KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

DPRD Jateng Bantah Mark Up Anggaran Perjalanan Dinas


AKTUAL.CO – Jum’at, 15 Agustus 2014
 
DPRD Jateng Bantah Mark Up Anggaran Perjalanan Dinas : aktual.co
Ilustrasi Korupsi (Foto: Aktual.co/Istimewa)

Selama pengangkatan anggota DPRD Provinsi Jateng periode 2009-2014, diduga mengendus praktik penyelewengan biaya perjalanan dinas yang tidak sesuai Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD).

Semarang, Aktual.co — Selama pengangkatan anggota DPRD Provinsi Jateng periode 2009-2014, diduga mengendus praktik penyelewengan biaya perjalanan dinas yang tidak sesuai Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD).

Besaran biaya perjalanan dinas tersebut terakumulasi selama lima tahun mencapai ratusan juta rupiah.

Saat dikonfirmasi kepada Pelaksana langsung tugas (Plt) DPRD Provinsi Jateng, Rukma Setiabudi menggelak tidak ada penyelewengan biaya perjalanan dinas. Biaya operasional yang peruntukan sudah sesuai pemakaian SPPD .

“Selama ada itu mas, kalau ada yang seperti itu, nggak mau lah. Teman-teman kita sudah omongi,” ujar dia ditulis Aktual.co, Kamis (14/8).

Ia menjelaskan perjalanan dinas sekarang ini memakai sistem pembiayaan “At Cost”. Pembiayaan yang disesuaikan berdasarkan kebutuhan saat itu, disertai bukti pemakaian.

“Dulu mau tidur di hotel mana, itu terserah mereka. Mau tidur di Masjid atau mau makan nasi kucing. Sisanya bisa dikantongi oleh pengguna,” ujar dia.

Dia mencotohkan, perjalanan dinas ke Lampung memakai maskapai penerbangan lewat Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng, Banteng. Maka, tiket maskapai pesawat tentu akan dikeluarkan sesuai SPPD.

“Dulu biaya penginapan, biaya makan, dan biaya transportasi memang diberikan langsung kepada yang bersangkutan, tapi sekarang tidak. Diharapkan dengan sistem “At Cost” ini sesuai dengan harapan,” terangnya.

Berdasarkan informasi yang dihimpun di lapangan, beberapa modus kebocoran biaya perjalanan dinas meliputi kunjungan kerja, Bintek, studi banding di provinsi lain dan kegiatan penunjang bagi anggota dewan.

Semisal saja, peruntukan perjalanan dinas ke Provinsi Lampung dari Semarang menuju Bandara Soekarno-Hatta Tangerang dimark up.

Modus lain berupa tidak adanya perjalanan dinas, namun telah dikeluarkan SPPD dari Sekertariat Dewan.

Saat ini, kata dia, perjalanan dinas dewan tidak diperkenankan adanya pesangon uang tunai. Namun, pembiayaan selama perjalanan dinas diberikan sesuai kebutuhan saat itu.

Ia menambahkan, mekanisme pembiayaan perjalanan dinas kali ini berbeda. Namun begitu, pihkanya membenarkan biaya perjalanan dinas diberikan dimuka. Jadi pembiayaan kebutuhan sesuai kehendak penerima.

“Jadi, tidak mungkin terus selama perjalanan tidak sampai ke lokasi tujuan. Semisal saja yang bersangkutan sampai Jakarta saja, dan tidak sampai ke Lampung,” elak dia.

Sukardjito –
 

27 Agustus 2014 - Posted by | SEPUTAR JAWA TENGAH - PROV. JATENG

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: