KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

BPK Temukan Dana Panwaslu Cilacap Mengalir ke Wartawan

MERDEKA.COM – Jum’at, 08 November 2013

Merdeka.com – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) temukan adanya indikasi adanya penggunaan dana hibah dari Pemerintah Cilacap yang disalurkan melalui Panitia Pengawas (Panwas) Kabupaten Cilacap kepada wartawan.

Temuan tersebut didapat dari hasil pemeriksaan BPK terhadap dana hibah Pemkab Cilacap yang disalurkan kepada Panwas Cilacap tahun 2012-2013. Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) BPK, disebutkan banyak aliran dana yang diragukan pertanggungjawabannya hingga mencapai total Rp 366.721.800.

Dalam salah satu poin dari hasil pemeriksaan Ketua dan Sekretaris Panwaslu Cilacap periode 2008-2013, disebutkan, Ketua dan Sekretaris Panwaslu telah mengeluarkan dana sebesar Rp 64.336.500 kepada wartawan.

Pemeriksaan BPK terhadap dana hibah yang diterima Panwaslu tahun 2012-2013, dilakukan atas permintaan Polres Cilacap yang sedang menyidik dugaan penyimpangan dana tersebut. Kepala Satuan Reserse dan Kriminal (Reskrim) Cilacap, Ajun Komisaris Polisi Agus Puryadi mengatakan Pemkab Cilacap sebelumnya telah memberikan dana hibah senilai Rp 3.064.828.980 untuk keperluan operasional Panwaslu selama pelaksanaan pilbup Cilacap September 2012.

Agus mengemukakan, dugaan adanya aliran dana panwaslu kepada wartawan hingga saat ini masih belum didalami. “Tetapi dalam waktu dekat ini, kami akan mendalami adanya dugaan aliran dana ke wartawan. Jika terbukti ada aliran dana ke wartawan dan tidak bisa dipertanggungjawabkan dengan bukti, akan terkena pidana,” ucapnya, Jumat (8/11).

Saat ini penyidik Polres Cilacap, sudah menetapkan beberapa tersangka dalam kasus ini. “Namun mengenai identitasnya belum bisa kita publikasikan untuk kepentingan penyidikan,” katanya.

Terpisah, saat dikonfirmasi mengenai adanya aliran dana kepada wartawan dari Panwas, mantan Ketua Panwaslu Cilacap Sani Ariyanto saat dihubungi mengatakan belum mendapat laporan hasil pemeriksaan yang dilakukan BPK.

“Sampai saat ini, saya belum menerima laporan hasilnya, kalau ingin cross check silakan ke BPK,” jelasnya. [tyo]

Sumber : http://www.merdeka.com/peristiwa/bpk-temukan-dana-panwaslu-cilacap-mengalir-ke-wartawan.html

12 Maret 2014 Posted by | CILACAP | Tinggalkan komentar

Duit Korupsi Panwaslu Mengalir ke Wartawan

TEMPO.CO – Sabtu, 09 November 2013

TEMPO.CO, Purwokerto – Kepolisian Resor Cilacap saat ini tengah menyelidiki dugaan kasus korupsi di tubuh Panitia Pengawas Pemilihan Umum. Berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan atas kasus itu, sejumlah uang ditengarai mengalir ke kantong wartawan.

Berdasarkan audit BPK yang salinannya diterima Tempo, ada pos pengeluaran untuk Ketua dan Sekretaris Panwas Cilacap sebesar Rp 64.336.500. Dana tersebut dialokasikan untuk wartawan yang meliput kegiatan Panwas Cilacap. “Ya, memang benar ada anggaran untuk wartawan yang muncul dalam laporan BPK,” kata Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Cilacap, Ajun Komisaris Agus Puryadi, Jumat, 8 November 2013.

Ia mengatakan, polisi belum mendalami aliran dana dari Panwas ke wartawan. Saat ini, kata dia, polisi masih menyelidiki penggunaan dana yang terkait dengan pengadaan seperti pembelian komputer, kamera, dan LCD.

Dalam waktu dekat ini, kata dia, polisi akan menelusuri aliran dana yang diduga mengalir ke sejumlah wartawan itu. “Kalau terbukti ada aliran dana ke wartawan, ya, bisa kena pidana juga,” dia menambahkan.

BPK mengaudit dana hibah yang diterima Panwas Cilacap periode 2012-2013 atas permintaan Polres Cilacap. Saat ini, Polres tengah melakukan penyidikan terhadap dugaan penyimpangan dana tersebut.

Selain untuk wartawan, dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) BPK, sebenarnya disebutkan cukup banyak aliran dana yang diragukan pertanggungjawabannya. Totalnya mencapai Rp 366.721.800.

BPK menemukan tidak ada bukti pertanggungjawaban yang lengkap dan sah atas pengeluaran. Selain itu, BPK meragukan penggunaan anggaran senilai Rp 115.950.000 untuk biaya perjalanan dinas Panwaslu. Hal ini karena tidak terdapat bukti pemberian SPj dan bukti belanja bahan bakar minyak (BBM).

Agus mengatakan, selama pemilihan Bupati Cilacap yang digelar September 2012, Panwas mendapatkan dana hibah sebesar Rp 3 miliar. “Kami mencium ada ketidakberesan terhadap penggunaan yang bersumber dari APBD 2012-2013 tersebut,” kata Agus.

Ia mengatakan, polisi sudah mengantongi sejumlah nama sebagai calon tersangka dalam kasus itu. Namun ia belum mau menyebutkan siapa saja calon tersangkanya dengan alasan untuk kepentingan penyidikan.

Penyidik, kata dia, sudah memanggil 15 orang sebagai saksi. Mereka ditanya soal pengadaan barang yang dilakukan Panwas Cilacap. “Ada pemilik toko yang menyebutkan nilai barang di-mark up dan membuat kuitansi palsu,” katanya.

Menurut dia, dalam kasus tersebut, negara dirugikan sekitar Rp 300-400 juta. “Untuk itulah kami meminta BPK menghitung berapa nilai kerugian riil kasus ini,” katanya.

Mantan Ketua Panwas Cilacap, Sani Ariyanto, saat dikonfirmasi mengatakan dirinya belum melihat hasil audit BPK yang menyebutkan ada aliran dana untuk wartawan. “Tanya saja ke BPK, saya belum melihat laporan itu. Saya belum bisa berkomentar banyak,” katanya.

Bupati Cilacap Tatto Suwarto Pamudji mengatakan sudah memerintahkan Sekretaris Daerah untuk menindaklanjuti perintah BPK. “Saya sudah perintahkan Sekda untuk mengkonfirmasikan temuan BPK,” katanya.

Adapun Sekda Cilacap, Sutarjo, menyebutkan sudah meminta Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) untuk meminta keterangan dan bukti penggunaan dana hibah. “Kami juga masih menunggu hasil DPPKAD yang sedang meminta konfirmasi ke Panwaslu, sehingga kita belum mengetahui adanya dugaan penyimpangan dana hibah oleh Panwaslu,” katanya.

ARIS ANDRIANTO

Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2013/11/09/063528239/Duit-Korupsi-Panwaslu-Mengalir-ke-Wartawan

12 Maret 2014 Posted by | CILACAP | Tinggalkan komentar

Ada Tersangka Baru Korupsi Panwaslu Cilacap

SATELIT POST – Rabu, 27 November 2013

CILACAP, SATELITPOST-Dugaan korupsi dana hibah dari Pemerintah Kabupaten Cilacap kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Cilacap memasuki babak baru.

Setelah sebelumnya Polres Cilacap menetapkan satu tersangka, kini penyidik kembali mengantongi tersangka baru kasus dugaan korupsi yang merugikan negara sekitar 400 juta.

Penetapan tersangka baru ini setelah penyidik memintai keterangan 15 orang saksi.

“Kita akan kembali lakukan gelar perkara. Karena  kita  kembali menemukan bukti baru dan mengantongi tersangkanya. Jadi sampai saat ini sudah ada dua tersangka yang kita kantongi,” kata Kapolres Cilacap, AKBP Andry Triaspoetra SIK, Selasa (26/11).

Setalah melakukan pemeriksaan terhadap para saksi, lanjut Kapolres, pihaknya akan segera memanggil tersangka yang sudah ditetapkan. Hal ini untuk mempercepat penanganan kasus tersebut.

Saat disinggung siapa tersangka yang kedua ini, Kapolres mengaku belum bisa membuka ke publik. “Identitas tersangka belum bisa kami beberkan. Hal ini untuk mempermudah proses penyidikan. Pada saatnya nanti, pasti akan kita umumkan ke publik,” ujarnya.

Kapolres menambahkan, pihaknya tidak akan segan-segan menetapkan tersangka selanjutnya jika ditemukan alat  bukti yang cukup. Sehingga, penetapan dua orang tersangka ini, belum final karena penyidik terus mendalami siapa saja pihak-pihak yang terlibat dalam kasus dugaan korupsi ini.

“Siapapun yang terlibat dalam kasus dugaan korupsi Panwaslu akan kita proses sesuai hukum yang berlaku. Melihat hasil dari pemeriksaan sejumlah saksi, kita menduga ada sejumlah pihak yang turut terlibat dalam kasus ini,” kata AKBP Andry.

Dalam kasus dugaan korupsi Panwaslu, kata Kapolres, dari hasil perhitungan sementara yang dilakukan penyidik, diketahui jika kerugian negara yang ditimbulkan dari perbuatan tersangka sekitar Rp 400 juta. Hal itu berdasarkan pengumpulan sejumlah bukti serta pemeriksaan saksi dan tersangka.

“Kita sudah meminta BPK melakukan audit dana hibah tersebut. Hal ini untuk memastikan kerugian negaranya. Saat ini penyidik masih menunggu hasil auditnya. Mudah-mudahan bisa secepatnya rampung agar kasus ini bisa segera tuntas,” ujar AKBP Andry.

Seperti diberitakan sebelumnya, berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Pemeriksaan Dengan Tujuan tertentu (PDTT) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang diterima SatelitPost, ada beberapa item pengeluaran yang tak bisa dipertanggungjawabkan Panwaslu.(amron)

Sumber : http://satelitnews.co/ada-tersangka-baru-korupsi-panwaslu-cilacap/

12 Maret 2014 Posted by | CILACAP | Tinggalkan komentar

Kasus Panwaslu Harus Diproses Hukum

SATELIT POST – Sabtu, 23 Maret 2013

  • Terkait Penggunaan Ratusan Juta Tanpa Bukti

CILACAP, SATELITPOST– Pernyataan Bupati Cilacap H Tatto Suwarto Pamuji mengenai temuan dari Inspektorat Kabupaten tentang pengeluaran uang oleh Panwaslu senilai ratusan juta yang tidak didukung bukti-bukti pengeluaran, langsung ditanggapi serius oleh Ketua DPRD Cilacap H Fran Lukman SSos MM.

Menurut Fran, pernyataan bupati jika persoalan tersebut tidak perlu dibawa ke ranah hukum mengandung maksud jika uang tersebut harus dikembalikan ke kas daerah. Namun demikian, meski sudah ada pengembalian, Panwaslu harus tetap mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan KUHP.

“Saya sudah bicara dengan bupati sebelumnya melalui telepon. Saya sempat bertanya, bagaimana kalau ada orang korupsi di Cilacap. Jawaban Bupati waktu itu yakni kalau ada orang korupsi maka harus dihukum,” kata Fran.

Ia menambahkan, Bupati Cilacap dipastikan akan komitmen dengan ucapannya saat berkampanye waktu Pemilukada lalu, di mana bupati akan menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi. Jargon bebas korupsi tersebut yang mengundang banyak simpati dari masyarakat, sehingga Bupati Tatto menang dalam Pemilukada.

“Jadi tidak mungkin Bupati akan gegabah untuk membiarkan saja ada orang korupsi di Cilacap. Saya juga denger-denger Sani baru beli rumah baru. Ga tau itu habis dapat arisan atau uang dari mana. Kalau terkait uang Panwaslu yang tidak ada bukti pendukung, sebaiknya dikembalikan saja,” katanya.

Fran mengatakan, jika setiap ada orang yang melakukan korupsi hanya disuruh mengembalikan uang saja, maka ini sangat tidak adil. Apabila hal ini sampai terjadi, maka orang tidak akan takut lagi melakukan korupsi.

“Jadi kalau saya ribut-ribut soal korupsi, saya itu cuma mengimbangi bupati yang selalu mengembar-gemborkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi. Saya sangat sepakat dengan apa yang diucapkan bupati yang ingin menciptakan pemerintahan bersih dan bebas korupsi,” katanya.

Seperti diberitakan sebelumnya, dugaan penyimpangan penggunaan anggaran yang dilakukan oleh Panwaslu langsung ditindaklanjuti oleh Inspektorat Kabupaten Cilacap. Inspektorat langsung melakukan klarifikasi terhadap penggunaan uang tersebut.

Hasilnya, ada uang negara senilai ratusan juta yang dikeluarkan Panwaslu namun tidak didukung dengan bukti-bukti pengeluaran. Bahkan sejumlah pengeluaran dinilai tidak mengacu aturan yang tepat sehingga ada uang negara yang harus dikembalikan ke kas daerah.(amron_alfarizie@yahoo.com)

Sani Belum Terima Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat

Mantan Ketua Panwaslu Cilacap, Sani Ariyanto yang kini menjabat sebagai anggota Panwaslu mengatakan, hingga hari ini (Jumat 22/3, red), pihaknya belum menerima salinan apapun mengenai laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari Inspektorat Kabupaten Cilacap.

“Nanti kalau kami sudah menerima  LHP tersebut, maka akan kami konsultasikan ke Bawaslu RI dan Bawaslu Jateng,” katanya.

Sani juga membantah dengan adanya kabar jika dirinya memiliki rumah baru. Menurutnya, kabar tersebut hanyalah mengada-ada. Sebelumnya, Sani mengaku jika dalam penggunaan anggaran, pihaknya sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 57 tahun 2009. (amron)

Sumber : http://satelitnews.co/kasus-panwaslu-harus-diproses-hukum/

12 Maret 2014 Posted by | CILACAP | Tinggalkan komentar

Kasus Korupsi “Mengintai” Cilacap

RADAR BANYUMAS – Jum’at, 06 Desember 2013

Masyarakat Kabupaten Cilacap nampaknya harus siap-siap menerima kejutan. Pasalnya, Polres Cilacap tengah gencar “mengendus” kasus yang berbau korupsi. Selain beberapa kasus yang dilimpahkan, ada tujuh kasus yang sedang ditangani.

Dari tujuh kasus tersebut, tiga diantaranya sudah diketahui khalayak ramai bahkan ada yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Kasus yang sudah masuk tahap penyidikan yakni dugaan korupsi Panwaslu Kabupaten Cilacap dan penyimpangan dana bantuan sosial di wilayah Maos. Sedangkan satu kasus yang masih dalam tahap penyelidikan namun sudah diekspos yakni kasus dugaan pemotongan dana bantuan bedah rumah.
Jadi ada empat kasus yang hingga saat ini Kapolres Cilacap Andry Triaspoetra SIK tidak mau membeberkannya karena masih melakukan pengumpulan data dan informasi.
Masih “bungkamnya” pihak berwajib menjadi alarm bagi masyarakat di wilayah Cilacap. Bisa saja kasus yang tengah dibidik ada hubungannya dengan pihak eksekutif, legislatif, SKPD ataupun perorangan. Nampaknya orang yang merasa “memakan” uang yang bukan menjadi haknya harus siap-siap berhadapan dengan pihak berwajib.
Selain tujuh kasus yang tengah ditangani pihak kepolisian, ada beberapa kasus korupsi yang sudah sampai di Kejaksaan Negeri Cilacap. Diantaranya kasus dugaan korupsi take over Pasar Sampang, dugaan korupsi pengadaan tanah PLTU Bunton, kasus dugaan korupsi proyek padat karya, dan kasus dugaan korupsi gedung ponek RSUD Cilacap. Namun, kasus yang salah satunya menyeret nama mantan Bupati Cilacap Probo Yulastoro ini ternyata belum juga usai.
Bahkan Probo yang terseret kasus dugaan korupsi take over Pasar Sampang, baru saja keluar dari Lapas Cilacap. Namun bila kasus dugaan korupsi ini sudah sampai pengadilan, Probo bakal kembali menjadi penghuni lapas.
Melihat banyaknya kasus korupsi yang muncul, seakan-akan di Kabupaten Cilacap tidak ada proyek ataupun kegiatan yang “bebas” korupsi. Bahkan dana bantuan bedah rumah yang diperuntukkan bagi masyarakat miskin pun tak luput dari korupsi.
Semoga saja, semua kasus yang tengah ditangani polisi maupun yang sudah ada di Kejaksaan segera selesai. Dan semoga tidak akan ada kasus korupsi lain lagi. Jangan sampai ada anggapan bahwa Cilacap jadi lahan empuk para koruptor. (*)

Sumber : http://www.radarbanyumas.co.id/kasus-korupsi-mengintai-cilacap/

12 Maret 2014 Posted by | CILACAP | Tinggalkan komentar

Menanti, Empat Kasus Korupsi

RADAR BANYUMAS – Jum’at, 6 Desember 2013

CILACAP – Masyarakat Cilacap bakal menerima kejutan lagi. Saat ini, Polres Banyumas tengah menyelidiki empat kasus korupsi. Namun sayangnya polisi enggan membeberkan empat kasus yang tengah diselidiki.

Hingga saat ini, selain kasus yang sudah dilimpahkan, kini Polres Cilacap masih menangani tujuh kasus dugaan tindak pidana korupsi. “Total yang sedang kita tangani sekarang ini ada tujuh. Semuanya masih berproses baik itu penyelidikan maupun sudah ada yang sampai tahap penyidikan,” kata Kapolres Cilacap AKBP Andry Triaspoetra didampingi Kasat Reskrim, AKP Agus Puryadi kemarin.

Dijelaskan, dari tujuh kasus dugaan tindak pidana korupsi yang sedang digarap Polres Cilacap, dua diantaranya sudah masuk tahap penyidikan. Yakni dugaan korupsi Panwaslu Kabupaten Cilacap dan penyimpangan dana bantuan sosial di wilayah Maos.

Sedangkan sebanyak lima kasus dugaan korupsi sekarang ini masih dalam tahap penyelidikan. Salah satunya kasus dugaan pemotongan dana bantuan bedah rumah.
“Untuk yang masih dalam tahap penyelidikan kami belum bisa membeberkan, karena kami masih terus melakukan pengumpulan data dan informasi,” terang Agus sembari menyatakan, Polres Cilacap akan terus mendorong pemberantasan korupsi dengan semakin konsen menangani kasus-kasus korupsi.

Dugaan korupsi di tubuh Panwaslu hingga kini terus ditangani. Sampai saat ini polisi sudah menetapkan satu orang tersangka. Namun dimungkinkan jumlah tersangka kasus ini bisa berkembang tergantung kepada aliran dana dan juga peran-peran yang mungkin muncul sehingga terjadi korupsi.

Sedangkan untuk penyimpangan bantuan sosial di Maos, sebenarnya sudah ada tersangka. “Begitu selesai langsung kita limpahkan. Seperti saat menangani kasus tipikor yang sudah-sudah,” tandasnya.

Penanganan kasus korupsi di Polres Cilacap menambah daftar panjang penanganan kasus korupsi di Cilacap. Di kejaksaan setidaknya menyisakan kasus dugaan korupsi take over Pasar Sampang, dugaan korupsi pengadaan tanah PLTU Bunton yang belum tuntas, serta kasus dugaan korupsi proyek padat karya. (amu/sus)

Sumber : http://www.radarbanyumas.co.id/menanti-empat-kasus-korupsi/

12 Maret 2014 Posted by | CILACAP | Tinggalkan komentar

Korupsi Normalisasi Sungai, 4 PNS Cilacap Dibui

SINDO NEWS.com – Januari, 08 Januari 2014

Sindonews.com – Enam orang yang diduga melakukan korupsi proyek normalisasi Sungai Sedanangsari dengan kerugian negara hingga Rp300 juta akhirnya ditahan aparat kepolisian dari Polres Cilacap, Jawa Tengah.

Dari enam tersangka, empat di antaranya masih berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cilacap.

Penahanan tersebut dilakukan setelah aparat kepolisian melakukan pemeriksaan selama 12 jam terhadap enam tersangka. Dalam penyelidikan, mereka terbukti melakukan korupsi secara berjamaah yang menggunakan dana APBD Tahun 2010 lalu senilai Rp1 miliar, dan melakukan korupsi sebesar Rp300 juta.

Empat PNS Pemkab Cilacap yang terlibat dalam kasus tersebut adalah, Aji Sambodo, PNS Dinas Cipta Karya; Muhammad Muslim; Anwar Subianto; serta Bambang Suswanto yang ketiganya merupakan PNS di Dinas Bina Marga dan ESDM. Sedangkan dua orang lainnya yakni Eko Wahyono dan Kusmiharto yang merupakan mantan pegawai di Dinas Pekerjaan Umum.

“Dalam dugaan korupsi ini, keenam tersangka mempunyai peran masing-masing. Yakni sebagai pengguna anggaran dan pejabat pembuat komitmen, pemeriksa pengawas lapangan, serta panitia pemeriksa keuangan,” jelas Kasat Reskrim Polres Cilacap AKP Agus Puryadi, Selasa 7 Januari 2013, kemarin.

Menurutnya, polisi langsung menahan keenam tersangka ini dengan alasan untuk mempermudah penyidikan serta dikhawatirkan dapat menghilangkan barang bukti.
(rsa)

Sumber : http://daerah.sindonews.com/read/2014/01/08/22/824540/korupsi-normalisasi-sungai-4-pns-cilacap-dibui

20 Februari 2014 Posted by | CILACAP | Tinggalkan komentar

KPU Desak Parpol Laporkan Dana Kampanye

SUARA MERDEKA – Minggu, 20 Oktober 2013

CILACAP – Keberhasilan pemilu tidak hanya diukur dari tingkat partisipasi rakyat dan output yang dihasilkan. Namun juga dilihat dari prosesnya, apakah sehat dan kondusif atau tidak.

Selain itu, laporan dana kampanye pemilu juga menjadi salah satu titik krusial untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Namun masih banyak partai politik (parpol) peserta pemilu 2014 yang belum menyerahkan rekening kampanye ke KPU Cilacap.

“Sampai sekarang, baru PAN dan Nasdem yang sudah menyerahkan rekening kampanye kepada KPU Cilacap. Hal ini layak diapresiasi. Partai lain jangan mau kalah,” kata Handi Tri Ujiono, anggota KPU Cilacap, pada  acara sosialisasi peraturan KPU Nomor: 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilu, DPR, DPD, dan DPRD serta audit dana kampanye peserta pemilu 2014, di Hotel Wijayakusuma, baru-baru ini.

Acara tersebut dihadiri 25 peserta yang terdiri atas unsur pimpinan parpol  peserta pemilu 2014 dan Panwas Kabupaten Cilacap.

Menurut Handi, untuk mening­katkan akuntabilitas calon anggota legislatif (caleg) dan parpol maka dibuatlah beragam form untuk mencatat pemasukan dan pengeluaran dana kampanye. KPU bertugas memfasilitasi kewajiban parpol untuk melaporkan dana tersebut, sedangkan isi rekeningnya akan diaudit akuntan publik.

Daftar Dana Kampanye

Dijelaskan, beberapa laporan dana kampanye yang harus disampaikan antara lain berisi daftar sumber penerimaan dana kampanye parpol peserta pemilu. Tahap ini dibagi dalam dua termin, yaitu termin pertama dimulai sejak tiga hari setelah ditetapkan sampai dengan 27 Desember 2013. Sedangkan termin kedua, dimulai sejak 28 De­sember 2013 sampai 2 Maret 2014.

Kemudian, laporan pembukaan rekening khusus parpol, laporan awal dana kampanye partai politik maksimal 2 Maret 2014, dan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye partai politik, mulai tiga hari setelah ditetapkan sampai 17 April 2014.

“Ketentuan sumbangan, maksimal Rp 1 milyar untuk sumbangan perorangan. Sedangkan untuk sumbangan kelompok maksimal Rp 7,5 miliar. Begitu juga untuk sumbangan badan usaha nonpemerintah, maksimalnya juga Rp 7,5 miliar. Jika ada sumbangan yang melebihi ketentuan maksimum, parpol yang disumbang diwajibkan mengembalikannya ke kas negara,” katanya.

Menurut Handi, pelanggaran terhadap aturan dana kampanye parpol akan menerima sanksi cukup berat. Jika parpol tidak menyerahkan laporan awal dana kampanye pemilu kepada KPU sampai batas waktu yang telah ditentukan, maka sanksinya adalah pembatalan sebagai peserta pe­milu. (ag-69)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2013/10/20/240525/KPU-Desak-Parpol-Laporkan-Dana-Kampanye

22 Oktober 2013 Posted by | CILACAP | Tinggalkan komentar

Bawaslu Akan Periksa KPU Cilacap

SUARA MERDEKA – Sabtu, 20 Juli 2013

SEMARANG – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jateng akan memeriksa anggota KPU Cilacap yang dilaporkan 11 bakal calon anggota legislatif (caleg) dari Partai Bulan Bintang (PBB) atas penetapan daftar calon sementara (DCS) Pemilu Legislatif 2014. Pemeriksaan akan dilakukan di sekretariat Bawaslu, Jalan Atmodirono, Semarang, Senin (22/7).

Kesebelas bakal caleg itu dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) untuk masuk DCS karena belum melengkapi dokumen persyaratan hingga batas waktu yang ditentukan. Mereka di antaranya Masdar Machsus, Anjar Gunadi, Mufti Farhan, Mahasis Tresnoveronica, dan Mohammad Tholhah Mansur.

Masdar yang semula anggota DPRD Cilacap periode 2004-2009 dari PAN dinyatakan TMS dengan alasan tak mengisi formulir BB-5. Formulir itu harus diisi bakal caleg pindahan dari partai lain sebagaimana Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Namun, yang bersangkutan hanya melampirkan surat pengunduran diri ke KPU Cilacap. Caleg lain terlambat dua jam saat penyerahan berkas ke KPU. Anggota Bawaslu Jateng Teguh Purnomo mengatakan, pemeriksaan dilakukan untuk mengetahui persoalan sengketa pemilu itu secara utuh. Setelah pemeriksaan, Bawaslu akan memberi kesempatan kepada kedua pihak untuk bermusyawarah dan mencapai mufakat.

”Jika ada titik temu, akan dibuatkan berita acara kesepakatan. Sebaliknya, jika tidak ada titik temu, akan ada persidangan penyelesaian sengketa,” tandasnya.

Keputusan persidangan itu bersifat final dan mengikat. Kedua belah pihak harus mengikuti rekomendasi Bawaslu.

Pukul 24.00

Permohonan sengketa pemilu itu diajukan, Rabu (17/7). Sehari setelah itu, Bawaslu meminta klarifikasi dari Ketua DPC PBB Cilacap Sudarto, Sekretaris DPC Agus Suharto, dan Ketua Bidang Advokasi dan HAM DPW PBB Jateng Awod.

Dalam laporannya, Sudarto menyatakan, KPU Cilacap tidak memberi penjelasan tentang ketentuan baru yang mengharuskan pengisian formulir BB-5 kepada partai politik. KPU juga belum mengomunikasikan batas waktu penyerahan berkas terakhir pada pukul 16.00. Sepengetahuan pengurus PBB, batas waktu penyerahan berkas pukul 24.00 seperti saat pendaftaran.

Ketua KPU Cilacap Warsid menyatakan, siap memenuhi panggilan Bawaslu Jateng. ”Ka­mi akan memberi penjelasan, teman-teman PBB dinyatakan TMS karena terlambat dua jam itu tidak benar. Kenyataannya, beberapa caleg dari PBB yang TMS baru datang dua hari setelah masa perbaikan,” tandasnya. Karena berkas tidak lengkap, maka mereka dinyatakan TMS. (J17,H68-59)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2013/07/20/231578/Bawaslu-Akan-Periksa-KPU-Cilacap

23 Juli 2013 Posted by | CILACAP | Tinggalkan komentar

Bawaslu Akan Periksa KPU Cilacap

SUARA MERDEKA – Sabtu, 20 Juli 2013

SEMARANG – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jateng akan memeriksa anggota KPU Cilacap yang dilaporkan 11 bakal calon anggota legislatif (caleg) dari Partai Bulan Bintang (PBB) atas penetapan daftar calon sementara (DCS) Pemilu Legislatif 2014. Pemeriksaan akan dilakukan di sekretariat Bawaslu, Jalan Atmodirono, Semarang, Senin (22/7).

Kesebelas bakal caleg itu dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) untuk masuk DCS karena belum melengkapi dokumen persyaratan hingga batas waktu yang ditentukan. Mereka di antaranya Masdar Machsus, Anjar Gunadi, Mufti Farhan, Mahasis Tresnoveronica, dan Mohammad Tholhah Mansur.

Masdar yang semula anggota DPRD Cilacap periode 2004-2009 dari PAN dinyatakan TMS dengan alasan tak mengisi formulir BB-5. Formulir itu harus diisi bakal caleg pindahan dari partai lain sebagaimana Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Namun, yang bersangkutan hanya melampirkan surat pengunduran diri ke KPU Cilacap. Caleg lain terlambat dua jam saat penyerahan berkas ke KPU. Anggota Bawaslu Jateng Teguh Purnomo mengatakan, pemeriksaan dilakukan untuk mengetahui persoalan sengketa pemilu itu secara utuh. Setelah pemeriksaan, Bawaslu akan memberi kesempatan kepada kedua pihak untuk bermusyawarah dan mencapai mufakat.

”Jika ada titik temu, akan dibuatkan berita acara kesepakatan. Sebaliknya, jika tidak ada titik temu, akan ada persidangan penyelesaian sengketa,” tandasnya.

Keputusan persidangan itu bersifat final dan mengikat. Kedua belah pihak harus mengikuti rekomendasi Bawaslu.

Pukul 24.00

Permohonan sengketa pemilu itu diajukan, Rabu (17/7). Sehari setelah itu, Bawaslu meminta klarifikasi dari Ketua DPC PBB Cilacap Sudarto, Sekretaris DPC Agus Suharto, dan Ketua Bidang Advokasi dan HAM DPW PBB Jateng Awod.

Dalam laporannya, Sudarto menyatakan, KPU Cilacap tidak memberi penjelasan tentang ketentuan baru yang mengharuskan pengisian formulir BB-5 kepada partai politik. KPU juga belum mengomunikasikan batas waktu penyerahan berkas terakhir pada pukul 16.00. Sepengetahuan pengurus PBB, batas waktu penyerahan berkas pukul 24.00 seperti saat pendaftaran.

Ketua KPU Cilacap Warsid menyatakan, siap memenuhi panggilan Bawaslu Jateng. ”Ka­mi akan memberi penjelasan, teman-teman PBB dinyatakan TMS karena terlambat dua jam itu tidak benar. Kenyataannya, beberapa caleg dari PBB yang TMS baru datang dua hari setelah masa perbaikan,” tandasnya. Karena berkas tidak lengkap, maka mereka dinyatakan TMS. (J17,H68-59)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2013/07/20/231578/Bawaslu-Akan-Periksa-KPU-Cilacap

20 Juli 2013 Posted by | CILACAP | Tinggalkan komentar

%d blogger menyukai ini: