KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

KPK Kembali Panggil Mantan Calon Wali Kota Palembang

SUARA MERDEKA.COM – Jum’at, 29 Agustus 2014

JAKARTA, suaramerdeka.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memanggil Mantan calon Wali Kota Palembang Sarimuda  dalam penyidikan dugaan suap terkait penanganan sengketa Pilkada Palembang dan memberikan keterangan tidak benar di persidangan.

”Dia akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka RH dan M,” ujar Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK Priharsa Nugraha saat dikonfirmasi, Jumat.

Sarimuda sudah dijadwalkan menjadi saksi pada Senin lalu. Sarimuda-Nelly Rasdania merupakan pemenang dalam Pilkada Palembang. Selisih kemenangan Sarimuda-Nelly atas pasangan Romi Herton-Harnojoyo hanya delapan suara.

Romi-Harnojoyo kemudian mengajukan gugatan sengketa atas pilkada tersebut ke Mahkamah Konstitusi. Di MK, pasangan Romi Herton-Harnojoyo kemudian ditetapkan sebagai pemenang.

Belakangan terungkap, Romi menyuap mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar melalui Muhtar Ependy dengan mengirim uang melalui Masyito, istri pertamanya. Suap diberikan buat memenangkan gugatannya. Namun, Romi dan Masyito membantah melakukan suap saat menjadi saksi untuk terdakwa Akil Mochtar di persidangan.

KPK kemudian menjerat Romi dan Masyito Romi dengan Pasal 6 Ayat 1 huruf a Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 Ayat 1 juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHPidana jo Pasal 22 juncto Pasal 35 Ayat 1 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

( Mahendra Bungalan / CN34 / SMNetwork )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2014/08/29/214875/KPK-Kembali-Panggil-Mantan-Calon-Wali-Kota-Palembang

30 Agustus 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Jual Beli Faktur Pajak Fiktif, Pengacara Diadili

SUARA MERDEKA.COM – Jum’at, 29 Agustus 2014

JAKARTA, suaramerdeka.com – Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan melasanaan sidang putusan atas tindaan pidana di bidang perpajakan atas tersangka berinisial MK alias ET yang juga berprofesi sebagai pengacara.

Karena dituduh sengaja melakukan tinda pidana di bidang perpajakan via PT. MSL dan PT. CBK. Dengan menggunakan identitas diri fiktif. Yang ditaksir telah merugikan negara sebesar Rp. 22.356.018.222.

Seperti dikatakan Kepala Kanwil Pajak Jakarta Selatan Bambang Trimulyajanto, setiap orang diwajibkan untuk membayar pajak “Membayar pajak adalah kewajiban dalam bernegara,” katanya di Jakarta, Jum’at (29/8).

Dia menambahkan, setiap warga negara diwajibkan memberikan kontrobusi untuk membayar pajak. Karena hal itu sudah termaktub di dalam UUD 1945

Terbongkarnya perkara ini sudah cukup lama telah ditelusuri, sebelum terungkap oleh para penyidik yang dibentuk Kanwil Pajak Jaksel. Kasus ini diharapkan Dirjen Pajak dapat terpublikasi secara umum sehingga dapat membuat ditterent effect atas wajib pajak lainnya.

( Benny Benke / CN34 / SMNetwork )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2014/08/29/214877/Jual-Beli-Faktur-Pajak-Fiktif-Pengacara-Diadili

30 Agustus 2014 Posted by | BERITA POLITIK DAN BERITA UMUM | Tinggalkan komentar

Terbukti Pungli, Anggota Satlantas Hanya Dimutasi

SUARA MERDEKA – Kamis, 28 Agustus 2014

SEMARANG- Brigadir E, anggota yang diduga melakukan pungutan liar (pungli) di Pos Polisi Lalu Lintas Kalibanteng tidak lagi bertugas di Satlantas Polrestabes Semarang. Dia dimutasi di bagian staf di Mapolrestabes Semarang.

Brigadir E juga masih menjalani pemeriksaan terkait tindakan yang dilakuka oleh Pengamanan Internal (Paminal) kantor polisi tersebut. “Dia juga akan dikenai sanksi disiplin karena yang dilakukan melanggar aturan kepolisian,” ungkap Kasat Reskrim Polrestabes Semarang, AKBPWindro Akbar, Rabu (27/8).

Sanksi tersebut, lanjut dia, dinilai sebanding dengan perbuatannya. Sanksi itu juga sebagai teguran dan sebagai peringatan kepada anggota lain untuk tidak melakukan kesalahan serupa. “Ke depan, khususnya di Satlantas tidak ada lagi anggota yang melakukan pungli. Bersih dari segala bentuk pungli baik di lapangan, pos lalu lintas, dalam tugas penertiban SIM termasuk calo,” jelasnya.

Korupsi

Kalau masih melanggar pihaknya akan menidak tegas sesuai Pasal 11 UU Nomor 22 tahun 2001 tentang pemberantas tindak pidana korupsi dengan ancaman penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dengan denda paling sedikit 50 juta dan terbanyak Rp 250 juta.

Penindakan tegas juga dilakukan terhadap Aiptu S, anggota Unit Lalu Lintas Polsek Semarang Barat dan Aiptu TM, anggota Unit Lalu Lintas Polrek Gayamsari. Sebelumnya Kapolrestabes Semarang, Kombes Djuhartono mengatakan, semua anggota yang terlibat pungli itu diproses sesuai aturan. “Mereka harus menjalani sidang disiplin, selain mutasi ke bagian administrasi yang harus dijalani,” ujarnya. (K44,H74-72-80)

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/cetak/2014/08/28/271654

30 Agustus 2014 Posted by | SEMARANG | Tinggalkan komentar

Korupsi BJB Segera Disidangkan

SUARA MERDEKA.COM – Jum’at, 29 Agustus 2014

SEMARANG, suaramerdeka.com – Kasus dugaan korupsi bermodus kredit fiktif di Bank Jabar Banten (BJB) Kantor Cabang Semarang segera disidangkan.

Penyidikan perkara yang merugikan negara Rp 25,004 miliar dengan tersangka Direktur PT Indonesia Antique, Wahyu Hanggono dan mantan pimpinan cabang BJB Kantor Cabang Semarang Hadi Mulawan ini sudah dinyatakan rampung. Berkas perkaranya juga dinyatakan lengkap dan telah dilimpahkan penyidik ke jaksa penuntut umum.

Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jateng Masyhudi menyatakan, berkas perkara berikut tersangka dalam sepekan mendatang akan dilimpahkan ke pengdilan.

“Penyidikan korupsi BJB sudah masuk tahap dua. Tinggal dilimpahkan, semoga minggu depan,” katanya, Jumat (29/8).

Penyidikan dua tersangka ini berkasnya terpisah menjadi dua. Namun, berkas keduanya selanjutnya akan dilimpahkan bersama-sama.

Menurut dia, saksi-saksi dalam perkara tersebut sama sehingga kalau pelimpahan sendiri-sendiri akan merepotkan. “Kasus ini merugikan negara Rp 25,004 miliar. Ini hasil perhitungan audit internal penyidik,” tandasnya.

Korupsi yang menjerat dua tersangka terjadi saat pencairan kredit modal kerja hingga puluhan miliar rupiah pada 2011. Saat itu Hadi Mulawan selaku pimpinan BJB Kantor Cabang Semarang diduga memberikan rekomendasi kredit yang diajukan Wahyu Hanggono.

Terdapat 33 perusahaan yang mendapatkan kucuran kredit BJB senilai Rp 24 miliar. Wahyu sendiri ditahan pada Maret lalu, ia disangka meminjamkan nama perusahaan untuk mendapatkan kredit.

Adapun, Hadi yang diduga menyalahi prosedur perbankan dalam pemberian kredit ditahan pada April lalu.

Kasus ini mencuat berdasarkan laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menilai BJB tidak memberlakukan prinsip kehati-hatian saat memberikan kredit.

( Royce Wijaya / CN33 / SMNetwork )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2014/08/29/214905/Korupsi-BJB-Segera-Disidangkan

30 Agustus 2014 Posted by | SEMARANG, SEPUTAR JAWA TENGAH - PROV. JATENG | Tinggalkan komentar

Orientasi Ekonomi Anggota DPRD, Picu Korupsi

SUARA MERDEKA.COM – Jum’at, 29 Agustus 2014

SEMARANG, suaramerdeka.com – Nuansa persaingan memperebutkan posisi ketua komisi “basah” di DPRD Kota Semarang disayangkan oleh beberapa pihak. Komite Penyelidikan Pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KP2KKN) Jawa Tengah menilai, anggota DPRD yang merupakan wakil rakyat seharusnya memikirkan kesejahteraan masyarakat.

Dengan merebutkan komisi “basah” di DPRD, dipastikan orientasi para anggota DPRD masih pada orientasi ekonomi, baik untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan partai. Eko Haryanto, Sekretaris KP2KKN menegaskan, anggota dewan seharusnya hanya berpikir tentang kebaikan rakyat. “Terus terang saya sangat kecewa, belum bekerja saja sudah rebutan jabatan. Ujung-ujungnya nanti pasti KKN (korupsi,kolusi, nepotisme-red),” tegasnya.

Komisi di DPRD Kota Semarang maupun di daerah manapun, diakuinya ada beberapa posisi yang “basah” dalam sudut pandang materi. Tak seharusnya, anggota Dewan hanya berorientasi pada tujuan itu karena penempatannya harus disesuaikan dengan kapabilitas, ketepatan, dan kemampuan personal. Penempatan anggota fraksi dalam sebuah komisi, diharapkan sesuai bidang dan kemampuan anggota.

“Jika penempatan pada sebuah jabatan komisi berorientasi pada kepentingan pribadi ataupun partai, besar kemungkinan anggota DPRD tersebut akan berselingkuh dengan pihak lain. Misal pengusaha, dinas, atau rekanan mereka yang minta pesenan proyek, sehingga fungsi kontrolnya menjadi lemah,” tegasnya.

Salah satu anggota DPRD Kota Semarang periode 2014-2019 membenarkan adanya proses perebutan komisi di DPRD Kota. Meski begitu ketegangannya tak separah tahun 2009 lalu. Perebutan jabatan di komisi, menurutnya jamak terjadi di setiap daerah, karena ada kepentingan partai maupun kepentingan golongan tertentu di sebuah lebaga seperti DPRD.

“Kompetisi pimpinan komisi hal yang lumrah dalam lembaga politik seperti DPRD. Bagi saya ini akan menempa kematangan dan kedewasaan berpolitik,” katanya.

( Lanang Wibisono / CN26 / SMNetwork )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news_smg/2014/08/29/214820/Orientasi-Ekonomi-Anggota-DPRD-Picu-Korupsi

30 Agustus 2014 Posted by | KP2KKN DALAM BERITA, SEMARANG | Tinggalkan komentar

Orientasi Ekonomi Komisi “Basah” Diperebutkan

SUARA MERDEKA – Jum’at, 29 Agustus 2014

  • Dinamika DPRD Kota Semarang

SEMARANG – Nuansa persaingan memperebutkan posisi ketua komisi ”basah” di DPRD Kota Semarang disayangkan oleh beberapa pihak. Komite Penyelidikan Pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KP2KKN) Jawa Tengah menilai, anggota DPRD yang merupakan wakil rakyat seharusnya memikirkan kesejahteraan masyarakat. Dengan berebut komisi ”basah” di DPRD, dipastikan orientasi para anggota DPRD masih pada orientasi ekonomi, baik untuk pribadi maupun kepentingan partai. Eko Haryanto, Sekretaris KP2KKN menegaskan, anggota dewan seharusnya hanya berpikir tentang kebaikan rakyat.  ”Terus terang saya sangat kecewa, belum bekerja saja sudah rebutan jabatan. Ujung-ujungnya nanti pasti KKN (korupsi,kolusi, nepotisme-red),” tegasnya.

Komisi di DPRD Kota Semarang maupun di daerah mana pun, diakuinya ada beberapa posisi yang ”basah” dalam sudut pandang materi. Tak seharusnya, anggota legislatif hanya berorientasi pada tujuan itu karena penempatannya harus disesuaikan dengan kapabilitas, ketepatan, dan kemampuan personal. Penempatan anggota fraksi dalam sebuah komisi, diharapkan sesuai bidang dan kemampuan anggota. ”Jika penempatan pada sebuah jabatan komisi berorientasi pada kepentingan pribadi atau pun partai, besar kemungkinan anggota DPRD tersebut akan berselingkuh dengan pihak lain. Misal pengusaha, dinas, atau rekanan mereka yang minta pesenan proyek. Sehingga, fungsi kontrolnya menjadi lemah,” tegasnya.

Salah satu anggota DPRD Kota Semarang periode 2014-2019 membenarkan adanya proses perebutan komisi di DPRD Kota. Meski begitu ketegangannya tak separah tahun 2009 lalu. Perebutan jabatan di komisi, menurutnya jamak terjadi di setiap daerah, karena ada kepentingan partai maupun kepentingan golongan tertentu di sebuah lebaga seperti DPRD. ”Kompetisi pimpinan komisi hal yang lumrah dalam lembaga politik seperti DPRD. Bagi saya ini akan menempa kematangan dan kedewasaan berpolitik,” katanya.

Belum lama ini, Sekretaris DPRD Kota Semarang Fajar Purwoto menampik tentang proses pembagian pimpinan komisi yang berjalan alot. Pembagian jatah pimpinan komisi memang menjadi kewenangan masing-masing anggota DPRD yang dibahas lintas partai/fraksi. ”Saat ini prosesnya masih dalam tahap lobi-lobi antar fraksi dan berjalan kondusif. Untuk prosesnya kami serahkan kepada dewan agar dibahas sesuai kesepakatan antar-fraksi,” katanya.

Antarfraksi

Jelang pemilihan pimpinan alat kelengkapan dewan, khususnya komisi di DPRD Kota Semarang, kian menunjukkan persaingan ketat antarfraksi. Ini ditandai dengan adanya beragam manuver lewat komunikasi personal oleh para kandidat pengisi kursi panas tersebut. Menariknya persaingan ini terjadi pada komisi terbilang basah.

Komisi C di DPRD Kota Semarang selama ini dinilai menjadi komisi paling ”basah” karena membidangi masalah pembangunan. Di komisi ini, mitra kerjanya antara lain Dinas Binamarga Kota, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Energi dan Sumber Daya Mineral (PSDAESDM) yang anggaran per tahunnya mencapai ratusan miliar. Dinas Binamarga misalnya, di APBD murni tahun 2014 total anggarannya mencapai Rp 300 miliar.

Dikhawatirkan, proses perebutan jabatan komisi ini mengulang peta politik tahun 2009 lalu, ketika anggota DPRD Kota periode 2009-2014 baru saja dilantik.  Pada saat dilaksanakan Rapat Paripurna dengan agenda penempatan anggota fraksi tanggal 9 September 2009, terjadi ketegangan dan nyaris terjadi perpecahan di DPRD Kota Semarang.

Koalisi partai besar yaitu Partai Demokrat, PDI Perjuangan dan Partai Keadilan Sejahtera berhadapan langsung untuk merebutkan jabatan di tiap komisi dengan koalisi partai tengah yaitu Partai Amanat Nasional, Partai Golkar dan Partai Gerindra. Forum itu berubah menjadi ajang saling jegal kedudukan politik dan berimbas pada molornya pembahasan di DPRD. (H71,H35-72)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2014/08/29/271773/Orientasi-Ekonomi-Komisi-Basah-Diperebutkan

30 Agustus 2014 Posted by | KP2KKN DALAM BERITA, SEMARANG | Tinggalkan komentar

Terbukti Pungli, Anggota Satlantas Hanya Dimutasi

SUARA MERDEKA – Kamis, 28 Agustus 2014

SEMARANG- Brigadir E, anggota yang diduga melakukan pungutan liar (pungli) di Pos Polisi Lalu Lintas Kalibanteng tidak lagi bertugas di Satlantas Polrestabes Semarang. Dia dimutasi di bagian staf di Mapolrestabes Semarang.

Brigadir E juga masih menjalani pemeriksaan terkait tindakan yang dilakuka oleh Pengamanan Internal (Paminal) kantor polisi tersebut. “Dia juga akan dikenai sanksi disiplin karena yang dilakukan melanggar aturan kepolisian,” ungkap Kasat Reskrim Polrestabes Semarang, AKBPWindro Akbar, Rabu (27/8).

Sanksi tersebut, lanjut dia, dinilai sebanding dengan perbuatannya. Sanksi itu juga sebagai teguran dan sebagai peringatan kepada anggota lain untuk tidak melakukan kesalahan serupa. “Ke depan, khususnya di Satlantas tidak ada lagi anggota yang melakukan pungli. Bersih dari segala bentuk pungli baik di lapangan, pos lalu lintas, dalam tugas penertiban SIM termasuk calo,” jelasnya.

Korupsi

Kalau masih melanggar pihaknya akan menidak tegas sesuai Pasal 11 UU Nomor 22 tahun 2001 tentang pemberantas tindak pidana korupsi dengan ancaman penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dengan denda paling sedikit 50 juta dan terbanyak Rp 250 juta.

Penindakan tegas juga dilakukan terhadap Aiptu S, anggota Unit Lalu Lintas Polsek Semarang Barat dan Aiptu TM, anggota Unit Lalu Lintas Polrek Gayamsari. Sebelumnya Kapolrestabes Semarang, Kombes Djuhartono mengatakan, semua anggota yang terlibat pungli itu diproses sesuai aturan. “Mereka harus menjalani sidang disiplin, selain mutasi ke bagian administrasi yang harus dijalani,” ujarnya. (K44,H74-72-80)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2014/08/28/271654/Terbukti-Pungli-Anggota-Satlantas-Hanya-Dimutasi

28 Agustus 2014 Posted by | SEMARANG | Tinggalkan komentar

Mantan Wakil Bupati Semarang Ditangkap

SUARA MERDEKA – Kamis, 28 Agustus 2014
image

SEMARANG – Wakil Bupati Semarang periode 2005- 2010 yang juga anggota DPRD Jateng 2014- 2019 terpilih, Siti Ambar Fathonah, Senin (25/8), ditangkap polisi dari Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri.

Dia ditangkap di kediaman pribadinya di daerah Karangjati, Kabupaten Semarang. Penangkapan dilakukan setelah penyidik Bareskrim menerima laporan resmi terkait tindak penipuan uang Rp 3 miliar yang diduga dilakukan Ambar.

Dalam laporan menyebutkan, Ambar tidak membayar uang miliaran rupiah yang dipinjam dari Partai Golkar sesuai dengan perjanjian. Adapun, Ambar terkesan menghindar saat pihak partai yang mengusungnya itu menanyakan uang itu.

Kabid Humas Polda Jateng, Kombes Alloysius Liliek Darmanto mengatakan, dalam penangkapan itu pihak Polda Jateng hanya mendampingi saja. Perempuan yang hendak dilantik menjadi anggota DPRD Jawa Tengah dari Partai Golkar tersebut, lanjut dia, langsung dibawa ke Jakarta.

Ada Persoalan

Sekretaris DPD Golkar Kabupaten Semarang, Suradi ketika dikonfirmasi terkait penangkapan itu membantah keras jika rekannya satu partai ditangkap polisi karena terlibat masalah hukum. Menurutnya, mantan Plt Bupati Semarang tersebut memang ada sedikit persoalan utang piutang dengan seseorang, tetapi tidak sampai ke ranah hukum.

”Yang jelas tidak ada penangkapan, itu soal kecil tentang utang piutang. Dia (Ambar-red) ditipu, tetapi bagaimana detailnya saya kurang tahu,” tuturnya. Melalui sambungan telepon, Ambar Fatonah berusaha menjelaskan jika kabar yang beredar di masyarakat tentang persoalan yang menimpa dirinya ada hubungannya dengan pemilihan kepada daerah Kabupaten Semarang itu tidak benar. (K44,H74,H86-90)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2014/08/28/271669/Mantan-Wakil-Bupati-Semarang-Ditangkap

28 Agustus 2014 Posted by | UNGARAN - KAB. SEMARANG | Tinggalkan komentar

Hendra Saputra Korban Rekayasa Anak Menteri

SUARA MERDEKA – Kamis, 28 Agustus 2014

  • Kasus Korupsi Videotron

JAKARTA – Majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menganggap Hendra Saputra, office boy yang dicatut namanya sebagai direktur utama PT Imaji Media, merupakan korban rekayasa oleh Riefan Avrian, anak Menteri Koperasi dan UKM Syarif Hasan. ”Terdakwa Hendra Saputra sebenarnya adalah alat yang digunakan saksi Riefan Avrian dalam memenuhi niatnya untuk mengikuti dan memenangi pekerjaan videotron di gedung Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2012, sehingga terdakwa adalah korban rekayasa yang diskenario oleh saksi,” ujar Ketua Majelis Hakim, Nani Indrawati, saat membacakan pertimbangan putusan, Rabu (27/8).

Pertimbangan ini menjadi alasan majelis hakim untuk tidak menjatuhkan hukuman minimal empat tahun penjara terhadap Hendra yang terbukti melanggar Pasal 2 ayat 1 UU Nomor 31/1999 sebagaimana diubah menjadi UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kerugian negara dalam kasus ini Rp 4,78 miliar.

Pendapat Berbeda

Meski menganggap Hendra adalah korban, majelis hakim tetap menganggap terdakwa bersalah dan menjatuhkan vonis satu tahun penjara plus denda Rp 50 juta subsider satu bulan kurungan. Hal yang memberatkan Hendra, dia ceroboh karena bersedia melakukan pekerjaan yang bukan tugasnya hanya dengan alasan takut kehilangan pekerjaan.

Vonis itu diputuskan tidak dengan suara bulat. Hakim anggota Sofialdi mengajukan pendapat berbeda (dissenting opinion). Dia menganggap Hendra tidak terbukti melakukan korupsi. Sebab, Hendra hanya diperalat bosnya, Riefan Avrian,  dalam pengurusan proyek senilai Rp 23,5 miliar itu.

Adapun Hakim Nani Indrawati dan Ibnu Basuki Widodo menyatakan Hendra bersalah. Hendra menyatakan menerima putusan itu. “Alhamdulillah, mudah-mudahan ini putusan hakim yang terbaik,” ujar Hendra yang terlihat gembira usai sidang.

Dia lantas mengangkat kedua tangannya ke atas sebagai luapan ekspresi senang, lalu memeluk istrinya, Dewi Nur Afifah.

Bos Hendra, Riefan Avrian, telah ditetapkan sebagai tersangka, namun belum disidang. (D3,dtc-59)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2014/08/28/271704/Hendra-Saputra-Korban-Rekayasa-Anak-Menteri-

28 Agustus 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

ASET DPRD JATENG: Dipakai Legislator Lama, Lima Mobil Dewan Belum Kembali

SOLOPOS.COM – Kamis, 28 Agustus 2014

Ilustrasi mobil dinas
Ilustrasi Mobil Dinas (Dok/JIBI/Solopos)

Kanalsemarang.com, SEMARANG—Lima anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Tengah periode 2009-2014 yang masih membawa mobil dinas diminta segera mengembalikannya ke sekretariat dewan.

“Berdasarkan data yang ada, dari 29 mobil dinas yang dipakai oleh anggota dewan, hingga saat ini masih ada lima unit kendaraan yang belum dikembalikan,” kata Kepala Bagian Humas dan Protokol Sekretariat DPRD Jateng Rani Ratnaningdyah seperti dikutip Antara, Rabu (27/8/2014).

Ia mengatakan bahwa terkait dengan hal itu Sekretariat DPRD Jateng telah menyurati kelima anggota dewan agar segera memenuhi kewajiban mengembalikan mobil dinas yang masih dibawanya paling lambat Jumat (29/8/2014).

“Semakin cepat mengembalikan mobil dinas semakin baik, karena pada 3 September 2014 akan dilakukan pelantikan anggota DPRD Jateng periode 2014-2019,” ujarnya.

Anggota DPRD Jateng yang mendapat fasilitas mobil dinas terdiri atas lima pimpinan dewan, ketua, wakil ketua, sekretaris komisi, dan masing-masing ketua fraksi.

Sekretaris Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KP2KKN) Jateng Eko Haryanto yang ditemui terpisah, secara tegas meminta anggota dewan segera mengembalikan mobil dinas yang masih dibawa.

“Mobil dinas itu merupakan fasilitas negara sehingga harus dikembalikan dan penghapusan inventaris Pemprov Jateng dengan cara apapun tidak dapat dibenarkan,” katanya.

Ia menjelaskan bahwa mengacu pada Keputusan Presiden No. 80/2003, pengadaan atau penghapusan barang inventaris harus dilakukan dengan lelang terbuka.

“Pelanggaran terhadap ketentuan penghapusan barang milik pemerintah, bisa diindikasikan korupsi dan biasanya yang dilirik anggota dewan itu adalah kendaraan bermotor, dengan alasan usia kendaraan sudah di atas lima tahun,” ujarnya.

Sumber : http://semarang.solopos.com/2014/08/28/aset-dprd-jateng-dipakai-legislator-lama-lima-mobil-dewan-belum-kembali-530625

27 Agustus 2014 Posted by | KP2KKN DALAM BERITA, SEPUTAR JAWA TENGAH - PROV. JATENG | Tinggalkan komentar

%d blogger menyukai ini: