KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Kota Semarang terkorup se-Jateng

SINDO NEWS.COM – Senin,  6 Januari 2014
Kota Semarang terkorup se-Jateng

Ilustrasi (dok:Istimewa)

Sindonews.com – Kota Semarang menduduki peringkat teratas sebagai kota/kabupaten terkorup selama tahun 2013. Tercatat, sebanyak 16 kasus korupsi terjadi di Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah ini.

Hal tersebut dilontarkan Eko Haryanto, selaku Sekertaris Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KP2KKN) Jawa Tengah dalam laporan akhir tahunnya.

“Dalam satu tahun terakhir, terdapat 16 kasus korupsi yang terjadi di Kota Semarang. Jumlah tersebut menjadikan Kota Semarang menjadi kota terkorup sepanjang 2013 di seluruh Kabupaten/Kota di Jateng,” kata dia, Senin (6/1/2014).

Sejumlah kasus itu, imbuh dia, telah menyebabkan kerugian keuangan Negara hingga miliaran rupiah. Tercatat sekitar Rp21,63 miliar uang Negara hilang dibawa kabur oleh para koruptor itu.

“Ironisnya, pelaku terbanyak dari kasus korupsi itu dari kalangan oknum PNS, diikuti anggota dewan. Sebab, selain mereka dapat bermain di sana, mereka juga terkait dengan pengadaan barang dan jasa di lingkungan itu,” imbuhnya.

Menempati urutan kedua, lanjut dia, diduduki oleh Kabupaten Demak dengan 12 kasus korupsi. Diikuti Kabupaten Semarang dengan 10 kasus, Kota Salatiga dengan sembilan kasus, dan Rembang, juga Wonosobo dengan masing-masing delapan kasus.

“Dari total kasus korupsi se-Jateng tahun 2013 ini, tercatat 222 kasus korupsi terjadi di berbagai kabupaten/kota. Jumlah tersebut mengalami kenaikan sebanyak tujuh kasus dibanding tahun sebelumnya yang hanya 215 kasus saja,” paparnya.

Dari jumlah itu, sebanyak Rp110 miliar lebih kerugian keuangan Negara yang disebabkan oleh kasus korupsi di Jateng itu. Jumlah tersebut diyakini masih akan bertambah di tahun 2014 ini.

“Tahun ini adalah tahun politik, saya memprediksikan akan banyak praktik-praktik korupsi yang akan terjadi di tahun ini. Mari kita kawal bersama,” pungkasnya.

Sementara itu, Kabag Humas Kota Semarang Achyani saat dikonfirmasi mengatakan, selama ini Pemkot Semarang telah berusaha menjadikan Kota Semarang bebas dari kasus korupsi. Meski begitu, pihaknya juga tidak mengelak jika ada beberapa pejabat yang tersandung kasus tersebut.

“Wali kota kita selalu mengajak jajarannya untuk menjadi pionir dalam mewujudkan Kota Semarang bersih dari korupsi. Beliau juga selalu melakukan sosialisasi-sosialisasi dan memberikan peraturan-peraturan untuk mencegah terjadinya hal itu kepada jajarannya,” kata dia.

Namun begitu, masih adanya kasus korupsi di Kota Semarang, imbuh dia, menunjukkan kurangnya kehati-hatian para PNS di lingkungan pemkot dalam bekerja. Kepada mereka yang terlibat kasus korupsi, pihaknya mengaku akan memberikan sanksi tegas.

“Kami sudah memberikan warning kepada para pejabat agar menjauhi semua hal yang berkaitan dengan korupsi. Jika ada yang terlibat, maka sanksi tegas akan kami berikan sesuai aturan hukum yang berlaku,” pungkasnya.

(san)

Sumber : http://daerah.sindonews.com/read/2014/01/06/22/824036/kota-semarang-terkorup-se-jateng

6 Januari 2014 Posted by | AKTIVITAS KP2KKN, BERITA KORUPSI NASIONAL, KP2KKN DALAM BERITA, SEMARANG, SEPUTAR JAWA TENGAH - PROV. JATENG | Tinggalkan komentar

KASUS KORUPSI JATENG (2)

Sekretaris Komite Penyelidik dan Pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KP2KKN) Eko Haryanto memperlihatkan foto sejumlah mantan kepala daerah di Jateng yang telah menjadi terpidana dalam kasus korupsi, di Kantor KP2KKN di Semarang, Senin (6/1). Menurut data KP2KKN sepanjang Tahun 2013 terdapat 222 kasus korupsi di Jateng dengan kerugian keuangan negara sebesar Rp111 miliar, dan dari 222 kasus korupsi tersebut 138 diantaranya telah disidangkan sementara sisanya masih dalam proses penyelidikan dan penyidikan. ANTARA FOTO/R. Rekotomo/ss/ama/14.

6/1/2014 17:10
Sekretaris Komite Penyelidik dan Pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KP2KKN) Eko Haryanto memperlihatkan foto sejumlah mantan kepala daerah di Jateng yang telah menjadi terpidana dalam kasus korupsi, di Kantor KP2KKN di Semarang, Senin (6/1). Menurut data KP2KKN sepanjang Tahun 2013 terdapat 222 kasus korupsi di Jateng dengan kerugian keuangan negara sebesar Rp111 miliar, dan dari 222 kasus korupsi tersebut 38 diantaranya telah disidangkan sementara sisanya masih dalam proses penyelidikan dan penyidikan. ANTARA FOTO/R. Rekotomo/ss/ama/14. 6/1/2014 17:10

Sekretaris Komite Penyelidik dan Pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KP2KKN) Eko Haryanto memperlihatkan foto sejumlah mantan kepala daerah di Jateng yang telah menjadi terpidana dalam kasus korupsi, di Kantor KP2KKN di Semarang, Senin (6/1). Menurut data KP2KKN sepanjang Tahun 2013 terdapat 222 kasus korupsi di Jateng dengan kerugian keuangan negara sebesar Rp111 miliar, dan dari 222 kasus korupsi tersebut 138 diantaranya telah disidangkan sementara sisanya masih dalam proses penyelidikan dan penyidikan. ANTARA FOTO/R. Rekotomo/ss/ama/14.
6/1/2014 17:10

Sumber : http://www.antarafoto.com/peristiwa/v1389003042/kasus-korupsi-jateng

6 Januari 2014 Posted by | AKTIVITAS KP2KKN, BERITA KORUPSI NASIONAL, KP2KKN DALAM BERITA, SEPUTAR JAWA TENGAH - PROV. JATENG | Tinggalkan komentar

KASUS KORUPSI JATENG

Sekretaris Komite Penyelidik dan Pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KP2KKN) Eko Haryanto memperlihatkan foto sejumlah mantan kepala daerah di Jateng yang telah menjadi terpidana dalam kasus korupsi, di Kantor KP2KKN di Semarang, Senin (6/1). Menurut data KP2KKN sepanjang Tahun 2013 terdapat 222 kasus korupsi di Jateng dengan kerugian keuangan negara sebesar Rp111 miliar, dan dari 222 kasus korupsi tersebut 138 diantaranya telah disidangkan sementara sisanya masih dalam proses penyelidikan dan penyidikan. ANTARA FOTO/R. Rekotomo/ss/ama/14.

6/1/2014 17:10

Sekretaris Komite Penyelidik dan Pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KP2KKN) Eko Haryanto memperlihatkan foto sejumlah mantan kepala daerah di Jateng yang telah menjadi terpidana dalam kasus korupsi, di Kantor KP2KKN di Semarang, Senin (6/1). Menurut data KP2KKN sepanjang Tahun 2013 terdapat 222 kasus korupsi di Jateng dengan kerugian keuangan negara sebesar Rp111 miliar, dan dari 222 kasus korupsi tersebut 38 diantaranya telah disidangkan sementara sisanya masih dalam proses penyelidikan dan penyidikan. ANTARA FOTO/R. Rekotomo/ss/ama/14. 6/1/2014 17:10

Sekretaris Komite Penyelidik dan Pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KP2KKN) Eko Haryanto memperlihatkan foto sejumlah mantan kepala daerah di Jateng yang telah menjadi terpidana dalam kasus korupsi, di Kantor KP2KKN di Semarang, Senin (6/1). Menurut data KP2KKN sepanjang Tahun 2013 terdapat 222 kasus korupsi di Jateng dengan kerugian keuangan negara sebesar Rp111 miliar, dan dari 222 kasus korupsi tersebut 138 diantaranya telah disidangkan sementara sisanya masih dalam proses penyelidikan dan penyidikan. ANTARA FOTO/R. Rekotomo/ss/ama/14.
6/1/2014 17:10

Sumber : http://www.antarafoto.com/peristiwa/v1389003042/kasus-korupsi-jateng

6 Januari 2014 Posted by | AKTIVITAS KP2KKN, BERITA KORUPSI NASIONAL, KP2KKN DALAM BERITA, SEPUTAR JAWA TENGAH - PROV. JATENG | Tinggalkan komentar

Diskusi Pelajar AntiKorupsi

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo (belakang, kedua kiri) mengepalkan tangan bersama sejumlah pelajar SMP saat deklarasi pelajar antikorupsi, pada peringatan Hari Antikorupsi Sedunia, di Semarang, Sabtu (7/12). Dalam deklarasinya para pelajar bertekad akan menyebarkan cinta dan pesan damai bahwa korupsi menghancurkan keluarga, tanah air, nusa dan bangsa. ANTARA FOTO/R. Rekotomo/tom/13.

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo (belakang, kedua kiri) mengepalkan tangan bersama sejumlah pelajar SMP saat deklarasi pelajar antikorupsi, pada peringatan Hari Antikorupsi Sedunia, di Semarang, Sabtu (7/12). Dalam deklarasinya para pelajar bertekad akan menyebarkan cinta dan pesan damai bahwa korupsi menghancurkan keluarga, tanah air, nusa dan bangsa. ANTARA FOTO/R. Rekotomo/tom/13.

ANTARA JATENG.com – Sabtu, 07 Desember 2013

12 Desember 2013 Posted by | AKTIVITAS KP2KKN, SEMARANG, SEPUTAR JAWA TENGAH - PROV. JATENG | Tinggalkan komentar

Koalisi LSM Buka Posko Pengaduan Pendaftaran PNS

Koalisi LSM Buka Posko Pengaduan Pendaftaran PNS

Tes Penerimaaan CPNS. Tempo/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Semarang – Sejumlah lembaga swadaya masyarakat di Jawa Tengah membuat Posko pengaduan kecurangan pendaftaran calon pegawainegeri sipil.

Koalisi yang diinisiasi Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KP2KKN) Jawa Tengah itu, tergabung dalam wadah Koalisi LSM Pemantau Pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil.

Sekretaris KP2KKN Eko Haryanto mengatakan koalisi menerima pengaduan kecurangan pendaftaran calon pegawai negeri di seluruh Jawa Tengah. “Kami akan menindak lanjuti laporan kecurangan. Pengaduan harus disertai bukti,” kata Eko, Rabu, 25 September 2013.

Pengaduan bisa disampaikan langsung ke Posko yang menyatu dengan sekretariat KP2KKN di Jalan Lempong Sari Timur III/22 Semarang telepon 024-70788126, atau melalui situs situs: http://pantaucpns.net dan http://siduta.menpan.go.id. Pengawasan dari publik, lanjut Eko, sangat dibutuhkan.

Berkaca dari pengalaman tahun sebelumnya, rekrutmen calon pegawai negeri rawan penyelewengan. Beberapa kepala daerah menjadikan penerimaan pegawai negeri sebagai balas budi bagi tim suksesnya saat pemilihan kepala daerah.

Selain itu, penerimaan calon pegawai negeri juga dijadikan sumber dana ilegal yang cukup besar melalui praktek suap, pemerasan, dan pungutan liar baik oleh oknum pejabat mau pun calo. “Praktek ini sulit ditindak karena pihak yang menyuap dan menerima suap sama-sama diuntungkan. Apalagi animo pendaftar sangat tinggi,” ujar Eko.

Tahun 2013 pemerintah akan merekrut 65 ribu calon pegawai dari pelamar umum dan honorer. Dari total formasi, sebanyak 25 ribu pelamar akan diangkat menjadi pegawai negeri di lingkungan Kementrian/Lembaga di Pemerintah Pusat, dan 40 ribu pegawai di lingkungan pemerintah daerah.

Selain itu, pemerintah akan mengangkat pegawai negeri dokter, tenaga ahli tertentu, serta calon siswa ikatan dinas.

SOHIRIN

Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2013/09/26/058516707/Koalisi-LSM-Buka-Posko-Pengaduan-Pendaftaran-PNS

26 September 2013 Posted by | AKTIVITAS KP2KKN, BERITA KORUPSI NASIONAL, KP2KKN DALAM BERITA, SEPUTAR JAWA TENGAH - PROV. JATENG | Tinggalkan komentar

KP2KKN Buka Posko Pengaduan Kecurangan CPNS

JOGLOSEMAR.co – Sabtu, 21/09/2013 

ilustrasi

ilustrasi

SEMARANG—Komite Penyidikan dan Pemberantasan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KP2KKN) Jateng menyiapkan pembentukan posko pengaduan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). “Kami sedang menyiapkan posko pengaduan penerimaan CPNS,” kata Koordinator Divisi Korupsi Pelayanan Publik KP2KKN Jateng, Oly Viana Agustine, Jumat (20/9).

KP2KKN Jateng, katanya, telah merencanakan untuk peluncuran posko pengaduan CPNS Jateng dilakukan pada pekan depan. Ia mengharapkan dengan posko pengaduan, masyarakat memiliki wadah dan penyaluran jika ditemukan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh para CPNS.

Tidak hanya dugaan pelanggaran yang dilakukan CPNS, katanya, tetapi juga dugaan pelanggaran oleh pihak penyelenggara yang terindikasi korupsi dalam tahap penerimaan CPNS.

Pada 2013, Provinsi Jateng mendapatkan kuota penerimaan CPNS sebanyak 692 orang dengan 212 formasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Jateng dan sisanya dibagi di 12 kabupaten dan kota.

Untuk Jateng, sebanyak 212 formasi terdiri atas 170 tenaga kesehatan dan 42 tenaga teknis pendukung untuk Dinas Kesehatan serta Dinas Sosial. Di 12 daerah, yakni Kota Kendal, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Kudus, Kabupaten Semarang, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Kendal, Kabupaten Pati, Kota Semarang, Kota Solo, Kota Pekalongan, dan Kota Salatiga, masing-masing mendapatkan kuota 40 orang.

Tes tertulis baik seleksi umum CPNS maupun tenaga honorer akan dilaksanakan serentak pada 3 November 2013. Saat ini, jumlah PNS di Pemprov Jateng 16.700 orang (jumlah ideal sebanyak 20.000 PNS) dan pada 2013 sekitar 900 PNS memasuki masa pensiun, sedangkan kuota yang diterima tahun ini 212 orang.

Untuk tenaga honorer yang akan mengikuti seleksi sebanyak 38.871 orang terdiri atas 113 dari Pemprov Jateng dan 38.758 dari kabupaten serta kota (hanya 30 persen di antaranya yang akan diangkat menjadi PNS). Antara

Sumber : http://joglosemar.co/2013/09/kp2kkn-buka-posko-pengaduan-kecurangan-cpns.html

25 September 2013 Posted by | AKTIVITAS KP2KKN, BERITA KORUPSI NASIONAL, KP2KKN DALAM BERITA, SEPUTAR JAWA TENGAH - PROV. JATENG | Tinggalkan komentar

KP2KKN Buka Posko Pengaduan CPNS

ANTARA JATENG.com – Jumat, 20 September 2013

 

Semarang, Antara Jateng – Komite Penyidikan dan Pemberantasan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KP2KKN) Jateng menyiapkan pembentukan posko pengaduan penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS).

“Kami sedang menyiapkan posko pengaduan penerimaan CPNS,” kata Koordinator Divisi Korupsi Pelayanan Publik KP2KKN Jawa Tengah Oly Viana Agustine di Semarang, Jumat.

KP2KKN Jateng, katanya, telah merencanakan untuk peluncuran posko pengaduan CPNS Jateng dilakukan pada pekan depan.

Ia mengharapkan bahwa dengan posko pengaduan, masyarakat memiliki wadah dan penyaluran jika ditemukan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh para CPNS.

Tidak hanya dugaan pelanggaran yang dilakukan CPNS, katanya, tetapi juga dugaan pelanggaran oleh pihak penyelenggara yang terindikasi korupsi dalam tahap penerimaan CPNS.

Pada 2013, Provinsi Jawa Tengah mendapatkan kuota penerimaan CPNS sebanyak 692 orang dengan 212 formasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Jateng dan sisanya dibagi di 12 kabupaten dan kota.

Untuk Jateng, sebanyak 212 formasi terdiri atas 170 tenaga kesehatan dan 42 tenaga teknis pendukung untuk dinas kesehatan serta dinas sosial.

Di 12 daerah, yakni Kota Kendal, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Kudus, Kabupaten Semarang, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Kendal, Kabupaten Pati, Kota Semarang, Kota Surakarta, Kota Pekalongan, dan Kota Salatiga, masing-masing mendapatkan kuota 40 orang.

Tes tertulis baik seleksi umum CPNS maupun tenaga honorer akan dilaksanakan serentak pada 3 November 2013.

Saat ini, jumlah PNS di Pemprov Jateng 16.700 orang (jumlah ideal sebanyak 20.000 PNS) dan pada 2013 sekitar 900 PNS memasuki masa pensiun, sedangkan kuota yang diterima tahun ini 212 orang.

Untuk tenaga honorer yang akan mengikuti seleksi sebanyak 38.871 orang terdiri atas 113 dari Pemprov Jateng dan 38.758 dari kabupaten serta kota (hanya 30 persen di antaranya yang akan diangkat menjadi PNS).

Sumber : http://www.antarajateng.com/detail/index.php?id=84674#.UkJ3VtKNkqM

25 September 2013 Posted by | AKTIVITAS KP2KKN, BERITA KORUPSI NASIONAL, KP2KKN DALAM BERITA, SEPUTAR JAWA TENGAH - PROV. JATENG | Tinggalkan komentar

KP2KKN Ajak Rakyat Pantau Penerimaan CPNS

ANTARA JATENG.com – Selasa, 24 September 2013 

Ilustrasi, Seorang penjual teks berisi soal tes CPNS

Semarang, Antara – Komite Penyelidikan Pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KP2KKN) Jawa Tengah mengajak masyarakat ikut mewujudkan pegawai negeri sipil (PNS) yang jujur, di antaranya, dengan memantau proses penerimaan calon PNS (CPNS).

Ketua Badan Pekerja KP2KKN Jateng Mochammad Chafidi Satwiko di Semarang, Selasa mengatakan masyarakat dapat melapor terkait dengan dugaan pelanggaran dalam proses penerimaan CPNS ke KP2KKN karena posko pengaduan sudah dibuka sejak tanggal 20 September hingga 31 Desember 2013.

“Pengaduan masyarakat dapat berupa surat dengan menyebut identitas lengkap sesuai dengan KTP dan nomor telpon atau datang langsung ke alamat KP2KKN di Jalan Lempongsari Timur III No. 22 Semarang, kode pos 50231 dan nomor telepon (024) 70788126, serta faximile (024) 8316112,” katanya.

Chafidi mengatakan dengan adanya pengawasan pada seluruh tahapan proses penerimaan CPNS Jateng, diharapkan dapat menanamkan sifat antikorupsi dan rasa tanggung jawab.

“Tujuan berikutnya adalah menciptakan generasi pelayan masyarakat yang berkualitas, responsif, dan berintegritas,” katanya.

Ia mengatakan kemungkinan pelanggaran dalam perekrutan CPNS yang menjadi perhatian KP2KKN di antaranya praktik calo, suap kepada pejabat kepegawaian dan tidak transparannya hasil tes.

“Sejumlah praktik yang tidak benar harus diberantas karena dapat merusak rasa keadilan di antara masyarakat yang mendaftar sebagai peserta,” katanya.

Pada 2013 Pemprov Jateng membuka perekrutan CPNS sebanyak 212 formasi, terbagi atas 170 tenaga kesehatan dan 42 tenaga teknis lainnya

Sumber : http://www.antarajateng.com/detail/index.php?id=84811/KP2KKN-Ajak-Rakyat-Pantau-Penerimaan-CPNS#.UkJsvtKNkqM

25 September 2013 Posted by | AKTIVITAS KP2KKN, BERITA KORUPSI NASIONAL, KP2KKN DALAM BERITA, SEPUTAR JAWA TENGAH - PROV. JATENG | Tinggalkan komentar

Pelaku Korupsi Tak Kenal Jenis Kelamin

RADAR SEMARANG – Rabu, 28 November 2012

DEMAK – Pelaku korupsi tidak mengenal jenis kelamin, bisa laki-laki atau perempuan. Dalam Catatan Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KP2KKN) Jateng, kasus korupsi yang ditangani Pengadilan Tipikor Semarang menunjukkan bahwa pelaku korupsi tanpa mengenal batasan gender.

Pada 2011 misalnya, dari 111 kasus korupsi di Jateng, 15 pelaku diantaranya adalah perempuan. Sedangkan, pada 2012 ini,  dari 115 kasus korupsi yang disidangkan, 18 pelakunya adalah perempuan. Latar belakang tersangkanya cukup beragam, mulai berstatus PNS hingga ibu rumah tangga.

Demikian disampaikan pegiat antikorupsi dari KP2KKN Jateng, Eko Haryanto di sela mengisi seminar dialog publik “Perempuan dan Pemberantasan Korupsi” yang diadakan oleh Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Cabang Demak, di gedung KK Madin, Kelurahan Kadilangu, Kecamatan Demak Kota, kemarin.

Menurut Eko, dilihat dari tren atau kecendrungan yang ada, tindak pidana korupsi diprediksi tetap mengalami kenaikan. Ini terjadi lantaran beberapa faktor. Di antaranya, karena gaya hidup konsumerisme sehingga mendorong seseorang untuk berperilaku korup atau menjadi koruptor. “Para koruptor ini kan biasanya ingin memenuhi kebutuhan materi dengan cara gampang, cepat dan serakah,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Eko juga menyebut bahwa anggaran yang bersumber dari APBN maupun APBD rawan dikorupsi. Bahkan, dana bantuan asing pun mengalami kebocoran karena dikorupsi. “Karena itu, tradisi potong memotong anggaran termasuk terhadap bantuan sosial (bansos) itu sudah jamak atau umum terjadi,” katanya.

Biasanya, kata Eko, pemotongan bansos itu akibat kongkalikong antara makelar yang berkerjasama dengan oknum dewan maupun eksekutif. Jadi, kalau ada anggota dewan yang tidak tahu menahu soal potong memotong bansos, itu yang bohong.

Dia mencontohkan, kasus bansos Provinsi Jateng misalnya siapapun tahu, bahwa tindak korupsi itu melibatkan oknum anggota DPRD Jateng. Menurut dia, dana bansos maupun hibah adalah uang masyarakat yang di antaranya bersumber dari pajak. Karena itu, warga berhak menerima bansos maupun hibah tersebut tanpa ada pemotongan.

“Bansos dan hibah ini tidak boleh dipotong seperserpun. Ibaratnya, ini adalah uang kita sendiri yang juga kita kelola sendiri. Kalau ada oknum yang hendak memotong bansos atau hibah, maka katakan pada yang bersangkutan bahwa tidak boleh dipotong. Jika masih tetap dipotong, itu namanya kemenangan koruptor,” katanya.

Sebelumnya, Sumartini, aktivis perempuan asal PKS dalam dialog tersebut menuturkan, banyak dana yang dikucurkan pada masyarakat, namun dalam realisasinya masih ada yang dipotong.

“Walaupun tidak semua kena potongan. Biasanya, penerima bantuan itu akan berfikir bahwa daripada tidak dapat apa-apa, maka akhirnya lebih baik dipotong,” katanya. (hid/ida)

Sumber : Jawa Pos/Radar Semarang Cetak

 

28 November 2012 Posted by | AKTIVITAS KP2KKN, BERITA KORUPSI NASIONAL, DEMAK, KP2KKN DALAM BERITA | Tinggalkan komentar

Kejaksaan Didesak Tuntaskan Korupsi di Sragen

Korupsi
KOMPAS.com – Kamis, 18 Oktober 2012
Winarto Herusansono/KOMPAS – Bupati Sragen Diadili di Semarang
 

Caption foto : Febri Diansyah dan Eko Haryanto saat memberikan keterangan pers, Kamis (18/10) di kantor KP2KKN Jateng, Semarang.

SEMARANG, KOMPAS.com – Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KP2KKN) Jawa Tengah bertekad untuk terus mengawal kasus korupsi dana kas daerah Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Kendati mantan Bupati Sragen Untung Wiyono sudah divonis tujuh tahun di tingkat kasasi Mahkamah Agung, kedua lembaga ini menilai kasus korupsi yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 11,2 miliar tersebut belum tuntas.

Peneliti ICW Febri Diansyah dan Koordinator Divisi Monitoring Kinerja Aparat Penegak Hukum KP2KKN Jateng Eko Haryanto, dari examinasi yang dilakukan ICW dan KP2KKN Jateng, sejumlah nama yang diduga terlibat dalam kasus korupsi tersebut hingga kini belum tersentuh.

Examinasi atas putusan hakim Pengadilan Tipikor Semarang terhadap perkara yang melibatkan Untung Wiyono dilakukan majelis eksaminator yakni Ali Masyhar Mursyid SH MH (dosen Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang), Sahlan Said SH (mantan hakim/dosen Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Yogyakarta, dan beberapa universitas), Dwi Saputra SH (advokat/aktivis KP2KKN Jateng).

“Maka kami mendesak Kejaksaan Tinggi untuk menindaklanjuti memeriksa nama-nama atau aktor yang diduga terlibat yang disebut dalam putusan pengadilan,” ujar Eko, Kamis (18/10/2012) di Semarang, Jawa Tengah.

Sejumlah nama yang diduga terlibat antara lain, DMB (Kepala Dinas PU/Sekda Kabupaten Sragen ), AD (Kepala DPKAD), AF (mantan Wakil Bupati), Wid (BPR Djoko Tingkir), dan EW.

“Kami menilai ada banyak kejanggalan dalam proses hukum kasus ini, di mana jaksa setengah hati membuat dakwaan, dan tidak membidik aktor-aktor lain yang terlibat dalam kasus ini,” ujar Eko seraya membeberkan temuan hasil examinasi terkait sejumlah data yang mengindikasikan keterlibatan Agus Fatturachman dalam kasus dana kas daerah tersebut.

Misalnya, ada yang hasil pinjaman BPR Djoko Tingkir dan BPR BKK Karang Malang sebesar Rp 300 juta yang diserahkan kepada Agus Fatturachman yang saat itu menjabat wakil bupati Sragen.

“Perlu dicatat, ketika Untung diproses hukum tidak terlihat upaya-upaya signifikan dari jaksa untuk menyebutkan fakta-fakta yang lain. Kami berharap beberapa fakta yang kami temukan ini cukup bukti awal bagi kejaksaan untuk mengembangkan kasus ini,” papar Febri.

Menurut Eko, putusan bebas terhadap Untung Wiyono di tingkat pertama yaitu di Pengadilan Tipikor Semarang, menarik perhatian publik karena sarat dengan adanya dugaan mafia hukum. Oleh karena itu sebelum ICW dan KP2KKN beberapa waktu lalu melakukan examinasi, yang tujuannya mengkaji dan mendalami putusan tersebut agar ke depan ada perbaikan di tingkat atas. “Ternyata saat proses examinasi berlangsung turun putusan kasasi MA yang mengoreksi putusan bebas di Pengadilan Tipikor Semarang,” ungkap Febri.

Baik Febri maupun Eko menegaskan, hasil eksaminasi tidak bermaksud untuk melakukan intervensi terhadap proses hukum, tapi hanya sumbangan pemikiran dari komunitas masyarakat hukum. Namun eksaminasi terhadap putusan-putusan atau produk hukum yang dianggap menyimpang lebih merupakan sebagai ruang publik yang harus mulai dibangun agar lembaga-lembaga negara tidak lepas dari kontrol masyarakat.

Eksaminasi publik juga untuk mendorong dan memberdayakan partisipasi publik agar dapat terlibat lebih jauh di dalam mempersoalkan proses sesuatu perkara dan putusan atas perkara itu yang dinilai kontroversial dan melukai rasa keadilan masyarakat.

18 Oktober 2012 Posted by | AKTIVITAS KP2KKN, BERITA KORUPSI NASIONAL, KP2KKN DALAM BERITA, SRAGEN | Tinggalkan komentar

%d blogger menyukai ini: