Dia menegaskan blanko akta yang dibawa caleg asli tetapi registernya tidak ada di dinas sebab tidak dicatatkan AN.

Koordinator aliansi rakyat anti korupsi Kabupaten Klaten, Abdul Muslih mengatakan Setelah ditelusuri dan ternyata dugaan palsu menguat. Sebab warga mencari bulan Desember tahun lalu tapi akta bulan Juli. Selain itu dalam legalisir pejabatnya sudah pensiun. Akta itu saat diminta aslinya tidak diberikan. Setelah dicek ternyata memang palsu sebab di Dinas Dukcapil tidak terdaftar nomor registernya. Dokumen itu dokumen negara yang tidak bisa sembarangan. Jika memalsu maka masuk ranah tindak pidana dan melibatkan orang dalam.

waktoe/ ihsan

Sumber : http://waktoe.com/oknum-dukcapil-klaten-palsukan-ribuan-akte/

2 Juni 2014 Posted by | KLATEN | Tinggalkan komentar

Kasus Money Politic Pemilu Sudah Dinyatakan P21

SUARA MERDEKA.com – Rabu, 07 Mei 2014

 

image

KLATEN, suaramerdeka.com – Berkas kasus money politic dalam pemilu 2014 dengan tersangka Dedi Setiaji warga Jonggrangan, Klaten Utara sudah dinyatakan P21 atau lengkap.

Rabu (7/5), aparat Satreskrim Polres menyerahkan berkas tahap II dan barang bukti kasus tersebut ke Kejaksaan Negeri Klaten.

“Kami sudah melakukan penyerahkan berkas kasus money politic tahap II ke Kejaksaan Negeri Klaten. Hari ini (Rabu), kelengkapan berkas, barang bukti dan tersangkanya sudah kami limpahkan ke Kejaksaan,” kata Kasatreskrim Polres Klaten AKP Dhanu Pamungkas mewakili Kapolres AKPB Nazirwan Adji Wibowo.

Dalam memproses kasus tersebut, tersangka dijerat dengan pasal 301 ayat 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012, tentang Pemilu. Ancaman hukumannya 4 tahun penjara dan denda Rp 48 juta. Untuk menguatkan, penyidik sudah meminta saksi ahli dari Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.

Penyerahan berkas, barang bukti dan tersangka disaksikan penasehat hukum tersangka Joko Yunanto SH. Kasi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Klaten Muib SH mengatakan, setelah P21 maka secepatnya akan dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Klaten supaya bisa segera disidangkan.

Kasus itu terungkap dari laporan yang diterima Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Klaten. Tersangka diduga melakukan kegiatan politik uang pada masa tenang, Minggu (6/4). Tersangka memberikan uang dengan meminta imbalan mendukung satu calon anggota legislatif (caleg) partai tertentu dari daerah pemilihan (Dapil) Klaten 1.

Dari hasil pemeriksaan, tersangka diketahui membagi-bagikan amplop berisi uang sebanyak Rp 25.000/amplop. Amplop diserahkan bersama contoh surat suara dan kartu nama bergambar salah satu caleg DPDR Kabupaten. Amplop tersebut dibagikan kepada 30 warga pemilih.

Dalam keterangan, tersangka membantah uang tersebut merupakan uang dari caleg tertentu. Uang itu diakui sebagai uang pribadi. Dalam memproses kasus tersebut, sudah dilakukan gelar perkara yang dihadiri Panwaslu, Kejaksaan Negeri Klaten dan aparat Polres Klaten.

( Merawati Sunantri / CN39 / SMNetwork )

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/news/2014/05/07/201255

7 Mei 2014 Posted by | KLATEN | Tinggalkan komentar

Kampanye PDIP, Bawaslu Temukan Indikasi Keterlibatan PNS

SUARA MERDEKA.com – Sabtu, 05 April 2014 

 

image

KLATEN, suaramerdeka.com – Badan Pengawas Pemilu Jawa Tengah menemukan indikasi keterlibatan PNS pada kampanye putaran terakhir PDIP di Klaten, Sabtu (5/4). PNS di lingkungan Dinas Pendidikan mengerahkan siswa ke arena kampanye. Divisi Pelanggaran dan Humas Bawaslu Jateng, Teguh Purnomo mengatakan saat kampanye di Stadion Trikoyo banyak guru ikut.

“Ada tiga yang saya tanya dan mereka PNS,” katanya, Sabtu (5/4).

Tiga guru SMA itu mengenakan seragam PDIP dan mengerahkan siswanya ke kampanye. Saat diperiksa intensif, tiga guru itu menunjukkan surat tugas dari kepala sekolah. Surat tugas itu menjadi bukti kuat indikasi sistematis keterlibatan PNS, untuk itu dia meminta Panwaslu Kabupaten memproses lanjut kasus itu.

Selain PNS terlibat, Bawaslu menemukan ratusan siswa baik berseragam atau tidak di arena kampanye. Mereka banyak yang belum cukup umur ikut Pemilu. Selain itu melibatkan anak adalah pelanggaran.

Kabid Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan, Wahono saat dikonfirmasi mengaku tidak ada instruksi mengerahkan siswa ke kampanye. Namun dia meminta masalah itu ditanyakan kepala dinas.

Ketua DPC PDIP Kabupaten Klaten, Agus Riyanto saat dikonfirmasi membantah ada pengerahan massa anak sekolah. “Tidak benar itu,” katanya.

Pantauan suaramerdeka.com, siswa duduk di tribun sejak pukul 08.00 WIB. Mereka masih mengenakan seragam bawah abu-abu dan sebagian celana putih. Seragam atas ditutup kaos bergambar PDIP. Namun sebagian siswa yang ada di luar stadion mendadak dipulangkan meski sudah memakai kaos.

( Achmad Hussain / CN38 / SMNetwork )

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/news/2014/04/05/197303

5 April 2014 Posted by | KLATEN | Tinggalkan komentar

Guru Kerahkan Siswa SMA di Kampanye PDIP

SUARA MERDEKA.com – Sabtu, 05 April 2014

KLATEN, suaramerdeka.com – Ratusan siswa SMA dan SMK dikerahkan para guru pada putaran terakhir kampanye PDIP di Stadion Trikoyo Klaten, Sabtu (5/4). Ratusan siswa itu masih mengenakan seragam putih abu-abu meski diberi kaos gratisan.

Riko, siswa kelas 2 SMA 1 Klaten mengatakan sebelumnya sekolah masuk biasa. “Setelah dua jam pelajaran dipulangkan dan diminta ke stadion,” ungkapnya, Sabtu (5/4).

Dari sekolahnya ada sekitar 100 siswa yang datang. Meski belum memenuhi umur hak pilih dia datang saja ke stadion. Terlebih pulang lebih awal, dia mengaku bingung mau main ke mana.

Diki siswa SMA Karanganom mengatakan juga diminta datang ke stadion. Dia tidak mencopot seragam sebab tidak membawa kaos. Namun sampai di stadion diberi kaos.

Pantauan suaramerdeka.com, siswa duduk di tribun sejak pukul 08.00 WIB. Mereka masih mengenakan seragam bawah abu-abu dan sebagian celana putih. Seragam atas ditutup kaos bergambar PDIP.

Namun sebagian siswa yang ada di luar stadion mendadak dipulangkan meski sudah memakai kaos. Beberapa orang tua siswa melalui telepon yang disampaikan ke suaramerdeka.com mengeluhkan pengerahan siswa oleh guru.

Kabid Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan, Wahono saat dikonfirmasi mengaku tidak ada instruksi mengerahkan siswa. Namun dia meminta masalah itu ditanyakan kepala dinas.

Ketua DPC PDIP Kabupaten Klaten, Agus Riyanto saat dikonfirmasi juga membantah ada pengerahan massa anak sekolah. “Tidak benar itu,” katanya.

Ketua Panwaslu Kabupaten Klaten, Suharno mengatakan indikasi pengerahan siswa sudah terbaca sehari sebelumnya. “Kami sudah mengirim surat ke dinas pendidikan agar tidak melibatkan siswa sekolah dalam kampanye,” jelasnya.

Sebab belum punya hak pilih, selain itu rawan penggunan fasilitas negara di bidang pendidikan untuk politik.

( Achmad Hussain / CN38 / SMNetwork )

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/news/2014/04/05/197304

5 April 2014 Posted by | KLATEN | Tinggalkan komentar

Ribuan Guru Tagih Dana Sertifikasi

SUARA MERDEKA – Minggu, 23 Maret 2014

KLATEN– Ribuan guru bersertifikasi di Kabupaten Klaten menunggu janji pencairan dua bulan dana sertifikasi yang belum dibayarkan. Padahal seharusnya, dana itu dibayarkan tahun 2012.

Parjo, salah seorang guru di Kecamatan Juwiring mengatakan, kekurangan pembayaran memang hanya dua bulan tetapi sangat ditunggu para guru.

Menurutnya dana itu mestinya diterima penuh setahun pada 2012. Namun para guru hanya menerima dana 10 bulan. Penerimaan pertama Juni atau Lebaran 2012 untuk lima bulan. Yang satu bulan ditunda. Kemudian pada penerimaan kedua, akhir Desember juga hanya lima bulan. Satu bulan sisanya tak terbayarkan.

Para guru mengaku tidak mengetahui penyebab dana belum cair. Namun saat masalah itu ditanyakan, dijanjikan akan dibayar tahun 2013.

Setelah ditunggu tahun 2013, dana tidak cair juga sehingga sampai saat ini para guru masih menunggu. Atik, guru lain mengatakan, untuk tahun 2013 pembayaran pun tidak lancar. Masih ada kekurangan bayar tetapi tidak semua guru.

Hanya sebagian yang dana sertifikasi kurang.  “Katanya tahun ini sudah dianggarkan tetapi be­lum jelas kapan turun,” ujarnya.

Tunggu Audit

Menurut Atik, guru di Ke­camatan Tulung dana itu sekalipun kecil mestinya dibayarkan sebab hak para guru sesuai ketentuan pemerintah. Dana sertifikasi sangat membantu guru selama ini untuk meningkatkan kompetensi.

Kepala bidang peningkatan mutu pengajar tenaga kependidikan (PMPTK) Dinas Pendidikan Pemkab Klaten, Muzayin mengatakan, dana itu sudah dianggarkan tahun ini.

“Kami tinggal menunggu audit,” jelasnya.

Secara prinsip dana itu sudah ada di kas APBD. Namun di tingkat pusat masih menunggu audit Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Setelah audit, akan dikeluarkan surat perintah pencairan oleh Pemerintah Pusat.

Dengan surat itu, Pemkab baru berani mencairkan dana tersebut. Total dana tahun 2012 yang belum terbayarkan Rp 35 miliar untuk 4.500 guru.

Untuk kekurangan tahun 2013 jumlahnya Rp 15 miliar bagi 2.000 guru. Dana itu sudah siap di APBD dan hanya menunggu surat Pemerintah Pusat. Pemkab

tidak bisa mengajukan atau mengundurkan pembayaran sebab semua kewenangan pusat. Mundurnya pembayaran 2012 juga disebabkan dana dari pusat belum ada seluruhnya.  (H34-61)

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/cetak/2014/03/23/256434

3 April 2014 Posted by | KLATEN | Tinggalkan komentar

Camat Terindikasi Ikut Kampanye

SUARA MERDEKA – Jum’at, 25 Maret 2014

  • Kades Mengeluh

KLATEN- Sejumlah camat di Klaten diduga kuat mulai ikut bermain politik menjelang pencoblosan yang semakin dekat. Para camat menekan para kepala desa untuk memenangkan partai tertentu di wilayah masing-masing.

Wakil Ketua Paguyuban Kepala Desa dan Perangkat Desa Bhakti Manggala, Yuli Suryanto mengatakan, sudah ada beberapa kepala desa yang melaporkan masalah itu ke Bhakti Manggala. ‘’Ada beberapa desa di beberapa kecamatan yang mengeluhkan hal serupa,’’ungkapnya, Senin (24/3).

Dikatakannya, para kades mengeluh, sebab merasa ditekan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk memenangkan partai tertentu. Tekanan itu biasanya melalui pesan singkat ponsel, atau ditelepon saat ada keperluan tertentu. Kata-kata bernada kampanye diselipkan, meski dengan halus oleh camat. Bahkan ada yang memasang target sekian persen suara harus diperoleh partai tertentu di setiap desa.

Jika benar laporan para kades itu, Bhakti Manggala sangat menyayangkan. Sebab para camat merupakan PNS yang seharusnya netral dalam politik. Netralitas itu harga mati bagi PNS, baik diatur dengan PP 53/2010 maupun UU 8/2012 tentang Pemilu.

Secara Pribadi

Bhakti Manggala, kata Yuli, mengimbau para kepala desa untuk berani menolak arahan untuk pemenangan parpol tertentu itu. Sebab ke depan, parpol tidak akan berpengaruh dalam pembangunan di desa.

Apalagi dengan pengesahan UU Desa, nantinya desa akan menjadi mandiri tanpa tergantung besar dari Pemkab atau kecamatan. Amanat UU itu jelas, setiap desa akan mengelola dana Rp 1 miliar sehingga tidak perlu khawatir pada intervensi. Yudi, tokoh masyarakat Kecamatan Wedi mengatakan, sinyalemen itu ada benarnya. Sebab, para ketua RT dan RW juga pernah dikumpulkan untuk diarahkan mencoblos paket caleg dari parpol tertentu.

Mulai dari DPRD, DPRD Provinsi, dan DPR RI. ‘’Itu sudah bukan rahasia lagi,’’katanya. Ketua Paguyuban Camat, Dwi Purwanto mengatakan, secara organisasi para camat tidak pernah diintervensi parpol mana pun untuk memenangkan pemilu. ‘’Namun jika secara pribadi, paguyuban tidak tahu,’’ jelasnya. (H34-26,88)

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/cetak/2014/03/25/256647

3 April 2014 Posted by | KLATEN | Tinggalkan komentar

Belum Ada Hasil, TPM Kasus PNPM Bayat Kena Semprit

SUARA MERDEKA.com – Jum’at, 06 Desember 2013

KLATEN, suaramerdeka.com – Pemkab Klaten mulai gerah dengan kinerja Tim Penyelesaian Masalah (TPM) yang ditugaskan merampungkan kasus dugaan penyimpangan dana bergulir Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Kecamatan Bayat, yang besarnya mencapai Rp 3,3 miliar.

Hingga memasuki pekan pertama bulan Desember 2013, TPM belum berhasil menarik dana yang diselewengkan Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Bayat non aktif, Helmi Aryatun. Padahal batas waktu yang diberikan oleh Bupati Sunarna akan berakhir akhir Desember mendatang.

Peringatan keras itu disampaikan Plt Sekda Klaten Drs Sartiyasto MM kepada wartawan di ruang kerjanya, Jumat (6/12). Selama ini, TPM baru berhasil mengamankan aset milik Helmi berupa delapan sertifikat tanah. Sertifikat itu dipegang Badan Koordinasi Antar Desa (BKAD).

”TPM dinilai belum berhasil menarik kembali dana yang diselewengkan. Bahkan perkembangan kasusnya juga belum ada titik terang. Padahal batas waktunya penyelesaian sudah hampir habis, kalau sampai akhir Desember belum selesai, dana PNPM Bayat terancam dihentikan,” kata Sartiyasto, Jumat (6/12).

Kasus tersebut menjadi perhatian nasional karena besaran penyelewengan diduga mencapai Rp 3,3 miliar. Saat ini, Helmi baru mengembalikan dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) sebesar Rp 270 juta. Dana tersebut berhasil ditarik oleh tersebut tim bentukan Bupati.

Bila sampai akhir waktu tak bisa menyelesaikan masalah, kinerja tim yang terdiri atas Bapermas, Bagian Hukum dan Inspektorat itu akan dilaporkan kepada Bupati. Hingga saat ini, belum ada dana yang berhasil ditarik oleh TPM.

Penyimpangan dana PNPM Bayat Rp 3,3 miliar diduga digunakan Ketua UPK untuk kepentingan pribadi, sejak tahun 2001.

( Merawati Sunantri / CN37 / SMNetwork )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2013/12/06/182341/-Belum-Ada-Hasil-TPM-Kasus-PNPM-Bayat-Kena-Semprit

12 Maret 2014 Posted by | KLATEN | Tinggalkan komentar

%d blogger menyukai ini: