KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

MA Bebaskan Mantan Dirut PDAM Banyumas

SINDO NEWS.COM –  Minggu, 09  Maret 2014

Sindonews.com – Mahkamah Agung (MA) membebaskan mantan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Banyumas Achadi Cahyono dan Eko Tjiptartono, terdakwa kasus dugaan korupsi PDAM Kabupaten Banyumas dalam putusan kasasi.

Sebelumnya terdakwa mantan Direktur PDAM Achadi Cahyono dan Eko Tjiptartono sempat mendekam di balik jeruji besi Lapas Kedungpane, Semarang.

Keduanya dihukum pidana oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Semarang, selama satu tahun penjara, karena dinilai terbukti melakukan tindak pidana korupsi pengadaan tanah PDAM Banyumas untuk proyek instalasi pengolahan air limbah, dengan nilai kerugian negara mencapai Rp667,28 juta.

Atas vonis ini jaksa penuntut umum termasuk dua terdakwa mengajukan kasasi setelah Pengadilan Tinggi memperkokoh Pengadilan Tipikor dengan hukuman pidana yang sama.

Lewat kasasi inilah, Eko Tjiptartono dan Achadi Budi Cahyono Sungkono bisa menghirup udara bebas.

Putusan MA menolak permohonan kasasi dari pemohon jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Purwokerto.

“Mengadili. Menyatakan terdakwa Achadi Budi Cahyono dan Eko Tjiptartono tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang didakwakan, membebaskan para terdakwa dari semua dakwaan, memulihkan hak terdakwa, harkat dan martabatnya,” kata Ketua hakim MA Timur P Manurung dalam salinan putusan MA.

Putusan yang salinannya diterima Pengadilan Tipikor Semarang ini ditandatangani dua dua majelis hakim MA lainnya Leopold Luhut Hutagalung dan Sophian Martabaya.

Sementara itu, Eko Tjiptartono telah merencanakan akan menggugat balik kasusnya. “Saya akan gugat secara perdata sebab merasa dikorbankan dalam kasus ini,” ujarnya Sabtu (8/3/2014).

Kasus ini berawal dari rencana PDAM Banyumas untuk membangun instalasi pengolahan air limbah. Untuk rencana ini, PDAM membutuhkan lahan, milik Eko Tjiptartono seluas 6,667 meter persegi, dengan harga jual Rp100.000 per meter persegi.

Masalah kemudian muncul, lantaran nilai jual yang dilegalkan melalui notaris, terdapat selisih harga, dalam nilai jual obyek pajak.

Harga beli sesuai berita acara sebesar Rp667,28 juta. Dalam akta jual beli yang dikeluarkan notaris, Prian Ristiarto, nilainya hanya Rp427,5 juta. Selisih harga inilah yang diduga merupakan kerugian negara.  (sms)

Sumber : http://daerah.sindonews.com/read/2014/03/08/22/842423/ma-bebaskan-mantan-dirut-pdam-banyumas

11 Maret 2014 Posted by | BANYUMAS - PURWOKERTO | Tinggalkan komentar

Mantan Rektor Unsoed Dituntut Empat Tahun

SUARA MERDEKA – Selasa, 11 Maret 2014

  • Korupsi CSR PT Antam

SEMARANG- Mantan rektor Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto, Edy Yuwono dituntut hukuman empat tahun penjara. Bersamanya, Plt Pembantu Rektor IV Budi Rustomo dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Penerbitan dan dosen Fakultas Peternakan Unsoed Winarto Hadi, juga dituntut pidana empat tahun penjara.

Jaksa penuntut umum Kejaksaan Negeri Purwokerto menilai ketiganya terlibat korupsi pengelolaan dana corporate social responsibility (CSR) PT Aneka Tambang (Antam). Jaksa Hasan Nurodin Achmad membacakan tuntutan pidana tersebut dalam sidang di Pengadilan Tipikor Semarang, Senin (10/3).

”Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang 20 Tahun 2001,” kata Hasan dihadapan majelis hakim yang diketuai Erentuan Damanik.

Selain pidana badan, tiga akademisi itu juga dituntut pidana denda Rp 200 juta, setara dengan tiga bulan kurungan. Ketiganya juga dituntut pidana tambahan berupa kewajiban mengembalikan kerugian negara.

Besarannya tak sama. Edy Yuwono wajib mengganti Rp 133,7 juta, Budi Rustomo sebesar Rp 81,3 juta, dan Winarto Hadi sebesar Rp 135,2 juta. Atas tuntutan itu, ketiga terdakwa mengaku keberatan. Melalui penasihat hukumnya, Fajar Saka, terdakwa berencana mengajukan nota pembelaan pada persidangan selanjutnya.

”PT Antam tidak pernah mengajukan keberatan dan menerima hasil kerja Badan Layanan Umum (BLU) Unsoed. Program CSR sudah dikerjakan sesuai kerangka acuan kerja. Pelaksanaan perjanjian kerja sama juga sudah sesuai antara Unsoed dan PTAntam.”

Berita Acara

Pada 2011 Unsoed sebagai BLU menerima dana CSR dari PT Antam sebesar Rp 5,856 miliar. Dana itu ditujukan untuk pemberdayaan masyarakat di kawasan bekas tambang di Desa Munggangsari, Kecamatan Grabag, Purworejo.

Pemberdayaan dilakukan dengan mengembangkan pertanian, peternakan, dan perikanan terpadu di kawasan tersebut. Dari total dana itu, dilakukan pencairan dalam tiga tahap. Tahap pertama Rp 3,15 miliar, tahap kedua Rp 2,049 miliar, dan tahap ketiga Rp 573 juta.

Berdasar Kerangka Acuan Kerja (KAK), dana itu harusnya digunakan untuk membangun fasilitas pengembangan pertanian, peternakan, dan perikana terpadu.

Berita acara evaluasi pelaksanaan program tersebut sudah ditandatangani oleh Budi Rustomo selaku koordinator mengetahui Edy sebagai penanggung jawab. Namun, berita acara itu dinilai tak sesuai kenyataan.

Berdasar investigasi Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jawa Tengah, fasilitas yang tidak ada di antaranya gudang pakan, sumur untuk peternakan itik, kandang bibit sapi, bak air, biosida, kamar mandi umum, dan kolam ikan.

Menurut jaksa uang yang tidak digunakan untuk membangun fasilitas-fasilitas itu mengalir ke kantong ketiga terdakwa. Selain itu, juga kepada Asisten Senior Manager Posmining PT Antam, Suatmadji.

Ternyata sudah ada kesepakatan sedari awal bahwa jika dana CSR PT Antam cair, maka Suatmadji akan mendapat komisi. Fee sebesar 10 persen dari total dana CSR Rp 5,865 miliar, telah disepakati terdakwa Edy Yuwono dan saksi Suatmadji.

Agar tak nampak terangterangan pembayaran fee itu, Edy Yuwono diduga mengelabuhinya dengan cara mengontrak rumah. Edy mengatasnamakan dirinya sebagai Ketua Yayasan Bina Insani yang mengontrak rumah milik Suatmadji. Kenyataannya, rumah tersebut tidak ada. (H89-71)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2014/03/11/255151/Mantan-Rektor-Unsoed-Dituntut-Empat-Tahun

11 Maret 2014 Posted by | BANYUMAS - PURWOKERTO | Tinggalkan komentar

Kasasi, Mantan Dirut PDAM Bebas

SUARA MERDEKA – Senin, 10 Maret 2014

  • Korupsi Pengadaan Tanah

SEMARANG – Mahkamah Agung (MA)  mengabulkan permohonan kasasi Achadi Budi Cahyono dalam perkara dugaan korupsi pengadaan tanah untuk proyek instalasi pengolahan air limbah PDAM Banyumas.

Mantan direktur PDAM Ba­nyumas itu bebas dari jerat pidana korupsi. Turut bersama­nya, pe­milik tanah bernama Eko Tjip­tar­tono juga turut bebas.

Keduanya sempat men­de­kam di sel khusus terpidana ko­rupsi di Lembaga Pemas­yara­katan Kedungpane, Semarang. Majelis hakim Pengadilan Tipikor Semarang menghukum mereka dengan pidana setahun penjara karena dinilai merugikan negara hingga Rp 667,28 juta. Namun, Mahkamah Agung me­nolak kasasi yang diajukan jaksa.

’’Menyatakan terdakwa Achadi Budi Cahyono dan Eko Tjiptar­tono tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang didakwakan , membebaskan para terdakwa dari semua dakwaan, memulihkan hak terdakwa, harkat dan martabatnya,’’ demikian bunyi amar putusan yang ditandatangani oleh Ketua Majelis Hakim Agung, Ti­mur P Manurung dan dua ang­go­ta­nya Leopold Luhut Hutaga­lung dan Sophian Martabaya.

Gugat Perdata

Pengadilan Tipikor Se­ma­rang telah menerima salinan pu­tusan kasasi putusan tersebut pa­da 6 Maret 2014 lalu. Semen­tara itu, Eko Tjiptartono telah me­ren­canakan akan mengajukan gu­gatan atas kasusnya. ’’Saya me­rasa dikorbankan dalam kasus ini,’’ ujarnya kemarin. Kasus ini ber­awal da­ri rencana PDAM Ba­nyumas un­­tuk membangun instalasi pengolahan air limbah. Pe­rus­da mi­lik Pemkab Banyu­mas itu membutuhkan lahan dengan membeli tanah milik Eko Tjip­tartono seluas 6,667 m2 se­harga Rp 100 ribu per m2. Ma­sa­lah muncul, saat ada selisih harga an­tara nilai jual objek pajak de­ngan harga jual yang disahkan notaris.

Harga beli sesuai berita acara sebesar Rp 667,28 juta. Dalam akta jual beli yang dikeluarkan no­taris, Prian Ristiarto, nilainya hanya Rp 427,5 juta.  (H89-90)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2014/03/10/255061/Kasasi-Mantan-Dirut-PDAM-Bebas

10 Maret 2014 Posted by | BANYUMAS - PURWOKERTO | Tinggalkan komentar

Antisipasi Penipuan, Dindik Keluarkan Edaran

SUARA MERDEKA.com – Jum’at, 07 Maret 2014

BANYUMAS, suaramerdeka.com – Guna mengantisipasi agar sekolah tidak terjerat kasus penipuan tentang kegiatan penyaluran bantuan dari pemerintah, Dinas Pendidikan (Dindik) Banyumas mengeluarkan surat edaran ke sekolah-sekolah.

Kepala Dinas Pendidikan Banyumas, Purwadi Santoso, Jumat (7/3), mengatakan surat edaran ini sekaligus menindaklanjuti surat dari Dinas Pendidikan Provinsi Jateng terkait banyaknya kasus penipuan.

Adapun kasus penipuan yang sering terjadi antara lain terkait kegiatan bantuan rehabilitasi sekolah yang berasal dari dana AusAID dan bantuan keuangan/hibah yang mengatasnamakan pimpinan dan lembaga Dinas Pendidikan Provinsi Jateng.

Dia menjelaskan, untuk kasus penipuan bantuan rehabilitasi sekolah yang berasal dari dan AusAID, biasanya mengatasnamakan perwakilan AusAID Jakarta.

Pelaku menyampaikan nota kesepahaman (MoU) yang siap ditandatangani, antara Mrs Hannah Birdsey, Counsellor for Education, Knowledge and Scholarships dengan kepala sekolah dan meminta imbalan uang sejumlah tertentu.

”Sehubungan dengan hal tersebut, kami minta sekolah untuk berhati-hati terhadap berbagai modus penipuan yang mengatasnamakan pemerintah,” jelasnya.

Menurut dia, Dinas Pendidikan Provinsi selalu menyampaikan  informasi melalui Bupati/Walikota up Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota secara resmi dan tertulis, baik melalui faximili, pos surat maupun email.

Dinas Pendidikan Provinsi tidak pernah menyampaikan informasi yang berupa kegiatan/penyaluran bantuan pendidikan/hibah hanya melalui telepon atau pesan pendek. ”Kegiatan yang diselenggarakan Dinas Pendidikan Provinsi juga tidak dipungut biaya apapun,” tandasnya.

( Budi Setyawan / CN19 / SMNetwork )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2014/03/07/193669/Antisipasi-Penipuan-Dindik-Keluarkan-Edaran

7 Maret 2014 Posted by | BANYUMAS - PURWOKERTO | Tinggalkan komentar

DPRD ”Bedol Desa” ke Jakarta

SUARA MERDEKA – Selasa, 04 Maret 2014

PURWOKERTO – DPRD Banyumas dua hari ini (Senin-Selasa) tanpa ada aktivitas berarti, menyusul empat komisi DPRD dan pinpinan Dewan ”bedol desa” melakukan kunjungan kerja (Kunja) ke sejumlah kementerian di Jakarta.

Masyarakat yang mau bertemu wakil rakyat dan berhubungan dengan DPRD secara kelembagaan diminta datang, Rabu besok (5/3). Sekretaris Dewan, Yunianto, mengatakan kunja tersebut sudah terpogram dan masuk dalam penjadwalkan oleh Badan Musyawarah (Banmus).

Menurutnya, untuk kunja komisi sudah kali kedua di masa sidang pertama (Januari-April). ”Setahun ditetapkan sembilan kali untuk kunja komisi ke luar provinsi Pulau Jawa dan dibagi setiap masa sidang tiga kali. Masa sidang pertama ini baru dua kali,” katanya, kemarin.

Dijelaskan, kunja Komisi A ke Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta ke Badan Kepegawaian Negara. Komisi B ke Badan Meteorologi dan Vulkanologi serta ke Kementerian Kehutanan untuk menanyakan soal penanganan bencana.

Adapun Komisi C dan D, lanjut dia, ke Kementerian Pendidikan dan Kementerian Kesehatan. Di antaranya mempertanyakan soal kependidikan dan jaminan kesehatan nasional (Jamkesnas).

Selaku Koordinator

Dia menyampaikan, bagi masyarakat yang mau bertemu disarankan untuk datang Rabu, karena kunja komisi dijadwalkan hanya dua hari. Menurutnya, empat pinpinan Dewan juga ikut mendampingi, karena masing-masing selaku koordinator komisi.

”Bagi yang berkepentingan sabar menunggu, Rabu sudah pada masuk kembali karena kebetulan juga ada sidang paripurna pandangan umum fraksi atas penyampaian dua raperda dari Bupati,” ujarnya.

Kebiasaan wakil rakyat mengagendakan kegiatan keluar daerah dengan kemasan kunjungan kerja, studi banding, konsultasi dan bimbingan teknis, dinilai Koordinator Rumah Kebangsaan Banyumas, Yoyok Sukoyo, cenderung memboroskan anggaran daerah dan melukai masyarakat.

”Hasil kegiatan seperti itu juga sering tidak dipublikasikan, sehingga kesan yang ada di masyarakat dan cenderung memboroskan anggaran,” nilainya.

Dalam kondisi seperti itu, harusnya mereka lebih peka dan berempati atas kondisi masyarakatnya. ”Bayangkan anggaran fasilitasi DPRD setahun sekitar Rp 16 miliar, kalau dialokasikan untuk menambah pembangunan jalan yang rusak sudah dapat berapa puluh kilometer di desa-desa.” (G22,fz-17,48)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2014/03/04/254325/DPRD-Bedol-Desa-ke-Jakarta

5 Maret 2014 Posted by | BANYUMAS - PURWOKERTO | Tinggalkan komentar

Kasus CSR PT Antam Harus Selesai Perdata Dulu

SUARA MERDEKA – Selasa, 25 Februari 2014

SEMARANG – Kasus hu­kum terkait corporate social responsibility (CSR) PT Aneka Tambang (Antam) dengan Uni­versitas Jenderal Soedirman (Un­soed) dinilai belum bisa ma­suk ranah korupsi. Kasus tersebut harusnya diselesaikan di ranah perdata lebih dulu.

Hal itu dinyatakan oleh mantan hakim agung, Profesor Much­san dalam sidang di Pengadilan Tipikor Semarang, Senin (24/2).

“Mengapa perdata, karena pengelolaan dana itu kan melalui perjanjian. Jika dalam penyelesaian perdata ditemukan unsur kriminal maka bisa dipidanakan. Termasuk jika ditemukan unsur pidana korupsi,” kata Muchsan di hadapan majelis hakim yang diketuai Erentuah Damanik.

Muchsan memberikan pendapatnya untuk tiga terdakwa, mantan rektor Unsoed Edy Yuwono, Plt Pembantu Rektor IV Unsoed Budi Rustomo, dan Winarto Hadi selaku Kepala Unit Pelaksana Teknis Penerbitan Unsoed. Muchsan berpendapat sesuai keahliannya dalam bidang hukum administrasi negara.

“Jika landasannya kerja sama, maka penyelesainnya dilakukan sesuai yang ada dalam kontrak. Jika ada pelanggaran yang dilakukan salah satu pihak, maka penyelesainnya dilakukan secara hukum perdata,” terangnya.

Tidak Sah

Menurutnya, audit kerugian negara yang dilakukan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jateng dalam kasus CSR Antam ini tidak sah. Seharusnya, dalam kasus pidana korupsi, yang digunakan adalah audit adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Karena, BPK sudah memiliki landasan undang-undang. Menjadi lembaga yang berwenang melakukan pemeriksaan,” kata Muchsan.

Kasus ini bermula dari kerja sama pengelolaan dana CSR PT Antam dengan Unsoed. Sedianya dana ditujukan untuk  program pengembangan pemberdayaan masyarakat sekitar penambangan besi. Dari kerja sama tersebut, PT Antam mengucurkan dana sebesar Rp 5,860 miliar.

Kenyataannya, ditemukan penyimpangan. Hasil pelaksanaan program tidak sesuai dengan kerangka acuan kerja. Sebagian dana juga diketahui mengalir ke kantong pejabat Antam, Suatmaji. Hingga saat ini, berkas Suatmaji belum dilimpahkan ke pengadilan. (H89-71)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2014/02/25/253701/Kasus-CSR-PT-Antam-Harus-Selesai-Perdata-Dulu

25 Februari 2014 Posted by | BANYUMAS - PURWOKERTO | Tinggalkan komentar

Alokasi Bantuan RT/RW Rp 1,54 M

SUARA MERDEKA – Rabu, 19 Februari 2014

PURWOKERTO – Realisasi bantuan keuangan untuk pengurus RT dan RWdi Banyumas masih harus menunggu perubahan Perbup No 8 Tahun 2013 tentang Alokasi Dana Desa (ADD). Pemberian bantuan tidak perlu harus memakai payung hukum berupa perda.

Kepala Sub Bagian Perundangundangan Bagian Hukum Setda, Arief Harjanto, mengatakan draf perubahan perbup masih dibahas di internal Badan Pemberdayaan Masyarakat Keluarga Berencana (Bapermas PKB).

”Drafnya masih di SKPD pemrakarsa (Bapermas PKB), jadi kita belum tahu seperti apa materinya karena belum masuk ke bagian hukum,” katanya, kemarin. Menurutnya, jika dasarnya hanya memakai perbup cukup dibahas tim eksekutif, di antaranya melibatkan bagian hukum dan SKPD pengusul. Jika tidak ada perubahan mendasar untuk perbup cukup dibahas sebulan selesai.

”Berbeda jika harus melibatkan DPRD, misalnya perda atau kegiatan atau program melalui mekanisme persetujuan Dewan. Kalau cuma perbup cepat, tergantung SKPD pemrakarsa sudah siap apa belum,” terangnya. Kepala Sub Bidang Kelembagaan Desa dan Kelurahan Bapermas PKB, Timbul Sutejo, mengatakan draf perbup masih dibahas di internal SKPD-nya.

Soal besaran bantuan per RT dan RWyang pasti sejauh ini belum final. Gambaran awal dialokasikan Rp 100.000 per RTdan RW. ”Untuk angka jangan dimunculkan dulu, karena masih dalam pembahasan,” katanya.(G22-17,88)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2014/02/19/252921/Alokasi-Bantuan-RTRWRp-154-M

19 Februari 2014 Posted by | BANYUMAS - PURWOKERTO | Tinggalkan komentar

Korupsi CSR PT Antam: Suatmaji Catut Nama Atasan

SUARA MERDEKA – Selasa, 11 Februari 2014

SEMARANG, suaramerdeka.com – Mantan Asisten Senior Manager Post Minning PT Aneka Tambang (Antam), Suatmaji yang diduga menerima aliran dana coorporate social responsibility(CSR), mengaku diperintah atasannya.

Diperiksa sebagai saksi sidang korupsi CSR Antam, Senin (10/2), Suatmaji menyebut nama Senior Manager Post Minning Antam, Ibrahim.

Sekitar Rp 759 juta dana CSR Antam yang sudah diserahkan ke tim Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), mengalir ke rekening pribadi Suatmaji.

Aliran uang itu dalam tiga tahap, seiring tahapan pencairan dana CSR dari Antam ke Unsoed. Pertama, Suatmaji menerima Rp 315 juta, kedua Rp 120 juta dan ketiga Rp 324 juta.

“Saya diperintahkan oleh Pak Ibrahim untuk menerimanya. Katanya untuk pembiayaan proposal dari lembaga yang menerima dana CSR, dan untuk fee manajemen. Katanya lagi, kalau Unsoed tidak mau, maka dana akan dialihkan ke lembaga lain,” kata Suatmaji di hadapan majelis hakim yang diketuai Erentuah Damanik.

Unsoed sebagai badan layanan umum menerima Rp 5,85 miliar dana CSR dari Antam tahun 2011.

Sesuai kerangka acuan kerja, dana itu pemberdayaan masyarakat di kawasan bekas tambang di Desa Munggangsari Kecamatan Grabag Purworejo, dengan pengembangan pertanian, peternakan dan perikanan terpadu.

Dana itu dicairkan dalam tiga tahap. Tapi masing-masing tahap dipotong untuk dikirimkan ke rekening Suatmaji. Menurut Suatmaji, tim Unsoed yang mengirim dana ke rekeningnya adalah dosen Fakultas Peternakan Unsoed Winarto Hadi.

Suatmaji menerangkan, sebagian dari dana yang dikirimkan Winarto itu untuk biaya sewa rumah.

Mantan Rektor Unsoed, Edy Yuwono yang menjadi ketua program pelaksanaan CSR itu, memiliki perjanjian sewa rumah dengan Suatmaji tahun 2011-2014, sebesar Rp 240 juta.

Tapi perjanjian itu menerangkan bahwa kapasitas Edy sebagai Ketua Yayasan Bina Insani.

“Jadi untuk transfer ke rekening saya tahap kedua Rp 120 juta itu pembayaran kontrak rumah. Tahap ketiga Rp 324 juta, itu yang 120 juta diantaranya untuk pelunasan,” beber Suatmaji.

Ia mengaku tak tahu ihwal dana selain Rp 240 juta.

“Sudah saya serahkan ke Pak Ibrahim. Setelah ditransfer Pak Winarto, saya diberi tahu, lalu saya cairkan ke Pak Ibrahim. Untuk tahap ketiga belum sempat dicairkan, karena sudah menjadi kasus yang disidik kejaksaan,” lanjut Suatmaji.

Selain diperintah menerima dana, Suatmaji juga mengaku diperintah Ibrahim untuk membuat perubahan perjanjian sewa rumahnya dengan Edy Yuwono.

Dalam perjanjian perubahan, kapasitas Edy berubah dari Ketua Yayasan Bina Insani menjadi ketua program pelaksanaan dana CSR di Unsoed.

Ia bersaksi untuk terdakwa Edy Yuwono, Winarto Hadi dan Plt Pembantu Rektor IV,Budi Rustomo.

( Eka Handriana / CN37 / SMNetwork )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2014/02/11/190546/-Suatmaji-Catut-Nama-Atasan

11 Februari 2014 Posted by | BANYUMAS - PURWOKERTO | Tinggalkan komentar

Korupsi CSR PT Antam: Suatmaji Sebut Nama Atasan

SUARA MERDEKA – Selasa, 11 Februari 2014

SEMARANG – Mantan asisten senior manager post mining PT Aneka Tambang (Antam), Suatmaji mengaku menerima aliran dana corporate social responsibility (CSR) atas perintah atasannya. Dia menyebut atasannya tersebut adalah Senior Manager Post Mining Antam, Ibrahim. Hal itu diungkapkan Suatmaji saat bersaksi dalam sidang dugaan korupsi CSR Antam di Pengadilan Tipikor, Semarang, Senin (10/2).  Dia bersaksi untuk terdakwa Edy Yuwono, Winarto Hadi dan Plt Pembantu Rektor IV,Budi Rustomo.

Terungkap bahwa dana CSR Antam sekitar Rp 759 juta yang sudah diserahkan kepada Tim Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto, mengalir ke rekening pribadi Suatmaji. Dana tersebut mengalir dalam tiga tahap, seiring tahapan pencairan dana CSR dari Antam ke Unsoed. Pertama, Suatmaji menerima Rp 315 juta, kedua Rp 120 juta, dan ketiga Rp 324 juta.

“Saya diperintahkan oleh Pak Ibrahim untuk menerimanya. Katanya untuk pembiayaan proposal dari lembaga yang menerima dana CSR, dan fee manajemen. Katanya lagi, kalau Unsoed tidak mau, maka dana akan dialihkan ke lembaga lain,” kata Suatmaji di hadapan majelis hakim yang diketuai Erentuah Damanik.

Dikirim ke Rekening

Unsoed sebagai badan layanan umum menerima Rp 5,85 miliar dana CSR dari Antam pada 2011. Dana tersebut untuk pemberdayaan masyarakat di kawasan bekas tambang di Desa Munggangsari, Kecamatan Grabag, Purworejo. Menurut Suatmaji, Tim Unsoed yang mengirim dana ke rekeningnya adalah dosen Fakultas Peternakan Unsoed, Winarto Hadi. Dia menerangkan, sebagian dari dana yang dikirimkan Winarto itu untuk biaya sewa rumah.

Mantan Rektor Unsoed, Edy Yuwono yang menjadi ketua program pelaksanaan CSR itu, memiliki perjanjian sewa rumah dengan Suatmaji pada 2011-2014, sebesar Rp 240 juta. Tapi perjanjian itu menerangkan Edy berkapasitas sebagai Ketua Yayasan Bina Insani. “Jadi untuk transfer ke rekening saya tahap kedua Rp 120 juta itu pembayaran kontrak rumah. Tahap ketiga, Rp 324 juta, itu yang Rp 120 juta di antaranya untuk pelunasan,” jelasnya.

Dia mengaku, tak tahu ihwal dana Rp 240 juta. “Sudah saya serahkan ke Pak Ibrahim. Setelah ditransfer Pak Winarto, saya diberi tahu, lalu saya cairkan ke Pak Ibrahim. Untuk tahap ketiga belum sempat dicairkan, karena sudah menjadi kasus yang disidik kejaksaan,” lanjutnya.

Selain diperintah menerima dana, Suatmaji juga mengaku diperintah Ibrahim untuk membuat perubahan perjanjian sewa rumahnya dengan Edy Yuwono.  (H89-71)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2014/02/11/252116/Suatmaji-Sebut-Nama-Atasan

11 Februari 2014 Posted by | BANYUMAS - PURWOKERTO | Tinggalkan komentar

Kesejahteraan Perangkat Desa Membaik

SUARA MERDEKA – Kamis, 30  Januari 2014

PURWOKERTO – Tingkat kesejahteraan aparatur desa secara perlahan di semua daerah termasuk di Banyumas kini terus membaik. Diperkirakan kurun waktu 2-5 tahun ke depan, jika Undang-Undang (UU) Desa beserta Peraturan Pemerintah (PP) efektif diberlakukan, mereka bisa menikmati kesejahteraan sesungguhnya.

Hal itu tak ubahnya seperti perjuangan kalangan pendidik, khususnya guru PNS dan sebagian honorer wiyata bakti yang sudah meningkat dengan berbagai tunjangan, utamanya sertifikasi.

Jika tuntutan kesejahteraan sudah naik, mau tidak mau, kinerja pelayanan dan kualitas sumber daya manusia selaku aparatur pemerintahan desa atau pelayanan masyarakat terdekat tidak bisa ditawar lagi.

Kepala Bapermas PKB, Taefur Arofat, mengatakan salah satu kewajiban pemerintah adalah mendorong perangkat organisasi hingga di desa berjalan ekfetif. ”Untuk bisa bekerja efektif dan maksimal melayani masyarakat, salah satunya kinerja harus dihargai dengan cara ada peningkatan kesejahteraan,” katanya, kemarin.

Dia mengungkapkan, alokasi untuk peningkatan kesejahteraan kepala desa dan perangkat di an­tara­nya sudah masuk dalam kom­ponen alokasi dana desa (ADD).

”Tahun ini ADD naik menjadi Rp 29.504.900.000 atau naik sekitar Rp 3,5 miliar dari tahun lalu. Tahun lalu sekitar Rp 26 miliar,” jelasnya.

Kepala Sub Bidang Kelem­ba­ga­an Desa dan Kelurahan Ba­per­mas PKB, Timbul Sutejo, mengatakan kesejahteraan pe­rangkat yang mulai meningkat ha­rapannya mereka dalam bekerja lebih maksimal.

”Imbas pelayanan harus optimal lagi. Untuk menilai ada ukuran kinerjanya, misalnya untuk kelurahan dan desa adminsitrasi harus lebih tertib,” kata dia.

Komponen peningkatan kesejahteraan aparatur desa dan kelembagaan sesuai PP No 72 Tahun 2005 tentang Desa, di antaranya diatur bahwa DAU untuk kabupaten/kota dikurangi belanja pegawai, ketemu angka 10 persen, dialo­kasikan untuk ADD.

Penggunaan dana ADD, kata­nya 70 persen untuk pemberdaya­an masyarakat dan 30 persen untuk penyelenggaraan pemerintahan desa dan BPD.

”Yang dapat operasional adalah kelembagaan desa yang masuk perangkat desa. Pos bantuan itu diambilkan dari yang 70 persen penggunaan ADD,” terangnya.

Pos kelembagaan desa yang mendapat bantuan adalah penghargaan RT dan RW Rp 1,54 miliar atau per RT mendapat Rp 100.000. Kemudian operasional BPD untuk 331 sebesar Rp 450 juta atau satu desa dialokasikan Rp 1,449.500.

Selain dari APBD melalui ADD, tahun ini provinsi ada bantuan ke­uangan bagi sarana prasarana lingkungan. Untuk desa miskin tinggi sebesar Rp 100 juta, dan di Banyumas ada 60 desa. Untuk de­sa miskin sedang 70 desa masing-masing Rp 70 juta, serta desa miskin rendah Rp 40 juta untuk 147 desa.

”Bantuan provinsi itu ada biaya operasional 5% dari jumlah dana yang diterima. Kalau kecamatan Rp 5 juta,” katanya.G22-17,47)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2014/01/30/250962/Kesejahteraan-Perangkat-Desa-Membaik

30 Januari 2014 Posted by | BANYUMAS - PURWOKERTO | Tinggalkan komentar

%d blogger menyukai ini: