KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Camat Dibanderol Rp 200 Juta

SUARA MERDEKA – 25 Maret 2014

  • Praktik Jual Beli Jabatan

BREBES – Praktik jual beli jabatan diduga terjadi di lingkungan Pemkab Brebes. Dugaan itu menguat di masyarakat menyusul pelantikan ratusan pejabat eselon II, III dan IV oleh Bupati Brebes Hj Idza Priyanti SE, sepekan lalu. Bahkan, untuk jabatan promosi menjadi camat dibandrol Rp 150 juta hingga Rp 200 juta.

Sejumlah PNS yang sudah mengeluarkan uang puluhan hingga ratusan juta rupiah, tetapi tidak menduduki jabatan yang dijanjikan mulai angkat bicara.

Seorang PNS di lingkungan Pemkab Brebes yang enggan disebutkan namanya kepada Suara Merdeka mengaku, dirinya dijanjikan bisa menduduki jabatan yang diinginkannya dengan memberikan sejumlah uang. Tawaran itu diberikan oleh seseorang yang masih keluarga dekat Bupati. Pihaknya juga tahu orang yang menawari itu memang punya hubungan kerabat dengan Bupati.

”Tawaran ini saya terima sejak awal Januari lalu. Saya dijanjikan bisa naik eselon, dari eselon IV yang saat ini saya duduki ke eselon III. Ya, janjinya sih kalau tidak jadi camat yang kepala bidang lah,” tuturnya, kemarin. Dia mengatakan, untuk jabatan camat atau eselon III harga yang dibandrol bervariasi tergantung wilayah yang akan diduduki.

”Jujur saja saya awalnya tertarik dengan ini. Bahkan, tiga teman saya sudah langsung berani memberikan uangnya untuk jabatan tertentu,” ujarnya. Menurut dia, pola jual beli jabatan itu dilakukan secara berlapis dan terstruktur, sehingga sangat rapi. Pencari sasaran merupakan orang yang mengaku kerabat atau orang dekat Bupati yang bukan berstatus PNS.

Promosi

Mereka kemudian berhubungan dengan orang-orang bupati yang menjadi PNS dan punya kewenangan terkait masalah rotasi, mutasi dan promosi. Proses pemberian uang jasa pun bisa dilakukan di muka atau pun di belakang setelah proses pelatikan.

Detik-detik terakhir menjelang pelatikan, pihaknya didatangi kembali oknum yang menjanjikan untuk mengingatkan atas uang jasa tersebut. ”Saya pilih membayar di belakang untuk berjaga-jaga kalau tidak gol, dan ternyata benar ketika pelantikan nama saya tidak ada. Termasuk, tiga teman saya yang sudah memberikan uang juga tidak masuk,” ungkapnya.

Padahal, lanjut dia, selama beberapa bulan sebelum pelantikan pihaknya sudah mengeluarkan uang cukup besar bagi biaya lobi. Oknum yang menjanjikan selama ini kerap meminta dijamu, buat makan-makan dan nyanyi-nyanyi di tempat karaoke.

”Ya mau gimana lagi, saya turuti permintaan ini. Ya ada sekitar Rp 10 juta lah habis buat biaya lobi,” tutur dia saat ditemui di rumahnya.(H38-15,88)

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/cetak/2014/03/25/256650

3 April 2014 Posted by | BREBES | Tinggalkan komentar

Herman Ditahan, Zaenudin Jabat Kepala Disperindag

KORUPTOR INDONESIA – sabtu, 15 Maret 2014

Brebes-KIC: Wakil Direktur (Wadir) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Brebes, Jawa Tengah, Drs. Zaenudin, kini mendapat promosi jabatan sebagai Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Pemkab Brebes.lantik-disper

Pasalnya, Kepala Disperindag yang sebelumnya dipegang oleh Herman Adhi W, sedang tersangkut hukum kasus dugaan korupsi pengadaan alat industri tahun 2011 senilai Rp 402 juta, dan kini tersangka mendekam di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Kedungpane Semarang.

Sebelumnya, untuk mengisi kekosongan sementara pada jabatan Kepala Disperidang, Bupati Brebes Hj. Idza Priyanti SE menunjuk Kepala Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga (Disbudpora), Amin Raharjo sebagai Plt Kepala Disperindag.

Promosi jabatan terhadap Wadir RSUD Brebes menjadi Kepala Disperindag itu terungkap saat Bupati Brebes melakukan pergeseran/rotasi para pejabat struktural di Lingkungan Pemkab setempat, di Pendopo Kabupaten, Jumat 14 Maret 2014 sore.

Dalam pergeseran para pejabat di Lingkungan Pemkab Brebes ini, ada sebanyak 131 pejabat mulai dari eselon II, III dan IV, termasuk Zaenudin yang sebelumnya di eselon III a naik ke eselon II b.

Bupati Brebes, Hj. Idza Priyanti SE dalam sambutannya mengatakan, pergeseran maupun promosi jabatan tersebut bukan hanya berperan untuk mengemban tugas dan kewajiban saja terhadap jabatan barunya, sekalipun tempat bekerjanya berbeda-beda. Dengan demikian tidak ada rasa suka atau tidak suka, selain tujuan utamanya adalah untuk pengabdian. (Pnews)

Sumber : http://koruptorindonesia.co.id/herman-ditahan-zaenudin-jabat-kepala-disperindag/

15 Maret 2014 Posted by | BREBES | Tinggalkan komentar

Ratusan CPNS K2 di Brebes Diduga Palsukan Data Pengabdian

SUARA MERDEKA.com – Kamis, 13 Maret 2014

BREBES, suaramerdeka.com – Sebanyak 111 tenaga honorer kategori dua (K2) di Kabupaten Brebes yang lolos seleksi CPNS tahun 2014, diduga melakukan pemalsuan data pengabdian. Bahkan, jumlah tersebut dimungkinkan masih bisa bertambah. Hal itu terungkap saat sejumlah guru honorer K2 mengadukan dugaan pemalasuan data pengabdian ke Dewan Pendidikan Kabupaten Brebes, kemarin.

Sementara, dari ratusan tenaga honorer K2 yang diduga memalsukan data itu, tercatat sebanyak 21 orang telah resmi dilaporkan secara tertulis ke Inspektorat dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Brebes. Hingga kini, dua instansi terkait itu tengah menindaklanjuti laporan tersebut.

Dihadapan pengurus Sekretaris Dewan Pendidikan Kabupaten Brebes, para guru tenaga honorer itu mengungkapkan, jumlah K2 yang berdasarkan seleksi sebanyak 2.273 orang dirasakan janggal. Sebab, berbeda dengan data sebelumnya yakni data base tahun 2005, yang tercatat sebanyak 2.663. Dari jumlah itu kini sudah berkurang sekitar 500 orang karena telah menjadi PNS.

“Artinya, ini ada dugaan penggelembungan data sekitar 200 orang. Sehingga, dari 1.013 tenaga honorer K2 yang lolos diduga kuat ada yang memanipulasi data persyaratan. Dari data kami sementara, jumlahnya ada sebanyak 111 guru SD dan SMP yang diduga memalsukan data tersebut,” ungkap Eko Waluyo, salah satu guru dari Kecamatan Jatibarang, Kamis (13/3).

Sekretaris Dewan Pendidikan Kabupaten Brebes, Wijanarto SPd  mengaku, prihatin dengan temuan tersebut. Pihaknya meminta bukti otentik data manipulasi agar dilengkapi sehingga bisa segera dilakukan rekomendasi verifikasi kepada Pemkab. “Manipulasi data itu bisa dicocokan antara SK tahun 2005 dengan daftar absensi, daftar gaji, dan laporan sekolah triwulan ke UPTD,” ujarnya

Dugaan manipulasi data K2 itu, lanjut dia, sudah menjadi isu nasional. Permasalahnya rata-rata dipicu oleh SK yang dibuat tidak sesuai dengan pengabdian mereka. Akibatnya terjadi pembengkakan jumlah tenaga honorer. Pihaknya persoalan itu juga telah berkonsultasi dengan Pemkab agar bisa mencari solusinya.

“Kewenangannya memang di BKN, kami memediator dan pendampingan agar Pemkab melakukan verifikasi. Jika memang ada yang terbukti manipulasi data, maka harus diproses sanksi administratif maupun pidana sesuai dengan aturan BKN,” terangnya.

Terpisah, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemkab Brebes, Dra Lutfiatul Latifah melalui Kabid Formasi dan Pengembangan Pegawan Apriyanto mengungkapkan, hingga kini tercatat baru ada sebanyak 21 tenaga honorer K2 lolos CPNS yang resmi dilaporkan ke inspektorat dan BKD, karena diduga memalsukan data. Pihaknya dan inspektorat saat ini tengah menindaklanjuti pelaporan tersebut. Bahkan, inspektorat sedang turun ke lapangan untuk kroscek atas laporan tersebut.

“Kalau sesuai data kami yang resmi dilaporkan ada sebanyak 21 tenaga honorer K2,” ungkapnya.

Lebih lanjut dia mengatakan, hingga kini BKD belum mengeluarkan pengumuman honorer K2 yang diduga memalsukan data untuk dianulir. Jika dari hasil tindak lanjut ditemukan ada yang benar-benar memalsukan data, proses pencoretan akan dilakukan pada saat pemberkasan.

“Jadi, tidak benar kami sudah mengeluarkan data atau pengumuman K2 yang dicoret. Kami saat ini baru proses tindak lanjut dari laporan dugaan pemalsuan data itu. Penganuliran peserta CPNS K2 akan kami lakukan saat pemberkasan,” terangnya.

( Bayu Setyawan / CN38 / SMNetwork )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2014/03/13/194465/Ratusan-CPNS-K2-di-Brebes-Diduga-Palsukan-Data-Pengabdian

13 Maret 2014 Posted by | BREBES | Tinggalkan komentar

Ketua Panwaslu Brebes Diminta Mundur

SUARA MERDEKA.com – Kamis, 06 Maret 2014

BREBES, suaramerdeka.com – Ketua Panwaslu Kabupaten Brebes, MA Ma’ruf diminta mundur dari keanggotannya sebagai penyelanggara pemilu. Pasalnya, dia dinilai telah melanggar Undang-undang nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Pelanggaran itu terjadi karena bersangkutan dinilai melakukan rangkap jabatan yang digaji oleh uang negara.

“Kalau memang melakukan pelanggaran, ya sebaiknya mundur saja, atau memilih salah satu jangan merangkap,” tandas Abdul Aris Hada Assa’ad, aktivis LSM Masjaka Brebes, Kamis (6/3).

Dia mengatakan, dari informasi yang didapatnya, selain menjabat Ketua Panwaslu yang bersangkutan juga menjabat staf ahli di DPRD. Bahkan, dia kini juga mendaftarkan diri sebagai calon Direktur PDAM Brebes yang masuk dalam Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Padahal sesuai aturan perundangan dan kode etik penyelenggara pemilu itu dilarang dan harus memilih salah satu.

“Kalau bicara aturan, ya harus ditegangkan,” katanya.

Menurut dia, dalam pasal 85 Undang-undang nomor 15 tahun 2011 dijelaskan, penyelenggara pemilu bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintah, BUMN dan BUMD selama keanggotaannya apabila terpilih. Sebagai staf ahli DPRD merupakan jabatan di pemeritahan. Sedangkan mendaftar direktur PDAM merupakan BUMD.

Selain itu, dinilai melanggar peraturan bersama KPU, Banwaslu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu nomor 13,11,1 tahun 2012. Intinya, dalam melaksanakan proposionalitas, penyelenggara pemilu berkewajiban tidak berlibat dalam setiap  kegiatan resmi maupun tidak resmi yang menimbulkan konflik kepentingan. “Kalau mengacu pendaftaran direktur PDAM itu jelas syarat kepentingan,” ungkapnya.

Terpisah, Ketua Panwaslu Kabupaten Brebes, MA Ma’ruf secara tegas membantah jika dirinya masih aktif sebagai staf ahli DPRD. Dia menjelaskan, jika melihat tahun anggaran sampai Desember 2013 lalu jabatan sebagai staf ahli sudah habis. Sehingga, sejak Januari sudah tidak lagi menjabat.

Pihaknya juga sudah menyatakan mengundurkan diri sejak November tahun 2013 lalu. Sedangkan untuk PDAM, melihat Undang-undang dikatakan merangkap jabatan jika dirinya sudah diterima.

Namun, dalam persoalan itu dirinya baru mendaftar dan tidak melengkapi berkas pendaftaran. Sehingga, dalam seleksi adminstrasi sudah dinyatakan gugur. “Yang jelas, saya kini sudah tidak ada kaitannya dengan staf ahli DPRD,” terangnya.

( Bayu Setyawan / CN38 / SMNetwork )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2014/03/06/193604/Ketua-Panwaslu-Brebes-Diminta-Mundur

7 Maret 2014 Posted by | BREBES | Tinggalkan komentar

Kepala Disperindag Pemkab Brebes Terancam 20 Tahun Penjara

SUARA MERDEKA – Rabu, 29 Januari 2014

  • Kasus Dugaan Korupsi Bantuan Alat Industri

BREBES, suaramerdeka.com – Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Pemkab Brebes, Herman Adi W, terancam hukuman paling lama 20 tahun penjara. Tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan bantuan alat industri tahun 2011 senilai Rp 402 juta itu, juga dijerat pasal berlapis oleh penyidik Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polres Brebes.

Seperti diberitakan sebelumnya, Kepala Disperindag Herman Adi W ditahan polisi, terkait kasus dugaan korupsi pengadaan bantuan alat industri tahun 2011. Mantan Kabag Hukum Setda Pemkab Brebes meringkuk di ruang tahanan Mapolres Brebes sejak Selasa siang (28/1). Tersangka ditahan setelah menjalani pemeriksaan maraton dari tim Tipikor Polres Brebes.

“Tersangka ini kami jerat pasal berlapis, yakni pasal 2 jo pasal 18, pasal 3 jo pasal 18 dan pasal 12 jo 55 undang-undang nomor 31 tahun 1999 yang diubah dan ditambah menjadi undang-undang nomor 20 tahun 2001, tentang Tindak Pidana Korupsi. Ancamanya, maksimal 20 tahun penjara, juga dikenaik denda maksimal Rp 1 miliar,” ujar Kasat Reskrim Polres Brebes, AKP Moh Subhan, Rabu (29/1).

Dari hasil pemeriksaan, jelas dia, modus dugaan korupsi itu dilakukan dengan pekerjaan pengadaan secara penunjukan langsung, tetapi tidak dilaksanakan dengan mekanisme sesuai perundangan. Pekerjaan pengadaan senilai Rp 402 juta itu terbagai dalam 12 paket pekerjaan.

Tersangka memintahkan bawahannya Laswardi (tersangka lain dan kini ditahan-red) untuk mengerjakan pekerjaan tersebut, dan hanya dengan meminjam bendera rekanan. Selain itu, barang hasil pengadaan tersebut ternyata tidak sesuai dengan spesifikasi.

“Kami kini tengah mempercepat perberkasan kasus tersangka. Sesuai rencana, hari ini kami kirim berkas tahap satu ke Jaksa Penuntut Umum,” ungkapnya.

Lebih lanjut Kasat mengatakan, keterlibatan tersangka Herman dalam kasus itu adalah sebagai orang yang memerintahkan pekerjaan pengadaan dilaksanakan tidak sesuai kententuan. Kemudian, tersangka kedudukannya sebagai pejabat yang bertanggung jawab.

Tersangka juga diduga ikut mendapatkan bagian dari hasil pengadaan tersebut. “Yang jelas, kami sudah mempunyai bukti dan fakta yang kuat atas keterlibatan tersangka ini. Karena itu, kami menahannya,” terang dia.

( Bayu Setyawan / CN31 / SMNetwork )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2014/01/29/189044/Kepala-Disperindag-Pemkab-Brebes-Terancam-20-Tahun-Penjara

29 Januari 2014 Posted by | BREBES | Tinggalkan komentar

Kepala Disperindag Pemkab Brebes Ditahan

SUARA MERDEKA – Selasa, 28 Januari 2014

BREBES, suaramerdeka.com – Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Pemkab Brebes, Herman Adi W, Selasa (28/1), resmi ditahan polisi. Ia kini meringkuk di ruang tahanan Mapolres Brebes, terkait dugaan kasus korupsi pengadaan bantuan alat industri di tahun 2013 senilai Rp 400 juta.

Mantan Kabag Hukum Setda Pemkab Brebes itu resmi masuk ruang tahan mulai pukul 12.00 Wib. Herman sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka oleh Unit Tindak Pidana Korupsi Polres Brebes, dalam kasus dugaan korupsi pengadaan bantuan alat industri, yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 185 juta. Ia sebelumnya juga menjalani pemeriksaan secara maraton sejak Senin (27/1), hingga akhirnya ditahan.

Dalam kasus yang sama, jajaran Polres Brebes juga telah resmi menahan Laswardi, salah seorang Kasi di Disperindag Pemkab Brebes. Laswardi ditahan polisi sejak 24 Oktober 2013 lalu. Bahkan, berkas kasusnya hampir dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri, untuk proses persidangan.

Informasi suaramerdeka.com di lingkungan Polres Brebes menyebutkan, Herman datang ke Mapolres Brebes dengan didampingi kuasa hukumnya sekitar pukul 10.00 Wib. Ia datang dengan menggunakan pakaian kemeja putih dan celana gelap. Herman awalnya datang ke Mapolres Brebes untuk menjalani pemeriksaan lanjutan yang digelar sehari sebelumnya.

Namun setelah proses pemeriksaan selesai, ia langsung dibawa ke ruang tahanan Mapolres Brebes. Belum diketahui pasti keeterlibatan Herman dalam kasus pengadaan bantuan alat industri tersebut.Sementara sejumlah kerabat Herman, terpantau mulai menggunjunginya di ruang  tahanan Mapolres Brebes. Di antaranya, adik kandung Herman dan beberapa saudara lainnya.

Kabag Humas dan Protokol Pemka Brebes,  Atmo Tan Sidik mengaku, mendapatkan informasi dari luar, jika Kepala Disperindag kini sudah ditahan. Namun, informasi itu perlu di croscek kebenarannya. “Ya, informasi penahanan itu memang ada, dan bentuknya SMS. Untuk itu, kami akan mengkoordinasikan dengan Sekda Pemkab Brebes,” katanya.

Kapolres Brebes AKBP Ferdy Sambo melalui Kasubag Humas Polres Brebes AKP Suparno saat dikonfirmasi, membenarkan jika kepala Disperindag sudah ditahan. Ia ditahan sejak hari ini. “Hari ini sudah kami tahan,” tandasnya.

( Bayu Setyawan / CN38 / SMNetwork )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2014/01/28/188922/Kepala-Disperindag-Pemkab-Brebes-Ditahan

29 Januari 2014 Posted by | BREBES | Tinggalkan komentar

Pemkab Brebes Digugat Rp 1,63 M

SUARA MERDEKA – Jum’at, 10 Januari 2014

  • Proyek DAK Belum Dibayar

BREBES – Pemkab Brebes digugat perdata di Pengadilan Negeri Brebes dengan nilai gugatan Rp 1,63 miliar lebih. Gugatan itu dilayangkan sejumlah penyedia jasa konstruksi terkait proyek fisik Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan tahun 2012 yang hingga kini belum dibayarkan.

Padahal, bangunan sekolah yang dikerjakan para rekanan itu sudah selesai, bahkan sudah dimanfaatkan para siswa. “Secara resmi kami telah mendaftarkan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Brebes dengan nomor 26/PDT.G/ 2013/PN Brebes, tertanggal 9 Desember 2013. Saat ini prosesnya sudah memasuki sidang mediasi.

Namun, kami sangat kecewa Pemkab selaku tergugat tidak ada respons baik,’’ungkap Tobidin SH, selaku kuasa hukum sejumlah penyedia jasa konstruksi di Brebes, kemarin (9/1).

Diungkapkan, kuasa hukum yang ditunjuk oleh Pemkab Brebes dari dua kali sidang tidak hadir. ‘’Ini bukti tidak adanya iktikad baik dan tidak menghormati proses hukum,” tegasnya.

Dia menjelaskan, dalam kasus itu ada sebanyak 15 rekanan yang mengajukan gugatan perdata tersebut. Mereka merupakan rekanan yang mengerjakan sebanyak 15 paket pekerjaan fisik dari DAK Pendidikan tahun 2013 lalu, senilai Rp 1,63 miliar lebih.

Sangat Dirugikan

Dalam persoalan tersebut kliennya sangat dirugikan karena pekerjaan yang sudah diselesaikan 100%, ternyata dananya belum terbayarkan. Alasan Pemkab tidak bisa membayar karena proyek tersebut tidak mempunyai Daftar Prioritas Anggaran (DPA).

Namun, pejabat pembuat komitmen telah mengeluarkan Surat Perintah Kerja (SPK) kepada kliennya untuk mengerjakan proyek tersebut. Bahkan, Rancangan Anggaran Belanja (RAB) dan gambarnya ada, sehingga kliennya mengerjakan pekerjaan tersebut.

“Tapi, setelah jadi dan sudah dimanfaatkan, tidak bisa terbayarkan. Ini jelas merugikan klien kami. Apalagi, pemkab terkesan tidak kooperatif dalam menyelesaikan kasus ini,” tandasnya. Menurut dia, pihaknya sangat kecewa dengan sikap Pemkab dan kuasa hukumnya yang selalu tidak hadir setiap kali sidang mediasi digelar.

Termasuk juga, sidak yang digelar hari ini (kemarin-red), kembali tidak dihadiri kuasa hukum Pemkab dan dinas terkait. “Jika upaya hukum gugatan perdata ini tidak ditanggapi, kami akan mengambil upaya pidana. Sebab, dalam kasus ini ada unsur penipuan dan penggelapan. Kami akan laporkan ke Polda Jateng,” terangnya.

Dia menambahkan, sejauh ini kliennya sudah sangat kooperatif agar proyek mereka dibayarkan. Sebelumnya, bahkan ada kesepakatan Pemkab siap membayar asalkan ada dasar hukum yang kuat, yakni melalui pengadilan. Namun, setelah dilaksanakan gugatan, tetap tidak kooperatif. “Ini yang membuat kami sangat kecewa, dan kami siap melakukan langkah hukum pidana,” tegasnya. (H38-49,15)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2014/01/10/248890/Pemkab-Brebes-Digugat-Rp-163-M

10 Januari 2014 Posted by | BREBES | Tinggalkan komentar

Penyedia Jasa Konstruksi Siap Mengadu ke DPRD

SUARA MERDEKA – Sabtu, 04 Januari 2014

  • Proyek Tak Bisa Terbayar Rp 70 M

BREBES – Sejumlah rekanan penyedia jasa konstruksi di Kabupaten Bre­bes, ngotot agar proyek yang telah me­reka selesaikan di tahun 2013 dibayar oleh Pemkab Brebes. Mereka juga siap mengadukan persoalan yang dihadapi itu ke DPRD Kabupaten Brebes. Bah­kan, perwakilan para rekanan secara resmi telah melayangkan permohonan audiensi ke wakil rakyat, Jumat (3/1).

”Kami tetap menuntut Pemkab Bre­bes bertanggung jawab. Artinya, segera dibayarkan pekerjaan kami yang telah selesai. Apalagi, pengguna anggara juga sudah mengeluarkan surat perintah membayar,” ujar Saldy (30), salah seorang rekanan yang proyeknya be­lum terbayarkan, kemarin.

Seperti diberitakan sebelumnya, be­lasan perwakilan penyedia jasa kons­truksi di Brebes menemui Bupati Bre­bes Hj Idza Priyanti SE, Kamis (2/1). Mereka mendesak Bupati agar segera mengambil langkah terkait ratusan paket pekerjaan yang telah diselesaikan, tetapi tak bisa dibayarkan.

Kondisi itu diduga terjadi akibat kece­robohan pihak Dinas Pendapatan dan Pe­­ngelolaan Keuangan Daerah (PPKD), yang menolak proses pengajuan pembayaran pekerjaan tersebut. Alasannya, sudah melewati batas waktu yang ditetapkan dan berkas me­numpuk. Ada sekitar Rp 70 miliar dari nilai proyek yang hingga kini belum bisa terbayarkan akibat keadaan tersebut.

Menurut Saldy, dalam persoalan tersebut bukanlah kesalahan para re­kanan, tetapi terjadi akibat kelalaian pi­hak kas daerah, yakni DPPKD. Padahal pembayaran proyek itu sudah sangat dibutuhkan karena untuk membayar utang material dan tenaga kerja. ”Yang jelas, kami akan terus menuntut hak kami ini. Ketika kami melakukan pelanggaran kontrak Pemkab memberikan sanksi denda hingga blacklist, tapi saat ini Pemkab yang melanggar pembayaran,” tandasnya.

Bidang Pembangunan

Dia mengungkapkan, pihaknya dan para rekanan yang senasib juga akan mengadukan persoalan tersebut ke DPRD, khususnya Komisi II. Surat res­mi permohonan audiensi sudah dila­yangkan. Hal itu akibat dari belum ada titik terang dalam  pertemuan dengan Bupati. Adapun Komisi II merupakan alat kelengkapan DPRD yang menangani bidang pembangunan. ”Kami te­lah dijadwalkan untuk audiensi dengan DPRD pada Senin (6/1) mendatang,” terangnya.

Agoes (45), rekanan lainnya juga mendesak agar Pemkab harus membayar segera mungkin, dan tidak boleh melewati bulan Januari. Mengingat, semua itu menyangkut kepercayaan bank terhadap pihaknya yang meminjam uang untuk pekerjaan tersebut, dan belum lagi hitungan bunga yang harus ditanggung. ”Saya sangat menyesalkan komentar Bupati di media cetak, yang menyarankan rekanan utang untuk menutup kebutuhan dana yang belum terbayarkan. Kami mengerjakan proyek Pemkab dananya dari utang bank, eh malah disarankan utang lagi,” keluhnya.

Kepala DPPKD Pemkab Brebes Diding Setiadi menjelaskan, solusi yang akan diambil di antaranya memasukkan anggaran proyek yang belum terbayarkan itu ke perubahan APBD tahap pertama. Rencananya perubah­an itu akan dilakukan Januari. Namun, sebe­lumnya akan berkoordinasi dengan DPRD dan Pemprov Jateng. Selain itu, pihaknya kini juga tengah menginventarisasi jumlah pekerjaan yang belum dibayarkan.

”Yang jelas kami akan berupaya membayar pekerjaan itu, tetapi harus disesuaikan aturan,” katanya saat beraudiensi dengan para penyedia jasa konstruksi di Ruang OR Setda Pemkab Brebes. (H38-49,15)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2014/01/04/248261/Penyedia-Jasa-Konstruksi-Siap-Mengadu-ke-DPRD

5 Januari 2014 Posted by | BREBES | Tinggalkan komentar

Dana Proyek Fisik Belum Dibayarkan

SUARA MERDEKA – Jum’at, 03 Januari 2014

  • Rekanan Tuding DPPKAD Ceroboh

BREBES – Belasan rekanan penyedia jasa konstruksi di Kabupaten Brebes menemui Bupati Brebes Hj Idza Priyanti SE, Kamis (2/1). Hal itu menyusul anggaran proyek fisik senilai sekitar Rp 70 miliar lebih, hingga akhir tahun anggaran 2013 tak bisa dibayarkan kepada mereka.
Padahal pekerjaan rekanan itu sudah selesai seratus persen. Rekanan menuding persoalan itu terjadi akibat kecerobohan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) yang menolak proses administrasi yang diajukan. Belasan perwakilan penyedia jasa kontruksi itu kemarin mengadukan permasalahan tersebut kepada Bupati Brebes Hj Idza Priyanti SE di ruang OR Setda Pemkab Brebes.

“Kami menuntut dibayarkan karena tanggung jawab menyelesaikan pekerjaan sudah terpenuhi. Namun, nyatanya hingga kini kami belum dibayar karena kendala di DPPKD. Kalau di total ada sekitar Rp 70 miliar lebih pekerjaan yang belum dibayarkan. Sementara, seluruh pekerjaan sudah selesai,” ujar Aji (40), salah seorang penyedia jasa kontruksi saat audiensi.

Mereka mendesak Bupati untuk memberikan solusi, agar anggaran proyek yang menjadi hak mereka bisa dibayarkan. Mengingat, anggaran itu sangat dibutuhkan untuk menutup biaya tenaga kerja dan material yang juga belum dibayarkan. Audiensi itu juga dihadiri Sekda Pemkab Brebes H Emastoni Ezam SH MHum, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Pemkab Brebes H Satibi, Kepala DPPKD Pemkab Brebes Diding Setiadi dan Kepala Bagian Pembangunan Setda Pemkab Brebes Edy Kusmartono.

Sudah Selesai

Audiensi sempat berjalan memanas karena para rekanan ngotot agar anggaran itu bisa dibayarkan. Sebab, mereka merasa sudah mengajukan berkas pembayaran, karena pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya sudah selesai. Menurut Aji, banyaknya pekerjaan yang belum dibayar karena DPPPKD menolak berkas surat pengajuan pembayaran yang masuk tanggal 30 Desember. Padahal, sesuai aturan batas tahun anggaran berakhir hingga 31 Desember.

Kondisi itu membuat rekanan sangat kecewa. Apalagi, anggaran itu sudah banyak yang menunggu, khususnya para pekerja atau tukang. “Tak hanya itu, ini juga menyangkut kepercayaan perbankan kepada kami. Sebab, dana yang digunakan untuk melaksanakan pekerjaan adalah pinjaman dari bank,” tandasnya.

Rekanan Lainnya, Johan (30), menyesalkan terhadap sikap DPPKD yang tidak melakukan penambahan tenaga administrasi ketika terjadi peningkatan pengajuan pembayaran pekerjaan. Hal itu menyebabkan petugas kewalahan, sehingga membuat banyak pekerjaan yang belum bisa dibayarkan. “Kami datang untuk meminta solusi agar pekerjaan kami yang sudah selesai dibayarkan,” tegasnya.

Bupati Brebes Hj Idza Priyanti SE mengatakan, semua penggunaan anggaran daerah ada aturan dan mekanismenya. Karena itu, solusi yang diambil harus berdasarkan aturan yang ada. Jika anggaran belum diluncurkan, berarti belum bisa dibayarkan. (H38-49,47)

Sumber :  http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2014/01/03/248194/Dana-Proyek-Fisik-Belum-Dibayarkan

5 Januari 2014 Posted by | BREBES | Tinggalkan komentar

“Kalau Rohali Dipenjara, Kami Juga!”

SUARA MERDEKA – Selasa, 24 Desember 2013
Dibalik Sidang

”PAK Kades (Kepala Desa) tidak salah! Beras sudah dibagikan ke warga. Kades Rohali tidak korupsi! Kalau Rohali dipenjara, kami juga harus dipenjara!” teriakan itu terdengar bersahut-sahutan dari kerumunan ratusan orang di halaman Pengadilan Tipikor Semarang, Senin (23/12). Mereka datang dari Desa Luwungragi, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes.

Warga Luwungragi tak terima sang kades dihukum 1,5 tahun penjara oleh hakim. Rohali bin Sanad juga didenda Rp 50 juta setara dengan sebulan kurungan, serta mengganti uang Rp 171,5 juta yang merupakan kerugian negara. Hakim menilai Rohali memerintahkan pembagian beras untuk warga miskin (raskin) tidak sesuai dengan daftar rumah tangga sasaran.

Dalam pembelaannya, Rohali mengatakan pembagian itu berdasarkan kesepakatan masyarakat. Sebab, dalam daftar rumah tangga sasaran, justru rumah tangga miskin tidak mendapat jatah beras. Di Ruang Sidang Cakra, ratusan pendukung Rohali marah. Hakim Jhon Halasan Butarbutar tak sempat menutup sidang, langsung bangkit dari kursinya. Majelis menuju pintu khusus hakim di samping meja hijau. Sasaran amuk warga bukan hakim, melainkan jaksa Kejaksaan Negeri Brebes.

Menangis

Jaksa turut berlari ke pintu hakim, begitu juga panitera dan wartawan peliput, menghindari amarah pengunjung sidang. Polisi sigap mengamankan, menggiring warga yang sudah panas hati keluar ruang sidang dan gedung pengadilan. Beberapa warga menangis, sebagian berteriak menumpahkan kecewa. ”Jaksa sudah disuap! Jaksa cari-cari kesalahan Kades Rohali karena pesanan!” teriak mereka makin kencang.

Sesaat kemudian, sorak-sorai dukungan bersahutan saat Rohali yang hendak dibawa kembali ke tahanan menjulurkan badan dari dalam mobil, lalu melambaikan tangannya. Sepeninggal Rohali, warga masih bertahan di halaman pengadilan. Jaksa tertahan di dalam gedung. Teriakan pendukung kades masih mengancam. Polisi menenangkan, hingga akhirnya massa bersedia bubar dan masuk ke dalam tujuh bus besar yang mereka sewa dari Brebes. Tapi, kerabat Rohali tetap bertahan. Mereka menunggu tim jaksa keluar. ”Keluar kamu, hadapi kami. Atau kami kempeskan ban mobilmu!” teriak seorang wanita setengah baya.

Polisi berusaha mengecoh kerabat Pak Kades untuk mengamankan tim jaksa. Mobil Kejari Brebes dibawa keluar area pengadilan. Lalu, sebuah mobil dengan pelat nomor Kota Semarang yang dikemudikan seorang polisi dimasukkan ke halaman pengadilan, diparkir tepat di depan pintu gedung. Jaksa berlari dari lantai dua menuju pintu keluar dan langsung masuk ke dalam mobil.

Seorang adik sang kades melempar mobil itu dengan botol minuman yang masih penuh. ”Jaksa tidak adil. Kades Rohali tidak salah. Kalau dia dipenjara, kami juga harus dipenjara. Kades se-Indonesia juga harus dipenjara. Biar penjara penuh!” teriak pendukung yang tersisa. (Eka Handriana-59)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2013/12/24/247326/Kalau-Rohali-Dipenjara-Kami-Juga

24 Desember 2013 Posted by | BREBES | Tinggalkan komentar

%d blogger menyukai ini: