KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Kajian Tentang Pelaporan Awal Dana Kampanye Partai Politik Pemilu 2014: KPU Perlu Tegas Atas Buruk Laporan Dana Kampanye Partai Politik

BERITA ICW – SIARAN PERS

Pelaporan awal Dana Kampanye Partai Politik telah diserahkan oleh beberapa Partai Politik Peserta Pemilu 2014 kepada KPU. Pelaporan ini sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 17 tahun 2013 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye DPR, DPD dan DPRD, terutama Pasal 22 Ayat (4) yang menyatakan pelaporan periodik 3 bulanan Penerimaan Sumbangan partai politik dan calon anggota DPD kepada KPU di setiap tingkatan sesuai dengan kelengkapan data penyumbang yang diatur di dalam Pasal 19 PKPU yang sama.

 

Adanya peloran periodic yang diatur oleh PKPU No. 17 tahun 2013 sebenarnya merupakan kemajuan di ranah pengaturan dana kampanye Pemilu. Pasal pelaporan dana kampanye secara periodik tidak diatur di dalam Pemilu-pemilu sebelumnya. Adanya pelaporan periodik, selain membantu peserta Pemilu menyiapkan laporan penyumbang kampanye jauh-jauh hari sebelum batas waktu yang ditetapkan oleh Undang-undang (Pasal  134 ayat (1) dan (2), UU No. 8 tahun 2012 tentang Pemilu Legislatif) yaitu 14 hari sebelum dimulainya masa kampanye Pemilu. Masa Kampanye pemilu dilaksanakan 21 hari dan berhenti 3 hari sebelum hari pencoblosan (Pasal 84). Laporan periodik dana kampanye juga berfungsi sebagai alat akuntabilitas politik sekaligus kampanye positif Partai Politik dan para kandidat terkait kepatuhan atas persoalan keuangan pemilu terutama dana kampanye kepada pemilih.

 

Meskipun merupkana sesuatu yang baik, akan tetapi para pelaporan periodik pertama, terlihat bahwa hampir semua partai politik membuat laporan yang tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan KPU. Hal ini terkait dengan kelengkapan identitas sumbangan, format laporan yang digunakan dan ketentuan penyerahan rekening khusus dana kampanye. Beberapa ketentuan tentang identitas sesuai dengan pengaturan Pasal 19 PKPU no. 17 tahun 2013 masih belum terpenuhi.

 

Masih buruknya kualitas pelaporan dari Partai Politik masih belum menjamin adanya transparansi dan akuntabilitas dana kampanye Pemilu 2014 di sisi public. Di sisi yang lain, Partai Politik masih enggan untuk terbuka 100 persen kepada publik yang mengindikasikan dana kampanye yang dilaporkan masih jauh dari upaya membangun citra baik di mata publik. Kesan tidak transparan terutama terkait identitas penyumbang dapat terkena sanksi sesuai dengan Undang-undang Pemilu, terutama terkait penyumbang yang tidak jelas seperti diatur di dalam larangan penerimaan dana kampanye (Pasal 139 ayat (1)) UU No. 8 tahun 2012).

 

Selain terkait kewajiban Partai Politik sesuai dengan Undang-undang Pemilu, para kandidat Partai Politik juga nampaknya belum menggunakan momentum pelaporan awal dana kampanye secara periodik ini untuk membangun citra positif di hadapan pemilih dengan melaporkan rincian dana kampanye kandidat. Pelaporan secara “gelondongan” jumlah total dana kampanye lewat daftar sumbangan kandidat kepada partai politik juga masih belum sesuai dengan harapan publik. Di tengah iklim persaingan yang ketat antar kandidat beda partai politik maupun antar kandidat di satu partai politik seharusnya menciptakan pasar integritas untuk menunjukan komitmen kepada pemilih. Salah satu komitmennya adalah komitmen akuntabilitas secara keuangan yaitu dana kampanye pemilu.

 

Ketentuan Pelaporan Dana Kampanye Pemilu Legislatif 2014

Ketentuan terkait pelaporan dana kampanye pemilu 2014 terutama laporan awal sumbangan diatur di dalam Undang-undang Pemilu (UU No. 8 tahun 2012) dan PKPU No. 17 tahun 2013. Di dalam Pasal 129 Undang-undang Pileg dengan jelas diatur mengenai asal sumbangan (sumber), bentuk sumbangan dan pencatatan sumbangan yang harus melalui rekening khusus dana kampanye partai politik. Selain itu, harus dicatata di dalam pembukuan dana kampanye yang terpisah dari pembukuan dana partai politik. Berikut lengkap bunyi Pasal 129.

 

Pasal 129

(1)  Kegiatan Kampanye Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota didanai dan menjadi tanggung jawab Partai Politik Peserta Pemilu masing-masing.

(2)  Dana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:

 

(1). partai politik;

1. calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari partai politik yang bersangkutan; dan

2. sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain.

(3)  Dana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa uang, barang dan/atau jasa.

(4)  Dana Kampanye Pemilu berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditempatkan pada rekening khusus dana kampanye Partai Politik Peserta Pemilu pada bank.

 

(5)  Dana Kampanye Pemilu berupa sumbangan dalam bentuk barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicatat berdasarkan harga pasar yang wajar pada saat sumbangan itu diterima.

 

(6)  Dana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dalam pembukuan penerimaan dan pengeluaran khusus dana Kampanye Pemilu yang terpisah dari pembukuan keuangan partai politik.

 

(7)  Pembukuan dana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah partai politik ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 1 (satu) minggu sebelum penyampaian laporan penerimaan dan pengeluaran dana Kampanye Pemilu kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk KPU.

 

Terkait pelaporan penerimaan dana kampanye partai politik sesuai dengan Pasal 134 diatur untuk dilaporkan sesuai dengan tingkatannya yang terdiri dari:

 

1) laporan awal dana Kampanye Pemilu dan

 

2) rekening khusus dana Kampanye Pemilu

 

laporan ini diserahkan kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum, atau 21 hari masa kampanye yang berarti 24 hari sebelum pemungutan suara.

 

Di dalam ketentuan PKPU No. 17 tahun 2013, pengaturan tentang pelaporan penyumbang dana kampanye ini dibuat lebih rinci dalam bentuk ketentuan pelaporan periodik 3 bulanan yang dihitung sejak ditetapkannya PKPU, atau pelaporan periodik dilakukan paling lambat pada tanggal 27 Desember 2013 dan pada tanggal 2 Maret 2014 untuk tahap kedua. Berikut adalah bunyi Pasal 22 dan 23 PKPU 17 tahun 2013 tentang pelaporan dana kampanye.

 

Pasal 22 

 

 (1)  Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu pada setiap tingkatan wajib melaporkan sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 kepada KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

(2)  Calon Anggota DPD wajib melaporkan sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 kepada KPU melalui KPU Provinsi.

(3)  Laporan penerimaan sumbangan mencakup informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4).

(4)  Laporan penerimaan sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan secara periodik 3 (tiga) bulan sejak ditetapkan Peraturan ini.

 

Pasal 23  

 

(1)  KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan laporan penerimaan sumbangan kepada Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) kepada masyarakat umum.

(2)  KPU Provinsi atas nama KPU mengumumkan laporan penerimaan sumbangan kepada Calon Anggota DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) kepada masyarakat umum.

(3)  Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui papan pengumuman dan/atau website KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota paling lambat 3 (tiga) hari setelah menerima laporan dari Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu dan Calon Anggota DPD.

 

Terkait dengan pencatatan identitas penyumbang, Partai Politik juga harus mengikuti ketentuan dari Pasal 19 PKPU sebagai berikut:

 

Pasal 19  

(1)  Peserta Pemilu wajib mencatat dan melaporkan besaran sumbangan yang diterima dari pihak lain.

(2)  Informasi yang wajib disampaikan untuk sumbangan yang bersumber dari perseorangan, mencakup:

 

nama;

tempat/tanggal lahir dan umur;

alamat penyumbang;

jumlah sumbangan;

asal perolehan dana;

Nomor Pokok Wajib Pajak;

pekerjaan;

alamat pekerjaan; dan

pernyataan penyumbang bahwa :

    1)  penyumbang tidak menunggak pajak;

    2)  penyumbang tidak dalam keadaan pailit berdasarkan putusan pengadilan;

 3)  dana tidak berasal dari tindak pidana;

 4)  sumbangan bersifat tidak mengikat.

 

(3)  Informasi yang wajib disampaikan untuk sumbangan yang bersumber dari kelompok, mencakup:

 

nama kelompok;

alamat kelompok;

jumlah sumbangan;

asal perolehan dana;

Nomor Pokok Wajib Pajak kelompok atau pimpinan kelompok, apabila ada;

nama dan alamat pimpinan kelompok;

keterangan tentang status badan hukum; dan

pernyataan penyumbang bahwa :

 1)  penyumbang tidak menunggak pajak;

2)  penyumbang tidak dalam keadaan pailit berdasarkan putusan pengadilan;

3)  dana tidak berasal dari tindak pidana;

4)  sumbangan bersifat tidak mengikat.

 

(4) Informasi yang wajib disampaikan untuk sumbangan yang bersumber dari perusahaan dan/atau badan usaha non pemerintah, mencakup:

 

a. nama perusahaan;

b. alamat perusahaan;

c.  jumlah sumbangan;

d. asal perolehan dana;

e. Nomor Pokok Wajib Pajak perusahaan;

f.  nama dan alamat direksi;

g. nama pemegang saham mayoritas;

h. keterangan tentang status badan hukum; dan

i.  pernyataan penyumbang bahwa:

.    1)  penyumbang tidak menunggak pajak;

.    2)  penyumbang tidak dalam keadaan pailit berdasarkan putusan pengadilan;

.    3)  dana tidak berasal dari tindak pidana;

.    4)  sumbangan bersifat tidak mengikat.

 

Catatan Atas Pelaporan Awal Dana Kampanye Parpol 27 Desember 2013

 

Catatan Umum

a)    Hingga batas akhir penyerahan laporan awal dana kampanye pada 27 Desember 2013, baru 4 Partai politik yang menyerahkan, yaitu;

Partai Nasdem, menyerahkan paling awal, pada 24 Desember 2013

Partai Kebangkitan Bangsa

Partai Golkar

Partai Amanat Nasional

b)    Semua partai politik tidak menyertakan keterangan terkait rekening khusus dana kampanye masing-masing di dalam laporan.

c)     Semua laporan yang sudah diserahkan ke KPU tidak sesuai dengan format PKPU No. 17 tahun 2013.

d)    Terkait pencatatan sumbangan, semua Partai Politik tidak mengikuti ketentuan tentang identitas penyumbang sesuai dengan Pasal 19 PKPU No. 17 tahun 2013.

e)    Semua kandidat DPR RI yang dilaporkan partai politik tidak ikut menyertakan ketentuan pencatatan keuangan kampanye sesuai dengan Pasal 17 ayat (3) dan ayat (4) PKPU No. 17 tahun 2013.

 

Catatan Khusus Masing-masing Partai Politik

 

Catatan:

a)    Tidak mencantumkan nomor rekening khusus dana kampanye

b)    Tidak mencantumkan NPWP, keterangan perusahaan dan lain-lain sesuai dengan pasal 19 PKPU.

c)     Tidak menyertakan catatan keuangan kandidat

d)    Tidak merinci sumbangan berupa barang yang cukup besar nilainya, melebihi nilai plafon sumbangan dari perusahaan di dalam Undang-undang.

Catatan:

a)    Tidak mencantumkan nomor rekening khusus dana kampanye

b)    Tidak mencantumkan NPWP, keterangan perusahaan dan lain-lain sesuai pasal 19 PKPU.

c)     Kategori kuantifikasi jasa untuk kandidat yang sangat besar. Perlu dipertanyakan apakah semua jasa kandidat telah dihitung sesuai dengan pasar wajar, atau sekedar ingin tidak diikutkan di dalam rekening khusus dana kampanye partai politik.

Catatan:

a)    Tidak mencantumkan nomor rekening khusus dana kampanye

b)    Tidak mencantumkan NPWP, keterangan perusahaan dan lain-lain sesuai pasal 19 PKPU.

c)     Kategori kuantifikasi jasa untuk kandidat yang sangat besar. Perlu dipertanyakan apakah semua jasa kandidat telah dihitung sesuai dengan pasar wajar, atau sekedar ingin tidak diikutkan di dalam rekening khusus dana kampanye partai politik.

Catatan:

a)    Tidak mencantumkan nomor rekening khusus dana kampanye

b)    Tidak mencantumkan NPWP, keterangan perusahaan dan lain-lain sesuai pasal 19 PKPU.

c)     Terdapat 2 nama penyumbang perseorangan yang tidak memiliki alamat jelas.

d)    Kategori kuantifikasi jasa untuk kandidat yang sangat besar. Perlu dipertanyakan apakah semua jasa kandidat telah dihitung sesuai dengan pasar wajar, atau sekedar ingin tidak diikutkan di dalam rekening khusus dana kampanye partai politik.

 

3.  Perbandingan Dana Kampanye Pemilu 2009

Jika mengacu penerimaan dana kampanye pemilu 2009, dana kampanye yang telah dilaporkan oleh partai politik terjadi peningkatan yang signifikan. Berikut gambaran peningkatan penerimaan dana kampanye:

 

 

Kesimpulan

  1. Masih buruknya kualitas pelaporan dari Partai Politik, hal ini ditandai dengan masih ditemukannya sumbangan yang tidak  jelas identitasnya. Oleh karenya dana kampanye partai masih belum menjamin adanya transparansi dan akuntabilitas dana kampanye Pemilu 2014 di sisi publik.
  2. Partai Politik terlihat masih enggan untuk terbuka 100 persen kepada public yang mengindikasikan dana kampanye yang dilaporkan masih jauh dari upaya membangun citra baik di mata publik.
  3. Kesan tidak transparan terutama terkait identitas penyumbang dapat terkena sanksi sesuai dengan Undang-undang Pemilu, terutama terkait penyumbang yang tidak jelas seperti diatur di dalam larangan penerimaan dana kampanye (Pasal 139 ayat (1)) UU No. 8 tahun 2012).
  4. Selain terkait kewajiban Partai Politik sesuai dengan Undang-undang Pemilu, para kandidat Partai Politik juga nampaknya belum menggunakan momentum pelaporan awal dana kampanye secara periodik ini untuk membangun citra positif di hadapan pemilih dengan melaporkan rincian dana kampanye kandidat.
  5. Pencantuman jumlah sumbangan kandidat dengan kategori jasa dipertanyakan karena tidak jelas perhitungan jasanya, dan berindikasi tidak akan disertakan di dalam rekening khusus dana kampanye parpol.
  6. Semua parpol tidak menyertakan rekening khusus di dalam laporannya, perlu diklarifikasi lebih lanjut sesuai dengan amanat Pasal 134 UU Pemilu Legislatif.

Rekomendasi

Terkait dengan pelaporan tahap pertama dapat direkomendasikan sebagai berikut:

  1. Partai Politik untuk dapat memperbaiki laporannya sesuai dengan format yang ada dan diserahkan kembali kepada KPU.
  2. Kandidat Partai Politik untuk menyertakan laporan catatan sumbangan yang pengeluaran ke KPU dan dipublikasi lewat website KPU atau website kandidat atau sarana lain yang dapat dijangkau oleh public.
  3. KPU seharusnya menjadikan Momentum pelaporan periodik 3 bulanan dana kampanye partai sebagai upaya untuk menguji aspek kepatuhan peserta pemilu
  4. KPU untuk secara tegas meminta partai politik memperbaiki laporan awal dana kampanyenya dan disertai kelengkapan laporan sesuai dengan Undang-undang dan Peraturan KPU.
  5. KPU untuk segera meminta 8 Partai-partai yang belum menyerahkan laporan, yaitu:

1.    Partai Keadilan Sejahtera

2.    Partai PDI-Perjuangan

3.    Partai Gerindra

4.    Partai Demokrat

5.    PPP

6.    Partai Hanura

7.    PBB

8.    PKP Indonesia

6.    Bawaslu seharusnya mulai melakukan pengawasan akan potensi dana-dana yang dilarang sebagai sumber dana kampanye peserta pemilu

7.    Publik pemilih untuk memantau kebenaran laporan yang disampaikan oleh Partai Politik sekaligus menilai partai mana yang dipandang baik dari sisi akuntabilitas keuangan kampanye.

 

Koalisi  Pemantauan Dana Kampanye

Transparansi Internasional Indonesia

Indonesia Corruption Watch

17 Januari 2014 Posted by | JEJARING KP2KKN, RILIS MEDIA | Tinggalkan komentar

Seleksi CPNS Masih Diwarnai Kecurangan

BERITA ICW

ICW tergabung dalam Konsorsium LSM Pemantau CPNS (KLPC), koalisi yang ikut serta dalam kepanitiaan Seleksi CPNS Nasional bidang pengawasan. KLPC telah membuka layanan pengaduan sejak awal September 2013, dan telah mengumumkan hasil temuan pemantauan pelaksanaan seleksi CPNS 2013.

KLPC berhasil menghimpun 154 pengaduan selama September hingga 6 Januari 2014. Berdasarkan jalur seleksi, 59 kasus mempersoalkan jalur honorer K2 dan 95 kasus bermasalah terkait jalur umum.

“Laporan mengenai jalur umum lebih banyak boleh jadi disebabkan karena pengumuman jalur umum satu per satu mulai dipublikasikan, sementara jalur honorer K2 belum pengumuman,” ujar peneliti ICW Siti Juliantari dalam Seminar Nasional KLPC di Jakarta, Rabu (8/1).

Dari 154 pengaduan ini, publik melaporkan berbagai tahapan seleksi CPNS. Berikut tabelnya.

Kasus Berdasarkan Tahapan Dilaporkan

No Tahapan Jumlah
1 Proses Pendaftaran & seleksi adm. 75
2 Pengumuman Kelulusan 40
3 TKD/TKB 27
4 Lain-lain 5
5 Pengembalian LJK 3
6 Waktu Ujian 2
7 Distribusi Soal 1
8 Pemusnahan Soal 1
Jumlah 154

Sumber: Data Olahan KLPC

Publik paling banyak mengadukan proses pendaftaran dan seleksi administrasi, sebab di sinilah calo dan joki mulai berkeliaran menawarkan jasanya. Modus-modus lain dalam tahapan ini adalah: menutupi informasi waktu pendaftaran, website pendaftaran dibikin tidak dapat diakses dengan dugaan agar pelamarnya sedikit, manipulasi dokumen administrasi, hingga panitia meloloskan peserta yang sebenarnya tidak lulus seleksi administrasi.

Sementara itu, KLPC juga mengkategorikan 5 besar kasus berdasarkan jenis pengaduan.

No Jenis Pengaduan Jumlah
1 Pengumuman kelulusan tidak transparan 37
2 Pendaftaran & seleksi adm. tidak transparan 21
3 K2 Tidak memenuhi syarat 18
4 Pemerasan/Penyuapan/Calo 16
5 Panitia tidak transparan 15

Tabel 3: Lima Besar Kasus Berdasarkan Jenis Pengaduan

Sumber: Data Olahan KLPC

Sejak 24 Desember 2013, kementerian/lembaga dan daerah sudah mulai mengumumkan hasil kelulusan tes CPNS. Namun, informasi kelulusan seringkali kurang jelas dan menumbuhkan pertanyaan serta kecurigaan peserta.

Selain itu, ada kasus peserta yang nilainya lebih baik namun tidak lulus, namun peserta yang nilainya pas-pasan mepet standar kelulusan, tapi diluluskan.

“Kurangnya transparansi juga terlihat dari informasi yang disampaikan kepada peserta. Di beberapa daerah, hanya nama saja yang dipajang atau nama dengan nomor peserta, sedangkan nilai tidak disebutkan,” jelas Tari. Situasi seperti ini membuat peserta bertanya-tanya apa sebenarnya cara penilaian dalam proses seleksi CPNS.

Permasalahan menyangkut tenaga honorer K2 juga banyak ditemukan. Seorang tenaga honorer diizinkan mengikuti seleksi CPNS lewat jalur honorer K2, dengan syarat terhitung 31 Desember 2005 sudah bekerja sebagai tenaga honorer selama 1 tahun. Artinya, tenaga honorer yang diangkat setelah tahun 2005 tidak dapat mengikuti jalur K2.

Tahun 2013 adalah tahun terakhir pemerintah membuka jalur CPNS honorer K2. Ini menyebabkan persaingan tinggi antar peserta. Peserta yang ingin menjadi PNS harus bertarung lewat jalur umum yang mensyaratkan pelamar berusia maksimal 35 tahun saat mendaftar.

Situasi ini mengakibatkan banyak pelamar honorer K2 memalsukan SK agar bisa memenuhi syarat jalur K2. “Bahkan, yang seharusnya berkesempatan mengikut tes jalur honorer K2, beberapa tidak terdata,” tutur Tari.

Pengaduan masyarakat juga mempermasalahkan berbagai lembaga pemerintah, terangkum dalam data KLPC di bawah ini.

Sepuluh Besar Instansi yang  Paling Banyak Dilaporkan

No Instansi Jumlah
1 BKD Kab./Kota dan BKD Provinsi 50
2 Pemda/Pemkab/Pemkot 25
3 Sekolah/ Perguruan Tinggi 12
4 Mahkamah Agung 7
5 Kementerian Pertanian 4
6 DPR/DPRD 4
7 Kejaksaan 4
8 RSUD/Puskesmas 4
9 Kementerian ESDM 3
10 Kemdikbud 3

Sumber: Data Olahan KLPC

Dari daftar ini, publik paling banyak mengadukan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Ini tidak mengherankan, sebab BKD adalah instansi penanggungjawab dalam panitia pengadaan CPNS di daerah. Sehingga, jika kinerja BKD tidak memuaskan, tentu publik akan tak puas.

“Daerah membangkang pada pusat,” tukas Kisran Makati dari Pusat Studi Hak Asasi Manusia (Puspaham) Sulawesi Tenggara, salah satu anggota KLPC. Menurutnya, seleksi CPNS masih menyisakan ruang untuk “lobi-lobi”.

Menurut Kisran, pasca seleksi CPNS beres digelar, “orang-orang BKD ke Jakarta untuk mencari koneksi di BKN.”

“Kasihan bagi K2 yang harusnya lolos tapi tidak lolos. Atau ada yang lolos karena relasi, atau dipungut uang,” keluh Kisran.

“Pelimpahan hasil soft copy dari BKN ke daerah, membuka ruang oknum BKD untuk menghubungi peserta-peserta yang sudah lolos,” katanya, sembari mengakui BKD masih menjalankan pungutan liar.

Sementara itu, Kepala Bagian Pengembangan Badan Kepegawaian Negara Bayu, bersikeras bahwa BKN telah “lebih baik dibanding dulu”.

Berbagai modus kecurangan seleksi CPNS

KLPC menengarai berbagai modus kecurangan seleksi CPNS berkat pengaduan masyarakat dan pemantauan langsung, di antaranya:

1.      Pejabat melakukan KKN dengan menawarkan/menjanjikan kelulusan terhadap bawahannya yang ikut tes CPNS dengan imbalan sejumlah uang.

2.      Nepotisme antara pejabat dengan peserta seleksi CPNS, misalnya memanfaatkan kedekatan pimpinan atau rekan kerja untuk menitipkan peserta agar diluluskan menjadi PNS.

3.      PNS dan pejabat dinas terkait yang melakukan pemerasan, penyuapan, menawarkan jasa calo dan joki.

4.      Manipulasi Surat Keputusan sebagai syarat pendaftaran seleksi CPNS honorer K2

5.      Kepala daerah memanfaatkan pilkada sebagai momen mendulang pemilih. Dengan menjadi tim sukses dan lingkaran dekat calon kepala daerah termasuk petahan (incumbent), modus ini menggiurkan para PNS honorer. Tidak heran, jelang pilkada, jumlah tenaga honorer akan meningkat.

6.      PNS dan pejabat juga kerap memanfaatkan pengumuman kelulusan yang tidak serentak atau ditunda. Mereka menjanjikan kelulusan, dan para peserta yang ketakutan tidak lulus sangat berpotensi jadi sasaran empuk. Imbasnya, peserta akakn menurut saja saat dimintai uang.

7.      Informasi tidak akurat dan tidak lengkap membuat peserta rentan terhadap berbagai informasi palsu dan sesat, terutama bagi para pelaku penipuan. Banyak pengaduan masyarakat bersumber dari kurangnya informasi, apalagi bagi masyarakat yang jauh dari perkotaan. “Yang seharusnya tidak bayar, karena informasinya tidak lengkap, bisa tertipu pungutan liar oleh instansi terkait,” jelas Tari.

Praktek-praktek ini terjadi dari tahun ke tahun dan sudah menjadi rahasia umum. Namun, sulitnya menemukan saksi dan pelaku menyebabkan pelanggaran-pelanggaran ini tidak pernah terungkap.

Data dan proses rekrutmen CPNS tidak transparan

Badan Kepegawaian Daerah (BKD) sebagai penyelenggara seleksi CPNS di tingkat daerah juga lemah dalam mengolah data, tidak transparan, dan tidak kooperatif dalam melakukan verifikasi atau pemberkasan.

“BKD juga tidak memutakhirkan data tenaga honorer di setiap Satuan Dinas Perangkat Daerah. Seharusnya, BKD rutin memutakhiran data setiap periode, sehingga data BKD valid dan mudah diakses publik,” tukas Tari.

Pelaksanaan tes CPNS juga kurang efektif dan kurang profesional. Ini jelas terlihat terutama saat Tes Kemampuan Dasar (TKD) dan Tes Kemampuan Bidang (TKB), di mana panitia dan pengawas tidak mampu menjalankan tugas, misalnya tidak memahami Standar Operasi Prosedur (SOP), sehingga banyak kesalahan saat membuat berita acara.

Menurut KLPC, payahnya pelaksanaan tes juga disebabkan buruknya koordinasi dan sosialisasi antara Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) di pusat dengan panitia daerah.

Rekomendasi KLPC

KLPC mendesak Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) untuk tegas memberi sanksi administrasi maupun pidana bagi panitia rekrutmen CPNS yang melanggar aturan maupun SOP terkait rekrutmen CPNS.

Selain itu, Kemenpan-RB juga dituntut menatar calon panitia dan pengawas seleksi CPNS agar lebih profesional. Pembentukan panitia seleksi juga harus melibatkan unsur masyarakat sipil untuk menambah pengawasan.

Kemenpan-RB juga harus membatalkan dan mengumumkan peserta CPNS yang terbukti melakukan pemalsuan dan kecurangan. Untuk menghindari celah pemerasan, Kemenpan-RB harus melakukan pengumuman kelulusan CPNS secara terpusat dan serentak.

BKN dan BKD, sebagai penanggungjawab seleksi CPNS, harus transparan mengumumkan data lengkap pegawai honorer, data peserta seleksi CPNS yang lulus maupun tidak lulus secara rinci, dan memberi ruang bagi masyarakat melakukan verifikasi dokumen kategori dua yang diduga hasil manipulasi. BKN dan BKD juga harus meningkatkan mutu pelayanan dengan menyediakan data kepegawaian terbaru yang mudah diakses masyarakat.

Tak ketinggalan, DPR dan DPRD juga wajib melakukan fungsi pengawasan dan evaluasi dan menyediakan anggaran untuk menunjang pelaksanaan proses rekrutmen CPNS.

Pemerintah daerah juga wajib menjalankan seluruh keputusan dan peraturan terkait seleksi CPNS dari pemerintah pusat, serta menyelenggarakan pelaksanaan rekrutmen CPNS tanpa korupsi dan bertanggungjawab.

Membenahi seleksi CPNS, realisasi reformasi birokrasi

Perjalanan reformasi birokrasi masih panjang. Pemerintah, sebagai penyelenggara tes CPNS, harus sungguh-sungguh membenahi sistem seleksi CPNS dan tegas menindak segala bentuk pelanggaran jika benar-benar ingin menghasilkan PNS bersih dan berintegritas.

“Membenahi sistem PNS berarti memperbaiki masa depan kita sendiri. Banyak warga negara yang berkualitas tapi tidak bisa berkolusi dan korupsi, sehingga tidak bisa jadi PNS,” kata Supardiono dari Departemen Sumber Daya Manusia Kemenpan-RB.

“Kalau banyak yang KKN, pasti banyak yang tidak kompeten. Selama ini, masyarakat punya keyakinan kalau mau jadi PNS harus punya koneksi dan beri sogokan. Makanya banyak yang mudah terpikat. Ini yang akan kita kembalikan, bahwa untuk menjadi PNS harus kompeten dan harus bisa bersaing,” tambahnya lagi.

Menurut Supardiono, Kemenpan-RB tetap “berupaya memperoleh putra-putri terbaik untuk jadi PNS.”

Unduh hasil temuan KLPC soal Hasil Pemantauan Seleksi CPNS 2013.

Sumber : http://antikorupsi.org/id/content/seleksi-cpns-masih-diwarnai-kecurangan-0

17 Januari 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL, JEJARING KP2KKN | Tinggalkan komentar

Opentender, Peluang Menekan Korupsi Pengadaan Pemerintah

BERITA ICW

Peneliti ICW Lais Abid dalam konferensi pers "Darurat Pengadaan Barang dan Jasa" (7/4).

Peneliti ICW Lais Abid dalam konferensi pers “Darurat Pengadaan Barang dan Jasa” (7/4).

 

Opentender.net adalah website yang ICW kembangkan untuk membantu masyarakat sipil mengecek dan mengawasi pengadaan barang dan jasa di daerah masing-masing, terutama proyek-proyek dengan resiko penyimpangan tinggi, termasuk korupsi. Dengan mengawasi jalannya proses pengadan lewat opentender.net, masyarakat memotong kompas untuk kembali ke salah satu akar permasalahan, yaitu celah terjadinya korupsi.

“Ada dua kemungkinan korupsi pengadaan barang dan jasa, yaitu untuk modal kampanye Pemilu 2014 dan individu-individu yang memang rakus,” tutur Tama S. Langkun, peneliti ICW bidang investigasi saat ditemui dalam konferensi pers di Cikini, Selasa (7/1).

“Banyak perkara-perkara korupsi pengadaan barang dan jasa terjadi di level pemerintah daerah,” ujar Tama. Kabar baiknya, menurut Tama, kepolisian dan kejaksaan makin lincah bekerja mengusut kasus-kasus ini.

Catatan ICW semester 2 tahun 2013 menunjukkan bahwa dari 267 kasus korupsi, 42,70% adalah kasus korupsi pengadaan barang dan jasa. Pada 2013, lalu, KPK pernah menyatakan bahwa 77% korupsi yang mereka tangani terkait pengadaan. Menurut Tama, di negara-negara berkembang, korupsinya memang soal mafia hukum dan pengadaan.

Total nilai kontrak pengadaan pemerintah seluruh Indonesia selama Januari hingga November 2013 berjumlah Rp 132 triliun dengan total paket 80.000 pekerjaan. Nilai besar ini turut mewajibkan adanya pengawasan ketat dalam proses pengadaan.

Sepanjang 2013, pejabat pemerintah daerah adalah aktor-aktor utama korupsi pengadaan. Sejumlah 39,03% adalah Pejabat Pembuat komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK). Peringkat tertinggi kedua ditempati mereka dengan jabatan direktur, komisaris, konsultan, dan pegawai swasta.

“Angka orang yang jadi tersangka karena korupsi pengadaan barang dan jasa  itu tinggi sekali,” aku Tama.

Menurut Wakil Koordinator ICW Agus Sunaryanto, tren sekarang menunjukkan banyak birokrat tidak mau jadi panitia pengadaan. “Pada takut kena kasus,” ungkap Agus.

Peluang penyimpangan e-procurement

Berpindah dari model pengadaan tradisional ke pengadaan elektronik memang tidak serta merta menjamin pengadaan bebas penyimpangan. Peneliti ICW Lais Abid mengakui ada pergeseran potensi penyimpangan. Dalam pengadaan tradisional, peserta tender memberi penawaran dan bertemu dengan panitia pengadaan. Di sini, menurut Abid, rawan terjadi transaksi haram.

“Berkaca pada kenyataan itu, dibikinlah e-procurement. Ini diharapkan mengurang intensitas pertemuan peserta tender dengan panitia pengadaan,” kata Abid.

Namun, para pelaku kejahatan tetap berusaha mencari celah keuntungan ilegal. Misalnya, saat tenggat waktu pengumpulan dokumen penawaran, server* untuk dimatikan, atau bandwith dikecilkan sehingga para peminat proyek tidak dapat ikut memasukkan penawaram.

Abid tidak menutup kemungkinan intervensi kepala daerah atau Unit Layanan Pengadaan. “Sekarang memain-mainkan proses tender ini di teknisnya,” kata Abid.

Inilah temuan ICW saat membimbing pemakaian opentender.net di beberapa daerah. Di Kota Blitar, panitia mengecilkan bandwith untuk menghalangi masuknya dokumen para bidder* saat tenggat mendekat. Setelah kantor Lembaga Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Blitar diduduki para aktivis yang marah, LPSE bersedia memberikan data yang dituntut para aktivis.

Dalam proyek pengadaan fasilitas komputer sekolah di Kota Banda Aceh, Panitia pengadaan dari Pemerintah Kota mematok Harga Perkiraan Sendiri (HPS) terlalu tinggi. Untungnya, para bidder membuat penawaran rendah, sehingga potensi kerugian negara berhasil diperkecil. Menurut Abid, penggelembungan harga oleh panitia masih menjadi salah satu modus populer penyimpangan dalam pengadaan.

Melatih masyarakat menggunakan opentender.net

Sejak dua tahun lalu, ICW telah melatih jaringan masyarakat sipil untuk  menguasai cara penggunaan opentender.net, yaitu: Makassar, Mataram, Kabupaten Kebumen, Kota dan Kabupaten Kebumen, Kota dan Kabupaten Madiun, Kota Tangerang Selatan, DKI Jakarta, Kota Banda Aceh, Kota Denpasar, dan Kabupaten Blitar. ICW juga menawarkan berbagai inspektorat di daerah untuk memanfaatkan opentender.net.

Setelah masyarakat mengerti cara operasi opentender.net, ICW melatih keterampilan investigasi kasus korupsi. Menurut Abid, pendidikan ini beguna agar masyarakat mampu menerjemahkan data hasil pemantauan.

“Apakah terjadi tindak pidana korupsi, misalnya apa ada mark-up atau penggelapan. Ini tergantung proses investigasinya,” jelas Abid.

Namun, opentender.net tidak dirancang untuk memastikan terjadinya korupsi. “Alat ini hanya berfungsi untuk memperkirakan kemungkinan penyimpangan, dan dalam hal ini, korupsi,” kata Abid.

Menggunakan opentender.net

“Pada prinsipnya, data dalam opentender.net adalah data pengadaan seluruh Indonesia. Perbedaannya dengan data dari LKPP adalah ICW menyiapkan instrumen pengawasannya, yaitu opentender.net.” Agus menjelaskan.

“Instrumen ini bukan untuk menunjukkan ada korupsinya, tapi mana pengadaan barang dan jasa di kabupaten kota yang paling bermasalah,” tutur Agus.

Di opentender.net, misalnya, publik dapat melihat sepuluh besar (top ten) proyek-proyek pengadaan di sebuah provinsi, kabupaten, dan kota,

hingga proyek-proyek mana yang paling beresiko menyimpang.

Desainer opentender.net Kes Tuturoong, menjelaskan lebih lanjut soal cara penggunaan opentender.net. “Dengan tabel top ten, masyarakat dapat melihat sepuluh proyek paling beresiko, serta mengetahui tingkat resiko suatu proyek lewat skala yang tertera di sebelah informasi proyek. Skala 1 menunjukkan paling tidak beresiko, skala 20 menunjukkan resiko terbesar,” jelas Kes.

Di sinilah, kata Agus, para aktivis LSM, masyarakat, dan wartawan dapat membantu mengawasi jalannya proses pengadaan, terutama yang beresiko. “Kalau kita mau memantau proyek pengadaan barang dan jasa di Indonesia, di DKI Jakarta saja ada 6.000-an paket. Kalau kita investigasi ‘kan banyak sekali, sementara sumber daya terbatas. Kita kasih menunya, mana yang paling beresiko,” tambah Agus.

Selain itu, publik juga bisa menyimpulkan ada tidaknya tindak pidana korupsi dari beberapa kriteria yang telah ICW susun, yaitu:

nilai kontrak relatif besar, umlah peserta sedikit dalam suatu tender, ada peserta yang menang berulang-ulang, kontrak proyek konstruksi yang dilakukan di kuartal ke 4 dalam suatu tahun, dan saving kecil padahal HPS atau nilai kontrak mendekati Rp 100 miliar.

“Kriteria ini kami masukan dalam sistem dan menjadi kriteria di opentender,” tambah Kes.

Unduh laporan ICW tentang Darurat Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

*Server adalah sistem komputer yang menyediakan layanan akses kepada pengguna melalui protokol komunikasi HTTP atau HTTPS

*Bidder adalah penawar (misalnya dalam proses lelang)

17 Januari 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL, JEJARING KP2KKN | Tinggalkan komentar

Tren Vonis Korupsi 2013: Vonis Ringan Masih “Juara”

BERITA ICW

Pengadilan Tipikor Jakarta (courtesy of hukumonline.com)

Pengadilan Tipikor Jakarta (courtesy of hukumonline.com)

 

Tren vonis korupsi 2013 menunjukkan vonis ringan masih dominan, walau vonis bebas bagi koruptor menurun. Meski mengecewakan, lembaga peradilan masih punya beberapa catatan baik. ICW mendesak lembaga peradilan makin meningkatkan kualitas kerja dan pengawasan.

“Selama tahun 2013, ada 184 jumlah perkara dengan 295 terdakwa. Total potensi kerugian negara ditaksir Rp 3,4 triliun,” ujar peneliti ICW bidang Hukum dan Monitoring Peradilan, Lalola Easter dalam konferensi pers di ICW, Minggu (12/1).

Dalam tren vonis korupsi tahun 2013 yang dirilis ICW, ada 16 putusan yang membebaskan terdakwa (5,42%), dan putusan bersalah dijatuhkan pada 279 terdakwa (94,57%).

Pada tingkat pengadilan, Pengadilan Negeri berjumlah 243 putusan, pengadilan tinggi 32 putusan, dan Mahkamah Agung 4  putusan. Totalnya ada 295 putusan

Lembaga yang melakukan penuntutan adalah kejaksaan dengan 278 kasus dan KPK 17 kasus,” tutur Lola. Pengadilan memvonis bebas 16 terdakwa kasus korupsi yang diajukan oleh Kejaksaan. Sedangkan, 17 kasus korupsi yang diajukan oleh KPK seluruhnya divonis bersalah. Di bawah ini adalah rekapitulasi putusan perkara korupsi tahun 2013.

Kategori Putusan Jumlah Perkara Persentase
Bebas Bebas 16 5.42%
Ringan 0-4 tahun 232 78.64%
Sedang 4,1 – 10 tahun 40 13.56%
Berat >10 tahun 7 2.37%
Jumlah 295 100%

Tabel 1. Rekapitulasi putusan perkara korupsi tahun 2013

Selain itu, dari sisi aktor, tiga besar profesi pelaku korupsi yang paling banyak diadili adalah pejabat pemerintah daerah, swasta, lembaga publik seperti Badan Pertanahan Nasional dan Bappeda. Berikut tabelnya.

Aktor Jumlah
Pemkot/Pemkab/Pemprov 141
Swasta 59
BPN/Bappeda/BPK/BPK/BPB 20
Kampus/Sekolah 15 15
BUMN/ BUMD 15
Lain-lain 13
DPR/ DPRD 11
Perbankan 7
Kepala Daerah 7
Rumah Sakit 3
Polisi/ pengadilan/ kejaksaan 3
Kementerian 1
Jumlah 295

Tabel 2. Aktor dalam perkara korupsi sepanjang 2013

ICW juga mengelompokkan tujuh kasus korupsi dengan vonis terberat di tahun 2013. Berikut tabelnya.

Kasus Terpidana Kerugian Negara/ Besaran Suap Lama Pidana Institusi Peradilan
Pembobolan BNI Adrian Waworuntu, Swasta Rp 1,2 triliun Seumur hidup Mahkamah Agung
Pengadaan driving simulator Djoko Susilo, Mantan Kepala Korlantas Polri Rp 121 miliar 18 tahun Pengadilan Tinggi Jakarta
Suap kuota impor daging sapi Luthfi Hasan, Anggota DPR RI Rp 1,3 miliar 16 tahun Pengadilan Negeri Jakarta
Suap kuota impor daging sapi Ahmad Fhatanah, Swasta Rp 1,3 miliar 14 tahun Pengadilan Negeri Jakarta
Proyek di Kemenpora dan Kemendiknas Angelina Sondakh Rp 39,9 Miliar 12 tahun Mahkamah Agung
Pelaksanaan Anggaran Dinas PU Deli Serdang Faisal, Kadinas PU Kab Deliserdang Rp 98 Miliar 12 tahun Pengadilan Tinggi Medan
Suap hakim kasus Bansos Bandung Setyabudi Tejocahyo Rp 4 Miliar 12 tahun Pengadilan Tinggi Bandung

Tabel 3. Tujuh vonis kasus korupsi terberat 2013

Vonis paling kontroversial

Noda lain pada pemberantasan korupsi tahun 2013 adalah vonis bebas di tingkat Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung terhadap Sudjiono Timan, terpidana kasus korupsi PT. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia yang dinyatakan Buron oleh Kejaksaan.

Putusan bebas ini dinilai kontroversial karena Sudjiono berstatus buron di luar negeri dan pada tahun 2004, Majelis Kasasi Mahkamah Agung yang diketuai Bagir Manan telah memvonis Sudjiono 15 tahun penjara, denda Rp 50 juta, dan wajib membayar uang pengganti Rp 369 miliar.

Masih ada harapan di lembaga pengadilan

Lembaga pengadilan masih punya beberapa hal yang patut diapresiasi dan ditingkatkan di tahun 2014.

Pertama, proses rekrutmen hakim ad hoc tindak pidana korupsi semakin ketat. Pada tahun 2013, hanya ada 1 (satu) orang yang lolos menjadi hakim ad hoc tipikor. Sebelumnya, pada 2012 pihak Panitia Seleksi MA, hanya meloloskan 4 orang sebagai Hakim Ad Hoc Tipikor.

Kedua, hakim berani menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik pada putusan Djoko Susilo. Lola mengakui ini preseden baik dan pengadilan peru “menerapkannya secara konsisten dalam putusan-putusan korupsi ke depannya.”

Ketiga, tidak ada lagi putusan pidana percobaan bagi terdakwa kasus korupsi di tahun 2013.

Keempat, tren vonis bebas dalam perkara korupsi secara menggembirakan menurun, di mana pada tahun 2011 sebanyak 65 terdakwa divonis bebas, pada 2012 berkurang menjadi 51 terdakwa dan pada 2013 menyusut hingga 16 terdakwa.

Kelima, munculnya fenomena pemberatan terhadap pelaku korupsi. Pada beberapa kasus korupsi yang menarik perhatian masyarakat, pengadilan menjatuhkan hukuman lebih berat saat perkara naik ke tingkat banding maupun kasasi. Pemberatan tersebut dapat dilihat dari beberapa putusan berikut:

Perkara/ Terdakwa Korupsi PN PT MA
Djoko Susilo (Simulator SIM) 10 Tahun 18 Tahun
Angelina Sondakh (Kemenpora/ Kemendiknas) 4 tahun 6 bulan 4 tahun 6 bulan 12 tahun
Tommy Hindratno (Pajak) 3 tahun 6 bulan 3 tahun 6 bulan 10 tahun
Umar Zen (Korupsi Askrindo) 5 tahun 11 tahun 15 tahun
Faisal (Korupsi Dinas PU Deli Serdang) 1 tahun 6 bulan 12 tahun

Tabel 4. Pemberatan hukuman kasus korupsi tahun 2013

Namun, 3 dari 5 contoh pemberatan pidana di atas diputus di tingkat Mahkamah Agung oleh Panel Hakim yang terdiri dari Artidjo Alkostar, M.S. Lumme, dan Muh. Asikin.  Walaupun pemberatan ini adala preseden yang sangat baik, namun menurut Lola, semua hakim yang memeriksa dan mengadili perkara korupsi harus sepakat sepaham, sehingga membikin kapok koruptor sudah dapat dimulai sejak pemidanaan, dan diperberat dengan pemiskinan.

Pengadilan masih punya banyak “pe-er”

Pengadilan harus berbenah karena masih banyak hakim tindak pidana korupsi malah justru ikut menyelewengkan wewenang dan terjerat kasus korupsi. Setidaknya, tercatat 5 hakim tipikor yang diproses kasus korupsi, yaitu: Kartini Marpaung (Hakim Ad Hoc Pengadilan Tipikor Semarang), Asmadinata (Hakim Ad Hoc Pengadilan Tipikor Palu), Heru Kisbandono (Hakim Ad Hoc Pengadilan Tipikor Pontianak), Pragsono (Hakim Pengadilan Tipikor Semarang), dan Setyabudi Tejocahyo (Hakim Pengadilan Tipikor Bandung).

Selain itu, Ramlan Comel juga masih dipertahankan sebagai Hakim Ad Hoc Pengadilan Tipikor Bandung meski pernah menjadi terdakwa kasus korupsi sebelum mendaftar hakim ad hoc dan dicurigai terlibat dalam beberapa kasus korupsi yang ditanganinya.

“Pengawasan internal MA dalam hal ini patut dipertanyakan,” kata Lola.

Selengkapnya, unduh dan baca Laporan Pemantauan Tren Vonis Korupsi 2013 dan Presentasi ICW tentang Vonis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi 2013. 

Sumber : http://antikorupsi.org/id/content/tren-vonis-korupsi-2013-vonis-ringan-masih-juara

17 Januari 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL, JEJARING KP2KKN | Tinggalkan komentar

Eksekusi Kejaksaan Lambat, Peluang Kabur Koruptor

BERITA ICW – Senin, 21 Oktober 2013

“Sebagai ujung tombak pelaksanaan eksekusi, Kejaksaan masih memiliki PR besar melaksanakan putusan pengadilan yang telah inkrah,” tutur Tama S Langkun, peneliti ICW pada konferensi pers Minggu, 20 Oktober 2013 di kantor ICW, Jakarta. Tugas Kejaksaan ini diatur dalam pasal 270 KUHAP. Erwin Natosmal Oemar dari Indonesia Legal Roundtable berpendapat, “Kinerja kejaksaan adalah cerminan kinerja rezim SBY. Jika kinerja kejaksaan tidak maksimal, ini adalah cerminan rezim SBY yang tidak serius dengan penegakan hukum kasus korupsi,” ujar Erwin.

Sebelumnya, pada 13 Mei 2013, Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi beraudiensi dengan Wakil Jaksa Agung dan jajaran Kejaksaan Agung, sambil menyerahkan daftar terpidana perkara korupsi yang belum dieksekusi. “Ini bentuk dukungan untuk mempercepat eksekusi terpidana korupsi. Koalisi juga untuk mendorong optimalisasi pemberantasan korupsi,” jelas Tama.

Dalam daftar tersebut, Koalisi mencatat 44 perkara korupsi dengan 57 terpidana yang telah diputus antara tahun 2004 hingga 2012, namun belum berhasil dieksekusi kejaksaan. Terdapat nama-nama signifikan yang belum dieksekusi, seperti: Sumita Tobing terpidana korupsi pengadaan peralatan TVRI, Samadikun Hartono terpidana korupsi BLBI Bank Modern, Adelin Lis terpidana korupsi dana reboisasi dan illegal logging di Kawasan Mandailing Natal, serta Djoko S Tjandra terpidana perkara korupsi cessie Bank Bali.

Sejak penyerahan daftar ini, ada peningkatan pelaksanaan ekesekusi. “Tercatat sejumlah narapidana korupsi seperti TeddyTengko dan beberapa nama lain berhasil ditangkap oleh Tim Kejaksaan dan dijebloskan ke penjara,” ujar Tama. Pihak Kejaksaan Agung telah mengklaim telah berhasil menangkap 100 buronan, seperti dilansir tautan www.antarasumsel.com/berita/278751/kejaksaan-agung-tangkap-100-buronan.

Namun, koalisi berpendapat bahwa pencapaian ini belum maksimal. “Per 16 Oktober 2013, kejaksaan masih belum melaksanakan eksekusi atas 36 perkara dengan 40 terpidana. Artinya, masih ada buronan koruptor yang kabur didalam dan diluar negeri yang belum ditangkap oleh kejaksaan,” tukas Tama. Beberapa alasan eksekusi belum dilakukan antara lain:

Alasan Belum Dieksekusi Jumlah Kasus
DPO/ Buron 25
Perkembangan proses eksekusi tidak jelas 6
Sakit atau Sakit Jiwa 4
Terpidana mengajukan PK 1
Total 36 kasus

Tabel 1. Alasan kejaksaan belum dapat mengeksekusi putusan

Total 36 kasus ini tersebar di 10 wilayah hukum Kejaksaan Tinggi. “Yang kami duga paling banyak belum dieksekusi, ada di lingkungan Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, ada 18 kasus,” ungkap Tama. Bahrain, Direktur Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia mengatakan, “Peninjauan Kembali (PK) tidak menghalangi eksekusi terpidana kasus korupsi. Seharusnya ya, jalan terus,” ujarnya.

Kejaksaan Tinggi yang Belum Mengeksekusi Terpidana Korupsi Jumlah Kasus
Jawa Tengah 18
Riau 5
DKI Jakarta 4
Sumatera Utara 2
Jawa Timur 2
Kalimantan Tengah 1
Lampung 1
Sumatera Selatan 1
NAD 1
Sulawesi Tengah 1

Tabel 2. Kejaksaan Tinggi yang Belum Mengeksekusi Terpidana Korupsi

Tama mengakui bahwa 14 terpidana korupsi yang dieksekusi kejaksaan adalah kemajuan yang harus diapresiasi. “Tapi ini tidak signifikan. Terutama karena eksekusi belum dilakukan untuk kasus-kasus korupsi dengan jumlah kerugian negara yang  besar dan inkrah sejak 2002,” tukasnya.

Lambatnya kejaksaan mengeksekusi para terpidana kasus korupsi juga memperbesar peluang koruptor melarikan diri. Putusan bebas Sudjiono Timan adalah pukulan telak bagi upaya pemberantasan korupsi. “Ini tidak lepas dari gerak lambat kejaksaan dalam mengeksekusi,” ungkap Erwin. Padahal, sebelum terpidana mengajukan PK melalui istrinya, sudah ada putusan inkrah yang dikeluarkan pada 3 Desember 2004.

“Upaya ‘setengah hati’ kejaksaan dalam memburu koruptor, bisa dilihat dari tidak ada informasi yang jelas soal perkembangan proses eksekusi terpidana korupsi. Kejaksaan Agung juga tidak membuka kepada publik secara detail koruptor yang kabur atau belum dieksekusi dan siapa yang telah dieksekusi,” kata Tama.

Dalam laman resmi website  Kejaksaan Agung, hanya ada 7 terpidana yang terpampang dalam Daftar Pencarian Orang (DPO/ buron). “Padahal, kami mencatat ada 25  buronan dari 40 terpidana yang belum dieksekusi,” kata Tama. Jumlah 25 buron ini berasal dari 10 Kejaksaan Tinggi di beberapa wilayah Indonesia. “Kalau pun koruptor tersebut sudah dieksekusi, informasinya tidak ditemukan di laman resmi Kejaksaan Agung,” tambahnya.

Selain eksekusi hukuman badan yang belum dilaksanakan, eksekusi terhadap uang pengganti hasil korupsi pun tidak berjalan maksimal. Laporan Hasil Verifikasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) ke Kejati seluruh Indonesia per 31 Agustus 2007 menyebutkan, jumlah uang pengganti yang harus segera dieksekusi berjumlah Rp 8.527.204.986.602,63 dan USD 189,595,132.62. Tetapi, yang baru diselesaikan besarnya Rp 2.675.908.106.317,55. Sedangkan yang belum tertagih masih berjumlah Rp 5.851.296.862.285,08.

Sementara itu, dalam Laporan Keuangan Kejaksaan RI per 30 Juni 2012, saldo piutang khusus untuk uang pengganti adalah sebesar Rp 12.761.269.954.983,50 dan USD 290.408.669,77.  Piutang Kejaksaan dari eksekusi Uang Pengganti berdasarkan data Badan Pemeriksa Keuangan adalah sebesar Rp 12,7 Triliun dan USD 290,4 juta. “Kami menyayangkan hal ini, karena uang pengganti adalah upaya pengembalian kerugian negara,” jelas Tama.

Pengaturan eksekusi uang pengganti tercantum jelas dalam pasal 18 ayat (2) Undang-undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).  “Eksekusi pidana uang pengganti dapat segera dilaksanakan setelah putusan inkrah. Sehingga, tidak ada alasan bagi kejaksaan tidak melaksanakannya,” tegas Tama.

Koalisi mendesak Kejaksaan Agung Republik Indonesia untuk mempercepat eksekusi terpidana kasus korupsi, termasuk memburu dan membawa pulang para koruptor yang melarikan diri ke luar negeri untuk dieksekusi di Indonesia.“Kejaksaan juga harus mengeksekusi uang pengganti dan denda yang telah dijatuhkan kepada para terpidana untuk memaksimalisasi usaha asset recovery,” ujar Tama.

Selain itu, Kejaksaan juga didesak untuk mengumumkan proses eksekusi yang berjalan atas perkara korupsi beserta koruptor yang masuk DPO di laman resmi kejaksaan ataupun media massa, sehingga masyarakat bisa turut memantau perkembangan turut berpartisipasi dalam proses eksekusi terpidana korupsi. “Laman resmi Kejaksaan Agung perlu diperbaharui agar tetap up to date, agar pemantauan terhadap eksekusi atau perkembangan perkara dapat dipantau oleh masyarakat,” saran Tama.

“Komisi Kejaksaan harusnya mengawasi kinerja pekerja kejaksaan. Ini ketuanya malah justru nyaleg untuk 2014,” kritik Bahrain, “Kinerja kejaksaan harus terus dipantau,” tegasnya.

Memburu Supersemar

Eksekusi Yayasan Supersemar juga perlu diperhatikan. Pada tahun 2010, dalam gugatan perdata ini, Mahkamah Agung telah memutuskan bahwa Soeharto sebagai tergugat I dan Yayasan Beasiswa Supersemar sebagai tergugat II bersalah karena telah melakukan perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu, Yayasan Supersemar harus membayar denda senilai Rp3,17 triliun. “Namun hingga saat ini proses eksekusi terhadap putusan tersebut juga belum berhasil dilaksanakan. Bahkan Kejaksaan berniat mengajukan Peninjauan Kembali karena alasan salah ketik dalam putusan MA,” ujar Tama.

Kejaksaan Agung juga belum melakukan proses hukum perdata terhadap 6 yayasan milik Soeharto lainnya, yaitu: Yayasan Dana Sejahtera Mandiri, Yayasan Dharmais, Yayasan Dana Abadi Karya Bhakti, Yayasan Amal Bhakti Muslim Pancasila, Yayasan Dana Gotong Royong Kemanusiaan, dan Yayasan Trikora. “Padahal enam yayasan ini sudah merugikan keuangan negara hingga triliunan rupiah,” jelas Tama.

Koalisi meminta kejaksaan segera melakukan proses eksekusi terhadap Putusan Yayasan Supersemar. Salah ketik dalam putusan MA soal (tertulis Rp 3,7 juta seharusnya Rp 3,7 triliun) seharusnya tidak menyebabkan kejaksaan menunda eksekusi tersebut.

“Eksekusi terhadap Yayasan Supersemar adalah tolok ukur reformasi, sebagai wujud dari berakhirnya rezim Soeharto, sehingga harus dipercepat pelaksanaannya, karena Putusan MA sudah keluar pada 2010,” tegas Erwin. Menurut Erwin, kejaksaan perlu menggugat pula 6 yayasan lain yang dulu didirikan Soeharto. “Karena, berdasarkan catatan Stolen Asset Recovery (STAR), ada 315 triliun rupiah yang dikorupsi Soeharto sepanjang masa pemerintahannya. Pihak Kejaksaan jangan melupakan Soeharto,” harap Erwin.

Unduh Daftar Terpidana Korupsi yang Belum Dieksekusi.

22 Oktober 2013 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL, JEJARING KP2KKN | Tinggalkan komentar

Jangan Ada Lagi Hakim Pelaku Korupsi

Jangan Ada Lagi Hakim Pelaku Korupsi

Courtesy of infokorupsi

Courtesy of infokorupsi

 

Koalisi Masyarakat Sipil Pemantau Peradilan menyerahkan hasil penelusuran terhadap 40 calon hakim ad hoc tipikor kepada Mahkamah Agung, yang diwakili oleh oleh Ketua Muda MA Bidang Pidana Khusus (Tuada Pidsus) Artidjo Alkostar pada Selasa (20/8) lalu di kantor Mahkamah Agung, Jakarta Pusat. Koalisi berharap hasil penelusuran dapat menjadi bahan masukan untuk MA agar dapat memilih hakim yang benar-benar berintegritas.

“Sejumlah vonis bebas dan ringan bagi para koruptor sungguh mengkhawatirkan,” tukas Emerson Yuntho, peneliti ICW. Ia mengakui, sejumlah pengadilan tipikor di daerah memberikan vonis bebas dan ringan bagi para terpidana korupsi. “Kami khawatir koruptor menguasai Pengadilan Tipikor.”

“Koalisi menuntut MA untuk tegas dan selektif. Jangan sampai hakim ad hoc tipikor malah jadi pelaku korupsi. Kalau perlu, MA tak usah meloloskan semuanya sampai evaluasi menyeluruh pengadilan tipikor seluruh Indonesia,” tegas Emerson. Menurut dia, dari seluruh calon hakim ad hoc tipikor yang berjumlah 40 orang, memang tidak ada yang benar-benar layak diloloskan.

Dalam catatan ICW hingga 20 Agustus 2013, sedikitnya ada 89 terdakwa  korupsi yang telah dibebaskan oleh pengadilan tipikor di seluruh daerah. “Ini menegaskan bahwa Mahkamah Agung harus benar-benar teliti memilih hakim ad hoc tipikor. Jangan sampai, ada calon hakim yang malah nantinya makin merusak wajah Pengadilan Tipikor,” tandas Emerson.

Setidaknya, akhir-akhir ini, ada 5 hakim tipikor yang telah diperiksa, didakwa dan dijebloskan ke penjara karena terlibat korupsi. Setyabudi Tejocahyono, hakim Tipikor dari Bandung Jawa Barat, adalah contoh terbaru hakim yang malah melakukan tindak pidana korupsi. Setyabudi ditangkap KPK karena menerima suap Rp 150 juta berkaitan dengan penanganan dugaan perkara korupsi bantuan sosial (Bansos) di Bandung.

Kasus vonis bebas terakhir yang menggegerkan ada di Pengadilan Tipikor Medan, terhadap Rahudman Harahap, wali kota Medan nonaktif, Kamis (15/8) lalu. Rahudman menjadi terdakwa perkara korupsi Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintahan Desa (TPAPD) Pemkab Tapanuli Selatan (Tapsel) 2005. “Padahal sebelumnya, tidak ada satu pun terdakwa korupsi yang lolos dari vonis bersalah sejak pengadilan Tipikor medan berdiri pada 2011 lalu,” ujar Emerson prihatin.

Ada dua kecurigaan terhadap vonis bebas Ruhudman. Dalam kasus ini, mantan Bendahara Umum Setdakab Tapsel Amrin Tambunan yang telah divonis 3 tahun penjara di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan juga terlibat. Pengadilan Tinggi Medan di tingkat banding mengubah hukumannya menjadi 2 tahun penjara. Lalu  Mahkamah Agung memperberatnya menjadi 4 tahun penjara. Dalam persidangan, Amrin mengaku diperintah Rahudman untuk melakukan perbuatannya.

Kedua, majelis hakim perkara Rahudman yang diketuai Sugiyanto, pernah membebaskan dua terdakwa korupsi sebelumnya ketika kasus korupsi masih diadili oleh Pengadilan Negeri Medan. Kedua vonis bebas adalah perkara korupsi tukar guling (ruilslag) lahan Kebun Binatang Medan (KBM) pada Jumat, 27 Mei 2010. Majelis hakim yang diketuai Sugiyanto membebaskan Ramli Lubis (56), mantan Sekda dan Wakil Wali Kota Medan.  Perkara lain yang divonis bebas yaitu kasus korupsi pembangunan gedung Politeknik Kesehatan (Poltekes) Medan. Saat itu, Kamis 7 Oktober 2010, majelis hakim yang juga diketuai Sugiyanto membebaskan terdakwa Koesman Wisohudiono.

Hasil penelusuran terhadap 40 calon hakim ad hoc tipikor dapat dibaca di sini.

Sumber : http://www.antikorupsi.org/id/content/jangan-ada-lagi-hakim-pelaku-korupsi

29 Agustus 2013 Posted by | JEJARING KP2KKN, RILIS MEDIA | Tinggalkan komentar

Meragukan, Kualitas Calon Hakim Ad Hoc Tipikor

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Courtesy of inilahcom)

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Courtesy of inilahcom)

 

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) menyita perhatian publik karena tren vonis bebas dan ringan bagi para koruptor, selain juga deretan hakimnya yang bermasalah. Kini, Pengadilan Tipikor membutuhkan sekitar 70 hakim baru di seluruh Indonesia. Koalisi Masyarakat Pemantau Peradilan menelusuri rekam jejak 40 calon hakim ad hoc tipikor, sebagai rekomendasi bagi Mahkamah Agung selaku Panitia Seleksi (Pansel).Dan sayangnya, kualitas 45% calon hakim ad hoc tipikor meragukan.

Penelusuran dilakukan di tingkat pertama dan banding, baik di Jakarta dan beberapa daerah lain dengan dukungan mitra kerja koalisi. Emerson Yuntho, peneliti ICW, mengatakan, “Kami menggunakan metode investigasi, obeservasi, studi dokumen/CV, penelusuran media dan wawancara. Karena alasan waktu dan sumber daya yang terbatas maka tidak semua metode tersebut digunakan untuk seluruh calon,” jelasnya.

Hingga Agustus 2013, Pansel MA telah meluluskan 40 calon yang lulus seleksi administratif dan tertulis. Selanjutnya mereka akan mengikuti proses seleksi profile assesment dan wawancara. Berikut hasil penelusuran koalisi terhadap 40 calon hakim ad hoc tipikor. 

Rincian Temuan Koalisi terhadap Rekam Jejak 40 Calon Hakim Ad Hoc Tipikor

Profil Jumlah
Punya afiliasi dengan partai politik 7 calon (17.5%)
Pengalaman di bidang hukum kurang dari 15 tahun 2 calon (5%)
Pernah terlibat dalam kasus korupsi baik sebagai kuasa hukum, maupun namanya disebutkan dalam dakwaan jaksa atau BAP 4 calon (10%)
Gelar pendidikannya diragukan 2 calon (5%)
Pernah mengikuti seleksi pejabat publik lainnya (jobseeker) 3 calon (7.5%)

Tabel 1. Profil para calon hakim ad hoc tipikor

“Jumlahnya sangat mungkin bertambah karena kami masih menunggu informasi atau proses klarifikasi,” jelas Emerson lagi. Sedangkan, aku Emerson, 22 orang (55%) calon diragukan kredibilitasnya. “Kami belum menemukan catatan buruk 22 orang ini. Tapi kami juga tidak menemukan kontribusi signifikan mereka untuk upaya pemberantasan korupsi,” Emerson menekankan.

Komposisi Calon Hakim Ad Hoc Tipikor

Berdasarkan Profesi

Profesi Jumlah
Advokat 24 calon (60%)
Dosen 8 calon (20%)
PNS 4 calon (10%)
Militer 3 calon (7.5%)
Purnawirawan Polri 1 calon (2.5%)

Tabel 2. Komposisi calon hakim ad hoc tipikor berdasarkan profesi

Banyak calon hakim ad hoc yang memasuki usia tidak produktif, namun tetap. Berikut rinciannya:

Usia Jumlah
40-45 tahun 14 calon (35%)
46-50 tahun 9 calon (22.5%)
51-55 tahun 8 calon (20%)
di atas 55 tahun 4 calon (10%)

Tabel 3. Komposisi hakim ad hoc tipikor berdasarkan usia

Koalisi menegaskan bahwa dari total 40 orang calon, tidak ada calon yang memenuhi kriteria. “Sangat riskan untuk tetap meloloskan hakim ad hoc yang kualitasnya meragukan. MA tidak perlu memaksakan diri, karena banyak calon yang kualitas dan integritasnya lemah,” ungkap Emerson.

Emerson yakin, bahkan dalam kondisi khusus, MA bisa saja tidak meloloskan seluruh calon. “Supaya tidak ada lagi hakim tipikor yang malah melakukan tipikor, atau putusan-putusan kontroversial,” tegas Emerson. Koalisi bahkan mendorong moratorium (penghentian sementara) seleksi maupun penempatan hakim ad hoc tipikor, sampai ada evaluasi menyeluruh terhadap Pengadilan Tipikor.

Calon hakim tipikor harus sesuai standar

Secara umum, mandat pengangkatan hakim ad hoc tercantum dalam UU No. 46 Tahun 2009. Kriteria pengangkatannya, diatur dalam Pasal 12 huruf a hingga k. Syarat-syarat tersebut antara lain:

1. Berpendidikan sarjana hukum atau sarjana lain dan berpengalaman di bidang hukum sekurang-kurangnya selama 15 tahun

2. Berumur sekurang-kurangnya 40 tahun pada saat proses pemilihan

3. Tidak pernah dipidana karena melakukan kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap

4. Tidak menjadi pengurus dan anggota partai politik.

Koalisi Masyarakat Sipil mengajukan beberapa kriteria lain untuk Mahkamah Agung, agar dapat menyeleksi para hakim yang lebih berkualitas, yaitu:

Usulan Kualifikasi Alasan
Sudah berpengalaman selama 15 tahun di bidang hukum. Menjadi hakim ad hoc tipikor butuh pemahaman mendalam tentang hukum. Bukan sekadar punya gelar sarjana hukum selama 15 tahun. Pengalaman 15 tahun di bidang hukum paling tidak dapat menjamin bahwa calon memiliki pemahaman yang sudah cukup dalam tentang hukum.
Independen dan imparsial. Jaminan calon tidak akan “main mata” dengan para makelar kasus, mafia pengadilan, maupun parpol. Jangan sampai ada hakim-hakim yang justru “dititipkan” parpol untuk menyelamatkan kader-kader yang terjerat kasus korupsi.
Memiliki komitmen dan orientasi pemberantasan korupsi. Rekam jejak dan motivasi para calon hakim yang tidak jelas boleh jadi mencerminkan mereka hanya sekadar menjadi jobseeker atau menunda masa pensiun.
Integritas. MA harus meneliti betul apakah para calon pernah menjadi kuasa hukum terdakwa kasus korupsi, menjadi saksi dalam persidangan, atau namanya disebutkan dalam dakwaan jaksa, maupun BAP. Tentu akan keliru jika hakim ad hoc yang akan menjadi pemutus dalam kasus korupsi, justru pernah menjadi kuasa hukum koruptor, dan bahkan diduga terlibat dalam kasus korupsi—ini potensi malapetaka bagi pemberantasan korupsi.
Kualitas pendidikan Indikasi beberapa calon beli ijazah palsu menunjukkan pentingnya penelusuran mendalam tentang pendidikan calon.Beberapa lembag diduga kerap jualbeli ijazah dan gelar, sehingga calon-calon yang pernah menempuh pendidikan di lembaga semacam itu, kualitasnya kami ragukan.

Tabel 4. Rekomendasi Kriteria  Hakim Ad Hoc Tipikor oleh Koalisi

Saat ini, Pengadilan Tipikor tercemar korupsi akibat ulah para hakimnya. Sudah ada 5 hakim tipikor yang telah diperiksa, didakwa dan dijebloskan ke penjara karena terlibat korupsi. Berikut daftarnya:

Hakim Kasus
Hakim tipikor Semarang Pragsono dan hakim ad hoc Tipikor Palu, Asmadinata. Keduanya menjadi tersangka perkara dugaan penerimaan suap terkait penanganan perkara korupsi pemeliharaan mobil dinas di DPRD Grobogan, Jawa Tengah. Mereka ditetapkan sebagai tersangka dari hasil pengembangan penyidikan perkara suap hakim ad hoc Pengadilan Tipikor Semarang, Kartini Julianna.
Kartini Julianna Marpaung, Hakim ad hoc Pengadilan Tipikor Semarang Kartini divonis 8 tahun penjara karena dianggap menerima suap dari Sri Dartuti, kerabat Ketua DPRD Grobogan, M Yaeni. Suap diduga diberikan dalam rangka mengatur vonis M Yaeni di Pengadilan Tipikor Semarang.
Heru Kisbandono. hakim ad hoc Tipikor Pontianak, Kalimantan Barat. Perkara Kartini juga menjerat Heru yang akhirnya divonis 6 tahun penjara. Heru dianggap terbukti menyuap Kartini untuk mempengaruhi putusan perkara yang melibatkan M Yaeni.
Setyabudi Tejocahyono, hakim Tipikor dari Bandung Jawa Barat. Setyabudi ditangkap KPK karena menerima suap Rp 150 juta berkaitan dengan penanganan dugaan perkara korupsi bantuan sosial (Bansos) di Bandung.

Tabel 5. Daftar Hakim Tipikor yang Terjerat Kasus Korupsi

“Ini sungguh memalukan. Mereka adalah hakim yang sebelumnya bertugas memeriksa serta mengadili pelaku korupsi, namun justru terlibat melakukan korupsi,” ujar Emerson. Kartini dan Heru bahkan telah diadili rekan sejawat mereka di Pengadilan Tipikor Semarang dan dinyatakan terbukti sebagai koruptor. Sedang Setyabudi, Asmadinata dan Pragsono segera menyusul diadili.

Publik tentu berharap seleksi hakim ad hoc tipikor menghasilkan para pengadil yang berintegritas dan berkualitas. “Berdasarkan hasil seleksi sebelumnya, cukup sudah kita terkecoh oleh seleksi hakim Tipikor yang ternyata menghasilkan beberapa orang koruptor,” tandasnya.

(Koalisi Masyarakat Sipil Pemantau Peradilan yang terdiri dari Indonesia Corruption Watch (ICW), Masyarakat Pemantau Peradilan (MaPPI)-FHUI, dan Indonesia Legal Roundtable).

Sumber : http://www.antikorupsi.org/id/content/meragukan-kualitas-calon-hakim-ad-hoc-tipikor

29 Agustus 2013 Posted by | JEJARING KP2KKN, RILIS MEDIA | Tinggalkan komentar

Awas (Calon) Koruptor Jadi Hakim Ad Hoc Tipikor!

-45 persen calon hakim adhoc tipikor bermasalah dan 53 persen diragukan kredibilitas-
Pernyataan Pers Koalisi

Meski Pengadilan Tipikor dalam beberapa tahun terakhir mulai banyak mendapatkan sorotan luas dari publik -karena adanya vonis bebas, ringan dan hakim tipikor yang bermasalah- namun Mahkamah Agung (MA) pada tahun 2013 tetap melakukan proses seleksi calon hakim tipikor. Proses seleksi dilakukan karena beberapa Pengadilan Tipikor di Indonesia masih kekurangan hakim ad hoc tipikor untuk memerika dan mengadili perkara korupsi. Saat ini kebutuhan hakim adhoc di seluruh Indonesia mencapai sedikitnya 70 orang.

Hingga per Agustus 2013, calon yang lulus seleksi administratif dan tertulis berjumlah 40 orang, dan selanjutnya akan mengikuti proses seleksi profile assesment dan wawancara untuk dipilih menjadi menjadi hakim adhoc.

Berdasarkan pemetaan Koalisi, dari keseluruhan 40 calon Hakim Ad Hoc Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama dan Tingkat Banding ini, komposisi profesi tertinggi dipegang oleh advokat sebanyak 24 calon (60%); Dosen 8 calon (20%); PNS 4 calon (10%); Militer 3 calon (7.5%); dan Purnawirawan Polri hanya 1 calon (2.5%). Selain itu, banyak pula calon hakim ad hoc yang memasuki usia tidak produktif, namun tetap melamar menjadi hakim ad hoc.

Sedangkan prosentase pelamar berdasarkan usia: 40-45 tahun sebanyak 14 calon (35%); 46-50 tahun sebanyak  9 calon (22.5%); 51-55 tahun sebanyak 8 calon (20%); dan di atas 55 tahun sebanyak 4 calon (40%).

Secara umum, mandat pengangkatan Hakim Ad Hoc tercantum dalam Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009, kriteria pengangkatannya secara jelas diatur dalam Pasal 12 huruf a hingga k. Syarat-syarat tersebut antara lain, berpendidikan sarjana hukum atau sarjana lain dan berpengalaman di bidang hukum sekurang-kurangnya selama 15 (lima belas) tahun; berumur sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun pada saat proses pemilihan; tidak pernah dipidana karena melakukan kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan tidak menjadi pengurus dan anggota partai politik.

Namun demikian hingga proses seleksi berjalan, publik sendiri tidak mengetahui selain kriteria normatif yang diatur dalam UU Pengadilan Tipikor kriteria seperti apa yang dibutuhkan oleh MA untuk mendapatkan hakim adhoc tipikor yang ideal (parameter yang jelas tentang kebutuhan hakim ad-hoc tersebut). Berangkat dari kerancuan kerangka berpikir demikian, yang pasti: publik tentu saja berharap seleksi hakim ad hoc tipikor yang dilakukan oleh MA ini menghasilkan para pengadil yang berintegritas dan berkualitas. Berdasarkan hasil seleksi sebelumnya, cukup sudah terkecoh oleh seleksi hakim Tipikor yang ternyata menghasilkan beberapa orang koruptor!

Institusi Pengadilan Tipikor saat ini reputasinya tercemar korupsi akibat ulah para hakimnya. Sudah ada 5 hakim tipikor yang telah  diperiksa, didakwa dan dijebloskan ke penjara karena terlibat korupsi. Mereka antara lain Hakim tipikor Semarang Pragsono dan hakim ad hoc Tipikor Palu, Asmadinata sebagai tersangka dalam perkara suap. Keduanya menjadi tersangka perkara dugaan penerimaan suap terkait penanganan perkara korupsi pemeliharaan mobil dinas di DPRD Grobogan, Jawa Tengah.

Penetapan keduanya sebagai tersangka merupakan hasil pengembangan proses penyidikan perkara suap yang menjerat hakim ad hoc Pengadilan Tipikor Semarang, Kartini Julianna Marpaung. Pada April 2013, Kartini telah divonis 8 tahun penjara karena dianggap menerima suap dari Sri Dartuti, kerabat Ketua DPRD Grobogan, M Yaeni. Suap diduga diberikan dalam rangka mengatur vonis M Yaeni di Pengadilan Tipikor Semarang.

Perkara suap ini juga menjerat hakim ad hoc Tipikor Pontianak, Kalimantan Barat, Heru Kisbandono. Heru akhirnya divonis enam tahun penjara karena dianggap terbukti menyuap Kartini untuk mempengaruhi putusan dalam penanganan perkara yang melibatkan M Yaeni.

Selain keempat orang tersebut, skandal suap juga menimpa Setyabudi Tejocahyono, hakim Tipikor dari Bandung Jawa Barat. Setyabudi ditangkap oleh KPK karena menerima suap Rp 150 juta berkaitan dengan penanganan dugaan perkara korupsi bantuan sosial (Bansos) di Bandung.

Proses hukum terhadap kelima hakim Pengadilan Tipikor ini sungguh memalukan dan sekaligus memprihatinkan. Ironis karena mereka adalah hakim yang sebelumnya bertugas memeriksa serta mengadili pelaku korupsi namun sekarang justru terlibat sebagai pelaku korupsi. Kartini dan Heru bahkan telah diadili oleh rekan sejawat mereka di Pengadilan Tipikor Semarang dan dinyatakan terbukti sebagai koruptor. Sedangkan Setyabudi, Asmadinata dan Pragsono segera menyusul untuk segera diadili.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Koalisi Masyarakat Sipil mengajukan beberapa kriteria lain di luar yang diatur dalam Pasal 12 huruf a hingga k, yang harus juga dimiliki oleh calon yaitu:

  1. Sudah berpengalaman selama 15 Tahun di bidang hukum. Hal ini perlu, mengingat menjadi hakim ad hoc tipikor membutuhkan pemahaman mendalam tentang hukum, bukan sekadar memiliki gelar sarjana hukum yang sudah diperoleh selama 15 tahun. Pengalaman 15 tahun di bidang hukum paling tidak dapat menjamin bahwa calon memiliki pemahaman yang sudah cukup dalam tentang hukum.
  2. Independen dan imparsial. Independensi dan imparsialitas calon adalah nilai penting dan mutlak, bahwa ada jaminan calon tidak akan “main mata” dengan para makelar kasus, mafia pengadilan, maupun parpol. Jangan sampai ada hakim-hakim yang justru “dititipkan” partpol untuk menyelamatkan kader-kader parpol yang terjerat kasus korupsi.
  3. Memiliki komitmen dan orientasi pemberantasan korupsi. Tidak jelasnya rekam jejak dan motivasi para calon hakim menjadikan poin ini krusial, karena dapat terjadi pula yang melamar menjadi calon hakim adhoc hanya sekadar menjadi jobseeker atau menunda masa pensiun calon.
  4. Integritas. Hal ini berkaitan erat dengan rekam jejak calon, apakah ybs pernah menjadi kuasa hukum terdakwa kasus korupsi, menjadi saksi dalam persidangan, atau namanya ada disebutkan dalam dakwaan jaksa, maupun BAP. Bagaimana logikanya, seorang yang akan menjadi pemutus dalam kasus korupsi, justru pernah menjadi kuasa hukum koruptor, dan bahkan diduga terlibat dalam kasus korupsi? Hal ini akan menjadi malapetaka besar bagi pemberantasan korupsi.
  5. Kualitas pendidikan calon. Ditemukannya beberapa calon yang diindikasikan membeli ijazah palsu menjadikan pentingnya melakukan rekam jejak yang lebih jauh terhadap calon, termasuk apakah pendidikan dan lembaga pendidikan calon memang mumpuni? Beberapa lembaga pendidikan diduga kerap memperjual belikan ijazah dan gelar, sehingga calon-calon yang pernah menempuh pendidikan di lembaga semacam itu, dipertanyakan pula kualitasnya.

Hasil Penelusuran Rekam Jejak Calon Hakim Adhoc Tipikor2013
Untuk memberikan masukan kepada Pansel MA, Koalisi Masyarakat sipil yang terdiri dari Indonesia Corruption Watch (ICW), Masyarakat Pemantau Peradikan (MaPPI)-FHUI, dan Indonesia Legal Roundtable (ILR) melakukan penelusuran rekam jejak terhadap 40 orang calon Hakim adhoc Tipikor ditingkat pertama dan banding. Selain di Jakarta, kegiatan penelusuran juga dilakukan di beberapa daerah dengan dukungan mitra kerja Koalisi. Metode yang digunakan adalah investigasi, obeservasi, studi dokumen/CV, penelusuran melalui media dan proses wawancara. Karena alasan waktu dan sumber daya yang terbatas maka tidak semua metode tersebut digunakan untuk seluruh calon hakim ad hoc tipikor.

Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dan berdasarkan hasil penelusuran sementara, Koalisi Masyarakat Sipil kemudian menemukan 18 orang (45 persen) dari 40 calon hakim adhoc tipikor diduga bermasalah.

Secara terperinci temuan Koalisi menemukan  antara lain: Berdasarkan kriteria normatif di atas, terdapat 7 calon (17.5%) yang punya afiliasi dengan parpol dan sebanyak 2 calon (5%) pengalamannya di bidang hukum kurang dari 15 tahun. Selain dua hal tadi, terdapat beberapa kriteria tambahan mengenai ketidak layakan calon yaitu, pernah terlibat dalam kasus korupsi baik sebagai kuasa hukum, maupun namanya disebutkan dalam dakwaan jaksa atau BAP sebanyak 4 calon (10%); gelar pendidikannya diragukan sebanyak 2 calon (5%); dan pernah mengikuti seleksi pejabat publik lainnya (Jobseeker) ada 3 calon (7.5%); (Catatan: Jumlah tersebut sangat mungkin bertambah karena kami masih menunggu informasi atau proses klarifikasi ).

Sedangkan selebihnya 22 orang atau 55 persen calon hakim ad hoc Tipikor diragukan kredibilitasnya. Keraguan ini ini didasarkan pertimbangan bahwa calon sementara ini tidak ditemukan catatan buruk dan juga tidak ditemukan kontribusi yang signifikan dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Di antara 40 calon hakim ad hoc Pengadilan Tipikor ini, Koalisi tidak menemukan adanya calon yang memenuhi kriteria untuk diloloskan menjadi hakim ad hoc Pengadilan Tipikor. Dilihat dari banyaknya calon yang tidak jelas rekam jejaknya terutama di bidang pemberantasan korupsi, pernah terlibat atau menjadi kuasa hukum dalam kasus korupsi, serta berafiliasi dengan parpol tertentu, tentulah sangat riskan untuk tetap meloloskan hakim ad hoc Pengadilan Tipikor yang sudah pasti diragukan kualitasnya. Kita tentu tidak ingin adanya Kartini Marpaung atau Asmadinata baru dalam Pengadilan Tipikor.

Berdasarkan hal itu maka kami meminta MA selaku panitia Seleksi tidak perlu memaksakan dalam pemilihan Hakim  Ad Hoc Pengadilan Tipikor, karena banyak calon yang diragukan kualitas dan integritasnya. Bahkan dalam kondisi khusus, MA bisa saja tidak meloloskan seluruh calon hakim ad hoc tipikor yang ikut proses seleksi. Hal ini penting agar tidak terjadi lagi hakim tipikor yang ditangkap oleh penegak hukum atau munculnya putusan-putusan yang dinilai kontroversial. Koalisi bahkan mendorong adanya moratorium (penghentian sementara) seleksi maupun penempatan hakim adhoc tipikor sebelum adanya evaluasi secara menyeluruh terhadap eksistensi Pengadilan Tipikor.

Jakarta, 18 Agustus 2013

Koalisi Masyarakat Sipil Pemantau Peradilan
Masyarakat Pemantau Peradikan (MaPPI) FHUI-
Indonesia Legal Roundtable – Indonesia Corruption Watch

Lampiran Tambahan
Jenis Kelamin

 

 

Alasan Ketidaklayakan Calon Hakim Ad Hoc Tipikor

Sumber : http://www.antikorupsi.org/id/content/awas-calon-koruptor-jadi-hakim-ad-hoc-tipikor

29 Agustus 2013 Posted by | JEJARING KP2KKN, RILIS MEDIA | Tinggalkan komentar

Satu Dasawarsa Dana Pendidikan Digerogoti Koruptor

ICW – Rabu, 28 Agustus 2013
 
metrotvnews.com

metrotvnews.com

 
Satu Dasawarsa (2003-2013) Pemberantasan Korupsi Pendidikan

Klik di sini untuk membaca bahan presentasi.


Dana pendidikan masih menjadi sasaran empuk koruptor. Demikian salah satu kesimpulan hasil kajian ICW atas kasus korupsi pendidikan dalam satu dasawarsa terakhir. Dana dari APBN dan APBD seperti BOS, beasiswa, pembangunan dan rehabilitasi sekolah, gaji dan honor guru, pengadaan buku, pengadaan sarana prasarana (sarpras) serta operasional perguruan tinggi, operasional di Kemdikbud dan Dinas Pendidikan serta dana lainnya, dikorupsi politisi, rektor dan pejabat kampus, kepala sekolah, pejabat dan rekanan pemerintah yang terkait pendidikan.

ICW memakai metodologi kuantitatif dalam menghimpun data kasus korupsi yang ditangani penegak hukum selama 10 tahun terakhir. ICW memeroleh data lewat pemantauan kasus korupsi di media massa dan jaringan masyarakat sipil di seluruh Indonesia.

Hasil pemantauan mengungkap bahwa selama satu dasawarsa terakhir terdapat 296 kasus korupsi pendidikan. Indikasi kerugian negara sebesar 619 miliar rupiah, dan tersangka sebanyak 479 orang.

Hasil pemantauan satu dasawarsa korupsi pendidikan

No. Temuan
1 Kerugian negara meningkatWalau jumlah kasus korupsi cenderung tetap setiap tahun. Rata-rata 29 kasus korupsi terjadi setiap tahun, dengan kerugian negara mencapai 53,5 miliar rupiaj.
2 Sasaran empuk korupsi: DAK (Dana Alokasi Khusus) PendidikanPadahal, DAK ditujukan untuk membangun dan memperbaiki gedung sekolah serta sarpras lain.Peringkat kedua diduduki dana BOS dan pengadaan infrastruktur sekolah/madrasah.Jumlah korupsi pengadaan sarpras di perguruan tinggi dan Kemendikbud sedikit. Tapi, ia merugikan negara paling besar di antara institusi lain.
3 Modus favorit: penggelapan dan mark upPenggelapan mencetak skor 106 kasus dengan kerugian negara 248,5 miliar rupiah.Sementara, mark up dilancarkan pada 59 kasus dengan kerugian negara 195,8 miliar rupiah.Untuk menyelewengkan DAK dan Dana BOS, para pelaku paling banyak menggunakan penggelapan dan mark up.Kasus yang baru-baru ini terungkap adalah penyuapan dan penyalahgunaan wewenang terkait perencanaan pendidikan. Ini terjadi dalam perencanaan dan penganggaran pengadaan beberapa laboratorium di perguruan tinggi oleh anggota DPR (AS). Kasus ini dapat dikatakan sebagai kejahatan terorganisir (organized crime) oleh pejabat yang punya kewenangan dalam perencanaan dan penganggaran di sektor pendidikan. Pejabat ini biasanya ada di Kemdikbud, Kemkeu, DPR, atau pemerintah daerah.
4 Gelar “juara” diraih Dinas PendidikanDinas Pendidikan adalah lembaga yang paling banyak melakukan korupsi dana pendidikan. Dalam sepuluh tahun terakhir, Dinas Pendidikan paling sedikit telah melakukan 151 praktek korupsi dengan kerugian negara mencapai 356,5 miliar rupiah.Perguruan tinggi juga mencatat “prestasi” korupsi dengan kerugian negara yang besar. Perguruan tinggi telah menyelewengkan uang negara 217,1 miliar rupiah lewat 30 praktek korupsi. Sekolah juga telah melakukan paling sedikit 82 kali korupsi dengan kerugian negara Rp 10,9 miliar.Hampir semua institusi pendidikan terutama semua jenjang satuan pendidikan melakukan korupsi.
5 Ranking satu korupsi pendidikan: BantenProvinsi Banten menyumbang “piala” korupsi pendidikan dengan kerugian negara terbesar. Kerugian negara  berkat prestasi Banten mencapai 209 miliar rupiah dengan jumlah kasus kurang dari 10. Jumlah kasus di provinsi lain memang lebih besar, namun kerugian negara lebih “kecil” dibanding Banten, antara lain Jabar dan Jateng masing-masing 33 kasus, Jatim dan Sumut masing-masing 24 kasus.
6 Tren penindakan korupsi pendidikan meningkatIni dapat dilihat dari jumlah kasus dan kerugian negara yang ditimbulkan. Penegak hukum semakin giat menindak kasus-kasus korupsi pendidikan (2012 dan 2013). Namun, keberhasilan penindakan belum menggembirakan karena penanganan kasus lebih lanjut tidak diketahui sama sekali. Apakah kasus tersebut telah di SP3 atau masuk proses persidangan di PN, PT, dan MA? Berapa banyak koruptor dana pendidikan yang masuk penjara? Berapa jumlah kerugian negara yang berhasil dikembalikan ke kas negara? Ini semua belum diketahui secara jelas.
7 Aktor-aktor “unggulan” penggerogot uang pendidikanKepala, Pejabat Dinas Pendidikan dan rekanannya adalah aktor-aktor “unggulan” yang paling banyak menggerogoti anggaran pendidikan. Selama satu dasawarsa terakhir, penegak hukum telah menetapkan 479 tersangka terkait korupsi pendidikan. 71 orang di antaranya adalah kepala dinas pendidikan, 179  orang adalah anak buah kepala dinas pendidikan, serta 114 adalah rekanan mereka.

Keterangan: Pengumpulan data dilakukan tahun 2008, 2011, dan 2013. Tabulasi dan analisis menggunakan software statistik SPSS dan Ms. Excel.

Kesimpulan

Korupsi sektor pendidikan sangat memprihatinkan. Tujuan pendidikan adalah untuk mendidik orang-orang agar jadi kredibel dan berintegritas. Tapi kenyataannya, korupsi sektor pendidikan malah makin meningkat. Hampir semua institusi pendidikan, terutama semua jenjang satuan pendidikan tercemar korupsi.

Dalam jangka waktu sepuluh tahun, korupsi pendidikan masih menggunakan modus yang sama. Obyeknya pun serupa. Hampir setiap tahun, DAK dan BOS menjadi bancakan bersama. Modus favorit para pelaku adalah penggelapan, mark up, hingga suap.

Korupsi sektor pendidikan sangat mencederai hak warga negara untuk mendapatkan pendidikan berkualitas. Dana pendidikan seharusnya dipergunakan untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan, malah dikorupsi.

Rekomendasi

ICW menghimbau Bareskrim Mabes Polri dan Jampidsus Kejagung untuk lebih serius memantau penindakan kasus korupsi pendidikan di daerah. Terutama soal tindak lanjut penanganan kasusnya.

Pengelolaan anggaran pendidikan harus dibarengi peningkatan pengawasan dan partisipasi publik. Sekolah, Dinas Pendidikan, Kemendikbud, dan lembaga lain yang mengelola dana pendidikan wajib membuka perencanaan dan anggaran ke masyarakat.

BPK harus lebih aktif melakukan audit terhadap dana-dana pendidikan yang rutin dialokasikan, seperti DAK dan BOS. Lewat audit, kita dapat meningkatkan pengawasan terhadap dana-dana pendidikan

Sumber : http://www.antikorupsi.org/id/content/satu-dasawarsa-dana-pendidikan-digerogoti-koruptor

29 Agustus 2013 Posted by | JEJARING KP2KKN, RILIS MEDIA | Tinggalkan komentar

Febri Diansyah: Eksaminasi Publik, Metode Penting Mengawal Kasus Korupsi

ANTIKORUPSI.ORG – Jum’at, 5 Oktober 2012

Penanganan kasus tindak pidana korupsi, terutama di tingkat pengadilan pertama, seringkali tak memuaskan hati. Ada banyak kasus ketika hakim menjatuhkan vonis rendah, tak sebanding dengan kejahatan yang dilakukan terdakwa. Terlebih, ada sejumlah koruptor yang divonis bebas.

Masyarakat, sesungguhnya, memiliki kesempatan untuk mengawal penanganan kasus korupsi oleh aparat penegak hukum. Salah satunya, melalui eksaminasi publik atas putusan pengadilan.

Sepanjang tahun 2011, ICW telah melakukan eksaminasi terhadap 20 putusan hakim terhadap terdakwa korupsi. Beberapa diantaranya kini telah diganjar hukuman lebih tinggi di tingkat kasasi di Mahkamah Agung, seperti Bupati Lampung Timur Satono yang divonis 15 tahun penjara, setelah sebelumnya divonis bebas oleh Pengadilan Negeri Tanjung Karang.

“Ini salah satu metode penting yang bisa dikembangkan oleh jaringan,” terang peneliti Divisi Hukum ICW, Febri Diansyah, Kamis (10/4/2012).

Berikut petikan wawancara redaksi http://www.antikorupsi.org dengan Febri Diansyah:

Sejumlah putusan MA sesuai dengan hasil eksaminasi ICW. Apakah bisa dikatakan metode ini berhasil?

Ya, artinya memang hasil eksaminasi ICW yang mengatakan yang bersangkutan bersalah itu sama dengan pendapat Mahkamah Agung. Ini salah satu metode penting yang bisa dikembangkan oleh jaringan, dengan syarat ada akses keterbukaan di pengadilan. Karena modal utama untuk melakukan eksaminasi adalah dokumen putusan sidang, dan bila ada, rekaman sidang.

Sebagai bentuk pengawasan publik, siapa yang berhak melakukan eksaminasi?

Publik bisa siapapun. Akan tetapi Majelis Eksaminiasi harus terdiri atas orang-orang yang memenuhi kualifikasi, yang memahami hukum. Harus ada orang yang berlatar belakang hukum, tapi tidak harus semuanya. Ketika melakukan eksaminasi terhadap perkara yang berkaitan dengan keuangan negara, maka harus ada ahli keuangan negara. Jika kasus korupsi menyangkut barang dan jasa, perlu ada auditor. Terkait persoalan tambang, misalnya, juga harus ada orang yang berkompeten di bidang pertambangan. Intinya, harus ada kompetensi terhadap bidangnya.

Bagaimana metodenya?

Yang pasti, metode yang digunakan harus jelas dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Hal pertama yang menjadi syarat adalah ada dokumen yang dianalisis, yakni berkas putusan pengadilan. Ini merupakan dokumen publik, dan menurut UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, masyarakat boleh mengakses berkas putusan pengadilan.

Kedua, orang yang melakukan eksaminasi harus berkualifikasi di bidangnya.

Bagaimana tahapannya?

Ada beberapa tahapan yang harus dilalui. Pertama, proses analisis putusan oleh masing-masing anggota Majelis Eksaminasi.

Kedua, seluruh anggota tim harus membuat anotasi, yakni catatan terhadap putusan yang dieksaminasi. Hasil analisis itu dibawa ke dalam diskusi terbatas, FGD, untuk diadu semua pendapat itu. Tidak hanya oleh anggota majelis eksaminasi tapi juga oleh orang yang ahli di bidang itu. Diskusi antara majelis eksaminasi untuk perumusan kesimpulan dan temuan-temuan.

Setelah dirumuskan, dibawa kemana?

Diserahkan ke Kejaksaan, karena jaksa penuntut umum yang akan melakukan banding di proses Kasasi ketika ada vonis bebas. Untuk vonis bersalah, hasil eksaminasi diserahkan ke penyidik. Dan yang paling penting, hasil eksaminasi itu diserahkan ke pengadilan atau ke Mahkamah Agung yang menangani perkara tersebut.

Tentu saja hakim tetap harus independen, tapi kita sebagian masyarakat berhak memberikan pendapat, melakukan pengawalan.

Sumber : http://antikorupsi.org/new/index.php?option=com_content&view=article&id=20534&lang=id

18 Oktober 2012 Posted by | ARTIKEL, JEJARING KP2KKN | Tinggalkan komentar

%d blogger menyukai ini: