KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Tugas KP2KKN Sudah Membawa Hasil

SUARA MERDEKA – Jumat, 13 Agustus 2004


SM/Sutomo BERTEMU KP2KKN: Pemimpin Umum Suara Merdeka Ir H Budi Santoso kemarin menerima anggota KP2KKN di ruang kerjanya Jl Pandanaran 30 Semarang. Pertemuan itu membicarakan berbagai hal, termasuk komitmen untuk membangun bangsa dengan pemberantasan korupsi.(79)

SEMARANG-Pemimpin Umum Harian Suara Merdeka Ir H Budi Santoso berpesan kepada KP2KKN untuk tetap menjaga integritasnya. ”Sekali saja ada anggota yang bermain-main, integritas dan kredibilitasnya akan hancur di mata masyarakat. Sebab, kenyataannya sekarang tidak sedikit LSM yang bermain-main. Tampaknya sangat lantang menyuarakan pemberantasan korupsi, ternyata di belakang mencari keuntungan sendiri,” katanya ketika menerima LSM itu di ruang kerjanya, Jalan Pandanaran 30 Semarang, kemarin.

KP2KKN diwakili Dewan Etik Drs Novel Ali, Koordinator Muhadjirin, Koordinator Divisi Investigasi dan Monitoring Boyamin, dan Sekretaris Dwi Saputra. Sedangkan Ir H Budi Santoso didampingi Pemimpin Redaksi Sasongko Tedjo dan Kepala Biro Kota Agus Fathuddin Yusuf.

Menurut Budi, tugas LSM antara lain menyampaikan wacana kepada masyarakat terhadap komitmen pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), baik di jajaran eksekutif maupun legislatif. Hal itu sudah baik dan membawa hasil.

”Buktinya, dari gerakan itu banyak pos anggaran yang akhirnya dikepras, bahkan dibatalkan. Menurut informasi, mencapai lebih dari Rp 60 miliar. Jadi, sudah ada hasilnya. Nah, selanjutnya temuan-temuan itu diserahkan saja sepenuhnya kepada pihak yang berwenang menangani, dalam hal ini kejaksaan,” katanya.

Dia menyarankan KP2KKN untuk tidak memakai target minimal atau maksimal dalam setiap gerakannya. ”Tidak usah pakai target, misalnya anggota DPRD harus masuk (LP) Kedungpane. Tidak perlu itu. Serahkan sepenuhnya kepada kejaksaan. Apa pun hasil keputusannya, harus kita terima secara baik,” paparnya.

Apabila gerakan pemberantasan korupsi itu dilakukan dengan demo, anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) terpilih dari Jateng itu khawatir domainnya akan bergeser dari hukum ke politik.

Buktinya, ketika LSM menggelar demo antikorupsi, tak lama kemudian muncul suara ada demo tandingan dari kaukus partai politik. ”Massa parpol jelas akan lebih besar, dan tidak seimbang. Dan yang paling sulit adalah bergesernya domain dari hukum ke politik.”

Novel Ali menjelaskan, pertemuan tersebut sebagai ajang silaturahmi. Budi Santoso dipandang tak hanya sebagai tokoh pers, tetapi juga tokoh masyarakat yang terpilih sebagai anggota DPD.

Muhadjirin dan Bonyamin pun menyambut positif langkah yang disampaikan Budi Santoso. Terutama langkah-langkah untuk all out menciptakan perbaikan bangsa. KP2KKN insya Allah tetap menjaga integritasnya, sejak awal hingga tahun-tahun mendatang. Bahkan, anggota komite yang sebagian berprofesi sebagai pengacara, berkomitmen untuk tidak menjadi penasihat hukum bagi seseorang yang diduga terlibat kasus korupsi. (B13,G1-69t)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/harian/0408/13/nas09.htm

19 Februari 2014 Posted by | ARSIP BERITA LAMA KP2KKN | Tinggalkan komentar

DIREKTUR KP2KKN JAWA TENGAH ; Korupsi Berdampak Kemiskinan

WARTA DIGITAL – Sabtu, 21 Juli 2007

BOROBUDUR – Dari hasil kajian Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KP2KKN) Jateng, korupsi membawa dampak pada kemiskinan. Sehingga, sikap permisif masyarakat terhadap korupsi, harus diubah agar kemiskinan tidak berkepanjangan. Demikian dikemukakan Direktur KP2KKN Jateng Dwi Saputra dalam Seminar dan Workshop tentang Hasil Temuan dan Investigasi Layanan Pemerintah Dalam Sektor Pertanian di Hotel Pondok Tingal, Borobudur, kemarin.

Dikatakan, dewasa ini, tindakan korupsi tidak saja ditemui di kalangan elite namun telah merambah di kalangan grass root. Penyimpangan KUT/KUD, subsidi bibit atau pupuk, beras raskin dan yang lain adalah contohnya. Tak terkecuali penyimpangan penyelenggaran negara dalam layanan sektor pertanian. “Korupsi di wilayah itu, kami pandang sebagai petit corruption atau korupsi yang bersifat kecil-kecilan. Namun demikian tetap berdampak pada kemiskinan,” ujarnya.

Seminar yang diselenggarakan oleh Serikat Tani Merdeka (SeTAM) diikuti oleh perwakilan dari LSM se-Kedu dan Banyumas. Sedang nara sumber yang hadir selain dari Dwi Saputra dari KP2KKN adalah Ketua Umum SeTAM Chabibullah. Sedang nara sumber dari Pemprop Jateng dan Pemkab Magelang berhalangan hadir.

Lebih lanjut dijelaskan Dwi, dari beberapa kasus korupsi yang selama ini terbongkar, kebanyakan hanya yang nilainya besar diatas satu miliar. Padahal, bila ditelusuri lebih jauh, kasus korupsi yang nilainya kecil-kecilan justru lebih banyak terjadi dan belum banyak yang terungkap.

Pada dasarnya, pihaknya mendukung masyarakat agar berani melaporkan kasus korupsi kecil-kecilan semacam itu. Namun demikian, laporan itu harus disertai dengan bukti-bukti yang akurat agar bisa segera ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum. “Masyarakat harus diajak berani menolak memberi ‘sumbangan’ ilegal kepada aparat sekaligus sebagai gertakan bagi aparat yang mengutip sumbangan tersebut. Masyarakat juga perlu diajak memantau serta melakukan investigasi kasus korupsi. Tak kalah pentingnya adalah melakukan advokasi dan kampanye melawan korupsi di tingkat akar rumput,” jelasnya.

Terpisah, Chabibullah mengatakan hasil investigasi yang dilakukan oleh SeTAM di sejumlah daerah telah menemukan adanya penyimpangan oleh aparat pemerintah dalam layanan sektor pertanian. “Meski nilainya tidaklah besar, namun tindakan korupsi semacam itu hampir merata di daerah-daerah,” ujarnya.

Beberapa temuan itu, kata Chabibullah, di antaranya dugaan penyimpangan pengelolaan alokasi dana Desa Ngargoretno Kecamatan Borobudur, dana nelayan P3EMDN dan dana balita korban Tsunami di Desa Karangbolong, Buayan Kebumen.

Kemudian dugaan korupsi penjualan tanah kas desa di Cilacap, bantuan traktor dan bantuan pompa air di Klaten, bantuan benih jagung di Boyolali serta sindikat penipuan sertifikat tanah di Karanganyar.(yud)

Sumber :  http://wartadigital.wordpress.com/2007/07/21/direktur-kp2kkn-jawa-tengah-korupsi-berdampak-kemiskinan/

19 Februari 2014 Posted by | ARSIP BERITA LAMA KP2KKN | Tinggalkan komentar

Kejati Cuma Gertak Sambal; KP2KKN: Itu Sama Saja dengan Bohongi Publik

JAWA POS – Senin, 27 Desember 2004

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jateng ternyata Cuma bisa gertak sambal, terkait pengembalian uang koruptor. Sebab,ancaman penyitaan harta para tersangka dugaan korupsi APBD Jateng 2003, bila tak mengembalikan uang negara yang diterimanya sampai Jumat 24 Desember lalu, ternyata hanya omong kosong.

Menurut Sekretaris Komite Penyelidikan dan Pemberantasan KKN (KP2KKN) Jateng Dwi Saputra, masih banyak anggota DPRD Jateng yang belum mengembalikan uang hasil korupsi ternyata tak diapa-apakan. Salah satunya, mantan Ketua DPRD Jateng Mardijo yang perkaranya segera dilimpahkan ke PN Semarang dan belum melunasi uang negara saja tak ada tindakan dari kejati.

Kalau tak ada pelunasan hingga batas akhir pengembalian, kejati seharusnya langsung menyita aset tersangka. Apalagi nilai yang belum dibayarkan itu cukup banyak, ujar mantan aktivis LBG Kota Semarang ini kepada Radar Semarang (JPNN), tadi sore.

Bahkan, kata dwi, bila kejati tidak menyita aset para tersangka mantan dewan setelah batas akhir pengembalian, berarti instansi itu telah membohongi masyarakat. Kita tidak tahu kenapa, kejati sampai sekarang terkesan mengulur waktu. Mereka nggak cepat melakukan tindakan. Kalau perlu mereka (eks dewan) ditahan, tandasnya.

Dwi menilai, Mardijo tidak memiliki itikad baik untuk melunasi uang negara. Karena itu, tambah dia, Kejati harus mengambil tindakan tegas terhadap mantan ketua DPD PDIP Jateng tersebut. Daripada mengulur waktu seperti selama ini. Mereka memberikan contoh tidak baik bagi institusi kejaksaan sendiri, terangnya.

Bukankah ada ancaman tuntutan berlapis? Dwi menyatakan, tuntutan berlapis tersebut sulit diwujudkan dalam waktu cepat. Sebab, harus menunggu keputusan hukum yang tetap. Sedangkan para tersangka tersebut, tentu akan melakukan banding dan kasasi setelah perkaranya divonis tingkat PN.

Tuntutan berlapis itu jarang dilaksanakan dalam proses hukum. Karena dalam praktiknya sulit dilakukan. Justru ada baiknya, kalau pengembalian uang itu dilakukan secara langsung sekarang ini, paparnya.
Sementara itu, kuasa hukum Mardijo, Saksono menegaskan, kliennya itu memiliki itikad baik untuk mengembalikan uang negara. Tapi, kata dia, karena jumlahnya sangat besar, kliennya membutuhkan waktu untuk mengumpulkan uang bermasalah tersebut.

Sebelumnya, Mardijo baru mengembalikan Rp 200 juta dari total kewajiban pengembalian sekitar Rp 600 juta lebih. Sekarang uangnya belum ada. Dan Pak Mardijo sekarang belum ada duit segitu, dan baru mencari uang, ucapnya.

Nggak takut ancaman kejati yang akan menyita aset Mardijo? Saksono menyerahkan hal itu kepada kejati. Itu terserah pada kejati. Tapi sebetulnya, Pak Mardijo telah punya itikad baik untuk mengembalikannya, katanya.

Ketika dikonfirmasi melalui ponselnya, Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) KejatiJateng, Slamet Wahyudi, mengaku belum bisa memberikan keterangan. Maaf saya sedang sibuk, kilahnya.

Meski begitu, Aspidsus mengakui akan meminta persetujuan penyidik terlebih dahulu untuk melakukan penyitaan harta milik para tersangka. Karena batas akhir pengembalian itu Jumat, pihaknya terhalang hari libur Sabtu dan Minggu kemarin.

Liburan kemarin kan bertepatan dengan hari Natal juga, ujarnya. (ida)

Sumber: Jawa Pos, 27 Desember 2004

19 Februari 2014 Posted by | ARSIP BERITA LAMA KP2KKN | Tinggalkan komentar

SURAT ANTIKORUPSI DARI SEMARANG

JAWA POS – 09 Januari 2008

Bapak, Apakah Uang Sakuku Hasil Korupsi? Pelajar SD Antikorupsi! Teriakan sekitar 500 pelajar SD membahana di gedung Ki Narto Sabdo, kompleks Taman Budaya Raden Saleh (TBRS) Semarang, Sabtu (5/1) pagi.
Mereka adalah peserta Kontes Menulis Surat Antikorupsi pelajar SD. Kontes ini diselenggarakan oleh Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KP2KKN) Jawa Tengah. Tujuannya adalah menanamkan budi pekerti dan sikap mental antikorupsi sejak dini.

Setelah peserta mendapat pengarahan tentang tata cara penulisan surat dan tentang korupsi. mereka menulis. Setelah waktu habis, terpilih 16 surat untuk dibacakan. Mari kita simak isi surat dari Dermala Restu Anantyas, siswi SD Pleburan 6.

“KEPADA Yth bapakku di rumah. Assalamualaikum wr. wb. Bapak, bagaimana kabarnya, semoga bapak baik-baik saja. Bapak, terima kasih atas uang yang telah dikirimkan.Tapi, semakin lama semakin saya dewasa dan mata saya terbuka bahwa kekayaan bapak melebihi gaji bapak. Mm… kalau saya boleh tahu Pak, apakah uang saku saya itu adalah uang korupsi?” “Kalau memang benar, bertobatlah Pak, dan kembalilah ke jalan yang benar. Aku rela hidup sederhana dan mengukir prestasi tidak dengan hasil korupsi, karena banyak rakyat yang menderita sementara kita hidup foya-foya.”

Sekarang giliran Ervina Cahyaningtyas, siswi SD Tegalsari 2 membacakan suratnya.
“Kemarin Vira lihat di TV, ada pelaku korupsi, yaitu bupati Kendal yang mengambil hak fakir miskin miliaran rupiah. Seandainya bapak korupsi, bapak harus mau diberi hukuman dan dijalani karena itu salah bapak sendiri. Kalau bapak sudah keluar tahanan, bapak harus minta maaf kepada Allah SWT dan orang yang sudah memberi kepercayaan kepada bapak.

Jika bapak aparat hukum, Vina akan bangga pada bapak. Kalau bisa bapak jangan memandang orang dari segi materi. Kalau tidak ada korupsi pembangunan akan lancar, sekolah dan transportasi bisa gratis, seperti di Arab.”

Kontes ini diikuti oleh seluruh siswa kelas 4, 5, dan 6 SD di Jateng. “Jutaan surat itu nanti dikirim ke orangtua masing-masing sebagai terapi kejut sekaligus pendidikan antikorupsi melalui pembinaan keluarga,” jelas Muhajirin, salah seorang panitia. Selanjutnya, surat-surat terpilih akan disampaikan kepada pejabat eksekutif, legislatif, dan yudikatif Jateng dan Kota Semarang.

Mengapa korupsi harus dilarang? Ihya Husni Muzakki, siswa SD IT Al Firdaus menjawab, “Ya karena korupsi itu berdosa dan orang banyak dosa kan masuk neraka.” Nah, kalau menurut kalian bagaimana?***

Sumber : Jawa Pos

17 Desember 2012 Posted by | ARSIP BERITA LAMA KP2KKN, BERITA KORUPSI NASIONAL, KP2KKN DALAM BERITA | Tinggalkan komentar

Mantan Bupati Boyolali Dilaporkan ke KPK

SUARA MERDEKA – Sabtu, 30 Desember 2006

  • Dugaan Korupsi APBD Rp 3,2 Miliar

SEMARANG- Mantan Bupati Boyolali, Djaka Srijanta, dan Sekda Boyolali, Singgih Pambudi, dilaporkan Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KP2KKN) Jateng ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Djaka dan Singgih dilaporkan terkait kasus dugaan korupsi APBD Boyolali 2004 senilai Rp 3,2 miliar. Pelaporan tersebut berkenaan dengan penghilangan status Djaka dan Singgih yang seharusnya sebagai tersangka, berubah menjadi saksi. KP2KKN dalam surat aduannya mendesak KPK mengambil alih perkara tersebut.

Surat aduan KP2KKN No 184/SK/KP2KKN/XII/2006 tanggal 29 Desember 2006 itu menyebutkan, dalam gelar perkara pada 13 Desember 2005 di Kejati Jateng, perkara APBD 2004 telah disetujui ditingkatkan statusnya dari penyelidikan ke penyidikan.

Baca lebih lanjut

19 Mei 2012 Posted by | ARSIP BERITA LAMA KP2KKN | Tinggalkan komentar

12 Hakim PN Semarang Segera Diperiksa

SUARA MERDEKA – Senin, 06 Maret 2006

  • Terkait Vonis Percobaan Kasus Korupsi

SEMARANG-Komisi Yudisial (KY) memastikan akan memeriksa 12 hakim Pengadilan Negeri (PN) Semarang yang menyidangkan kasus dugaan korupsi terpidana Ismoyo cs (APBD Kota Semarang 2004) serta Mardijo cs (APBD Jateng 2003).

Koordinator KY Bidang Pengawasan Kehormatan, Keluhuran, Martabat, dan Perilaku Hakim, Irawadi Joenoes, mengungkapkan, pihaknya telah membicarakan laporan mengenai hukuman VW (voorwardijke = hukuman percobaan) yang dikenakan pada terpidana kasus korupsi APBD Kota Semarang dan APBD Jateng tersebut, baru-baru ini.

Baca lebih lanjut

19 Mei 2012 Posted by | ARSIP BERITA LAMA KP2KKN | Tinggalkan komentar

Komisi Yudisial Bisa Panggil Paksa Hakim

SUARA MERDEKA – Rabu, 18 Januari 2006

  • Kasus Vonis Percobaan Mardijo cs

SEMARANG-Komisi Yudisial (KY) akan memanggil paksa hakim perkara Mardijo cs dan Ismoyo cs, jika fotokopi salinan putusan yang diminta KY tidak diberikan. Pemanggilan itu akan dilakukan KY melalui Mahkamah Agung (MA), dan hakim yang menolak memberikan fotokopi salinan akan diberi sanksi berat.

Koordinator Bidang Pengawasan Kehormatan, Keluruhan, Martabat, dan Perilaku Hakim Irawadi Joenoes mengungkapkan hal itu, kemarin.

“Tidak ada kasus perkara korupsi itu yang hukumannya percobaan. Dalam perkara korupsi, yang ada hukuman seringan-ringannya adalah hukuman badan satu tahun penjara. Kalau ada hakim yang berani memberikan hukuman percobaan, berarti hakimnya sudah keblinger,” tandas Irawadi.

Baca lebih lanjut

19 Mei 2012 Posted by | ARSIP BERITA LAMA KP2KKN | Tinggalkan komentar

Ideologi Media Vs Gerakan Antikorupsi

SUARA MERDEKA – Rabu, 08 Maret 2006

Oleh Novel Ali

DISKUSI seputar kepentingan media massa dan gerakan antikorupsi yang berlangsung di ruang Redaksi Suara Merdeka (27/2), menarik untuk dicermati. Wacana yang berkembang dalam pertemuan tersebut, sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) antikorupsi se-Jawa Tengah dengan pers, ditandai kontroversi ideologi media massa berhadapan dengan ideologi gerakan antikorupsi.

Pada pertemuan itu, Dwi Saputro SH, koordinator Badan Pekerja Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KP2KKN) Jawa Tengah mengatakan ada kesan media melakukan tebang pilih dalam memberitakan kasus korupsi.

Baca lebih lanjut

19 Mei 2012 Posted by | ARSIP BERITA LAMA KP2KKN, ARTIKEL | Tinggalkan komentar

Sulitnya Menjerat Korupsi Kepala Daerah

KOMPAS – 31 Mei 2006

Apa bedanya kepala daerah dengan Ketua DPRD dalam hal pengusutan tindak pidana korupsi? Pertanyaan ini muncul di benak masyarakat dan para pencinta gerakan pemberantasan korupsi. Pertanyaan itu diawali dari fakta di lapangan mengapa kalau yang melakukan korupsi Ketua DPRD atau anggota DPRD dalam hal ini berkaitan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah lebih mudah diusut dan diproses.
Namun kalau yang terlibat adalah kepala daerah (wali kota atau bupati) selalu sulit dan memakan waktu yang sangat lama? Berdasarkan data hasil penelitian yang dilakukan Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KP2KKN) hingga sekarang sudah ada 10 daerah yang Ketua DPRD II bisa diproses tindak pidana korupsinya (ada yang sudah divonis, dalam proses persidangan, dan sebagai terdakwa).

Di sisi lain kepala daerah di Jawa Tengah baru terdapat satu terpidana yaitu Bupati Temanggung; satu tersangka Bupati Semarang; jadi saksi ada 10 orang yaitu Kendal, Kudus, Salatiga, Blora, dan Pemalang; dan mantan bupati dari Purworejo, Klaten, Rembang, Sukoharjo, dan Surakarta.

Baca lebih lanjut

19 Mei 2012 Posted by | ARSIP BERITA LAMA KP2KKN | Tinggalkan komentar

9 Kasus Dugaan Korupsi Segera Ditindaklanjuti

KOMPAS – Sabtu, 1 Juli 2006

Penyimpangan Dana

SEMARANG – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jawa Tengah telah menyelesaikan audit investigasi terhadap sembilan kasus dugaan korupsi di sejumlah kabupaten/kota hingga akhir Juni 2006. Hasil audit terhadap sembilan kasus itu sudah diserahkan ke penyidik untuk segera ditindaklanjuti.

Ini dijelaskan Kepala BPKP Jateng Aan Adiwisastra melalui surat bernomor S-2516/PW11/5/-2006 kepada Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KP2KKN) Jateng, Jumat (30/6). Surat ini juga ditujukan kepada Komisi Ombudsman Nasional (KON) Perwakilan Jateng-Daerah Istimewa Yogyakarta.

Baca lebih lanjut

19 Mei 2012 Posted by | ARSIP BERITA LAMA KP2KKN | Tinggalkan komentar

%d blogger menyukai ini: