KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA


AKTUAL.CO – Rabu, 27 Agustus 2014
 
KPK Ajak Swasta Kelolo Minerba Secara Proporsional : aktual.co
Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas (Foto: Aktual.co/Dok Aktual)

Ini bagian dari transparansi dan demokratisasi sektor minerba agar pengelolaan minerba itu menjadi komitmen bersama swasta sebagai pelaku yang harus didukung

Jakarta, Aktual.co — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajak sektor swasta untuk mengelola sektor mineral dan batu bara (minerba) secara proporsional.

“Ini bagian dari transparansi dan demokratisasi sektor minerba agar pengelolaan minerba itu menjadi komitmen bersama swasta sebagai pelaku yang harus didukung. Kami mengundang pelakunya supaya proporsional dihadapkan dengan pejabat-pejabat terkait di pusat,” kata Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas seusai pertemuan “Koordinasi dan Supervisi Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia” di gedung KPK Jakarta, Rabu (27/8).

Hadir dalam pertemuan tersebut selain pimpinan KPK adalah Kepala Badan Reserse dan Kriminal (Kabareskrim) Polri Irjen Pol Suhardi Alius, Dirjen Pajak Fuad Rahmany, Dirjen Mineral dan Batu Bara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) R Sukhyar, perwakilan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan.

Menurut Busyro, para pengusaha sektor minerba juga rela untuk diawasi saat menjalankan bisnisnya.

“Tadi ada kalimat-kalimat yang menarik dari beberapa pengusaha seperti ‘Silakan kami juga diawasi’. Ini menarik sekali buat kami karena bisa komunikasi dua arah. Lalu ada pertanyaan kenapa lama keluarkan IUP (Izin Usaha Pertambangan), itu bagus sekali,” ungkap Busyro.

Apalagi menurut Busyro, sektor swasta adalah pilar pembangunan yang tidak bisa diabaikan peranannya.

“Potensi korupsi ada, tapi sudah dilakukan lewat korsup (koordinasi supervisi) pencegahan di 12 provinsi sehingga ada beberapa IUP yang dicabut di beberapa daerah dan tadi ada pihak yang IUP dicabut tidak ada masalah,” tambah Busyro.

Artinya pertemuan tersebut menjadi media dialog dua arah yaitu KPK mendengarkan keluhan pihak swasta dan di saat yang sama pihak swasta juga diberikan orientasi bisnis yang ramah dengan lingkungan baik fisik maupun lingkungan sosial budaya sehingga mengabaikan hak-hak rakyat.

Dirjen Pajak Fuad Rahmany dalam kesempatan yang sama menyatakan bahwa memang ada sejumlah perusahaan yang punya masalah pajak.

“Perusahaan-perusahaan itu bukan pengemplang pajak murni tapi ada yang interpretasinya berbeda yaitu ada masa saat UU Pajak batu bara kena pajak tapi ada juga kemudian masa aturan yang menyatakan batu bara tidak kena pajak sehingga perusahaan tidak bisa menarik restitusi, yang masalah seperti itu tapi kita harus lihat kasus per kasus,” ungkap Fuad.

Perusahaan yang paling bermasalah adalah perusahaan level menengah yang tidak punya Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), ilegal maupun izin perusahaannya tidak tertib karena mendapat izin dari pemerintah daerah (pemda).

Sedangkan Dirjen Minerba Kementerian ESDM R Sukhyar mengatakan bahwa perusahaan yang bermsalah diberikan waktu hingga November 2014 untuk membereskan masalah misalnya ketiadaan NPWP, tidak bayar royalti atau tidak memberikan jaminan reklamasi dan tidak ada skema pasca-tambang.

Kabareskrim Polri Irjen Pol Suhardi Alius mengungkapkan bahwa dengan koordinasi dan supervisi yang dilakukan maka penegakan hukum akan dilakukan oleh banyak pihak yang bukan hanya melibatkan polisi tapi juga KPK, kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan hingga Bea Cukai Busryo kembali menegaskan bahwa lewat program yang sudah berlangsung beberapa lama tersebut sudah tercapai kenaikan pajak dibayar hingga Rp6 triliun dari sektor minerba.

“Fungsi ‘trigger mechanism’ melekat dalam KPK sehingga KPK dapat mengumpulkan data primer, mengundang pakar dari berbagai disiplin ilmu untuk membangun networking. Tapi masih perlu perbaikan tata kelola supaya ‘clean and clear’, kemudian revisi UU otonomi daerah karena banyak gubernur tidak legitimate karena wewenang pimpinan daerah tingkat dua,” ungkap Busyro. (Ant)

 
Nebby Mahbubirrahman
 

27 Agustus 2014 - Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: