KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Dua Tersangka Korupsi Diburu Kejari Batang

LIPUTAN6.COM – 27 Februari 2010

Batang (ANTARA News) – Kejaksaan Negeri Kabupaten Batang, Jawa Tengah hingga saat ini masih memburu dua tersangka kasus korupsi yang telah ditetapkan dalam daftar pencarian orang (DPO).

Kepala Seksi Inteljen Kejari Kabupaten Batang, Tatang Hermana, di Batang, Sabtu, mengatakan, dua tersangka tersebut, yaitu Manajer KUD “Ngupoyo Mino”, Rozi Sahidin dan Bendahara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Batang, Djaka Mulyadi.

Rozi buron dalam kasus dugaan korupsi pemotongan dana retribusi lelang di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Batang sebesar Rp1,2 miliar sedangkan Djaka diduga terlibat korupsi anggaran Pilkada 2007 sebesar Rp300,5 juta.

“Sesuai instruksi Kajari Batang, Sang Ketut Mudita, kedua tersangka telah ditetapkan sebagai DPO. Selain itu, kami juga telah minta bantuan pada polres untuk mencari mereka,” katanya.

Sebelum memasukkan mereka sebagai DPO, katanya, kejari setempat sudah berupaya mencari mereka termasuk meminta bantuan pihak keluarga dan penasihat hukum masing-masing.

“Namun para keluarga tersangka seperti menutup diri terhadap keberadaannya sehingga kejaksaan menetapkan keduanya sebagai DPO,” katanya.

Rozi, katanya, menghilang sejak pemanggilan oleh Kejari Batang pada 19 Januari 2009 sedangkan Djaka buron sejak 2008.

Kepala Polres Batang, AKBP Achmad Lutfhi, mengatakan, pihak polres siap membantu kejari untuk memburu dua tersangka itu.

“Kami siap mencari dua tersangka itu. Bahkan khusus tersangka Djaka, aparat kepolisian juga mencari ke tempat saudaranya yang ada di sejumlah daerah,” katanya.
(U.K-KTD/M029/P003)

Sumber : http://www.yiela.com/view/945864/dua-tersangka-korupsi-diburu-kejari-batang

25 Oktober 2013 Posted by | BATANG | Tinggalkan komentar

Korupsi Normalisasi Bronjong, Ketua Golkar Purbalingga Dibekuk

SUARA MERDEKA.com – Kamis, 17 Oktober 2013

SEMARANG, suaramerdeka.com – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Tengah bersama Kejaksaan Negeri (Kejari) Batang menangkap Ketua DPD Golkar Purbalingga, Sudono, Rabu (16/10) pagi.

Sekitar pukul 05.00 Sudono dibekuk di rumahnya, lalu dimasukkan ke Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Batang. Sudono adalah terpidana korupsi proyek normalisasi bronjong Kali Belo Bendung Bandung Desa Boja, Kecamatan Tersono, Batang.

Penangkapan Sudono itu merupakan eksekusi putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor 82 K/Pid.Sus/2012 tertanggal 9 Mei 2012, atas kasus korupsi tersebut. “Yang bersangkutan (Sudono – red) ditangkap di rumahnya di Purbalingga, untuk dilakukan eksekusi oleh Kejari Batang di LP Batang,” kata Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Jawa Tengah, Eko Suwarni kemarin.

Melalui putusan Pengadilan Negeri Batang nomor 163/Pid.Sus/2010/PN BTG tanggal 25 Maret 2011, Sudono dihukum setahun penjara dengan denda Rp 50 juta setara dengan sebulan kurungan. Sudono dibebaskan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada 22 Juli 2011 melalui putusan banding nomor 176/Pid.Sus/2011/PT SMG. Tapi Mahkamah Agung membatalkan ptusan banding itu dan menjatuhkan vonis sama seperti Pengadilan Negeri Batang kepada Sudono.

Proyek normalisasi bronjong itu dilaksanakan tahun 2009 dengan dana Rp 1,57 miliar. Sudono adalah rekanan proyek, berperan sebagai Direktur PT Wira Remaja. Hakim menilai ada penyimpangan dalam proyek tersebut, dimana hasilnya tidak sesuai dengan kontrak dan Rencana Anggaran Biaya. bagian bronjong dinilai tidak sesuai dengan perencanaan.

Dalam pelaksanaan proyek tersebut Sudono tidak turun langsung. Sudono mempercayakan pekerjaan yang seharusnya dilakukannya kepada Kristiyono. Menurut hakim, hal yang dilakukan Kristiyono merupakan tanggungjawab Sudono. Ketidaksesuaian pekerjaan denganperencanaan itu sendiri dinilai merugikan negara hingga Rp 77 juta. Sementara Sudono sendiri menerima keuntungan Rp 35 juta.

( Eka Handriana / CN34 / SMNetwork )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2013/10/17/175997/Korupsi-Normalisasi-Bronjong-Ketua-Golkar-Purbalingga-Dibekuk

19 Oktober 2013 Posted by | BATANG, PURBALINGGA | Tinggalkan komentar

Ketua Partai Golkar Purbalingga Ditangkap

SUARA MERDEKA – Kamis, 17 Oktober 2013

  • Eksekusi Putusan Kasasi
image

SEMARANG – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Tengah bersama Kejaksaan Negeri (Kejari) Batang menangkap Ketua DPD Partai Golkar Purbalingga, Sudono, Rabu (16/10). Sekitar pukul 05.00, Sudono ditangkap di rumahnya, lalu dimasukkan ke Rumah Tahanan (Rutan) Rowobelang, Batang. Sudono adalah terpidana korupsi proyek normalisasi bronjong Kali Belo, Bendung Bandung, Desa Boja, Kecamatan Tersono, Batang.

Penangkapan itu merupakan eksekusi putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor 82 K/Pid.Sus/2012 tertanggal 9 Mei 2012, atas kasus korupsi tersebut. “Yang bersangkutan ditangkap di rumahnya di Purbalingga, untuk dilakukan eksekusi oleh Kejari Batang di Rutan Batang,” kata Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Jawa Tengah, Eko Suwarni, kemarin.

Kepala Rutan Rowobelang, Jalu Yuswa Panjang mengatakan, Sudono masuk ke rutan sekitar pukul 10.00 dengan dikawal aparat kejaksaan. Sudono langsung ditempatkan di kamar yang berada di blok F. Kamar tersebut khusus diperuntukkan untuk tahanan atau napi baru di Rowobelang. ”Di blok F dia bersama dua napi lain yang terlebih dahulu menempati kamar tersebut,” katanya.

Selanjutnya, Sudono direncanakan akan dimasukkan ke kamar khusus napi tindak pidana korupsi (tipikor) yang berada di blok C. Pasalnya, Rutan Rowobelang saat ini memiliki kamar khusus untuk mereka yang tersangkut kasus tipikor. Sebelumnya Sudono sudah menjalani hukuman selama lima bulan di Rowobelang.

Melalui putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor 163/Pid.Sus/2010/PN Btg tanggal 25 Maret 2011, Sudono dihukum setahun penjara dengan denda Rp 50 juta. Sudono dibebaskan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada 22 Juli 2011 melalui putusan banding nomor 176/Pid.Sus/2011/PT SMG. Tapi Mahkamah Agung membatalkan putusan banding itu dan menjatuhkan vonis sama seperti Pengadilan Negeri Batang.

Wewenang Provinsi

Proyek normalisasi bronjong itu dilaksanakan tahun 2009 dengan dana Rp 1,57 miliar. Sudono adalah rekanan proyek, berperan sebagai direktur PT Wira Remaja. Hakim menilai ada penyimpangan dalam proyek tersebut, di mana hasilnya tidak sesuai dengan kontrak dan Rencana Anggaran Biaya (RAB). Bagian bronjong dinilai tidak sesuai dengan perencanaan.

Dalam pelaksanaan proyek tersebut Sudono tidak turun langsung. Ia memercayakan pekerjaan yang seharusnya dilakukannya kepada Kristiyono. Menurut hakim, hal yang dilakukan Kristiyono merupakan tanggung jawab Sudono. Ketidaksesuaian pekerjaan dengan perencanaan itu dinilai merugikan negara hingga Rp 77 juta. Sementara Sudono menerima keuntungan Rp 35 juta. Sementara itu, fungsionaris DPD Partai Golkar Purbalingga, Wachyono mengatakan,  posisi Sudono sebagai Ketua DPD II merupakan kewenangan dari DPD I Partai Golkar Jateng.

Dalam Peraturan Organisasi Partai Golkar No 7 Bab 5 Pasal 27 tentang sanksi organisasi menyebutkan, bagi mereka anggota pengurus dijatuhi hukuman dengan kepastian hukum tetap dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun, akan diberhentikan. Wachyono menilai, sebaiknya DPD I Golkar Jateng segera mengambil alih posisi ketua seperti yang dilakukan pada kasus Solo beberapa waktu lalu. (H89, H82, H56-90)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2013/10/17/240246/Ketua-Partai-Golkar-Purbalingga-Ditangkap

18 Oktober 2013 Posted by | BATANG, PURBALINGGA | Tinggalkan komentar

Masyarakat Diminta Terlibat Berantas Korupsi

SUARA MERDEKA – Rabu, 18 September 2013

BATANG – Salah satu tantangan penanganan korupsi di daerah adalah masih minimnya keterlibatan masyarakat sipil yang bisa membangun kerja sama dengan pemerintah. Padahal, jika itu dilakukan akan bisa membantu program melawan korupsi di tingkat biro­krasi.

Demikian disampaikan Sekjen Transparency International Indo­nesia (TII) Dadang Tri Sasongko dalam  Konferensi Regional 18 Daerah ”Mengelola Bersama untuk Pengurangan Korupsi dan Pe­ningkatan Pelayanan Publik demi Kesejahteraan Rakyat”, di Aula Kabupaten Batang, Selasa (17/9).

‘’Kelemahan umum di daerah-daerah, tidak cukup banyak ma­syarakat sipil yang jadi partner reformasi birokrasi untuk menemani pemerintah,’’ katanya.

Dia mengungkapkan, korupsi masih terjadi di tingkat birokrasi Indonesia. Pemerintah sendiri kewalahan untuk menanggulangi persoalan ini. Termasuk menanga­ni kasus korupsi di daerah-daerah. Untuk itulah, peran masyarakat sipil dibutuhkan menjadi partner pemerintah dalam gerakan pencegahan korupsi.

Namun, tidak mudah bagi elemen masyarakat sipil untuk bisa terlibat kerja sama dengan pemerintah dalam penanganan korupsi.

‘’Sebab tidak mudah menjaga independensi, dan interaksi mereka dengan kelompok lain, termasuk parpol juga begitu nyata,’’ katanya.

Karena itu dia menyambut baik pelaksanaan Konferensi Regional 18 Daerah yang digagas Pemkab Batang bersama elemen masyarakat sipil, seperti Sekber LASKAR (Lingkar Studi Sosial dan Advokasi Rakyat), TII, dan Unit Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (UPKP2) untuk mendorong pela­yanan publik birokrasi yang bersih dan antikorupsi.

Asisten I Sekda Jateng Siswo Laksono menyatakan, reformasi birokrasi sangat tergantung pada komitmen kepala daerah. Jika pimpinan daerah mau mewujudkan pemerintahan bersih dan melayani, maka birokrasi di level bawah akan mengikutinya. Dia berharap melalui pelaksanaan Konferensi Regional 18 Daerah bisa mendorong pelayanan publik yang semakin baik di berbagai pemerintah daerah di Jateng.

‘’Diharapkan tidak ada kesenjangan pelayanan antar daerah,’’ katanya.

Gandeng Masyarakat

Bupati Yoyok Riyo Sudibyo mengatakan, pihaknya telah mengambil 16 langkah guna mendukung program pembangunan.

Termasuk dengan menggandeng elemen masyarakat sipil untuk mengawal reformasi birokrasi dan pembentukan lembaga pengaduan publik melalui  UPKP2. Koordinator Lingkar Studi Sosial dan Advokasi Rakyat (LASKAR) AS Burhan menyatakan, proses reformasi birokrasi menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan di tingkat pemerintahan.

‘’Apa gunanya reformasi jika kondisi birokrasi masih sama dengan era Orde Baru. Maka seluruh komponen, baik pemerintah, masyarakat sipil termasuk dunia usaha, perlu terlibat mengambil peran,’’ katanya. (H56,ar-49,15)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2013/09/18/237175/Masyarakat-Diminta-Terlibat-Berantas-Korupsi

3 Oktober 2013 Posted by | BATANG | Tinggalkan komentar

Bebas dari Penjara, Mantan Bupati Batang Disambut bak Pahlawan

OKEZONE.COM – Senin, 16 September 2013

Mantan Bupati Batang Bambang Bintoro (Foto: Suryono/Sindo TV)

Mantan Bupati Batang Bambang Bintoro (Foto: Suryono/Sindo TV)

BATANG – Mantan Bupati Batang, Jawa Tengah, Bambang Bintoro, bebas setelah menjalani hukuman 18 bulan akibat tersangkut kasus korupsi dana APBD Batang 2004. Setelah keluar dari Rutan Rowobelang, bupati yang pernah menjabat selama dua periode itu disambut ratusan pendukungnya bak pahlawan.

Untuk menyambutnya, warga berdiri berderet di luar rutan sambil memainkan alat musik rebana. Saat Bambang Bintoro keluar, warga bergegas mendekat untuk menyalaminya. Selain itu warga juga meneriakkan yel-yel sebagai dukungan kepada Bambang.

Satgas PDIP yang mengawal pembebasan Bambang, sempat kewalahan ketika warga merangsek dan berebut salaman. Saat menjabat sebagai bupati, Bambang memang dikenal akrab dan memperhatikan warga di Kabupaten Batang.

“Pak Bintoro itu orang yang baik dan mengayomi dan selama ini selalu memperhatikan masyarakat. Sehingga kami menganggap beliau sebagai bapak kami dan bukan narapidana,” kata seorang warga, Rinto, Senin (16/9/2013).

Sementara itu, Bambang menyampaikan terima kasih dan mengaku senang dengan sambutan warga. Untuk sementara, dia belum memutuskan untuk meneruskan karier politiknya atau tidak, namun yang jelas ingin kembali ke tengah-tengah rakyat.

“Terima kasih atas dukungan masyarakat untuk menyambut kebebasan saya,” ujarnya.

Sekadar diketahui, Bambang menjalani penuh putusan pengadilan yang memvonisnya selama 18 bulan tanpa remisi. Setelah menjalani hukumannya, ratusan warga dengan gegap gempita menyambut pembebasannya.

Menanggapi perilaku masyarakat itu, pakar hukum sekaligus Rektor Universitas Pekalongan, Suryani, menyebutkan, saat ini warga mengalami pergeseran pemahaman mengenai sosok tokoh panutan. Bukannya diberi sanksi moral agar memberi efek jera, pembebasan napi kasus korupsi malah disambut bagai seorang pahlawan.

“Masyarakat sudah bergeser pemahamannya soal orang atau tokoh yang tersangkut kasus korupsi. Masyarakat sudah tidak percaya lagi dengan lembaga hukum dan ini sebenarnya berbahaya sebagai kelangsungan demokrasi dan penegakan hukum di Indoensia,” jelasnya.

(Suryono/Sindo TV/tbn)

26 September 2013 Posted by | BATANG | Tinggalkan komentar

SK Remisi Salah, Bambang Bintoro Batal Bebas

SUARA MERDEKA – Senin, 19 Agustus 2013

BATANG – Mantan Bupati Batang, Bambang Bintoro masih harus tetap berada di Rutan Rowobelang selama satu bulan lagi. Pasalnya, remisi Idul Fitri yang sebelumnya sudah dia dapatkan ternyata dibatalkan. Akibatnya, Bambang Bintoro yang seharusnya bebas 17 Agustus kemarin, harus kembali mendekam di penjara. Padahal massa dari PDIP dan dari masyarakat sudah siap menyambut pembebasan Bambang. Mereka datang mengendarai kendaraan roda dua dan roda empat dalam jumlah cukup besar sejak pagi hari. Bahkan massa juga menggelar hiburan kesenian kuda lumping dan barongan di depan Rutan untuk menyambut pembebasan Bambang. Karena itu massa  sempat emosi dan putus asa ketika sampai sekitar pukul 12.00, Bambang belum juga keluar dari Rutan.  Setelah ditunggu, akhirnya Kepala Rutan Rowobelang, Jalu Yuswa Panjang dan pengacara Bambang Bintoro, Indrijani Sulistyowati menemui massa untuk memberi penjelasan.

’’Pemberian remisi Idul Fitri atas nama Bambang Bintoro dibatalkan karena ada kesalahan surat keputusan (SK),’’ ujar Jalu Yuswa Panjang di hadapan massa.  Dia menjelaskan, sebelumnya dari Rutan Rowobelang sudah mengusulkan nama Bambang Bintoro sebagai salah satu napi yang mendapat remisi. Kantor Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jateng kemudian merespons dan menyatakan Bambang Bintoro mendapat remisi. SK dari Kantor Kawil Kementerian Hukum dan HAM sendiri sudah diterima pihak Rutan. Namun ternyata itu dibatalkan karena berdasarkan aturan, yang mengeluarkan SK seharusnya dari Dirjen Pemasyarakatan Kemenkum dan HAM. Bukan dari Kanwil Kemenkumham Provinsi Jateng. (H56-69,47)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2013/08/19/233969/SK-Remisi-Salah-Bambang-Bintoro-Batal-Bebas-

19 Agustus 2013 Posted by | BATANG | Tinggalkan komentar

Bambang Bintoro Tetap Dihukum 18 Bulan

SUARA MERDEKA – Kamis, 20 Juni 2013

  • MA Kuatkan Putusan PT

BATANG- Mantan Bupati Batang Bambang Bintoro tetap dihukum 18 bulan penjara. Hal ini berdasarkan putusan kasasi Mahkamah Agung yang menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama dan banding. ‘’Putusan kasasi Mahkamah Agung terkait Bambang Bintoro sudah turun. Keputusannya tetap dihukum satu tahun enam bulan penjara,’’ ujar Kajari Batang Nurizal Nurdin SH, Rabu (19/6).

Dalam keputusannya, MA menilai Bambang Bintoro terbukti melanggar Pasal 3 UU No 31/1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi. Dia diduga terlibat membocorkan APBD senilai Rp 796 juta saat menjabat sebagai Bupati Batang. Bambang dinilai menyetujui penggunaan dana tersebut untuk membayar asuransi bagi 45 anggota DPRD Kabupaten Batang. Padahal pembayaran premi asuransi jiwa anggota Dewan tidak diperboleh menggunakan kas daerah. ‘’Setelah ada kepastian putusan kasasi MA, kami langsung melakukan eksekusi,’’kata Nurizal.

Kepala Rutan Rowobelang Jalu Yuswa Panjang mengatakan, pihaknya sudah mendapat pemberitahuan dari Kejari Batang terkait hasil keputusan MA. Dengan turunnya keputusan tersebut, berarti Bambang Bintoro masih akan menjalani hukuman penjara sekitar empat bulan lagi. ‘’Sampai Juni 2013, Bambang Bintoro sudah berada di Rutan Rowobelang selama satu tahun dua bulan. Itu artinya, masih harus menjalani hukuman sampai empat bulan ke depan,’’katanya. Terkait dengan kemungkinan Bambang Bintoro dipindah ke LP Sukamiskin di Jawa Barat, Jalu tidak bisa memastikan. Sebab terdakwa kasus korupsi yang dipindah ke Sukamiskin biasanya mereka yang masih menjalani sisa hukuman lebih dari satu tahun. Sementara sisa hukuman Bambang Bintoro tinggal empat bulan. Pihaknya masih menunggu keputusan Kanwil Kemenkumham Jateng terkait hal ini. (H56-48,15)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2013/06/20/228278/Bambang-Bintoro-Tetap-Dihukum-18-Bulan

20 Juni 2013 Posted by | BATANG | Tinggalkan komentar

MA Kuatkan Hukuman Bambang Bintoro

SUARA MERDEKA – Senin, 17 Juni 2013

  • Korupsi APBD Batang 2004

SEMARANG – Mahkamah Agung (MA) menguatkan putusan 18 bulan penjara atas mantan Bupati Batang, Bambang Bintoro. Dia dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi APBD Batang pada 2003-2004.

Bambang juga didenda Rp 50 juta setara dengan dua bulan kurungan. Hukuman Bambang Bintoro tak berubah dari pengadilan tingkat pertama, banding, hingga kasasi. “Putusan kasasi menguatkan putusan sebelumnya. Hakim memerintahkan terdakwa tetap ditahan,” demikian juru bicara Pengadilan Tipikor Semarang, Togar, kemarin.

Bambang dinyatakan terbukti melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Persidangan membuktikan Bambang turut membocorkan dana APBD Rp 796 juta. Hal itu dilakukan dengan cara menyetujui penggunaan dana tersebut untuk membayar asuransi 45 anggota DPRD Batang. Talangan Dana untuk pembayaran premi itu diambilkan dari pos anggaran eksekutif. Pada 2001, premi yang dibayarkan sebesar Rp 350 juta, 2002 sebesar Rp 271 juta, dan 2003 sebesar Rp 180 juta.

Padahal, pembayaran premi asuransi jiwa anggota Dewan tidak masuk dalam anggaran daerah. Artinya, tidak boleh dibayar menggunakan APBD. Awalnya, hanya sebagai talangan saja, setelah klaim asuransi cair dana tersebut harusnya dikembalikan ke posnya. Kenyataannya, klaim asuransi yang cair justru dibagi-bagikan kepada 45 anggota Dewan dengan persetujuan Bambang Bintoro dan Ketua DPRD Batang saat itu, M Azis.

Sementara Kabag Keuangan, Sri Sugiyanti bertugas mencairkan dananya. Kasus ini mencuat dari laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI pada APBD Batang 2003. Di dalamnya ditemukan penggunaan dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp 180 juta. Kemudian Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jawa Tengah melakukan audit dalam penggunaan dana untuk asuransi itu. BPKP menemukan nilai kerugian negara sebesar Rp 796 juta. (H89-71)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2013/06/17/227892/MAKuatkan-Hukuman-Bambang-Bintoro

17 Juni 2013 Posted by | BATANG | Tinggalkan komentar

11 Pejabat Dinas Pendidikan Terlibat Korupsi DAK

SUARA MERDEKA.com – Rabu, 29 Mei 2013

SEMARANG, suaramerdeka.com – Korupsi proyek pengadaan alat peraga pendidikan yang dibiayai dengan Dana Alokasi Khusus (DAK) pendidikan tak hanya terjadi di Banjarnegara. Penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah telah menemukan bukti kuat dugaan korupsi DAK di sejumlah daerah lain. Yakni di Kabupaten Batang, Blora, Demak dan Brebes.

“Kali ini kami menetapkan enam tersangka dari Batang, Blora, Demak dan Brebes. Sebelumnya untuk kasus di Banjarnegara sudah ada tujuh tersangka, yang dua sudah disidangkan di Pengadilan Tipikor dan satu tersangka dinyatakan DPO (buron, red),” kata Asisten Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, Wilhelmus Lingitubun, Rabu (29/5).

Tak hanya Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, Kejaksaan Negeri Rembang dan Mungkid (Kabupaten Magelang), juga menyidik kasus tersebut. Kejaksaan Negeri Rembang telah menetapkan dua tersangka, dan Kejaksaan Negeri Mungkid belum mengumumkan tersangkanya.

Total sudah ada 15 orang diduga terlibat. 11 diantaranya merupakan Dinas Pendidikan dari beberapa daerah itu, sisanya adalah rekanan pelaksana proyek dan broker.

Dikatakan Wilhelmus, DAK yang dikorupsi di berbagai daerah itu merupakan APBD Jawa Tengah tahun 2010. “Namun pelaksanaannya tahun 2011, ada yang tahun 2012,” katanya.

Modusnya, kata Wilhelmus, hampir sama di seluruh daerah. Yakni dengan penggelembungan harga barang berupa buku, alat peraga dan alat teknologi informasi dan komunikasi.

Temuan penyidik kejaksaan saat ini sebagian besar pada penyimpangan dalam pengadaan buku Sekolah Dasar. Di satu kabupaten, rata-rata anggaran untuk pengadaan buku itu mencapai Rp 10 miliar.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Jawa Tengah telah menghitung kerugian negara untuk Kabupaten Rembang dan Banjarnegara. masing-masing mencapai Rp 4,4 miliar dan Rp 2,6 miliar.

Model pengadaan buku itu menyimpang dari Peraturan Menteri Pendidikan nasional Nomor 2 Tahun 2008 tentang Buku.

( Eka Handriana / CN38 / SMNetwork )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news_smg/2013/05/29/158888/11-Pejabat-Dinas-Pendidikan-Terlibat-Korupsi-DAK

29 Mei 2013 Posted by | BANJARNEGARA, BATANG, BLORA, BREBES, DEMAK, MUNGKID - KAB. MAGELANG, REMBANG | Tinggalkan komentar

Yoyok Bentuk UPKP2 dan TPKP2

SUARA MERDEKA – Kamis, 07 Februari 2013

  • Tingkatkan Kualitas Pelayanan

BATANG – Yoyok Riyo Sudibyo kembali membuat gebrakan dalam Pemerintahan Kabupaten Batang dengan membentuk Unit Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (UPKP2) dan Tim Pengarah Peningkatan Kualitas Pela­yanan Publik (TPKP2). Pembentukan kedua lembaga itu merupakan jawaban kepada masyarakat yang meng­ingin­kan peningkatan pela­yanan publik di semua aspek.

‘’Pembentukan UPKP2 dan TPKP2 merupakan kali pertama di Indonesia. Kedua lembaga itu merupakan bentuk komitmen kami dalam mengabdi dan memberikan pelayanan kepada masyarakat yang berkualitas,’’ ujar Bupati saat mengambil sumpah anggota UPKP2 di aula Pemkab, Rabu (6/2).

Mereka yang diambil sumpah dan janjinya, adalah Pultoni SH MH sebagai ketua UPKP2, beranggotakan Ulfan Arif SPdI, Abdul Wahid SAg, Ahmad Anwar Syam ST, dan H Budiman SE MM.

Sedangkan di TPKP2 , Ketua Pengarah dijabat Wakil Bupati H Soetadi SH MM dan Sekretaris Drs H Nasikhin (Sekda), Ketua TPKP2 Drs H Sukisno MM (Asisten Administrasi) didampingi H Hernanto SSos(Kepala Bagian Organisasi) sebagai sekretaris.

Gebrakan sebelumnya, dalam rangka mewujudkan misi visi birokrasi bersih dan ekonomi bangkit, Yoyok selaku Kepala Pemerintahan Kabu­paten Batang mengundang tim dari Kementerian Penda­yagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, ICW, dan TII. Itu ditindaklanjuti dengan penetapan Zona Integritas Wilayah Bebas Anti Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di jajaran Pemkab Batang.

‘’Niat saya menjadi Bupati adalah untuk betul-betul mengabdi dan memberikan pelayanan di Kabupaten Batang. Untuk itu kami titip kepada anggota UPKP2 dan TPKP2 bersama jajaran Pemkab dalam tugasnya penuh dedikasi tinggi serta profesional. Tanggung jawab pelayan masyarakat, tidaklah ringan,’’ tegas Yoyok.

Dia mengingatkan, suatu keberhasilan yang menjadi kebanggaan ketika birokrasi dan masyarakat saling mendukung. Sehingga  peningkatan pelayanan akan terwujud.

Penilaian dari Ombudsman RI terkait dengan ketidakkepuasan publik di In­donesia untuk ranking pertama ditempati  birokrasi, kedua Polri, dan ketiga Kejaksaan.

Yoyok menyatakan, jika masyarakat sudah semangat  tanpa ada dukungan dari birokrasi pelayanan publik yang dicita-citakan tidak akan terwujud. Oleh karena itu momentum sejarah terbentuknya TPKP2 dan UPKP2 agar tidak dijadikan seremoni saja.

‘’Harus ada tindak lanjutnya serta mempunyai komitmen bersama untuk menjalankan tugas serta amanah masyarakat dengan sebaik-baiknya. Se­hing­ga peningkatan pelayanan pubik dapat terwujud dan masyrakat merasa puas atas pelayanan Anda.’’ (ar-48,47)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2013/02/07/214480/Yoyok-Bentuk-UPKP2-dan-TPKP2-

7 Februari 2013 Posted by | BATANG | Tinggalkan komentar

%d blogger menyukai ini: