KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Pembahasan Korupsi Sudah Jadi Agenda Politik Nasional


SUARA MERDEKA.COM – Jum’at, 29 Agustus 2014

JAKARTA, suaramerdeka.com – Sejak era reformasi pemberantasan korupsi di Indonesia sudah menjadi agenda politik nasional. Saat Pemilu Capres dan Cawapres di Indonesia, hal tersebut juga menjadi isu utama di setiap kampanye Parpol.

Hal tersebut diungkapkan Anggota DPR Siswono Yudo Husodo dalam diskusi dengan tema Role of Ethic Committee : Reflecting from Indonesia’s Experience di hadapan peserta workshop GOPAC di Jakarta.

“Korupsi di Indonesia juga melibatkan yudikatif, bahkan penegak hukum seperti oknum polisi, jaksa, dan hakim, ditangkap oleh KPK dan di sidang Tipikor. Bahkan baru-baru ini, hakim Tipikor terbukti bersalah karena terlibat kejahatan korupsi,” ungkapnya seperti dilansir laman resmi DPR.

Siswono menyebut, beberapa anggota DPR RI terbukti bersalah karena terlibat korupsi dalam tujuh tahun terakhir. Adapun yang tertinggi terjadi pada tahun 2010, di mana sekitar 27 orang dan di tahun 2012 terdapat 16 orang.

Bahkan KPK menangkap 12 orang dari kepala lembaga atau Kementerian yang terlibat korupsi, Duta besar 4 orang, Komisioner tujuh orang, gubernur 10 orang, wali kota atau bupati 35 orang, pegawai pemerintah 114 orang, hakim 10 orang,  swasta 94 orang dan yang lainnya 41 orang. Total ada 401 orang yang terlibat telah ditangkap oleh KPK.

Siswono menyebut, indeks korupsi dan pemerintah masih terlihat tidak sinkron jika melihat fakta korupsi yang masih besar. Kondisi ini disebabkan kampanye pemberantasan korupsi meningkat namun praktek korupsi juga tidak turun.

“Sekarang ini, penegakan etika merupakan keharusan, yang utama adalah penegakan etika melalui Fraksi di Parlemen yang memiliki kekuasaan “recall” yang harus diterapkan sejak proses recruitment sebagai anggota parlemen,”ujarnya.

Ke depan dan yang akan datang, lanjutnya, aturan etika harus diimplementasikan sejalan dengan penetapan mahkamah etik dan bahkan sidang etik.  “Sesudah ratifikasi UU No. 17 tahun 2014 Tentang MD3, Badan Kehormatan akan berubah nama menjadi Mahkamah tertinggi kehormatan DPR, dengan perubahan nama itu diharapkan aturan semakin jelas, serta sanksi etik menjadi lebih kuat dan terjamin,”harapnya.

( Andika Primasiwi / CN26 / SMNetwork )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2014/08/29/214829/Pembahasan-Korupsi-Sudah-Jadi-Agenda-Politik-Nasional

30 Agustus 2014 - Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: