KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

ASET DPRD JATENG: Dipakai Legislator Lama, Lima Mobil Dewan Belum Kembali

SOLOPOS.COM – Kamis, 28 Agustus 2014

Ilustrasi mobil dinas
Ilustrasi Mobil Dinas (Dok/JIBI/Solopos)

Kanalsemarang.com, SEMARANG—Lima anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Tengah periode 2009-2014 yang masih membawa mobil dinas diminta segera mengembalikannya ke sekretariat dewan.

“Berdasarkan data yang ada, dari 29 mobil dinas yang dipakai oleh anggota dewan, hingga saat ini masih ada lima unit kendaraan yang belum dikembalikan,” kata Kepala Bagian Humas dan Protokol Sekretariat DPRD Jateng Rani Ratnaningdyah seperti dikutip Antara, Rabu (27/8/2014).

Ia mengatakan bahwa terkait dengan hal itu Sekretariat DPRD Jateng telah menyurati kelima anggota dewan agar segera memenuhi kewajiban mengembalikan mobil dinas yang masih dibawanya paling lambat Jumat (29/8/2014).

“Semakin cepat mengembalikan mobil dinas semakin baik, karena pada 3 September 2014 akan dilakukan pelantikan anggota DPRD Jateng periode 2014-2019,” ujarnya.

Anggota DPRD Jateng yang mendapat fasilitas mobil dinas terdiri atas lima pimpinan dewan, ketua, wakil ketua, sekretaris komisi, dan masing-masing ketua fraksi.

Sekretaris Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KP2KKN) Jateng Eko Haryanto yang ditemui terpisah, secara tegas meminta anggota dewan segera mengembalikan mobil dinas yang masih dibawa.

“Mobil dinas itu merupakan fasilitas negara sehingga harus dikembalikan dan penghapusan inventaris Pemprov Jateng dengan cara apapun tidak dapat dibenarkan,” katanya.

Ia menjelaskan bahwa mengacu pada Keputusan Presiden No. 80/2003, pengadaan atau penghapusan barang inventaris harus dilakukan dengan lelang terbuka.

“Pelanggaran terhadap ketentuan penghapusan barang milik pemerintah, bisa diindikasikan korupsi dan biasanya yang dilirik anggota dewan itu adalah kendaraan bermotor, dengan alasan usia kendaraan sudah di atas lima tahun,” ujarnya.

Sumber : http://semarang.solopos.com/2014/08/28/aset-dprd-jateng-dipakai-legislator-lama-lima-mobil-dewan-belum-kembali-530625

27 Agustus 2014 Posted by | KP2KKN DALAM BERITA, SEPUTAR JAWA TENGAH - PROV. JATENG | Tinggalkan komentar

Proyek Publik Rp 97 M Siap Ditransparansikan

SUARA MERDEKA.COM – Kamis, 28 Agustus 2014

KUDUS, suaramerdeka.com – Proyek publik dimungkinkan ditemukan ketidaksesuaian dan bahkan penyimpangan di lapangan. Publik diberi kesempatan untuk memberi masukan, mengkritisi dan bahkan meminta pihak terkait untuk dapat memperbaikinya.

Hanya saja, pengawasan masyarakat tersebut diharapkan dapat dilakukan melalui koridor yang ada berdasarkan fakta-fakta di lapangan.

Kadinas Bina Marga Pengairan Energi dan Sumber Daya Mineral (BMPESM) Sam’ani Intakoris mengemukakan hal tersebut kepada Suara Merdeka, Rabu (27/8). Ditambahkannya, warga yang menemukan hal-hal yang dianggap tidak sesuai, dapat langsung menyampaikan ke pengelola kegiatan atau dinas.

”Kami terbuka saja,” paparnya.

Menurutnya, tidak ada yang perlu ditutupi dari proyek publik. Pernyataan tersebut sekaligus membantah anggapan kegiatan tersebut seperti tidak tersentuh masyarakat.

Berbagai informasi terkait pembangunan khususnya di Dinas BMPESDM dapat diakses publik pada situs-situs resmi yang ada. ”Semua data dipaparkan,” jelasnya.

Pihaknya menilai partisipasi publik dalam menilai keberadaan proyek di wilayahnya tidak dapat dikesampingkan begitu saja. Pasalnya, mereka yang akan merasakan langsung dampak dan manfaat kegiatan tersebut. ”Sekali lagi, hal itu juga harus objektif,” tandasnya.

( Anton WH / CN39 / SMNetwork )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2014/08/28/214682/Proyek-Publik-Rp-97-M-Siap-Ditransparansikan

27 Agustus 2014 Posted by | KUDUS | Tinggalkan komentar

Kritisi Polisi, Komisioner Kompolnas Diperiksa

SUARA MERDEKA – Rabu, 27 Agustus 2014

JAKARTA, suaramerdeka.com – Salah satu komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Adrianus Meliala diperiksa Bareskrim Polri atas pernyataan kritisnya terhadap institusi Polri saat wawancara dengan sebuah televisi swasta nasional terkait kasus Perwira Polda Jabar, AKBP MB yang diduga menerima suap dari bandar judi. Adrianus diperiksa atas laporan sejumlah mantan Kapolri dan perwira tinggi Polri.

Kapolri Jendral Sutarman, mengatakan pihaknya memeriksa Adrianus karena sejumlah mantan Kapolri tidak terima pernyataan Adrianus. Pernyataan itu dinilai telah merugikan Polri dan sejumlah jenderal purnawirawan jenderal.

“Semua tidak terima. Bahkan senior-senior saya mantan-mantan kapolri tidak terima,” ujar Sutarman, di Polda Metro Jaya, Selasa (26/08).

Kendati demikian Sutarman tidak nama mantan Kapolri yang melapor. Sutarman mengatakan, langkah pihaknya mempidanakan Adrianus bukan berarti Polri anti kritik “Kritik boleh. Sampaikan pendapat didepan umum boleh. Sampaikan kalo itu fakta kita terima. Jangan hanya berdasar analisis yang merugikan institusi,” ujarnya.

Sutarman menegaskan, pihaknya akan mengambil langkah tegas terhadap orang-orang yang menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap polri. Hal itu diharapkan agar tidak ada lagi pihak-pihak yang melayangkan tudingan tanpa bukti.

“Selama ini Polri kan ngalah terus, selama ini polisi dihujat terus, silahkan kalau hujatan itu fakta yg disampaikan kita akan terima,” ujarnya.

( Nurokhman / CN34 / SMNetwork )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2014/08/27/214558/Kritisi-Polisi-Komisioner-Kompolnas-Diperiksa

27 Agustus 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Banyak Sorotan, BPN Siap Berbenah

SUARA MERDEKA – Kamis, 28 Agustus 2014

ARGOMULYO- Banyaknya sorotan yang dialamatkan kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jateng membuat jajaran institusi ini untuk berbenah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Langkah awal yang adalah mendengar aspirasi dan keluhan yang ada di daerah-daerah.

Hal itu disampaikan Kepala Kantor Wilayah BPN Jateng Ronny Kusuma Yudistiro saat memberi arahan kepada para Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan pegawai Kantor Pertanahan Salatiga di Hotel Laras Asri, Rabu (27/8). Kegiatan bersamaan dengan pembinaan teknis PPAT Salatiga, yang dihadiri Kepala Kantor Pertanahan Salatiga, Ronald Lumban Gaol. “Kami akui banyak sorotan terhadap kinerja kantor Pertanahan Jateng baik melalui email maupun surat dari masyarakat belakangan ini.

Terkait hal itu, kami akan berbenah dan turun ke daerah daerah guna melihat persoalan riil yang ada,” kata mantan kepala Kantor Wilayah BPN Sumatera Utara ini. Menurut Ronny, apa pun keluhan masyarakat harus di dengar untuk dicarikan solusi. Meskipun tidak semua laporan itu benar, tetapi pihaknya siap turun ke daerah guna menggali informasi dan keluhan itu.

Road Show

Disebutkan, untuk mengetahui persoalan di kabupaten/kota di Jateng, tidak harus melalui para pegawai BPN. Tetapi dengan para PPATpun tak kalah penting dalam menyerap informasi persoalan yang tengah terjadi dalam pengurusan sertifikat tanah.

Sebab, PPAT merupakan mitra kerja dari BPN. “Kami akan road show ke daerah- daerah untuk membangkitkan semangat teman-teman guna meningkatkan pelayanan masyarakat. Terpenting komitmen BPN, tidak ada korupsi atau pungli dalam melayani masyarakat itu,” jelasnya. Dikatakan, persoalan lain yang dihadapi BPN seperti di Salatiga ini di antaranya kurangnya juru ukur tanah karena sebagian pegawai sudah tua.

Akibatnya, proses penerbitan sertifikat terkadang agak lama di samping persoalan administrasi daerah perbatasan. Kepala Kantor Pertanahan Salatiga Ronald, Lumban Gaol berjanji, akan memproses cepat pengurusan sertifikat. Hanya, pengurusan sertifikat itu juga terkoneksi dengan BPN Pusat sehingga harus antre. (H32-64)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2014/08/28/271606/Banyak-Sorotan-BPN-Siap-Berbenah

27 Agustus 2014 Posted by | SALATIGA | Tinggalkan komentar

Pengacara Akil Diperiksa KPK

SUARA MERDEKA – Rabu, 27 Agustus 2014

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil dua orang pengacara mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar dalam penyidikan tindak pidana korupsi karena diduga merintangi proses penyidikan persidanan dan memberikan keterangan tidak benar pada persidangan Akil Mochtar dengan tersangka Muhtar Ependy. Mereka adalah Fransiskus dan Tamsil Sukur. ”Mereka diperiksa sebagai saksi,” ujar Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK Priharsa Nugraha, Selasa (26/8).

Seperti diketahui, Muhtar ditetapkan sebagai tersangka dengan sangkaan melanggar Pasal 21 Undang-Undang No 31/1999 jo  yang diubah dengan UU No 20/2001 yang mengatur mengenai setiap orang yang dengan sengaja mencegah merintangi atau menggagalkan penyidikan penuntutan dan pemeriksaan di sidang terdakwa maupun para saksi dalam perkara korupsi dengan acaman pidana penjara paling lama 12 tahun dan denda paling banyak Rp 600 juta.

Cabut Keterangan

Muhtar juga diduga dengan sengaja tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan tidak benar dalam persidangan di pengadilan Tipikor karena ia juga disangkakan melanggar Pasal 22 jo Pasal 35 ayat 1 UU No 31/1999 yang diubah dengan UU No 20/2001 mengenai pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pada Senin (21/7), KPK langsung menahan Muhtar di rumah tahanan Salemba usai menjalani pemeriksaan perdana sebagai tersangka.
Sebelumnya, saat bersaksi dalam persidangan Akil, Muhtar mencabut keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Muhtar mengatakan kepada hakim, semua keterangan dalam BAP disampaikan kepada tim penyidik KPK dalam kondisi tertekan dan terancam. Muhtar mengaku mendapatkan ancaman dan teror dari beberapa calon kepala daerah serta sejumlah pihak lainnya karena ia disangka makelar oleh para kepala daerah tersebut dalam pengurusan sengketa pilkada di MK. KPK menyita puluhan kendaraan bermotor  milik Akil tapi dipercayakan untuk diusahakan oleh Muhtar Ependy.

Akil divonis bersalah menerima suap dan gratifikasi terkait pengurusan sengketa beberapa pilkada di MK dan melakukan tindak pidana pencucian uang pada 30 Juni 2014 lalu. (J13-80)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2014/08/27/271579/Pengacara-Akil-Diperiksa-KPK-

27 Agustus 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Parpol, Merebut Kekuasaan untuk Memperbaiki Keadaan

SUARA MERDEKA.COM – Rabu, 27 Agustus 2014

SEMARANG, suaramerdeka.com – Untuk mendorong kerjasama partai politik dan masyarakat dalam meningkatkan sistem demokrasi di Indonesia, maka yang diperlukan masyarakat adalah terlebih dulu mengerti arti konteks dari parpol.

“Bahwa parpol adalah sarana atau salah satu cara untuk memperbaiki sistem demokrasi,” tutur Dedi Gumelar, politisi PDIP saat dihubungi, Rabu (27/8).

Menurutnya politik bukanlah hal yang tabu bagi masyarakat, “kalau tidak ada politik, maka jalan yang menghubungkan Jakarta – Semarang tidak akan terbangun,” imbuh Dedi yang akrab pula disapa Miing.

Ia menilai, masyarakat sudah telanjur menaruh rasa tidak percaya pada wakil rakyat, apalagi jika wakil rakyat tersebut terlibat korupsi. “Jangan mengeluh jika ada wakil rakyat yang tidak seperti yang kita harapkan, misalnya terlibat korupsi. Mengapa? karena kita seperti sudah dibeli. Wani piro,” jelasnya.

Parpol menurut Miing memiliki tujuan yakni merebut kekuasaan untuk memperbaiki keadaan. Namun, hakekatnya Indonesia yang menjalankan sistem demokrasi, di mana kedaulatan sepenuhnya ada di tangan rakyat.

Untuk itulah dirinya berharap agar perlu ada pembenahan di lembaga perwakilan rakyat dan partai politik, “itulah kunci dari kualitas demokrasi kita,” pungkasnya.

( Maya / CN19 / SMNetwork )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2014/08/27/214615/Parpol-Merebut-Kekuasaan-untuk-Memperbaiki-Keadaan

27 Agustus 2014 Posted by | BERITA POLITIK DAN BERITA UMUM, SEMARANG | Tinggalkan komentar

Digratiskan APBD, SD Negeri Nekat Tarik Uang

SUARA MERDEKA.COM – Rabu, 27 Agustus 2014

KLATEN, suaramerdeka.com – Sekolah-sekolah dasar negeri di Kabupaten Klaten menarik uang Rp 10.000 sampai Rp 15.000/ siswa dalam penyeragaman batik siswanya. Padahal, pengadaan seragam batik sudah didanai APBD 2013 Rp 4 miliar.

Eka, orang tua siswa SDN di Kecamatan Delanggu mengatakan untuk mendapat seragam batik bagi anaknya ditarik Rp 10.000 oleh sekolah awal tahun lalu. Alasan sekolah, dana digunakan untuk membayar ongkos jahit seragam batik. “Batiknya warna merah ada tulisan Klaten ,” katanya, Rabu (27/8).

Menurutnya, dari sisi mutu kain, batik itu hanya ala kadarnya sama seperti baju seragam yang dijual di pasar. Kainnya kaku dan panas saat dipakai siswa. Namun orang tua tidak bisa menolak sebab digunakan untuk seragam siswa. Soal sebenarnya seragam itu dianggarkan ABPD, orang tua siswa tidak tahu-menahu. Yang penting anaknya bisa masuk sekolah sehingga tetap membayar.

Dari sekolah siswa hanya mendapatkan baju batik saja. Sementara untuk ketentuan seragam harus dengan bawahan warna putih. Untuk pakaian bawahan siswa membeli sendiri di luar sekolah.

Beda lagi dengan Nanik, orang tua siswa SDN Tlogowatu, Kecamatan Kemalang. Dikatakannya, uang seragam batik itu dibayarkan bersamaan saat tahun ajaran baru. Alasan penarikan uang oleh sekolah karena untuk ongkos jahit.

Mantan wakil Ketua DPRD Klaten yang saat ini kembali menjadi anggota DPRD 2014-2019, Darmadi SH MH mengatakan seingatnya saat pembahasan APBD 2013 lalu yang dianggarkan adalah pengadaan seragam SDN.

“Jadi bukan pengadaan kain. Mestinya seragam sudah jadi dan gratis,” ungkapnya.  Mantan anggota badan anggaran DPRD Klaten yang kini juga menjabat lagi, Drs Sri Widodo mengatakan hal yang sama. Seingatnya, batik untuk SDN itu dianggarkan APBD. Anggarannya sekitar Rp 4 miliar.

Saat pembahasan sempat alot sebab awalnya Dinas Pendidikan mengajukan Rp 5,9 miliar. Anggaran seragam itu masuk poin pendampingan dana bantuan operasional sekolah (BOS). Jika kemudian batiknya gratis tetapi upah jahitnya masih menarik uang, maka harus ada penjelasan.

Sebab seingatnya mata anggaran berbunyi pengadaan seragam batik, bukan semata kain.  Kepala Dinas Pendidikan Pemkab Klaten, Drs Pantoro MM mengatakan sepengetahuan Dinas seragam itu gratis dan tidak ada tarikan dana. Soal ada ongkos jahit, Dinas akan mengecek ke lapangan.

( Achmad Hussain / CN19 / SMNetwork )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2014/08/27/214608/Digratiskan-APBD-SD-Negeri-Nekat-Tarik-Uang

27 Agustus 2014 Posted by | KLATEN | Tinggalkan komentar

Prajoko : Ganjar Alergi Kritik

SUARA MERDEKA – Rabu, 27 Agustus 2014

  • Buka Ruang Debat

SEMARANG – Setahun kepemimpinan Ganjar Pranowo, DPRD Jateng meminta supaya program-program yang menjadi prioritas untuk direalisasikan. Kritikan anggota DPRD terhadap Ganjar hendaknya tidak disikapi dengan cara reaksioner. ”Kritik adalah bagian dari membangun, koreksi, dan fungsi pengawasan dari DPRD. Dulu ketika menjadi anggota DPR, Ganjar katanya orang terkenal vokal terhadap pemerintah, tapi kenapa sekarang alergi kritik. Sebagai pemimpin harusnya mau menerima kritik,” kata anggota Komisi A DPRD Jateng, Prajoko Haryanto, kemarin.

Bila gubernur alergi kritikan, menurut dia, menandakan secara pribadi adanya kekurangdewasaan berpolitik. Sikap inkonsisten terhadap kritik akan merugikan gubernur. Menurut Prajoko, dirinya kerap mengkritik Ganjar karena fakta di lapangan menunjukkan belum ada prestasi. Ganjar dinilai sibuk dengan kebijakan yang bertujuan untuk pencitraan.

”Mulai dari lelang jabatan, pengisian jabatan di Perusda, penggantian Kepala Dinas Pendapatan  dan Pengelolaan Aset Daerah, sampai aksi heroik di jembatan timbang, semua hanya untuk pencitraan seolah-olah Ganjar itu paling demokratis. Padahal itu cara dia untuk memasukkan orang-orang dekat atau tim sukses untuk menduduki jabatan,” ucapnya.

Ajak Debat

Lelang jabatan Dirut Bank Jateng misalnya, setelah ditelusuri anggota dewan, Supriyatno ternyata teman Ganjar semasa remaja. Caranya pun tidak sesuai prosedur. ”Saat kunjungan kunjungan kerja di BPD DIY, direksi sana mengaku kepindahan Supriyatno tidak sesuai prosedur,” terangnya.

Soal jembatan timbang, juga dinilai tidak ada tindakan tegas. Tidak ada sanksi yang diberikan kepada Kepala Dishubkominfo Urip Sihabudin sebagai penanggung jawab. ”Nanti bisa dilihat apakah jabatan sekda akan didisi oleh orang dekat Ganjar,” imbuhnya.

Wakil Ketua Komisi D DPRD Jateng Sasmito menuturkan, seorang pemimpin harus manjing ajur-ajer atau menyatu dengan lingkungan di sekitarnya. Meski dikritik media, DPRD, LSM, dan masyarakat, seyogyanya Ganjar terbuka dan menerima. ”Kritikan harus jadi ajang mawas diri untuk menjadi dewasa. Kami tidak mencari kesalahan orang lain, tapi agar kinerja gubernur ke depan lebih baik,” katanya.

Kritikan anggota DPRD memancing reaksi Ganjar. Dia blak-blakan menantang debat sejumlah kalangan anggota DPRD yang menilai pemerintahannya  hanya wacana. ”Mbok sekali-kali gubernurnya debat dengan dewan soal infrastruktur,” katanya.

Ia meminta DPRD membawa data konkret ketika berbicara di media. ”Yang dimaksud wacana itu yang mana? Infrastruktur memang saya akui belum sempurna. Karena anggarannya sangat kurang. Tapi teman-teman di lapangan bekerja, saya punya laporan mereka mingguan disertai foto pekerjaan,” jelasnya.

Menjawab tantangan itu, baik Prajoko maupun Sasmito menyatakan siap meladeni tantangan debat untuk membongkar kinerja gubernur selama satu tahun. ”Kami tidak asal kritik, tapi berdasarkan data lapangan dan laporan masyarakat,” tegas Sasmito. (J8,H68-90)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2014/08/27/271558/Prajoko-Ganjar-Alergi-Kritik

27 Agustus 2014 Posted by | SEPUTAR JAWA TENGAH - PROV. JATENG | Tinggalkan komentar

Mantan Direktur RSUD Sleman Diadili

SUARA MERDEKA.COM – Rabu, 27 Agustus 2014

SLEMAN, suaramerdeka.com – Kasus dugaan korupsi pengadaan obat dan alat kesehatan di RSUD Sleman masuk ke ranah pengadilan. Dua terdakwa masing-masing Direktur RSUD Sleman Sarjoko (60), dan Kepala Instalasi dan Farmasi, Sri Wahyuni (47) menjalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor Yogyakarta, Rabu (27/8).

Dalam dakwaannya, jaksa Sugeng Riyadi mengungkapkan tindakan korupsi itu dilakukan dalam kurun tahun 2008-2010. Total kerugian negara akibat perbuatan terdakwa ditaksir sekitar Rp 1,1 miliar.

Rinciannya, temuan pada tahun 2008 sebesar Rp 424 juta, tahun 2009 Rp 430 juta, dan tahun 2010 Rp 315 juta. Adapun total anggaran untuk pengadaan obat dan alkes selama kurun tiga tahun itu mencapai Rp 34,7 miliar.

“Modusnya dengan pemberian diskon di bawah tangan. Uang itu antara lain digunakan untuk tambahan intensif dokter, THR, dan kegiatan yang tidak masuk dalam daftar anggaran APBD,” terang Sugeng.

Akibat perbuatannya, para terdakwa dikenai pasal 3 jo pasal 18 UU Nomer 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Mereka juga dijerat alternatif pasal 8 jo pasal 18 UU Tipikor jo pasl 55 ayat 1 ke 1 jo pasal 64 ayat 1 KUHP.

Pada perkara ini, Sarjoko berperan sebagai penanggung jawab kegiatan sedangkan Wahyuni menjadi pelaksana teknis. Di akhir persidangan, tim kuasa hukum terdakwa menyatakan tidak akan membuat eksepsi. 

Karena itu ketua majelis hakim Ikhwan Hendrato memutuskan, sidang lanjutan pada Selasa (2/9) pekan depan diagendakan pemeriksaan saksi. Rencana, jaksa akan menghadirkan 67 saksi.

Ditemui wartawan usai sidang, kuasa hukum terdakwa, Hedy Christiyono Nugroho mengatakan, pihaknya tidak mengajukan eksepsi karena dakwaan dinilai belum konkrit. “Lebih baik langsung pemeriksaan saksi saja,” katanya.

( Amelia Hapsari / CN33 / SMNetwork )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2014/08/27/214619/Mantan-Direktur-RSUD-Sleman-Diadili

27 Agustus 2014 Posted by | JOGJA RAYA | Tinggalkan komentar

Hendra Saputra Divonis Setahun Penjara

SUARA MERDEKA.COM – Rabu, 27 Agustus 2014

JAKARTA, suaramerdeka.com – Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menjatuhkan vonis satu tahun penjara dan denda Rp 50 juta subsidair 1 bulan kurungan terhadap Hendra Saputra.

Pria yang berprofesi sebagai office boy ini pada perusahaan Riefan Afrian ini dinyatakan terbukti terlibat melakukan tindak pidana korupsi dalam proyek pengadaan videotron pada Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2012.

“Menyatakan terdakwa Hendra Saputra secara sah terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama,” ujar Hakim Ketua Nani Indrawati saat membacakan amar putusan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu (27/8).

Majelis menyebut meski Hendra bekerja sebagai office boy PT Rifuel secara sadar melakukan perbuatan melawan hukum dalam pengurusan proyek videotron senilai Rp 23,5 miliar untuk pengadaan 2 unit videotron yang masing-masing berukuran 7,68 x 16,64 meter.

Hendra yang namanya dicantumkan Riefan sebagai Direktur PT Imaji Media menandatangani sejumlah dokumen terkait proyek, yang lelangnya dimenangkan perusahaan yang sengaja didirikan Riefan untuk mendapatkan proyek videotron.

Dokumen-dokumen tersebut diantaranya akte pendirian PT Imaji Media, persyaratan lelang, surat kontrak perjanjian, dokumen surat kuasa, tandatangan lembar akad kredit dan surat tagihan pembayaran kedua atas pekerjaan proyek.

“Terdakwa yang bekerja sebagai office boy di PT Rifuel yang pekerjaannya tidak membubuhkan tandatangan tetapi bersedia menandatangani beberapa dokumen. Tandatangan tersebut menimbulkan akibat hukum yang harus dipertanggungjawabkan,” ujar Nani.

Penyimpangan pelaksanaan proyek ini menurut Majelis Hakim telah memperkaya Dirut PT Rifuel, Riefan Afrian dan PT Imaji Media. Kerugian keuangan negara dalam proyek ini mencapai Rp 4,780 miliar.

Hendra terbukti melanggar Pasal 2 ayat 1 pada dakwaan primair UU Nomor 31/1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

( Budi Yuwono / CN33 / SMNetwork )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2014/08/27/214620/Hendra-Saputra-Divonis-Setahun-Penjara

27 Agustus 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

%d blogger menyukai ini: