KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Korupsi APBD Kabupaten Kendal: Sodin dan Bayu Divonis Tiga Tahun, Khanwar Dua Tahun

SUARA MERDEKA – Selasa, 15 Juli 2014

SEMARANG – Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) pada Dinas Bina Marga SDA dan ESDM Kabupaten Kendal Ahmad Sodin (50) dan Pemilik CV Sahasra, Bayu Priyatman alias Ukik (32) divonis tiga tahun penjara dalam sidang korupsi dana APBD Kabupaten Kendal tahun anggaran 2012 untuk perbaikan jalan Bebengan, Desa Meteseh, Kecamatan Boja di Pengadilan Tipikor Semarang, Senin (14/7). Kedua terdakwa juga diputus denda Rp 50 juta setara dua bulan kurungan.

Satu terdakwa lain, Khanwar Setianto (21) selaku Direktur CV Sahasra divonis dua tahun serta denda Rp 50 juta setara dua bulan kurungan. Ketiga terdakwa itu disidang secara bergiliran dan terpisah. Putusan Sodin dan Bayu dibacakan Ketua Majelis Hakim Erintuah Damanik. Untuk vonis Khanwar, putusannya dibacakan Ketua Mejelis Hakim Jhon Halasan Butar-Butar.

Saat membacakan putusan Bayu, hakim Erintuah menegaskan, terdakwa terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 3 Undang- Undang (UU) Nomor 31/- 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dalam UU Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Bayar Denda

“Menjatuhkan pidana tiga tahun dan denda Rp 50 juta subsider dua bulan,” tandasnya. Terdakwa juga diputus membayar uang pengganti kerugian negara Rp 193 juta. Sebelumnya, jaksa dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Kendal Maliki Budinato menuntut terdakwa lima tahun serta denda Rp 200 juta dan membayar uang pengganti kerugian negara Rp 193 juta.

Ahmad Sodin dituntut enam tahun, sedangkan Khanwar dituntut empat tahun dan enam bulan penjara. Seperti diberitakan sebelumnya, tindak pidana korupsi itu dilakukan ketiga terdakwa bersama-sama. Di mana, Sodin bersekongkol dengan kedua kontraktor, yakni Bayu dan Khanwar yang membawa bendera CV Sahasra.

Penyimpangan itu terkuak setelah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jateng melakukan audit atas pengerjaan proyek Rp 495 juta. Proyek itu diduga tak sesuai bestek atau spesifikasi pembangunan jalan. Dana perbaikan itu berasal dari Provinsi Jateng dan masuk sebagai APBD Kabupaten Kendal 2012. (J17,J14-80)

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/cetak/2014/07/15/267435

16 Juli 2014 Posted by | KENDAL | Tinggalkan komentar

Mantan Bupati Segera Ditipikorkan

RADAR SEMARANG – Rabu, 09 Juli 2014

KENDAL—Kejaksaan Negeri (Kejari) Kendal berjanji akan segera melimpahkan berkas kasus dugaan korupsi dana bantuan Sosial (Bansos) Kendal 2010 ke Pengadilan Tipikor Semarang. Pasalnya, setelah berkas dan tersangka dilimpahkan ke penuntut umum pada pertengahan Maret lalu, hingga kini berkas masih terbungkus rapi dalam brangkas Kejari Kendal.
Bahkan tersangka dalam kasus ini, Siti Nurmarkesi, tidak ditahan di rumah tahanan negara (rutan), penahanan kota ataupan penahanan rumah oleh penuntut umum. Padahal dalam kasus ini, eks Bupati Kendal diduga melakukan korupsi dengan kerugian lebih kurang Rp 1,3 miliar.
Karena itu, janji akan melimpahkan kasus Markesi itu disampaikan langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kendal, Yeni Andriani saat ditemui di ruang Intelejen Kejari Kendal, Selasa (8/8) kemarin.
Kajari Kendal yang baru dilantik sepekan lalu oleh Kejati Jateng, mengaku masih mempelajari kasus-kasus tunggakan dari Raimel Jesaja yang menjabat Kajari Kendal sebelumnya. “Semua kasus tunggakan masih kami pelajari. Pasti semua akan kami selesaikan,” ujarnya.
Yeni Andriani yang sebelumnya menjabat Kajari Pangkep Sulawesi Selatan ini berjanji akan segera menuntaskan Markesi untuk dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Semarang. “Saya masih baru, sehingga perlu waktu untuk mempelajari kasus Markesi maupun kasus-kasus lainnya. Jika tidak ada masalah, dua pekan ini akan kami limpahkan ke Pengadilan,” tandasnya.
Dalam pekan ini, pihaknya sudah melakukan rapat secara internal terkait berkas kasus yang menyeret nama mantan Bupati Kendal. “Kami akan tanyakan dulu ke penuntut umum, apakah dakwaan sudah selesai disusun atau belum. Jika sudah, kami akan segera melimpahkan perkaranya,” janjinya.
Menurutnya, jika memang sudah dilakukan pelimpahan tahap kedua, berkas kasus itu sudah siap untuk dilimpahkan ke pengadilan. Namun, pihaknya ingin berhati-hati agar tidak terjadi kesalahan dalam menyidangkan perkara. “Kami tidak ingin mengecewakan, barangkali ketika sudah dilimpahkan ke pengadilan ternyata ada kekurangan,” lanjutnya.
Sementara Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Kabupaten Kendal, Kirno menyampaikan bahwa penuntut umum telah siap melimpahkan berkas kasus Markesi ke Pengadilan Tipikor Semarang.
“Dakwaan sudah siap, jadi penuntut umum tinggal melimpahkannya saja. Kami tinggal menunggu perintah dari Kajari Kendal, jika ada perintah untuk dilimpahkan, maka akan kami limpahkan,” timpalnya. (bud/ida)

Sumber : http://radarsemarang.com/2014/07/09/mantan-bupati-segera-ditipikorkan/

9 Juli 2014 Posted by | KENDAL | Tinggalkan komentar

Korupsi Bansos Keagamaan Kendal: Kasubsi Agama Kendal Divonis 1,8 Tahun

PATI EKSPRES  – Kamis, 03 Juli 2014

SEMARANG – Kepala Sub Seksi (Kasubsi) Agama Pendidikan dan Budaya Pemerintah Kabupaten Kendal, Ahmad Rikza, divonis satu tahun delapan bulan penjara. Kasus yang menyeret Rikza yakni perkara dugaan korupsi dana bantuan sosial (Bansos) Kabupaten Kendal tahun 2010 senilai Rp 1,3 miliar.

Vonis tersebut dijatuhkan Majelis Hakim yang diketuai Erentuah Damanik didampingi Hakim Anggota, Jhon Halasan Butarbutar dan Agus Priyadi, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang, Selasa (2/7) kemarin. Selain pidana badan, pria warga Desa Penanggulan RT 02 RW 02, Kecamatan Pegandon, Kendal, tersebut juga didenda sebesar Rp 50 juta. Ketentuannya, jika tidak membayar harus diganti dengan hukuman satu bulan kurungan. Pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kerugian negara tidak dibebankan ke terdakwa Rikza.

Menurut Hakim, terdakwa Rikza tidak terbukti menikmati uang. “Pidana uang pengganti kerugian negara  akan dihitung dan dibebankan kepada terdakwa lain (mantan Bupati Kendal Siti Nurmarkesi, red),” paparnya. Hal memberatkan terdakwa sesuai pertimbangan majelis hakim, perbuatan terdakwa merupakan extra ordinary crime yang harus diberantas pemerintah. Selain itu, perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan mengakibatkan kerugian negara. “Hal meringankan, terdakwa bersikap sopan, mempunyai tanggungan dalam keluarga, dan belum pernah dihukum.”

Hakim berpendapat, perbuatan Rikza seusai dengan dakwaan subsider. Yakni Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2011 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Menanggapi vonis Majelis Hakim, terdakwa Rikza langsung menyatakan mengambil langkah hukum banding, setelah berkonsultasi dengan Penasehat Hukumnya, Agus Surono. “Saya banding yang mulia,” kata Rikza kepada Majelis Hakim.

Berbeda dengan Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Kendal, Maliki. Jaksa menyatakan sikap pikir-pikir selama satu minggu. Pasalnya vonis Majelis Hakim lebih rendah dari tuntutannya, yang menuntut terdakwa Ahmad Rikza dengan pidana dua tahun enam bulan penjara.

Sebelumnya, dua terdakwa lain Kabag Kesra Setda Kabupaten Kendal Abdurrohman dan Bendahara Bagian Kesra Siti Romlah divonis berbeda. Terdakwa Abdurrohman, dipidana penjara selama dua tahun dan denda sebesar Rp 50 juta. Ketentuannya jika tidak membayar harus diganti hukuman penjara selama satu bulan.

Bendahara Bagian Kesra Siti Romlah, divonis lebih rendah tujuh bulan, yakni pidana penjara selama satu tahun tiga bulan. Denda yang harus dibayar Rp 50 juta atau setara satu bulan penjara.  (ris)

Sumber : http://m.patiekspres.co/2014/07/kasubsi-agama-kendal-divonis-18-tahun/

3 Juli 2014 Posted by | KENDAL | Tinggalkan komentar

SMK 2 Masih Pungut SPI

RADAR SEMARANG – Rabu, 02 Juli 2014

KENDAL—Upaya Bupati Kendal, Widya Kandi Susanti membebaskan orang tua siswa dari biaya Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI), sepertinya hanya bualan. Buktinya di SMK N 2 Kendal, justru memanfaatkan momen penerimaan siswa baru untuk menarik dana sebanyak-banyaknya. Tiap siswa ditarik SPI antara Rp 1-3 juta.
“Dana SPI yang terkumpul dari siswa rencananya akan digunakan untuk membangun showroom mobil sebagai bisnis center siswa, bengkel untuk praktik siswa, ruang kelas dan lainnya,” ujar Kepala SMK 2 Kendal, Maryono, Selasa (1/7) kemarin.
Penarikan dana tersebut, diakuinya, bertentangan dengan kebijakan Bupati Kendal yang hendak membebaskan siswa dari dana SPI. Menurut Maryono, kebijakan tersebut seharusnya dibarengi dengan kebijakan dana pendamping bagi sekolah. Baru bisa efektif.
Maryono mengaku jika sekolahnya membutuhkan dana sekitar Rp 1 miliar untuk membangun showroom dan bengkel yang menunjang pembelajaran siswa. Dana tersebut, menurutnya, tidak mungkin diajukan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan.
“Sebab DAK sudah ditentukan dari pusat besaran jumlahnya. Dana DAK tahun ini hanya untuk pembangunan ruang kelas baru dan laboratorium saja. Sehingga, kami bersama-sama komite sekolah mau tidak mau mengambil kebijakan menarik dana dari orang tua siswa. Tapi sifatnya tidak wajib, hanya semampunya orang tua siswa,” tuturnya.
Pembenahan SPI Rp 1-3 juta tersebut diakuinya tidak dibebankan kepada seluruh siswa. 20 persen siswa yang dikategorikan tidak mampu dan keberatan, akan dibebaskan dari SPI. Tahun ini SMK 2 Kendal akan menerima 442 siswa dari tujuh jurusan yang ada.
Selain menarik dana SPI, SMK juga mematok biaya SPP kepada siswanya cukup tinggi, sebesar Rp 150-175 ribu per bulan. Padahal, sekolah sudah mendapatkan dana bantuan operasional sekolah (BOS) Rp 1 juta pertahun. Selain itu mendapat bantuan langsung siswa miskin (BLSM).
Hal tersebut dibenarkan oleh Ketua Komite Sekolah SMK 2 Kendal, Cahyanto. Ia mengaku penarikan SPI tersebut dilakukan dengan musyawarah sekolah dengan komite sekolah tanpa melibatkan orang tua siswa.
“Putusan ini bukan dalam rapat pleno, tapi hanya komite dengan manajemen sekolah saja. Karena kami tidak ingin membebani seluruh orang tua siswa,” tandasnya.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Kendal memerintahkan kepada Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kendal untuk memanggil Kepala SMK 2 Kendal. Bupati meminta agar kebijakan pungutan SPI dibatalkan, karena membebani orang tua siswa yang tidak mampu.
Bupati menegaskan pungutan SPI yang ditetapkan tanpa melalui rapat pleno yang melibatkan orang tua siswa sudah menyalahi aturan. Seharusnya, komite sekolah mewakili aspirasi dari orang tua siswa. Kalau tidak melibatkan orang tua siswa, kesannya Komite Sekolah hanya menjadi alat bagi sekolah untuk mengesahkan rancangan pengajuan anggaran kepada orang tua siswa.
“Fungsi komite sebagai aspirasi orang tua siswa tidak jalan. Karena itu, saya akan memerintahkan Disdik untuk melakukan evaluasi dan menegur kinerja komite sekolah,” kata Bupati.
Sedangkan Kepala Dinas Pendidikan Kendal mengatakan bahwa SPI pada prinsipnya tidak dilarang. Namun ada syaratnya, tidak sekolah yang mengajukan langsung, tapi komite sekolah yang telah ditetapkan dalam rapat pleno.
“Selain itu, sumbangan bersifat suka rela, dalam arti tidak boleh ditetapkan besaran dan waktu pembayarannya. Jadi tidak bisa sekolah menetapkan dan mematok besaran sumbangan. Kami akan tindak lanjuti laporan ini sesuai instruksi bupati, agar tidak membebani orang tua siswa,” ucapnya. (bud/ida)

Sumber : http://radarsemarang.com/2014/07/02/smk-2-masih-pungut-spi/

2 Juli 2014 Posted by | KENDAL | Tinggalkan komentar

Korupsi Perbaikan Jalan di Kendal: Tuntutan pada Tiga Terdakwa Berbeda

SUARA MERDEKA – Kamis, 26 Juni 2014

SEMARANG – Tiga terdakwa dalam perkara dugaan korupsi dana APBD Kabupaten Kendal tahun anggaran 2012 untuk perbaikan jalan Bebengan, Desa Meteseh, Kecamatan Boja dituntut berbeda-beda dalam sidang di Pengadilan Tipikor Semarang. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Bina Marga SDA dan ESDM Kabupaten Kendal, Ahmad Sodin (50) dituntut enam tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider tiga bulan. Pemilik CV Sahasra, Bayu Priyatman alias Ukik (32) dituntut enam tahun dan enam bulan penjara.

Selain itu jaksa juga menuntut Ukik membayar denda Rp 200 juta subsider tiga bulan penjara. Adapun Direktur CV Sahasra, Khanwar Setianto (21), dituntut lima tahun dan denda Rp 200 juta subsider tiga bulan. Khanwar juga dituntut membayar uang pengganti kerugian negara Rp 193 juta. “Tuntutan ketiga terdakwa berbeda. Ahmad Sodin dituntut enam tahun penjara, Bayu empat tahun dan enam bulan, sedangkan Khanwar lima tahun penjara,” jelas Jaksa  Kejari Kendal, Maliki Budinato, Rabu (25/6).

Audit

Sebagaimana dakwaan jaksa, kasus korupsi itu dilakukan ketiga terdakwa secara bersama-sama. Ahmad Sodin diduga bersekongkol dengan kedua kontraktor, yakni Bayu dan Khanwar yang membawa bendera CV Sahasra. Penyimpangan itu terkuak setelah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melakukan audit atas pengerjaan proyek senilai Rp 495 juta.

Proyek itu diduga tidak sesuai bestek atau spesifikasi pembangunan jalan. Dana perbaikan itu berasal dari Provinsi Jateng dan masuk sebagai APBD Kabupaten Kendal 2012. Ketiga terdakwa ini dijerat Pasal 2 ayat 1 jo Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31/ 1999 sebagaimana diubah dan diganti menjadi UU Nomor 20/ 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Setelah tuntutan jaksa, ketiga terdakwa yang perkaranya terpisah tersebut akan diberikan kesempatan untuk mengajukan pembelaan pada sidang mendatang. (J17,J14-80)

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/cetak/2014/06/26/265655

29 Juni 2014 Posted by | KENDAL | Tinggalkan komentar

Pejabat Bina Marga jadi tersangka kasus korupsi perbaikan jalan

MERDEKA.COM – Selasa, 18 Februari 2014

Merdeka.com – Seorang pejabat Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dinas Bina Marga SDA dan ESDM Kabupaten Kendal dan dua orang kontraktor ditahan lantaran menjadi tersangka kasus korupsi. Mereka diduga melakukan korupsi perbaikan Jalan BebenganMeteseh, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah (Jateng) tahun anggaran 2012 lalu.

Ketiga tersangka korupsi ini adalah Ahmad Sodin (50) Warga Desa Krompan RT 03 RW 01, Kecamatan Gemuh yang menjabat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Binamarga, Khanwar Setianto (21) warga Desa Purwokerto RT 02 RW 05 Kecamatan Patebon, rekanan dari Direktur CV Sahasra dan Bayu Priyatman alias Ukik (32) warga jalan Ki Mangsunsarkoro RT 23 RW 08 Ketapang, Kabupaten Kendal sebagai pemilik CV Sahasra.

Kerugian Negara akibat perbuatan ketiga tersangka hampir Rp 200 juta. Kasus ini terkuak saat BPKP mengaudit pengerjaan proyek senilai hampir Rp 500 juta yang berasal dari anggaran perbaikan jalan Provinsi Jateng dan masuk sebagai APBD Kabupaten Kendal tahun 2012.

Kapolres Kendal AKBP Haryyo Sugihartono mengatakan bahwa ketiganya telah merugikan negara sebesar Rp 193 juta karena diketahui mengerjakan proyek perbaikan jalan yang tidak sesuai spesifikasi.

“Pengerjaan perbaikan jalan senilai Rp 495 juta tidak sesuai kontrak, spesifikasinya diselewengkan sehingga ketika BPKP mengaudit diketahui ada dugaan tindakan korupsi,” kata Haryyo, Selasa (18/2).

Menurut Haryyo, ketiga tersangka mempunyai peran masing-masing. Ahmad Sodin berperan sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK) yang memenangkan tender dan mencairkan dana dari APBD tahun 2012.

“Bayu punya beberapa perusahaan. Dalam kasus ini, Khanwar diminta untuk menjadi direktur salah satu perusahaannya yakni CV Sahasra,” ujarnya.

Haryyo menambahkan, dalam perjanjian kontrak kerja seharusnya pihak rekanan mengerjakan perbaikan jalan dengan tiga lapisan jalan. Namun, pihak rekanan melakukan kecurangan, ketika dilakukan pengecekan dari tim pengkaji pekerjaan umum.

“Harusnya ada 3 lapisan, yakni pondasi, batu dan aspal. Namun lapisan kedua tidak ada, padahal anggaran perbaikan jalan sudah dibayarkan penuh,” paparnya.

Hingga kini kasus dugaan korupsi ini masih terus diselidiki, ketiganya pun sudah ditahan di Lapas Kedungpane Semarang. Ketiganya dijerat dengan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No.31 tahun 1999, tentang pemberantasan korupsi.

Selain itu juga ditambah UU No.20 tahun 2001 tentang pemberantasan korupsi, juncto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan subsidair Pasal 3 UU No.31 tahun 1999.

“Kasusnya akan segera dilimpahkan, sedangkan ancaman hukumannya selama 4 tahun. Selain itu juga diwajibkan mengembalikan kerugian negara,” pungkasnya.

Sumber : http://www.merdeka.com/peristiwa/pejabat-bina-marga-jadi-tersangka-kasus-korupsi-perbaikan-jalan.html

26 Juni 2014 Posted by | KENDAL | Tinggalkan komentar

Penyaluran DAK Rp 12 Miliar di Kendal Molor

METRO SEMARANG.COM – Senin,23 Juni 2014

 
KENDAL – Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk SMA sederajat tahun 2013 belum seluruhnya tersalurkan. Nilainya pun cukup besar, yakni Rp 12 miliar. Padahal, dana tersebut sedianya digunakan untuk pengadaan barang dan jasa serta pembangunan sekolah.

Dinas Pendidikan (Disdik) Kendal berdalih, mandeknya penyaluran DAK tersebut lantaran belum ada petunjuk teknis (juknis) penggunaan DAK dari pusat. “Sebenarnya, DAK sudah cair, tapi belum bisa kami salurkan sesuai peruntukkannya karena belum ada juknisnya,” ujar Kepala Bidang Pendidikan Menengah Disdik Kendal, Sri Bagus, Minggu (22/6).

Dia menjelaskan, juknis penggunaan DAK 2013 baru turun sekitar bulan Agustus. Sementara proses pengerjaan, mulai dari pembentukan panitia, proses lelang dan pembuatan Detil Engineering Design (DED) belum tergarap. “Proses-proses tersebut setidaknya memakan waktu paling cepat tiga bulan, atau selesai bulan oktober. Sehingga hanya tersisa dua bulan yakni November dan Desember. Waktu tersebut, untuk proyek pembangunan sangat minim. Jadi kami tidak mau bersiko,” tambahnya.

Sementara untuk 2014 ini, DAK yang dikucurkan ada sebesar Rp 14,7 miliar. Bagus membeber, dana tersebut nantinya akan digunakan untuk pengadaan buku kurikulum semester dua, buku referensi perpustakaan dan alat-alat laboratorium. Selain itu, juga digunakan untuk pembangunan ruang belajar, ruang kelas baru , ruang perpustkaan, ruang laboratorium dan ruang praktik bagi sekolah SMK. “Pengadaan buku kurikulum, kami mengacu dari pusat. Yakni buku sudah disediakan dari pusat. Kami tinggal belanja saja,” tuturnya.

Menanggapi hal tersebut, aktivis anti korupsi KP2KKN Jateng Eko Haryanto meminta agar penyaluran DAK diawasi sedini mungkin. Sebab akan rawan untuk diselewengkan disejumlah daerah sudah banyak terjadi. Berdasarkan pemantauannya di KP2KKN, penyimpangan DAK terjadi di Dinas Pedidikan seluruh Jateng. Seperti Banjarnegara, Batang, Brebes, Blora, Demak, Mungkid, Kebumen. Modus yang biasa dilakukan adalah, pemotongan dari oknum Disdik kepada sekolah-sekolah penerima DAK, penggelembungan harga dan pengaturan tender dalam proses lelang.

“Apalagi Disdik Kendal ini sudah juga sudah tercoreng dengan kasus penyelewengan DAK 2012 penagdaan alat peraga. Kerugiannya mencapai Rp 6,2 miliar. Saat ini kasusnya meski belum ada kejelasan tapi masih ditangani oleh Polda Jateng karena sudah ada tersangkanya,” bebernya.

Ia meminta kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Jateng agar melakukan audit terhadap penggunaan DAK 2013 di Kendal. Sebab dengan tidak tersalurkan Rp 12 miliar kemungkinannya terjadi penyelewengan. (MS-05)

Sumber : http://www.metrosemarang.com/2014/06/23/4529/

26 Juni 2014 Posted by | KENDAL | Tinggalkan komentar

Ketiga Terdakwa Dituntut Berbeda

SUARA MERDEKA.com – Rabu, 25 Juni 2014

  • Korupsi Perbaikan Jalan di Kendal

SEMARANG, suaramerdeka.com – Tiga terdakwa dalam perkara dugaan korupsi dana APBD Kabupaten Kendal tahun anggaran 2012 untuk perbaikan jalan Bebengan, Desa Meteseh, Kecamatan Boja dituntut berbeda-beda dalam sidang di Pengadilan Tipikor Semarang. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Bina Marga SDA dan ESDM Kabupaten Kendal, Ahmad Sodin (50) dituntut enam tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider tiga bulan. Pemilik CV Sahasra, Bayu Priyatman alias Ukik (32) dituntut enam tahun dan enam bulan penjara.

Selain itu jaksa juga menuntut Ukik membayar denda Rp 200 juta subsider tiga bulan penjara. Adapun, Direktur CV Sahasra, Khanwar Setianto (21) dituntut lima tahun dan denda Rp 200 juta subsider tiga bulan. Khanwar juga dituntut membayar uang pengganti kerugian negara Rp 193 juta.

“Tuntutan ketiga terdakwa berbeda. Ahmad Sodin dituntut enam tahun penjara, Bayu empat tahun dan enam bulan, sedangkan Khanwar lima tahun penjara,” jelas jaksa dari Kejari Kendal, Maliki Budinato, Rabu (25/6).

Sebagaimana dakwaan jaksa, kasus korupsi itu dilakukan ketiga terdakwa secara bersama-sama. Ahmad Sodin diduga bersekongkol dengan kedua kontraktor, yakni Bayu dan Khanwar yang membawa bendera CV Sahasra.

Penyimpangan itu terkuak setelah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melakukan audit atas pengerjaan proyek sebesar Rp 495 juta. Proyek itu diduga tidak sesuai bestek atau spesifikasi pembangunan jalan. Dana perbaikan itu berasal dari Provinsi Jateng dan masuk sebagai APBD Kabupaten Kendal 2012.

( Royce Wijaya / CN38 / SMNetwork )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2014/06/25/207156/Ketiga-Terdakwa-Dituntut-Berbeda

25 Juni 2014 Posted by | KENDAL | Tinggalkan komentar

Kabag Kesra Kendal Dituntut 3,5 Tahun

METRO SEMARANG.COM –  Rabu,14 Mei 2014

KENDAL – Kabag Kesra Setda Kabupaten Kendal Abdurrohman dituntut dengan pidana penjara tiga tahun enam bulan. Kasus yang menjeratnya yakni perkara dugaan korupsi dana bantuan sosial (Bansos) Kabupaten Kendal tahun 2010 senilai Rp 1,3 miliar.

Abdurrohman juga diwajibkan membayar denda sebesar Rp 100 juta. Ketentuannya, jika terdakwa tidak membayar harus diganti hukuman penjara selama dua bulan. Satu terdakwa lagi, Bendahara Bagian Kesra Siti Romlah dituntut dua tahun enam bulan, lebih rendah satu tahun. Denda yang harus dibayar Rp 50 juta atau setara dua bulan penjara.

“Untuk uang pengganti kerugian negara, tanggungjawab terdakwa lain (mantan Bupati Kendal, Siti Nurmarkesi, red),” kata Jaksa Penuntut Umum (JPU) Maliki kepada wartawan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang, Jalan Suratmo, Rabu (14/5).  (MS-12)

Sumber : http://www.metrosemarang.com/2014/05/14/kabag-kesra-kendal-dituntut-35-tahun/

25 Juni 2014 Posted by | KENDAL | Tinggalkan komentar

Jaksa Lambat Tangani Perkara Mantan Bupati Kendal

METRO SEMARANG.COM – Rabu,14 Mei 2014

KENDAL – Dalam perkara dugaan korupsi dana bantuan sosial (Bansos) Kabupaten Kendal tahun 2010 senilai Rp 1,3 miliar, Kejaksaan Negeri Kendal telah menetapkan mantan Bupati Kendal, Siti Nurmarkesi sebagai tersangka. Dan satu lagi tersangka lain, Riska, Kasubsi Agama Pendidikan dan Budaya.

Meski begitu hingga kini mantan Bupati Kendal, Siti Nurmarkesi, belum juga diseret ke meja hijau. “Mungkin sebentar lagi. Tunggu saja,” ucap Maliki, Jaksa Penuntut Umum yang menangani kasus tersebut.

Dana Bansos tahun 2010 senilai Rp 1,3 miliar seharusnya diperuntukkan untuk 336 titik bantuan kegiatan keagamaan. Kegiatan itu seperti rehab masjid dan mushola, serta pendidikan berbasis keagamaan. Pada pelaksanaannya, berbagai kegiatan tersebut dinilai fiktif dan tidak sesuai prosedur. (MS-12)

Sumber : http://www.metrosemarang.com/2014/05/14/jaksa-lambat-tangani-perkara-mantan-bupati-kendal/

25 Juni 2014 Posted by | KENDAL | Tinggalkan komentar

%d blogger menyukai ini: