KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Daming Terus Disorot

 SUARA MERDEKA – Rabu, 06 Agustus 2014

image
SM/dok

SEMARANG – Ketua Pengadilan Tinggi (PT) Semarang yang baru Muh Daming Sanusi  ”diam-diam” sudah bertugas. Penggati Cicut Sutiarso gencar melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah pengadilan negeri pascalibur panjang Hari Raya Fitri 1435 Hijriah. Namun dia tetap menjadi sorotan Direktur Legal Resources Center untuk Keadilan Jender dan Hak Asasi Manusia (LRC-KJHAM) Semarang Fatkhurozi. Dia menilai penempatan Daming sebagai Ketua PT Semarang sangat tidak tepat karena candaan tentang pemerkosaan.

Meski demikian, Humas PT Semarang Sumanto kembali menegaskan, tidak ada masalah dengan keberadaan Daming sebagai pimpinan di institusi itu. “Tidak ada problem, kami hanya sebagai user (pemakai-red) karena sudah ada SK (surat keputusan-red) Mahkamah Agung,” tandasnya ditemui di kantor PT di Jl Pahlawan, Semarang, Selasa (5/8).

Daming tidak ada di ruang kerjanya karena menjalani sidak di Pengadilan Negeri (PN) Ungaran. Selama dua hari berturut-turut, mantan ketua PT Palembang ini memantau kedisiplinan pegawai sekaligus melakukan pembinaan di lingkup jajarannya. Sebelumnya, Senin (4/8), ia juga sidak di Pengadilan Tipikor Semarang dan PN Semarang. Menurut Sumanto, pimpinan itu tidak hanya melakukan sidak tetapi juga melakukan pembinaan melalui rapat koordinasi bulanan antara ketua PN dan panitera se-Jateng.

Dia menjelaskan, Daming dilantik dan disumpah menjadi ketua PT Semarang menggantikan pejabat lama Cicut Sutiarso yang menjalani studi doktoral di salah satu universitas di Canberra, Australia.

Pelantikan di Kantor MA pada 12 Juni lalu, seminggu kemudian Daming bertugas di kantor di Semarang. “Pelantikannya bersamaan 14 pengadilan tinggi lain di Mahkamah Agung. Tidak ada serah terima jabatan di PT Semarang karena pejabat lama sudah menjalani tugas belajar di Australia,” tambah Sumanto.

Gagal

Seperti diketahui, Daming gagal menjadi Hakim Agung karena bercanda saat uji kelayakan dan kepatutan di DPR pada Januari 2013. Dia bercanda bahwa pemerkosa dan korban sama-sama menikmati. Sebelumnya, Komisi Yudisial (KY) mengusulkan Daming diberhentikan sebagai hakim. Namun ribuan hakim menolak pemecatan tersebut, termasuk MA. Hingga kini, MA belum meneruskan rekomendasi pemecatan itu kepada Majelis Kehormatan Hakim.

Menurut Fatkhurozi, pernyataan Daming itu sebagai bentuk perbuatan yang merendahkan martabat korban kekerasan seksual. Hal itu merupakan bentuk diskriminasi terhadap perempuan sebagaimana dinyatakan dalam Konvensi CEDAW yang diratifikasi melalui UU Nomor 7/ 1984. LRC-KJHAM melihat tingginya kasus kekerasan khususnya perkosaan di Jateng terus meningkat setiap tahunnya.

Dari 460 kasus kekerasan terhadap perempuan di tahun 2013 sebanyak 64% adalah kekerasan seksual. Hingga bulan Juni 2014, tercatat 222 kasus terjadi di Jateng dan 75% di antaranya adalah kasus kekerasan seksual.  Penegakan hukum sangat buruk dan tidak menghormati hak asasi korbannya. “Para pelaku dibiarkan bebas serta tidak diajukan ke pengadilan untuk jatuhi hukuman. Berdasarkan laporan LRC-KJHAM yang dipublikasikan pada tanggal 24 Juli 2014, jumlah kasus kekerasan seksual di Jawa Tengah yang sudah divonis oleh pengadilan kurang dari 20 % dan putusannya pun cenderung rendah atau ringan,’’ kata Fatkhurozi.

Ia menilai keberadaan Daming akan menyulitkan komitmen lembaga atau aparat penegak hukum dalam upaya menegakkan hak-hak korban kekerasan seksual di Jateng.

’’Kami sudah mengajukan surat keberatan dan menolak atas keputusan MA tapi ternyata hal ini tidak diperhatikan. Kami tidak bisa membayangkan bagaimana keadilan para korban perkosaan dan korban kekerasan seksual lainya memperoleh hak atas keadilan dan kebenaran kalau lembaga pengadilannya dipimpin oleh orang yang telah melukai, menyerang dan merendahkan martabat para korbannya,’’ tuturnya.  (J17,J14-80 )

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/cetak/2014/08/06/269392

15 Agustus 2014 Posted by | BERITA POLITIK DAN BERITA UMUM | Tinggalkan komentar

Anggota DPR Sumbang Masalah

SUARA MERDEKA – Jum’at, 08 Agustus 2014

  • Kepemilikan PJTKI

image
SM/Antara

JAKARTA – Perusahaan Jasa TKI (PJTKI) yang dimiliki anggota DPR berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Akibatnya, persoalan TKI, termasuk pemerasan terhadap TKW yang baru pulang di sejumlah bandara, menjadi semakin runyam. ”Potensi conflict of interest dan keterlibatan penyelenggara negara dari DPR turut menyumbang masalah dalam soal TKI ini,” ujar Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto, Kamis (7/8).

Berdasarkan laporan Migrant Care, setidaknya ada enam anggota DPR/DPRD pemilik PJTKI dan biro perjalanan. KPK telah mengantongi nama-nama tersebut, tapi belum bersedia mengungkapnya.  ”Belum bisa disampaikan,” ujar Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja di kantornya.

Meski tidak mencurigai anggota DPR itu menyalahgunakan wewenang, Adnan memastikan pihaknya tetap menelaah laporan tersebut.  ”Kami harus menelaah lebih detail. Informasi masih sangat minim.” Adnan menjelaskan, pihaknya tengah berkoordinasi dengan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI), menyusul terungkapnya pemerasan terhadap TKI di Bandara Soekarno-Hatta, baru-baru ini. 

Direktur Migrant Care Anis Hidayah menyebut, kepemilikan PJTKI dan biro perjalanan oleh anggota DPR/DPRD merupakan salah satu pola penyalahgunaan kekuasaan yang bisa menghambat birokrasi terkait pengiriman TKI ke luar negeri. ”Ada enam anggota DPR mempunyai PJTKI. Itu abuse of power dengan pola terstruktur, masif, dan menghambat birokrasi,” katanya.

Menurut dia, keberadaan anggota DPR pemilik PJTKI itu menyebabkan upaya mengurangi keterlibatan sektor swasta dalam penempatan TKI susah dilakukan. ”Yang selama ini diperjuangkan adalah mengurangi sektor swasta dalam penempatan TKI. Supaya bisa dilakukan sepenuhnya oleh negara,” katanya.

Likuidasi BNP2TKI

Sementara itu, terkait rekomendasi KPK kepada Presiden SBY menyangkut likuidasi BNP2TKI, Kepala BNP2TKI Gatot Abdul Mansyur pasrah.
”Terkait rekomendasi likuidasi, diambil alih atau berubah bentuk, silakan saja,” ujarnya.

Bila rekomendasi KPK itu akhirnya dilaksanakan presiden, Gatot hanya berharap satu hal, yaitu fungsi BNP2TKI sebagai badan perlindungan dan penempatan TKItidak hilang. Banyak TKI masih membutuhkan orang-orang yang peduli pada dua masalah tersebut.

Mantan Dubes RI  di Arab Saudi itu menambahkan, sistem BNP2TKI sudah bagus. Namun ia mengakui praktik pemerasan masih terjadi. Itu melibatkan pejabat dan petugas yang korup. ”Idea awalnya bagus, namun di tengah perjalanan, karena TKI banyak duit, (sejumlah petugas) jadi tergiur. Ada yang diakalin, dipalak di luar, di masjid, sampai pos hansip. Itu sudah masuk wilayah kriminal,” tegas Gatot yang baru memimpin BNP2TKI selama empat bulan.

Sebelumnya, KPK berencana mengajukan surat rekomendasi kepada Presiden SBY terkait evaluasi kinerja BNP2TKI. Lembaga antikorupsi itu berharap ada perubahan mendasar pada badan tersebut, sehingga bisa lebih efektif. ”Ada opsi, apakah dilikuidasi atau diubah bentuknya,” ujar Adnan Pandu Praja.

Menurut Pandu, ada beberapa opsi yang akan direkomendasikan. Salah satu opsi adalah mengambil alih BNP2TKI karena dianggap tidak efektif. (J13,dtc-25,59)

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/cetak/2014/08/08/269581

15 Agustus 2014 Posted by | BERITA POLITIK DAN BERITA UMUM | Tinggalkan komentar

TNI Canangkan Zona Bebas Korupsi

INVESTOR DAILY – Selasa, 12 Agustus 2014

JAKARTA – Panglima TNI Jenderal Moeldoko mendeklarasaikan dan menandatangani Piagam Pencanangan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi di lingkungan TNI. Sebagai salah satu bukti kuatnya komitmen ini, Moeldoko menegaskan dirihya melarang bila istri, anak dan saudaranya ‘bermain-main’ di logistik.

“Saya katakan kepada Letnan Kolonel ke bawah, tidak ada istri dan anaknya panglima, saudara-saudaranya panglima yang bermain-main logistik. Kalau ada, agar segera ditangkap dan serahkan kepada saya,” kata Panglima TNI usai penandatangan deklarasi dan pencanangan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah bebas dari Korupsi di lingkungan TNI, di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (11/8).

Pada acara itu, Moeldoko didampingi oleh KSAD Jenderal Gatot Nurmantyo, KSALLaksamanaTNI Marsetio, KSAU Marsekal TNI Ida Bagus Putu Dunia, Perwira Tinggi (Pati) Mabes TNI dan Angkatan.

Selain itu hadir pula dalam acara ini, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara .dan Reformasi Birokrasi. Azwar Abubakar, Menteri Pertahanan Purnomo, Ketua KPK Abraham Samad, dan Ketua Ombudsman Danang Girindrawardana.

la mengatakan bidang logistik merupakan zona khusus yang patut diawasi. Panglima TNI mengaku dirinya tak ingin agar prajurit tidak tersandera dengan bayang-bayang seperti itu. (ant)

Sumber : Investor Daily, 12 Agustus 2014

15 Agustus 2014 Posted by | BERITA POLITIK DAN BERITA UMUM | Tinggalkan komentar

Payah! Kepala Dinas PU Pemalang ‘Lolos’ Jerat Hukum

KP2KKN JAWA TENGAH

Terkait Proyek Jalan Senilai Rp 6 Miliar

LENSA INDONESIA.COM – SABTU, 05 JANUARI 2013
Payah! Kepala Dinas PU Pemalang ‘Lolos’ Jerat Hukum
Ist/Ilustrasi proyek jalan Pemalang

LENSAINDONESIA.COM: Aparat penegak hukum Polda Jateng diharapkan bisa mengembangkan perkara Tipikor (Tindak Pidana Korupsi) Pembangunan Jalan Paket I dan Paket II tahun 2010 senilai Rp 6 miliar di Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Pemalang.

Yakni, dengan segera menetapkan Muhamad Arifin, Kepala Dinas PU Kabupaten Pemalang, sebagai tersangka. Apalagi, Arifin merupakan Pejabat Pengguna Anggaran (PPA) Dinas PU Kabupaten Pemalang yang juga harus ikut bertanggungjawab dalam proyek tersebut.

Hal itu diungkapkan, Eko Haryanto, Devisi Monitoring dan Penegakkan Hukum KP2KKN Jawa Tengah, Sabtu (5/1/2012), di kantornya Jl Lempongsari Tmur III/22 Semarang. “Sesuai fakta yang ada, penyidik Polda Jateng seharusnya bisa mengikutsertakan kepala pengguna anggaran untuk bisa ditetapkan tersangka,” terangnya.

Diketahui, dari hasil audit BPKP, pembangunan jalan Paket I dan Paket II pada Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pemalang TA 2010 ini telah merugikan keuangan negara…

Lihat pos aslinya 175 kata lagi

13 Agustus 2014 Posted by | BERITA POLITIK DAN BERITA UMUM | Tinggalkan komentar

Kepala Dinas PU Pemalang Harusnya Tersangka

MA pantas jadi TERSANGKA

KP2KKN JAWA TENGAH

LAWANG SEWU – Minggu, 06 Januari 2013

Eko Haryanto

SEMARANG- Komite Pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KP2KKN) Jawa Tengah mendesak penyidik Direktorat Reserse Krimininal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jateng untuk mengembangkan tindak lanjut kasus dugaan korupsi pengadaan pekerjaan pembangunan jalan Paket I dan Paket II Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pemalang tahun anggaran 2010 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 1,5 miliar.

Hingga saat ini, baru dua orang diproses di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang dan telah divonis. Fakta persidangan menyebut ada tersangka lain yang seharusnya dijerat hukum. Salah satunya adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Ir Muhamad Arifin, yang seharusnya ditetapkan sebagai tersangka.

“Sebab, Arifin adalah Pejabat Pengguna Anggaran (PPA) Dinas PU Kabupaten Pemalang yang seharusnya paling bertanggungjawab dalam proyek tersebut. Kami mempertanyakan, ada apa ini?” kata Eko Haryanto, Koordinator Devisi Monitoring dan Penegakkan Hukum KP2KKN Jawa Tengah, di kantornya Jalan Lempongsari Timur III/22 Semarang, Minggu (6/1/2013).

Untuk itu, KP2KKN mendesak…

Lihat pos aslinya 420 kata lagi

13 Agustus 2014 Posted by | BERITA POLITIK DAN BERITA UMUM | Tinggalkan komentar

Mundur dari Pilpres, Berarti Tidak Demokratis

SUARA MERDEKA.com – Rabu, 23 Juli 2014

YOGYAKARTA, suaramerdeka.com – Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla sebagai pemenang Pilpres tadi malam. Namun penetapan pemenang itu diwarnai dengan sikap yang kurang elok dan arif yang dilakukan oleh capres Prabowo Subianto yang memilih mundur dari proses pelaksanaan Pilpres beberapa jam menjelang pengumuman hasil Pilpres.

Tidak hanya mundur, Prabowo justru menyatakan menolak hasil Pilpres dengan alasan suaranya dicurangi. Tindakan Prabowo itu sangat disayangkan oleh beberapa tokoh masyarakat dan para akademisi. Salah satunya dari Rektor UGM Prof Dr Pratikno MSocSc yang menganggap sikap Prabowo yang menolak pelaksanaan Pilpres sebagai sikap yang tidak demokratis dan ketidakdewasaan dalam berpolitik.

”Selama ini belum pernah ada kandidat menyatakan mengundurkan diri dalam proses Pilkada atau Pemilu, ini untuk pertama kalinya di Indonesia,” katanya.

Menurutnya, seharusnya Prabowo mengikuti proses rekapitulasi perhitungan suara hingga selesai bahkan sampai KPU mengumumkan pemenang Pilpres. Kalau pun menolak hasil Pilpres maka secara konstitusional bisa digugat di tingkat MK.

”Sikap inkonsisten ini sangat disayangkan. Di satu sisi menyatakan tunduk terhadap konstitusi, tetapi di sisi lain menolak menggunakan mekanisme yang diatur dalam konstitusi,” imbuhnya.

Pernyataan mengundurkan diri dari proses Pilpres itu bisa berimplikasi pada gugurnya hak konstitusi untuk mengajukan gugatan hasil Pilpres ke MK.

Prof Pratikno berpendapat, demokrasi membutuhkan kepatuhan terhadap aturan main. Seharusnya pasangan Capres dan Cawapres yang ikut dalam Pemilu presiden sebaiknya tetap menghormati proses dan hasil yang telah ditetapkan oleh KPU.

”Masyarakat luas sudah menunjukkan kedewasaannya dalam berpolitik dengan keaktifannya dalam Pilpres, dan tanpa gejolak dalam suasana yang menegangkan. Saatnya elit nasional justru harus belajar pada kearifan politik masyarakat,” imbuhnya.

Guru besar Hukum Pidana UGM Prof Dr Eddy OS Hiarej menegaskan, mundurnya Prabowo dari Pilpres tidak bisa dikenakan sanksi pidana, soalnya aturan yang diatur dalam undang-undang apabila yang bersangkutan mundur sebelum pencoblosan atau mundur setelah penetapan pemenang pada putaran pertama.

”Ini tidak ada putaran pertama, kelihatannya mereka sudah mengkaji itu sebelumnya sehingga tidak bisa dikenakan pidana,” kata pengajar Fakultas Hukum itu.

Meski tim dari Prabowo kemudian menyebutkan bahwa Prabowo mundur dari proses rekapitulasi dan menolak hasil Pilpres, namun hasil penetapan pemenang Pilpres oleh KPU tetap sah secara hukum. ”Hasil itu sah,” katanya.

Tim Prabowo yang berencana melakukan gugatan ke tingkat Mahkamah Konstitusi, dinilai langkah hukum tersebut kontraproduktif dan inkonsistensi, pasalnya Prabowo sudah menyatakan mundur dari arena Pilpres. ”Kalau pun maju, itu sangat lucu,” tambahnya.

( Bambang Unjianto / CN19 / SMNetwork )

Sumber : Suara Merdeka

23 Juli 2014 Posted by | BERITA POLITIK DAN BERITA UMUM | Tinggalkan komentar

Pakar Hukum Sebut Prabowo Bisa Dipenjara karena Mundur dari Pilpres

TRIBUN JATENG.COM – Selasa, 22 Juli 2014

TRIBUNJATENG.COM, SYDNEY — Langkah Prabowo Subianto yang menyatakan mundur dari proses pemilihan presiden yang sedang dijalankan oleh KPU dinilai bisa memiliki implikasi hukum bagi yang bersangkutan.

Kandidat doktor dari Fakultas Hukum University of New South Wales, Bhatara Ibnu Reza, menyatakan dalam UU No 42/1998 tentang Pemilihan Umum disebutkan pada Pasal 15 (f) bahwa syarat awal pasangan capres dan cawapres adalah menyerahkan surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri sebagai pasangan calon.

Kemudian, pada Pasal 22 ditegaskan dengan lengkap bahwa pasangan calon atau salah seorang pasangan calon dilarang mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai pasangan capres dan cawapres.

Selanjutnya, merujuk pada Pasal 245 disebutkan bahwa capres atau cawapres yang dengan sengaja mengundurkan diri setelah ditetapkan KPU, dipidana dengan pidana penjara minimal 24 bulan dan maksimal 60 bulan, disertai denda minimal Rp 20 miliar dan maksimal Rp 50 miliar.

“Jadi, melihat pernyataan resmi Prabowo tanggal 22 Juli, sudah terang benderang bahwa Prabowo melakukan tindak pidana pilpres. Atas nama supremasi hukum, Prabowo Subianto bisa dipenjara,” ujarnya dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Selasa (22/7/2014).

Bhatara Ibnu Reza yang juga anggota koalisi Mahasiswa dan Masyarakat Indonesia se-Australia untuk Kebhinnekaan ini menyatakan, mundurnya Prabowo otomatis menghilangkan haknya untuk menggugat hasil pilpres ke Mahkamah Konstitusi.

“Logikanya jelas, yaitu atas dasar apa Prabowo menyampaikan gugatan ke MK, jika dia sendiri tidak mengakui hasil pilpres yang seharusnya menjadi dasar gugatan?” lanjutnya.

Meski demikian, menurut dia, segala konsekuensi yang ditanggung Prabowo itu tidak berpengaruh sama sekali pada legitimasi pilpres maupun rekapitulasi suara yang sudah dilaksanakan oleh KPU. (*)

Sumber : http://jateng.tribunnews.com/2014/07/22/pakar-hukum-sebut-prabowo-bisa-dipenjara-karena-mundur-dari-pilpres

22 Juli 2014 Posted by | BERITA POLITIK DAN BERITA UMUM | Tinggalkan komentar

Pemberantasan Korupsi lebih Barmakna

SUARA MERDEKA – Minggu, 20 Juli 2014
image

RAMADAN kali ini merupakan kali ketiga dijalani Bambang Widjojanto menjabat wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bidang Penindakan.

Dengan beban tanggung jawab dan amanah sebagai pimpinan KPK, Bambang pun tetap menyambut Ramadan dengan sukacita. Di tengah rasa sukacita, doktor Ilmu Hukum dari Universitas Padjadjaran ini mengaku menyimpan kegundahan.

”Saya merasa dalam Ramadan tahun ini, apakah saya dapat bertemu dengan Ramadan lagi tahun depan atau tidak. Atau apakah tahun ini dapat bisa dilewati hingga akhir,” kata Bambang ditemui di lantai 3 Gedung KPK, belum lama ini.

Dia pun berharap, setiap detik di bulan Ramadan ini dapat bermakna di sisi Allah Swt. Peraih penghargaan Robert F Kennedy Human Right Awards tahun 1993 karena dinilai konsisten membela hak-hak warga Papua ini pun berharap izin Allah untuk bertemu dengan Ramadan di tahun-tahun berikutnya.

”Dan berharap upaya pemberantasan korupsi jadi bagian yang membuat Ramadan menjadi bermakna,” ujarnya. Bambang juga menceritakan pengalaman spiritual yang paling mengesankan. Peristiwa itu terjadi pada Ramadan beberapa tahun lalu, saat diaa bersama istri melakukan iktikaf pada 10 hari terakhir Ramadan di Majid Nabawi Madinah.

Itulah pengalaman pertama itikaf di 10 hari terakhir Ramadan,”ujar Bambang. Nama Bambang sebelum menjadi salah satu pimpinan KPK telah terlibat dalam berbagai aktivitas. Di awal karier, Bambang bergabung dengan lembaga bantuan hukum (LBH), seperti LBH Jakarta, LBH Jayapura (1986-1993), dan Yayasan LBH Indonesia menggantikan Adnan Buyung Nasution menjadi Dewan Pengurus Yayasan LBH Indonesia (1995-2000). S

Selalu Penuh

Dia menceritakan, saat itu masjid penuh sesak, seolah tidak satu jengkal pun kosong tak terisi oleh jamaah. Jamaah pun berasal dari berbagai Negara dengan berbagai kebiasaan.

Ada jutaan orang hadir dalam satu periode menghidupkan masjid. ”Sendiri tapi bersama-sama. Sendirian bermunajat pada Tuhan walau dikerjakan bersama,”kata penerima penghargaan Robert F Kennedy Human Right Awards (1993) karena dinilai konsisten membela hak-hak warga Papua.

Pendiri Kontras (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan) bersama almarhum Munir ini merasa saat itu begitu banyak orang berbondong-bondong menghidupkan malam dan hari-harinya untuk sang Khalik. Dan pada saat itulah hidup menjadi lebih bermakna. ”Pada saat kita menihilkan diri maka pada saat itulah kita menjadi bermakna,” kata pria kelahiran Jakarta, 18 Oktober 1959 ini. (Mahendra Bungalan-80)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2014/07/20/268009/Pemberantasan-Korupsi-lebih-Barmakna

20 Juli 2014 Posted by | BERITA POLITIK DAN BERITA UMUM | Tinggalkan komentar

Dua Tim Serahkan Laporan Dana Kampanye

SUARA MERDEKA – Sabtu, 19 Juli 2014

JAKARTA – Tim kampanye pasangan calon presiden dan wakil presiden, kemarin, menyampaikan laporan dana kampanye tahap akhir ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Menurut Bendahara Umum Tim Kampanye Nasional Prabowo- Hatta, Thomas Djiwandono, laporan keuangan yang diserahkan, kemarin, terhitung sejak, 3 Juni, dengan total penerimaan sebesar Rp 166.559.466.941. ”Dari dana tersebut yang berasal dari sumbangan partai sebesar Rp 101, 7 miliar,”ujar Thomas di Kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat. Adapun yang terpakai sebesar Rp 166.557.825.711. Dengan demikian masih menyisakan saldo Rp 1.641.229.

Penerimaan dana kampanye ini, kata Thomas, juga berasal dari pasangan capres-cawapres sebesar Rp 5 miliar. Sementara, sumbangan dari badan usaha sebesar Rp 56,6 miliar dan sumbangan kelompok sebesar Rp, 1 miliar serta sumbangan perorangan sebesar Rp 2,1 miliar. Sebelumnya tim kampanye pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla juga menyerahkan laporan yang sama. Menurut Akbar Faisal, Sekretaris I Tim Kampanye Nasional Jokowi- JK, total dana kampanye yang diterima oleh pasangan caprescawapres tersebut sebesar Rp 312.376.119.823.

Adapun dana yang digunakan sebesar Rp 311.899.377.825. ”Jadi sisa dana kampanye pasangan Jokowi-JK sebanyak Rp 426.741.998,” kata Akbar. Dalam kesempatan yang sama, baik Thomas maupun Akbar menegaskan kubunya tidak akan mengerahkan masa ke KPU pada 22 Juli mendatang. Hal ini dilakukan demi kemaslahatan banyak orang. Namun, mereka tetap menugaskan perwakilan ke KPU atas dasar undangan dari KPU.

Titik Krusial

Terpisah, Kapolri Jenderal Pol Sutarman mengatakan, karena penghitungan suara nasional berlangsung di KPU di Jakarta, maka Jakarta yang menjadi titik krusial pada 22 Juli. Polri sudah bersiap untuk mengantisipasi kondisi seperti apa pun di titik krusial Jakarta. ”Polri siap mengantisipasi kondisi seperti apa pun,” kata Sutarman. Kapolri mengimbau masyarakat menunggu hasil rekapitulasi suara KPU dengan tetap menjalankan aktivitas seperti biasa. Dia juga meminta kedua kubu capres-cawapres untuk menahan diri dan tidak mengerahkan massa ke KPU. (F4,K24- 71)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2014/07/19/267886/Dua-Tim-Serahkan-Laporkan-Dana-Kampanye

19 Juli 2014 Posted by | BERITA POLITIK DAN BERITA UMUM | Tinggalkan komentar

Persepi Coret Puskaptis dan JSI

SUARA MERDEKA – Kamis, 17 Juli 2014

JAKARTA – Dewan Etik Perhimpunan Survei Opini Pu­blik Indonesia (Persepi) akhir­nya menjatuhkan sanksi terhadap dua lembaga survei yang menjadi anggotanya yaitu Pusat Kajian Pengembangan dan Kajian Strategis (Puskaptis) dan Jaringan Suara Indonesia (JSI).

Sanksi yang diberikan berupa mencoret Puskaptis dan JSI dari keanggotaaannya di Perse­pi, karena kedua lembaga tersebut telah melanggar kode etik, terkait dengan pelaksanaan quick count yang mereka laksanakan pada Pilpres 2014 lalu.

”Dengan memertimbang­kan Bab V pasal 29-32 Persepi, maka Dewan Etik Persepi memutuskan Puskaptis dan JSI telah melanggar kode etik, dan dikeluarkan dari keangotaan Persepi. Bahasa jelasnya mereka sudah kita coret,” kata  Ketua Dewan Etik Persepi, Hari Wijayanto, dalam keterangan persnya di Hotel Sari Pan Pacific, kemarin.

Menurut Hari, Dewan Etik tidak bisa mengaudit Puskaptis dan JSI, karena kedua lembaga tersebut tidak memenuhi panggilan. Sementara lem­baga-lem­ba­ga survei yang me­lakukan hi­tung cepat (quick count) pada Pilpres 2014, dan menjadi ang­gota Persepi bersedia meme­nuhi panggilan dan bersikap trans­paran dalam menjelaskan hal-hal terkait teknis pelaksanaan quick count.

”Dengan tidak memenuhi pang­gilan kami, yang berarti tidak mau kami audit tentang me­­todologi penentuan sampel, pro­­ses pengambilan data hingga ma­najemen quick count nya seca­ra transparan, maka hal ini menunjukkan bahwa Puskaptis dan JSI tidak punya itikad baik. Hal ini jelas sangat kami sayang­kan,” kata Hari.

Tujuh lembaga yang bersedia menjalani audit adalah Center for Strategic and International Studies (CSIS), Cyrus Network, Sai­ful Mujani Research and Con­sulting (SMRC), Lembaga Sur­vei Indonesia (LSI), Indi­kator Politik Indonesia, Populi Center, dan Polltracking Institut. Hari menambahkan bahwa baik Puskaptis maupun JSI membuat pernyataan terkait audit yang akan dilakukan Dewan Etik terhadap mereka.

”Puskaptis menolak hadir dengan dalih struktur Dewan Etik terdiri dari orang-orang yang juga berperan sebagai penyelenggara polling. Saiful Mujani yang dimaksud. Tapi perlu kami tegaskan Saiful Mujani dan Burhanuddin Muh­ta­di tidak ikut melakukan audit, ka­rena kami minta untuk mun­dur sementara waktu dari De­wan Etik bersa­ma­an dengan akan dilakukannya audit. jadi ka­mi jamin audit ini adil dan trans­paran. Selain itu Pus­kaptis meminta agar semua lembaga duduk bersama dan me­nan­datangani pernyataan bahwa yang hasil quick countnya tidak sama dengan hasil perhitungan resmi KPU, maka itu lembaga yang salah dan harus siap bubar. me­­nurut kami permintaan Pus­kap­tis ini berlebihan,” papar Hari.

Berlebihan

Sementara itu JSI merespons undangan audit lewat surat ja­waban yang isinya bahwa mereka menyatakan mundur dari keanggotaan Persepi lantaran tak ingin masuk terlalu jauh de­ngan polemik hitung cepat dan memilih untuk menunggu hasil pleno perhitungan suara KPU. ”Namun surat JSI itu tidak me­mengaruhi putusan kami, untuk mengeluarkan JSI.” Menurut Ha­ri, dalih yang disampaikan dua lembaga itu terasa janggal dan berlebihan serta tidak sesuai konteks, karena proses audit ti­dak terkait dengan proses reka­pi­tulasi suara yang sedang dikerjakan KPU.

Dalam kesempatan yang sama, anggota Dewan Etik Ham­di Muluk mengatakan bah­wa proses audit terhadap lembaga pelaksana hitung cepat hanya menilai akurasi metodelogi survei mulai dari pengambilan dan penentuan sampel, proses re­ka­pitulasi dan managemen pe­laksanaan. lembaga-lembaga survei anggota Persepi yang me­menuhi panggilan Dewan Etik dan bersedia diaudit ternyata  telah melakukan pengambilan sampel secara ilmiah, meskipun ada variasi dalam cara pengambilan sampelnya.

”Lembaga yang bersedia ka­mi audit tersebut juga mene­rang­kan secara detail data struktur organisasi, nama relawan, nomorr telepon relawan dokumentasi TPS sampai tanda bukti ke­hadiran relawan mereka di TPS-TPS yang dijadikan sampel, dan itu dibuktikan dengan adanya tandatangan KPPS. Mereka juga mendemonstrai­kan software yang digunakan ju­ga cara perhitungan hasil quick count. Juga ada pemaparan tentang pengorganisasian kegiatan quick count mulai dari persiapan, pelaksanaan hingga hasilnya. sementara kami tidak tahu seperti apa yang dilakukan Pus­kap­tis dan JSI,” papar Hamdi.

Sementara Direktur Ekse­kutif Puskaptis, Husin Yazin me­nyatakan, lembaganya ber­ser­tifikat yang terdaftar di KPU. Husin merujuk pada terdaftarnya Puskaptis sebagai salah satu dari 56 lembaga yang ber­hak menggelar survei dan quick count Pemilu 2014 di KPU.  Namun saat ditanya alamat kan­tor­nya, Husin tak menjawab pas­ti. ”Lihat saja di KPU,” ujarnya.

Saat coba ditelusuri pada situs kpu.go.id, tak lagi ditemu­kan publikasi soal data 56 lembaga yang berhak meng­gelar survei dan quick count.

Hamdi menuturkan, bagai­mana repotnya menghubungi Puskaptis. Karena lembaga ini tidak punya kantor maka Persepi tidak bisa melayangkan surat. Akhirnya dua hari lalu Hamdi memutuskan untuk berkirim pesan singkat (SMS) ke Direk­tur Eksekutif Puskaptis Husin Yazid.

”Puskaptis ini kan repot (di­hubungi) karena mereka beberapa tahun nggak punya kantor. Maka kirim surat juga nggak bisa kita lakukan. Akhirnya saya SMS dari kemarin, dua hari lalu,” tutur Hamdi, Selasa kema­rin.

Akhirnya Husin Yazid baru mem­balas SMS pagi tadi. Isi­nya, menurut Hamdi, bisa ditaf­sirkan sebagai sebuah penolakan terhadap undangan Pus­kap­tis. Sementara itu di blog http://puskaptis.wordpress.com/ tertulis sekretariat Puskaptis beralamat di Gedung Selmis Jl. Asem Baris Raya Kav 7 Blok II/52, Jakarta Selatan 12830. Saat ditelusuri keberadaan kantornya tidak ada aktivitas. Sementara aktivitas di kantor JSI di Jalan Warung Buncit Timur, Pancoran, Jakarta Sela­tan, juga sepi.(F4,dtc,viva-90)

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/cetak/2014/07/17/267728

18 Juli 2014 Posted by | BERITA POLITIK DAN BERITA UMUM | Tinggalkan komentar

%d blogger menyukai ini: