KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Bupati Tidak Setuju Swastanisasi Pengelolaan Aset Daerah

SUARA MERDEKA.com – Sabtu, 22 Februari 2014

BLORA, suaramerdeka.com – Wacana swastanisasi pengelolaan aset daerah dipastikan hanya seumur jagung. Wacana swastanisasi pengelolaan aset daerah yang selama ini menjadi salah satu sumber penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) itu, tidak akan terlaksana. Pasalnya, Bupati Djoko Nugroho tidak menyetujui wacana tersebut.

”Pengelolaan GOR Mustika misalnya. Kalau pengelolaannya diserahkan kepada pihak swasta tentu akan sangat memberatkan masyarakat,” tegasnya, Sabtu (22/2).

Wacana swastanisasi pengelolaan aset daerah dikemukakan anggota DPRD Blora, Seno Margo Utomo, pekan lalu. Wacana tersebut muncul seiring target PAD yang dikehendaki DPRD Blora tahun ini sebesar Rp 100 miliar. Untuk merealisasikan target tersebut, pemkab diminta melakukan intensifikasi maupun ekstensifikasi pemungutan PAD. Salah satunya adalah swastanisasi pengelolaan aset daerah dan menerapkan parkir berlangganan.

Bupati didampingi Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (sekda), Sutikno Slamet, serta sejumlah pejabat pemkab lainnya menuturkan, selama ini dengan dikelola pemkab saja, banyak masyarakat yang mengajukan dispensasi sewa GOR Mustika ketika akan melaksanakan kegiatan. Padahal harga sewa selama ini relatif tidak mahal. ”Jika pengelolaan GOR diswastakan, tentu tarif sewa akan lebih mahal. Saya tidak ingin terjadi seperti itu,” ujarnya.

Selain untuk tempat olahraga, GOR Mustika selama ini dipakai oleh masyarakat Blora untuk berbagai kegiatan. Bupati menegaskan pihaknya tidak ingin PAD justru memberatkan masyarakat. Bahkan dia menghendaki suatu saat nanti, jika memungkinkan,  pemungutan PAD dari sejumlah pos penerimaan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dihilangkan. ”Gali sumber-sumber PAD yang potensial dan yang terpenting tidak memberatkan masyarakat,” tandasnya.

Bupati lantas mencontohkan sumber PAD yang potensial itu salah satunya adalah pajak pertambangan galian C. Pemkab belum bisa memungut pajak tersebut karena hingga saat ini perdanya belum ditetapkan. Padahal rancangan perda pajak galian C tersebut sudah cukup lama diajukan ke DPRD.

Sumber PAD yang potensial lainnya adalah pajak kendaraan dan pajak perusahaan minyak dan gas (migas) serta perusahaan lainnya. Bupati menghendaki kantor perusahan dan kendaraan operasional perusahaan yang ada di Blora berpelat nomor kendaraan Blora. Sehingga Blora bisa mendapatkan bagian dari pajak tersebut. Tak hanya itu. Bupati berharap banyak  Blora akan mendapatkan bagian dari dana bagi hasil (DBH) Blok Cepu.

Hingga saat ini perjuangan untuk mendapatkan DBH itu masih terus diupayakan. Jika perjuangan itu berhasil, Blora akan memperoleh dana miliaran rupiah dari DBH tersebut. ”Kalau Blora mendapatkan DBH Blok Cepu, sumber-sumber PAD yang diselama ini dipungut dari masyarakat akan saya hapus,” katanya.

Kepala Inspektorat Blora, Bambang Darmanto, menambahkan pengelolaan aset daerah yang menjadi sumber PAD oleh pemkab, mengemban sejumlah misi. Diantaranya misi atau tugas sosial, ekonomi dan pendidikan. ”Salah satu misi sosial yang menonjol adalah bagaimana PAD itu tidak memberatkan masyarakat,” ujarnya.

( Abdul Muiz / CN34 / SMNetwork )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2014/02/22/192038/Bupati-Tidak-Setuju-Swastanisasi-Pengelolaan-Aset-Daerah

22 Februari 2014 Posted by | BLORA | Tinggalkan komentar

Proyek Pengeboran Sumur Minyak Blok Randugunting Bermasalah

SUARA MERDEKA.com – Minggu, 09 Februari 2014

BLORA, suaramerdeka.com – Sekretaris Tim Transparansi Migas Blora, Seno Margo Utomo, mempertanyakan transparansi hasil dari sejumlah proyek pertambangan minyak dan gas (migas) yang dilakukan di Blora di tahun 2013. Salah satu diantaranya adalah pengeboran minyak di Blok Randugunting.

Pengeboran sumur minyak Kenangarejo (KGR)-1 Blok Randugunting dilakukan di Desa Sambongrejo, Kecamatan Tunjungan, Blora. Proyek yang dilaksanakan PT Pertamina Hulu Energi (PHE) Randugunting itu telah dimulai  sejak 10 Oktober 2013.

Pengeboran dijadwalkan selama 55 hari terhitung mulai tanjak sumur pertama pada 10 Oktober 2013. Menurut Seno Margo Utomo, jika didasarkan pada jadwal tersebut, dipastikan pengeboran sudah selesai. Namun yang menjadi pertanyaan adalah apa hasil dari pengeboran tersebut.

”Apakah mendapatkan sumber minyak atau tidak, sampai saat ini tidak ada informasinya,” tandas Seno Margo Utomo yang juga anggota DPRD Blora, Minggu (9/2).

Santer beredar kabar di masyarakat bahwa proyek tersebut tidak mendapatkan minyak dalam kapasitas besar. Hanya saja menurut Seno Margo Utomo, PHE Randugunting semestinya memberikan penjelasan sehingga masyarakat Blora mendapatkan kepastian hasil dari pengeboran tersebut.

”Manajemen PHE Randugunting berkedudukan di Jakarta. Itu yang menyulitkan masyarakat Blora mendapatkan informasi langsung dari mereka,” tandasnya.

Pengeboran sumur KGR-1 merupakan pengeboran ketiga yang dilakukan PHE Randugunting. Sekitar tahun 2010 dan 2011, pengeboran pertama dan kedua dilakukan di Desa Krocok Kecamatan Japah dan di Desa Tinapan Kecamatan Todanan.

Namun dua kali pengeboran tersebut tidak mendapatkan minyak. Padahal berdasarkan data yang ada, Blok Randugunting yang wilayahnya meliputi empat kabupaten di Jateng (Blora, Grobogan, Pati, Rembang) dan Kabupaten Tuban (Jatim) memiliki potensi minyak yang tidak kalah besar dengan Blok Cepu.

Sekadar diketahui, potensi minyak di Blok Randugunting diperkirakan mencapai dua miliar barel. Sedangkan potensi minyak Blok Cepu berkisar tiga miliar barel.  Karena itu, pengeboran kali ketiga di Blora di sumur KGR-1 di Kecamatan Tunjungan itu diibaratkan sebagai pengeboran pertaruhan.

Apalagi tiga perusahaan migas dari tiga negara yaitu Indonesia (Pertamina), Malaysia (Petronas) dan Vietnam (Petro Vietnam) tergabung dalam PHE Randugunting.  Sumur KGR-1 dibor hingga kedalaman 2.207 meter.

”Inilah yang menjadi pertanyaan kami, hasil pengeboran ketiga itu apa. Apakah ada minyaknya atau tidak. Sebelum melakukan pengeboran, manajemen PHE menyosialisasikan rencana pengeboran ke masyarakat maupun pemkab Blora. Semestinya hasil dari pengeboran itu disampaikan juga kepada masyarakat dan pemkab,” kata Seno Margo Utomo.

Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Blora, H Setyo Edy, menyatakan pihaknya hingga kini belum mengetahui hasil pengeboran sumur KGR-1 di Blok Randugunting tersebut.

”Laporannnya belum disampaikan kepada kami,” ungkapnya. Setyo Edy pun mengatakan dirinya tidak memiliki kontak dengan manajemen PHE Randugunting. Karena itu perkembangan pengeboran sumur di Desa Sambongrejo, Kecamatan Tunjungan, itu tidak diketahuinya.

( Abdul Muiz / CN19 / SMNetwork )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2014/02/09/190362/Proyek-Pengeboran-Sumur-Minyak-Blok-Randugunting-Bermasalah

19 Februari 2014 Posted by | BLORA | Tinggalkan komentar

Penyimpangan Bantuan Tebu: Polres Belum Tetapkan Tersangka

SUARA MERDEKA – Selasa, 18 Februari 2014

BLORA – Perkembangan penyelidikan terhadap kasus penyimpangan dana bantuan tebu APBN 2010 sebesar Rp 5,4 miliar, terus berlanjut. Kapolres Blora AKBP Mujiyono mengatakan, saat ini belum menentukan tersangka, meskipun Polres telah mengirimkan SPDP kepada Kejakasaan Negeri (Kejari). Meskipun di luar santer beredar bahwa salah satu pengurus Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) Blora menjadi tersangka.

“Belum ada yang kami jadikan tersangka, dan tidak ada calon tersangka, kami masih melakukan penyelidikan dan tidak ingin terburu-buru,” kata Kapolres kepada Suara Merdeka, Senin (17/2).

Menurut Kapolres, SPDP hanya memberitahukan kepada kejaksaan bahwa ada kasus yang ditangani, Polres masih mengumpulkan alat-alat bukti untuk mendukung pemeriksaan dan penyelidikan kasus itu. Selain itu, lanjutnya, hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) juga masih belum selesai, sehingga belum bisa diketahui secara pasti jumlah kerugian.

Ketika disinggung selain APTRI kelompok tani mana saja yang sudah diperiksa, Kapolres mengatakan, tidak semua kelompok tani diperiksa, terlebih lagi jika di dalam satu kelompok itu sudah ada yang dijadikan tersangka.

Sebab, bila memeriksa satu persatu kelompok penerima jelas akan membutuhkan waktu lama. “Tidak semua kelompok tani diperiksa, jika sudah ada tentu sudah cukup,’’ungkapnya.

Kapolres menambahkan, untuk kasus tebu ini, Polres tidak akan tegesa-gesa masyarakat harus bersabar. Kasus ini sampai sekarang diselidiki dengan pengumpulan alat bukti.

Sementara itu, menurut sumber yang didapat Suara Merdeka, saat ini tim BPKP sedang mengukur sejumlah lahan, khususnya milik Ketua APTRI Blora, pengukuran dilakukan untuk mengetahui luas lahan.

Diusut Tuntas

Atas kasus itu, LSM menduga dana itu dinikmati pejabat dan tersangka lebih dari satu. LSM Kopral meminta data tentang siapa saja kelompok atau perorangan yang menerima aliran dana itu.

Namun, belum mendapatkann data itu. “Kami mencoba meminta data siapa saja penerima dana, agar tahu apakah ada pejabat yang menerima atau tidak,” kata Koordinator LSM Kopral Yuli Abdul Hakim. Dia akan mengirimkan surat kepada Komisi Informasi Publik, karena data yang diminta tidak diberikan.

Padahal sebelumnya dijanjikan akan diberi, namun sampai sekarang tidak diberi. Hal sama diungkapan Koordinator Forum Silaturahmi Pemuda, Blora, Zaenal Arifin. Dia meminta tersangka membuka siapa saja yang menikmati aliran dana itu.

‘’Kami mengharapkan dan mendukung sepenuhnya bila tersangka untuk bersikap terbuka dalam menjalani pemeriksaan dan persidangan,’’katanya. (gie-45,48)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2014/02/18/252781/Polres-Belum-Tetapkan-Tersangka

18 Februari 2014 Posted by | BLORA | Tinggalkan komentar

Kasus Dana Bantuan Tebu: Kejaksaan Menunggu Berkas dari Polres

SUARA MERDEKA – Rabu, 12 Februari 2014

BLORA – Penanganan dan pengusutan kasus korupsi dana bantuan tanam tebu tahun 2010 yang bersumber dari APBN sebesar Rp 5,4 Milyar terus berlanjut. Setelah pihak polres Blora menyerahkan SPDP kepada Kejaksaan Negeri Blora. Hingga saat ini pihak Kejari menunggu pengiriman berkas sehingga bila itu dikirim maka Kejaksaan akan menahan tersangka kasus tersebut.

“Kami menunggu berkas dari Kepolisian, jika itu sudah dikirim maka akan tersangka  jelas akan kami tahan,” ungkap Kepala Kejari Blora Muhammad Djumali melalui Kasi Tindak Pidana Khusus (Kasipidsus) Dian Yuli P, kemarin.

Menurutnya, yang baru dikirim adalah SPDP yang menyatakan ada satu tersangka dalam kasus itu. Namun demikian dari Kejaksaan sudah menyiapkan tim jaksa dalam perkasa itu. Personel yang ditunjuk oleh Kajari  untuk kasus bantuan tebu ada tiga, Kasi Intel Tarni Purnomo, Wibowo dan dirinya sendiri. “Tim Jaksa sudah disiapkan,” jelasnya.

Sementara itu Kapolres Blora AKBP Mujiyono melalui Kasubag Humas AKP Suharto mengatakan bahwa saat ini memang Polres belum mengirimkan berkas tahap 1 kepada Kejaksaan, alasannya masih menunggu hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP). “Masih menunggu audit dari BPKP, ditunggu saja,” jelasnya.

Untuk Petani

Sebagai informasi, sebenarnya bantuan tebu itu diperuntukkan bagi petani atau kelompok tani yang menamam tebu seiring dengan dibangunnya pabrik gula yang ada di Kecamatan Todanan.

Bantuan itu agar petani bisa dengan mudah menanam tebu, bantuan diberikan untuk lahan seluas 30 hektare dan satu hektare-nya mendapatkan Rp 18 miliar.

Bantuan itu sebenarnya diperuntukkan bagi 24 kelompok untuk digunakan sebagai modal untuk tanam tebu.

Beberapa kelompok memperoleh salah satunya adalah Asosiasi Petani Tebu Republik Indonesia (APTRI) Blora.

Oleh Polres sudah diperiksa tahun lalu dan ternyata banyak dinikmati oleh kelompok dan perorangan namun tidak digunakan untuk menanam tebu, lahannya ternyata fiktif, sehingga setelah dilakukan pemeriksaan terhadap beberapa penerima, satu orang dintetapkan sebagai tersangka.

Beberapa petani tebu yang tergabung dalam APTRI ketika dikonfrimasi enggan berkomentar banyak akan kasus itu. (gie-86)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2014/02/12/252278/Kejaksaan-Menunggu-Berkas-dari-Polres

12 Februari 2014 Posted by | BLORA | Tinggalkan komentar

Satu Tersangka Ditetapkan Dalam Kasus Bantuan Tebu

SUARA MERDEKA – Sabtu, 08 Februari 2014

BLORA, suaramerdeka.com – Satu persatu kasus penyimpangan bantuan keuangan dari Pemerintah mulai diungkap. Salah satunya adalah kasus penyimpangan dalam bantuan tebu tahun 2012 sebesar Rp 5,4 miliar yang berasal dari APBN.

Saat ini Polres Blora sudah menetapkan satu tersangka. “Polres sudah menyerahkan SPDP kepada kejaksaan dan memang ada satu tersangka,” ungkap Kapolres Blora AKBP Mujiyono melalui Kasubag Humas AKP Suharto.

Menurut AKP Suharto, meskipun tersangka telah ditetapkan, tetapi hingga saat ini yang bersangkutan belum ditahan. Polres masih tetap mencari dan mengumpulkan sejumlah bukti bukti baru akan pengusutan dan penuntasan kasus tersebut. “Untuk menjaga iklim kondusif memang saat ini belum ditahan,” jelas AKP Suharto.

Bantuan tebu awalnya diperuntukkan bagi petani atau kelompok tani yang menamam tebu, seiring dengan dibangunnya pabrik gula yang ada di Kecamatan Todanan.

Bantuan itu sebenarnya diperuntukkan bagi 24 kelompok untuk digunakan sebagai modal untuk tanam tebu. Beberapa kelompok memperoleh salah satunya adalah Asosiasi Petani Tebu Republik Indonesia (APTRI) Blora.

Oleh Polres sudah diperiksa tahun lalu dan ternyata banyak dinikmati oleh kelompok dan perorangan namun tidak digunakan untuk menanam tebu, lahannya ternyata fiktif.

Kepala Kejaksaan Negeri Blora Muhammad Djumali membenarkan bahwa Polres telah mengirimkan SPDP, dan akan segera menindaklanjuti apa yang dikirimkan polres. “SPDP sudah kami terima dan memang ada satu tersangka,” kata Djumali.

( Sugie Rusyono / CN33 / SMNetwork

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2014/02/08/190250/Satu-Tersangka-Ditetapkan-Dalam-Kasus-Bantuan-Tebu

11 Februari 2014 Posted by | BLORA | Tinggalkan komentar

Puluhan Penerima Bansos Terancam Dipidanakan

TABLOID INFOKU – Rabu, 29 Januari 2014
INFOKU, BLORA- Setelah tahun lalu KP2KKN Semarang menilai Kejaksaan Negeri (Kejari) Blora NOL penyelesaian Korupsi, Nampaknya tahun ini akan membuahkan hasil.
Hal itu erlihat kinerja Lembaga Hukum ini yang setidaknya 123 lembaga penerima dana bantuan sosial (bansos)  diperiksa.
Selain itu, itu mencocokkan data tersebut dengan kondisi di lapangan. Sebab, sebelum memanggil para penerima bansos, kejari sudah mengantongi datanya.
Untuk bansos saja, sudah dua tahun yang diusut, yakni bansos 2010 dan 2011. ”Begitu penyelidikan selesai, kami setor ke Kejati.” Dari pemanggilan gelombang ketiga lembaga penerima bansos ini, dia yakin akan kembali menemukan kejanggalan. Sebab, bansos pada tahun-tahun itu memang penataannya amburadul.
Padahal, dana dari pemerintah harus dipertanggungjawabkan penggunaannya. Indikasi penyimpangannya, menurut dia, makin terlihat. Saat ini memang Kejari Blora fokus dalam melakukan penyelidikan atas dana bansos menemukan kejanggalan.
Bansos Situs Budaya
Beberapa kejanggalan diperoleh Kejari Blora diantaranya dugaan penyelewengan penyaluran dana bantuan sosial (bansos) berkedok pengelolaan situs budaya diperkiraan mencapai ratusan juta rupiah.
Modusnya, para pelaku mengajukan proposal, dan setelah dana cair tidak sampai ke pengelola. “Kami terus mengumpulkan data dan bukti, sebab dana bansos itu berasal dari APBD Provinsi,” beber Kajari Blora Mochamad Djumali, Minggu (19/1).
Penasaran dengan situs yang dijadikan objek dana bansos, Kajari bersama sejumlah wartawan turun ke situs tersebut, antara lain makam Sunan Pojok (Kota Blora), situs Janjang (Jiken), situs Samin Klopoduwur (Banjarejo), situs Makam Abdul Qohar dan situs Jipang Panolan (Kedungtuban).
Menurut Mochamad Djumali, dalam alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Provinsi Jateng tahun anggaran (TA) 2011, terdapat sejumlah bantuan untuk kegiatan sosial untuk semua kabupaten/kota di Jateng dana bansos senilai Rp 26 miliar.
Dari jumlah itu, lanjutnya, sebagian masuk ke Blora dan alokasi dananya untuk bantuan ke situs-situs tersebut. “Saya dan tim sudah cek ke lapangan, ternyata tidak tampak ada bekas pelaksanaan bantuan,” jelas Kajari Blora.
Saat survei di lapangan, Kajari juga menemukan fakta bahwa dari lima situs itu, hanya Sunan Pojok yang sudah punya yayasan atau badan hukum resmi.
Situs ini sudah berbadan hukum resmi, tapi pengelola yayasan Sunan Pojok mengaku tidak tahu.
Payahnya lagi, kata dia, empat situs lainnya tidak ada badan hukumnya.
“Jika situs itu punya badan hukum, bisa saja melaporkan karena ini jelas penipuan dengan mencatut nama situs,” kata Kajari Blora.
Menurutnya, dana itu cair diduga atas usulan oknum anggota DPRD Provinsi. “Siapa oknum anggota DPRD itu tidak kami beber dulu, sebab sudah masuk materi penyelidikan,” tandasnya.(Endah/SGK)
Sumber : http://tabloidinfoku.blogspot.com/2014/01/proses-hukum-bansos-fiktif-tabloid.html

29 Januari 2014 Posted by | BLORA, KP2KKN DALAM BERITA | Tinggalkan komentar

Terlalu! Situs Budaya Blora Disalahgunakan untuk Cairkan Bansos APBD Jateng

INFO BLORA.COM – Senin, 20 Januari 2014

SITUS SAMIN KLOPODUWUR: Kejari Mochamad Djumali
saat mengambil gambar di situs Samin Klopoduwur,
salah satu situs budaya yang diduga dicatut untuk kedok
pencairan dana bansos dari APBD Provinsi Jawa Tengah.

BLORA. Kejaksaan Negeri (Kejari) Blora menemukan dugaan penyelewengan penyaluran dana bantuan sosial (bansos) berkedok pengelolaan situs budaya diperkiraan mencapai ratusan juta rupiah. Modusnya, para pelaku mengajukan proposal, dan setelah dana cair tidak sampai ke pengelola. “Kami terus mengumpulkan data dan bukti, sebab dana bansos itu berasal dari APBD Provinsi Jawa Tengah,” beber Kajari Blora Mochamad Djumali, Minggu (19/1).

Penasaran dengan situs yang dijadikan objek dana bansos, Kajari bersama sejumlah wartawan turun ke situs tersebut, antara lain makam Sunan Pojok (Kota Blora), situs Janjang (Jiken), situs Samin Klopoduwur (Banjarejo), situs Makam Abdul Qohar (Ngampel) dan situs Jipang Panolan (Cepu).

Menurut Mochamad Djumali, dalam alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Provinsi Jateng tahun anggaran (TA) 2011, terdapat sejumlah bantuan untuk kegiatan sosial untuk semua kabupaten/kota di Jateng dana bansos senilai Rp 26 miliar. Dari jumlah itu, lanjutnya, sebagian masuk ke Blora dan alokasi dananya untuk bantuan ke situs-situs tersebut. “Saya dan tim sudah cek ke lapangan, ternyata tidak tampak ada bekas pelaksanaan bantuan,” katanya menjelaskan.

■ Badan Hukum

Saat survei di lapangan, Kajari juga menemukan fakta bahwa dari lima situs itu, hanya Sunan Pojok yang sudah punya yayasan atau badan hukum resmi. Situs ini sudah berbadan hukum resmi, tapi pengelola yayasan Sunan Pojok mengaku tidak tahu. Payahnya lagi, kata dia, empat situs lainnya tidak ada badan hukumnya. “Jika situs itu punya badan hukum, bisa saja melaporkan karena ini jelas penipuan dengan mencatut nama situs,” kata Kajari Blora.

Menurutnya, dana itu cair diduga atas usulan oknum anggota DPRD Provinsi. “Siapa oknum anggota DPRD itu tidak kami beber dulu, sebab sudah masuk materi penyelidikan,” tandasnya.

Terhadap dana bansos ini, Kejari Blora tidak hanya mengusut terhadap alokasi dana untuk situs-situs tersebut. “Namun juga tengah melakukan pemeriksaan dan kasus bansos lainnya yang jumlahnya lebih dari 100 objek pemeriksaan,” papar mantan Kajari Sintang, Kalimantan Barat ini. ■ K-9—sn (Wawasan 20/01 | Ms-infoblora)

Sumber : http://www.infoblora.com/2014/01/terlalu-situs-budaya-blora.html

28 Januari 2014 Posted by | BLORA | Tinggalkan komentar

Kasus Bansos Fiktif Situs Budaya dan Sejarah Blora Ditarik Kejati Jateng

MURIA NEWS.COM – Minggu, 26 Januari 2014
Kajari Blora Moch Djumali (kiri) bersama tim saat meninjau Situs Janjang

 

BLORA. Penyidikan terhadap kasus dugaan dana bantuan sosial (bansos) fiktif, yang mencatut lima situs budaya dan sejarah di Blora, akhirnya ditarik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Tengah. Pasalnya, dana bansos sebanyak Rp 26 miliar yang dikucurkan di Blora sebagian merupakan dana bansos Provinsi Jateng pada 2011 lalu.”Kami masih terus menyelidiki kasusnya. Karena dugaan fiktif ini sangat kuat,” ujar Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Blora Mochamad Djumali didampingi Kasi Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Dhian Yuli Prasetyo.

Menurutnya, penyidikan yang intens dilakukan pihaknya, selain mendatangi satu per satu situs yang ada di dalam laporan bansos provinsi. Selain itu, kejari juga meminta keterangan sejumlah pihak yang terkait. Salah satunya tokoh atau warga setempat.

“Jika situs budaya dan sejarah itu sudah punya lembaga yang mengelola, maka pengelola lembaga itu yang dimintai keterangan. Kami juga berkoordinasi dan menggali data di Dinas Perhubungan Pariwisata Kebudayaan Komunikasi dan Informatika (DPPKKI) Blora,” ungkapnya.

Dari data lapangan yang digali itu, tambah Dhian, semua hasil penyelidikan dan keterangan yang di dapat tim Kejari, akan dilaporkan ke pihak Kejati Jateng. Sebab, penyelidikan kasus bansos 2011 menjadi satu rangkaian dengan kabupaten/kota lainnya.Diketahui, hampir semua situs sejarah dan budaya yang ada di Kabupaten Blora dicatut dalam bansos 2011. Sebab, setelah ditelusuri, situs-situs itu tidak menerima dananya. Bahkan, di antara situs-situs itu kini tidak ada jejak bangunannya sama sekali.

Di situs Janjang Desa Janjang, Kecamatan Jiken dan situs Jipang Desa Jipang, Kecamatan Cepu. Diketahui ada pembangunan atau renovasi, namun baru dikerjakan pada 2013, dan sampai sekarang masih berlangsung. (rs-infoblora | Aries Murianews.com)

Sumber : http://www.infoblora.com/2014/01/kasus-bansos-fiktif-situs-budaya-dan.html

28 Januari 2014 Posted by | BLORA | Tinggalkan komentar

Belum Ada Titik Temu Pembahasan APBD

SUARA MERDEKA – Jum’at, 24 Januari 2014

BLORA- Sejumlah kalangan di DPRD menghendaki target pendapatan asli daerah (PAD) Blora 2014 sebesar Rp 100 miliar. Namun keinginan tersebut tidak serta merta disetujui Pemkab Blora.

Target PAD inilah menjadi salah satu materi pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Plapon Prioritas Anggaran Sementara (KUA PPAS) APBD 2014 antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemkab Blora, kemarin. PAD merupakan salah satu komponen dalam pendapatan atau penerimaan daerah setiap tahun.

Selain target PAD, menurut Seno Margo Utomo, salah seorang anggota Banggar DPRD, materi krusial yang belum mendapatkan titik temu adalah proyeksi pendapatan dalam APBD 2014 kelak. Versi Banggar, kata Seno Margo Utomo, proyeksi pendapatan semestinya mencapai sekitar Rp 1,6 triliun. Namun proyeksi yang disodorkan pemkab hanya Rp 1,4 triliun.

Target PAD yang rendah menjadi salah satu faktor yang menyebabkan pendapatan keseluruhan dalam APBD juga rendah. ”Idealnya kalau realisasi PAD tahun lalu melampaui target, semestinya target PAD tahun ini harus di atas realisasi tahun lalu. Begitu juga dengan pendapatan daerah.

Pemkab harus berani menargetkan pendapatan yang lebih tinggi karena ternyata memang realisasi pendapatan tahun lalu juga tinggi. Belum lagi adanya sisa lebih perhitungan anggaran (silpa-Red) tahun lalu yang jumlahnya lebih dari Rp 120 miliar,” ujarnya.

Proyeksi pendapatan secara keseluruhan menjadi salah satu dasar dalam penyusunan belanja daerah. Semua penerimaan yang masuk ke kas daerah baik yang bersumber dari PAD ataupun dari bantuan Pemerintah Pusat dan provinsi, selanjutnya akan dipakai untuk membiayai program pembangunan daerah. Pendapatan dan belanja harus imbang, sehingga tidak ada defisit. (H18-42,88)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2014/01/24/250308/Belum-Ada-Titik-Temu-Pembahasan-APBD-

24 Januari 2014 Posted by | BLORA | Tinggalkan komentar

Pemkab dan DPRD Blora Sama-sama Keras Kepala

SUARA MERDEKA.com – Senin, 06 Januari 2014

BLORA, suaramerdeka.com – Komitmen Pemkab dan DPRD Blora untuk menetapkan APBD 2014 pada akhir Desember 2013 hanya isapan jempol belaka. Buktinya, hingga saat ini APBD 2014 belum ditetapkan. Jangankan ditetapkan, proses pembahasan APBD baru tahap awal. Belum ada kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan Plapon Prioritas Anggaran Sementara (KUA PPAS) antara Pemkab dan DPRD.

Padahal KUA PPAS merupakan awal menuju pembahasan hingga penetapan APBD. Sejumlah tahapan pun terlebih dahulu harus dilalui menuju penetapan APBD. Karena itu dipastikan butuh waktu beberapa bulan untuk sampai pada tahapan penetapan APBD. Padahal selama ini APBD Blora kerap terlambat penetapannya.

Tidak kunjung dibahasnya KUA PPAS APBD 2014 oleh Pemkab dan DPRD membuat sejumlah pihak bersuara. Tak hanya masyarakat umum dan aktivis lembaga swadaya masyarakat (LSM). Dari kalangan internal Pemkab dan DPRD juga melakukan outo kritik terhadap pelaksanaan tugas mereka sendiri. Bahkan Wakil Ketua DPRD Blora, Bambang Susilo, menyebut Pemkab dan DPRD sama-sama Ndableg (keras kepala, Red).

‘’Jujur saja, baik legislatif maupun eksekutif sama-sama ndableg,’’ tegasnya, Senin (6/1).

Bambang Susilo yang juga ketua Partai Demokrat Blora menuturkan pihaknya sejak awal meminta para anggota DPRD agar segera membahas KUA PPAS APBD 2014, sehingga bisa ditetapkan pada bulan Desember 2013 atau maksimal pertengahan Januari 2014.

Apalagi eksekutif sudah memasukan draf KUA PPAS sejak bulan September 2013. Sementara di pihak legislatif sendiri akan banyak waktu tersita guna menyiapkan diri mengikuti Pemilu Legislatif pada bulan April 2014. Karena itu sejumlah pihak berharap pembahasan KUA PPAS APBD 2014 bisa dilakukan pada bulan November hingga Desember 2013.

‘’Saat itu harapan saya agar rekan-rekan bisa menata atau mencari masa dukungan di bulan Januari, Februari dan Maret 2014. Artinya, pada bulan-bulan tersebut rekan-rekan agar tidak terganggu proses APBD. Tapi nyatanya sekarang begini,’’ katanya.

Bambang Susilo secara pribadi mengaku kecewa dengan belum ditetapkannya APBD 2014. Namun di sisi lain, politisi dari Kecamatan Kunduran itu menyatakan pada bulan Desember 2013 satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di Pemkab Blora disibukkan dengan penyelesaian kegiatan dan pencairan anggaran APBD 2013 sehingga tidak bisa diajak membahas KUA PPAS APBD 2014.

‘’Meski pada bulan Desember 2013 eksekutif sibuk pada pencairan anggaran 2013 namun tetap saja serapan anggaran sangat lamban,’’ tegasnya.

Dari pihak eksekutif, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Setyo Edy, mendesak Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD bersinergi. Menurutnya, demi kepentingan masyarakat Blora, dia meminta APBD 2014 segera dibahas dan ditetapkan. Menurutnya hal itu untuk memperoleh hasil kerja yang optimal di tahun anggaran 2014.

‘’Jika penetapan APBD molor lagi, pada dasarnya kegiatan selesai hanya mengejar target waktu hingga akhir tahun 2014, sedang aspek kualitas kurang maksimal. Siapapun manajernya, kepala SKPD akan kedodoran apabila penetapan APBD selalu molor, tidak pernah tepat waktu,’’ tandas Setyo Edy yang juga menjabat ketua Lembaga Bantuan Hukum dan Pengkajian Publik Muhammadiyah Blora.

Seno Margo Utomo, salah seorang anggota Banggar DPRD Blora sepakat dengan desakan pembahasan hingga penetapan APBD tersebut.

‘’Kerja APBD adalah kerja pararel dua elemen, yakni TAPD dan Banggar. Selain itu juga pangkal lingkaran setan masalah APBD adalah penetapan APBD yang selalu terlambat. Sehingga ujung-ujungnya sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) setiap tahun tinggi lantaran banyak kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan padahal dananya telah dianggarkan dalam APBD,’’ ujarnya.

( Abdul Muiz / CN19 / SMNetwork )

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/news/2014/01/06/186059

22 Januari 2014 Posted by | BLORA | Tinggalkan komentar

%d blogger menyukai ini: